-

1. 1
SOSIALISASI PERATURAN KAPOLRI
NOMOR 1 TAHUN 2023 TTG NASKAH DINAS DAN
TATA PERSURATAN DINAS DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Boroko, 21 September 2023

2. ALASAN REVISI:
1. KEBUTUHAN ORGANISASI UTK PENGGUNAAN TANDA
TANGAN ELEKTRONIK PADA NASKAH DINAS;
2. TERDAPAT KEKURANGAN DAN BELUM MENAMPUNG
KEBUTUHAN ORGANISASI DLM PENYELENGGARAAN
ADM UMUM SERTA FUNGSI KESEKRETARIATAN DI
TINGKAT KEWILAYAHAN;
3. ADANYA MATERI YANG SUDAH DIATUR DGN
PERATURAN LAINNYA.
2

3. MATERI PERKAP 7 THN 2017,
TERDIRI DARI:
A. 12 BAB;
B. 60 PASAL;
C. LAMPIRAN (1 LAMPIRAN)
MATERI PERKAP 1 THN 2023,
TERDIRI DARI:
A. 8 BAB;
B. 104 PASAL;
C. LAMPIRAN (XI LAMPIRAN)
3

4. 4

5. BAB VII
PENULISAN NAMA,
SATUAN ORGANISASI,
NAMA JABATAN,
NAMA PEJABAT, DAN
PETUNJUK UNIT
ORGANISASI
BUKAN MERUPAKAN SUATU PRODUK
NASKAH DINAS, KRN PRODUKNYA PAPAN
NAMA ORGANISASI
NASKAH DINAS ADLH INFORMASI TERTULIS SBG ALAT
KOMUNIKASI KEDINASAN YANG DIBUAT DAN/ATAU
DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TUGAS
5

6. PENGHARGAAN
SDH DIATUR DLM
PERATURAN KAPOLRI NO 7 THN 2022
TTG PEMBERIAN PENGHARGAAN DI
LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
6

7. SERTIFIKAT SDH DIATUR DLM
PERATURAN KAPOLRI NO 19 THN 2010
TTG PENYELENGGARAAN PELATIHAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (BAB
V PASAL 82 SD 87 DAN LAMPIRAN HAL 37 DAN
38)
7

8. PENGGUNAAN
EYD DAN
PENULISAN
BILANGAN
SDH DIATUR DLM
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN BAHASA KEMENDIKBUDRISTEK RI
NO: 0424/I/BS.00.01/2022 TGL 16 AGUSTUS 2022
TTG EJAAN BAHASA INDONESIA YG
DISEMPURNAKAN
8

9. JENIS PERATURAN
KEPOLISIAN
(TERMASUK
DI DALAMNYA SOP)
SDH DIATUR DLM
PERATURAN KAPOLRI NO 2 THN 2018
TTG PEMBENTUKAN
PERATURAN KEPOLISIAN
9

10. 10

11. 11
PERATURAN KAPOLRI NO 2
THN 2018
TTG PEMBENTUKAN
PERATURAN KEPOLISIAN

12. PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG NASKAH DINAS DAN TATA PERSURATAN
DINAS DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
12

13. 1 BAB I KETENTUAN UMUM 24 PENGERTIAN
Pasal 1 dan 2
2 BAB II JENIS, SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS Pasal 3-Pasal 40
3 BAB III PEMBUATAN NASKAH DINAS Pasal 41- Pasal 75
4 BAB IV PENGAMANAN NASKAH DINAS Pasal 76-Pasal 86
5 BAB V PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS Pasal 87-Pasal 94
6 BAB VI PENGENDALIAN NASKAH DINAS MASUK DAN KELUAR PD
MEDIA REKAM KERTAS DAN MEDIA REKAM ELEKTRONIK
Pasal 95-Pasal 102
7 BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 103
8 BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 104
LAMPIRAN I SD XI
13

14. BAB I PASAL 1 KETENTUAN UMUM
ISTILAH SELAIN YANG SUDAH TERCANTUM DALAM PERKAP 7 THN 2017, ADA PENAMBAHAN, YAITU:
1. NASKAH DINAS;
2. TATA PERSURATAN DINAS;
3. POLRI;
4. KAPOLRI;
5. POLDA;
6. KAPOLDA;
7. POLRES;
8. KAPOLRES;
9. POLSEK;
10. KAPOLSEK;
11. POLSUBSEKTOR;
12. SATFUNG ADLH BAG DR SUATU UNIT ORGANISASI YG MELAKS GIAT SESUAI DGN TUPOKSINYA;
13. SATKER ADLH BAG DR SUATU UNIT ORGANISASI PD K/L YG MELAKS SATU ATAU BEBERAPA PROGRAM/GIAT
DAN MEMBEBANI DANA APBN;
HAL 2 S.D 4
14

15. 15
10. NASKAH DINAS ELEKTRONIK ADLH NADIN BERUPA KOMUNIKASI INFORMASI YG
DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIS ATAU YG TEREKAM DLM MULTIMEDIA
ELEKTRONIS;
11. TANDA TANGAN ELEKTRONIK ADLH TANDA TANGAN YG TERDIRI ATAS INFORMASI
ELEKTRONIK YG DILEKATKAN, TERASOSIASI ATAU TERKAIT DGN INFORMASI
ELEKTRONIK LAINNYA YG DIGUNAKAN SBG ALAT VERIFIKASI ATAU AUTENTIKASI;
12. MEDIA REKAM KERTAS ADLH NADIN YG PEMBUATAN DAN ARSIPNYA MSH
GUNAKAN SARANA KERTAS;
13. MEDIA REKAM ELEKTRONIK ADLH NADIN YG PEMBUATAN DAN ARSIPNYA
GUNAKAN SARANA APLIKASI ELEKTRONIK.
lanjutan ….

16. UTK PENGERTIAN TERKAIT JENIS NADIN,
SEPERTI:
1. PERATURAN;
2. INSTRUKSI;
3. AMANAT;
4. SURAT EDARAN;
5. PENGUMUMAN;
6. MAKLUMAT;
7. SURAT PERINTAH;
8. SURAT TUGAS;
9. LAPORAN;
10. SURAT;
11. NOTA DINAS;
12. SURAT TELEGRAM;
13. SURAT PENGANTAR;
14. TELAAHAN STAF
PENGERTIAN ADA PADA
BAB II TTG JENIS,
SUSUNAN
DAN BENTUK NASKAH
DINAS
16

17. (1) NADIN DAN TATA PERSURATAN DINAS
MERUP ACUAN UMUM DLM
PENYUSUNAN KEBIJAKAN TATA
NASKAH DINAS DI LINGK POLRI
(2) RUANG LINGKUP NADIN DAN TATA
PERSURATAN DINAS, MELIPUTI:
1. JENIS, SUSUNAN DAN BENTUK
NADIN;
2. PEMBUATAN NADIN;
3. PENGAMANAN NADIN;
4. PEJABAT PENANDATANGAN
NADIN;
5. PENGENDALIAN NADIN
PASAL 2
HAL 4
17

18. Hal 4 SD 6
PASAL 3
JENIS NADIN TDR DR:
1. NADIN ARAHAN
2. NADIN KORESPONDENSI
3. NADIN KHUSUS
PASAL 4
NADIN ARAHAN TDR DR:
1. NADIN PENGATURAN
2. NADIN PENETAPAN
3. NADIN PENUGASAN
PASAL 5
NADIN PENGATURAN TDR DR:
1. PERATURAN
2. AMANAT ATAU SAMBUTAN
3. MAKLUMAT
4. INSTRUKSI
5. SURAT EDARAN
Pasal 6
PERATURAN ADLH KETENTUAN
TERTULIS YG MEMUAT NORMA
HUKUM YG BERSIFAT MENGATUR
DAN MENGIKAT SECARA UMUM
DAN DIBENTUK/ DITETAPKAN
OLEH PEJABAT YG BERWENANG
18

19. DITANDATANGANI OLEH:
1. KAPOLRI, KASATFUNG, KASATKER UTK TKT
MABES POLRI;
2. KAPOLDA DAN KASATFUNG UTK TKT POLDA;
3. KAPOLRES UTK TKT POLRES;
4. KAPOLSEK UTK TKT POLSEK
PENANDATANGANAN
TDK DPT DILIMPAHKAN
YANG DITANDATANGANI:
1. KAPOLRI GUNAKAN TRIBRATA WARNA KUNING
EMAS DIIKUTI DGN TANDA BINTANG
MENYESUAIKAN PANGKAT;
2. PATI POLRI GUNAKAN TRIBRATA WARNA
HITAM DIIKUTI DGN TANDA BINTANG
MENYESUAIKAN PANGKAT;
3. PAMEN POLRI GUNAKAN TRIBRATA WARNA
HITAM TANPA TANDA BINTANG.
AMANAT
ATAU
SAMBUTAN
HAL 5
19

20. 20
Pasal 8
(1) Maklumat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf c merupakan Naskah Dinas
yang memuat pemberitahuan mengenai
berlakunya suatu aturan yang harus
ditaati.
(2) Maklumat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditandatangani oleh Kapolri,
Kapolda atau Kapolres sesuai dengan
kewenangannya.
(3) Penandatanganan maklumat oleh pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dapat didelegasikan.
Pasal 9
(1) Instruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf d
merupakan Naskah Dinas yang
memuat arahan teknis tentang
pelaksanaan suatu kebijakan
yang terkait peraturan
perundang-undangan.
(2) Instruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan oleh
Kapolri dan tidak dapat
didelegasikan.

21. Pasal 10
(1) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan
tentang tata cara yang berlaku ataupun ketentuan yang harus diperhatikan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
(2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh:
a. Kapolri;
b. Kepala Satfung pada tingkat Markas Besar Polri;
c. Kapolda; dan
d. Kapolres.
(3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d, berlaku internal di kesatuannya
sesuai dengan fungsi masing-masing.
(4) Penandatanganan surat edaran oleh Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat didelegasikan
sesuai dengan bidang tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
(5) Penandatanganan surat edaran oleh Kasatfung, Kapolda dan Kapolres tidak dapat didelegasikan.
21

22. MAKLUMAT
INSTRUKSI
SURAT EDARAN
PENANDATANGANAN
TDK DPT DILIMPAHKAN
DITANDATANGANI OLEH:
1. KAPOLRI;
2. KASATFUNG PD TKT MABES POLRI;
3. KAPOLDA;
4. KAPOLRES.
SURAT EDARAN YG DITANDATANGANI
KAPOLRI DPT DILIMPAHKAN SESUAI TUGAS,
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWABNYA
SURAT EDARAN YG DITANDATANGANI
KASATFUNG, KAPOLDA DAN KAPOLRES TDK
DPT DIDELEGASIKAN
DITETAPKAN OLEH KAPOLRI
DITANDATANGANI OLEH
KAPOLRI, KAPOLDA ATAU
KAPOLRES
HAL 5 SD 6
22

23. KEPUTUSAN DPT DITANDATANGANI OLEH:
1. KAPOLRI, DPT DIDELEGASIKAN;
2. KAPOLDA, DPT DIDELEGASIKAN;
3. KASATFUNG DAN KASATKER UTK TKT MABES POLRI, TDK
DPT DIDELEGASIKAN;
4. KASATFUNG DAN KASATKER UTK TKT POLDA, TDK DPT
DIDELEGASIKAN;
5. KAPOLRES, TDK DPT DIDELEGASIKAN.
KEPUTUSAN BERLAKU INTERNAL DI
KESATUANNYA SESUAI FUNGSI MASING-MASING
PASAL 11
1. NADIN PENETAPAN DISUSUN
DLM BENTUK KEPUTUSAN.
2. KEPUTUSAN MERUP SUATU
PENETAPAN TERTULIS YG
DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YG
BERWENANG YG MENIMBULKAN
AKIBAT HUKUM BG SESEORANG
ATAU ORG POLRI.
3. KEPUTUSAN DPT DITTD OLEH:
A. KAPOLRI;
B. KAPOLDA;
C. KASATFUNG DAN KASATKER
TKT MABES POLRI;
D. KASATFUNG DAN KASATKER
TKT POLDA;
E. KAPOLRES
KEPUTUSAN YG BERSIFAT KEBIJAKAN DAN BERLAKU UTK
SELURUH JAJARAN POLRI HRS DITANDATANGANI OLEH
KAPOLRI & TDK DPT DIDELEGASIKAN
HAL 6
23

