Dokumen tersebut membahas konsep dasar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) termasuk objek, subjek, dasar pengenaan pajak, dan administrasi PPN/PPnBM.

1. 1
PPN Pajak Pertambahan Nilai dan
PPnBM Pajak Penjualan Barang Mewah

2. 2
Agenda
Konsep Umum PPN
1.
PKP dan DPP
2.
Administrasi PPN
3.
Diskusi kasus
4.

3. 3
Pengertian Umum
PPN adalah Pajak atas Konsumsi
Barang atau jasa
Di Dalam Daerah Pabean
OLEH
Orang Pribadi
Badan

4. 4
Karakteristik PPN
Pajak Tidak
Langsung
Pajak Obyektif
Multi stage
Indirect
Substraction
Method
Non kumulatif
Konsumsi
Dalam Negeri
Consumption type
VAT
KARAKTERISTIK

5. 5
CIRI PPN
• Pengenaan PPN dilaksanakan Sistem
FAKTUR
• Setiap terjadinya Penyerahan BKP/JKP, wajib
dibuatkan Faktur Pajak
Faktur Pajak Perupakan
Bukti Pungutan PPN
Faktur Pajak
Bagi Penjual
merupakan bukti
PAJAK KELUARAN
Faktur Pajak
Bagi Pembeli
merupakan bukti
PAJAK MASUKAN

6. 6
OBYEK PPN
Penyerahan BKP
Impor BKP
Pemanfaatan JKP
Penyerahan JKP
Pemanfaatan BKP di
daerah pabean
Ekspor BKP berwujud
Ekspor BKP tidak
berwujud
OBYEK PPN
Ekspor JKP
Dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak

7. 7
Objek Pajak Pertambahan Nilai
• Penyerahan Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak di dalam Daerah
Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
• Impor Barang Kena Pajak;
• Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, Jasa Kena Pajak
dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
• Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud, Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

8. 8
Daerah Pabean
Wilayah RI yand didalamnya berlaku
ketentuan Kepabeanan
(UU No 10/1995)
Darat
Perairan
Tempat tertentu di zona
Ekonomi Eksklusif
Landas Kontinen
dan
Ruang udara di
atasnya
1
2
3
4

9. 9
BARANG
BARANG ADALAH
BARANG
BERWUJUD
BARANG BERGERAK
BARANG TIDAK
BERGERAKLandas
Kontinen
BARANG TIDAK
BERWUJUD
CONTOH :
• HAK ATAS MEREK
DAGANG
• HAK PATEN
• HAK CIPTA

10. 10
PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK (BKP)
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK ADALAH
:SETIAP KEGIATAN PENYERAHAN BARANG KENA
PAJAK
YANG DIKENAKAN
PAJAKBERDASARKAN
UU PPN

11. 11
• Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian
• Pengalihan BKP karena perjanjian sewa beli dan leasing
• Pengalihan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang
• Pemakaian sendiri dan/atau pemberian Cuma-Cuma
Penyerahan Barang Kena Pajak
 PT. A perusahaan penghasil topi. Dalam rangka ulang tahun memberikan
kepada seluruh karyawan dan keluarganya topi hasil produksi perusahaan
sebanyak 10.000 unit. Harga jual topi 100ribu, harga pokok produksi 60ribu.
 PT. C perusahaan penghasil susu formula. Dalam rangka kegiatan CSR
perusahaan, memberikan kepada rumah yatim susu formula sebanyak
5.000pack. Harga jual per pack 60ribu, harga pokok 40ribu.

12. 12
• Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau
aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat
pembubaran perusahaan
• Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau
sebaliknya dan penyerahan antar cabang
• Penyerahan BKP secara konsinyasi
Penyerahan Barang Kena Pajak

13. 13
• Penyerahan Barang Kena Pajak oleh
Pengusaha Kena Pajak dalam rangka
perjanjian pembiayaan yang dilakukan
berdasarkan prinsip syariah, yang
penyerahannya dianggap langsung dari
Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang
membutuhkan Barang Kena Pajak
Penyerahan - Perjanjian

14. 14
• Pemakaian Barang Kena Pajak dan atau
pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan
produktif belum merupakan penyerahan
Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak
sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Pemakaian untuk Tujuan Produktif

15. 15
• Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar
sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang
• Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan
utang-piutang;
• Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke
cabang atau antar cabang dalam hal Pengusaha
Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak
terutang;
Bukan Penyerahan Barang Kena Pajak

