Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah

PANDUAN PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN PROGRAM PAKET B
Buku 1 :
Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)
Paket B Melalui Dana Dekonsentrasi
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
2014

iii
KATA PENGANTAR
Dalam upaya peningkatan mutu sumberdaya manusia Indonesia agar mampu
bersaing dalam era globalisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Instruksi Presiden nomor
5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara merupakan
indikasi yang sangat nyata upaya Pemerintah Indonesia dalam peningkatan mutu
sumberdaya manusia agar mampu bersaing dalam era keterbukaan dan
globalisasi.
Salah satu implikasi yang melekat pada Direktorat Pembinaan SMP Ditjen
Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang merupakan
realisasi dari peraturan-peraturan perundangan tersebut dapat diukur dari Angka
Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat pada akhir tahun 2012 mencapai
100,16%. Angka partisipasi tersebut sudah melebihi target yang diamanatkan
Inpres No. 5 Tahun 2006, sebesar 95.0%, maka orientasi pembinaan pendidikan
pada jenjang SMP selanjutnya lebih ditekankan pada peningkatan mutu
pendidikan.
Dalam rangka peningkatan mutu tersebut, Direktorat Pembinaan SMP telah
menyusun berbagai kebijakan dan strategi yang kemudian dijabarkan dalam
bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan
terkoordinasi.Kebijakan dan program tersebut, diharapkan dapat menunjang misi
5 K Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan Ketersediaan,
Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian juga diharapkan dapat
terpenuhi.
Agar program dan/atau kegiatan tersebut dapat mencapai target yang telah
ditetapkan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada, Direktorat
Pembinaan SMP menerbitkan berbagai Buku Panduan Pelaksanaan untuk masing-
masing program dan/atau kegiatan, baik yang pengelolaannya dilaksanakan di
tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun yang langsung oleh sekolah.
Dengan buku panduan ini diharapkan pihak-pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan program di semua tingkatan dapat memahami dan
melaksanakan dengan amanah, efektif dan efisien seluruh proses kegiatan mulai
dari penyiapan rencana, pelaksanaan, sampai dengan monitoring, evaluasi dan
pelaporannya.

iv
Akhirnya, kami mengharapkan agar semua pihak terkait dapat mempelajari
dengan seksama dan menjadikannya sebagai pedoman serta acuan dalam
pelaksanaan seluruh program atau kegiatan pembangunan pendidikan pada
jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2014.
Jakarta, Januari 2014
Direktur
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,
Didik Suhardi, Ph.D
NIP.196312031983031004

v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................................. iii
DAFTAR ISI ............................................................................................................. v
BAB IPENDAHULUAN..............................................................................................1
A. Latar Belakang...........................................................................................1
B. Dasar Hukum.............................................................................................1
C. Maksud dan Tujuan ...................................................................................2
D. Pengertian.................................................................................................2
E. Sasaran......................................................................................................3
BAB II PENYELENGGARA PROGRAM PAKET B ..........................................................4
A. Persyaratan Penyelenggara Program Paket B.............................................4
B. Peserta Didik .............................................................................................5
C. Proses Pembelajaran .................................................................................6
D. Pembiayaan...............................................................................................7
E. Indikator Keberhasilan.............................................................................11
BAB III PROSEDUR DAN MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL DAN PELAPORAN..15
A. Tata Cara Pengajuan Proposal..................................................................15
B. Proses Penilaian.......................................................................................15
C. Tim Penilai dan Visitasi ............................................................................16
D. Tahapan Pemberian Bantuan...................................................................16
E. Penyaluran Dana .....................................................................................18
BAB IV TANGGUNG JAWAB, SISTEM PELAPORAN, SANKSI DAN KETENTUAN
LAIN.....................................................................................................................19
A. Tanggung Jawab Lembaga Penyelenggara................................................19
B. Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.................................19
C. Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Provinsi..............................................20
D. Tanggung Jawab Direktorat Pembinaan SMP............................................21
E. Sistem Pelaporan.....................................................................................21

vi
F. Sanksi......................................................................................................22
G. Pengaduan .............................................................................................. 22
H. Ketentuan Lain ........................................................................................23
BAB V P E N U T U P....................................................................................... 25

Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Buku 1 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2008 tentang Wajib Belajar, Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2006
tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara
yang dilaksanakan secara konsisten merupakan indikasi yang sangat
nyata upaya Pemerintah Indonesia dalam peningkatan mutu
sumberdaya manusia.
Program Paket B merupakan salah satu alternatif layanan pendidikan
dasar yang diperuntukkan bagi masyarakat, namun dalam
kenyataannya program ini masih perlu ditingkatkan mutu proses dan
hasil pembelajarannya. Dalam rangka upaya peningkatan mutu
dimaksud, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama melalui
program Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan dan Subsidi
Peningkatan Mutu SMP : Pendidikan Kesetaraan Program Paket B
tahun 2014 akan memberikan Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan (BOP) Paket B melalui Dana Dekonsentrasi, bagi
Penyelenggara Program Paket B yang memenuhi persyaratan.
Dengan adanya Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)
Paket B melalui Dana Dekonsentrasi, diharapkan pendidik dan tenaga
kependidikan serta peserta didik saling bekerjasama agar dapat
merencanakan dan melaksanakan kegiatan akademik dan
administratif dengan lebih baik, sehingga hasilnya dapat memenuhi
harapan pemangku kepentingan.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang RepubIik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003

Direktorat Pembinaan SMP2
tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RepubIik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 43 Tahun 2007
tentang Koordinasi dan Pengendalian Program;
5. Permendiknas No. 36 tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2010 – 2014;
7. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010 – 2014;
8. DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan
SMP tentang Kegiatan Penjaminan Kepastian Layanan dan Subsidi
Peningkatan Mutu SMP: Pendidikan Kesetaraan Program Paket B
Tahun Anggaran 2012.
C. Maksud dan Tujuan
Buku Panduan ini disusun dengan tujuan untuk :
1. Memberikan pedoman bagi para pembina di Dinas Pendidikan
Provinsi agar dapat menyalurkan Dana Bantuan Operasional (BOP)
kepada Lembaga Penyelenggara Program Paket B yang memenuhi
persyaratan.
2. Memberikan pedoman dalam pengelolaan dana Bantuan
Operasional (BOP) pada Lembaga Penyelenggara Program Paket B
agar mencapai hasil seperti yang diharapkan.
D. Pengertian
Pengertian yang digunakan dalam Panduan Pelaksana Bantuan
Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B ini adalah
sebagai berikut.