24. PASAL 13
SURAT PERINTAH
(1) SPRIN MERUP NADIN YG MEMUAT PERINTAH PEJABAT BERWENANG DI LINGK POLRI KPD PEG NEGERI PD POLRI UTK
MELAKS TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA MEMPUNYAI AKIBAT PERTANGGUNG JAWABAN ADM;
(2) SPRIN DIBUAT DAN DITTD OLEH ATASAN ATAU PEJABAT YG BERWENANG BERDASARKAN LINGKUP TUGAS, WEWENANG,
DAN TANGGUNG JAWABNYA APABILA:
a. PENUGASAN PEG NEGERI PD POLRI KE LUAR DAERAH/KE LUAR NEGERI GUNAKAN SPRIN YG DITTD OLEH
KAPOLRI/AN KAPOLRI UTK TKT MABES POLRI;
b. PENUGASAN PEG NEGERI PD POLRI KE LUAR DAERAH GUNAKAN SPRIN YG DITTD OLEH KAPOLDA/AN
TKT POLDA, POLRES DAN POLSEK;
c. SPRIN YG BERKAITAN DGN PERSONEL, MATERIEL, LOGISTIK DAN KEUANGAN PENANDATANGANANNYA TDK
DIDELEGASIKAN, WEWENANG PENANDATANGANANNYA ADA PD KASATFUNG/ KASATKER SESUAI LINGKUP TUGAS,
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWABNYA MASING2;
d. DLM HAL SATFUNG MELIBATKAN PEG NGERI PD POLRI DR SATKER LAIN DLM GIATNYA MK SPRIN YG
HRS MENGATASNAMAKAN KAPOLRI PD TKT MABES POLRI DAN KAPOLDA PD TKT POLDA, POLRES, POLSEK
POLSUBSEKTOR DAN WAJIB MEMBERIKAN TEMBUSAN KPD ATASAN PEG NEGERI PD POLRI YG DILIBATKAN.
PASAL 12
NADIN PENUGASAN TDR DR:
1. SURAT PERINTAH
2. SURAT TUGAS
HAL 6 SD 7
24

25. 25
PASAL 14
SURAT TUGAS
(1) SGAS MERUP NADIN YG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YG BERWENANG DI LINGK POLRI KPD
SEORANG ATAU SEKELOMPOK ORANG YG BUKAN PEG NEGERI PD POLRI UTK MELAKS TUGAS BAGI
KEPENTINGAN POLRI DAN MEMPUNYAI AKIBAT PERTANGGUNGJAWABAN ADM;
(2) SGAS DPT DITANDATANGANI OLEH:
A. KAPOLRI PD TKT MABES POLRI;
B. KAPOLDA PD TKT POLDA;
C. KAPOLRES PD TKT POLRES DAN POLSEK
(3) PENANDATANGANAN SGAS OLEH KAPOLRI DAN KAPOLDA DPT DIDELEGASIKAN KPD PEJABAT
POLRI YG BERWENANG SESUAI DGN BID TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWABNYA;
(4) PENANDATANGANAN SGAS OLEH KAPOLRES TDK DPT DIDELEGASIKAN.
PASAL 15
BENTUK NADIN PENGATURAN TERCANTUM
DLM LAMPIRAN I

26. BAGIAN KETIGA
NADIN KORESPONDENSI
PASAL 16
NADIN KORESPONDENSI TDR
ATAS:
A. NADIN KORESPONDENSI
INTERNAL;
B. NADIN KORESPONDENSI
EKSTERNAL.
PASAL 17
NADIN KORESPONDENSI INTERNAL,
MELIPUTI: NOTA DINAS DAN SURAT
TELEGRAM
1. NOTA DINAS MERUP BENTUK NADIN YG DIBUAT
GUNA MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN,
PERNYATAAN, ATAUPUN PERMINTAAN KPD
PEJABAT LAINDILINGK MASING2 PDTKT
MABES POLRI,POLDA, POLRES, POLSEK ATAU
INTERNAL SATKER;
2. WEWENANG PENANDATANGANAN BERADA PD:
A. KASATFUNG UTK NOTA DINAS YG DITUJUKAN
KPD KAPOLRI/ WAKAPOLRI/ ANTAR
KASATFUNG &SEBALIKNYA PDTKT MABES
POLRI;
B. KAPOLDA/WAKAPOLDA/ANTAR KASATFUNG
DAN SEBALIKNYA PD TKT POLDA;
3. KAPOLRES/WAKAPOLRES/ANTAR KASATFUNG
DAN SEBALIKNYA PD TKT POLRES;
4. KAPOLSEK/WAKAPOLSEK/ANTAR KASATFUNG
DAN SEBALIKNYA PD TKT POLSEK.
NOTA DINAS:
1. TDKGUNAKAN u.p.atau melalui;
2. DITUJUKAN LGS KEALAMATYG DITUJU;
3. DITTDLGSOLEH PEJABAT YG
BERWENANG &TDK DPTDIDELEGASIKAN
KPD PEJABAT DIBAWAHNYA (TDK
GUNAKAN a.n.);
4. TDKGUNAKAN LB TRIBRATA DAN
LAMPIRAN;
5. TEMBUSAN HANYA DPTDITUJUKAN KPD
ALAMAT DILINGK MASING2 PDTKT
MABES POLRI,POLDA, POLRES, ATAU
INTERNAL SATKER;
6. TDKDIBUBUHI CAP DINAS;
7. APABILA PEJABAT YG BERWENANG TDK
ADA DITEMPAT DAN DLM KEADAAN
MENDESAK DPT DIDELEGASIKAN
PENANDATANGANAN KPD PEJABAT
SATU TKT DIBAWAHNYA &HANYA
BERLAKU UTK INTERNAL
SATFUNG/SATKER.
PASAL 18 & 19
NOTA DINAS
HAL 8 SD 9
26

27. 1. ST MERUP NADIN YG MEMUAT PEMBERITAHUAN, PERNYATAAN ATAU PERMINTAAN KPD PEJABAT LAIN DI
LINGK POLRI;
2. DIBUAT & DITTD OLEH PEJABAT YG BERWENANG SESUAI DGN LINGKUP TUGAS, WEWENANG DAN
TANGGUNG JAWABNYA;
3. TDK BOLEH LBH DR 4 HAL, KECUALI UTK MUTASI PERSONEL & PEMANGGILAN SERDIK YG
DISELENGGARAKAN OLEH SSDM POLRI/ROSDM POLDA;
4. GUNAKAN HURUF KAPITAL KECUALI GELAR AKADEMIK DAN GELAR KEBANGSAWANAN SESUAI
KETENTUAN YG BERLAKU;
5. GUNAKAN SINGKATAN DAN AKRONIM YG UMUM & LAZIM DIGUNAKAN DI LINGK POLRI SERTA TDK
MENIMBULKAN MAKNA GANDA/AMBIGU;
6. HANYA DIGUNAKAN SBG SARANA KOMUNIKASI INTERNAL, TDK BOLEH DIGUNAKAN KE LUAR INST POLRI
& HANYA DITTD OLEH KAPOLRI/AN KAPOLRI, KAPOLDA/AN KAPOLDA DAN KAPOLRES;
7. TDK DPT DIGUNAKAN DI INTERNAL SATFUNG/SATKER DAN TDK GUNAKAN LAMPIRAN;
8. ST YG MEMBUTUHKAN URAIAN & PENJELASAN DIUBAH KE BENTUK SURAT;
9. HANYA DIGUNAKAN UTK SARANA KOMUNIKASI DARI MABES UTK JAJARAN MABES & POLDA, POLDA UTK
JAJARAN POLDA & POLRES, POLRES KE POLSEK.
10. PENULISAN ALAMAT DGN u.p. PD ST HANYA DITUJUKAN UTK SATU PEJABAT YG AKAN DITUJU DGN
MEMBERIKAN TEMBUSAN PD PIMPINAN ALAMAT YG DITUJU.
PASAL 20
SURAT TELEGRAM
HAL 9
27

28. PASAL 21
NADIN KORESPONDENSI EKSTERNAL,
MELIPUTI:
A. SURAT;
B. SURAT PENGANTAR;
C. SURAT UNDANGAN;
D. PENGUMUMAN
1. SRT MERUP NADIN YG DIBUAT OLEH PEJABAT DLM
MELAKS TUGASN JABATANNYA GUNA
MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN, PERNYATAAN
PD INTERNAL POLRI/PERMINTAAN KPD
K/L/INSTANSI/BADAN;
2. DITTD OLEH KAPOLRI, KAPOLDA, KASATFUNG PD
TKT MABES POLRI DAN POLDA, KASATKER PD TKT
MABES POLRI DAN POLDA, KAPOLRES DAN
KAPOLSEK;
3. PENANDATANGANAN DPT DIDELEGASIKAN KEPADA
PEJABAT POLRI YG BERWENANG SESUAI DGN
TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN TANGGUNG
JAWABNYA SERTA MEMPERHATIKAN KESETARAAN
KEDUDUKAN PEJABAT YG DITUJU;
4. KHUSUS UTK KAPOLSEK PENANDATANGANANNYA
TDK DPT DIDELEGASIKAN.
1. PENULISANALAMATHRS BERJENJANG:
A. DRTKTMABESPOLRIYGDITUJUKANKEKASTKERPDTKTMABESPOLRI,
PENULISANALAMATNYAHRSDITUJUKANKPDKASATFUNGu.p.KASATKERYG
DITUJU;
B. DRTKTMABESPOLRIYGDITUJUKANKPDKASATFUNGPDTKTPOLDA,PENULISAN
ALAMATNYAHRSDITUJUKANKPDKAPOLDAu.p.ALAMATYANGDITUJU;
C. SURATDRPOLDAYGDITUJUKANKPDKASATFUNGPDTKTMABESPOLRI,
PENULISANALAMATNYAHRSDITUJUKANKPDKAPOLRIu.p.ALAMATYGDITUJU;
D. SURATDRPOLRESYGDITUJUKANKPDKASATFUNGPDTKTPOLDA,PENULISAN
ALAMATNYAHRSDITUJUKANKPDKAPOLDAu.p.ALAMATYGDITUJU;
E. SURATDRPOLDAYGDITUJUKANKPDKASATFUNGPDTKTPOLRES,PENULISAN
ALAMATNYAHRSDITUJUKANKPDKAPOLRESu.p.ALAMATYGDITUJU;
F. SURATDRPOLRESYGDITUJUKANKPDKASATFUNGPDTKTPOLSEK,PENULISAN
ALAMATNYAHRSDITUJUKANKPDKAPOLSEKu.p.ALAMATYGDITUJU.
2. PENULISAN ALAMAT u.p. UTK SURAT YG DITUJUKAN KPD K/L/INSTANSI/BADAN HRS
BERJENJANG TETAPI TDK HARUS KPD PEJABAT SATU TINGKAT DI BAWAH PIMPINAN
K/L/INSTANSI/BADAN & BERIKAN TEMBUSAN KPD PIMPINAN K/L/INSTANSI/BADAN SERTA
PEJABAT SATUTINGKATYGDILEWATI.
PASAL 22 & 23
SURAT
HAL 10 SD 11
28

