Dokumen tersebut memuat standar operasional prosedur (SOP) untuk kegiatan di Terminal yang mencakup SOP kedatangan dan keberangkatan bus, SOP pendistribusian retribusi, SOP pungutan retribusi, dan SOP pemberian ijin sewa lahan atau kios di Terminal.
Tugas Penilik Jalan :
Mengamati pemanfaatan Jalan dan kondisi (termasuk kerusakan kerusakan ) bagian bagian Jalan setiap hari.
Menyampaikan laporan hasil pengamatan secara tertulis kepada penyelenggara jalan paling sedikit satu kali setiap bulan; dan
Menyampaikan usulan tindakan terhadap hasil pengamatan kepada penyelenggara jalan atau instansi yang berwenang.
Reformasi Birokrasi perlu dilakukan penilaian dengan lat yang sama dan seragam sehingga keberhasilan atau ketidakberhasilan instansi pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi dapat diukur, bukan sekedar klaim sepihak.
Secara garis besar uji laik fungsi LLAJ adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi suatu ruas jalan apakah telah memenuhi persyaratan teknis kelaikan sehingga dapat memberikan keselamatan bagi penggunanya
Algoritma ini merupakan salah satu metode kecerdasann buatan untuk pencocokan kata / kalimat, dan dapat digunakan dalam pencocokan binary. contoh kasus dapat digunakan untuk pengolahan citra, deteksi, pencarian KMS
Hidden Markov Model Classification And Gabor Filter PreprocessingKukuh Setiawan
If you want to get the source code of the apps, just contact me at filomena.media@gmail.com or WA +6285641523180
See the video
https://youtu.be/OH2rjUXxuUk
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
2. UPT TERMINAL
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG
Nomor SOP
Tgl Pembuatan
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
Disahkan Oleh
Nama SOP
DASAR HUKUM Kualifikasi Pelaksana
1. KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 35 TAHUN 2003 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN
DENGAN KENDARAAN UMUM
2. KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 31 TAHUN 1995
TENTANG TERMINAL TRANSPORTASI JALAN
3. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI
DI BIDANG PERHUBUNGAN
4. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 03 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN,
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
5. PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR : 413 TAHUN 2010
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DAN DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
6. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
7. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI
DI BIDANG PERHUBUNGAN PASAL 208 BUTIR B.AYAT 1 ,TENTANG FASILITAS
PENUNJANG DAN/ATAU PENGGUNAAN FASILITAS TERMINAL.
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. Lintas SKPD 1. Buku Peraturan Perundang-undangan
2. Surat Pengaduan Beserta Bukti-buktinya
3. Komputer/Laptop dan Printer
4. Kamera
5. Alat Rekaman
6. Alat Tulis Kantor
2. Lintas Pemerintah pusat dan Daerah
Peringatan Pencatatan dan pendataan
1
2
3
Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
Meningkatkan Kualitas Sdm
Keterbatasan Sarana dan Prasarana yang Tersedia
1. Pembukuan droping karcis
2. Pembukuan LPPKP dan TTUK
3. Pembukuan Bukti Pembayaran Sewa Kios dan Lahan
4. Mengagendakan Surat Pengaduan Masyarakat
1 .Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi UPT Terminal
2. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah
3. 1.SOP Kedatangan / Keberangkatan Bus
Di Terminal
NO Kegiatan
Pelaksana Mutu baku
Ket
Ka UPT Ka Subag TU Bendaharawan KSO
Koordinator
Pemungut
Kelengkapan Waktu Output
1. Kedatangan kendaraan menurunkan
Penumpang dan membersihkan
kendaraan.
10-15
menit
2. Kendaraan masuk dicatat dan
diperiksa kelengkapan laik operasi
dan laik jalan. 5 menit
3. Kendaraan masuk parkir ke tempat
jalur antrian.
1 s/d 24jam
4. Kendaraan masuk jalur
pemberangkatan menampung
penumpang. 5-25 menit
5. Kendaraan berangkat dicatat waktu
keberangkatan dan jumlah
penumpang 5 menit
4. 2.SOP Pendistribusian Retribusi UPT Terminal
NO Kegiatan
Pelaksana Mutu baku
Keterangan
Ka UPT
Ka Subag TU/
Staf
Bendahara KSO
Koordinator
Pemungut
Kelengkapa
n
Waktu output
1. Pengajuan Kebutuhan TPR (
RKBU )
-Buku Agenda
-lembar
disposisi
2 Bulan
2. Penyusunan Karcis TPR / Item
/ Jenis Retribusi
-karcis
1 Bulan
3. Mendistribusikan kepada
para kasub-ur sesuai dengan
permohonan Droping
-Tanda terima
-karcis
1 Hari
5. 3.SOP Pungutan Retribusi UPT Terminal
NO Kegiatan
Pelaksana Mutu baku
Ket
Ka UPT Ka Subag TU Bendaharawan
Koordinator
Pemungut
Tu Kelengkapan Waktu Output
1. Menugaskan kepada koordinator
pemungut untuk Droping Karcis
-Lembar Droping
-Karcis
2. Membagikan karcis retribusi kepada
koordinator pemungut untuk di jual
kepada konsumen
-Karcis
15 menit
3. Menjual karcis kepada konsumen -Karcis
-
9 jam
4. Menyetorkan hasil penjualan karcis
kepada koordinator pemungut retribusi
TPR. 1 jam
5. Setoran dicatat dan di masukan ke
TTUK /LPPKP sesuai dengan hasil yang
terjual.
-Lembar TTUK
-Lembar LPPKP
2 jam
6. Hasil penjualan karcis disetorkan ke
pentor UPT
30 menit
7. Menerima hasil penjualan karcis dari
tiap terminal /sub terminal /pangkalan
disetorkan ke kas. daerah dengan
mengunakan STS dan Slip Bank.
2 jam
8. Mendokumentasikan hasil penjualan
retribusi. 12
bulan
6. 4. SOP Pemberian Ijin Sewa Lahan / Kios Di Terminal
NO Kegiatan
Pelaksana Mutu baku
Ket
Ka UPT Ka Subag TU Bendaharawan konsumen
Koordinator
Pemungut
Kelengkapa
n
Waktu Output
1. Konsumen Mengajukan
Permohonan Sewa Lahan
-Surat
perjanjian
-
1 jam
2. Lahan/ Kios dikaji dan
diukur disesuaikan dengan
yang di mohon
berdasarkan Perda yang
berlaku
1 jam
3. Dibuat Surat Perjanjian
Sewa
-Surat
perjanjian
- 1 jam
4. Dan di Tanda Tangani oleh
Kepala Dinas dan
Pemohon 24 jam