Seminar Nasional tentang Urgensi KUHP Baru diselenggarakan di Universitas Diponegoro pada 30 September 2013. Seminar ini membahas perlunya KUHP baru di Indonesia karena KUHP saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. KUHP baru diharapkan dapat meningkatkan penegakan hukum, reformasi hukum, dan menghapus buku III tentang pelanggaran.

1. SEMINAR NASIONAL ACARA NASIONAL POWB
SEMARANG, 30 SEPTEMBER 2013

2.  POWB
(Pra Musyawarah Nasional dan
Outward Bond)
 Pra
Musyawarah adalah kegiatan tahunan
ALSA NC Indonesia, yang diselenggarakan
untuk
membahas
beberapa
hal
substansial sebagai persiapan Musyawarah
Nasional dan mendiskusikan persiapan
teknis untuk agenda nasional berikutnya.

3.  Outward
Bound adalah kegiatan yang
diselenggarakan
untuk
menciptakan
hubungan baik dan jaringan antara
anggota ALSA melalui kegiatan positif
yang diselenggarakan pada lingkungan
alami dalam rangka meningkatkan
kesadaran untuk mencintai alam dengan
berbagai kegiatan outbound
 Selain
PraMunas dan Outward Bound
pada tahun ini terdapat ALSA LEADERSHIP
TRAINING yang salah satu kegiatannya
yaitu table discussion

5.  Pada
mulanya KUHP dinyatakan berlaku berdasarkan
PP No 2 tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945
 Kemudian
dengan adanya pertempuran Surabaya
tanggal 10 November 1945 diberlakukan UU No 1
Tahun 1946 tanggal 26 Februari 1946
 Di
UU tersebut ditegaskan jiwa patriotisme, KUHP
bisa berlaku asal tidak bertentangan dengan UU.
 KUHP
telah cukup lama dievaluasi
- Sejak PP No 2/1945 – UU No 1/1946 sekitar
68 tahun
- Sejak konsep RKUHP tahun 1964 sekitar 49 tahun

6.  Ada
beberapa permasalahan yaitu :
a) Penegakan Hukum (Law Enforcement)
ilmu kuno tetap dipakai padahal tidak sesuai
dengan perkembangan zaman.
b) Pembangunan Hukum (Law Reform and
Development)

7. 1)
2)
3)
4)
5)
6)
Dekolonialisasi
Humanisasi
Demokratisasi
Konsolidasi
Adaptasi dan harmonisasi
Aktualisasi

8.  Alasan
menghapuskan buku III KUHP
(pelanggaran) karena secara konseptual
perbedaan
antara
“Rechtsdelict”
dan
“Wetsdelict” tidak dapat dipertahankan lagi.
 KUHP
saat ini terdiri dari 3 buku :
Buku I mengenai Aturan Umum
Buku II mengenai Kejahatan
Buku III mengenai Pelanggaran

9. 
-

‐
BAB I
TP terhadap keamanan negara
TP terhadap ideologi negara,
ex : TP penyebaran ajaran
komunisme/marxisme/leninisme, TP peniadaan dan
penggantian ideologi pancasila, TP terorisme
BAB V
TP terhadap ketertiban umum
ex : TP-TP penawaran untuk melakukan tindak
pidana, penyadapan, penggunaan ijazah, dan gelar
akademik palsu

10.  BAB
VI
 TP terhadap proses peradilan
 BAB
VII
 TP terhadap agama dan kehidupan beragama
 BAB
VIII
 TP yang membahayakan keamanan umum bagi
orang, kesehatan, barang, dan lingkungan
hidup.
ex : TP terhadap informasi telematika antara
lain transaksi elektronil, cybercrime, TP
lingkungan hidup, transplantasi organ tubuh

11.  BAB
IX
 TP terhadap HAM (termasuk TP Penyiksaan)
 BAB
X
 TP Pornografi
 BAB
XVII
 TP Narkotika dan Psikotropika
 BAB
XXI
 TP terhadap kemerdekaan orang
ex : TP perdagangan orang, TP KDRT

12.  BAB
XXX
 TP Penghanuran atau Perusakan Barang
(termasuk TP Perusakan dan Penarikan tanpa
ijin benda cagar budaya)
 BAB

XXXII
TP Korupsi
 BAB
XXXV
 TP Pemudahan, Penerbitan, dan Pencetakan
(antara lain TP Pencucian Uang)
 BAB
XXXVI
 TP berdasarkan hukum yang hidup

13.  Asas
keseimbangan
 Asas Legalitas

14.  Disampaikan
oleh Prof. Dr. Muladi, S.H. dan
Prof. Barda Nawawi dalam Seminar Nasional
“Urgensi KUHP Baru dalam Sistem Peradilan
Indonesia” di Universitas Diponegoro,
Semarang, 30 September 2013