SOP ini mengatur prosedur pengajuan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas serta pengajuan biaya kegiatan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan. SOP ini menjelaskan tahapan pengajuan perjalanan dinas, pertanggungjawaban, dan pengajuan biaya kegiatan sesuai peraturan yang berlaku.

1. KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 001/OT.210/I.12.23/03/2016
Tanggal Pembuatan 4 Januari 2012
Tanggal Revisi 7 Januari 2015
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif 7 Januari 2015
Disahkan Oleh
KEPALA BALAI,
Dr. Ir. Harmanto, M. Eng
Nip 196711231993031001
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
SUMATERA SELATAN
Nama SOP PENGAJUAN PERJALANAN DINAS
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
• UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
• UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
• Permentan No. 20/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTP
• PP Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 dan Perdirjen No. PER -
22/PB/2013 ttg Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
• PMK no. 190/PMK.05/2012 tentang mekanisme pembayaran dalam
rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan Belanja Negara (APBN)
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera
SelatanTahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-018.09.2.567570/2016
tanggal 07 Desember 2015;
• PMK Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standard Biaya Masukan Tahun
2015
• Minimal berpendidikan SLTA dan bisa mengoperasikan komputer
• Menguasai pembukuan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
• SOP pertanggungjawaban perjalanan dinas
• SOP Monev
• SOP SPI
• Seperangkat komputer dan alat tulis
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
• Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan tidak lancarnya
pelaksanaan kegiatan dan tata kelola keuangan yang tidak tertib
• Laporan realisasi fisik dan keuangan
• Output kegiatan

2. KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 001/OT.210/I.12.23/03/2016
BPTP Sumatera Selatan Tanggal Penetapan : 4 Januari 2012
Sub Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : 7 Januari 2015
Urusan Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAJUAN PERJALANAN DINAS
SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
Pengertian : Prosedur untuk melakukan perjalanan dinas
Tujuan : Pelaksanaan perjalanan dinas dan pengelolaan keuangan yang tertib
Kebijakan/Dasar Hukum : • UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
• UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
• Permentan No. 20/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTP
• PP Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 dan Perdirjen No. PER - 22/PB/2013 ttg Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
• PMK no. 190/PMK.05/2012 tentang mekanisme pembayaran dalam rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan Belanja
Negara (APBN)
• Pengesahan BPTP Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-018.09.2.567570/2016 tanggal 07 Desember
2015;
• PMK No. 53/PMK.02/2014 tentang Standard Biaya Masukan Tahun 2015.
Prosedur : • Mengisi formulir pengajuan perjalanan dinas (panjang / pendek)
• Mengecek ketersediaan dana
• Menyetujui pengajuan perjalanan oleh Pj Keg / Atasan Langsung
• Membuat kuitansi dan SPD oleh PUMK
• Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen serta ketersediaan dana
• Menyetujui pelaksanaan perjalanan dinas
• Menandatangani SPD
• Menyetujui dan membayar persekot atau biaya perjalanan dinas
• Membayar persekot atau biaya perjalanan dinas melalui PUMK
• Menyampaian persekot atau biaya perjalanan dinas
• Melaksanakan perjalanan dinas
Keterkaitan : • SOP pertanggungjawaban perjalanan dinas
• SOP Monev
• SOP SPI

3. BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
URUSAN
NO KEGIATAN
YBS PUMK
PJ KEG/
ATASAN
1 • Mengisi formulir
pengajuan perjalanan
dinas (panjang / pendek)
2 • Mengecek ketersediaan
dana
• Menyetujui pengajuan
perjalanan oleh Pj Keg /
Atasan Langsung
3 • Membuat kuitansi dan
SPD oleh PUMK
4 • Memverifikasi
kelengkapan dan
keabsahan dokumen serta
ketersediaan dana
5 • Menyetujui pelaksanaan
perjalanan dinas
• Menandatangani SPD
6 • Menyetujui dan membayar
persekot atau biaya
perjalanan dinas
7 • Membayar persekot atau
biaya perjalanan dinas
melalui PUMK
8 • Menyampaian persekot
atau biaya perjalanan
dinas
• Melaksanakan perjalanan
dinas
NOMOR :001/OT.210/I.12.23/03/2016
SOP PENGAJUAN PERJALANAN DINAS
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
URUSAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
PELAKSANA
PJ KEG/
ATASAN
LSG
VERIF KPA/ PPK BEND. KASIR KELENGKAPAN
• Surat undangan
atau surat
penugasan
• Lembar
permohonan
• Berkas
• Berkas sda
• Kuitansi dan
SPPD
• Berkas
• Berkas
• Berkas
• Berkas dan uang
• SPPD dan uang
SUMATERA SELATAN
MUTU BAKU
KET
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Surat undangan
atau surat
penugasan
Lembar
permohonan
1 hari Berkas
Berkas
Berkas sda
Kuitansi dan
Berkas
2 hari Berkas
Berkas
2 hari Berkas
dan uang Berkas dan
uang
SPPD dan uang SPPD dan
uang

4. KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 002/OT.210/I.12.23/03/2016
Tanggal Pembuatan 4 Januari 2012
Tanggal Revisi 7 Januari 2015
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif 7 Januari 2015
Disahkan Oleh
KEPALA BALAI,
Dr. Ir. Harmanto, M. Eng
Nip 196711231993031001
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
SUMATERA SELATAN
Nama SOP
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN
DINAS
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
• UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
• UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
• Permentan No. 20/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTP
• PP Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 dan Perdirjen No. PER -
22/PB/2013 ttg Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
• PMK no. 190/pmk.05/2012 tentang mekanisme pembayaran dalam
rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan Belanja Negara (APBN)
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera
Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-018.09.2.567570/2016
tanggal 07 Desember 2015;
• PMK Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standard Biaya Masukan Tahun
2015
• Minimal berpendidikan SLTA dan bisa mengoperasikan komputer
• Menguasai pembukuan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
• SOP pengajuan perjalanan dinas
• SOP Monev
• SOP SPI
• Seperangkat komputer dan alat tulis
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
• Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan tidak lancarnya
pelaksanaan kegiatan dan tata kelola keuangan yang buruk
• Laporan realisasi fisik dan keuangan
• Output kegiatan

5. KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 002/OT.210/I.12.23/03/2016
BPTP Sumatera Selatan Tanggal Penetapan : 4 Januari 2012
Sub Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : 7 Januari 2015
Urusan Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)SUMATERA SELATAN
Pengertian : Prosedur mempertanggungjawabkan perjalanan dinas
Tujuan : Pertanggungjawaban perjalanan dinas dan pengelolaan keuangan yang tertib
Kebijakan/Dasar Hukum : • UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
• UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
• Permentan No. 20/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTP
• PP Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 dan Perdirjen No. PER - 22/PB/2013 ttg Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
• PMK no. 190/PMK.05/2012 tentang mekanisme pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN)
• Pengesahan BPTP Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-018.09.2.567570/2015
tanggal 14 November 2014;
• PMK No. 53/PMK.02/2014 tentang Standard Biaya Masukan Tahun 2015.
Prosedur : • Menyerahkan berkas pertanggungjawaban perjalanan dinas
• Memproses penyelesaian SPJ jadi
• Menyampaikan 1 copy laporan ke Pj Keg/ atasan langsung
• Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas dan sisa lbh/kurang
• Mengesahkan berkas pelaksanaan perjalanan dinas
• Menyetujui pengeluaran biaya perjalanan dan sisa lbh/kurang
• Menghitung lebih/kurang biaya perjalanan dinas melalui PUMK
• Mengelola dokumen perjalanan dinas (SPJ)
Keterkaitan : • SOP Pengajuan perjalanan dinas
• SOP Monev
• SOP SPI

6. NOMOR : 002/OT.210/I.12.23/03/2016
SOP PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET
YBS PUMK
PJ KEG/
ATASAN
LSG
VERIF KPA/ PPK BEND. KASIR KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 Menyerahkan berkas
pertanggungjawaban perjalanan
dinas
SPPD, laporan,
dan
kelengkapan
lainnya (tiket,
boarding pass,
nota hotel, dll)
1 hari Berkas
2 Memproses penyelesaian SPJ
jadi
SPPD, kuitansi,
kelengkapan,
dan laporan
berkas
3 Menyampaikan 1 copy laporan
ke Pj Keg/ atasan langsung
Copy laporan
perjalanan
berkas
4 Memverifikasi kelengkapan dan
keabsahan berkas dan sisa
lbh/kurang
SPPD, kuitansi,
kelengkapan,
dan laporan
1 hari berkas
5 Mengesahkan berkas
pelaksanaan perjalanan dinas
SPPD, kuitansi,
kelengkapan,
dan laporan
Berkas
6 Menyetujui pengeluaran biaya
perjalanan dan sisa lbh/kurang
SPPD, kuitansi,
kelengkapan,
dan laporan
2 hari berkas
7 Menghitung lebih/kurang biaya
perjalanan dinas melalui PUMK
SPPD, kuitansi,
kelengkapan,
dan laporan
Berkas dan
uang
8 Mengelola dokumen perjalanan
dinas (SPJ)
SPPD, kuitansi,
kelengkapan,
dan laporan
Berkas dan
uang

7. KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 003/OT.210/I.12.23/03/2016
Tanggal Pembuatan 4 Januari 2012
Tanggal Revisi 7 Januari 2015
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif 7 Januari 2015
Disahkan Oleh
KEPALA BALAI,
Dr. Ir. Harmanto, M. Eng
Nip 196711231993031001
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
SUMATERA SELATAN
Nama SOP
PENGAJUAN BIAYA KEGIATAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
• UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
• UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
• Permentan No. 20/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTP
• PP Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 dan Perdirjen No. PER -
22/PB/2013 ttg Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
• PMK no. 190/pmk.05/2012 tentang mekanisme pembayaran dalam
rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan Belanja Negara (APBN)
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera
Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-018.09.2.567570/2016
tanggal 07 Desember 2015;
• PMK Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standard Biaya Masukan Tahun
2015
• Minimal berpendidikan SLTA dan bisa mengoperasikan komputer
• Menguasai pembukuan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
• SOP pertanggungjawaban biaya kegiatan
• SOP Monev
• SOP SPI
• Seperangkat komputer dan alat tulis
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
• Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan tidak lancarnya
pelaksanaan kegiatan dan tata kelola keuangan yangtdk tertib
• Laporan realisasi fisik dan keuangan
• Output kegiatan

8. KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 003/OT.210/I.12.23/03/2016
BPTP Sumatera Selatan Tanggal Penetapan : 4 Januari 2012
Sub Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : 7 Januari 2015
Urusan Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAJUAN BIAYA KEGIATAN
SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
Pengertian : Prosedur mengajukan biaya kegiatan
Tujuan : Tersedianya dana tepat jumlah, tepat waktu untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
Kebijakan/Dasar Hukum : • UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
• UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
• Permentan No. 20/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTP
• PP Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 dan Perdirjen No. PER - 22/PB/2013 ttg Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
• PMK no. 190/pmk.05/2012 tentang mekanisme pembayaran dalam rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan Belanja
Negara (APBN)
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-
018.09.2.567570/2016 tanggal 07 Desember 2015;
• PMK Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standard Biaya Masukan Tahun 2015
Prosedur : • Melihat pagu anggaran sesuai DIPA, POK, Proposal, ROK, Jadwal penggunan dana
• Mengisi dan menanda tangani formulir pengajuan dana kegiatan
• Melengkapi berkas yang diperlukan (kuitansi dll)
• Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen serta ketersediaan dana
• Menyetujui pengeluaran biaya kegiatan
• Menyetujui pembayaran persekot atau biaya kegiatan
• Membayar persekot atau biaya kegiatan melalui PUMK
• Membayar biaya kegiatan atas persetujuan Pj Kegiatan
• Menyelesaikan SPJ
Keterkaitan : • SOP Pertanggungjawab biaya kegiatan
• SOP Monev
• SOP SPI

9. BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
URUSAN
NO KEGIATAN
PJ KEG PUMK
1 • Melihat pagu anggaran sesuai
DIPA, POK, Proposal, ROK, Jadwal
penggunan dana
• Mengisi dan menanda tangani
formulir pengajuan dana kegiatan
2 • Melengkapi berkas yang diperlukan
(kuitansi dll)
3 • Memverifikasi kelengkapan dan
keabsahan dokumen serta
ketersediaan dana
4 • Menyetujui pengeluaran biaya
kegiatan
5 • Menyetujui pembayaran persekot
atau biaya kegiatan
6 • Membayar persekot atau biaya
kegiatan melalui PUMK
7 • Membayar biaya kegiatan atas
persetujuan Pj Kegiatan
• Menyelesaikan SPJ
NOMOR : 003/OT.210/I.12.23/03/2016
SOP PENGAJUAN BIAYA KEGIATAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
URUSAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
PELAKSANA
PUMK VERIF KPA/PPK BEND. KASIR KELENGKAPAN
• Lembar
permohonan
dana
• Berkas
• Berkas
• Berkas
• Berkas
• Berkas dan uang
• Berkas
• Uang
• SPJ
SUMATERA SELATAN
MUTU BAKU
KET
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
permohonan
1 hari Berkas
Berkas
2 hari Berkas
Berkas
2 hari Berkas
Berkas dan uang Berkas dan
uang
Berkas, uang
dan SPJ

10. KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 004/OT.210/I.12.23/03/2016
Tanggal Pembuatan 4 Januari 2012
Tanggal Revisi 7 Januari 2015
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif 7 Januari 2015
Disahkan Oleh
KEPALA BALAI,
Dr. Ir. Harmanto, M. Eng
Nip 196711231993031001
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
SUMATERA SELATAN
Nama SOP PERTANGGUNGJAWAB BIAYA KEGIATAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
• UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
• UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
• Permentan No. 20/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTP
• PP Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 dan Perdirjen No. PER -
22/PB/2013 ttg Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
• PMK no. 190/pmk.05/2012 tentang mekanisme pembayaran dalam
rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan Belanja Negara (APBN)
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera
Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-018.09.2.567570/2016
tanggal 07 Desember 2015;
• PMK Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standard Biaya Masukan Tahun
2015
• Minimal berpendidikan SLTA dan bisa mengoperasikan komputer
• Menguasai pembukuan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
• SOP pengajuan biaya kegiatan
• SOP Monev
• SOP SPI
• Seperangkat komputer dan alat tulis
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
• Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan tidak lancarnya
pelaksanaan kegiatan dan tata kelola keuangan yang buruk
• Laporan realisasi fisik dan keuangan
• Output kegiatan

11. KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 004/OT.210/I.12.23/03/2016
BPTP Sumatera Selatan Tanggal Penetapan : 4 Januari 2012
Sub Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : 7 Januari 2015
Urusan Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERTANGGUNGJAWAB BIAYA KEGIATAN
SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
Pengertian : Prosedur mempertanggungjawabkan biaya kegiatan
Tujuan : Terselesaikannya pertanggungjawaban biaya kegiatan tepat jumlah, tepat waktu untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
Kebijakan/Dasar Hukum : • UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
• UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
• Permentan No. 20/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTP
• PP Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 dan Perdirjen No. PER - 22/PB/2013 ttg Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
• PMK no. 190/pmk.05/2012 tentang mekanisme pembayaran dalam rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan Belanja
Negara (APBN)
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-
018.09.2.567570/2016 tanggal 07 Desember 2015;
• PMK Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standard Biaya Masukan Tahun 2015
Prosedur : • Menyelesaikan SPJ dan kelengkapannya
• Menyetujui SPJ dari Pj Kegiatan
• Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SPJ serta kesesuaian dengan ketersediaan anggaran
• Menyetujui/mengesahkan SPJ dari KPA/PPK
• Menyetujui/mengesahkan SPJ dari Bendaharawan
• Menghitung sisa lebih/kurang antara persekot dan SPJ definitive
• Membayar sisa lebih/kurang antara persekot dan SPJ definitive
• Mendokumentasikan/Pengelolaan SPJ
Keterkaitan : • SOP Pengajuan biaya kegiatan
• SOP Monev
• SOP SPI

12. SOP PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA KEGIATAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
URUSAN
NO KEGIATAN
PUMK PJ KEG
1 • Menyelesaikan SPJ dan
kelengkapannya
2 • Menyetujui SPJ dari Pj Kegiatan
2 • Memverifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPJ
3 • Menyetujui/mengesahkan SPJ dari
KPA/PPK
4 • Menyetujui/mengesahkan SPJ dari
Bendaharawan
5 • Menghitung sisa lebih/kurang
antara persekot dan SPJ definitif
6 • Membayar sisa lebih/kurang antara
persekot dan SPJ definitif
7 • Mendokumentasikan/Pengelolaan
SPJ
NOMOR : 004/OT.210/I.12.23/03/2016
SOP PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA KEGIATAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
URUSAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
PELAKSANA
PJ KEG VERIF KPA/PPK BEND. KASIR KELENGKAPAN
• SPJ jadi dan
kelengkapannya
• Berkas SPJ
• Berkas
• Berkas
• Berkas
• Berkas
• Berkas dan uang
• Berkas SPJ
SUMATERA SELATAN
MUTU BAKU
KET
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
dan
kelengkapannya
2 hari SPJ jadi
Berkas SPJ Berkas
2 hari Berkas
Berkas
2 hari Berkas
Berkas
Berkas dan uang Berkas dan
uang
Berkas SPJ Dokumen SPJ

13. KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 005/OT.210/I.12.23/03/2016
Tanggal Pembuatan 4 Januari 2012
Tanggal Revisi 7 Januari 2015
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif 7 Januari 2015
Disahkan Oleh
KEPALA BALAI,
Dr. Ir. Harmanto, M. Eng
Nip 196711231993031001
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
SUMATERA SELATAN
Nama SOP
PENGADAAN DAN PENGGUNAAN ATK/
BARANG HABIS PAKAI
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
• PP No. 6 Tahun 2006 ttg Pengelolaan barang Milik Negara
• Permenkeu No. 120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan Barang Milik Negara
• Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 ttg Tata Cara Pengunaan, pemanfaatan,
Penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara
• Peraturan Presiden RI No. 32 Thn 2005 ttg Perubahan Kedua atas Keputusan
Presiden No. 80 Th 2003 ttg pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
• Kepmentan No.660/Kpts/OT220/8/96 ttg Petunjuk Tata Cara Pelaksanaan
Inventarisasi dan Registrasi Barang-Barang di lingkungan Kementerian Pertanian
• Kepmenkeu No. 470/KMK.01/1994 ttg tata Cara Penghapusan dan Pemanfataan
Barang Milik Negara.
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera Selatan
Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-018.09.2.567570/2016 tanggal 07
Desember 2015;
• Minimal berpendidikan SLTA dan bisa mengoperasikan komputer
• Menguasai pembukuan dan spesifikasi teknis barang
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
• SOP pengajuan biaya kegiatan
• SOP Monev
• SOP SPI
• SOP pengelolaan BMN
• Seperangkat komputer dan alat tulis
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
• Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan tidak lancarnya pelaksanaan
kegiatan dan tata kelola keuangan dan BMN yang baik dan tidak tertib
• Laporan realisasi fisik dan keuangan
• Laporan BMN
• Output kegiatan

14. KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 005/OT.210/I.12.23/03/2016
BPTP Sumatera Selatan Tanggal Penetapan : 4 Januari 2012
Sub Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : 7 Januari 2015
Urusan Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGADAAN DAN PENGGUNAAN ATK/BARANG HABIS PAKAI
SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)SUMATERA SELATAN
Pengertian : Prosedur pengadaan dan penggunaan ATK/barang habis pakai
Tujuan : Tersedianya ATK/barang habis pakai jumlah, tepat waktu, tepat kualitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
Kebijakan/Dasar Hukum : • PP No. 6 Tahun 2006 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara
• Permenkeu No. 120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan Barang Milik Negara
• Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 ttg Tata Cara Pengunaan, pemanfaatan, Penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara
• Peraturan Presiden RI No. 32 Thn 2005 ttg Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden No. 80 Th 2003 ttg pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
• Kepmentan No.660/Kpts/OT220/8/96 ttg Petunjuk Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi dan Registrasi Barang-Barang Milik Negara di
lingkungan Depertemen Pertanian
• Kepmenkeu No. 470/KMK.01/1994 ttg tata Cara Penghapusan dan Pemanfataan Barang Milik Negara.
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-
018.09.2.567570/2016 tanggal 07 Desember 2015;
Prosedur : • Mengamati DIPA, POK, Proposal, ROK, Jadwal penggunaan
• Mengisi formulir pengajuan ATK dan pengecekan ketersediaan dana
• Menyetujui pengajuan kebutuhan ATK
• Menyusun rencana pengadaan (jumlah, spesifikasi, volume, harga)
• Memesanan barang
• Menyediakan barang
• Serah terima barangkpd penerima barang
• Menyelesaikan SPJ bersama PUMK
• Menerima barang
• Membukukan
• Menyatakan brg telah diterima dlm keadaan baik dan cukup
• Menyerahkan brg kpd PUMK ybs
• Membayar kpd suplayer setelah ada pernyataan brg telah diterima dlm keadaan baik dan cukup olh penerima brg
• Menggunakan brg di lingkup PUMK ybs (dg bon pengeluaran)
• Memproses pendokumentasian dan menyelesaikan SPJ lbh lanjut
Keterkaitan : • SOP Pengajuan biaya kegiatan
• SOP Pengelolaan BMN

15. • SOP Monev
• SOP SPI

16. SOP PENGADAAN DAN PENGGUNAAN ATK/BARANG HABIS PAKAI
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
URUSAN
NO KEGIATAN
PUMK PJ KEG
1 • Mengamati DIPA, POK, Proposal,
ROK, Jadwal penggunaan
• Mengisi formulir pengajuan ATK
dan pengecekan ketersediaan
dana
2 • Menyetujui pengajuan kebutuhan
ATK
3 • Menyusun rencana pengadaan
(jumlah, spesifikasi, volume, harga)
• Memesanan barang
4 • Menyediakan barang
• Serah terima barangkpd penerima
barang
• Menyelesaikan SPJ dg PUMK
5 • Menerima barang
• Membukukan
• Menyatakan brg telah diterima dlm
keadaan baik dan cukup
• Menyerahkan brg kpd PUMK ybs
6 • Membayar kpd suplayer setelah
ada pernyataan brg telah diterima
dlm keadaan baik dan cukup oleh
penerima brg
• Menggunakan brg di lingkup PUMK
ybs (dg bon pengeluaran)
6 • Memproses pendokumentasian
dan menyelesaikan SPJ lbh lanjut
NOMOR : 005/OT.210/I.12.23/03/2016
DAAN DAN PENGGUNAAN ATK/BARANG HABIS PAKAI
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
URUSAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
PELAKSANA
PJ KEG POKJA ULP SUPLAYER PENERIMA BARANG KELENGKAPAN
• Lembar
permohonan
kebutuhan ATK
• Berkas
• Berkas
• Surat pesanan
barang
• Barang
• Copy surat
pesanan barang
• SPJ
• Barang
• Copy surat
pesanan barang
• SPJ
• SPJ
• Tanda terima
barang
• Bon pengeluaran
barang
• Berkas
DAAN DAN PENGGUNAAN ATK/BARANG HABIS PAKAI
SUMATERA SELATAN
MUTU BAKU
KET
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
permohonan
kebutuhan ATK
1 hari Berkas
Berkas
Surat pesanan
1 hari Berkas
Copy surat
pesanan barang
3 hari Berkas dan
barang
Copy surat
pesanan barang
Barang dan
berkas
Tanda terima
Bon pengeluaran
Barang dan
uang
Sesuai
jadwal peng
SPJ an
SPJ jadi

17. KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 006/OT.210/I.12.23/03/2016
Tanggal Pembuatan 4 Januari 2012
Tanggal Revisi 7 Januari 2015
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif 7 Januari 2015
Disahkan Oleh
KEPALA BALAI,
Dr. Ir. Harmanto, M. Eng
Nip 196711231993031001
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
SUMATERA SELATAN
Nama SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
• PP No. 6 Tahun 2006 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara
• Permenkeu No. 120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan Barang Milik Negara
• Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 ttg Tata Cara Pengunaan, Pemanfaatan,
Penghapusan dan Pemindahtanganan Barag Milik Negara
• Perpres RI No. 32 Thn 2005 ttg Perubahan Kedua atas Keputusan
Presiden No. 80 Th 2003 ttg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah54/2010
• Kepmentan No.660/Kpts/OT220/8/96 ttg Petunjuk Tata Cara Pelaksanaan
Inventarisasi dan Registrasi Barang-Barang Milik Negara di lingkungan
Depertemen Pertanian
• Kepmenkeu No. 470/KMK.01/1994 ttg tata Cara Penghapusan dan
Pemanfataan Barang Milik Negara.
• Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-144/a/2002 ttg Tata Cara
Pelaksanaan Penghapusan Barang InventarisMilik Negara
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera
Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-018.09.2.567570/2016
tanggal 07 Desember 2015;
• Minimal berpendidikan SLTA dan bisa mengoperasikan komputer
• Menguasai pembukuan dan spesifikasi teknis barang
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
• SOP Monev
• SOP SPI
• SOP pengelolaan BMN
• Seperangkat komputer dan alat tulis
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
• Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan tidak lancarnya tata
kelola keuangan dan BMN yang tidak baik dan tidak tertib
• Laporan BMN
• Output kegiatan

18. KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 006/OT.210/I.12.23/03/2016
BPTP Sumatera Selatan Tanggal Penetapan : 4 Januari 2012
Sub Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : 7 Januari 2015
Urusan Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
Pengertian : Prosedur penghapusan barang milik negara
Tujuan : Terselenggaranya proses penghapusan barang milik negara dalam rangka efisiensi anggaran
Kebijakan/Dasar Hukum : • PP No. 6 Tahun 2006 ttg Pengelolaan barang Milik Negara
• Permenkeu No. 120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan Barang Milik Negara
• Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 ttg Tata Cara Pengunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
• Perpres RI No. 32 Thn 2005 ttg Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden No. 80 Th 2003 ttg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
• Kepmentan No.660/Kpts/OT220/8/96 ttg Petunjuk Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi dan Registrasi Barang-Barang Milik di lingkungan
Depertemen Pertanian
• Kepmenkeu No. 470/KMK.01/1994 ttg tata Cara Penghapusan dan Pemanfataan Barang Milik Negara.
• Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-144/a/2002 ttg Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang InventarisMilik Negara
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-
018.09.2.567570/2016 tanggal 07 Desember 2015;
Prosedur : • Ka Sub Bag TU mengusulkan calon Panitia Penghapusan BMN kepada BPTP
• BPTPMembuat draft SK Panitia Penghapusan BMN dan surat pengantar SK Panitia
• Memverifikasi dan memparaf SK Panitia Penghapusan beserta surat pengantarnya
• Menyetujui dan menandatanganani SK Panitia Penghapusan beserta surat pengantarnya
• Menyampaikan SK Panitia Penghapusan beserta persyaratan-persyaratannya ke Ka.Sub Bag TU
• Menerima Pengusulan Penghapusan BMN beserta persyaratannya dari Panitia, Jika berkas lengkap akan diproses lebih lanjut, tetapi jika
berkas tidak lengkap akan diinformasikan ke Panitia untuk dilengkapi
• Memeriksa berkas penghapusan BMN
• Membuat usulan Penghapusan BMN beserta persyaratannya ke BB. Pengkajian dengan persetujuan KTU
• Menyetujui dan menandatanganani surat Usulan Penghapusan BMN beserta persyaratannya oleh Kepala Balai
• Mengirim usulan Penghapusan BMN beserta persyaratannya ke BB. Pengkajian
• Mendokumentasikan
Keterkaitan : • SOP Pengelolaan BMN
• SOP Monev
• SOP SPI

19. NOMOR : 006/OT.210/I.12.23/03/2016
SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
BALAI D PENGKAJIAN D TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
URUSAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
No. Uraian Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket
Pelaksana
Urusan
Keu & Perl
KaSub
bag TU
Kepala
Balai Kelengkapan Waktu Output
1 BPTP mengusulkan calon Panitia
Penghapusan BMN
surat Usulan Calon Panitia
Penghapusan
2 hari
2 Membuat draft SK Panitia
Penghapusan BMN dan surat
pengantar SK Panitia
surat Usulan Calon Panitia
Penghapusan
2 hari Draft SK
Panitia
3 Memverifikasi dan memparaf SK
Panitia Penghapusan beserta surat
pengantarnya
SK Panitia Penghapusan dan
surat pengantarnya
7 hari SK
Panitia
4 Menyetujui dan menandatanganani SK
Panitia Penghapusan beserta surat
pengantarnya
SK Panitia Penghapusan dan
surat pengantarnya
3 hari SK
Panitia
5 Menyampaikan SK Panitia
Penghapusan beserta persyaratan-
persyaratannya Ka Sub Bag TU
SK Panitia dan
persyaratannya
3 hari SK
Panitia
dan
persyarat
an
6 Menerima Usulan Penghapusan BMN
beserta persyaratannya dari Panitia
Surat dan Dokumen
pengusulan penghapusan
1 hari dokumen
7 Memeriksa berkas penghapusan
BMN,jika berkas lengkap akan
diproses lebih lanjut, jika belum
lengkap akan dikembalikan ke Panitia
Surat dan Dokumen
pengusulan penghapusan
7 hari Hasil
pemeriks
a an
8 Membuat usulan Penghapusan BMN
beserta persyaratannya ke BB.
Pengkajian dengan persetujuan KTU
surat pengusulan beserta
persyaratannya
7 hari dokumen
9 Menyetujui dan menandatanganani
surat Usulan Penghapusan BMN
beserta persyaratannya oleh Kepala
Balai
surat pengusulan beserta
persyaratannya
7 hari dokumen
10 Mengirim usulan Penghapusan BMN
beserta persyaratannya ke BB.
Pengkajian Pertanian
surat pengusulan beserta
persyaratannya
5 hari dokumen
11 Mendokumentasikan surat pengusulan beserta
persyaratannya
2 hari dokumen

20. KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 007/OT.210/I.12.23/03/2016
Tanggal Pembuatan 4 Januari 2012
Tanggal Revisi 7 Januari 2015
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif 7 Januari 2015
Disahkan Oleh
KEPALA BALAI,
Dr. Ir. Harmanto, M. Eng
Nip 196711231993031001
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
SUMATERA SELATAN
Nama SOP TINDAK LANJUT LHP
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
• UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
• UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
• UU RI No. 15 Tahun 2004, ttg Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuagan Negara
• PP No. 60 tahun 2008 ttg SPI
• SE Menpan No. SE/02/Men.PAN/01/2005 tentang Pelaksanaan Tindak
Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
• SE Mentan Nomor: 238/TU.210/SE/M/10/2009 tentang Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera
Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-018.09.2.567570/2016
tanggal 07 Desember 2015;
• Minimal berpendidikan S1 dan bisa mengoperasikan komputer
• Menguasai Tata Kelola Keuangan Negara
• Memahami kondisi manajemen dan kebijakan yang dikembangkan
di BPTP
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
• Seluruh SOP di BPTP Sumatera Selatan • Seperangkat komputer dan alat tulis
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
• Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan buruknya penilaian
auditor
• Laporan berkala
• LAKIP

21. KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 007/OT.210/I.12.23/03/2016
BPTP Sumatera Selatan Tanggal Penetapan : 4 Januari 2012
Sub Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : 7 Januari 2015
Urusan Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TINDAK LANJUT LHP BPTP SUMSEL
SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
Pengertian : Prosedur penyelesaian LHP
Tujuan : Terselesaikannya tindak lanjut LHP
Kebijakan/Dasar
Hukum
: • UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
• UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
• PP No. 60 tahun 2008 ttg SPI
• Permentan No. 16/Permentan/OT.140/3/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTP
• SE Menpan No. SE/02/Men.PAN/01/2005 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah
• SE Mentan No. 238/TU.210/SE/M/10/2009 tentang Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen
Pertanian
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-
018.09.2.567570/2016 tanggal 07 Desember 2015;
Prosedur : • Menerima Berkas LHP
• Mengkaji dan mempelajari LHP
• Menindaklanjuti hasil temuan dan melengkapi data sesuai temuan
• Membuat surat pengantar tanggapan LHP
• Menyelesaikan tanggapan LHP beserta data dukung diajukan ke Kepala Balai
• Menyetujui tindaklanjut LHP dan menandatangani surat tanggapan LHP
• Mengirimkan tanggapan LHP ke BB. Pengkajian Pertanian
• Mendokumentasikan
Keterkaitan : • Semua SOP BPTP Sumatera Selatan

22. NOMOR : 007/OT.210/I.12.23/03/2016
SOP TINDAK LANJUT LHP BPTP KAL TENG
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
URUSAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
No. Uraian Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
KetUr. Keu. &
Perlengkapan
Kepala
Bagian Tata
Usaha
Kepala
Balai
BB.
Pengkajian
Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima Berkas LHP Buku merah dari
Inspektorat Jenderal
Deptan, BPKP dan BPK
10 menit
2 Mengkaji dan mempelajari
LHP
Buku merah dari
Inspektorat Jenderal
Deptan, BPKP dan BPK
1 hari
3 Menindaklanjuti hasil
temuan dan melengkapi
data sesuai temuan
T Tindak lanjut LHP dan
bukti surat teguran
1 hari draft hasil tindak
lanjut
4 Membuat surat pengantar
tanggapan LHP
y Surat pengantar dan
dokumen
1 hari Surat
5 Menyelesaikan tanggapan
LHP beserta data dukung
diajukan ke Ka. BB
Tindak lanjut LHP dan
bukti surat tanggapan
2 hari Penyelesaian
LHP
6 Menyetujui tindaklanjut
LHP dan menandatangani
surat tanggapan LHP
Surat Tanggapan
beserta data dukungnya
1 hari Penyelesaian
LHP
7 Mengirimkan Tanggapan
LHP ke Badan Litbang
Pertanian
Surat Tanggapan
beserta data dukungnya
1 hari Surat dan
dokumen
lampiran
8 Mendokumentasikan Surat Tanggapan
beserta data dukungnya
1 hari Dokumen tindak
lanjut LHP

23. KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 008/OT.210/I.12.23/03/2016
Tanggal Pembuatan 4 Januari 2012
Tanggal Revisi 7 Januari 2015
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif 7 Januari 2015
Disahkan Oleh
KEPALA BALAI,
Dr. Ir. Harmanto, M. Eng
Nip 196711231993031001
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
SUMATERA SELATAN
Nama SOP SAKPA BPTP SUMATERA SELATAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
• UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
• Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
• Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan
Akun Standar.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-57/PB/2013
tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga.
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera
Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-018.09.2.567570/2016
tanggal 07 Desember 2015;
• Minimal berpendidikan SLTA dan bisa mengoperasikan komputer
• menguasai tata kelola keuangan negara
• Memahami kondisi manajemen dan kebijakan yang dikembangkan di
BPTP
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
• SOP Pengadaan
• SOP Penghapusan
• SOP Pemanfaatan Asset
• Seperangkat komputer dan alat tulis
• Program Aplikasi SAKPA
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
• Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan buruknya penilaian
auditor
• Laporan Berkala
• LAKIP

24. KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 008/OT.210/I.12.23/03/2016
BPTP Sumatera Selatan Tanggal Penetapan : 4 Januari 2012
Sub Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : 7 Januari 2015
Urusan Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SAKPA BPTP KAL TENG
SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
Pengertian : Prosedur pengelolaan SAKPA
Tujuan : Terselesaikannya laporan Keuangan tepat waktu
Kebijakan/Dasar Hukum : • UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
• Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
• Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga.
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-
018.09.2.567570/2016 tanggal 07 Desember 2015
Prosedur : • Menerima data SPM dan SP2D dari Bendahara
• Mengentry data yang di input secara benar
• Meminta data belanja modal dari SIMAK BMN
• Menerima kiriman data belanja modal dari SIMAK BMN
• Mencetak Laporan SAK dan Laporan Keuangan
• Memverifikasi laporan SAK dan Laporan Keuangan
• Menelaah dan Memparaf laporan SAK dan Laporan Keuangan
• Menyetujui dan menandatangani Laporan SAK dan Laporan Keuagan
• Melakukan rekonsiliasi SAK dengan KPPN
• Mengirim laporan ke BB.Pengkajian Pertanian
• Mendokumentasikan
Keterkaitan : • SOP Pengadaan
• SOP Penghapusan
• SOP Pemanfaatan Asset

25. NOMOR : 008/OT.210/I.12.23/03/2016
SOP SAKPA BPTP SUMSEL
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
URUSAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
KetPetugas
SAK
Petugas
SIMAK
BMN
Urusan
KP
Kepala
Sub Bag.
TU
Kepala
Balai
Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima data SPM dan SP2D dari
Bendahara
DIPA/RKKL/S
PP/SPTJB
2 Mengentry data yang di input secara
benar
DIPA/RKKL/S
PP/SPTJB
1 hari Realisasi
Belanja
3 Meminta data belanja modal dari SIMAK
BMN
ADK 1 hari Neraca Aset
SIMAK BMN
4 Menerima kiriman data belanja modal
dari SIMAK BMN
ADK 1 hari Neraca Aset
SAK
5 Mencetak Laporan SAK Dokumen 1 hari Laporan SAK
6 Memverifikasi laporan SAK Laporan SAK 1 hari Laporan SAK
7 Menelaah dan Memparaf laporan SAK Laporan SAK 2 hari Laporan SAK
8 Menyetujui dan menandatangani Laporan
SAK
Laporan SAK 1 hari Laporan SAK
9 Melakukan rekonsiliasi SAK dengan
KPPN
Laporan SAK
dan ADK
1 hari Berita Acara
Rekonsiliasi
10 Mengirim laporan ke Badan Litbang
Pertanian/
UAPPA E-1
Laporan SAK
dan ADK
2 hari Dokumen
11 Mendokumentasikan Laporan SAK
dan ADK
1 hari Dokumen

26. KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 009/OT.210/I.12.23/03/2016
Tanggal Pembuatan 4 Januari 2012
Tanggal Revisi 7 Januari 2015
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif 7 Januari 2015
Disahkan Oleh
KEPALA BALAI,
Dr. Ir. Harmanto, M. Eng
Nip 196711231993031001
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
SUMATERA SELATAN
Nama SOP
USULAN PENETAPAN STATUS RUMAH
NEGARA
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
• PP No. 6 Tahun 2006 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara
• Permenkeu No. 120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan Barang Milik Negara
• Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 ttg Tata Cara Pengunaan, Pemanfaatan,
Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
• Perpres RI No. 32 Thn 2005 ttg Perubahan Kedua atas Keputusan
Presiden No. 80 Th 2003 ttg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
• Kepmentan No.660/Kpts/OT220/8/96 ttg Petunjuk Tata Cara Pelaksanaan
Inventarisasi dan Registrasi Barang-Barang Milik di lingkungan Deptan
• Kepmenkeu No. 470/KMK.01/1994 ttg tata Cara Penghapusan dan
Pemanfataan Barang Milik Negara.
• Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-144/a/2002 ttg Tata Cara
Pelaksanaan Penghapusan Barang Inventarisasi Barang Milik Negara
• Minimal berpendidikan SLTA dan bisa mengoperasikan komputer
• Menguasai Tata Kelola Barang milik Negara/ Aset
• Memahami kondisi manajemen dan kebijakan yang dikembangkan di
BPTP SUMSEL
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
• SOP Pengadaan
• SOP Penghapusan
• SOP Pemanfaatan Asset
• Seperangkat komputer dan alat tulis
• Program Aplikasi
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
• Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan terhambatnya proses
penetapan status rumah negara
• Laporan BMN dan keuangan
• LAKIP

27. KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 009/OT.210/I.12.23/03/2016
BPTP Sumatera Selatan Tanggal Penetapan : 4 Januari 2012
Sub Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : 7 Januari 2015
Urusan Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
USULAN PENETAPAN STATUS RUMAH DINAS
SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
Pengertian : Prosedur pengusulan Penetapan Status Rumah Negara
Tujuan : Terselesaikannya Penertiban Rumah Negara
Kebijakan/Dasar
Hukum
: • PP No. 6 Tahun 2006 ttg Pengelolaan barang Milik Negara
• Permenkeu No. 120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan Barang Milik Negara
• Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 ttg Tata Cara Pengunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan
Barang Milik Negara
• Perpres RI No. 32 Thn 2005 ttg Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden No. 80 Th 2003 ttg Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
• Kepmentan No.660/Kpts/OT220/8/96 ttg Petunjuk Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi dan Registrasi Barang-
Barang Milik di lingkungan Kementerian Pertanian
• Kepmenkeu No. 470/KMK.01/1994 ttg tata Cara Penghapusan dan Pemanfataan Barang Milik Negara.
• Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-144/a/2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang
Inventarisasi Barang Milik Negara
Prosedur : • Menerima usulan Penetapan Status Rumah Negara dari Ka. Urusan keuangan dan perlengkapan
• Membuat draft surat usulan Penetapan Rumah Negara
• Memeriksa surat usulan penetapatan rumah Negara
• Memverifikasi dan memparaf surat usulan penetapan rumah Negara
• Menandatangani surat usulan penetapan Rumah Negara
• Mengirim usulan Penetapan Rumah Negara beserta persyaratannya ke BB.Pengkajian Pertanian
• Mendokumentasikan
Keterkaitan : • SOP Pengadaan
• SOP Penghapusan
• SOP Pemanfaatan Asset

28. NOMOR : 009/OT.210/I.12.23/03/2016
SOP USULAN PENETAPAN STAUS RUMAH NEGARA
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
URUSAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
No. Uraian Kegiatan
Mutu Baku Ket
Pelaksana
Ka. Ur. Keu.
dan
Perlengkapan
Kepala
Sub.Bag
Tata Usaha
Kepala
Balai
Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima usulan Penetapan Rumah
Negara dari BPTP
surat Usulan
Penetapan Rumah
Negara
2 Membuat draft surat usulan
Penetapan Rumah Negara
surat Usulan
Penetapan Rumah
Negara
1 hari draft surat usulan
& dokumennya
3 Memeriksa surat usulan penetapan
rumah negara
surat pengusulan
beserta
persyaratannya
1 hari surat usulan &
dokumen
4 Memverifikasi dan memparaf surat
usulan penetapan rumah negara
surat pengusulan
beserta
persyaratannya
1 hari surat usulan &
dokumen
5 Menandatangani surat usulan
penetapan Rumah Negara
surat pengusulan
beserta
persyaratannya
2 hari surat usulan &
dokumen yang
ditandatangani
6 Mengirim usulan Penetapan Rumah
Negara beserta persyaratannya ke
BB. Pengkajian Pertanian
surat pengusulan
beserta
persyaratannya
1 hari surat pengusulan
beserta
persyaratannya
7 Mendokumentasikan
surat pengusulan
beserta
persyaratannya
1 hari dokumen

29. KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 010/OT.210/I.12.23/03/2016
Tanggal Pembuatan 4 Januari 2012
Tanggal Revisi 7 Januari 2015
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif 7 Januari 2015
Disahkan Oleh
KEPALA BALAI,
Dr. Ir. Harmanto, M. Eng
Nip 196711231993031001
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
SUMATERA SELATAN
Nama SOP LAPORAN PNBP
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
• Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
• Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
• Kepmenkeu Nomor 332/M/196 ttg Melakukan Pembukuan PNBP
• PP Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan
Laporan Realisasi PNBP
• PP No. 48 tahun 2012 tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan
negara bukan pajak yang berlaku padaKementerianPertanian
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera
Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-018.09.2.567570/2016
tanggal 07 Desember 2015
• Minimal berpendidikan slta dan bisa mengoperasikan komputer
• Menguasai Keuangan dan Perbendaharaan
• Memahami kondisi manajemen dan kebijakan yang dikembangkan di
BPTP
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
• SOP Penghapusan BMN
• SOP Pemanfaatan Asset
• Seperangkat komputer dan alat tulis
• Program Aplikasi TRPNBP
• Program Aplikasi SIMPONI
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
• Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan terhambatnya penyetoran
PNBP ke Kas Negara
• Laporan berkala
• LAKIP

30. KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 010/OT.210/I.12.23/03/2016
BPTP Sumatera Selatan Tanggal Penetapan : 4 Januari 2012
Sub Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : 7 Januari 2015
Urusan Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LAPORAN PNBP
SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
Pengertian : Prosedur penyusunan laporan PNBP
Tujuan : Terselesaikannya laporan PNBP dan Penyetoran PNBP ke Kas Negara
Kebijakan/Dasar
Hukum
: • Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
• Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
• Kepmenkeu Nomor 332/M/196 ttg Melakukan Pembukuan PNBP
• PP Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP
• PP No. 48 tahun 2012 tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku
padaKementerianPertanian
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP
DIPA-018.09.2.567570/2016 tanggal 07 Desember 2015
Prosedur : • Menerima dan membukukan bukti setoran SSBP serta membuat laporan PNBP
• Memeriksa laporan PNBP untuk di paraf Kabag TU
• Menandatangani laporan dan surat pengantar oleh Kepala BBP2TP
• Mengirimkan Laporan PNBP ke Badan Litbang Pertanian dan Kepala Biro Keuangan & Perlengkapan
Kementerian Pertanian, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
• Mendokumentasikan
Keterkaitan : • SOP Penghapusan BMN
• SOP Pemanfaatan Asset

31. NOMOR : 010/OT.210/I.12.23/03/2016
SOP LAPORAN PNBP
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
URUSAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET
PELAKSANA
KA UR. KEU &
PERL
KA
SUB.BAG
TU
KEPALABALAI KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 Menerima dan
membukukan bukti
setoran SSBP serta
membuat laporan
PNBP
SSBP PNBP 1 hari Bukti Setoran
SSBP
2 Memeriksa laporan
PNBP untuk di paraf
Kabag TU
Tidak
Berkas SSBP 2 hari Draft
Laporan
PNBP
3 Menandatangani
laporan dan surat
pengantar oleh Kepala
Balai
Ya Surat dan
lampirannya
2 hari Surat
Pengantar
Dokumen
4 Mengirimkan ke Badan
Litbang Pertanian Ka.
Biro Keuangan &
Perlengkapan Deptan,
dan Inspektorat
Jenderal Deptan
Surat dan
lampirannya
2 hari Surat
Pengantar
Dokumen
5 Mendokumentasikan Surat dan
lampirannya
1 hari Dokumen

32. KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 011/OT.210/I.12.23/03/2016
Tanggal Pembuatan 4 Januari 2012
Tanggal Revisi 7 Januari 2015
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif 7 Januari 2015
Disahkan Oleh
KEPALA BALAI,
Dr. Ir. Harmanto, M. Eng
Nip 196711231993031001
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
SUMATERA SELATAN
Nama SOP SIMAK BMN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
• Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
• Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang
Milik Negara
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2010 tentang Rekonsiliasi Barang Milik
Negara.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Kodefikasi Barang/Jasa.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan
Hibah.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/2005 tentang Mekanisme Pertanggungjawaban
APBN.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2014 tentang penyusutan Barang Milik
Negara berupa Aset pada Entitas Pemerintah Pusat
• Peraturan Menteri Keuangan No 96/PMK.06/2007 tentang Tatacara pelaksanaan
penggunaan,pemanfaatan,penghapusan,dan peminidahtangan barang milik Negara
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2014 tentang Tabel Masa Manfaat dalam
rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah
Pusat. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
•
• Minimal berpendidikan D3 dan bisa mengoperasikan komputer
• Mempunyai kemampuan pengolahan data sederhana dan menguasai tata kelola BMN
• Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan
• Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
• Memahami kondisi manajemen dan kebijakan yang dikembangkan di BPTP
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
• SOP Pengadaan
• SOP Penghapusan
• SOP Pemanfaatan Asset
• Seperangkat komputer /printer /scaning
• Jaringan internet
• Aplikasi SIMAK BMN
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
• Apabila SOP ini terlambat dibuatmaka inventarisasi data BMN akan terhambat • Disimpan sebagai data elektronik dan manual

33. KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 011/OT.210/I.12.23/03/2016
BPTP Sumatera Selatan Tanggal Penetapan : 4 Januari 2012
Sub Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : 7 Januari 2015
Urusan Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SIMAK BMN
SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
Pengertian : Prosedur SIMAK BMN
Tujuan : Terselesaikannya laporan SIMAK BMN
Kebijakan/Dasar Hukum : • Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
• Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2010 tentang Rekonsiliasi Barang Milik Negara.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Kodefikasi Barang/Jasa.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/2005 tentang Mekanisme Pertanggungjawaban APBN.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2014 tentang penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset pada Entitas Pemerintah
Pusat
• Peraturan Menteri Keuangan No 96/PMK.06/2007 tentang Tatacara pelaksanaan penggunaan,pemanfaatan,penghapusan,dan
peminidahtangan barang milik Negara
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2014 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara
berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Prosedur : • Menerima Kontrak/Berita Acara Serah Terima Barang/Fc. SPM,SP2D dan Keterangan Perubahan Kondisi Barang
• Mengentri Data dan mencetak KIB, DIR, DIL dan Nomor Registrasi Barang setelah disesuaikan
• Mengirim data elektronik untuk disesuaikan ke SAK
• Mengkompilasi data elektronik dari SIMAK BMN ke SAK
• Mengkoreksi KIB, DIR, DIL, dan Nomor Registrasi Barang
• Menandatangani sebagai bahan Rekon dan Penyampaian Laporan Bulanan, Triwulan , Semester, Tahunan dan Perubahan Kondisi
• Melaksanakan Rekon dan menyampaikan Laporan Bulanan, Triwulan , Semester, Tahunan dan Perubahan Kondisi
• Mengirimkan ADK dan Laporan Simak BMN ke Badan Litbang Pertanian
• Mendokumentasikan
Keterkaitan : • SOP Pengadaan
• SOP Penghapusan
• SOP Pemanfaatan Asset

34. NOMOR : 011/OT.210/I.12.23/03/2016
SOP SIMAK BMN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
URUSAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET
PELAKSANA
OPERATOR
SAK
KA. UR.
KEU & PERL
KEPALA
SUB. BAG
TU
KELENGKAPAN WAKTU
OUTPUT
1 Menerima Kontrak/Berita Acara Serah Terima Barang/Fc.
SPM,SP2D dan Keterangan Perubahan Kondisi Barang
Dokumen 1 hari
2 Mengentri Data dan mencetak KIB, DIR, DIL dan Nomor
Registrasi Barang setelah disesuaikan
Dokumen 1 hari Dokumen
3 Mengirim data elektronik untuk disesuaikan ke SAK ADK 1 hari Dokumen
4 Mengkompilasi data elektronik dari SIMAK BMN ke SAK ADK 1 hari Dokumen
5 Mengkoreksi KIB, DIR, DIL, dan Nomor Registrasi Barang Dokumen 2 hari Dokumen
6 Menandatangani sebagai bahan Rekon dan Penyampaian
Laporan Bulanan, Triwulan , Semester, Tahunan dan
Perubahan Kondisi
Laporan 1 hari Laporan
7 Melaksanakan Rekon dan menyampaikan Laporan
Bulanan, Triwulan , Semester, Tahunan dan Perubahan
Kondisi
ADK dan
Laporan
1 hari Laporan
8 Mendokumentasikan Dokumen 1 hari Dokumen

35. KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 012/OT.210/I.12.23/03/2016
Tanggal Pembuatan 4 Januari 2012
Tanggal Revisi 7 Januari 2015
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif 7 Januari 2015
Disahkan Oleh
KEPALA BALAI,
Dr. Ir. Harmanto, M. Eng
Nip 196711231993031001
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
SUMATERA SELATAN
Nama SOP
PEMBUAT DAFTAR GAJI
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan
• UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
• UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190 /PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010, tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005
tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera
Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-018.09.2.567570/2016
tanggal 07 Desember 2015
• Minimal berpendidikan D3 dan bisa mengoperasikan komputer
• Mempunyai kemampuan pengolahan data sederhana dan menguasai tata kelola BMN
• Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan
• Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
• Memahami kondisi manajemen dan kebijakan yang dikembangkan di BPTP
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
• SOP Impassing gaji
• SOP Kenaikan gaji berkala
• SOP Kenaikan pangkat
• SOP Kenaikan jabfung
• Seperangkat komputer /printer /scaning
• Jaringan internet
• Aplikasi GPP
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
• Apabila SOP ini terlambat dibuat maka pembayaran gaji pegawaiakan
terlambat
• Disimpan sebagai data elektronik dan manual

36. KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 012/OT.210/I.12.23/03/2016
BPTP Sumatera Selatan Tanggal Penetapan : 4 Januari 2012
Sub Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : 7 Januari 2015
Urusan Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBUAT DAFTAR GAJI
SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
Pengertian : Prosedur pembuatan daftar gaji
Tujuan : Terbayarnya gaji pegawai tepat waktu dan tepat jumlah
Kebijakan/Dasar
Hukum
: • UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
• UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190 /PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-
018.09.2.567570/2016 tanggal 07 Desember 2015
Prosedur : • Membuat daftar gaji dan mengentri penyesuaian SK terbaru dan menyampaikan hasil cetak GPP ke Bendahara Pengeluaran
• Memverifikasi dan menandatangani hasil cetak GPP
• Menyampaikan hasil cetak GPP dari Bendahara Pengeluaran ke KPA untuk ditanda tangani
• Menyampaikan hasil cetak GPP ke operator SPM untuk dibuat SPM dan di ttd pejabat PP-SPM kemudian disampaikan ke
Bendahara Pengeluaran
• Mendokumentasikan
Keterkaitan : • PPK
• PPSPM
• Bendahara Pengeluaran
• Bank

37. NOMOR : 012/OT.210/I.12.23/03/2016
SOP PEMBUAT DAFTAR GAJI
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
URUSAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET
PELAKSANA
BEND
PENGELUARAN
KPA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 Membuat daftar gaji dan mengentry
penyesuaian SK terbaru dan
menyampaikan hasil cetak GPP ke
Bendahara Pengeluaran
Daftar Gaji dan
SK
2 hari Daftar Gaji dan SK
2 Memverifikasi dan menandatangani
hasil cetak GPP
Daftar Gaji dan
SK
1 hari Daftar Gaji dan SK
3 Menyampaikan hasil cetak GPP dari
Bendahara Pengeluaran ke KPA untuk
ditanda tangani
Daftar Gaji dan
SK
2 hari Daftar Gaji dan SK
4 Menyampaikan hasil cetak GPP ke
operator SPM untuk dibuat SPM dan di
ttd pejabat P4 kemudian disampaikan
ke Bendahara
Daftar Gaji dan
SK
2 hari Hasil Cetak GPP
yang sudah
ditandatangan,
SPM
5 Mendokumentasikan 1 hari

38. KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 013/OT.210/I.12.23/03/2016
Tanggal Pembuatan 4 Januari 2012
Tanggal Revisi 7 Januari 2015
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif 7 Januari 2015
Disahkan Oleh
KEPALA BALAI,
Dr. Ir. Harmanto, M. Eng
Nip 196711231993031001
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
SUMATERA SELATAN
Nama SOP PENERBITAN SPM
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
• UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
• UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190 /PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010, tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005
tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera
Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-018.09.2.567570/2016
tanggal 07 Desember 2015;
• Minimal berpendidikan SLTA dan bisa mengoperasikan komputer
• Menguasai tata kelola keuangan negara
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
• SOP biaya kegiatan
• SOP pertanggungjawaban kegiatan
• SOP perencanaan
• Seperangkat komputer dan alat tulis
• Program aplikasi SAS/SPM
• Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
• Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan terlambatnya
pencairan dana
• Laporan Realisasi anggaran
• Laporan berkala

39. KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 013/OT.210/I.12.23/03/2016
BPTP Sumatera Selatan Tanggal Penetapan : 4 Januari 2012
Sub Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : 7 Januari 2015
Urusan Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERBITAN SPM
SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
Pengertian : Prosedur Penertiban SPM
Tujuan : Terbayarnya dana TUP, UP, GUtepat jumlah dan tepat waktu
Kebijakan/Dasar
Hukum
: • UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
• UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190 /PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP
DIPA-018.09.2.567570/2016 tanggal 07 Desember 2015
Prosedur : • Menerima SPP dari Bendahara Pengeluaran untuk diperiksa, entry dan cetak SPM
• Memeriksa, mengentry SPP dan mencetak SPM
• Memverifikasi dan memparaf SPM
• Menandatangani SPM oleh PP-SPM
• Menyampaikan SPM yang sudah ditandatangani oleh Pejabat PP-SPM untuk diproses ke KPPN
• Mendokumentasikan/Back Up data dan ADK
Keterkaitan : • SOP biaya kegiatan
• SOP pertanggungjawaban kegiatan
• SOP perencanaan

40. NOMOR : 013/OT.210/I.12.23/03/2016
SOP PROSES PENERBITAN SPM
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
URUSAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET
PELAKSANA
KA.UR. KEU
& PERL
P4 /
KASUB
BAG TU
BEND
PENGELUARAN
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 Menerima SPP dari Bendahara
Pengeluaran untuk diperiksa, entry dan
cetak SPM
SPP dan Bukti
Kwitansi
1 hari
2 Memeriksa, mengentry SPP dan
mencetak SPM
SPP dan Bukti
Kwitansi
1 hari SPM
3 Memverifikasi dan memparaf SPM SPM 1 hari SPM
4 Menandatangani SPM oleh PP-SPM SPM 2 hari SPM
5 Menyampaikan SPM yang sudah
ditandatangani oleh Pejabat PP-SPM
untuk diproses ke KPPN
SPM 1 hari SPM
6 Mendokumentasikan/Back Up data dan
ADK
SPM 1 hari Dokumen

41. KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 014/OT.210/I.12.23/03/2016
Tanggal Pembuatan 4 Januari 2012
Tanggal Revisi 7 Januari 2015
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif 7 Januari 2015
Disahkan Oleh
KEPALA BALAI,
Dr. Ir. Harmanto, M. Eng
Nip 196711231993031001
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
SUMATERA SELATAN Nama SOP PEMERIKSAAN KAS OLEH ATASAN
LANGSUNG
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
• UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
• Kepmenkeu No. 330M/V/9/68 tentang Pedoman bagi pegawai yang
diberi tugas melakukan pemeriksaan umum kas Milik Negara,
Pengawasan dan Pemeriksaannya
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190 /PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010,
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
66/PB/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP
Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-
018.09.2.567570/2016 tanggal 07 Desember 2015;
• Minimal berpendidikan S1 dan bisa mengoperasikan komputer
• Menguasai tata kelola keuangan negara
• Memiliki Sertifikat Bendahara atau jurusan akuntansi
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
• SOP Penerbitan SPM
• SOP Pembuatan Gaji
• Seperangkat komputer dan alat tulis
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
• Jika SOP ini tidak berjalan maka kas di Bendahara tidak terkontrol • Laporan berkala
• LAKIP

42. KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 014/OT.210/I.12.23/03/2016
BPTP Sumatera Selatan Tanggal Penetapan : 4 Januari 2012
Sub Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : 7 Januari 2015
Urusan Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMERIKSAAN KAS OLEH ATASAN LANGSUNG
SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
Pengertian : Prosedur pemeriksaan kas oleh atasan langsung
Tujuan : Meminimalisir penyimpangan
Kebijakan/Dasar
Hukum
: • UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
• Kepmenkeu No. 330M/V/9/68 tentang Pedoman bagi pegawai yang diberi tugas melakukan pemeriksaan umum
kas Milik Negara, Pengawasan dan Pemeriksaannya
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190 /PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP
DIPA-018.09.2.567570/2016 tanggal 07 Desember 2015;
Prosedur : • Memberitahukan mendadak pelaksanaan pemeriksaan kas
• Memeriksa langsung fisik keuangan dalam brankas
• Menghitung dan pencatatan
• Mencocokan dg catatan lainnya
• Membuat berita acara pemeriksaan dan lampirannya
• Menandatangani berita acara pemeriksaan dan kelengkapannya
• Mendokumentasikan berkas pemeriksaan dan tindak lanjut bila diperlukan
Keterkaitan : • SOP Penerbitan SPM
• SOP Pembuatan Gaji

43. NOMOR : 014/OT.210/I.12.23/03/2016
SOP PEMERIKSAAN KAS OLEH ATASAN LANGSUNG
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
URUSAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET
KPA/PPK SATLAK SPI BENDAHARAWAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 • Memberitahukan mendadak
pelaksanaan pemeriksaan kas
2 • Memeriksa langsung fisik
keuangan dalam brankas
• Menghitung dan pencatatan
• Mencocokan dg catatan lainnya
• Brankas
• Uang
• Catatan
1 jam Kondisi fisik
uang kas
2 • Membuat berita acara pemeriksaan
dan lampirannya
• Berita acara
pemeriksaan
3 jam Berkas
3 • Menandatangani berita acara
pemeriksaan dan kelengkapannya
• Berkas 1 hari Berkas
4 • Mendokumentasikan berkas
pemeriksaan dan tindak lanjut bila
diperlukan
• Berkas 1 hari Berkas

44. KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 015/OT.210/I.12.23/03/2016
Tanggal Pembuatan 4 Januari 2012
Tanggal Revisi 7 Januari 2015
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif 7 Januari 2015
Disahkan Oleh
KEPALA BALAI,
Dr. Ir. Harmanto, M. Eng
Nip 196711231993031001
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
SUMATERA SELATAN
Nama SOP
PENUTUPAN KAS BULANAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
• UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
• Kepmenkeu No. 330M/V/9/68 tentang Pedoman bagi pegawai yang
diberi tugas melakukan pemeriksaan umum kas Milik Negara,
Pengawasan dan Pemeriksaannya
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190 /PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010,
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
66/PB/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP
Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-
018.09.2.567570/2016 tanggal 07 Desember 2015
• Minimal berpendidikan S1 dan bisa mengoperasikan komputer
• Menguasai Tata Kelola Keuangan Negara
• Memiliki Sertifikat Bendahara
• Mengetahu kondisi manajemen dan kebijakan yang dikembangkan
di BPTP
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
• SOP Pemeriksaan kas oleh atasan langsung • Seperangkat komputer dan alat tulis
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
• Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkantidak terkontrolnya
kas di bendahara
• Realisasi anggaran
• Laporan berkala

45. KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 015/OT.210/I.12.23/03/2016
BPTP Sumatera Selatan Tanggal Penetapan : 4 Januari 2012
Sub Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : 7 Januari 2015
Urusan Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENUTUPAN KAS BULANAN
SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
Pengertian : Prosedur Penutupan Kas Bulanan
Tujuan : Tertib administrasi keuangan
Kebijakan/Dasar
Hukum
: • UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
• Kepmenkeu No. 330M/V/9/68 tentang Pedoman bagi pegawai yang diberi tugas melakukan pemeriksaan umum
kas Milik Negara, Pengawasan dan Pemeriksaannya
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190 /PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP
DIPA-018.09.2.567570/2016 tanggal 07 Desember 2015
Prosedur : • Menutup buku akhir bulan (dilakukan dalam tanggal terakhir pd bln yang bersangkutan, jika hari libur, maka
penutupan dilakukan pada tanggal terakhir hari kerja dlm bulan ybs pada pukul 15.00)
• Memeriksa langsung fisik keuangan dalam brankas
• Menghitung dan pencatatan
• Mengecek kecocokan dg catatan lainnya
• Membuat berita acara pemeriksaan dan lampirannya
• Menandatangani berita acara pemeriksaan dan kelengkapan lainnya
• Mendokumentasikan berkas pemeriksaan dan tindak lanjut bila diperlukan
Keterkaitan : • SOP Pemeriksaan kas oleh atasan langsung

46. NOMOR : 015/OT.210/I.12.23/03/2016
SOP PENUTUPAN KAS BULANAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
URUSAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET
KPA/PPK SATLAK SPI BENDAHARAWAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 • Menutup buku akhir bulan
(dilakukan dalam tanggal terakhir
pd bln yang bersangkutan, jika hari
libur, maka penutupan dilakukan
pada tanggal terakhir hari kerja dlm
bulan ybs pada pukul 15.00)
2 • Memeriksa langsung fisik
keuangan dalam brankas
• Menghitung dan pencatatan
• Mengecek kecocokan dg catatan
lainnya
• Brankas
• Uang
• Catatan
1 jam Kondisi fisik
uang kas
2 • Membuat berita acara pemeriksaan
dan lampirannya
• Berita acara
pemeriksaan
3 jam Berkas
3 • Menandatangani berita acara
pemeriksaan dan kelengkapan
lainnya
• Berkas 1 hari Berkas
4 • Mendokumentasikan berkas
pemeriksaan dan tindak lanjut bila
diperlukan
• Berkas 1 hari Berkas

47. KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 016/OT.210/I.12.23/03/2016
Tanggal Pembuatan 4 Januari 2012
Tanggal Revisi 7 Januari 2015
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif 7 Januari 2015
Disahkan Oleh
KEPALA BALAI,
Dr. Ir. Harmanto, M. Eng
Nip 196711231993031001
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
SUMATERA SELATAN
Nama SOP
PEMANFAATAN ASSET
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
• PP No. 6 Tahun 2006 ttg Pengelolaan barang Milik Negara
• Permenkeu No. 120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan Barang Milik Negara
• Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 ttg Tata Cara Pengunaan, pemanfaatan,
Penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara
• Perpres RI No. 32 Thn 2005 ttg Perubahan Kedua atas Keputusan
Presiden No. 80 Th 2003 ttg pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
• Permentan No.660/Kpts/OT220/8/96 ttg Petunjuk Tata Cara Pelaksanaan
Inventarisasi dan Registrasi Barang-Barang Milik di lingkungan Depertemen
Pertanian
• Kepmenkeu No. 470/KMK.01/1994 ttg tata Cara Penghapusan dan
Pemanfataan Barang Milik Negara.
• Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-144/a/2002 ttg Tata Cara
Pelaksanaan Penghapusan Barang Inventarisasi Barang Milik Negara
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera
Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-018.09.2.567570/2016
tanggal 07 Desember 2015;
• Minimal berpendidikan SLTA dan bisa mengoperasikan komputer
• Menguasai tata kelola BMN
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
• SOP Pengadaan
• SOP Penghapusan
• SOP Pemanfaatan Asset
• Seperangkat komputer dan alat tulis
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan buruknya pengelolaan BMN • Laporan berkala
• Laporan BMN

48. KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 016/OT.210/I.12.23/03/2016
BPTP Sumatera Selatan Tanggal Penetapan : 4 Januari 2012
Sub Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : 3 Januari 2014
Urusan Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMANFAATAN ASSET
SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
Pengertian : Prosedur Pemanfataan Asset
Tujuan : Tertib administrasi BMN
Kebijakan/Dasar Hukum : • PP No. 6 Tahun 2006 ttg Pengelolaan barang Milik Negara
• Permenkeu No. 120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan Barang Milik Negara
• Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 ttg Tata Cara Pengunaan, pemanfaatan, Penghapusan dan pemindahtanganan Barag Milik
Negara
• Perpres RI No. 32 Thn 2005 ttg Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden No. 80 Th 2003 ttg pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
• Permentan No.660/Kpts/OT220/8/96 ttg Petunjuk Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi dan Registrasi Barang-Barang Milik di
lingkungan Depertemen Pertanian
• Kepmenkeu No. 470/KMK.01/1994 ttg tata Cara Penghapusan dan Pemanfataan Barang Milik Negara.
• Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-144/a/2002 ttg Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Inventarisasi Barang
Milik Negara
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-
018.09.2.567570/2016 tanggal 07 Desember 2015;
Prosedur : • Koordinasi
• Melakukan pencatatan dan pembukuan
• Memberi nomor inventaris barang
• Mendistribusikan sesuai rencana, dan atau prioritas berdasarkan kelayakan hasil observasi yang rinci
• Membuat berita acara penyerahan penggunaan perlatan
• Membuat kartu barang ruangan
• Menyetujui pendistibusian peralatan
• Menerima barang
• Menandatangani BA penyerahan penggunaan barang
• Mendokumentasikan
Keterkaitan : • SOP Pengadaan
• SOP Penghapusan
• SOP Pemanfaatan Asset

49. NOMOR : 016/OT.210/I.12.23/03/2016
SOP PEMANFAATAN ASET
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
URUSAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KETPENERIMA
BARANG
OPERATOR
SIMAK BMN
KA. SUB BAG TU PENGGUNA BARANG KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 • Koordinasi
• Melakukan pencatatan dan
pembukuan
• Memberi nomor inventaris barang
• Mendistribusikan sesuai rencana,
dan atau prioritas berdasarkan
kelayakan hasil observasi yang
rinci
• Membuat berita acara penyerahan
penggunaan perlatan
• Membuat kartu barang ruangan
• Simak BMN
• BA penyerahan
barang
• Kartu barang
ruangan
1 hari Berkas
2 • Menyetujui pendistibusian
peralatan
• Berkas 1 hari` Berkas
3 • Menerima barang
• Menandatangani BA penyerahan
penggunaan barang
• Berkas 1 hari Berkas
4 • Mendokumentasikan • Berkas 1 hari

50. KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 017/OT.210/I.12.23/03/2016
Tanggal Pembuatan 4 Januari 2012
Tanggal Revisi 7 Januari 2015
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif 7 Januari 2015
Disahkan Oleh
KEPALA BALAI,
Dr. Ir. Harmanto, M. Eng
Nip 196711231993031001
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
SUMATERA SELATAN
Nama SOP
PEMANFAATAN ASSET OLEH PIHAK KETIGA
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
• PP No. 6 Tahun 2006 ttg Pengelolaan barang Milik Negara
• PP Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan Barang
Milik Negara
• PP Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 ttg Tata Cara Pengunaan,
pemanfaatan, Penghapusan dan emindahtangana Barag Milik Negara
• Keputusan Menkeu No.660/Kpts/OT220/8/96 ttg Petunjuk Tata Cara
Pelaksanaan Inventarisasi dan Registrasi Barang-Barang Milik di
lingkungan Depertemen Pertanian
• Keputusan Menteri Keuangan No. 470/KMK.01/1994 ttg tata Cara
Penghapusan dan Pemanfataan Barang Milik Negara.
• Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-144/a/2002 ttg Tata Cara
Pelaksanaan Penghapusan Barang Inventarisasi Barang Milik Negara di
Lingkungan departemen
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera
Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-018.09.2.567570/2016
tanggal 07 Desember 2015
• Minimal berpendidikan slta dan bisa mengoperasikan komputer
• Menguasai tata kelola BMN
• Mengetahu kondisi manajemen dan kebijakan yang dikembangkan di
BPTP Sumatera Selatan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
• SOP Pengadaan
• SOP Penghapusan
• SOP Pemanfaatan Asset
• Seperangkat komputer dan alat tulis
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan pengelolan BMN yang buruk • Laporan berkala
• Laporan BMN

51. KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 017/OT.210/I.12.23/03/2016
BPTP Sumatera Selatan Tanggal Penetapan : 4 Januari 2012
Sub Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : 7 Januari 2015
Urusan Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMANFAATAN ASSET OLEH PIHAK KETIGA
SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
Pengertian : Prosedur Pemanfaatan asset oleh pihak ketiga
Tujuan : Meningkatkan PNBP dan optimalisasi pemanfaatan asset
Kebijakan/Dasar Hukum : • PP No. 6 Tahun 2006 ttg Pengelolaan barang Milik Negara
• PP Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan Barang Milik Negara
• PP Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 ttg Tata Cara Pengunaan, pemanfaatan, Penghapusan dan emindahtangana
Barag Milik Negara
• Keputusan Menkeu No.660/Kpts/OT220/8/96 ttg Petunjuk Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi dan Registrasi Barang-Barang
Milik di lingkungan Depertemen Pertanian
• Keputusan Menteri Keuangan No. 470/KMK.01/1994 ttg tata Cara Penghapusan dan Pemanfataan Barang Milik Negara.
• Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-144/a/2002 ttg Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Inventarisasi Barang
Milik Negara di Lingkungan departemen
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-
018.09.2.567570/2016 tanggal 07 Desember 2015
Prosedur : • Mengajukan permohonan tertulis dari Pihak Ketiga ditujukan kepada Kepala Balai disampaikan melalui Kabag TU
• Melakukan analisis pemanfaatan aset
• Menyampaikan permohonan dan catatan hasil analisis penggunaan aset
• Menyetujui pemanfaatan aset oleh pihak ketiga
• Menghitung besaran PNBP yang harus dibayar oleh pihak ketiga
• Pembuatan draf perjanjian
• Menandatangani surat perjanjian
• Menerima PNBP
• Mendokumentasikan
Keterkaitan : • SOP Pengadaan
• SOP Penghapusan
• SOP Pemanfaatan Asset

52. NOMOR : 017/OT.210/I.12.23/03/2016
SOP PEMANFATAN ASET OLEH PIHAK KETIGA
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
URUSAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KETPIHAK
KETIGA
KA SUB
BAG TU
KOORDINATOR
KEU &
PERLENGKAPAN
Bend.
PNBP
Ka Balai KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 • Mengajukan permohonan tertulis
dari Pihak Ketiga ditujukan kepada
Kepala Balai disampaikan melalui
Kabag TU
• Surat/berkas 1 hari Berkas
2 • Melakukan analisis pemanfaatan
aset
• Surat
• Catatan hasil
analisis
1 hari Berkas
3 • Menyampaikan permohonan dan
catatan hasil analisis penggunaan
aset
• Berkas 1 hari Berkas
4 • Menyetujui pemanfaatan aset oleh
pihak ketiga
• Berkas 2 hari Berkas
5 • Menghitung besaran PNBP yang
harus dibayar oleh pihak ketiga
• Pembuatan draf perjanjian
• Draf surat
perjanjian
2 hari Berkas
6 • Menandatangani surat perjanjian • Berkas 2 hari Berkas
7 • Menerima PNBP • Berkas
• Uang
1 hari Berkas
PNBP
8 • Mendokumentasikan • Berkas 1 hari

53. KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 018/OT.210/I.12.23/03/2016
Tanggal Pembuatan 4 Januari 2012
Tanggal Revisi 7 Januari 2015
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif 7 Januari 2015
Disahkan Oleh
KEPALA BALAI,
Dr. Ir. Harmanto, M. Eng
Nip 196711231993031001
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
SUMATERA SELATAN
Nama SOP
PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KETIGA
MELALUI LS
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
• UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190 /PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010,
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
66/PB/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP
Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-
018.09.2.567570/2016 tanggal 07 Desember 2015
• Minimal berpendidikan SLTA dan bisa mengoperasikan komputer
• Menguasai tata kelola keuangan negara
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
• SOP Penerbitan SPM
• SOP Pengadaan barang dan jasa
• Seperangkat komputer dan alat tulis
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
• Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan tidak terbayarnya
dana kepada pihak ketiga
• Realisasi anggaran
• Laporan berkala

54. KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 018/OT.210/I.12.23/03/2016
BPTP Sumatera Selatan Tanggal Penetapan : 4 Januari 2012
Sub Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : 3 Januari 2014
Urusan Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KETIGA MELALUI LS
SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
Pengertian : Prosedur pembayaran tagihan kepada pihak ketiga melalui LS
Tujuan : Terbayarnya tagihan kepada pihak ketiga
Kebijakan/Dasar
Hukum
: • UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190 /PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP
DIPA-018.09.2.567570/2016 tanggal 07 Desember 2015
Prosedur : • Menyerahkan berkas tagihan lengkap setelah barang diserahterimakan
• Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas tagihan serta kesesuaian dengan ketersediaan anggaran
• Menyetujui /pengesahan berkas tagihan
• Menerbitkan SPM
• Mengajukan ke KPPN
• Menerbitkan SP2D
• Mendokumentasikan
Keterkaitan : • SOP Penerbitan SPM
• SOP Pengadaan barang dan jasa

55. NOMOR : 018/OT.210/I.12.23/03/2016
SOP PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KETIGA MELALUI LS
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
URUSAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KETPIHAK
KETIGA
POKJA
ULP
VERIF BENDAHARAWAN PPK/KPA KPPN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 • Menyerahkan berkas tagihan
lengkap setelah barang
diserahterimakan
• Berkas tagihan 1 hari Berkas
2 • Memverifikasi kelengkapan dan
keabsahan berkas tagihan serta
kesesuaian dengan ketersediaan
anggaran
• Berkas 2 hari Berkas
2 • Menyetujui /pengesahan berkas
tagihan
• Berkas Berkas
3 • Menerbitkan SPM • Berkas 2 hari Berkas
4 • Mengajukan ke KPPN • Berkas Berkas
5 • Menerbitkan SP2D • Berkas 3 hari Berkas dan
uang
6 • Mendokumentasikan • Berkas Berkas

56. KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 019/OT.210/I.12.23/03/2016
Tanggal Pembuatan 4 Januari 2012
Tanggal Revisi 7 Januari 2015
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif 7 Januari 2015
Disahkan Oleh
KEPALA BALAI,
Dr. Ir. Harmanto, M. Eng
Nip 196711231993031001
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
SUMATERA SELATAN
Nama SOP
PENGADAAN BARANG DAN JASA TANPA
LELANG MURNI
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
• PP No. 6 Tahun 2006 ttg Pengelolaan barang Milik Negara
• Permenkeu No. 120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan Barang Milik Negara
• Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 ttg Tata Cara Pengunaan, Pemanfaatan,
Penghapusan dan Pemindahtanganan Barag Milik Negara
• Peraturan Presiden RI No. 32 Thn 2005 ttg Perubahan Kedua atas
Keputusan Presiden No. 80 Th 2003 ttg pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
• Kepmentan No.660/Kpts/OT220/8/96 ttg Petunjuk Tata Cara Pelaksanaan
Inventarisasi dan Registrasi Barang-Barang Milik di lingkungan Depertemen
Pertanian
• Keputusan Menteri Keuangan No. 470/KMK.01/1994 ttg tata Cara
Penghapusan dan Pemanfataan Barang Milik Negara.
• Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-144/a/2002 ttg Tata Cara
Pelaksanaan Penghapusan Barang Inventarisasi Barang Milik Negara
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera
Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-018.09.2.567570/2016
tanggal 07 Desember 2015
• Minimal berpendidikan SLTA dan bisa mengoperasikan komputer
• Menguasai tata kelola BMN
• Mmepunyai Sertifikasi barang dan jasa
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
• SOP Pengadaan
• SOP Penghapusan
• SOP Pemanfaatan Asset
• Seperangkat komputer dan alat tulis
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan buruknya penilaian auditor • Asset
• Laporan BMN

57. KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 019/OT.210/I.12.23/03/2016
BPTP Sumatera Selatan Tanggal Penetapan : 4 Januari 2012
Sub Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : 7 Januari 2015
Urusan Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGADAAN BARANG DAN JASA TANPA LELANG MURNI
SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
Pengertian : Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Tanpa lelang Murni
Tujuan : Terselesaikannya pengadaan barang dan jasa
Kebijakan/Dasar Hukum : • PP No. 6 Tahun 2006 ttg Pengelolaan barang Milik Negara
• Permenkeu No. 120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan Barang Milik Negara
• Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 ttg Tata Cara Pengunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barag Milik Negara
• Perpres RI No. 32 Thn 2005 ttg Perubahan Kedua atas Kepres No. 80 Th 2003 ttg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Br/Js Pemerintah;
• Kepmentan No.660/Kpts/OT220/8/96 ttg Petunjuk Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi dan Registrasi Barang-Barang Milik Negara
• Keputusan Menteri Keuangan No. 470/KMK.01/1994 ttg tata Cara Penghapusan dan Pemanfataan Barang Milik Negara.
• Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-144/a/2002 ttg Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Inventarisasi Barang Milik Negara
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-
018.09.2.567570/2016 tanggal 07 Desember 2015
Prosedur : • Menginventarisir dan menyusun rencana serta jadwal pengadaan barang dan jasa tahun 2012
• Menyetujui dari KaSubbag TU
• Mengkoordinasikan dengan calon pengguna barang
• Mematangkan rencana pengadaan (rapat Pokja ULP, Kabag TU, PPK/KPA)
• Menyetujui dari PPK/KPA
• Mengumumkan/mengundang rekanan calon penyedia barang
• Menerima penawaran
• Menilai penawaran
• Menetapkan calon penyedia
• Mengusulkan calon penyedia
• Menetapkan calon penyedia
• Menerbitkan surat penunjukan langsung
• Memproses pengadaan barang
• Memproses serah terima barang
• Proses penagihan/pembayaran
• Proses pembukuan ke Simak BMN
• Proses pemanfaatan
• Mendokumentasikan
Keterkaitan : • SOP Pengadaan
• SOP Penghapusan
• SOP Pemanfaatan Asset

58. NOMOR : 019/OT.210/I.12.23/03/2016
SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA TANPA LELANG MURNI
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
URUSAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET
POKJA ULP KABAG TU
CALON
PENGGUNA
KPA/PPK
CALON
PENYEDIA
PENERIMA
BARANG
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 • Menginventarisir dan menyusun
rencana serta jadwal pengadaan
barang dan jasa tahun 2012
• Menyetujui dari Kasubbag TU
• Mengkoordinasikan dengan calon
pengguna barang
• Mematangkan rencana pengadaan
(rapat Pokja ULP, Kabag TU,
PPK/KPA)
• Menyetujui dari PPK/KPA
• Lembar
permohonan
dana
10 h1ri Berkas
2 • Mengumumkan/mengundang
rekanan calon penyedia barang
• Berkas Berkas
3 • Menerima penawaran
• Menilai penawaran
• Menetapkan calon penyedia
• Mengusulkan calon penyedia
• Berkas Berkas
4 • Menetapkan calon penyedia
• Menerbitkan surat penunjukan
langsung
• Berkas Berkas
5 • Memproses pengadaan barang
• Memproses serah terima barang
• Berkas 10 hari Berkas
Barang
6 • Proses penagihan/pembayaran
• Proses pembukuan ke Simak BMN
• Proses pemanfaatan
• Berkas 10 hari Berkas
Uang
7 • Mendokumentasikan • Berkas
• SPJ
Berkasdan SPJ

59. KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 020/OT.210/I.12.23/03/2016
Tanggal Pembuatan 4 Januari 2012
Tanggal Revisi 7 Januari 2015
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif 7 Januari 2015
Disahkan Oleh
KEPALA BALAI,
Dr. Ir. Harmanto, M. Eng
Nip 196711231993031001
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
SUMATERA SELATAN
Nama SOP PERENCANAAN KEBUTUHAN PERALATAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
• PP No. 6 Tahun 2006 ttg Pengelolaan barang Milik Negara
• Permenkeu No. 120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan Barang Milik Negara
• Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 ttg Tata Cara Pengunaan, Pemanfaatan,
Penghapusan dan Pemindahtanganan Barag Milik Negara
• Perpres RI No. 32 Thn 2005 ttg Perubahan Kedua atas Keputusan
Presiden No. 80 Th 2003 ttg pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
• Kepmentan No.660/Kpts/OT220/8/96 ttg Petunjuk Tata Cara Pelaksanaan
Inventarisasi dan Registrasi Barang-Barang Milik di lingkungan Deptan
• Kepmenkeu No. 470/KMK.01/1994 ttg tata Cara Penghapusan dan
Pemanfataan Barang Milik Negara.
• Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-144/a/2002 ttg Tata Cara
Pelaksanaan Penghapusan Barang Inventarisasi Barang Milik Negara
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera
Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-018.09.2.567570/2016
tanggal 07 Desember 2015
• Minimal berpendidikan slta dan bisa mengoperasikan komputer
• Menguasai tata kelola BMN
• Mengetahui kondisi manajemen dan kebijakan yang dikembangkan di
BPTP Sumatera Selatan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
• SOP Pengadaan
• SOP Penghapusan
• SOP Pemanfaatan Asset
• Seperangkat komputer dan alat tulis
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan tidak tersedianya pengadaan
barang
• Laporan BMN

60. KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 020/OT.210/I.12.23/03/2016
BPTP Sumatera Selatan Tanggal Penetapan : 4 Januari 2012
Sub Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : 3 Januari 2014
Urusan Keuangan & Perlengkapan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERENCANAAN KEBUTUHAN PERALATAN
SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
Pengertian : Prosedur perencanaan kebutuhan peralatan
Tujuan : Tersedianya peralatan yang dibutuhkan
Kebijakan/Dasar Hukum : • PP No. 6 Tahun 2006 ttg Pengelolaan barang Milik Negara
• Permenkeu No. 120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan Barang Milik Negara
• Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 ttg Tata Cara Pengunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barag Milik
Negara
• Perpres RI No. 32 Thn 2005 ttg Perubahan Kedua atas Kepres No. 80 Th 2003 ttg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Br/Js
Pemerintah;
• Kepmentan No.660/Kpts/OT220/8/96 ttg Petunjuk Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi dan Registrasi Barang-Barang Milik
Negara
• Keputusan Menteri Keuangan No. 470/KMK.01/1994 ttg tata Cara Penghapusan dan Pemanfataan Barang Milik Negara.
• Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-144/a/2002 ttg Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Inventarisasi Barang
Milik Negara
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-
018.09.2.567570/2016 tanggal 07 Desember 2015
Prosedur : • Menyusun rencana kebutuhan peralatan
• Permohonan persetujuan atasan
• Mengkompilasi dan verifikasi kebutuhan sesuai kondisi dan rencana pengembangan
• Membahas di tingkat pimpinan (Kasubbag, Penanggung Jawab, Ka Kelji, Ka Balai)
• Menyetujui oleh Kepala Balai (dalam bentuk rencana kebutuhan/ pengadaan peralatan dg rincian jenis barang, spesifikasi,
jumlah dan calon pengguna)
• Memproses lebih lanjut dalam penyusunan anggaran
• DIPA/POK
• Memproses pengadaan dan Proses pendistribusian sesuai rencana tahunan pra DIPA/POK
Keterkaitan : • SOP Pengadaan
• SOP Penghapusan
• SOP Pemanfaatan Asset

61. NOMOR : 020/OT.210/I.12.23/03/2016
SOP PERENCANAAN KEBUTUHAN PERALATAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
URUSAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET
UK ES-IV KA KELJI
PEANGGUNG
JAWAB
PJ
KASUB
BAG TU
KOORDINATOR
PE
KEPALA
BALAI
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 • Menyusun rencana kebutuhan
peralatan
• Permohonan persetujuan atasan
• Berkas 3 hari Berkas
2 • Mengkompilasi dan verifikasi
kebutuhan sesuai kondisi dan
rencana pengembangan
• Berkas 7 hari Berkas
3 • Membahas di tingkat pimpinan
(Kabag, Kabid, Ka Kelji, Ka BB
PENGKAJIAN)
• Menyetujui oleh Kepala BB
PENGKAJIAN (dalam bentuk
rencana kebutuhan/ pengadaan
peralatan dg rincian jenis barang,
spesifikasi, jumlah dan calon
pengguna)
• Berkas 4 hari Berkas
4 • Memproses lebih lanjut dalam
penyusunan anggaran
• Berkas 1 bln Berkas
5 • DIPA/POK
6 • Memproses pengadaan dan
Proses pendistribusian sesuai
rencana tahunan pra DIPA/POK
• Dipa dan POK Rencana
pengadaan
barang

62. KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 021/OT.210/I.12.23/03/2016
Tanggal Pembuatan 4 Januari 2012
Tanggal Revisi 7 Januari 2015
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif 7 Januari 2015
Disahkan Oleh
KEPALA BALAI,
Dr. Ir. Harmanto, M. Eng
Nip 196711231993031001
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
SUMATERA SELATAN
Nama SOP
SURAT MASUK
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
• Permentan No. 20/Permentan/OT.140/3/2012, tentang Organisasi dan
Tata Kerja BPTP
• Peraturan Menteri Pertanian No. 121/Permentan/OT.140/10/2014
tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Pertanian
• Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera Selatan Tahun
Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-018.09.2.567570/2016 tanggal 07
Desember 2015
• Pendidikan minimal SLTA
• Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
• Memahami prosedur Tata Naskah Dinas
• Memiliki kemampuan mengolah data
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
• SOP Kesekretariatan
• SOP Surat Keluar
• SOP Penomoran Surat Keluar
• Surat Masuk
• Mesin Ketik
• Seperangkat Komputer
• Lembar Disposisi
• Kartu Kendali
• Alat Tulis Kantor
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
• Apabila proses surat masuk tidak berjalan akan berakibat
terhambatnya Tupoksi BPTP SUMSEL
• Pencatatan data seluruh surat masuk
• Pencatatan data melalui komputer
• Pencatatan/ dokumentasi penomoran surat

63. KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 021/OT.210/I.12.23/03/2016
BPTP Sumatera Selatan Tanggal Penetapan : 4 Januari 2012
Sub Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : 7 Januari 2015
UrusanKepegawaian&Rumah Tangga
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SURAT MASUK
SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
Pengertian : Prosedur Pengelolaan Surat Masuk
Tujuan : Terdistribusinya Surat Masuk ke Kepala Balai Besar dan masing-masing Bagian/Bidang
Kebijakan/Dasar
Hukum
: • Permentan No. 20/Permentan/OT.140/3/2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTP
• Peraturan Menteri Pertanian No. 121/Permentan/OT.140/10/2014 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Pertanian
• Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-
018.09.2.567570/2016 tanggal 07 Desember 2015
Prosedur : • Menerima surat masuk
• Menyortir surat masuk sesuai klasifikasinya
• Mengentry data ke SIMOTO (melampirkan kartu kendali)
• Menyampaikan ke pimpinan melalui sekretaris
• Mendisposisi surat
• Mekapitulasi surat masuk di sekretaris pimpinan
• Mendistribusikan surat sesuai disposisi pimpinan
• Mendokumentasikan
Keterkaitan : • SOP Kesekretariatan
• SOP Surat Keluar
• SOP Penomoran Surat Keluar

64. NOMOR : 021/OT.210/I.12.23/03/2016
SOP SURAT MASUK
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
URUSAN KEPEGAWAIAN DAN RUMAH TANGGA
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KETPETUGAS
SURAT
SEKRETARIS
PIMPINAN
KEPALA
BALAI
STRUKTURAL/
FUNGSIONAL/
STAF
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 Menerima surat masuk Surat 1 hari
2 Mensortir surat masuk
sesuai klasifikasinya
Surat Klasifikasi
surat
3 Mengentry data ke SIMOTO
(melampirkan kartu kendali)
SIMOTO Database
surat dan
kartu kendali
4 Menyampaikan ke pimpinan
melalui sekretaris
Surat Surat
5 Mendisposisi surat Surat dan kartu
kendali
2 hari Surat dan
perintah RTL
6 Mekapitulasi surat masuk di
sekretaris pimpinan
Surat Database
surat
7 Mendistribusikan surat
sesuai disposisi pimpinan
Surat Dokumentasi
surat

65. KEMENTERIAN PERTANIAN
Nomor SOP 022/OT.210/I.12.23/03/2016
Tanggal Pembuatan 4 Januari 2012
Tanggal Revisi 7 Januari 2015
BADAN LITBANG PERTANIAN Tanggal Efektif 7 Januari 2015
Disahkan Oleh
KEPALA BALAI,
Dr. Ir. Harmanto, M. Eng
Nip 196711231993031001
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
SUMATERA SELATAN
Nama SOP SURAT KELUAR
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
• Permentan No. 20/Permentan/OT.140/3/2012, tentang Organisasi dan
Tata Kerja BPTP
• Peraturan Menteri Pertanian No. 121/Permentan/OT.140/10/2014
tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Pertanian
• Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera Selatan Tahun
Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-018.09.2.567570/2016 tanggal 07
Desember 2015
• Pendidikan minimal D3/S1
• Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
• Mampu berpikir Konseptual
• Memahami prosedur Tata Naskah Dinas
• Memiliki kemampuan mengolah data
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
• SOP Kesekretariatan
• SOP Surat Masuk
• SOP Penomeran Surat Keluar
• Surat Masuk
• Seperangkat Komputer
• Lembar Disposisi
• Kartu Kendali
• Alat Tulis Kantor
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
• Apabila proses surat keluar tidak berjalan akan berakibat
terhambatnya koordinasi dan tupoksi BB Pengkajian dengan
Instansi terkait dan para Stakeholders
• Pencatatan data seluruh surat keluar (Filing System)
• Pencatatan data dan konsep surat melalui komputer
• Pencatatan/ dokumentasi penomeran surat

66. KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Litbang Pertanian Nomor : 022/OT.210/I.12.23/03/2016
BPTP Sumatera Selatan Tanggal Penetapan : 4 Januari 2012
Sub Bagian Tata Usaha Tanggal Revisi : 7 Januari 2015
UrusanKepegawaian&Rumah Tangga
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SURAT KELUAR
SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
Pengertian : Prosedur Pengelolaan Surat Keluar
Tujuan : Terkoordinasi dan terdistribusinya surat keluar kepada unit kerja, instansi lain dan para stakeholders
Kebijakan/Dasar
Hukum
: • Permentan No. 20/Permentan/OT.140/3/2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTP
• Peraturan Menteri Pertanian No. 121/Permentan/OT.140/10/2014 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Pertanian
• Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPTP Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-
018.09.2.567570/2016 tanggal 07 Desember 2015
Prosedur : • Membuat konsep
• Mengoreksi konsep dan paraf
• Menyetujui dan tanda tangan
• Menomori surat keluar
• Menggandakan, cap, dan pemberian amplop
• Mendistribusikan dan mengarsipkan
Keterkaitan : • SOP Kesekretariatan
• SOP Surat Masuk
• SOP Penomeran Surat Keluar

67. NOMOR : 022/OT.210/I.12.23/03/2016
SOP SURAT KELUAR
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SUMATERA SELATAN
URUSAN KEPEGAWAIAN DAN RUMAH TANGGA
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KONSEPTOR
/PJ ES IV
PJ ES III /
KETUA
KELJI
KEPALA
BALAI
SEKRETARIS
PIMPINAN/
PETUGAS
SURAT
KHALAYAK
SURAT
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET
1 Membuat konsep ATK 1 hari Konsep
surat
2 Mengoreksi
konsep dan paraf
Konsep surat Konsep
surat
3 Menyetujui dan
tanda tangan
Konsep surat 2 hari Surat
4 Menomori surat
keluar
Surat Surat
5 Menggandakan,
cap, dan
pemberian amplop
Surat Surat
6 Mendistribusikan
dan mengarsipkan
Surat Dokumentasi
surat