SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
PEMALSUAN IDENTITAS
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
            KELOMPOK 1




        FAKULTAS HUKUM
    UNIVERSITAS PUTERA BATAM
              2012
KASUS
Seorang wanita pernah berkeluh
kesah tentang masalah yang
menimpanya. Dia baru saja menikah
dengan seorang pria. Ternyata pria
yang baru dinikahinya telah
memilikki seorang istri. Dia ternyata
menjadi istri kedua sang pria. Lebih
menyakitkan lagi setelah dia
mangetahui bahwa istri pertama
sang pria ternyata sudah menyetujui
perkawinan tersebut. Dia tidak tahu
apa yang seharusnya
diperbuat ????????
Para Pelaku
   Sang Suami
   Istri Pertama
   Istri Kedua ( Korban )
Permasalahan Yang Timbul
   Istri kedua yang tidak mengetahui identitas sebenarnya
    dari sang suami saat dilangsungkannya pernikahan, dan
    ketahuan setelah pernikahan
   Posisi istri pertama yang mengetahui bahwa suaminya
    berpoligami
   Sang suami sudah mengantungi izin untuk berpoligami dari
    istri pertama akan tetapi istri kedua tidak mengetahui
    bahwa dirinya akan dimadu
   Adanya unsur pemanfaatan atau kesengajaan terhadap
    istri kedua yang dicurigai dilakukan oleh sang suami
    ataupun istri pertama.
   Tidak terpenuhinya syarat-syarat sah untuk dilakukannya
    poligami
Istilah-Istilah
       Poligami yaitu laki-laki yang
        beristri lebih dari satu orang
       Poliandri yaitu perempuan yang
        bersuami lebih dari satu orang
       Pemalsuan yaitu tindakan untuk
        mengelabui, menipu ataupun
        memanipulasi suatu data dengan
        tujuan tertentu
       Identitas yaitu keadaan atau ciri-
        ciri khusus suatu benda maupun
        orang
       Perkawinan yaitu Ikatan lahir dan
        batin antara seorang laki-laki dan
        seorang perempuan
Dasar Hukum
   UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan
   PP No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan
    UU No. 1 Tahun 1974
Pembahasan dan Alternatif
Penyelesaian Kasus
 Secara Hukum, meskipun sang
 suami sudah mengantungi izin dari
 istri pertama, tetapi jika istri
 keduanya tidak tahu bahwa dirinya
 kan dimadu, maka pihak istri kedua
 bisa mengajukan pembatalan
 perkawinan. Pembatalan perkawinan
 diajukan ke pengadilan yang
 membawahi lokasi tempat tinggal
 atau terjadinya perkawinan.
Hal ini diatur dalam pasal 27 ayat UU No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan




  Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang
suami atau istri dapat mengajukan permohonan
   pembatalan perkawinan jika pada waktu
   berlangsungnya perkawinan terjadi salah
    sangka mengenai diri suami atau istri
Pasal 27 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974

“ Apabilan ancamann telah berhenti, atau yang
  bersalah sangka itu menyadari keadaanya,
  dan dalam jangka waktu enam (6) bulan
  setelah itu masih tetap hidup sebagai suami
  istri, dan tidak mempergunakan haknya
  untuk mengajukan permohonan pembatalan
  maka haknya gugur”
Adapun syarat-syarat untuk melakukan poligami
    berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat
    (2) bagi seorang pria adalah sebagai berikut :

   Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
    istri
   Istri mendapat cacat badan/ atau penyakit yang tidak
    dapat disembuhkan
   Istri tidak dapat melahirkan keturunan
Untuk selanjutnya masalah poligami diatur lebih
    lanjut mengenai syarat-syarat lainnya, yang diatur
    dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 :

