Dokumen tersebut merangkum tentang sosialisasi Program Inovasi Desa tahun 2019 di Kabupaten Padang Lawas Utara. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas desa dalam pengembangan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan akses masyarakat desa terhadap pendidikan dan kesehatan. Dokumen ini juga menjelaskan dasar pelaksanaan, tujuan, penekanan kebijakan, dan alokasi dana Program In
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021Teguh Kristyanto
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
DISAMPAIKAN OLEH : Dr. H. Yusra, M.Pd – Kepala Pusat PPMDDTT
BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
MATERI :
1. Landasan Regulasi
2. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Pendampingan Masyarakat Desa
4. Pengertian dan Kedudukan Tenaga Pendamping Profesional
5. Tata Cara Pendampingan Masyarakat Desa
6. Pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional
7. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional
8. Sertifikasi Tenaga Pendamping Profesional
9. Pendayagunaan Tenaga Pendamping Profesional
10. Permasalahan Pendampingan Masyarakat Desa
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021Teguh Kristyanto
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
DISAMPAIKAN OLEH : Dr. H. Yusra, M.Pd – Kepala Pusat PPMDDTT
BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
MATERI :
1. Landasan Regulasi
2. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Pendampingan Masyarakat Desa
4. Pengertian dan Kedudukan Tenaga Pendamping Profesional
5. Tata Cara Pendampingan Masyarakat Desa
6. Pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional
7. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional
8. Sertifikasi Tenaga Pendamping Profesional
9. Pendayagunaan Tenaga Pendamping Profesional
10. Permasalahan Pendampingan Masyarakat Desa
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...TV Desa
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa untuk Mendorong Terwujudnya Desa Maju, Mandiri, dan Berdaya | MalMing Kemendagri #24
Bersama : Rina Syarini, ST, MA - Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...TV Desa
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa untuk Mendorong Terwujudnya Desa Maju, Mandiri, dan Berdaya | MalMing Kemendagri #24
Bersama : Rina Syarini, ST, MA - Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018vie akbar
Padat Karya tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskis yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya dan tenaga kerja dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinanmeningkatkan pendapatan dan menunrukan angka
Perencanaan Pembangunan Desa
Sebagai Awal Perencanaan Kehidupan Desa
Tahap ini dilakukan berbagai hal yang menyangkut penentuan arah dan kebijakan pembangunan di desa.
Selain itu bahwa Perencanaan Pembangunan desa merupakan wujud dari dari kewenangan desa berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, yang di dalamnya mengandung unsur kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa.
Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Neri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa
“Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.”
Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus, kepala Desa melaksanakan kegiatan:
berkoordinasi dengan pemerintah Kab/Kota yang mempunyai
kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB;
menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
Dalam hal karena perubahan mendasar Kepala Desa melaksanakan kegiatan :
Mengumpulkan dokumen perub.mendasar atas kebij. Pem, pemprov, dan pemkab/kota
Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalm RKP Desa yang terkena
dampak perubahan kebijakan;
Menyusun rancangan keg. Disertai rencana kegiatan dan RAB
Menyusun rancangan RKPD Desa perubahan. musrenbangdes khusus
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...Salim SAg
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
2. DASAR PELAKSANAAN PID TAHUN 2019
UNDANG-UNDANG DESA NO.6 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI DESA PDTT NO.16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019
KEPUTUSAN MENTERI DESA PDTT NO.04 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM
INOVASI DESA
KEPDIRJEND PPMD KEMENDESA PDTT NO. 01 TAHUN 2019 TENTANG JUKNIS
PELAKSANAAN KEGIATAN DEKOSENTRASI P3MD BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2019
KEPDIRJEND PPMD KEMENDESA PDTT NO. 02 TAHUN 2019 TENTANG JUKNIS
PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM INOVASI DESA TAHUN
ANGGARAN 2019
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL (PTO) PID TAHUN 2019
NOTA DINAS KN-PPID NOMOR : 001/KN-PPID/II/2019 TANGGAL 19 FEBRUARI
2019 TENTANG : TINDAK LANJUT WORKSHOP SOSIALISASI PID TAHUN 2019
3. TUJUAN PID 2019
UMUM :
meningkatkan kapasitas desa dalam mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) secara lebih berkualitas
melalui pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa, replikasi dan/atau adopsi kegiatan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif, dukungan layanan
lembaga-lembaga P2KTD serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan desa-desa
agar memperoleh akses dan kualitas pendidikan dan keserhatan dasar.
KHUSUS :
1. Meningkatkan efektivitas penggunaan dana di desa melalui proses pengelolaan
pengetahuan secara sistematis, terencana dan partisipatif;
2. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam merencanakan dan melaksanakan
kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara lebih inovatif
dan berkualitas;
3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas desa melalui layanan jasa P2KTD untuk
mewujudkan replikasi atau adopsi kegiatan inovasi desa.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
(KPMD dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam rangka pemenuhan kebutuhan
layanan sosial dasar masyarakat desa.
4. PENEKANAN KEBIJAKAN PID 2019
N0 2018 2019
1 Komponen Kegiatan :
a. PPID, yaitu kegiatan pendokumentasian, c. Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM),
penyebarluasan dan pertukaran praktek dimaksudkan agar masyarakat desa-desa memperoleh
pembangunan .... pengetahuan dan keterampilan untuk peningkatkan
b. Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan
(P2KTD).. kesehatan
2 Lokasi penerima DOK :
a. Pelaksanaan PID khususnya PPID dan P2KTD b. Pelaksanaan PID khususnya komponen program PSDM
dilaksanakan di 33 Prov.., 434 kabupaten/kota bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat,
dan di 6.484 kecamatan dilaksanakan di 33 Prov. 159 kabupaten/kota dan 2.916
kecamatan
3 Alokasi :
a. Alokasi Dana Bantuan Pemerintah atau yang b. Pada daerah di 159 Kab/Kota dan 2.916 Kec. Ada
disebut DOK digunakan untuk kegiatan PPID alokasi DOK untuk kegiatan PSDM
dan P2KTD… c. Bila terjadi bencana RAB dapat dilakukan revisi
ataspersetujuan TIK (akan di atur dalam panduan tertentu)