16. 16
• Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka
penggabungan,peleburan,pemekaran, pemecahan, dan
pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan
pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha
Kena Pajak;
• Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula
tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat
pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas
perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.
Bukan Penyerahan Barang Kena Pajak

17. 17
JASA
SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKAN SUATU
PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM ,YANG MENYEBABKAN
• SUATU BARANG
• FASILITAS
• KEMUDAHAN
• HAK
JASA YG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA
PESANAN ATAU PERMINTAANDGN BAHAN & ATAS PETUNJUK DARI
PEMESANTERMASUK
TERSEDIA UNTUK DIPAKAI
TERMASUK

18. 18
JASA KENA PAJAK (JKP)
SETIAP KEGIATAN PELAYANAN
BERDASARKAN SUATUPERIKATAN
/PERBUATAN HUKUM YG
MENYEBABKANSUATU BARANG
/FASILITAS/KEMUDAHAN /HAK
TERSEDIAUNTUK DIPAKAI
TERMASUK JASA YG DILAKUKAN
UNTUK MENGHASILKAN
BARANGKARENA PESANAN ATAU
PERMINTAAN DGN BAHAN
DAN/ATAU PETUNJUK DARI
PEMESAN
YANG DIKENAKAN PAJAK
BERDASARKAN UU PPN

19. 19
JASA KENA PAJAK (JKP)
PEMAKAIAN
SENDIRI JKP
PEMBERIAN
CUMA-CUMA
OLEH PKP
SETIAP KEGIATAN PEMBERIAN
JASA KENA PAJAK
TERMASUK

20. 20
PEMANFAATAN JKP DAN BKP
PEMANFAATAN JKP DAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI
LUAR DAERAH PABEAN
• SETIAP KEGIATAN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH
PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN
• SETIAP KEGIATAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI
LUAR DAERAH PABEAN KARENA SUATU PERJANJIAN DI DALAM
DAERAH PABEAN.

21. 21
IMPORT, EXPOR DAN PERDAGANGAN
IMPOR
ADALAH SETIAP KEGIATAN
MEMASUKKAN BARANG DARI LUAR
DAERAH PABEAN KE DLM DAERAH
PABEAN
EXPOR
ADALAH SETIAP KEGIATAN
MEMASUKKAN BARANG DARI LUAR
DAERAH PABEAN KE DLM DAERAH
PABEAN
PERDAGANGAN
ADALAH SETIAP KEGIATAN
MEMASUKKAN BARANG DARI LUAR
DAERAH PABEAN KE DLM DAERAH
PABEAN

22. 22
Non Barang Kena Pajak
1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran
yang diambil langsung dari sumbernya;
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan
oleh rakyat banyak
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel,
restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya,
meliputi makanan dan minuman baik yang
dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk
makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha
jasa boga atau katering;
4. Emas batangan, dan surat berharga.

23. 23
Non Jasa Kena Pajak
1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
2. Jasa di bidang pelayanan sosial;
3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
4. Jasa keuangan
5. Jasa asuransi
6. Jasa di bidang keagamaan;
7. Jasa di bidang pendidikan;
8. Jasa kesenian dan hiburan

24. 24
9. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa
angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
10. jasa tenaga kerja;
11. jasa perhotelan;
12. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka
menjalankan pemerintahan secara umum;
13. jasa penyediaan tempat parkir;
14. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
15. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
16. jasa boga atau katering
Non Jasa Kena Pajak

25. 25
BADAN
BAIK YANG MELAKUKAN USAHA MAUPUN YANG TIDAK
MELAKUKAN USAHA
MELIPUTI :
• PERSEROAN TERBATAS;
• PERSEROAN KOMANDITER;
• PERSEROAN LAINNYA;
• BUMN / BUMD;
• FIRMA, KONGSI; KOPERASI; DANA PENSIUN;
PERSEKUTUAN; PERKUMPULAN; YAYASAN; ORGANISASI
MASSA; ORGANISASI SOSPOL DAN SEJENISNYA; LEMBAGA;
BUT DAN BENTUK BADAN LAINNYA.
SEKUMPULAN ORANG DAN ATAU
MODAL YANG MERUPAKAN KESATUAN

26. 26
PENGUSAHA
ORANG PRIBADI
• MENGHASILKAN BARANG;
• MENGIMPOR BARANG;
• MENGEKSPOR BARANG;
• MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;
• MELAKUKAN USAHA JASA;-
• MEMANFAATKAN BARANG TIDAK BERWUJUD /
JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN.
DALAM KEGIATAN USAHA ATAU
PEKERJAANNYA
BADAN

