Dokumen tersebut membahas mengenai sengketa pajak yang sering terjadi antara wajib pajak dan pemeriksa pajak akibat perbedaan interpretasi peraturan pajak. Sengketa pajak dapat diselesaikan secara internal di Direktorat Jenderal Pajak maupun melalui pengadilan pajak. Contoh kasus sengketa pajak antara Pelindo II dan fiskus juga dibahas terkait SKPKB yang diterbitkan berdasarkan hasil

1. STIAMI 2022 Pasca Sarjana
Perbedaan Pendapat Wajib Pajak
VS Pemeriksa Pajak dan Sengketa
Hasil Pemeriksaan
Oleh : Johny Budiman ( BC 212120286)

2. Perpajakan domestik dan global terus berkembang secara
signifikan dan kian kompleks.
kedatangan era konsolidasi fiskal yang diikuti dengan pengesahan
UU Cipta Kerja, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (HKPD), beserta produk-produk hukum sebagai
turunannya.
Sengketa pajak berpotensi terus muncul di tengah banyaknya
Pendahuluan

3. http://www.setpp.kemenkeu.go.id/statistik
dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah kasus sengketa
pajak yang makin bertambah hingga tahun 2021.
Berdasarkan data yang dimiliki Kemenkeu, terdapat 12.316
hanya 2021

4. Sengketa pajak berpotensi terus muncul di tengah
banyaknya perubahan kebijakan pajak, membutuhkan
waktu penyesuaian, pemahaman, dan sosialisasi.
kondisi ini dapat memicu perbedaan interpretasi atas
suatu aturan.
Sengketa pajak > menggambarkan adanya konflik atau
perbedaan pendapat dalam masalah perpajakan
Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara
Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai
akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau gugatan
kepada Pengadilan Pajak berdasarkan Peraturan perundang-undangan
perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan
Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ps 1(5), UU 14/2002/
Pengadilan Pajak)

5. Landasan Teori dan Hukum
PMK no 184/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan
PMK 18/PMK.03/2021 } tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Bagian keempat terkait Tata Cara Pemeriksaan)
Undang – Undang nomor 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan
Undang –Undang 14/2002/ tentang Pengadilan Pajak
Undang-Undang nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan
Undang-Undang no 28/2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
Undang-Undang nomor 42/ 2009 tentanf Pajak Pertambahan

6. B. Pembahasan
Sengketa Pajak:
Sengketa Pajak Formal
Sengketa Pajak Materil
Sengketa formal timbul apabila Wajib Pajak atau fiskus atau keduanya
tidak mematuhi prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan oleh
UndangUndang perpajakan,
Contoh:
fiskus menerbitkan SKP setelah melampaui jangka waktu yang ditetapkan.
WP tidak mengajukan keberatan atau banding dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan.

7. Sahid et al. (2015) mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan
tindakan law enforcement perpajakan yang paling sering menghasilkan sengketa
pajak
law enforcement yang seharusnya menjadi “eksekutor” akhir dalam penegakan
hukum pajak,
mengapa hasil putusan pemeriksaan pajak seakan belum final dan (masih) bisa
diperdebatkan lagi
Ataukah sengketa pajak tersebut merupakan bentuk pemaksaan kekuasaan yang
dimiliki oleh pemeriksa pajak?

8. Sengketa pajak materilial terjadi:
1.terdapat perbedaan jumlah pajak yang terutang
2.atau terdapat perbedaan jumlah pajak yang lebih dibayar (dalam
kasus restitusi)
menurut perhitungan fiskus yang tercantum pada ketetapan pajak
dengan jumlah menurut perhitungan Wajib Pajak.
Timbul ?
1.Perbedaan pendapat mengenai dasar hukum yang seharusnya
digunakan
2.persepsi atas ketentuan peraturan pajak
3. perselisihan atas suatu transaksi tertentu.