1. Program paket B adalah program layanan pendidikan alternatif
jalur pendidikan nonformal setingkat SMP/MTs yang diberikan
kepada kelompok sasaran peserta didik yang berasal dari keluarga
kurang mampu serta yang belum mendapatkan layanan pendidikan
setingkat SMP;
2. Bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program paket B
Dana Dekonsentrasi adalah bantuan dana pendidikan yang
diberikan pemerintah pusat melalui Dinas Pendidikan Provinsi
kepada peserta didik melalui lembaga penyelenggara untuk
memberikan layanan pendidikan paket B kepada peserta didik
selama 1 (satu) tahun pelajaran;
3. Peserta didik paket B adalah kelompok masyarakat kurang mampu
dan yang belum mendapatkan layanan pendidikan setingkat SMP
karena kondisi ekonomi, sosial, budaya, geografi serta faktor lainya;
4. Lembaga penerima BOP paket B adalah lembaga pendidikan
nonformal penyelenggara layanan pendidikan paket B yang dimiliki
oleh pemerintah atau masyarakat seperti Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), pondok
pesantren, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan
dan lembaga sejenis lainnya yang mempunyai legalitas dan ijin
operasional dari Dinas Pendidikan Kab/kota serta memenuhi
persyaratan.
E. Sasaran
1. Pengelola program paket B di Direktorat, Dinas Pendidikan
Provinsi, dan Kabupaten/Kota dapat melaksanakan pengelolaan
dan penyaluran BOP Paket B dengan baik dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
2. Lembaga Penyelenggara Program Paket B yang memenuhi syarat
dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dapat
menyelenggarakan Program Paket B sebagaimana diatur dalam
pedoman ini.

BAB II
PENYELENGGARA PROGRAM PAKET B
A. Persyaratan Penyelenggara Program Paket B
1. Syarat Administrasi :
a. Lembaga penyelenggara paket B adalah lembaga/organisasi nirlaba
b. Lembaga telah berbadan hukum yang dibuktikan dengan Akte
Notaris bagi PKBM/Organisasi sejenis lainnya atau SK
pendirian/Pengangkatan Kepala SKB;
b. Memiliki ijin penyelenggaraan/operasional dari Dinas Pendidikan
atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
c. Memiliki rekening bank atas nama lembaga (bukan nama pribadi);
d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;
e. Pengurus/Pengelola lembaga adalah orang yang tercantum di dalam
kepengurusan dalam akta notaris atau berdasarkan SK
pengangkatan sebagai pengelola (manajemen) lembaga/organisasi
oleh pengurus yang tercantum dalam akta notaris;
f. Proposal usulan dari Lembaga (lihat lampiran 1) dilampiri profil
(lihat lampiran 4);
g. Pengesahan proposal usulan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota;
h. Memiliki tata kelola administrasi pengelolaan program paket B yang
baik, benar dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi.
i. Memiliki surat keterangan domisili dari Desa/Keluraha/Kecamatan
setempat
2. Syarat Teknis :
Memiliki fasilitas ruang belajar;
a. Memiliki Tutor/Pamong Belajar dan Narasumber Teknis (NST);
b. Memiliki fasilitas kantor/sekretariat lembaga;
c. Memiliki meubelair pembelajaran;
d. Memiliki bahan ajar dan/atau media pembelajaran;
e. Mampu menyediakan ruang dan fasilitas alat keterampilan baik
mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain;

B. Peserta Didik
1. Peserta Didik Kelas VII.
a. Berasal dari keluarga miskin/kurang mampu baik secara ekonomi,
sosial, budaya dan berasal dari daerah terpencil, terisolir, dan
terbelakang yang belum menyelesaikan pendidikan dasar setingkat
SMP/MTs;
b. Warga masyarakat yang putus sekolah SMP/MTs yang memiliki
ijazah setingkat dibawahnya dan memiliki buku rapor
SMP/MTs/Paket B;
c. Warga masyarakat yang berusia di bawah 18 tahun tetapi sudah
berkeluarga/pernah menikah dibuktikan dengan foto copy surat
nikah, atau peserta didik yang karena kendala sosial, ekonomi dan
geografis tidak dapat melanjutkan ke pendidikan formal;
d. Peserta didikbersedia membuat surat pernyataan kesanggupan aktif
mengikuti pembelajaran sampai lulus.
2. Peserta Didik Kelas VIII dan IX
a. Warga masyarakat yang masih aktif sebagai peserta didik kelas VIII
dan IX di Lembaga Penyelenggara Program Paket B;
b. Peserta didik yang mempunyai nomor induk, dan daftarnya di
ketahui/disahkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk menjamin
validasi sebagai peserta didik paket B (lihat lampiran 2).
c. Peserta didikbersedia membuat surat pernyataan kesanggupan aktif
mengikuti pembelajaran sampai lulus.
3. Jumlah Peserta Didik
a. Jumlah peserta didik kelas VII yang akan mendapatkan Dana Bantuan
Operasional Program Paket B diutamakan sebanyak 25 orang per
lembaga penyelenggara Paket B;
b. Jumlah peserta didik kelas VIII dan IX yang akan mendapatkan Dana
Bantuan Operasional Program Paket B sesuai dengan jumlah peserta
didik yang masih aktif di Lembaga Penyelenggara Program Paket B
sekurang-kurangnya 15 peserta.

C. Proses Pembelajaran
1. Pembelajaran Program Paket B terdiri dari pembelajaran akademik dan
keterampilan yang diasuh oleh tutor dan nara sumber teknis dengan
menggunakan bahan ajar berupa modul atau buku mata pelajaran yang
relevan, alat bantu pembelajaran baik berupa alat peraga dan alat
praktik.
2. Pembelajaran akademik dan keterampilan dilaksanakan mengacu pada
kurikulum Paket B yang berlaku. Dengan demikian setiap lembaga harus
menyelenggarakan pembelajaran akademik sesuai ketentuan standar isi
dan standar proses dan keterampilan sesuai dengan potensi yang ada,
dengan rincian sebagai berikut.
a. Akademik
1) Pembelajaran dilakukan minimal 3 kali pertemuan dalam
seminggu;
2) Pembelajaran dilaksanakan melalui tatap muka, tutorial dan
pembelajaran mandiri;
3) Materi pembelajaran mengacu kepada Kompetensi Inti dan
Kompetensi Dasar untuk setiap mata pelajaran sesuai ketentuan
yang berlaku.
b. Keterampilan
1) Pembelajaran dilakukan minimal 1 kali pertemuan dalam satu
minggu;
2) Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan integrasi dengan
akademik atau ektra kurikuler atau gabungan dari keduanya
secara proporsional;
3) Pembelajaran dilaksanakan melalui pembekalan teori
keterampilan dan praktik;
4) Pembelajaran bertujuan memberikan bekal keterampilan tingkat
dasar;
5) Pembelajaran keterampilan mengarahkan peserta didik untuk
mandiri dan mempunyai kemampuan kewirausahan.