27. 27
PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
TIDAK TERMASUK PENGUSAHA KECIL, KECUALIPENGUSAHA
KECIL YANG MEMILIH UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
PENGUSAHA
YANG MELAKUKAN
PENYERAHAN BPK/JKP
YANG DIKENAKAN PAJAK
BERDASARKAN UU PPN

28. 28
• Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP
wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib
memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah yang terutang.
• Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak
Pengusaha Kena Pajak

29. 29
MENGHASILKAN
KEGIATAN MENGOLAH MELALUI
PROSES MENGUBAH BENTUK ATAU
SIFAT SUATU BARANG DARI BENTUK
ASLINYA
KEGIATAN MENGOLAH SUMBER DAYA ALAM
MENYURUH ORANG PRIBADI ATAU BADAN MELAKUKAN
KEGIATAN TERSEBUT PADA HURUF 1 DAN 2 DI ATAS
MENJADI
BARANG BARU
1
2
3
MENJADI DAYA
GUNA BARU

30. 30
DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)
HARGA JUAL
PENGGANTIAN
NILAI IMPOR
NILAI EKSPOR
NILAI LAIN YANG DITETAPKAN
MENKEU
YANG DIPAKAI
SEBAGAI DASAR
UNTUK
MENGHITUNG
PAJAK YANG
TERUTANG

31. 31
HARGA JUAL
PPN YANG DIPUNGUT MENURUT UU PPN& POTONGAN
HARGA YG DICANTUMKAN DALAM FAKTUR PAJAK
NILAI BERUPA UANG
SEMUA BIAYA YANG DIMINTA ATAU SEHARUSNYA
DIMINTA OLEH PENJUAL
KARENA PENYERAHAN
BPKP
TERMASUK
TIDAK
TERMASUK

32. 32
PENGGANTIAN
PPN YANG DIPUNGUT MENURUT UU PPN& POTONGAN HARGA
YG DICANTUMKAN DLMFAKTUR PAJAK
NILAI BERUPA UANG
SEMUA BIAYA YG DIMINTA ATAU SEHARUSNYA
DIMINTA OLEH PEMBERI JASA
KARENA PENYERAHAN JKP
TIDAK
TERMASUK
TERMASUK

33. 33
NILAI IMPOR
PAJAK YANG DIPUNGUT MENURUT UU
NILAI BERUPA UANG
YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGANBEA MASUK
DITAMBAH PUNGUTAN LAINNYA YG DIKENAKAN
PAJAKBERDASARKANKETENTUAN DLM PERUNDANG-
UNDANGANKEPABEANAN
UNTUK IMPOR BPKB
TIDAK
TERMASUK

34. 34
HARGA JUAL
• Nilai berupa uang
• Termasuk semua biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh penjual Barang Kena
Pajak.
• Tidak termasuk PPN dan potongan harga yang
tercantum dalam faktur pajak.
Yang termasuk dalam pengertian biaya yang merupakan unsur harga jual,
antara lain : pengangkutan, asuransi, bantuan teknik, pemeliharaan, dan
garansi.

35. 35
PENGGANTIAN
• Nilai berupa uang
• Termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya
diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa
Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
• Tidak termasuk PPN dan potongan harga yang
tercantum dalam faktur pajak.

36. 36
NILAI IMPOR
• Nilai berupa uang yang menjadi Dasar
penghitungan bea masuk
• Ditambah pungutan yang dikenakan sesuai
Undang-Undang Pabean.
• Tidak termasuk PPN/PPn BM.
• Nilai Impor = Harga Impor (CIF) + Bea Masuk
PPN = 10% x Nilai Impor

37. 37
NILAI EKSPOR
• Nilai berupa uang
• Termasuk biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh eksportir, yaitu,
nilai yang tercantum dalam dokumen PEB
(Pemberitahuan Ekspor Barang yang telah
difiat muat oleh Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai).
• PPN Ekspor = 0% x Nilai Ekspor

38. 38
DPP Nilai Lain
• Jenis-jenis nilai lain :
– Harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba
kotor
– Perkiraan harga jual rata-rata
– Harga pasar wajar
– Persentase tertentu dari harga jual, tagihan atau
imbalan-Harga faktual yang dianggap wajar

