[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas tentang (1) prinsip penggunaan dana BOS, (2) kebijakan penyaluran tahap III dana BOS, dan (3) peran pemerintah daerah dalam pendanaan pendidikan.

1. 1
Kebijakan Penggunaan Dana BOS
dan
Persiapan Penyaluran Tahap III Tahun 2020
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2. 2
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
2
Daftar Isi
1. Prinsip Penggunaan Dana BOS
2. Kebijakan Penyaluran Tahap III
3. Peran Pemerintah Daerah

3. 3
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
3
Daftar Isi
1. Prinsip Penggunaan Dana BOS
2. Kebijakan Penyaluran Tahap III
3. Peran Pemerintah Daerah

4. 4
Penggunaan
Dana BOS
3 Prinsip
Bersifat tidak kaku dan mengikat
Pengelolaan berdasar Manajemen Berbasis
Sekolah
Sekolah diberikan fleksibilitas terhadap penggunaan
sumber daya (dana, informasi, dan pengetahuan) untuk
berinovasi dan berkreativitas secara mandiri dengan
memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas,
akuntabilitas, dan transparansi
Mendukung konsep “Merdeka Belajar”
✓ Tidak ditentukan kuantitas dan kualitas jenis barang
✓ Tidak ditentukan persentase penggunaan
Penggunaan dana BOS disusun sesuai dengan kebutuhan
sekolah termasuk untuk penanganan COVID-19 seperti
pembelajaran jarak jauh melalui daring
4

5. 5
DANA DAN PEMANFAATAN BOS
SESUAI PERMENDIKBUD NO 8 TAHUN 2020
Dana BOS REGULER
dengan unit cost :
Rp. 900.000,- /siswa SD/tahun
Rp. 1.100.000,- /siswa SMP/tahun
Rp. 1.500.000,- /siswa SMA/tahun
Rp. 1.600.000,- /siswa SMK/tahun
Rp. 2.000.000,- /siswa SLB/tahun
Menu Penggunaan Dana BOS Reguler, yaitu:
1. PPDB
2. Pengembangan Perpustakaan
3. Kegiatan Pembelajaran/Ekstrakulikuler
4. Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran
5. Administrasi kegiatan sekolah
6. Pengembangan profesi pendidik dan tendik
7. Layanan Daya dan Jasa
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
9. Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran
10. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus, Praktik Kerja Industri, Praktik kerja
lapangan dalam negeri, Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan Guru, dan
Lembaga Sertifikasi
11. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian, Sertifikasi Kompetensi Keahlian, Uji
Kompetensi Bahasa Asing berstandar internasional
12. Pembayaran honor guru berstatus non ASN
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIDIKAN MENENGAH
5

6. 6
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIDIKAN MENENGAH
6
BOS Reguler di masa kedaruratan COVID-19 dapat digunakan untuk
mendukung kesiapan satuan pendidikan (Permendikbud No. 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler 2020)
Penekanan
alokasi terkait
COVID-19
• Dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan
pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam
rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah.
• Dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan,
pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan dan
kesehatan lain (termasuk thermogun).
Kategori
Pembayaran
honor
• Dapat digunakan untuk pembayaran guru honorer yang tercatat pada
Dapodik per 31 Desember 2019 (tidak untuk membiayai guru honorer baru),
belum mendapatkan tunjangan profesi, dan memenuhi beban mengajar,
termasuk mengajar dari rumah.
• Tetap dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih
tersedia.
• Dapat digunakan untuk pembayaran guru honorer
yang memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan
Tenaga Kependidikan), belum memiliki sertifikat
pendidik, dan tercatat di Dapodik pada 31 Desember
2019 (tidak untuk membiayai guru honorer baru).
• Dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila
dana masih tersedia.
Persentase
penggunaan
• Ketentuan pembayaran honor dilonggarkan menjadi tanpa batas.
• Pembayaran honor paling banyak 50%.
Sebelumnya Di masa kedaruratan COVID-19 (Permendikbud 19/2020)
Penggunaan BOS Madrasah sesuai dengan juknis yg sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama.