D. Pembiayaan
1. Pembiayaan BOP Paket B terdiri dari:
a. Komponen biaya tetap (fix cost), yaitu biaya honor untuk
tutor/narasumber teknis.
b. Komponen biaya tidak tetap (variable cost), yaitu untuk bahan, alat,
dan bantuan biaya belajar dasar-dasar keterampilan.
2. Ketentuan pemberian BOP program Paket B terkait dengan jumlah
peserta didik ditetapkan sebagai berikut.
a. Jumlah peserta didik satu kelompok belajar diutamakan sebanyak 25,
untuk efektivitas pengelolaan dan pembelajaran;
b. Jika jumlah peserta didik lebih dari 25, maka kelompok belajar
tersebut dibagi dua dengan ketentuan kelompok belajar kedua lebih
atau sama dengan 15 peserta didik, yang perhitungannya
sebagaimana hitungan seperti pada butir d dibawah;
c. Jika jumlah peserta didik sebanyak 25, maka ketentuan jumlah dana
BOP adalah sebagaimana tertuang dalam tabel pada masing-masing
kelompok belajar;
d. Untuk kelompok belajar dengan jumlah peserta didik kurang dari 25,
jumlah peserta didik sekurang-kurangnya sebanyak 15 orang dengan
pembiayaan dihitung sesuai dengan jumlah peserta dikalikan dengan
harga satuan;
e. Setiap penyelenggara program paket B dapat mengajukan sebanyak-
banyaknya 3 kelompok belajar untuk seluruh tingkat/kelas
pembelajaran.
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk penyelenggaraan Program Paket B
adalah sebagai berikut.

a. Komponen pembiayaan untuk Kelas VII sebagai berikut :
No Komponen
Paket B Kelas VII
Volume Biaya Total %Mak
A Bahan
121 Modul/Bahan ajar 25 Set 100.000 2.500.000
2
Penilaian tes
semester (2 kali x
13 MP) 25 OK 50.000 1.250.000
B Alat
10.81
Alat tulis peserta
didik 25 OT 100.000 2.500.000
2
Administrasi
pembelajaran
1 set 250.000 250.000
3
Sarana
pembelajaran
1 set 500.000 500.000
C
Bantuan biaya
belajar dasar-dasar
keterampilan
25 org 250.000 6.250.000 19,6
D Tenaga
57,6
1
Transpor tutor (7
org x 12 bln)
84 OB 200,000 16.800,000
2
Transpor
penyelenggara (1
org x 12 bln)
12 OB 100.000 1.200,000
Harga Satuan Kelompok 31.250.000
100.00
Harga Satuan Orang 1,250.000
b. Komponen pembiayaan untuk Kelas VIIIdengan rincian
sebagai berikut.
No Komponen
Paket B Kelas VIII
Volume Biaa Total %Mak
A Bahan
13,63

No Komponen
Paket B Kelas VIII
Volume Biaa Total %Mak
2
Penilaian tes
semester(2 kali x
13 MP)
25 OK 50.000 1.250.000
B Alat
7,27
1
Alat tulis peserta
didik 25 OT 62.000 1.550.000
2
Administrasi
pembelajaran 1 set 100.000 100.000
3
Sarana
pembelajaran
1 set 350.000 350.000
C
Bantuan biaya
belajar dasar-dasar
keterampilan
25 org 150.000 3.750.000 13,63
D Tenaga
65,45
1
Transpor tutor (7
org x 12 bln)
84 OB 200,000 16.800,000
2
Transpor
penyelenggara (1
org x 12 bln)
12 OB 100.000 1.200.000
Harga Satuan Kelompok 27.500.000 99,89
Harga Satuan Orang 1,100,000
c. Komponen pembiayaan Kelas IX dengan rincian sebagai
berikut :
No Komponen
Paket B Kelas IX
A Bahan
10,93
2
Penilaian tes
semester(2 kali x
13 MP) 25 OK 25.000 625.000

No Komponen
Paket B Kelas IX
B Alat
5,86
1
Alat tulis peserta
didik
25 OT 24.000 600.000
2
Administrasi
pembelajaran
1 set 150.000 150.000
3
Sarana
pembelajaran
1 set 350.000 350.000
C Tenaga
83,2
1
Transpor tutor (6
org x 12 bln)
72 OB 200.000 14.400.000
2
Transpor
penyelenggara (2
org x 6 bln)
12 OB 100.000 1.200.000
Harga Satuan Kelompok 18.750.000 100.00
Harga Satuan Orang 750.000
2. Pemanfaatan Dana Bantuan
Dana Bantuan Operasional Paket B digunakan sebagai berikut.
a. Penggandaan Bahan
1) Penggandaan modul 1 set modul/bahan ajar sesuai mata
pelajaran ujian nasional
2) Penggandaan bahan/soal ujian semester ganjil dan semester
genap.
b. Pengadaan Alat Tulis dan Administrasi Pembelajaran.
1) Untuk pengadaan alat tulis peserta didik selama 2 (dua)
semester
2) Kelengkapan Administrasi pembelajaran dapat digunakan
untuk;
- Buku Induk Peserta Didik,
- Absensi Peserta Didik
- Daftar Hadir Tutor/Narasumber teknis
- Buku Inventaris

- Buku Kas Umum
- Buku Tamu
- Papan Informasi Tutor
- Papan Pengumuman
3) Pengadaan sarana pembelajaran lainnya seperti spidol, kapur
tulis, penggaris besar dan penghapus
c. Tenaga
1) Transpor Tutor Program Paket B dibayarkan perbulan sesuai
dengan tabel RAB untuk setiap kelas. Bagi kelas VII dan VIII
jumlah tutor sebanyak 7 orang yang dibayarkan selama 12
bulan, kecualikelas IX yang dipersiapkan untuk mengikuti ujian
nasional dibayarkan 6 orang tutor sesuai mata pelajaran ujian
nasional;
2) Transpor Penyelenggara dibayarkan untuk 1 orang
penyelenggara.
d. Bantuan pembelajaran keterampilan kewirausahaan, kelas VII dan
kelas VIII digunakan untuk :
1). Bantuan Pengadaan Bahan Pembelajaran.
- Pengadaan bahan praktik keterampilan
- Pengadaan Modul atau Buku Pelajaran Keterampilan
2). Bantuan Pengadaan Alat Praktik.
Jenis dan jumlah alat praktik disesuaikan dengan pelajaran
ketrampilan yang ditetapkan dan jumlah siswa yang
menggunakan alat.
E. Indikator Keberhasilan
Indikator Keberhasilan dari Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Program Paket B tersebut adalah:
1. Dana BOP paket B dapat tersalurkan sesuai dengan mekanisme dan
prosedur serta sasarannya dengan benar;
2. Dana BOP paket B diterima langsung oleh Lembaga melalui rekening
atas nama lembaga;

3. Persentase dana BOP paket B dapat tersalurkan oleh pengelola paket
B di Direktorat sesuai dengan rencana yang disusun;
4. Lembaga penyelenggara paket B yang menerima dana BOP dapat
melaksanakan pembelajaran dengan baik, bermutu, tertib
administrasi dan pelaporan hasil kegiatan.