9. Pasal 25 ayat 1 UU 28 Tahun 2007 yaitu : "Wajib
Pajak dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :
1.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan;
3.Surat Ketetapan Pajak Nihil;
4.Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
5.pemotongan atau pemungutan pajak oleh
pihak ketiga berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan."

10. Wajib Pajak mendapat
perlindungan hukum dalam
bentuk kewajiban dan
hak perpajakannya tidak
terlanggar

11. berupa bunga, denda,
dan kenaikan yang
terutang
5.Pembatalan hasil pemeriksaan
Tidak ada SPHP atau closing
conference
SKP, STP, SK Pembetulan, Sk Keberatan, Sk pengurangan
Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi
Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan
Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak,
Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pajak, atau SK Pemberian Imbalan Bunga
Pembatalan Surat
Ketetapan Pajak
4.Pembatalan
Surat Tagihan
Pajak
Pembatalan sanksi
administrasi
Pembetulan
3
2
1
Langkah dalam Sengketa Pajak Formal
6. Gugatan
7.Peninjauan Kembali

12. B
Langkah dalam Sengketa Pajak Material
Banding
C
Peninjauan
Kembali
SKPKB,
SKPLB, SKPN
dan SKPKBT
A
Keberatan
(SKPKB, SKPLB,
SKPN dan SKPKBT)

14. Contoh kasus Pelindo dan
pembahasan
Sengketa pajak terjadi
ketika PT Pelindo II
menerima SKPKB PPN
masa Jan-Des 2009.
Diterbitkan berdasarkan
laporan pemeriksaan
pajak, Lap
380/WPJ.19/2012 tanggal
13 April 2011.

15. WP dapat mengajukan kekeberatan kepada KPP, disertai dengan alasan
dan bukti dokumen pendudukung> lap dari fiskus dapat terbantahkan
Pelindo III mengajukan keberatan dengan surat 001174/207/09/051/11,
karena masalah ekualisasi, perbedaan pencatatan pelaporan keuangan
dengan pengakuan yang ada diperpajakan, dan adanya beberapa koreksi

16. Jawaban klarifikasi faktur pajak masukan yang dikoreksi tidak ada/belum
dijawab/lain2 VS ada

17. Surat keberatan oleh WP di teliti DJP dalam rangka mengkoreksi dat
pengajuan keberatan > keputusan keberatan terbit atas hasil persidangan
Pelindo III, DJP dan Fiskus

18. Sengketa pajak biasa terjadi
yang bisa timbul karena adanya
perbedaan pendapat mengenai
dasar hukum yang seharusnya
digunakan, persepsi atas
ketentuan peraturan
pajak dan perselisihan atas
suatu transaksi tertentu
Untuk menyelesaikannya bisa melalui Penyelesaian di intern
Direktorat Jenderal Pajak melalui: Pembetulan ketetapan
pajak, Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi,
Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Keberatan.
Hingga Penyelesaian di Pengadilan Pajak, melalui: Gugatan;
Banding hingga Penyelesaian di Mahkamah Agung, melalui:
Peninjauan Kembali

19. REFERENSI
http://www.setpp.kemenkeu.go.id/statistik
PMK no 184/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan
PMK 18/PMK.03/2021 } tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,
serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Bagian keempat terkait Tata Cara Pemeriksaan)
Sahid, I., Kertahadi, & O. Budihardjo. (2015). Analisis Penyelesaian SengketaS Banding atas Kasus Pajak
Pertambahan Nilai di Pengadilan Pajak. Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB), 5(1), 1–13
Undang – Undang nomor 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang –Undang 14/2002/ tentang Pengadilan Pajak
Undang-Undang nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Undang-Undang no 28/2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang nomor 42/ 2009 tentanf Pajak Pertambahan Nilai
Wahyudi,T., Ludigdo,U & Djamhuri,A (2017) Sengketa Pajak dalam Perspektif Pemeriksa Pajak
(Sebuah Studi Fenomenologi),Jurnal Riset dan Aplikasi, Akuntansi dan Manajemen,
doi.org/10.18382/jraam.v2i3.190.

20. THANK YOU