29. 1. SRT MERUP NADIN YG DIGUNAKAN UTK
MENGANTARKAN/MENYAMPAIKAN
BARANG ATAU NASKAH
2. DITTD OLEH KAPOLRI, KAPOLDA,
KASATFUNG PD TKT MABES POLRI DAN
POLDA, KASATKER PD TKT MABES POLRI
DAN POLDA, KAPOLRES DAN KAPOLSEK;
3. PENANDATANGANAN DPT DIDELEGASIKAN
KEPADA PEJABAT POLRI YG BERWENANG
SESUAI DGN TUGAS, FUNGSI, WEWENANG
DAN TANGGUNG JAWABNYA SERTA
MEMPERHATIKAN KESETARAAN
KEDUDUKAN PEJABAT YG DITUJU;
4. KHUSUS UTK KAPOLSEK
PENANDATANGANANNYA TDK DPT
DIDELEGASIKAN.
1. PENULISANALAMAT HRS BERJENJANG:
A. DRTKTMABES POLRIYGDITUJUKAN KEKASTKER PDTKTMABES POLRI,
PENULISANALAMATNYAHRS DITUJUKAN KPD KASATFUNG u.p.KASATKER YG
DITUJU;
B. DRTKTMABES POLRIYGDITUJUKAN KPD KASATFUNG PDTKTPOLDA, PENULISAN
ALAMATNYAHRSDITUJUKAN KPDKAPOLDAu.p.ALAMATYANGDITUJU;
C. SURAT DRPOLDAYGDITUJUKAN KPD KASATFUNG PDTKTMABES POLRI,
PENULISANALAMATNYAHRS DITUJUKAN KPD KAPOLRI u.p.ALAMATYGDITUJU;
D. SURAT DRPOLRESYGDITUJUKAN KPDKASATFUNG PDTKTPOLDA, PENULISAN
ALAMATNYAHRSDITUJUKAN KPDKAPOLDAu.p.ALAMATYGDITUJU;
E. SURAT DRPOLDAYGDITUJUKAN KPD KASATFUNG PDTKTPOLRES, PENULISAN
ALAMATNYAHRSDITUJUKAN KPDKAPOLRES u.p.ALAMATYGDITUJU;
F. SURAT DRPOLRESYGDITUJUKAN KPDKASATFUNG PDTKTPOLSEK, PENULISAN
ALAMATNYAHRSDITUJUKAN KPDKAPOLSEK u.p.ALAMATYGDITUJU.
2. PENULISANALAMAT u.p.UTK SURATYGDITUJUKAN KPDK/L/INSTANSI/BADAN HRS
BERJENJANG TETAPI TDK HARUS KPDPEJABAT SATUTINGKAT DIBAWAH PIMPINAN
K/L/INSTANSI/BADAN &BERIKAN TEMBUSAN KPDPIMPINAN K/L/INSTANSI/BADAN SERTA
PEJABAT SATUTINGKATYGDILEWATI.
PASAL 24 & 25
SURAT PENGANTAR
HAL 11 SD 12
29

30. 1. SRT UND MERUP NADIN YG MEMUAT UND
KPD PEJABAT/PEGAWAI BAIK INTERNAL
MAUPUN EKSTERNAL POLRI UTK HADIRI
SUATU ACARA KEDINASAN TERTENTU;
2. SRT UND DITTD OLEH KAPOLRI, KAPOLDA,
KASATFUNG PD TKT MABES POLRI DAN
POLDA, KASATKER PD TKT MABES POLRI
DAN POLDA, KAPOLRES DAN KAPOLSEK;
3. PENANDATANGANAN DPT DIDELEGASIKAN
KEPADA PEJABAT POLRI YG BERWENANG
SESUAI DGN TUGAS, FUNGSI, WEWENANG
DAN TANGGUNG JAWABNYA SERTA
MEMPERHATIKAN KESETARAAN
KEDUDUKAN PEJABAT YG DITUJU;
4. KHUSUS UTK KAPOLSEK
PENANDATANGANANNYA TDK DPT
DIDELEGASIKAN.
1. PENULISANALAMAT HRS BERJENJANG:
A. DRTKTMABES POLRIYGDITUJUKAN KEKASTKER PDTKTMABES POLRI,
PENULISANALAMATNYAHRS DITUJUKAN KPD KASATFUNG u.p.KASATKER YG
DITUJU;
B. DRTKTMABES POLRIYGDITUJUKAN KPD KASATFUNG PDTKTPOLDA, PENULISAN
ALAMATNYAHRSDITUJUKAN KPDKAPOLDAu.p.ALAMATYANGDITUJU;
C. SURAT DRPOLDAYGDITUJUKAN KPD KASATFUNG PDTKTMABES POLRI,
PENULISANALAMATNYAHRS DITUJUKAN KPD KAPOLRI u.p.ALAMATYGDITUJU;
D. SURAT DRPOLRESYGDITUJUKAN KPDKASATFUNG PDTKTPOLDA, PENULISAN
ALAMATNYAHRSDITUJUKAN KPDKAPOLDAu.p.ALAMATYGDITUJU;
E. SURAT DRPOLDAYGDITUJUKAN KPD KASATFUNG PDTKTPOLRES, PENULISAN
ALAMATNYAHRSDITUJUKAN KPDKAPOLRES u.p.ALAMATYGDITUJU;
F. SURAT DRPOLRESYGDITUJUKAN KPDKASATFUNG PDTKTPOLSEK, PENULISAN
ALAMATNYAHRSDITUJUKAN KPDKAPOLSEK u.p.ALAMATYGDITUJU.
2. PENULISANALAMAT u.p.UTK SURATYGDITUJUKAN KPDK/L/INSTANSI/BADAN HRS
BERJENJANG TETAPI TDK HARUS KPDPEJABAT SATUTINGKAT DIBAWAH PIMPINAN
K/L/INSTANSI/BADAN &BERIKAN TEMBUSAN KPDPIMPINAN K/L/INSTANSI/BADAN SERTA
PEJABAT SATUTINGKATYGDILEWATI.
PASAL 26 & 27
SURAT
UNDANGAN
HAL 12 SD 13
30

31. PASAL 28
PENGUMUMAN
1. PENGUMUMAN MERUP NADIN YG MEMUAT PEMBERITAHUAN YG
DITUJUKAN KPS PEGAWAI NEGERI PD POLRI DAN/ATAU
MASYARAKAT;
2. PENGUMUMAN DITTD OLEH KAPOLRI, KAPOLDA, DAN KAPOLRES;
3. PENANDATANGANAN DPT DIDELEGASIKAN KEPADA PEJABAT POLRI
YG BERWENANG SESUAI DGN BIDANG TUGASNYA MASING-
MASING.
PASAL 29
BENTUK BENTUK NADIN
KORESPONDENSI EKSTERNAL
TERCANTUM DLM LAMPIRAN II
HAL 13 SD 14
31

32. BAGAN KEEMPAT
NASKAH DINAS KHUSUS
PASAL 30
NADIN KHUSUS TDR ATAS:
1. SURAT REKOMENDASI;
2. BERITA ACARA;
3. SURAT KETERANGAN;
4. SURAT PERNYATAAN;
5. SURAT PERSETUJUAN;
6. NOTULA;
7. LAPORAN;
8. TELAAHAN STAF; DAN
9. UNDANGAN CETAK
1. SRT REKOMENDASI MERUP NADIN YG MEMUAT PERNYATAAN
UTK MENGUATKAN DAN MEMBENARKAN BHW SESEORANG ITU
BAIK DAN DAPAT DIPERCAYA UTK HAL LAINNYA;
2. SRT REKOMENDASI DPT DITANDATANGANI OLEH KAPOLRI,
KAPOLDA DAN KAPOLRES;
3. PENANDATANGANAN OLEH KAPOLRI DAN KAPOLDA DPT
DIDELEGASIKAN KPD PEJABAT YG SESUAI DGN BIDANG TUGAS,
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWABNYA;
4. PENANDATANGANAN OLEH KAPOLRES TDK DPT
DIDELEGASIKAN;
5. UTK TKT POLSEK SURAT REKOMENDASI DI TANDATANGANI
OLEH KAPOLRES.
PASAL 31
SURAT REKOMENDASI
HAL 14
32

33. 1. BERITA ACARA MERUP NADIN YG MEMUAT URAIAN
MENGENAI PROSES PELAKS SUATU KEGIATAN;
2. BERITA ACARA DPT DITANDATANGANI OLEH
KAPOLRI, KAPOLDA , KASTFUNG PD TKT MABES
POLRI DAN POLDA, KASATKER PD TKT MABES POLRI
DAN POLDA, KAPOLRES DAN KAPOLSEK;
3. PENANDATANGANAN DPT DIDELEGASIKAN KPD
PEJABAT YG SESUAI DGN BIDANG TUGAS,
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWABNYA, KECUALI
UTK KAPOLSEK PENANDATANGANAN TDK DPT
DIDELEGASIKAN.
PASAL 32
BERITA ACARA
1. SRT KETERANGAN MERUP NADIN YG MEMUAT
PENJELASAN MENGENAI KESANGGUPAN
SESEORANG UTK MELAKUKAN SUATU GIAT ATAU
PEKERJAAN;
2. SRT KETERANGAN DPT DITANDATANGANI OLEH
KAPOLRI, KAPOLDA, KASATFUNG PD TKT MABES
POLRI DAN POLDA DAN KAPOLRES;
3. PENANDATANGANAN OLEH KAPOLRI DAN
KAPOLDA DPT DIDELEGASIKAN KPD PEJABAT YG
SESUAI DGN BIDANG TUGAS, WEWENANG DAN
TANGGUNG JAWABNYA;
4. PENANDATANGANAN OLEH KASATFUNG PD TKT
MABES POLRI DAN POLDA DAN KAPOLRES TDK DPT
DIDELEGASIKAN;
5. UTK TKT POLSEK SURAT KETERANGAN DI
TANDATANGANI OLEH KAPOLRES;
PASAL 33
SURAT KETERANGAN
HAL 14 SD 15
33

34. 1. SRT PERNYATAAN MERUP NADIN YG MEMUAT TTG
PERNYATAAN ATAS KESANGGUPAN, KESEDIAAN,
KESEPAKATAN, DAN LAINNYA YG BERKAITAN DGN
HAL-HAL TERTENTU;
2. SRT PERNYATAAN DPT DITANDATANGANI OLEH
KAPOLRI, KAPOLDA , KASATFUNG PD TKT MAEBS
POLRI DAN POLDA, KAPOLRES DAN KAPOLSEK;
3. PENANDATANGANAN OLEH KAPOLRI DAN KAPOLDA
DPT DIDELEGASIKAN KPD PEJABAT YG SESUAI DGN
BIDANG TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG
JAWABNYA, KECUALI UTK KASATFUNG PD TKT
MAEBS POLRI DAN POLDA, KAPOLRES DAN
KAPOLSEK PENANDATANGANAN TDK DPT
DIDELEGASIKAN.
PASAL 34
SURAT PERNYATAAN
1. SRT PERSETUJUAN MERUP NADIN YG MEMUAT
PERMOHONAN IZIN DARI SATU PIHAK KPD PIHAK
LAIN;
2. SRT PERSETUJUAN DPT DITANDATANGANI OLEH
KAPOLRI, KAPOLDA, KASATFUNG PD TKT MABES
POLRI DAN POLDA;
3. PENANDATANGANAN OLEH KAPOLRI DAN
KAPOLDA DPT DIDELEGASIKAN KPD PEJABAT YG
SESUAI DGN BIDANG TUGAS, WEWENANG DAN
TANGGUNG JAWABNYA;
4. PENANDATANGANAN OLEH KASATFUNG PD TKT
MABES POLRI DAN POLDA DAN KAPOLRES TDK DPT
DIDELEGASIKAN;
5. UTK TKT POLSEK SURAT PERSETUJUAN DI
TANDATANGANI OLEH KAPOLRES;
PASAL 35
SURAT PERSETUJUAN
HAL 15 SD 16
34

35. 1. NOTULA MERUP CATATAN SINGKAT
MENGENAI JALANNYA RAPAT DAN
DOKUMENTASI PENTING YG DICATAT
OLEH NOTULIS;
2. NOTULA DITANDATANGANI OLEH
PEJABAT YG BERWENANG SESUAI DGN
TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN
TANGGUNG JAWABNYA.
PASAL 36
NOTULA
1. LAPORAN MERUP NADIN YG MEMUAT
PEMBERITAHUAN TTG PELAKS SUATU
GIAT ATAU KEJADIAN TERTENTU;
2. WEWENANG PEMBUATAN DILAKUKAN
OLEH PEJABAT/ STAF YG DIBERI TUGAS;
3. LAPORAN DITANDATANGANI OLEH
PEJABAT/STAF YG DIBERI TUGAS
PASAL 37
LAPORAN
HAL 16
35

36. 24
1. TELAAHAN STAF MERUP BENTUK URAIAN YG
MEMUAI ANALISIS SINGKAT DAN JELAS MENGENAI
SUATU PERSOALAN DGN MEMBERIKAN JALAN
KELUAR/PEMECAHAN YG DISARANKAN;
2. TELAAHAN STAF DPT DITANDATANGANI OLEH
KAPOLRI, KAPOLDA, KASATFUNG PD TKT MABES
POLRI DAN POLDA, DAN KAPOLRES;
3. PENANDATANGANAN OLEH KAPOLRI DAN KAPOLDA
DPT DIDELEGASIKAN KPD PEJABAT YG SESUAI DGN
BIDANG TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG
JAWABNYA;
4. PENANDATANGANAN OLEH KASATFUNG PD TKT
MABES POLRI DAN POLDA DAN KAPOLRES TDK DPT
DIDELEGASIKAN;
5. UTK TKT POLSEK TELAAHAN STAF DI TANDATANGANI
OLEH KAPOLRES;
PASAL 38
TELAAHAN STAF
UND CETAK MERUP UND DLM BENTUK CETAK YG
MEMUAT UND KPD PEJABAT INTERNAL MAUPUN
EKSTERNAL UTK MENGHADIRI SUATU ACARA
KEDINASAN TERTENTU ANTARA LAIN ACARA
RAPAT, UPACARA, ATAU KELOMPOK DISKUSI;
PASAL 39
UND CETAK
PASAL 40
BENTUK BENTUK NADIN KHUSUS
TERCANTUM DLM LAMPIRAN III
HAL 16 SD 17
36

37. BAB III
PEMBUATAN
NASKAH DINAS
BAGIAN KESATU
UMUM
PASAL 41
1. PEMBUATAN NADIN DPT
MENGGUNAKAN
A. MEDIA REKAM KERTAS;
B. MEDIA REKAM
ELEKTRONIK.
2. PEMBUATAN DIAWALI DGN
MENENTUKAN JENIS,
SUSUNAN DAN BENTUK
NADIN
PASAL 42
PEMBUATAN NADIN MEMUAT UNSUR:
A. PENGGUNAAN KOPSTUK DAN GAMBAR LB TRIBRATA;
B. PENOMORAN NADIN;
C. PENGGUNAAN KERTAS, AMPLOP DAN TINTA;
D. KETENTUAN JARAK SPASI, JENIS DAN UKURAN HURUF,
SERTA KATA PENYAMBUNG;
E. PENENTUAN BATAS ATAU RUANG TEPI;
F. NOMOR HALAMAN;
G. TEMBUSAN;
H. LAMPIRAN;
I. TANDA TANGAN, PARAF DAN CAP; DAN
J. PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN DAN RALAT
HAL 17
37

38. BAGIAN KEDUA
PENGGUNAAN KOPSTUK
DAN GAMBAR LAMBANG
TRIBRATA
PASAL 43
KOPSTUK
(1) KOPSTUK TDR DR:
A. KOPSTUK NAMA JABATAN;
B. KOPSTUK NAMA INSTANSI
(2) KOPSTUK NAMA JABATAN MERUP KOPSTUK YG MENUNJUKAN
JABATAN TERTENTU, PENULISANNYA MELIPUTI:
A. GAMBAR LB TRIBRATA WARNA KUNING EMAS DGN TANDA
BINTANG SESUAI PANGKAT DIIKUTI NAMA JABATAN YG
DITULIS SEBARIS DAN SIMETRIS DI TENGAH HALAMAN UTK
NADIN YG DITANDATANGANI OLEH
KAPOLRI/KAPOLDA/KASATFUNG/KASATKER YG DIJABAT PATI
POLRI;
B. GAMBAR LB TRIBRATA WARNA HITAM YG DILETAKKAN DI
TENGAH KERTAS DI ATAS NAMA JABATAN UTK NADIN YG
DITANDATANGANI OLEH KASATFUNG/KASATKER YG BUKAN
PATI POLRI, KAPOLRES/KAPOLSEK
(3) KOPSTUK NAMA JABATAN
DIGUNAKAN UTK NADIN:
A. AMANAT ATAU SAMBUTAN;
B. SURAT KHUSUS ANTARA LAIN
UCAPAN TERIMAKASIH, MOHON
DIRI, DAN UCAPAN HARI BESAR
KEAGAMAAN.
HAL 18
38

39. (4) KOPSTUK NAMA INSTANSI
A. GUNAKAN NAMA SATUAN ORGANISASI YG
DIBUAT PALING BANYAK 3 BARIS KE BAWAH
DAN KE SAMPING KANAN PALING PANJANG 41
KETUKAN TERMASUK JARAK ANTARKATA;
B. DIGUNAKAN PD NADIN SELAIN AMANAT ATAU
SAMBUTAN DAN SURAT KHUSUS (UCAPAN
TERIMA KASIH, MOHON DIRI, UCAPAN HARI
BESAR KEAGAMAAN);
C. KHUSUS UTK NADIN BENTUK SURAT DAN SURAT
PENGANTAR, SURAT UNDANGAN, KOPSTUK
NAMA INSTANSI DILETAKKAN DI BAWAH
GAMBAR LB TRIBRATA BERWARNA HITAM
DISERTAI DGN NAMA JALAN DAN KODE POS.
(5) SUSUNAN DAN CONTOH
KOPSTUK TERCANTUM DLM
LAMPIRAN IV
HAL 18
39

40. PARAGRAF 2
GAMBAR LAMBANG TRIBRATA
PASAL 44
(1) DIGUNAKAN PD SELURUH JENIS NADIN SELAIN NOTA
DINAS, TDR DR:
A. WARNA KUNING EMAS;
B. WARNA HITAM
(2) GAMBAR LB TRIBRATA WARNA
KUNING EMAS DIGUNAKAN UTK:
A. NADIN BENTUK AMANAT ATAU
SAMBUTAN YG
DITANDATANGANI KAPOLRI;
B. NADIN BENTUK SURAT
BERUPA MOHON DIRI, MOHON
DOA RESTU, UCAPAN TERIMA
KASIH, UCAPAN SELAMAT YG
DITANDATANGANI OLEH
KAPOLRI/KAPOLDA/KASATKE
R DGN GOL PANGKAT PATI
POLRI
(3) GAMBAR LB TRIBRATA WARNA
HITAM DIGUNAKAN UTK
SELURUH JENIS NADIN SELAIN:
A. NOTA DINAS;
B. AMANAT/SAMBUTAN;
C. UCAPAN MOHON DIRI;
D. MOHON DOA RESTU;
E. UCAPAN TERIMA KASIH;
F. UCAPAN SELAMAT.
(4) GAMBAR LB TRIBRATA UTK
UKURAN, BENTUK DAN WARNA
TERCANTUM DLM LAMPIRAN V
HAL 19
40

41. BAGIAN KETIGA
PENOMORAN NASKAH DINAS
PASAL 45
(1) PENOMORAN NADIN MENGGUNAKAN ANGKA ARAB
DGNMEMUAT UNSUR:
A. KODE JENIS NADIN;
B. NOMOR;
C. BULAN TERBIT;
D. KKA; DAN
E. THN TERBIT.
(2) UNSUR PENOMORAN TSB KHUSUS UTK JENIS NADIN
SURAT, SURAT PENGANTAR, NOTA DINAS, DAN
TELAAHAN STAF YG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT
SELAIN KAPOLRI, WAKAPOLRI, KAPOLDA, WAKAPOLDA,
KAPOLRES, WAKAPOLRES, KAPOLSEK DAN
WAKAPOLSEK PENOMORANNYA DITAMBAHKAN UNSUR
KODE SATFUNG/SATKER
(3) PENOMORAN NADIN PENGATURAN DAN
NADIN PENETAPAN TDK MENGGUNAKAN
KKA;
(4) NADIN PENGATURAN DAN PENETAPAN ,
MELIPUTI:
A. PERATURAN;
B. MAKLUMAT;
C. INSTRUKSI;
D. KEPUTUSAN;
E. SURAT EDARAN;
F. SURAT PEMBERITAHUAN; DAN
G. NASKAH KERJA SAMA
HAL 19
41

42. 42
PASAL 46
KERTAS
(1) KERTAS YG DIGUNAKAN DLM PEMBUATAN NADIN
SELAIN NADIN PERATURAN, MENGGUNAKAN
KERTAS HVS UKURAN A4;
(2) UTK NADIN TERTENTU YG MENGGUNAKAN
LAMPIRAN DPT MENGGUNAKAN KERTAS DGN
UKURAN LAIN;
(3) KERTAS HVS BERWARNA PUTIH;
(4) NADIN AMANAT ATAU SAMBUTAN DPT
MENGGUNAKAN UKURAN DAN WARNA KERTAS
SELAIN KERTAS HVS PUTIH DGN UKURAN A4
ATAU UKURAN LAINNYA
PASAL 47
AMPLOP
AMPLOP DIGUNAKAN UTK PENDISTRIBUSIAN NADIN PD
MEDIA REKAM KERTAS DGN WARNA COKLAT.
PASAL 48
(1) AMPLOP MENCANTUMKAN ALAMAT PENGIRIM DAN
ALAMAT TUJUAN;
(2) ALAMAT PENGIRIM BERUPA GAMBAR LB TRIBRATA,
KOPSTUK, NAMA JALAN, NOMOR SURAT, CAP STAF YG
DISERTAI PARAF DAN TGL PENGIRIMAN;
(3) ALAMAT TUJUAN DITULIS LENGKAP DGN NAMA
JABATAN DAN ALAMAT PEJABAT ATAU LEMBAGA;
(4) NADIN YG SIAP UTK DIKIRIM HRS DILIPAT SESUAI
UKURAN AMPLOP DGN MEMPERTEMUKAN SUDUT
LIPATANNYA AGAR LURUS DAN RAPI DGN KEPALA SURAT
MENGHADAP KE DEPAN, KE ARAH PENERIMA SURAT.
PASAL 49
TINTA
(1) WARNA TINTA YG DIGUNAKAN PD NADIN YAITU
WARNA HITAM;
(2) WARNA TINTA YG DIGUNAKAN UTK CAP DINAS
YAITU WARNA UNGU;
(3) WARNA TINTA YG DIGUNAKAN UTK
PENANDATANGANAN NADIN YAITU WARNA
HITAM.
BAGIAN
KEEMPAT
KERTAS,
AMPLOP
DAN TINTA
HAL 20

43. BAGIAN KELIMA
KETENTUAN JARAK SPASI, JENIS DAN UKURAN HURUF,
SERTA KATA PENYAMBUNG
PASAL 50
DLM PENENTUAN JARAK SPASI PD NADIN HRS
MEMPERHATIKAN ASPEK KESERASIAN DAN ESTETIKA
PASAL 51
JENIS HURUF DAN UKURAN YG DIGUNAKAN PD NADIN
YAITU ARIAL ATAU ARIAL NARROW DGN UKURAN 12
PASAL 52
(1) KATA PENYAMBUNG MERUP KATA YG DIGUNAKAN
SBG TANDA BHW TEKS MSH BERLANJUT PD HAL
BERIKUTNYA
(2) KATA PENYAMBUNG DITULIS PADA:
A. AKHIR SETIAP HALAMAN;
B. BARIS TERAKHIR TEKS DI SUDUT KANAN BAWAH
HALAMAN;
C. KATA YG DIAMBIL PERSIS SAMA DR KATA
PERTAMA HALAMAN BERIKUTNYA SERTA
MENAMBAHKAN TITIK SEBANYAK 5 KALI.
PASAL 53
KETENTUAN JARAK SPASI DAN KATA PENYAMBUNG
TERCANTUM DLM LAMPIRAN VI
HAL 21
43