39. 39
• Pemakaian Sendiri :
DPP = Harga Pokok Penjualan (Harga jual atau
Penggantian dikurangi laba bruto)
PPN = 10% X Harga Pokok Penjualan.
• Pemberian Cuma-Cuma :
DPP = Harga Pokok Penjualan (Harga Jual atau
Penggantian dikurangi laba bruto)
PPN = 10% X Harga Pokok Penjualan
DPP Nilai Lain

40. 40
• Penyerahan BKP dan/atau JKP dari pusat ke
cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP
dan/atau JKP antar cabang DPP = Harga Jual
atau penggantian dikurangi laba kotor
PPN = 10% x Harga Jual atau penggantian
dikurangi laba kotor
DPP Nilai Lain

41. 41
DPP atas Transaksi dengan Valuta Asing
• Apabila harga jual atau penggantian menggunakan
valuta asing, Dasar Pengenaan Pajak-nya dihitung
dengan :
– Nilai konversi menurut Keputusan Menteri Keuangan (Kurs
KMK) yang berlaku pada saat pembuatan Faktur Pajak (per
tanggal Faktur Pajak).
– Dalam hal penyerahan kepada Pemungut PPN (WAPU),
menggunakan nilai konversi menurut KMK yang berlaku
pada saat pembayaran atas harga jual BKP/JKP yang
bersangkutan (Lihat ; Pemungut PPN)
– Kurs menurut KMK tersebut di atas diumumkan secara
periodik (setiap pekan sekali) yang berlaku untuk masa
satu pekan

42. 42
DPP atas penyerahan BKP yang tergolong mewah
• Penyerahan BKP yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh
PKP yang menghasilkan BKP yang Tergolong Mewah atau atas
impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, Dasar
Pengenaan Pajak tidak termasuk PPN dan PPnBM
• Penyerahan BKP yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh
PKP selain Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak
yang Tergolong Mewah atau impor, Dasar Pengenaan Pajak
termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dikenakan
atas perolehan atau atas impor Barang Kena Pajak yang
Tergolong Mewah tersebut.

43. 43
Tarif PPN
Sebesar 10%
Kecuali untuk ekspor yang dikenakan tarif 0%
- ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
- ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
- ekspor Jasa Kena Pajak.

44. 44
Jenis Pemungut PPN
Sejak tanggal 1 Januari 2004, Pemungut PPN (Pembeli
Khusus) terdiri dari (563/KMK.03/2003) :
• Bendaharawan Pemerintah baik Pusat maupun
Daerah, yang dananya dari APBN/APBD.
• Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
• Badan Usaha Milik Negara dan Milik Daerah

45. 45
• PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP/JKP
dipungut oleh PKP Penjual.
• Pembeli BKP/JKP wajib membayar kepada PKP Penjual
sebesar harga jual ditambah PPN (10%).
• Apabila pembeli BKP/JKP tersebut berstatus Pemungut PPN
(Pembeli Khusus), PPN yang terutang atas transaksi
penyerahan BKP/JKP tidak dipungut oleh PKP Penjual,
melainkan disetor langsung ke kas negara oleh Pemungut
PPN tersebut.
• Pemungut PPN hanya membayar kepada PKP Penjual sebesar
harga jual, sedangkan PPN-nya (10%) disetor langsung ke kas
negara.
Pemungut PPN

46. 46
• Dalam hal harga jual atau penggantian telah
termasuk PPN, maka PPN yang terutang atas
penyerahan BKP/JKP tersebut dihitung dengan
formula : 10/110 x harga jual atau penggantian.
Jenis Pemungut PPN

47. 47
• Faktur Pajak adalah bukti
pungutan pajak yang dibuat oleh
Pengusaha Kena Pajak atas
penyerahan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak.
Faktur Pajak

48. 48
FAKTUR PAJAK STANDAR
• Faktur Pajak yang paling sedikit memuat keterangan
tentang :
– Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang
menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
– Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli Barang
Kena Pajak atau Penerima JasaKena Pajak;
– Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau
Penggantian, dan potongan harga;
– Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
– Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
– Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;
dan
– Nama, dan tanda tangan yang berhak menandatangani
Faktur Pajak;

49. 49

50. 50

51. 51

52. 52
FAKTUR PAJAK GABUNGAN
• Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak
Standar untuk semua penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang
terjadi selama 1 (satu) bulan takwim kepada
pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa
Kena Pajak yang sama
 Saat pembuatan faktur pajak gabungan  paling
lama pada akhir bulan penyerahan.

53. 53

54. 54

55. 55

56. 56
Saat Pembuatan Faktur Pajak Standar
Faktur Pajak Standar yang diterbitkan
setelah melewati jangka waktu 3 (tiga)
bulan sejak saat Faktur Pajak Standar
seharusnya dibuat adalah bukan
merupakan Faktur Pajak Standar.