   Adanya Perjanjian dari istri/istri-istri
   Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
    keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
   Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap
    istri-istri dan anak-anak mereka
Kesimpulan
Satu hal yang perlu diingat saat akan
mengajukan pembatalan perkawinan
adalah permohonan pembatalan
perkawinan jangan sampai melewati
waktu enam (6) bulan karena jika lewat
dari enam (6) bulan sejak perkawinan
tersebut dilangsungkan, perkawinan
tersebut tetap sah dan secara hukum
perempuan tersebut tidak dapat
mengajukan pembatalan. Aturan ini ada
pada pasal 27 ayat (3) UU No. 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan
THANK YOU

More Related Content

What's hot

Perkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraianPerkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraianTatang Suwandi
 
02 buku pedoman pengurusan surat perkawinan
02   buku pedoman pengurusan surat perkawinan02   buku pedoman pengurusan surat perkawinan
02 buku pedoman pengurusan surat perkawinanBudiman Sudharma
 
hak dan kewarganegaraan
hak dan kewarganegaraanhak dan kewarganegaraan
hak dan kewarganegaraanDina Destiana
 
Uu no 1 tahun 1974
Uu no 1 tahun 1974Uu no 1 tahun 1974
Uu no 1 tahun 1974khairu_zikri
 
Hukum adat tugas fix
Hukum adat tugas fixHukum adat tugas fix
Hukum adat tugas fixokaatmadja
 
Uu 1974 nomor 1 perkawinan
Uu 1974 nomor 1 perkawinanUu 1974 nomor 1 perkawinan
Uu 1974 nomor 1 perkawinanMystic333
 
Hubungan Negara dan Warga Negara
Hubungan Negara dan Warga NegaraHubungan Negara dan Warga Negara
Hubungan Negara dan Warga NegaraSiti Hardiyanti
 
asas perkawinan
asas perkawinanasas perkawinan
asas perkawinanFaik Fariz
 
Kepegawaian : Peraturan Perkawinan, Laporan Perkawinan, Perceraian, Akibat Pe...
Kepegawaian : Peraturan Perkawinan, Laporan Perkawinan, Perceraian, Akibat Pe...Kepegawaian : Peraturan Perkawinan, Laporan Perkawinan, Perceraian, Akibat Pe...
Kepegawaian : Peraturan Perkawinan, Laporan Perkawinan, Perceraian, Akibat Pe...Shieni Rahmadani Amalia
 
Kul 3 asas, rukun dan syarat perkawinan islam 1
Kul 3 asas, rukun dan syarat perkawinan islam 1Kul 3 asas, rukun dan syarat perkawinan islam 1
Kul 3 asas, rukun dan syarat perkawinan islam 1Fitri Amalia
 
Proses naturalisasi kewarganegaraan
Proses naturalisasi kewarganegaraanProses naturalisasi kewarganegaraan
Proses naturalisasi kewarganegaraanarnisyah
 
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sahArtikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sahmoliiceman
 
Penegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status KewarganegaraanPenegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status KewarganegaraanAna Fitrotunnisa
 
Cara memperoleh kewarganegaraan di indonesia
Cara memperoleh kewarganegaraan di indonesiaCara memperoleh kewarganegaraan di indonesia
Cara memperoleh kewarganegaraan di indonesiaBung Fhadhil
 

What's hot (18)

Perkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraianPerkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraian
 
02 buku pedoman pengurusan surat perkawinan
02   buku pedoman pengurusan surat perkawinan02   buku pedoman pengurusan surat perkawinan
02 buku pedoman pengurusan surat perkawinan
 
Materi kd 13 perkawinan pns
Materi kd 13 perkawinan pnsMateri kd 13 perkawinan pns
Materi kd 13 perkawinan pns
 
hak dan kewarganegaraan
hak dan kewarganegaraanhak dan kewarganegaraan
hak dan kewarganegaraan
 
Naturalisasi
NaturalisasiNaturalisasi
Naturalisasi
 
Uu no 1 tahun 1974
Uu no 1 tahun 1974Uu no 1 tahun 1974
Uu no 1 tahun 1974
 
Hukum adat tugas fix
Hukum adat tugas fixHukum adat tugas fix
Hukum adat tugas fix
 
Uu 1974 nomor 1 perkawinan
Uu 1974 nomor 1 perkawinanUu 1974 nomor 1 perkawinan
Uu 1974 nomor 1 perkawinan
 
Hubungan Negara dan Warga Negara
Hubungan Negara dan Warga NegaraHubungan Negara dan Warga Negara
Hubungan Negara dan Warga Negara
 
asas perkawinan
asas perkawinanasas perkawinan
asas perkawinan
 
1, 1974 perkawinan
1, 1974 perkawinan1, 1974 perkawinan
1, 1974 perkawinan
 
Kepegawaian : Peraturan Perkawinan, Laporan Perkawinan, Perceraian, Akibat Pe...
Kepegawaian : Peraturan Perkawinan, Laporan Perkawinan, Perceraian, Akibat Pe...Kepegawaian : Peraturan Perkawinan, Laporan Perkawinan, Perceraian, Akibat Pe...
Kepegawaian : Peraturan Perkawinan, Laporan Perkawinan, Perceraian, Akibat Pe...
 
Hak-Hak Wanita Selepas Penceraian
Hak-Hak Wanita Selepas PenceraianHak-Hak Wanita Selepas Penceraian
Hak-Hak Wanita Selepas Penceraian
 
Kul 3 asas, rukun dan syarat perkawinan islam 1
Kul 3 asas, rukun dan syarat perkawinan islam 1Kul 3 asas, rukun dan syarat perkawinan islam 1
Kul 3 asas, rukun dan syarat perkawinan islam 1
 
Proses naturalisasi kewarganegaraan
Proses naturalisasi kewarganegaraanProses naturalisasi kewarganegaraan
Proses naturalisasi kewarganegaraan
 
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sahArtikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah
 
Penegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status KewarganegaraanPenegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status Kewarganegaraan
 
Cara memperoleh kewarganegaraan di indonesia
Cara memperoleh kewarganegaraan di indonesiaCara memperoleh kewarganegaraan di indonesia
Cara memperoleh kewarganegaraan di indonesia
 

Similar to Slide poligami

BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Hukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptx
Hukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptxHukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptx
Hukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptxriansaputra79
 
Uu1 1974 perkawinan
Uu1 1974 perkawinanUu1 1974 perkawinan
Uu1 1974 perkawinanSyamsul Noor
 
Akibat pembatalan perkawinan terhadap anak
Akibat pembatalan perkawinan terhadap anak Akibat pembatalan perkawinan terhadap anak
Akibat pembatalan perkawinan terhadap anak Pratiwi Pratiwi
 
2.2-HUKUM-PERKAWINAN-Hukum-Perdata.pptx
2.2-HUKUM-PERKAWINAN-Hukum-Perdata.pptx2.2-HUKUM-PERKAWINAN-Hukum-Perdata.pptx
2.2-HUKUM-PERKAWINAN-Hukum-Perdata.pptxCAHYOANUGROHO
 
Makalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesiaMakalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesiaRahmanzie Share
 
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Muhammad Rafi Kambara
 
HUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptx
HUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptxHUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptx
HUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptxDwianandaRajrafiq
 
UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.pdf
UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.pdfUU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.pdf
UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.pdfPkcDurenSawit
 
PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3N
PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3NPROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3N
PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3NARZEN MUTAKIN
 

Similar to Slide poligami (20)

HUKUM KELUARGA
HUKUM KELUARGAHUKUM KELUARGA
HUKUM KELUARGA
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Hukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptx
Hukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptxHukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptx
Hukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptx
 
Uu1 1974 perkawinan
Uu1 1974 perkawinanUu1 1974 perkawinan
Uu1 1974 perkawinan
 
Uu1 1974 perkawinan
Uu1 1974 perkawinanUu1 1974 perkawinan
Uu1 1974 perkawinan
 
1974 uu 1-tahun-1974-perkawinan
1974 uu 1-tahun-1974-perkawinan1974 uu 1-tahun-1974-perkawinan
1974 uu 1-tahun-1974-perkawinan
 
10. hukum pernikahan
10. hukum pernikahan10. hukum pernikahan
10. hukum pernikahan
 
Ketentuan Perkawinan.pptx
Ketentuan Perkawinan.pptxKetentuan Perkawinan.pptx
Ketentuan Perkawinan.pptx
 
Akibat pembatalan perkawinan terhadap anak
Akibat pembatalan perkawinan terhadap anak Akibat pembatalan perkawinan terhadap anak
Akibat pembatalan perkawinan terhadap anak
 
perbandingan-perkawinan-BW-dg-UUP.pdf
perbandingan-perkawinan-BW-dg-UUP.pdfperbandingan-perkawinan-BW-dg-UUP.pdf
perbandingan-perkawinan-BW-dg-UUP.pdf
 
2.2-HUKUM-PERKAWINAN-Hukum-Perdata.pptx
2.2-HUKUM-PERKAWINAN-Hukum-Perdata.pptx2.2-HUKUM-PERKAWINAN-Hukum-Perdata.pptx
2.2-HUKUM-PERKAWINAN-Hukum-Perdata.pptx
 
Makalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesiaMakalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesia
 
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
 
HUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptx
HUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptxHUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptx
HUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptx
 
Uu perkawinan 1974
Uu perkawinan 1974Uu perkawinan 1974
Uu perkawinan 1974
 
UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.pdf
UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.pdfUU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.pdf
UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.pdf
 
Uu perkawinan 1974
Uu perkawinan 1974Uu perkawinan 1974
Uu perkawinan 1974
 
PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3N
PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3NPROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3N
PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3N
 
hukum keluarga perkawainan.ppt
hukum keluarga perkawainan.ppthukum keluarga perkawainan.ppt
hukum keluarga perkawainan.ppt
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
 

Recently uploaded

MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...Kanaidi ken
 
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdfSurat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdfEirinELS
 
PPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASAR
PPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASARPPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASAR
PPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASARElviraDemona
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxnursariheldaseptiana
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia pptMateri Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia pptParulianGultom2
 
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptxPPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptxJawahirIhsan
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOMSISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOMhanyakaryawan1
 
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanTopik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanAyuApriliyanti6
 
Sudut-sudut Berelasi Trigonometri - Sudut-sudut Berelasi Trigonometri
Sudut-sudut Berelasi Trigonometri - Sudut-sudut Berelasi TrigonometriSudut-sudut Berelasi Trigonometri - Sudut-sudut Berelasi Trigonometri
Sudut-sudut Berelasi Trigonometri - Sudut-sudut Berelasi TrigonometriFarhanPerdanaRamaden1
 
Bioteknologi Konvensional dan Modern kelas 9 SMP
Bioteknologi Konvensional dan Modern  kelas 9 SMPBioteknologi Konvensional dan Modern  kelas 9 SMP
Bioteknologi Konvensional dan Modern kelas 9 SMPNiPutuDewikAgustina
 
Pembahasan Soal Ujian Komprehensif Farmasi Perapotekan
Pembahasan Soal Ujian Komprehensif Farmasi PerapotekanPembahasan Soal Ujian Komprehensif Farmasi Perapotekan
Pembahasan Soal Ujian Komprehensif Farmasi PerapotekanNesha Mutiara
 
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.pptPenyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.pptpalagoro17
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024ssuser0bf64e
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxFitriaSarmida1
 

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
 
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdfSurat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
 
PPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASAR
PPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASARPPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASAR
PPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASAR
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia pptMateri Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
 
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptxPPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOMSISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
 
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanTopik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
 
Sudut-sudut Berelasi Trigonometri - Sudut-sudut Berelasi Trigonometri
Sudut-sudut Berelasi Trigonometri - Sudut-sudut Berelasi TrigonometriSudut-sudut Berelasi Trigonometri - Sudut-sudut Berelasi Trigonometri
Sudut-sudut Berelasi Trigonometri - Sudut-sudut Berelasi Trigonometri
 
Bioteknologi Konvensional dan Modern kelas 9 SMP
Bioteknologi Konvensional dan Modern  kelas 9 SMPBioteknologi Konvensional dan Modern  kelas 9 SMP
Bioteknologi Konvensional dan Modern kelas 9 SMP
 
Pembahasan Soal Ujian Komprehensif Farmasi Perapotekan
Pembahasan Soal Ujian Komprehensif Farmasi PerapotekanPembahasan Soal Ujian Komprehensif Farmasi Perapotekan
Pembahasan Soal Ujian Komprehensif Farmasi Perapotekan
 
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.pptPenyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
 

Slide poligami

  • 1. PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI KELOMPOK 1 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PUTERA BATAM 2012
  • 2. KASUS Seorang wanita pernah berkeluh kesah tentang masalah yang menimpanya. Dia baru saja menikah dengan seorang pria. Ternyata pria yang baru dinikahinya telah memilikki seorang istri. Dia ternyata menjadi istri kedua sang pria. Lebih menyakitkan lagi setelah dia mangetahui bahwa istri pertama sang pria ternyata sudah menyetujui perkawinan tersebut. Dia tidak tahu apa yang seharusnya diperbuat ????????
  • 3. Para Pelaku  Sang Suami  Istri Pertama  Istri Kedua ( Korban )
  • 4. Permasalahan Yang Timbul  Istri kedua yang tidak mengetahui identitas sebenarnya dari sang suami saat dilangsungkannya pernikahan, dan ketahuan setelah pernikahan  Posisi istri pertama yang mengetahui bahwa suaminya berpoligami  Sang suami sudah mengantungi izin untuk berpoligami dari istri pertama akan tetapi istri kedua tidak mengetahui bahwa dirinya akan dimadu  Adanya unsur pemanfaatan atau kesengajaan terhadap istri kedua yang dicurigai dilakukan oleh sang suami ataupun istri pertama.  Tidak terpenuhinya syarat-syarat sah untuk dilakukannya poligami
  • 5. Istilah-Istilah  Poligami yaitu laki-laki yang beristri lebih dari satu orang  Poliandri yaitu perempuan yang bersuami lebih dari satu orang  Pemalsuan yaitu tindakan untuk mengelabui, menipu ataupun memanipulasi suatu data dengan tujuan tertentu  Identitas yaitu keadaan atau ciri- ciri khusus suatu benda maupun orang  Perkawinan yaitu Ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan
  • 6. Dasar Hukum  UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan  PP No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
  • 7. Pembahasan dan Alternatif Penyelesaian Kasus Secara Hukum, meskipun sang suami sudah mengantungi izin dari istri pertama, tetapi jika istri keduanya tidak tahu bahwa dirinya kan dimadu, maka pihak istri kedua bisa mengajukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan yang membawahi lokasi tempat tinggal atau terjadinya perkawinan.
  • 8. Hal ini diatur dalam pasal 27 ayat UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri
  • 9. Pasal 27 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 “ Apabilan ancamann telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya, dan dalam jangka waktu enam (6) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan maka haknya gugur”
  • 10. Adapun syarat-syarat untuk melakukan poligami berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) bagi seorang pria adalah sebagai berikut :  Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri  Istri mendapat cacat badan/ atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan  Istri tidak dapat melahirkan keturunan
  • 11. Untuk selanjutnya masalah poligami diatur lebih lanjut mengenai syarat-syarat lainnya, yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 :  Adanya Perjanjian dari istri/istri-istri  Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka  Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka
  • 12. Kesimpulan Satu hal yang perlu diingat saat akan mengajukan pembatalan perkawinan adalah permohonan pembatalan perkawinan jangan sampai melewati waktu enam (6) bulan karena jika lewat dari enam (6) bulan sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, perkawinan tersebut tetap sah dan secara hukum perempuan tersebut tidak dapat mengajukan pembatalan. Aturan ini ada pada pasal 27 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan