Perumusan dan pengesahakan uud

2. Berikut Disajikan Pembelajaran PPKN
Bab 3 Perumusan dan Pengesahan UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Selamat Belajar

3. 3.3 Menganalisis kesejarahan
perumusan dan pengesahan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
4.3 Menjelaskan proses kesejarahan
perumusan dan pengesahan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Apa sajakah yang dipelajari dalam Bab 3 ?
Amati Peta Konsep berikut ini.
Perumusan Pengesahan
diawali dalam
oleh
UUD 1945
Sidang BPUPKI
Panitia Hukum Dasar
dalam
Sidang PPKI
Pengesahan sebagai
Konstitusi Negara

5. Pertemuan Ke-12
Pengertian Konstitusi
Jenis Konstitusi

6. Apa yang kamu ketahui
tentang Mahkamah
Konstitusi?
Mahkamah Konstitusi
adalah sebagai lembaga
pengawal konstitusi di
Indonesia.

7. Konstitusi adalah
hukum dasar yang
dijadikan
pegangan dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
negara.

8.  Konstitusi Tertulis
Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan
pokok dasar negara atau tata negara yang
mengatur kehidupan satu bangsa dalam
hukum negara.
 Konstitusi Tidak Tertulis
Konstitusi tidak tertulis disebut juga
konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan
yang sering timbul dalam suatu negara.
Contoh konvensi adalah pidato Presiden
setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan
sidang paripurna DPR.

9. Pertemuan Ke-13
Perumusan UUD Negara
Republik Indonesia Tahun
1945

10. Pembukaan UUD 1945

11.  BPUPKI tidak hanya melakukan usaha persiapan kemerdekaan,
melainkan juga mempersiapkan naskah UUD.
 Naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI pada
sidang kedua tanggal 10-17 Juli 1945 dan dibentuk Panitia Hukum
Dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai Ir.Soekarno.
Kemudian panitia ini membentuk Panitia Kecil yang diketuai oleh
Soepomo.
 Tanggal 13 Juli 1945 Panitia Kecil Perancang UUD berhasil
membahas beberapa hal dan menyepakati ketentuan tentang
lambang negara, negara kesatuan, MPR, dan membentuk Panitia
Penghalus Bahasa.
 Tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang membahas
tentang pernyataan kemerdekaan.
 Tanggal 15 Juli 1945, dilanjutkan dengan Pembahasan Rancangan
UUD.
 Tanggal 16 Juli 1945, naskah UUD akhirnya diterima dengan
suara bulat pada sidang BPUPKI.

13. Pertemuan Ke-14
Pengesahan UUD Negara
Republik Indonesia Tahun
1945
Keputusan Sidang PPKI

14.  Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, PPKI
menggantikan tugas BPUPKI. PPKI bersidang pada 18
Agustus 1945.
 Agenda sidang PPKI adalah memilih Presiden dan
Wakil Presiden serta menetapkan UUD.
 Ir. Soekarno sebagai ketua PPKI dan Moh.Hatta
memimpin jalannya pembahasan Rancangan UUD
dengan menghasilkan Pembukaan dan Batang Tubuh.
 Selanjutnya UUD ini dikenal dengan sebutan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Melalui berita RI tanggal 15 Februari 1946, Penjelasan
UUD menjadi bagian dari UUD 1945.
 Ir.Soekarno terpilih sebagai Presiden dan
Drs.Mohammad Hatta terpilih sebagai Wakil Presiden
Republik Indonesia secara aklamasi.

15. a. Mengesahkan UUD 1945
b. Menetapkan Ir.Soekarno
sebagai Presiden dan
Drs.Mohammad Hatta
sebagai Wakil Presiden
Republik Indonesia.
c. Membentuk Komite
Nasional Indonesia
Pusat.

16. Pertemuan Ke-15
Arti Penting UUD Negara
Republik Indonesia Tahun
1945 Bagi Bangsa dan
Negara Indonesia
Fungsi Isi UUD 1945

17.  UUD 1945 mengatur kehidupan bangsa dan
negara Indonesia.
 UUD 1945 berisi aturan dasar kehidupan
bernegara di Indonesia.
 Semua peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan
dan harus berpedoman pada UUD 1945.
 Semua warga negara Indonesia patuh pada
ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 agar
kehidupan berbangsa dan bernegara dapat
berjalan dengan tertib dan teratur.

18. Menurut Jimly Asshiddiqie ada 3 fungsi yaitu:
1. Pengendalian terhadap penyimpangan dan
penyelewangan dalam dinamika
perkembangan zaman.
2. Pembaruan masyarakat.
3. Perekayasaan ke arah cita-cita kolektif
bangsa.

19. Pertemuan Ke-16
Tujuan Perubahan UUD 1945
Peran Tokoh Perumus UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

20. Begitu pentingnya UUD 1945 bagi berbangsa dan
bernegara, sehingga MPR telah melakukan perubahan
pada masa reformasi. Adapun tujuan perubahan UUD
1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar
mengenai hal-hal berikut ini:
1. Tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang
tertuang dalam UUD 1945 dan memperkokoh NKRI
yang berdasarkan Pancasila.
2. Jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta
memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan
perkembangan paham demokrasi.
3. Jaminan dan perlindungan HAM agar sesuai dengan
perkembangan HAM dan peradaban umat manusia.
Hal ini merupakan syarat bagi suatu negara hukum
yang dicita-citakan oleh UUD 1945.

21. 1. Saling menghargai dan menghormati setiap pendapat serta
bersikap toleransi selama sidang BPUPKI.
2. Bertekad membangun negara yang berdaulat, di atas
keragaman gagasan dan perdebatan sengit yang bersumber dari
agama dan budaya.
3. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi kokoh yang menjiwai
UUD 1945.
4. Proaktif melindungi kehidupan beragama melalui dialog antara
tokoh dengan para ahli agama dalam musyawarah.
5. Bersikap mengutamakan kepentingan nasional di atas
kepentingan pribadi dan kelompok.
6. Saling bahu membahu dan berusaha keras menyumbangkan
pikiran untuk merumuskan dasar negara yang kuat.
7. Pentingnya rasa persatuan dan kesatuan serta mengangkat
nilai-nilai luhur menjadi sokoguru atau asas negara.