BAB III
PROSEDUR DAN MEKANISME
PENGAJUAN PROPOSAL DAN PELAPORAN
A. Tata Cara Pengajuan Proposal
Lembaga Penyelenggara Program Paket B mengajukan proposal kepada
Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota mengacu pada sistematika proposal pada lampiran 1.
B. Proses Penilaian
1. Seluruh proposal yang masuk dari lembaga calon penerima Bantuan
Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B akan dilakukan
penilaian atas dasar laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya,
kondisi objektif peserta didik dan layanan pembelajaran paket B yang
dilakukan lembaga;
2. Penilaian dilakukan melalui tahapan :
a. penilaian administrasi meliputi kelengkapan persyaratan lembaga
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
b. penilaian substansi program meliputi : muatan isi sasaran dan
komponen lain sesuai dengan kebijakan Direktorat Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama yang mempunyai dampak
peningkatan kemampuan akademik dan keterampilan peserta
didik program paket B;
c. visitasi lapangan.
3. Hasil penilaian dan visitasi lapangan dari tim yang dibentuk Dinas
Pendidikan Provinsi dilaporkan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi atau Pejabat yang ditunjuk.
4. Biaya pengelolaan (manajemen) pelaksanaan pemberian BOP Paket B
dibebankan pada anggaran Pemerintah Provinsi yang ada di Dinas
Pendidikan.

C. Tim Penilai dan Visitasi
1. Tim penilai terdiri dari unsur birokrasi pada satker yang bersangkutan
dan mitra terkait, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi atau Pejabat yang ditunjuk, dengan susunan
organisasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu)
orang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
2. Tim Penilai bertugas menilai proposal Bantuan Operasional
Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B.
3. Visitasi ke lapangan terhadap lembaga yang menjadi nominator
penerima bantuan sosial dilakukan oleh Tim Penilai dan/atau petugas
lain yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
D. Tahapan Pemberian Bantuan
1 Tahap Persiapan
a. Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi program Bantuan Operasional
Penyelenggaraan (BOP) Progam Paket B;
b. Membentuk Tim Penilai;
c. Menyusun instrumen penilaian oleh Tim Penilai.
2. Tahap Pelaksanaan
a. Lembaga penyelenggara paket B membuat proposal dan/atau
laporan pelaksanaan program paket B sesuai dengan panduan BOP
paket B Tahun 2014;
b. Proposal lembaga yang sudah lengkap sesuai dengan persyaratan
yang ada, diajukan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
c. Dinas Pendidikan Kab/Kota melakukan verifikasi kondisi objektif
pelaksanaan paket B di lembaga;
d. Hasil verifikasi Dinas Pendidikan Kab/Kota menjadi dasar bagi
rekomendasi atas usulan bantuan dari lembaga;
e. Lembaga yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan
Kab/Kota diusulkan oleh Kepala Dinas sebagai calon penerima BOP,
dan diusulkan ke Dinas Pendidikan Provinsi;

f. Atas seluruh usulan lembaga calon penerima BOP dari Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi melakukan
review akhir seluruh proposal yang diterima;
g. Berdasarkan hasil review akhir Dinas Pendidikan Provinsi tersebut,
Kepala Dinas menetapkan Surat Keputusan lembaga-lembaga
penerima BOP Paket B Tahun 2014 di Provinsi yang bersangkutan.
h. Sebelum pencairan BOP Paket B dilaksanakan penandatanganan
perjanjian kerjasama ditandatangani Ketua Lembaga Penerima BOP
Program Paket B dengan Dinas Pendidikan Provinsi;
i. Sebelum dilakukan penandatangan MoU dengan Ketua Lembaga
seperti pada butir j, lembaga diberikan penjelasan tentang
mekanisme pencairan BOP dan pelaksanaan program pembelajaran
serta pelaporan pertanggung jawaban lembaga;
j. Selama masa waktu proses pemberian bantuan BOP Paket B sampai
pencairan ke rekening lembaga, apabila ada informasi dari pihak
manapun tentang masalah yang ada di lembaga, maka PPK atas
nama Dinas Pendidikan Provinsi berhak untuk mengkaji ulang,
bahkan membatalkan MoU dan pemberian dana bantuan BOP
kepada lembaga tersebut.
3. Tahap Pengendalian
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dapat melakukan
monitoring dan evaluasi program sesuai dengan kebijakan dan alokasi
anggaran yang ada;
a. Dinas Pendidikan Provinsi mengendalikan seluruh pelaksanaan
pemberina BOP Paket B melalui Dana Dekonsentrasi.
b. Pelaksanaan teknis pengendalian pemberian BOP paket B terkait
dengan verifikasi, visitasi dan penetapan lembaga yang layak
dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
c. Laporan pelaksanaan kegiatan dari lembaga di serahkan ke Dinas
Pendidikan Provinsi dengan tembusan ke Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota;

E. Penyaluran Dana
Penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program
Paket B dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut.
1. Pencairan dana BOP dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan
melampirkan Surat Keputusan tentang Penetapan Lembaga Penerima
BOP Paket B yang dilampiri:
a. Surat Keputusan tentang Penetapan Lembaga Penerima BOP Paket
B.
b. Dokumen pendukung pencairan dana BOP Paket B lainnya sesuai
ketentuan yang berlaku.
2. Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) tersebutBagian Keuangan
Dinas Pendidikan Provinsi menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
3. Surat PerintahMembayar (SPM) disampaikan ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) di Provinsi yang bersangkutan untuk
diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dana dicairkan oleh
KPPN langsung ke rekening Lembaga penerima.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB, SISTEM PELAPORAN,
SANKSI DAN KETENTUAN LAIN
Untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pemberian dana bantuan BOP
Paket B, serta tata tertib pengelolaan pelaksanaan bantuan untuk layanan
pendidikan paket B, maka diatur tentang tanggung jawab, sistem pelaporan dan
sangsi sebagai berikut.
A. Tanggung Jawab Lembaga Penyelenggara
Dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)
Program Paket B melakukan kewajiban sebagai berikut.
1. Melaksanakan program pembelajaran Paket B yang terintegrasi
(termasuk didalamnya pendidikan keterampilan) sesuai dengan Panduan
dan Kebijakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
2. Memanfaatkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)
Program Paket B untuk pembelajaran dengan menggunakan prinsip
keuangan negara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta sesuai
usulan dan peruntukan dalam proposal;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan laporan administrasi
keuangan (laporan awal dan laporan akhir) secara tertulis tentang hasil
pelaksanaan program pembelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi
dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. Bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan sesuai dengan surat
pertanggunjawaban mutlak yang telah ditandatangani bermaterai cukup,
dan mempertanggungjawabkan secara hukum jika melakukan
penyimpangan atas penggunaan dana bantuan BOP Paket B.
B. Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