44. 44
BAGIAN KEENAM
PENENTUAN BATAS ATAU MARGIN
PASAL 54
(1) PENENTUAN BATAS ATAU MARGIN PD KERTAS
BERTUJUAN UTK KESERASIAN DAN KERAPIAN DLM
SUSUN NADIN.
(2) PENENTUAN BATAS ATAU MARGIN DIATUR SBB:
A. MARGIN ATAS 2 CM DR TEPI ATAS KERTAS;
B. MARGIN BAWAH 3 CM PLG SEDIKIT 1,5 CM DR TEPI
BAWAH KERTAS, TULISAN PALING BAWAH ADL KATA
PENYAMBUNG/KALSIFIKASI KEAMANAN;
C. MARGIN KIRI 3 CM DR TEPI KIRI KERTAS;
D. MARGIN KANAN 2 CM DR TEPI KANAN KERTAS.
BAGIAN KETUJUH
NOMOR HALAMAN
PASAL 55
(1) NOMOR HALAMAN PD NADIN MENGGUNAKAN ANGKA
ARAB.
(2) LETAK NOMOR HALAMAN DICANTUMKAN SECARA
SISTEMATIS DI TENGAH ATAS, KECUALI HALAMAN
PERTAMA NADIN TDK PERLU MENCANTUMKAN NOMOR
HALAMAN.
PASAL 56
KETENTUAN MENGENAI PENULISAN NOMOR HALAMAN
TERCANTUM DLM LAMPIRAN VII
HAL 21 SD 22

45. BAGIAN KEDELAPAN
TEMBUSAN
PASAL 57
PASAL 57
(1) TEMBUSAN MERUP BAGIAN NADIN YG DIGUNAKAN UTK MENUNJUKAN PIHAK ATAU
PEJABAT TERKAIT YG BERHAK MENDPTKAN NADIN SELAIN TUJUAN UTAMA.
(2) PEMBERIAN TEMBUSAN TDK BOLEH KELUAR DGN KETENTUAN SBB:
A. NADIN KAPOLRI, BAIK YG DITANDATANGANI OLEH KAPOLRI/a.n. KAPOLRI TDK
DPT DIBERIKAN KPD:
1. PEJABAT PD SATFUNG, SATKER, SUBSATKER PD TKT MABES POLRI;
2. PEJABAT PD SATFUNG DAN SATKER TKT POLDA;
3. PEJABAT PD TKT POLRES;
4. PEJABAT PD TKT POLSEK; DAN
5. PEJABAT PD TKT POLSUBSEKTOR.
B. NADIN KAPOLDA, BAIK YG DITANDATANGANI OLEH KAPOLDA/a.n. KAPOLDA
TDK DPT DIBERIKAN KPD:
1. PEJABAT PD K/L/INSTANSI/BADAN SETINGKAT MENTERI;
2. PEJABAT SUBSATFUNG, SATKER ATAU SUBSATKER PD TKT MABES POLRI;
3. PEJABAT SUBSATFUNG, SATKER ATAU SUBSATKER PT TKT POLDA;
4. PEJABAT PD TKT POLSEK DAN POLSUBSEKTOR.
HAL 22 SD 23
45

46. C. NADIN KASATFUNG, BAIK YG DITANDATANGANI OLEH KASATFUNG/a.n.
KASATFUNG PD TKT MABES POLRI TDK DPT DIBERIKAN KPD:
1. PEJABAT PD K/L/INSTANSI/BADAN;
2. PEJABAT SUBSATFUNG DAN SATKER PD TKT MABES POLRI;
3. PEJABAT PD TKT POLDA, POLRES, POLSEK DAN POLSUBSEKTOR.
D. NADIN KASATFUNG, BAIK YG DITANDATANGANI OLEH KASATFUNG/a.n.
KASATFUNG PD TKT POLDA TDK DPT DIBERIKAN KPD:
1. PEJABAT PD K/L/INSTANSI/BADAN;
2. PEJABAT SATFUNG DAN SATKER PD TKT MABES POLRI;
3. PEJABAT SUBSATFUNG DAN SATKER PD TKT POLDA;
4. PEJABAT P DTKT POLDA, POLRES, POLSEK DAN POLSUBSEKTOR.
E. NADIN KASATKER, BAIK YG DITANDATANGANI OLEH KASATKER/a.n. KASATKER
PD TKT MABES POLRI TDK DPT DIBERIKAN KPD:
1. PEJABAT PD K/L/INSTANSI/BADAN;
2. PEJABAT DI LUAR SATFUNG DAN SATKER PD TKT MABES DI
KESATUANNYA;
3. PEJABAT PD TKT POLDA, POLRES, POLSEK DAN POLSUBSEKTOR.
(3) PENULISAN NAMA JABATAN PEJABAT
DIURUTKAN BERDASARKAN
ESELONISASI DAN PANGKATNYA, UTK
PARA KAPOLDA DANKAPOLRES YG
MEMILIKI PANGKAT ESELON YG SAMA
DIURUTKAN BERDASARKAN
WILAYAHNYA DR SABANG SAMPAI
MERAUKE.
(4) DLM HAL TDP ESELON DAN PANGKAT YG
SAMA ANTARA PEJABAT TKT MABES
POLRI DAN POLDA, MAKA YG
DIDAHULUKAN YAITU PEJABAT TKT
MABES POLRI, DEMIKIAN JUGA UTK TKT
POLDA, POLRES DAN POLSEK;
(5) TEMBUSAN BERADA PD POSISI BAGIAN
KIRI BAWAH PD NADIN
46

47. 47
BAGIAN KESEMBILAN
LAMPIRAN
PASAL 58
LAMPIRAN PD NADIN DGN MEDIA REKAM KERTAS
MENGGUNAKAN KOPSTUK DAN TAJUK TANDA TANGAN SESUAI
DGN NASKAH INDUKNYA KECUALI DLM BENTUK TERLAMPIR
BERUPA GAMBAR ATAU BENTUK LAINNYA DPT TIDAK
MENGGUNAKAN KOPSTUK DAN TANDA TANGAN.
PASAL 59
KETENTUAN MENGENAI LAMPIRAN PD NADIN DAN CONTOHNYA
TERCANTUM DLM LAMPIRAN VIII
HAL 23 SD 24

48. BAGIAN KESEPULUH
TANDA TANGAN, PARAF DAN CAP
PASAL 60
TANDA TANGAN
(1) TANDA TANGAN TDR ATAS:
A. TANDA TANGAN BASAH; DAN
B. TANDA TANGAN ELEKTRONIK.
(2) TANDA TANGAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM DAN
AKIBAT HUKUM YG SAH.
(3) PEMBERIAN TANDA TANGAN, BAIK BASAH MAUPUN
ELEKTRONIK DILAKUKAN OLEH PEJABAT YG
BERWENANG
PASAL 61
(1) TANDA TANGAN BASAH DIGUNAKAN PD NADIN DGN
MEDIA REKAM KERTAS.
(2) TANDA TANGAN ELEKTRONIK DIGUNAKAN PD NADIN
DGN MEDIA REKAM ELEKTRONIK.
PASAL 62
TANDA TANGAN ELEKTRONIK MEMENUHI PERSAYARATAN SBB:
A. DATA PEMBUAT TANDA TANGAN ELEKTRONIK HANYA KPD
PEJABAT PENANDATANGAN;
B. DATA PEMBUATAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PD SAAT
PROSES PENANDATANGANAN ELETRONIK HANYA BERADA
DLM KUASA PEJABAT PENANDATANGAN;
C. SEGALA PERUBAHAN THDP TANDA TANGAN ELEKTRONIK
YG TERJADI SETELAH WAKTU PENANDATANGANAN DPT
DIKETAHUI;
D. TDP CARA TERTENTU YG DIPAKAI UTK MENGIDENTIFIKASI
SIAPA PEJABAT PENANDATANGANNYA; DAN
E. TDP CARA TERTENTU UTK MENUNJUKAN BHW PEJABAT
PENANDATANGAN TLH MEMBERIKAN PERSETUJUAN THD
NADIN DGN MEDIA REKAM ELEKTRONIK YG TERKAIT.
HAL 24
48

49. PASAL 63
PEMBERIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PD NADIN
BERLAKU KETENTUAN SBB:
A. TANDA TANGAN ELEKTRONIK HRS DITANDAI DLM
SUSUNAN DAN BENTUK KODE ELEKTRONIK DPT
BERUPA QR CODE YG DISERTAI NAMA PEJABAT
PENANDATANGAN DAN NAMA JABATAN;
B. NADIN DGN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
DIDISTRIBUSIKAN KPD PIHAK YG BERHAK DPT
DICETAK;
C. PENDISTRIBUSIAN DPT MELALUI APLIKASI
ELEKTRONIK, MEDIA DARING ATAU MEDIA LURING;
D. MENGGUNAKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK YG
DITERBITKAN OLEH PENYELENGGARA SERTIFIKASI
ELEKTRONIK INDONESIA SESUAI DGN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
PASAL 64
PARAF
(1) SEBELUM DITANDATANGANI OLEH PEJABAT YG BRWENANG,
NADIN HRS DIPARAF TERLEBIH DAHULU;
(2) PARAF MERUP BENTUK KOORD BERJENJANG ANTAR PEJABAT
SEBELUM DILAKUKAN PENANDATANGANAN;
(3) FITUR PARAF DLM NADIN DGN MEDIA REKAM ELEKTRONIK DPT
BERBENTUK CATATAN RIWAYAT SEBELUM DILAKUKAN
PENANDATANGANAN OLEH PEJABAT YG BERWENANG
PASAL 65
PARAF MEMENUHI KETENTUAN SBB:
A. DIBUBUHKAN DI BWH TAJUK TANDA TANGAN ATAU DI BWH
TEMBUSAN;
B. APABILA RUANG TDK MEMUNGKINKAN, PARAF DIBUBUHKAN DI
SEBELAH KIRI TAJUK TANDA TANGAN;
C. PEJABAT YG MEMBUBUHKAN PARAF, PALING SEDIKIT KONSEPTOR,
PEJABAT PENGEMBAN FUNGSI KESEKRETARIATAN DAN PEJABAT
SATU TINGKAT DI BWH PEJABAT YG AKAN MENANDATANGANI
NADIN.
HAL 24 SD 25
49

50. 50
PASAL 66
CAP
(1) CAP DIGUNAKAN PD
NADIN DGN MEDIA
REKAM KERTAS.
(2) CAP TDK
DIGUNAKAN PD
NADIN DGN MEDIA
REKAM ELEKTRONIK.
PASAL 67
(1) CAP DINAS MERUP TANDA PENGENAL UTK KELENGKAPAN PENGESAHAN NADIN;
(2) CAP DINAS DI LINGK POLRI DIBEDAKAN ATAS:
A. CAP JABATAN YAITU CAP DINAS YG MENURUT BENTUK DAN ISI TULISANNYA MENUNJUKKAN JAB
TERTENTU;
B. CAP STAF YAITU CAP DINAS YG MENURUT BENTUK DAN ISI TULISANNYA MENUNJUKKAN STAF
INSTANSI ATAU LEMBAGA TERTENTU DI LINGK POLRI,
(3) CAP JABATAN DI LINGK POLRI TERDIRI ATAS:
A. UKURAN BESAR DIGUNAKAN PD NADIN YG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT YG BERHAK
MENANDATANGANINYA ATAU PEJABAT YG DIBERI WEWENANG UTK MENANDATANGANINYA
ATAS NAMA PEJABAT YG BERSANGKUTAN;
B. UKURAN KECIL DIGUNAKAN KHUSUS UTK NADIN YG BERUKURAN KECIL YG DITANDATANGANI
OLEH PEJABAT YG BERHAK MENANDATANGANI.
(4) BENTUK CAP DINAS DILINGK POLRI TDR ATAS:
A. BUNDAR, UTK CAP JABATAN MELIPUTI:
1. KAPOLRI/KAPOLDA/KAPOLRES/KAPOLSEK/KASUBSEKTOR;
2. KASATFUNG/KASATKER PD TKT MABES POLRI;
3. KASATFUNG/KASATKER PD TKT POLDA.
B. LONJONG, DIGUNAKAN UTK CAP STAF SATFUNG/SATKER DI LINGK POLRI YG DIBUBUHKAN PD
AMPLOP SURAT DAN LEMBAR TANDA TERIMA;
C. PERSEGI EMPAT, DIGUNAKAN UTK CAP PIKET JAGA MARKAS.

51. 51
PASAL 68
KETENTUAN PENULISAN ISI TULISAN DAN GAMBAR PD CAP DINAS, MELIPUTI:
A. ISI TULISAN PD CAP DINAS DITULIS DGN HURUF KAPITAL YG JELAS DAN MENUNJUKKAN NAMA INSTANSI DAN
JABATAN PEJABAT BERSANGKUTAN SERTA KEDUDUAKNNYA DI DLM STRUKTUR ORG POLRI;
B. ISI TULISAN PD CAP JABATAN DAN CAP STAF TDR DR:
1. INSTANSI INDUK (NAMA INSTANSI/BADAN/LEMBAGA);
2. NAMA JABATAN;
3. NAMA SATUAN ORG (SETINGKAT LBH RENDAH DI BWH SATUAN ORG INDUK) ATAU MARKAS KESATUAN;
C. APABILA LBH DR 41 KETUKAN, NAMA INSTANSI DPT DISINGKAT SESUAI DGN SINGKATAN RESMI YG BERLAKU;
D. UKURAN HURUF DISESUAIKAN DGN UKURAN CAP DAN JUMLAH HURUF YG DIGUNAKAN;
E. ISI TULISAN PD CAP JABATAN UKURAN KECIL SAMA DGN ISI TULISAN PD CAP JABATAN UKURAN BESAR;
F. KHUSUS UTK GAMBAR LB TRIBRATA YG TDP DLM CAP JABATAN KAPOLRI, UKURAN LB TRIBRATA DISESUAIKAN
DGN BESARNYA LINGKARAN DLM CAP JABATAN TERSEBUT;
G. PEMAKAIAN GAMBAR LB TRIBRATA DLM DUA LINGK KECIL YG TDP PD CAP KASAT ORG, UKURAN LAMBANG
DISESUAIKAN DGN BESARNYA LINGK KECIL DLM CAP JABATAN.
HAL 26 SD 27

52. 52
PASAL 69
KETENTUAN PENGGUNAAN CAP DINAS:
A. CAP JABATAN DIBUBUHKAN DI SEBELAH KIRI TANDA TANGAN
SEDEMIKIAN RUPA SHG MENYINGGUNG TANDA TANGAN PEJABAT
YBS;
B. CAP STAF DIBUBUHKAN PD SEBELAH KIRI BWH AMPLOP SURAT YG
AKAN DIKIRIMKAN KPD PEJABAT/ALAMAT YG DITUJU ATAU
DIGUNAKAN OLEH PERSONEL YG MEMBUTUHKAN, DAN
DIBUBUHKAN PD LEMBAR TANDA TERIMA;
C. APABILA KEADAAN RUANGAN TDK MEMUNGKINKAN, CAP JABATAN
DPT DIBUBUHKAN DI SEBELAH KANAN TANDA TANGAN;
D. LEMBAR ARSIP TDK DIBUBUHI CAP;
E. CAP PIKET JAGA MARKAS DIBUBUHKAN DI SEBELAH KIRI BAWAH
LEMBAR TANDA TERIMA.

53. 53
CAP/STEMPEL DINAS JABATAN

54. CAP/STEMPEL DINAS JABATAN
54

55. CAP/STEMPEL DINAS JABATAN
55

56. 56
CAP/STEMPEL STAF
PIKET MAKO/PIKET JAGA
UNTUK AMPLOP SRT &
LEMBAR TANDA TERIMA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
JAGA MARKAS
JALAN PAHLAWAN 1, SEMARANG 50243

57. PASAL 70
(1) PENGAMANAN THDP CAP DINAS DI LINGK POLRI DILAKUKAN DGN KETENTUAN SBB:
A. PEMBUATAN:
1. CAP JABATANKAPOLRI/KAPOLDA/KASATFUNG DI LINGK MABES POLRI DIBUAT OLEH SETUM POLRI;
2. CAP JABATANKASATKER DI BWH KASATFUNG DI LINGK MABESPOLRI DIBUATOLEH PEJABATTATAUSAHA SATFUNG;
3. CAP JABATANKASATFUNG/KASATKER DI LINGK POLDA/POLRES/POLSEK/POLSUBSEKTORDIBUAT OLEH SETUM
POLDA
B. PENETAPAN TANDA PENGAMAN;
1. CAP JABATANKAPOLRI/KAPOLDA/KASATFUNG DI LINGK MABES POLRI DITETAPKAN DGN KEP KAPOLRI;
2. CAP JABATANKASATKER DI BWH KASATFUNG DI LINGK MABESPOLRI DITETAPKAN DGN KEP KASATFUNG;
3. CAP JABATANKASATFUNG/KASATKER DI LINGK POLDA, POLRES, POLSEK DAN POLSUBSEKTORDITETAPKAN DGN KEP
KAPOLDA.
(2) DLM HAL TERJADI KERUSAKAN CAP DINAS JABATAN
KAPOLRI/KAPOLDA/KAPOLRES/KASATFUNG/KASATKER/KAPOLSEK/KAPOLSUBSEKTORDI LINGK POLRI, PENGGANTIAN
DILAKUKAN OLEHSETUM POLRI/SETUM POLDA/TATAURUSAN DALAM PD SATFUNG;
(3) PENYIMPANAN CAP DINAS YG MSH BERLAKU DIPERTANGGUNGJAWABKANKPD KASETUM POLRI/KASETUM POLDA/KATAUD PD
SATFUNG;
(4) PEMUSNAHAN CAP DINAS YG TDK BERLAKU KRN PERUBAHAN ORGANISASI ATAU LIKUIDASI ORGANISASI, DIKOOD DGN SETUM
POLRI/SETUM POLDA/TAUD PD SATFUNG;
(5) KETENTUAN MENGENAI BENTUKDAN UKURAN CAP DINAS TERCANTUMDLM LAMPIRAN IX
HAL 27
57

58. 58
BAGIAN KESEBELAS
PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN, DAN RALAT NADIN
PASAL 71
PERUBAHAN NADIN MERUP MENGUBAH BAGIAN
TERTENTU DR ISI NADIN
PASAL 72
PENCABUTAN NADIN DPT DILAKUKAN KRN NADIN TSB
BERTENTANGAN ATAU TDK SESUAI LAGI DGN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YG LBH TINGGI, SEDERAJAT ATAU
KEBIJAKAN YG BARU DITETAPKAN
PASAL 73
PEMBATALAN NADIN MERUP PERNYATAAN BHW SELURUH
MATERI NADIN TDK DIBERLAKUKAN LAGI MELALUI SUATU
PERNYATAAN PEMBATALAN DLM NADIN YG BARU
PASAL 74
RALAT NADIN MERUP PERBAIKAN YG DILAKUKAN THDP
SEBAGIAN MATERI NADIN SBG AKIBAT ADANYA KEKELIRUAN
KECIL, PERNYATAAN RALAT DLM NADIN YG BARU
PASAL 75
(1) NADIN YG SIFATNYA MENETAPKAN, APABILA DIUBAH, DICABUT, DIRALAT ATAU DIBATALKAN HRS DIUBAH,
DICABUT, DIRALAT ATAU DIBATALKAN DGN NADIN YG SAMA;
(2) PEJABAT YG BERHAK MENANDATANGANI PERUBAHAN, PENCABUTAN, RALAT DAN PEMBATALAN YAITU
PEJABAT YG MENANDATANGANI NADIN TSB ATAU OLEH PEJABAT YG LEBIH TINGGI KEDUDUKANNYA
HAL 28

59. 59
BAB IV
PENGAMANAN NASKAH DINAS
BAGIAN KESATU
UMUM
PASAL 76
PENGAMANAN NASKAH DINAS HRS
MEMUAT:
A. KLASIFIKASI KEAMANAN NADIN;
B. PENGAWASAN THDP PEMBUATAN
DAN PENDISTRIBUSIANNYA
PASAL 77
(1) DLM RANGKA PENGAMANAN NADIN PD MEDIA REKAM
ELEKTRONIK, APLIKASI ELEKTRONIK HRS MEMUAT FITUR
PENGAMANAN NADIN SBGM PASAL 76;
(2) APLIKASI NADIN POLRI YG MENGGUNAKAN
INFRASTRUKTUR TIK POLRI UTK PENGAMANANNYA
MENJADI TANGGUNG JAWAB DIV TIK POLRI;
(3) THDP NADIN DGN MEDIA REKAM ELEKTRONIK YG
MEMILIKI KLASIFIKASI KEAMAMAN SANGAT RAHASIA,
RAHASIA DAN TERBATAS, DPT MENGGUNAKAN SANDI
TERTENTU SESUAI DGN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI.
HAL 28 SD 29

60. BAGIAN KEDUA
DERAJAT PENDISTRIBUSIAN DAN KLASIFIKASI KEAMANAN NADIN
PASAL 78
DERAJAT PENDISTRIBUSIAN NADIN TDR ATAS:
a. KILAT, YAITU NADIN YG DIDISTRIBUSIKAN SEKETIKA
ITU JUGA KPD PEJABAT YG BERKEPENTINGAN;
b. SANGAT SEGERA, YAITU NADIN YG
DIDISTRIBUSIKAN PD HARI ITU JUGA PALING
LAMBAT PUKUL 24.00 WAKTU SETEMPAT KPD
PEJABAT YG BERKEPENTINGAN;
c. SEGERA, YAITU NADIN YG DIDISTRIBUSIKAN DLM
WAKTU 24 (DUA PULUH EMPAT) JAM TERHITUNG
SEJAK NADIN DITERIMA SELANJUTNYA DISAMPAIKAN
KPD PEJABAT YG BERKEPENTINGAN; DAN
d. BIASA, YAITU NADIN YG DIDISTRIBUSIKAN
MENURUT URUTAN WAKTU PENERIMAAN.
PASAL 79
KLASIFIKASI KEAMANAN NADIN TDR ATAS:
a. SANGAT RAHASIA, DIBERI KODE “SR”, YAITU NADIN YG BERISI MASALAH SGT
PENTING DAN HANYA BOLEH DIBACA ATAU DIKETAHUI ISINYA OLEH ORANG
TERTENTU YG BERHAK MENYELESAIKAN ATAU MENGAMBIL KEPUTUSAN, KRN
BILA DIBACA OLEH ORANG YG TDK BERKEPENTINGAN AKAN MEMBAHAYAKAN
KEAMANAN NEGARA;
b. RAHASIA, DIBERI KODE “R”, YAITU NADIN YG ISINYA TDK BOLEH DIKETAHUI
OLEH ORANG LAIN KRN AKAN MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI ORG ATAU
PEJABAT YG BERSANGKUTAN;
c. TERBATAS, DIBERI KODE “T”, YAITU NADIN YG BILA FISIK DAN INFORMASINYA
DIKETAHUI OLEH PIHAK YG TDK BERHAK DPT MENGAKIBATKAN
TERGANGGUNYA PELAKS FUNGSI DAN TUGAS LEMBAGA, SEPERTI KERUGIAN
FINANSIAL YG SIGNIFIKAN; DAN
d. BIASA, DIBERI KODE “B”, YAITU NADIN YG ISINYA TDK AKAN MENIMBULKAN
AKIBAT BURUK ATAU MERUGIKAN BAGI ORGANISASI ATAU PEJABAT YG
BERSANGKUTAN JIKA ISINYA DIKETAHUI ATAU DIBACA ORANG LAIN, NAMUN
TIDAK BERARTI BHW ISI NADIN TSB DPT DISAMPAIKAN KPD YG TDK BERHAK
MENGETAHUINYA.
HAL 29 SD 30
60

61. 61
BAGIAN KETIGA
PERLAKUAN TERHADAP NADIN
BERDASARKAN KLASIFIKASI
KEAMANAN NADIN
PASAL 80
DLM HAL NADIN MEMILIKI
KLASIFIKASI KEAMANAN SANGAT
RAHASIA, RAHASIA DAN
TERBATAS PENDISTRIBUSIANNYA
MENGGUNAKAN AMPLOP
RANGKAP DUA
BAGIAN KEEMPAT
PENGAWASAN NADIN
PASAL 81
(1) BENTUK NADIN YG BERSIFAT INTERN POLRI, BAIK PD TKT MABES POLRI
MAUPUN WIL TDK DIBENARKAN MEMBERIKAN TEMBUSAN KE LUAR
INSTANSI POLRI;
(2) NADIN YG HRS DITANDATANGANI OLEH KAPOLRI, YAITU:
A. NADIN YG DIALAMATKAN KPD MENTERI/PEJABAT PD INST LAIN YG
KEDUDUKANNYA SEJAJAR/LBH TINGGI;
B. NADIN YG DIALAMATKAN KPD PEMERINTAH NEGARA
ASING/PERWAKILAN NEGARA ASING DI INDONESIA DAN PERWAKILAN
PEMERINTAH RI;
C. NADIN YG ISINYA BERSIFAT PENENTUAN KEBIJAKAN YG BERSIFAT
PRINSIP DAN MEMUAT HAL-HAL YG BERSIFAT PROTOKOLER.
(3) NADIN YG BERSIFAT RUTIN DAN MERUP PELAKS DR KEBIJAKSANAAN YG
TLH DITENTUKAN OLEH KAPOLRI DI TKT MABES POLRI DAN OLEH PIMP
MASING2 DI TKT WIL, DITTD OLEH PEJABAT ESELON YBS AN KAPOLRI UTK
MABES POLRI DAN AN KAPOLDA UTK TKT POLDA;
(4) NADIN YG DITUJUKAN KELUAR MABES POLRI, BAIK DITUJUKAN KE POLDA,
K/L/BADAN/INSTANSI LAIN ATAU MASY UMUM HRS DITTD OLEH KAPOLRI
ATAU AN KAPOLRI.

62. PASAL 82
(1) NADIN YG HRS DITANDATANGANI OLEH KAPOLDA, YAITU:
A. NADIN YG DITUJUKAN KPD KAPOLRI/GUBERNUR ATAU PEJABAT
PD INSTANSI LAIN YG KEDUDUKANNYA SEJAJAR DAN ISINYA
BERSIFAT PENENTUAN KEBIJAKAN YG BERSIFAT PRINSIP DAN
MEMUAT HAL-HAL BERSIFAT PROTOKOLER;
B. NADIN YG DLM KEADAAN MENDESAK DAN KAPOLDA TDK ADA DI
TEMPAT, PENANDATANGANNYA BOLEH DILIMPAHKAN STL ADA
PENDELEGASIAN WEWENANG DR KAPOLDA;
C. NADIN YG ISINYA BERSIFAT RUTIN DAN MERUP PELAKS DR
KEBIJAKSANAAN YG TLH DITENTUKAN OLEH KAPOLDA,
PENANDATANGANNYA BOLEH DILIMPAHKAN DGN
MEMPERHATIKAN KESETARAAN PEJABAT YG AKAN DITUJU.
(2) DLM HAL POLDA/POLRES/POLSEK AKAN MEMBUAT NADIN YG
DITUJUKAN KPD MENTERI/PEJABAT SEJAJAR/LBH TINGGI DR
KAPOLRI, MAKA HRS BERKOORD TERLEBIH DULU DGN SETUM POLDA
DAN SETUM POLRI, NADIN TSB HRS DITANDATANGANI OLEH
KAPOLRI, DGN KETENTUAN SEBELUM PENANDATANGANAN OLEH
KAPOLRI, NADIN TSB PERLU DILAKUKAN PENELITIAN OLEH SETUM
POLRI SERTA PENGAJUAN PARAF KPD KASETUM POLRI DAN
WAKAPOLRI.
(3) NADIN YG DITUJUKAN KE LUAR POLDA, BAIK DITUJUKAN KE MABES
POLRI, POLDA LAINNYA, LEMBAGA/BADAN/INST SETINGKAT POLDA
ATAU MASY UMUM HRS DITANDATANGANI OLEH KAPOLDA ATAU AN
KAPOLDA.
PASAL 83
(1) NADIN YG HRS DITANDATANGANI OLEH KAPOLRES,
YAITU:
A. NADIN YG DITUJUKAN KPD KAPOLDA/BUPATI/
WALIKOTA ATAU PEJABAT PD INST LAIN YG
KEDUDUKANNYA SEJAJAR DAN ISINYA
BERSIFAT PENENTUAN KEBIJAKAN YG
BERSIFAT PRINSIP DAN MEMUAT HAL-HAL
BERSIFAT PROTOKOLER;
B. DLM KEADAAN MENDESAK DAN KAPOLRES
TDK ADA DI TEMPAT,
PENANDATANGANANNYA BOLEH
DILIMPAHKAN STL ADA PENDELEGASIAN
WEWENANG DR KAPOLRES;
C. NADIN YG BERSIFAT RUTIN DAN MERUP
PELAKS DR KEBIJAKSANAAN YG TLH
DITENTUKAN OLEH KAPOLRES,
PENANDATANGANANNYA BOLEH
DILIMPAHKAN DGN MEMPERHATIKAN
ESELON PEJABAT YG AKAN DITUJU.
(2) NADIN YG DITUJUKAN KELUAR POLRES, BAIK
DITUJUKAN KE POLDA/LEMBGA/BADAN/INST
SETINGKAT POLRES ATAU MASY UMUM HRS
DITANDATANGANI OLEH KAPOLRES ATAU AN
KAPOLRES.
HAL 30 SD 31
62

63. PASAL 84
(1) NADIN YG HRS DITANDATANGANI OLEH KAPOLSEK,
YAITU:
A. NADIN YG DITUJUKAN KPD
KAPOLRES/CAMAT/LURAH ATAU PEJABAT PD INST
LAIN YG KEDUDUKANNYA SEJAJAR DAN ISINYA
BERSIFAT PENENTUAN KEBIJAKAN YG BERSIFAT
PRINSIP DAN MEMUAT HAL-HAL BERSIFAT
PROTOKOLER;
B. DLM KEADAAN MENDESAK DAN KAPOLSEK TDK
ADA DI TEMPAT, PENANDATANGANANNYA BOLEH
DILIMPAHKAN STL ADA PENDELEGASIAN
WEWENANG DR KAPOLSEK;
C. NADIN YG BERSIFAT RUTIN DAN MERUP PELAKS
DR KEBIJAKSANAAN YG TLH DITENTUKAN OLEH
KAPOLSEK, PENANDATANGANANNYA BOLEH
DILIMPAHKAN DGN MEMPERHATIKAN ESELON
PEJABAT YG AKAN DITUJU.
(2) NADIN YG DITUJUKAN KELUAR POLSEK, BAIK DITUJUKAN
KE POLRES SETEMPAT/LEMBAGA/BADAN/INST
SETINGKAT POLSEK ATAU MASY UMUM HRS
DITANDATANGANI OLEH KAPOLSEK ATAU AN KAPOLSEK.
(3) POLRES DAN POLSEK KETIKA BERSURAT KE POLDA,
POLRES DAN POLSEK DI LUAR POLDANYA HRS
MENGATASNAMAKAN KAPOLDA.
PASAL 85
(1) NADIN YG HRS DITANDATANGANI OLEH KASATFUNG PD TKT
MABES POLRI, YAITU:
A. NADIN YG DITUJUKAN KPD KASATFUNG DAN KASATKER
PD TKT MABES POLRI DAN PEJABAT UTAMA DI
KESATUANNYA;
B. DLM KEADAAN MENDESAK DAN KASATFUNG TDK ADA DI
TEMPAT, PENANDATANGANANNYA BOLEH DILIMPAHKAN
STL ADA PENDELEGASIAN WEWENANG DR KASATFUNG;
(2) NADIN YG DITANDATANGANI KASATFUNG PD TKT MABES POLRI
YAITU NADIN YG DITUJUKAN KPD KASATFUNG DAN
KASUBSATFUNG YG ADA DI KESATUANNYA.
(3) NADIN YG DITANDATANGANI KASATFUNG PD TKT POLDA, YAITU:
A. NADIN YG DITUJUKAN KPD KASATFUNG DAN KASATKER
PD TKT POLDA DAN PEJABAT UTAMA DI KESATUANNYA;
B. DLM KEADAAN MENDESAK DAN KASATFUNG TDK ADA DI
TEMPAT, PENANDATANGANANNYA BOLEH DILIMPAHKAN
STL ADA PENDELEGASIAN WEWENANG DR KASATFUNG.
(4) WASDAL PENERIMAAN NADIN/SURAT MASUK DIPUSATKAN DI
SETUM/SIUM DAN PENGEMBAN FUNGSI TAUD MASING2
SATFUNG ATAU BAGIAN YG DIBERI WEWENANG MELAKS TUGAS
TSB.
(5) WASDAL NADIN/SURAT KELUAR DILAKUKAN MELALUI SETUM/
SIUM DAN PENGEMBAN FUNGSI TAUD MASING2 SATFUNG.
HAL 32
63

64. 46
PASAL 86
PEMBUATAN DAN
PENGAWASAN NADIN YG
BERSIFAT SANGAT RAHASIA,
RAHASIA DAN TERBATAS
DILAKUKAN OLEH UNIT KERJA
YG MEMPUNYAI TUGAS DAN
FUNGSI BIDANG TATA USAHA.
BAB V
PEJABAT PENANDATANGAN NADIN
PASAL 87
(1) PENANDATANGANAN NADIN MERUP KEWENANGAN KAPOLRI/
KAPOLDA/KAPOLRES/KASATFUNG/KASATKER DAN DPT DIDELEGASIKAN
KPD PEJABAT BAWAHANNYA SESUAI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
MASING2, KECUALI NADIN DLM BENTUK PERATURAN, AMANAT,
MAKLUMAT DAN INSTRUKSI.
(2) PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NADIN SBGMANA
AYAT (1) DILAKS MENURUT HIRARKI DLM STRUKTUR ORG POLRI DAN
DPT DILAKUKAN OLEH PEJABAT DUA TKT DI BAWAHNYA.
(3) PENDELEGASIAN WEWENANG DPT JUGA DIBERIKAN KPD PEJABAT
FUNGSIONAL DGN MENYESUAIKAN KEDUDUKANNYA DLM STRUKTUR
ORG POLRI.
(4) PENDELEGASIAN WEWENANG DILAKS MENURUT URUTAN JENJANG
ATAU TKT JABATAN DAN TANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ADA PADA
PEJABAT PEMBERI PELIMPAHAN WEWENANG.
(5) SETIAP KASATFUNG/KASATKER MENYUSUN TKT KEWENANGAN
PENANDATANGANAN NASKAH KESATUANNYA DI DLM HTCK MASING2
SATUAN ORGANISASI. 64
HAL 33

65. 65
PASAL 88
PENDELEGASIAN WEWENANG YG BERLAKU DI LINGK POLRI, MELIPUTI:
A. ATAS NAMA DIBERI SINGKATAN “a.n.”;
B. UNTUK BELIAU DIBERI SINGKATAN “u.b.”;
C. PEMANGKU SEMENTARA DIBERI SINGKATAN “ PS”;
D. PELAKSANA TUGAS DIBERI SINGKATAN “Plt”;
E. PELAKSANA HARIAN DIBERI SINGKATAN “Plh”.
PASAL 89
(1) PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN NADIN MENGGUNAKAN “ atas
nama” DPT DILAKUKAN DLM HAL PEJABAT YG BERWENANG MENANDATANGANI
NADIN MELIMPAHKAN KPD PEJABAT SATU TINGKAT DI BAWAHNYA.
(2) PERSYARATAN PELIMPAHAN WEWENANG, MELIPUTI:
A. PELIMPAHAN DLM BENTUK LISAN/TERTULIS;
B. MATERI WEWENANG YG DILIMPAHKAN MENJADI TUGAS DAN TANGGUNG
JAWAB PEJABAT YG MELIMPAHKAN WEWENANG;
C. TANGGUNG JAWAB SBG AKIBAT PENANDATANGANAN NADIN BERADA PD
PEJABAT YG MELIMPAHKAN WEWENANG.

66. 66
PASAL 90
(1) PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN NADIN MENGGUNAKAN “
untuk beliau” DPT DILAKUKAN DLM HAL PEJABAT YG BERWENANG
MENANDATANGANI NADIN MELIMPAHKAN KPD PEJABAT DUA TINGKAT DI
BAWAHNYA.
(2) PERSYARATAN PELIMPAHAN WEWENANG, MELIPUTI:
A. PELIMPAHAN HANYA SAMPAI PAD AJABATAN DUA TINGKAT DI
BAWAHNYA;
B. MATERI YANG DITANGANI MERUPAKAN TUGAS DAN TANGGUNG
JAWABNYA YANG BERSIFAT RUTIN DAN TIDAK BERSIFAT KEBIJAKAN;
C. TANGGUNG JAWAB SBG AKIBAT PENANDATANGANAN NADIN BERADA PD
PEJABAT YG MELIMPAHKAN WEWENANG.

67. 67
PASAL 91
(1) PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN
NADIN MENGGUNAKAN “ Pemangku Sementara”
DILAKUKAN OLEH PEJABAT YG MENDAPATKAN
PELIMPAHAN WEWENANG DR PEJABAT DEFINITIF
YG BERHALANGAN TETAP KRN PEJABATNYA
BELUM ADA.
(2) PELIMPAHAN WEWENANG “Pemangku
Sementara” HRS DLM BENTUK TERTULIS
(KEPUTUSAN);
(3) PELIMPAHAN WEWENANG BERSIFAT SEMENTARA
SAMPAI DGN PEJABAT DEFINITIF DITETAPKAN;
(4) BATASAN WEWENANG “Pemangku Sementara”
SESUAI DGN KETENTUAN YG BERLAKU;
(5) NAMA JABATAN PEJABAT YG DITUNJUK SBG PS
DICANTUMKAN PADA TAJUK TANDA TANGAN DI
SAMPING JABATAN YG DILIMPAHKAN.
PASAL 92
(1) PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN
NADIN MENGGUNAKAN “ Pelaksana Tugas”
DILAKUKAN OLEH PEJABAT YG MENDAPAT
PELIMPAHAN WEWENANG DR PEJABAT
DEFINITIF YG BERHALANGAN TETAP KARENA
PEJABATNYA BELUM ADA.
(2) PELIMPAHAN WEWENANG “Pelaksana Tugas”
HRS DLM BENTUK TERTULIS (SURAT PERINTAH);
(3) PELIMPAHAN WEWENANG BERSIFAT
SEMENTARA SAMPAI DGN PEJABAT DEFINITIF
DITETAPKAN;
(4) BATASAN WEWENANG “Pelaksana Tugas” SESUAI
DGN KETENTUAN YG BERLAKU;
(5) NAMA JABATAN PEJABAT YG DITUNJUK SBG Plt.
DICANTUMKAN PD TAJUK TANDA TANGAN,
DISAMPING JABATAN YG DILIMPAHKAN.
HAL 34 SD 35

68. PASAL 93
(1) PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN NADIN
MENGGUNAKAN “Pelaksana Harian” DILAKUKAN OLEH
PEJABAT YANG MENDPT PELIMPAHAN WEWENANG DR
PEJABAT DEFINITIF YG BERHALANGAN SEMENTARA KRN TDK
ADA DI TEMPAT DLM BEBERAPA WAKTU KRN SAKIT ATAU
MELAKS DINAS TERTENTU KE LUAR KOTA ATAU KE LUAR
NEGERI.
(2) PELIMPAHAN WEWENANG “Pelaksana Harian” HARUS DALAM
BENTUK TERTULIS (SURAT PERINTAH).
(3) PELIMPAHAN WEWENANG BERSIFAT SEMENTARA SAMPAI
DENGAN PEJABAT DEFINITIF KEMBALI DI TEMPAT.
(4) BATASAN KEWENANGAN “Pelaksana Harian” HANYA PADA
MATERI YANG BERSIFAT RUTIN, UNTUK NASKAH YANG YANG
TERKAIT DENGAN PERSONEL, MATERIEL, LOGISTIK DAN
KEUANGAN PENANDATANGANANNYA TIDAK DAPAT
DIDELEGASIKAN.
(5) Plh. DICANTUMKAN PADA TAJUK TANGAN, DGN
MENAMBAHKAN KATA SELAKU PELAKSANA HARIAN SETELAH
NAMA JABATAN PEJABAT PENANDATANGAN.
PASAL 94
KETENTUAN MENGENAI PENANDA
TANGAN DAN CONTOH
PENANDATANGANAN TERCANTUM
DALAM LAMPIRAN X.
HAL 35
68

69. 69
BAGIAN KESATU
PENGENDALIAN NADIN MASUK PD MEDIA
REKAM KERTAS
PASAL 95
PENGENDALIAN NADIN MASUK DGN MEDIA
REKAM KERTAS DILAKS MELALUI TAHAPAN
SBB:
A. PENERIMAAN;
B. PENCATATAN;
C. PENILAIAN;
D. PENGOLAHAN.
BAGIAN KEDUA
PENGENDALIAN NADIN MASUK PD MEDIA REKAM ELEKTRONIK
PASAL 96
(1) PENGENDALIAN NADIN MASUK DGN MEDIA REKAM ELEKTRONIK
MENGGUNAKAN APLIKASI ELEKTRONIK;
(2) DLM RANGKA PENGENDALIAN NADIN MASUK, APLIKASI ELEKTRONIK
HRS MEMUAT FITUR PENCATATAN RIWAYAT SESUAI KLASIFIKASI
KEAMANAN NADIN DAN PENYIMPANANNYA.
PASAL 97
(1) DLM HAL TDP KOMUNIKASI KEDINASAN ATAU NADIN DGN MEDIA
REKAM ELEKTRONIK YG DITERIMA DR LUAR LINGK INST POLRI YG
DITUJUKAN KPD PEJABAT TERTENTU DILINGK INTERNAL POLRI
MELALUI AKUN MEDIA KOMUNIKASI DLM JARINGAN PRIBADI ATAU
KEDINASAN, HRS DISAMPAIKAN KPD PEJABAT FUNGSI
KESEKRETARIATAN UTK DILAKUKAN REGISTRASI KE DLM APLIKASI
ELEKTRONIK.
(2) PENYAMPAIAN KOMUNIKASI KEDINASAN ATAU NADIN DGN MEDIA
REKAM ELEKTRONIK DPT DLM BENTUK TANGKAPAN LAYAR
(CAPTURING) ATAU SALINAN DIGITAL (SOFT FILE) MELALUI ALAMAT
POS ELEKTRONIK DINAS.
BAB VI
PENGENDALIAN NADIN MASUK
DAN KELUAR PD MEDIA REKAM KERTAS
DAN MEDIA REKAM ELEKTRONIK

70. BAGIAN KETIGA
PENGENDALIAN NADIN KELUAR PD
MEDIA REKAM KERTAS
PASAL 98
PENGENDALIAN NADIN KELUAR DILAKS
MELALUI TAHAPAN SBB:
A. PENGOLAHAN;
B. PENGGANDAAN;
C. PENDISTRIBUSIAN.
PASAL 99
PENJELASAN MENGENAI PROSEDUR
NADIN MASUK DAN KELUAR PD MEDIA
REKAM KERTAS TERCANTUM DLM
LAMPIRAN XI
PASAL 100
NADIN YG TLH DISAHKAN DIBERI
SAMPUL DGN WARNA YG
DITENTUKAN, MELIPUTI:
A. WARNA MERAH,
DIGUNAKAN UTK NASKAH
YG ISI MATERINYA
OPERASIONAL;
B. WARNA BIRU, DIGUNAKAN
UTK NASKAH YG ISI
MATERINYA PEMBINAAN;
C. WARNA KUNING,
DIGUNAKAN UTK NADIN
SELAIN YG ISI MATERINYA
BUKAN OPERASIONAL DAN
PEMBINAAN.
PASAL 101
UTK DUKUNG PELAKS TATA PERSURATAN
DINAS, DIGUNAKAN PERLENGKAPAN,
MELIPUTI:
A. BLANGKO;
B. BUKU;
C. MAP;
D. AMPLOP;
E. LEMBAR DISPOSISI;
F. LEMBAR TANDA TERIMA;
G. CAP;
H. KOMPUTER;
I. PRINTER;
J. FOLDER;
K. GUIDE/SEKAT;
L. MAP GANTUNG;
M. BOKS ARSIP;
N. FILLING CABINET;
O. MEJA SORTIR;
P. LEMARI ARSIP;
Q. PEMINDAI (SCANNER).
HAL 36 SD 37
70

71. 71
BAGIAN KEEMPAT
PENGENDALIAN NADIN KELUAR PD MEDIA
REKAM ELEKTRONIK
PASAL 102
(1) PENGENDALIAN NADIN KELUAR DGN
MEDIA REKAM ELEKTRONIK
MENGGUNAKAN APLIKASI ELEKTRONIK.
(2) DLM RANGKA PENGENDALIAN NADIN
KELUAR DGN MENGGUNAKAN APLIKASI
ELEKTRONIK HRS MEMUAT FITUR
PENCATATAN RIWAYAT, PENGIRIMAN DAN
PENYIMPANAN.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 103
APABILA TERJADI PERUBAHAN STRUKTUR
ORGANISASI POLRI, HAL-HAL YG BERKAITAN DGN
PENYEBUTAN STRUKTUR ORGANISASI
MENYESUAIKAN DGN PERUBAHAN ORGANISASI
BARU.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 104
PERATURAN KAPOLRI INI MULAI BERLAKU PADA
TANGGAL DITETAPKAN
HAL 37 SD 38

75. Pasal 7
(1) AMANAT ATAU SAMBUTAN ADLH ARAHAN YG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YG MEMUAT KEBIJAKAN POKOK
SEBUAH ORGANISASI.
(2) AMANAT ATAU SAMBUTAN DITANDATANGANI OLEH:
a. KAPOLRI, KASATFUNG, KASATKER UTK TKT MABES POLRI;
b. KAPOLDA DAN KASATFUNG UTK TKT POLDA;
c. KAPOLRES UTK TKT POLRES;
d. KAPOLSEK UTK TKT POLSEK.
(3) PENANDATANGANAN AMANAT ATAU SAMBUTAN OLEH PEJABAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA
AYAT (2) TIDAK DAPAT DILIMPAHKAN.
(4) KETENTUAN PENGGUNAAN LAMBANG TRIBRATA UTK NADIN AMANAT ATAU SAMBUTAN:
a. AMANAT ATAU SAMBUTAN YANG DITANDATANGANI OLEH KAPOLRI MENGGUNAKAN TRIBRATA
BERWARNA KUNING EMAS DIIKUTI DENGAN TANDA BINTANG MENYESUAIKAN PANGKAT;
b. AMANAT ATAU SAMBUTAN YANG DITANDATANGANI OLEH PATI POLRI MENGGUNAKAN
GAMBAR LAMBANG TRIBRATA BERWARNA HITAM DIKUTI DENGAN TANDA BINTANG
MENYESUAIKAN PANGKAT; DAN
c. AMANAT ATAU SAMBUTAN YANG DITANDATANGANI OLEH PAMEN MENGGUNAKAN GAMBAR
LAMBANG TRIBRATA BERWARNA HITAM TANPA TANDA BINTANG.
19