7. 7
UJIAN NASIONAL
1. Ujian Nasional (UN) dan Uji
Kompetensi Keahlian (UKK) tahun
2020 dibatalkan
2. UN dan UKK tidak menjadi Syarat
Kelulusan Atau seleksi jenjang
berikutnya
UJIAN SEKOLAH
1. Dilarang mengadakan ujian sekolah (US) dengan
mengumpulkan siswa
2. US tidak perlu mengukur capaian seluruh kurikulum
3. Sekolah dapat menggunakan nilai lima semester terakhir
untuk menentukan kelulusan
BELAJAR DARI RUMAH
1. Siswa tidak dibebani tuntutan
menuntaskan seluruh capaian
kurikulum
2. Difokuskan pada pendidikan
kecakapan hidup antara lain
mengenai Covid-19
3. Tugas dan aktivitas disesuaikan
dengan minat dan kondisi siswa,
serta mempertimbangkan akses dan
fasilitas belajar di rumah
4. Bukti atau Produk aktivitas belajar
dari rumah diberi umpan balik yang
bersifat kualitatif dari guru, tanpa
harus berupa skor/nilai kuantitatif
PPDB 2020
1. Dinas Pendidikan dan sekolah mengikuti protokol
kesehatan, dilarang mengumpulkan orang tua, siswa
2. Jalur Prestasi (nonzonasi dan non-afirmasi) menggunakan
nilai rapor lima semester terakhir dan/atau prestasi
akademik maupun non-akademik di luar rapor.
BOS dan BOP
Dana BOS dan BOP dapat digunakan membiayai
pencegahan pandemi Covid-19 seperti penyediaan alat
kebersihan, hand sanitizer, disinfectant, dan masker
Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid-19
SE Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020
UJIAN KENAIKAN KELAS
1. Dilarang mengadakan ujian dengan mengumpulkan siswa
2. dapat dilakukan bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi,
penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh
3. Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar
yang bermakna
Kenaikan
Kelas
| 7

8. 8
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
8
Daftar Isi
1. Prinsip Penggunaan Dana BOS
2. Kebijakan Penyaluran Tahap III
3. Peran Pemerintah Daerah

9. 9
Mekanisme Penyaluran Dana BOS Reguler, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun 2020
DJPB
Satuan Pendidikan
(Dikdas, Dikmen, Diksus)
DINAS
PENDIDIKAN
Swasta Negeri pencatatan penerimaan,
belanja, dan
pertanggungjawaban
APBD
PROV/KAB/KOTA
Permendagri 24/2020
Dinas
melakukan
NPH dengan
satdik
Permendagri 24/2020
Permendikbud 8/2020
Lama
waktu
pencatatan
tergantung
dari
tingkat
fleksibiltas
Pemda
Kemdikbud
DJPK
1. Verval data penerima
2. Penetapan penerima
Penyampaian
rekomendasi
penyaluran
1 hari kerja
Nota Dinas Rekomendasi
Penyaluran
3-5 hari kerja
3-5 hari kerja
Total : 5-7 hari kerja
KPPN Provinsi
Bank Persepsi
1-2 hari kerja
1-2 hari kerja
Alur dokumen
Alur Data digital
| 9
SITP

10. 10
VALIDITAS DATA REKENING RENDAH SEKOLAH TUTUP/MERGER KETERBATASAN KOMUNIKASI
DAN JARINGAN INTERNET
1 2 3
EVALUASI PENYALURAN TAHAP I DAN II
TAHUN 2020
1. Sekolah melakukan perubahan
data rekening setelah proses
verval dengan Bank Mitra
2. Sekolah menginput data rekening
tidak sesuai dengan yang
terdaftar pada Bank
3. Data rekening sekolah atas nama
pribadi
4. Data rekening ganda
Khusus sekolah pada daerah
terpencil sangat lambat dalam
melakukan pemutakhiran data
rekening baik pada bank maupun
laman bos.kemdikbud.go.id
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
10
RISIKO:
Retur atau penyaluran ditunda
1. Dinas tidak melakukan penutupan
secara sistem melalui
vervalsp.data.kemdikbud.go.id
sehingga masih tercatat pada
Dapodik
2. Penutupan sekolah dilakukan
setelah cut off Dapodik
RISIKO:
Pengembalian dana ke kas negara,
syarat dan ketentuan berlaku
RISIKO:
1. Dana BOS disalurkan terlambat
2. Dana BOS tidak dapat
dimanfaatkan secara cepat

11. 11
TIPS
1 2 3 4
Cek melalui
jdih.kemdikbud.go.id
SEKOLAH
PENRIMA BOS
DATA REKENING
SEKOLAH
SEKOLAH TUTUP RETUR
Input pada
bos.kemdikbud.go.id
Input sesuai data
pada Bank bukan SK
Dinas lakukan
penutupan sekolah
Rekening Sekolah
ditutup
Sekolah lakukan
perbaikan setelah
dapat arahan dari
dinas provinsi
Sekolah melakukan
perubahan rekening pada
laman bos.kemdikbud.go.id
Acuan : NPSN dan
Nama Sekolah
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
11

12. 12
Syarat dan Kriteria Penyaluran Dana BOS Reguler Tahap III
Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020
SYARAT PENERIMA
APLIKASI
Terdaftar pada DAPODIK
saat batas cut off dilakukan
Memiliki NPSN
Bukan Satuan Pendidikan
Kerjasama
KETERANGAN
Ijin operasional aktif bagi
sekolah swasta
1. Cut off BOS dilakukan 31 Agustus 2020
2. Persentase sekolah yang sudah sinkron sebesar 81%
1. Cut off BOS dilakukan 31 Agustus 2020
2. Jumlah sekolah swasta penerima BOS Tahap 1 dan Tahap 2 yang
belum mengisi izin operasional sebanyak 3.199 sekolah (6,3%)
Pelaporan Dana BOS Tahap I 1. Capaian pelaporan bos tahap 1 sebesar 76,89%
2. Pelaporan dilakukan melalui aplikasi RKAS dan aplikasi BOS Salur
DAPODIK BOS SALUR
Sekolah yang sudah melakukan perencanaan dan realisasi dana BOS melalui aplikasi RKAS, tidak melakukan input
pelaporan melalui aplikasi BOS Salur Sumber data :
1. Dapodik per 25 Agustus 2020
2. BOS Salur per 25 Agustus 2020
12

13. 13
TIME FRAME PROSES PENYALURAN TAHAP III
TAHUN 2020
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
TARIK DATA DARI
DAPODIK KE BOS
SALUR
VERIFIKASI SEKOLAH CALON PENERIMA BOS
PEMBARUAN DATA REKENING
SEKOLAH
PENGOLAHAN DATABASE PENERIMA BOS
PENGOLAHAN DATABASE PENERIMA BOS
Setdijen PAUD, Dikdas dan Dikmen
Tim BOS Provinsi/Kabupaten/Kota
Tim BOS Sekolah
Tim BOS Pusat
PEMBARUAN DATA REKENING SEKOLAH
VERVAL DATA REKENING BOS
PROSES PENETAPAN PENERIMA
BOS TAHAP 3
PROSES PENETAPAN PENERIMA BOS TAHAP 3
PENYAMPAIAN
SK KE DJPK
KOSOLIDASI DATA KE OMSPAN
PENYAMPAIAN
REKOMENDASI
PENYALURAN DANA BOS
KPPN
Bank Mitra
13
SEPTEMBER
2020

14. 14
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
1
4
Daftar Isi
1. Prinsip Penggunaan Dana BOS
2. Kebijakan Penyaluran Tahap III
3. Peran Pemerintah Daerah

15. 15
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
15
Pendanaan Pendidikan
✓ Pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah dan Masyarakat. (PP 48 2008)
✓ Pemerintah Pusat memberikan bantuan pendanaan
pendidikan dalam bentuk BOS, BOP, DAK Fisik, dan
bantuan Pemerintah lainnya
✓ Dana BOS, BOP, DAK Fisik bersifat bantuan, sehingga
perlu peran dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat
Implementasi
✓ Dana BOS menjadi sumber utama di Sekolah
✓ Baru sekitar 24% Pemda yang ikut peran dalam
memberikan biaya operasi ke satuan pendidikan.
sumber : survey BOS 2019
PEMERINTAH
APBN
PEMERINTAH
DAERAH
APBD
MASYARAKAT
1. Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pelayanan pendidikan di Sekolah
2. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak ditetapkan sebagai penerima dana BOS Reguler karena tidak mengisi
dan melakukan pemutakhiran data pada Dapodik sesuai tanggal batas akhir pengambilan data maka biaya operasional pada
Sekolah dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. (Pasal 16 Permendikbud 8/2020)
Pembiayaan Pendidikan

16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 16
Terima kasih