57. 57
Rangkapan Faktur Pajak
 Faktur Pajak Standar paling sedikit
dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang
peruntukannya masing-masing
sebagai berikut :
 Lembar ke-1, disampaikan kepada
Pembeli Barang Kena Pajak atau
Penerima Jasa Kena Pajak
 Lembar ke-2, untuk arsip Pengusaha
Kena Pajak yang menerbitkan Faktur
Pajak Standar.

58. 58
KODE FAKTUR PAJAK STANDAR
2 (dua) digit Kode Transaksi;
1 (satu) digit Kode Status; dan
3 (tiga) digit Kode Cabang.

59. 59
KODE TRANSAKSI
01 penyerahan kepada selain Pemungut PPN
02 penyerahan kepada Pemungut PPN Bendaharawan Pemerintah
03 penyerahan kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendaharawan
Pemerintah)
04 penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain kepada selain Pemungut PPN;
05 penyerahan yang Pajak Masukannya di Deemed kepada selain Pemungut
PPN;
06 penyerahan Lainnya kepada selain Pemungut PPN;
07 penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya Tidak Dipungut kepada
selain Pemungut PPN;
08 digunakan untuk penyerahan yang Dibebaskan dari pengenaan PPN atau
PPN dan PPn BM kepada selain Pemungut PPN;
09 digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D kepada selain Pemungut PPN

60. 60
KODE STATUS
0 Normal
1 Penggantian

61. 61
NOMOR SERI FAKTUR PAJAK STANDAR
• 2 (dua) digit Tahun Penerbitan; dan
• 8 (delapan) digit Nomor Urut.
 Nomor Urut pada Nomor Seri Faktur Pajak
Standar harus dibuat secara berurutan, tanpa
perlu dibedakan antara Kode Transaksi, Kode
Status Faktur Pajak Standar dan mata uang
yang digunakan.

62. 62
Penomoran Faktur
 Penerbitan Faktur Pajak Standar
dimulai dari Nomor Urut 1 (satu)
pada setiap awal tahun takwim mulai
bulan Januari, kecuali bagi
Pengusaha Kena Pajak yang baru
dikukuhkan, Nomor Urut 1 (satu)
dimulai sejak Masa Pajak Pengusaha
Kena Pajak tersebut dikukuhkan.

63. 63
Faktur Pajak Standar Salah
Faktur Pajak Standar yang cacat, rusak salah
dalam pengisian, atau salah dalam
penulisan, sehingga tidak memuat
keterangan yang lengkap, jelas dan benar,
Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan
Faktur Pajak Standar tersebut dapat
menerbitkan Faktur Pajak Standar
Pengganti

64. 64
Faktur Pajak Hilang
Pengusaha Kena Pajak yang
menerbitkan maupun pihak yang
menerima Faktur Pajak Standar
tersebut dapat membuat copy
dari arsip Faktur Pajak Standar

65. 65
Pambatalan Faktur Pajak
 Apabila terjadi pembatalan transaksi
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak
Standar-nya telah diterbitkan, maka
Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan
Faktur Pajak Standar harus melakukan
pembatalan Faktur Pajak Standar

66. 66
 Penerbitan Faktur Pajak Standar Pengganti atau pembatalan
Faktur Pajak Standar hanya dapat dilakukan paling lambat 2
(dua) tahun sejak Faktur Pajak Standar yang diganti atau
dibatalkan tersebut diterbitkan.
 Sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai dimana Faktur Pajak Standar yang diganti
atau dibatalkan tersebut dilaporkan, belum dilakukan
pemeriksaan dan atas Pajak Pertambahan Nilai yang
tercantum dalam Faktur Pajak Standar tersebut belum
dibebankan sebagai biaya.
Faktur Pajak Pengganti

67. 67
NOTA RETUR
 NOTA RETUR DIBUAT DALAM HAL TERJADI PENGEMBALIAN BKP DARI
PEMBELI KEPADA PENJUAL, KECUALI JIKA DIGANTI DENGAN BKP
YANG JENIS, TYPE, JUMLAH DAN HARGANYA SAMA
FUNGSI NOTA RETUR :
 BAGI PENJUAL : MENGURANGI PAJAK KELUARAN PADA MASA PAJAK
DITERIMANYA NOTA RETUR
 BAGI PEMBELI : MENGURANGI PAJAK MASUKAN PADA MASA PAJAK
DIBUATNYA NOTA RETUR

68. 68
ISI MINIMAL NOTA RETUR
 NOMOR URUT NOTA RETUR
 NOMOR SERI DAN TANGGAL FP ATAS BKP YANG
DIKEMBALIKAN
 NAMA, ALAMAT DAN NPWP PEMBELI BKP YANG
DIKEMBALIKAN
 NAMA, ALAMAT, NPWP PENJUAL YANG MENERBITKAN FP
 JENIS DAN HARGA JUAL BKP YANG DIKEMBALIKAN
 PPN/PPNBM YANG DIKEMBALIKAN
 TANGGAL PEMBUATAN NOTA RETUR
 TANDA TANGAN PEMBELI

69. 69
• Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan
dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.
• Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi
sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang
pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor
barang modal dapat dikreditkan.
• Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan
Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan)
Pengkreditan Pajak Masukan

70. 70
• Apabila dalam suatu Masa Pajak:
– PK > PM, selisihnya yang harus disetor ke kas
negara oleh PKP paling lambat akhir bulan
berikutnya
– PM > PK, selisihnya dapat direstitusi atau
dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya, atau
direstitusi pada akhir tahun buku (pengecualian
untuk pengusaha tertentu yang bergerak dalam
bidang ekspor BKP, BKP Tidak Berwujud, JKP,
penyerahan kepada pemungut, belum berproduksi
dan tidak dipungut PPN)
Pajak Masukan

71. 71
Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan
• perolehan BKP atau JKP, pemanfaatan BKP tidak
berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah
Pabean, sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak;
• perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai
hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
• perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor
berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan
barang dagangan atau disewakan

72. 72
• pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak
• perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam atau tidak
mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok
Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau
penerima Jasa Kena Pajak;
Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan

73. 73
• pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak
dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat 6
• perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan
penerbitan ketetapan pajak;
Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan

74. 74
• perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam
Surat Pemberitahuan MasaPajak Pertambahan
Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan
pemeriksaan; dan
• perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal
atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena
Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada
ayat
Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan

75. 75
Kredit Pajak Masukan
• Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi
belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran
pada Masa Pajak yang sama, dapat
dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling
lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa
Pajak yang bersangkutan sepanjang belum
dibebankan sebagai biaya dan belum
dilakukan pemeriksaan

76. 76
Kredit Pajak Masukan
• Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena
Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang
pajak juga melakukan penyerahan yang tidak
terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk
penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui
dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak
dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan.

77. 77
Penghapusan Piutang
Penghapusan piutang tidak mengakibatkan
penyesuaian (koreksi) atas :
 Pajak Keluaran bagi Pengusaha Kena Pajak penjual,
artinya PKP Penjual tidak diperkenankan
membatalkan (menarik kembali) Pajak Keluaran
yang telah dilaporkan dalam SPT-nya.
 Pajak Masukan bagi PKP pembeli atau penerima
jasa, artinya PKP Pembeli tidak perlu membatalkan
Pajak Masukan yang telah dikreditkan dalam SPT-
nya.

78. 78
BKP yang Dibeli Musnah/Rusak Karena Bencana Alam atau
Kondisi Force Majeure
 Tidak mengakibatkan penyesuaian (koreksi) atas
Pajak Masukan yang telah dikreditkan atau
dibebankan sebagai biaya oleh pembeli.
 Pajak Masukan atas barang yang musnah atau
rusak tersebut tetap dapat dikreditkan.

79. 79
Kesalahan dalam Pemungutan Pajak
 Apabila pajak yang telah dipungut tersebut telah disetor dan
dilaporkan, maka PKP yang bersangkutan tidak dapat
meminta kembali (restitusi).
 Pajak yang salah dipungut tersebut dapat diminta kembali
oleh pihak yang terpungut, sepanjang belum dikreditkan atau
belum dibebankan sebagai biaya.
 Kesalahan pemungutan dapat berupa ; seharusnya tidak
terutang PPN tetapi dipungut PPN, atau terjadi pemungutan
PPN yang jumlahnya lebih besar dari yang seharusnya
terutang.

80. 80
PEDOMAN PENGHITUNGAN PPN
MASUKAN BAGI PENGUSAHA
45/PMK.03/2008

81. 81

82. 82

83. 83

84. 84

85. 85

86. 86

87. 87
87
Dwi Martani - 081318227080
martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com
http://staff.blog.ui.ac.id/martani/