1. Menerima dan melakukan seleksi proposal usulan lembaga
penyelenggara paket B untuk kelas VII dan VIII atau IX;
2. Melakukan verifikasi ke lembaga untuk melihat kondisi riil secara
objektif;
3. Menetapkan calon lembaga penyelenggara paket B yang memenuhi
persyaratan dan sesuai dengan Panduan;
4. Mengirimkan usulan lembaga-lembaga calon penerima BOP paket B
ke Dinas Pendidikan Provinsi;
5. Menerima tembusan laporan pertanggung jawaban dari lembaga
penyelenggara paket B;
6. Memberi pembinaan, bantuan teknis, melaksanakan monitoring dan
evaluasi proses pelaksanaan program pada lembaga penyelenggara
Program Paket B.
C. Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Provinsi
Menerima dan melakukan review akhir usulan calon lembaga
penyelenggara paket B untuk kelas VII dan VIII atau IX dari Dinas
Kabupaten/Kota;
1. Melakukan verifikasi akhir dokumen calon lembaga penyelenggara paket
B dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
2. Menetapkan lembaga penyelenggara paket B yang memenuhi
persyaratan dan sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan;
3. Menyalurkan pemberian BOP Paket B tahun 2014 sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
4. Memberi bantuan teknis, melaksanakan monitoring dan evaluasi proses
pelaksanaan program pada lembaga penyelenggara Program Paket B
secara langsung atau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

D. Tanggung Jawab Direktorat Pembinaan SMP
1. Menyusun Panduan Pelaksanaan Bantuan BOP Paket B tahun 2014;
2. Menerima laporan pelaksanaan pemberian BOP dari Dinas Pendidikan
Provinsi;
3. Memberi bantuan teknis, melaksanakan monitoring dan evaluasi proses
pelaksanaan program pada lembaga penyelenggara Program Paket B
secara langsung atau melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan
Provinsi dan/atau Kab/Kota.
E. Sistem Pelaporan
Lembaga penerima dana Bantuan Operasional Program Paket B wajib
membuat laporan sebagai bukti pertanggungjawaban bantuan yang telah
diterima.
1. Laporan pelaksanaan kegiatan disusun dalam 2 (dua) tahap:
a. Laporan Awal, laporanpenerimaan dana bantuanoperasional dan
kegiatan awal paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana BOP paket B
cair ke rekening lembaga. Laporan ini memuat:(lihat lampiran 5)
1) tanggal dan jumlah dana bantuan yang diterima melalui rekening
lembaga;
2) rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan rencana
anggaran biaya (RAB) yang akan dilakukan selama 1 tahun
pelajaran program paket B.
c. Laporan Akhir, laporan akhir pelaksanaan pembelajaran program
paket B selama 1 (satu) tahun pelajaran yang memuat: (lihat
lampiran 6)
1) Keseluruhan kegiatan pelaksanaan program pembelajaran paket
B selama 1 (satu) tahun pelajaran yang meliputi:
a. Pembelajaran akademik

b. Pembelajaran keterampilan
c. Hasil penilaian pembelajaran akademik berupa ulangan
harian, ujian tengah semester dan ujian semester
d. Keaktifan peserta didik
e. Keaktifan tutor/pamong belajar dan narasumber teknis
f. Permasalahan dan solusi mengatasi
g. Analisis hasil pembelajaran akademik dan keterampilan
h. Kesimpulan
2) Pertanggungjawaban seluruh penggunaan keuangan (dalam
bentuk buku kas umum, laporan keuangan lembaga disertai
copy bukti-bukti pengeluaran dan setoran pajak) selama
semester satu, semester dua dan rekapitulasi laporan keuangan
selama 1 (satu) tahun pelajaran yang dibiayai dengan dana BOP
paket B;
3) Dokumentasi dan dokumen kegiatan pembelajaran akademik
dan keterampilan selama 1 (satu) tahun pelajaran.
2. Laporan pertanggungjawaban lembaga penyelenggara paket B penerima
BOP dengan bukti-bukti penggunaan dana bantuan disimpan dilembaga
sebagai dokumen pertanggungjawaban,sedangkan salinan laporan
dengan salinan bukti-bukti penggunaan dana bantuan disampaikan
secara resmikepada Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
F. Sanksi
Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran berupa
penyimpangan/penyelewengan dana bantuan BOP Paket B yang dapat
merugikan negara dan/atau lembaga dan/atau peserta didik paket B
diberikan sanksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
G. Pengaduan
Jika terdapat ketidakjelasan informasi atau adanya permasalahan
pelaksanaan program instansi/lembaga/dan masyarakat dapat meminta

penjelasan dan/atau mengadukan permasalahan penyelenggaraan Program
Paket B tersebut kepada:
Pengelola Paket B pada Subdit Pembelajaran, Gedung. E, Lantai 16,
Kompleks Kemendikbud, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Telp/Fax
021-5725647 Fax 021-5725648 serta e-mail: paketb.psmp @gmail.com dan
web: www.paket-psmp.blogspot.com
H. Ketentuan Lain
Disamping ketentuan dan kriteria dalam Panduan Pelaksanaan ini
sebagaimana tertuang/diatur pada bab-bab terdahulu, Dinas Pendidikan
Provisi dapat mempertimbangkan usulan yang disampaikan langsung oleh
instansi/lembaga lain yang terkait jika lembaga yang diusulkan tersebut
memenuhi/sesuai dengan persyaratan yang ditentukan pada panduan ini.

BAB V
P E N U T U P
Panduan ini diharapkan dapat menjadi petunjuk dan rujukan bagi Dinas
Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Lembaga Penyelenggara Program Paket
B dalam melaksanakan program penuntasan pendidikan dasar melalui pemberian
dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B. Selain itu panduan ini
juga menjadi pedoman bagi pengelola program paket B di Direktorat Pembinaan
SMP untuk melaksanakan kegiatan dengan baik sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku, serta bentuk pertanggungjawaban publik atas kebijakan
Direktorat dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan Paket B.
Jika ada hal-hal yang belum jelas dan yang belum diatur dalam panduan ini Dinas
Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menghubungi Direktorat Pembinaan
SMP, agar mendapatkan penjelasan lebih lanjut dengan alamat
1. Pengelola Paket B pada Subdit Pembelajaran, Gedung. E, Lantai 16,
Kompleks Kemendikbud, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Telp/Fax
021-5725647 Fax. 021-5725648 serta e-mail : paketb.psmp @gmail.com
web: paketb-psmp.blogspot.com
2. Dinas Pendidikan Provinsi masing-masing
Demikian panduan ini disusun untuk menjadi pedoman semua pihak yang terlibat
dalam rangka penyelenggaraan layanan pendidikan paket B. Diharapkan
pelaksanaan program paket B akan lebih baik dalam memberikan layanan
pendidikan kepada peserta didik, dan semua lembaga penyelenggara dapat
memberikan layanan paket B lebih bermutu.

Lampiran 1:
PANDUAN PENYUSUNAN PROPOSAL
Sebagai dasar untuk menyalurkan Bantuan Operasional Program Paket B ini
salah satu persyaratanya adalah proposal yang disusun oleh lembaga calon
penerima bantuan program Paket B. Penyusunan proposal agar
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
A. Judul
Halaman paling depan proposal (Cover) harus ditulis dengan jelas
proposal berikut alamat lengkap
PROPOSAL
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PAKET B
Diajukan Kepada:
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota: ..................
Provinsi: .....................
Nama Lembaga : ………………………………
Alamat lengkap lembaga: ……………………..
No. Telepon : …………………………………..
Tahun 2014

B. Lembar Pengesahan
LEMBAR PENGESAHAN
Proposal Bantuan Operasional penyelenggaran Program Paket B ini
diajukan oleh:
Lembaga Penyelenggara : ..........................................................................
Nama Ketua : ...........................................................................
Nomor Telepon : ....................................... HP ..............................
A l a m a t : ............................................................................
setelah dipelajari kami menyatakan bahwa proposal ini sudah sesuai
dengan Panduan BOP Penyelenggaraan Program Paket B Tahun 2014
yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan.
Mengetahui: ......................, ...............................
Kepala Dinas Pendidikan
Kab/Kota ................................... Ketua Lembaga Penyelenggara,
stempel stempel
dinas lembaga
..................................................... ............................................

C. Kata Pengantar
Ditulis maksud dan tujuan pengajuan proposal.
D. Pendahuluan (Bab I)
Memuat tentang:
1. Latar belakang, kondisi masyarakat lingkungan terkait dengan
layanan pendidikan dan tingkat pendidikan, jumlah sasaran peserta
didik paket B, masalah-masalah yang dihadapi, program layanan
paket B dan harapan untuk peningkatan pendidikan serta kualitas
masyarakat lingkungannya.
2. Tujuan, memuat tentang tujuan umum dan tujuan khusus dalam
kaitannya dengan peserta didik jika memperoleh bantuan sosial;
3. Sasaran, uraikan jumlah peserta didik yang akan mengikuti paket B,
sasaran yang belum menyelesaikan sekolah tingkat SMP/MTs/Paket
B yang telah lulus SD tapi belum menyelesaikan pendidikan setingkat
SMP.
4. Hasil yang diharapkan, memuat tentang indikator keberhasilan
dengan adanya Bantuan Operasional yang bisa dikuantitatifkan.
Misalnya 100 orang peserta didik mengikuti program Paket B,
dengan adanya Bantuan Operasionalini peserta didik yang putus
belajar dapat dikurangi hingga di bawah 10%, dan seterusnya.
E. Analisis Situasi (Bab II)
Menggambarkan kondisi dan situasi lingkungan masyarakat dimana
lembaga berada mencakup:
1. Karakteristik wilayah dan warga masyarakat sekitar dilihat dari aspek
sosial yang terkait dengan pendidikan (fasilitas pendidikan formal
yang ada dan jumlah peserta didik yang dilayani dan belum
terlayani), sehingga sangat diperlukan program paket B;
2. Peran lembaga dalam pembelajaran program Paket B dilihat dari
karakteristik wilayah dan warga masyarakat serta pengalaman

lembaga dalam memberikan layanan pembelajaran, peserta didik
yang dilayani dan nilai tambah jika memperoleh bantuan sosial.
F. Rencana Kegiatan Pembelajaran (Bab III)
Uraikan secara terinci rencana pembelajaran paket B yang akan
dilakukan selama 1 (satu) tahun pelajaran, yang memuat:
1. Peserta Didik
Berapa jumlah peserta didik yang akan dilayani dan bagaimana
karakteristiknya; usia, jenis kelamin, tempat tinggal, serta program
apa yang akan dibelajarkan Paket B.
2. Arah Pelaksanan Paket B
Gambarkan program pembelajaran akademik dan keterampilan
tingkat dasar jika peserta didiknya kelas VII dan VIII. Jika peserta
didik kelas IX bagaimana pembelajaran akademik dan bagaimana
usaha mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti Ujian Nasional
Paket B.
3. Rencana Program Pembelajaran
a. Pembelajaran Akademik :
Untuk pelaksanaan program yang baru harus tergambarkan
tentang rencana pembelajaran dalam satu tahun dilihat dari
mata pelajaran yang diajarkan, waktu pembelajaran, bahan
belajar yang digunakan, jumlah tutor/fasilitatornya, nara
sumber teknis, serta pelaksanaan evaluasi hasil belajar.
b. Pembelajaran Keterampilan :
Untuk peserta didik kelas VII dan VIII, pelaksanaan program
rencana pembelajaran dalam satu tahun dilihat dari jenis
keterampilan yang akan dikembangkan sesuai dengan
sumberdaya alam dan potensi daerah yang dapat
dikembangkan menjadi suatu bidang usaha.
4. Kontribusi lembaga penyelenggara/donasi pihak lain
Dalam mendukung pelaksanaan Program Paket B dijelaskan

kontribusi lembaga misalnya; sarana tempat pembelajaran, alat
keterampilan, buku-buku pelajaran, donasi dari pihak lain dan lain-
lain.
G. Pengelolaan Kegiatan Paket B (Bab IV)
Pengelolaan program pembelajaran paket B merupakan implementasi
atau pelaksanaan dari rencana kegiatan.
1. Tempat Pembelajaran
Ditulis dengan jelas dimana tempat pembelajaran dilakukan (alamat
lengkap), menggunakan bangunan apa, status kepemilikan
bangunan, berapa lokal yang digunakan, berapa luas masing-masing
bangunan.
2. Organisasi Pelaksanaan
a. Struktur Organisasi dan personalia pengelola
b. Daftar tutor/pamong belajar/narasumber teknis
c. Tugas dan fungsi para pengelola yang terlibat dalam
penyelenggaraan program termasuk tugas dan fungsi
tutor/pamong belajar/narasumber teknis
3. Kalender Akademik dan Jadwal Pembelajaran
a. Buat kalender akademik pembelajaran paket B selama 1 tahun
pelajaran (semester 1 dan 2)
b. Jadwal pembelajaran dalam satu tahun yang memuat materi
yang dibelajarkan, lama pembelajaran tiap minggu (dalam
seminggu berapa hari dan masing-masing berapa jam)
pengajaran, nama tutor atau instruktur dan nara sumber
teknis (tingkat pendidikan, lulusan bidang studi, mata
pelajaran yang diajarkan, jenis kelamin, dan usia, serta
alamatnya);
c. Metode pembelajaran akademik dan keterampilan;

d. Kelengkapan administrasi yang disiapkan;
e. Proses pelaksanaan penilaian hasil belajar (formatif dan
sumatif) dan buat buku rapor peserta didik dan buku ledger
nilai peserta didik.
4. Usulan Rincian Penggunaan BOP Paket B
Rincian harus jelas jenis kegiatan, volume/jumlah, satuan biaya
dengan jumlah biaya yang dibutuhkan (lihat penjelasan BAB II butir
D)
H. Penutup (Bab V)
I. Lampiran
Proposal usulan BOP ini harus dilampiri beberapa dokumen sebagai
berikut.
1. Profil Lembaga (lihat format lampiran-2);
2. Salinan Badan Hukum lembaga seperti Akta Notaris;
3. Salinan Ijin Operasional/Penyelenggaraan program paket B;
4. Salinan Nomor Rekening Bank atas nama lembaga;
5. Salinan NPWP atas nama lembaga;
6. Foto-foto atau dokumentasi kegiatan pembelajaran akademik/
keterampilan yang telah dilaksanakan untuk kelas VIII dan IX;
7. Biodata tutor/pamong belajar/narasumber teknis;
8. Biodata Peserta Didik.

Lampiran 2:
FORMAT VALIDASI PESERTA DIDIK
PROGRAM PAKET B
Lembaga :
Alamat :
Kelas : (VII, VIII, IX)
No Nama
Nomor
Induk Alamat
Tgl
Lahir
Umur
Jenis
Kelamin Kelas Ket
L P
Mengetahui
Kepala Dinas …………………… Ketua. ……………………
---------------------------------- -----------------------------
NIP.
Stempel
LembagaStempel
Dinas

Lampiran 3:
INSTRUMEN VERIFIKASI
LEMBAGA PENYELENGGARA PAKET B
A. PROFIL SSINGKAT LEMBAGA
Nama Lembaga :____________________________________
Berdiri (Tgl/Bln/Th) :____________________________________
Alamat :_____________________________________
_____________________________________
Kabupaten/Kota :_____________________________________
Provinsi :____________________________________
No Telp : ____________________________________
Email : _____________________________________
Website : _____________________________________
Nama Ketua Lembaga :_____________________________________
No HP Ketua Lembaga :_____________________________________
B. PELAKSANAAN KEGIATAN PAKET B
1. Jumlah peserta didik yang saat ini mengikuti pembelajaran paket B
Kelas VII Kelas VIII Kelas IX
L P Jml L P Jml L P Jml

2. Pelaksanaan program paket B, pilih jawaban “ya/tidak” pada kolom yang
tersedia!
No Kegiatan
Pilihan Jawaban
Ya Tidak
1 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembelajaran
kelas sebelumnya
2 Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang terdiri dari:
a. Membuat kalender akademik
b. Menyusun jadwal pembelajaran
c. Melakukan ujian tengah semester (UTS)
d. Melakukan ujian akhir semester (UAS)
e. Memberikan pembelajaran keterampilan sebagai
daya tarik belajar paket B
3 Pengadministrasian penyelenggaraan paket B :
a. Mempunyai buku induk siswa yang lengkap dan
daftar peserta didik paket B dari awal
b. Membuat daftar hadir Tutor/NST
c. Membuat daftar hadir peserta didik
d. Mempunyai buku ledger hasil penilaian siswa
e. Mempunyai buku rapor peserta didik paket B
f. Mempunyai buku inventaris lembaga
g. Mempunyai buku daftar tutor/narasumber
teknis
h. Menyusun dan memiliki dokumen silabus,
kurikulum dan RPP paket B
i. Menyusun buku pedoman tata tertib lembaga
penyelenggara paket B (tata tertib peserta
didik, tutor, pengelola)
j. Menyusun buku laporan keuangan (buku kas
umum, neraca lembaga dan laporan
surplus/minus lembaga)
k. Dokumen bukti-bukti pengeluaran (kuitansi,
faktur dll) ada dan lengkap
4 Penyusunan laporan
a. Menyusun dan menyampaikan laporan awal ke
Dinas
b. Menyusun dan menyampaikan laporan
perkembangan (semester 1) ke Dinas
c. Menyusun dan menyampaikan laporan akhir
(semester 1 dan 2) ke Dinas untuk bantuan tahun
sebelumnya

3. Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk penyelenggaraan paket B
a. Prasarana
No Uraian Ada Tidak Jumlah
Kondisi
Baik Rusak
1 Ruang tamu
2 Ruang administrasi (tata usaha)
3 Ruang belajar teori
4 Ruang praktek keterampilan
5 Papan tulis dan alat tulis
6 Ruang perpustakaan
7 Ruang tutor/pamong
8 Meja kursi belajar
9 Meja kursi tamu
10 Meja kursi keterampilan
11 Meja kursi tutor/pamong
12 Alat keterampilan (sebutkan)
a. .................................................
b. .................................................
c. .................................................
d. .................................................
(alat keterampilan dimaksud yang
menunjang usulan pembelajaran
keterampilan)
13 Komputer administrasi
14 Komputer belajar
15 Papan nama lembaga
16 Monogram dan struktur lembaga
b. Sarana Bahan Ajar Paket B
No Bahan ajar/Modul Ada Tidak Jumlah
Kondisi
Baik Rusak
1 Bahasa Indonesia
2 Matematika
3 Bahasa Inggris
4 PPKN
5 IPA
6 IPS
7 Kesenian / budaya
8 Agama
9 Muatan lokal
10 Keterampilan fungsional
11 Kepribadian profesional
12 Lainnya

C. REKOMENDASI PETUGAS
Berdasarkan kondisi objektif pelaksanaan pendidikan keterampilan program paket
B di lembaga ......................................................., maka Saya memberikan/tidak*)
rekomendasi untuk kelanjutan pemberian bantuan kepada lembaga tersebut.
Alasan
.........................................................................................................................
…..., ..................... 2014
Ketua Lembaga Petugas
....................................... .....................................
Mengetahui,
Dinas Pendidikan Kabupaten
.......................................................
........................................................
NIP.

Lampiran 4:
PROFIL LEMBAGA
A. IDENTITAS LEMBAGA
1. Nama Lembaga : …….........…………...........................
2. Alamat Lengkap : …………………………....................
…………………………....................
3. No. Telp/HP : ………………………….....................
4. Nama Ketua : ………………………….....................
5. Nama Bank : ………………………….....................
6. No. Rek. Bank A.n Lembaga : …………...........................
7. Pemegang Rekening Bank : 1. .........………………...........
2. ...........................................
8. NPWP : ………………………….................
9. Akte Notaris : ……………………………………..
10. Ijin Operasional : ……………………………………..
11. Program yang dilaksanakan saat ini:
a.................................................
b.................................................
Program Lain :
a. .................................................
b. ................................................, dst

B. DATA PESERTA DIDIK DAN TUTOR
a. Data peserta didik Program Paket B Kelas VII :
No
Nama
Peserta Didik
Tempat/
Tanggal Lahir
L/P
Agama
IjazahTerakhir
TahunLulus
TahunMasuk
PaketB
NamaOrangTua
Ket
Tempat
Tgl
Bln
Thn
b. Data peserta didik Program Paket B Kelas VIII :
No
Nama
Peserta Didik
Tempat/ Tanggal Lahir
L/P
Agama
IjazahTerakhir
TahunLulus
TahunMasuk
PaketB
NamaOrangTua
Ket
Tempat
Tgl
Bln
Thn

c. Data peserta didik Program Paket B Kelas IX :
No
Nama
Peserta Didik
Tempat/Tanggal
Lahir
L/P
Agama
IjazahTerakhir
TahunLulus
TahunMasuk
PaketB
NamaOrang
Tua
Ket
Tempat
Tgl
Bln
Thn
d. Data Tutor Program Paket B :
No
Nama
Tutor
Tempat
Lahir
Tanggal
Lahir
L/P
Agama
IjazahTerakhir
TahunLulus
Jurusan
Pengalaman
SbgTutor
(Tahun)
BidangMapel
Ket
Tgl
Bln
Thn
C. SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
1. Lahan (Luas dan Status Kepemilikan)
2. Bangunan (Jumlah dan Fungsi)
3. Peralatan

D. PERKEMBANGAN KEGIATAN
1. Pembelajaran Akademik dan Keterampilan.
2. Tempat Kegiatan
3. Jadwal Pembelajaran
E. PEMBIAYAAN
1. Sumberdana
2. Pemanfaatan Dana

Lampiran 5:
LAPORAN AWAL
1. Tanggal penerimaan bantuan : ............................................
2. Jumlah dana bantuan yang diterima : Rp. .....................................
3. Rencana kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan
No Tahapan Kegiatan
Jenis kegiatan
(buat secara
rinci)
Waktu
Pelaksanaan
Keterangan
1 Persiapan
2 Pelaksanaan
pembelajaran
(akademik,
keterampilan dan
penilaian belajar:
ulangan harian,
UTS, dan UAS
3 Rencana
pengelolaan
program paket B
4 Rencana
pelaporan
kegiatan (awal
dan akhir
............., .................................2014
Ketua Lembaga
(...............................)
Stempel
Lembaga

Lampiran6:
LAPORAN AKHIR
PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET B
J. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
b. Tujuan
c. Sasaran
II. PELAKSANAAN KEGIATAN PAKET B
a. Pembelajaran Akademik
Jelaskan pelaksanaan pembelajaran akademik dan hasil penilaian
selama satu tahun pelajaran
b. Pembelajaran Keterampilan
Jelaskan perkembangan pelaksanaan pembelajaran keterampilan dan
hasilnya selama satu tahun pelajaran
c. Penilaian Hasil Belajar selama satu tahun pejaran
Jelaskan pelaksanaan dan hasil penilaian belajar seperti ulangan harian,
ujian tengah semester maupun ujian akhir semester
d. Matrik perkembangan pelaksanaan program paket B
Uraikan secara rinci, jelas dan tegas tentang pelaksanaan pembelajaran
program paket B dalam satu tahun pelajaran (semester 1 dan 2) bentuk
matriks dibawah ini
No
Perkembangan Pelaksanaan
Kegiatan Program Paket B
Permasalahan
Upaya
PemecahanRencana
Kegiatan
Realisasi
Kegiatan
Semester 1
Semester 2

A. Hasil Kegiatan
Uraikan tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran Paket B di Lembaga
Saudara secara jelas mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai
dengan berakhirnya proses pembelajaran akademik dan keterampilan
dalam satu tahun pelajaran. (dapat disusun dalam bentuk matriks)
B. Analisis Hasil Kegiatan
Uraikan tentang analisis terhadap kegiatan pembelajaran, peserta didik,
bahan ajar dan pencapaian kompetensi peserta didik terhadap mata
pelajaran dan keterampilan.
1. Permasalahan dan Upaya Pemecahan
2. Kesimpulan dan Saran
3. Rekomendasi
III. LAPORAN KEUANGAN
Pertanggungjawaban seluruh penggunaan keuangan dalam satu tahun
pelajaran (semester 1 dan 2) (dalam bentuk buku kas umum, laporan
keuangan, disertai copy bukti-bukti pengeluaran dan setoran pajak).
Sedangkan bukti asli pengeluaran disimpan di lembaga sebagai dokumen
pertanggungjawaban penggunaan bantuan oleh lembaga.
Format Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.
No Sumber Penerimaan
Jumlah
(Rp)
No Tanggal
Uraian
Pengeluaran
Volume
Jumlah
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Dana Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
(BOP) Paket B
Tgl…….
Saldo .........
Jumlah

Saldo : Rp ………………………….
Saldo Bank : Rp. ………………………….
Saldo Kas : Rp. …………………………
………………,……………2014
Mengetahui
Kepala Dinas …………………… Ketua. ……………………
---------------------------------- -----------------------------
NIP.
IV. PENUTUP
LAMPIRAN
- Bukti-bukti Pengeluaran
- Surat Setor Pajak (SSP)
- SK Ketua Lembaga tentang Pengelola, Peserta Didik, dan Tutor/NST
Program Paket B
- Daftar Peserta Didik Terakhir
- Daftar Tutor/NST
- Dokumentasi Kegiatan.
Stempel
Lembaga
Stempel
Dinas

Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Viewers also liked

Viewers also liked (18)

Similar to Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah

Similar to Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah