Dokumen tersebut membahas rencana peningkatan kapasitas dan jumlah lembaga rehabilitasi narkoba oleh Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat pada tahun 2012, dengan menambah dukungan untuk 48 lembaga baru sehingga total lembaga yang dibantu menjadi 144 lembaga, termasuk 20 lembaga yang akan ditingkatkan kualitas pelayanannya."
Dokumen tersebut merangkum peraturan perundang-undangan terkait jabatan fungsional analis kepegawaian, mulai dari UU, PP, KEPPRES, PERKA BKN hingga standar kompetensi kerja analis kepegawaian. Dokumen tersebut memberikan gambaran mengenai kedudukan, tugas, dan pengembangan profesi analis kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
Ed-2-Sos DO Indikator Posyandu-28092021.pptxferryx
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai indikator Posyandu Aktif dan kriterianya, serta cara perhitungan persentase kabupaten/kota yang memiliki Posyandu Aktif minimal 80% berdasarkan 5 kriteria utama yaitu: frekuensi kegiatan rutin, jumlah kader, cakupan layanan gizi, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, dan imunisasi, kegiatan tambahan, serta alat pemantauan pertumbuhan dan perke
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas rencana pembangunan kesehatan di Kota Ambon, termasuk strategi, isu-isu, dan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2011; (2) Beberapa program utama adalah peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan, pengadaan obat dan perbekalan, upaya kesehatan masyarakat, dan perbaikan gizi masyarakat; (3) Tujuannya
Bahan paparan workshop tksk (hasil evaluasi) ruslan yusufagungsupaat
Dokumen tersebut merangkum hasil evaluasi terhadap Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada tahun 2012. Evaluasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar TKSK berasal dari unsur masyarakat non-PNS, pendidikan minimal SMU, dan telah mengikuti pelatihan sebelum menjadi TKSK. Evaluasi ini juga mengidentifikasi beberapa kesulitan dan permasalahan yang dihadapi TKSK beserta saran untuk penguatan per
Dokumen tersebut membahas upaya Kementerian Kesehatan dalam melakukan transformasi sumber daya manusia kesehatan di Indonesia melalui 3 hal utama: (1) peningkatan kuantitas dan distribusi tenaga kesehatan, (2) peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, dan (3) penguatan tata kelola sumber daya manusia kesehatan.
Dokumen tersebut merangkum peraturan perundang-undangan terkait jabatan fungsional analis kepegawaian, mulai dari UU, PP, KEPPRES, PERKA BKN hingga standar kompetensi kerja analis kepegawaian. Dokumen tersebut memberikan gambaran mengenai kedudukan, tugas, dan pengembangan profesi analis kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
Ed-2-Sos DO Indikator Posyandu-28092021.pptxferryx
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai indikator Posyandu Aktif dan kriterianya, serta cara perhitungan persentase kabupaten/kota yang memiliki Posyandu Aktif minimal 80% berdasarkan 5 kriteria utama yaitu: frekuensi kegiatan rutin, jumlah kader, cakupan layanan gizi, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, dan imunisasi, kegiatan tambahan, serta alat pemantauan pertumbuhan dan perke
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas rencana pembangunan kesehatan di Kota Ambon, termasuk strategi, isu-isu, dan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2011; (2) Beberapa program utama adalah peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan, pengadaan obat dan perbekalan, upaya kesehatan masyarakat, dan perbaikan gizi masyarakat; (3) Tujuannya
Bahan paparan workshop tksk (hasil evaluasi) ruslan yusufagungsupaat
Dokumen tersebut merangkum hasil evaluasi terhadap Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada tahun 2012. Evaluasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar TKSK berasal dari unsur masyarakat non-PNS, pendidikan minimal SMU, dan telah mengikuti pelatihan sebelum menjadi TKSK. Evaluasi ini juga mengidentifikasi beberapa kesulitan dan permasalahan yang dihadapi TKSK beserta saran untuk penguatan per
Dokumen tersebut membahas upaya Kementerian Kesehatan dalam melakukan transformasi sumber daya manusia kesehatan di Indonesia melalui 3 hal utama: (1) peningkatan kuantitas dan distribusi tenaga kesehatan, (2) peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, dan (3) penguatan tata kelola sumber daya manusia kesehatan.
Dokumen tersebut memberikan gambaran capaian indikator kesehatan lingkungan nasional tahun 2022. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum, indikator kesehatan lingkungan, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi capaian indikator kesehatan lingkungan nasional.
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KES. IBU BERSALIN DAN NIFASDokter Tekno
Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Kabupaten Fokus di Provinsi Fokus dalam rangka Orientasi Pelayanan Persalinan dan Nifas Bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas
Pendekatan Berbasis Masyarakat Dalam Pengendalian Flu Burung dan Rabies - CIV...Tata Naipospos
Pendekatan Berbasis Masyarakat dalam Pengendalian Flu Burung dan Rabies menjelaskan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengendalian penyakit hewan. Kader kesehatan hewan berbasis masyarakat dapat membantu mendeteksi penyakit lebih awal, memberikan informasi dari tingkat desa, dan memfasilitasi respon cepat. Mereka memainkan peran kunci dalam bekerja sama dengan pemerintah untuk vaksinasi, biosekuriti
Dokumen tersebut membahas tentang sistem rujukan maternal dan neonatal di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Depok. Sistem rujukan harus berjalan dengan baik untuk mencegah kematian ibu dan bayi, dengan prinsip rujukan berjenjang dari fasilitas kesehatan primer hingga tersier.
Dokumen tersebut merangkum laporan kinerja UPTD Puskesmas Sukamahi tahun 2022, mencakup profil puskesmas, analisis situasi, capaian program UKM, UKP, dan sarana prasarana puskesmas."
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut berisi profil Puskesmas Banyuglugur yang mencakup visi, misi, tujuan, strategi, dan maklumat pelayanan serta informasi geografis, sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan, data masyarakat, sarana dan prasarana, struktur organisasi, siklus manajemen, jenis-jenis layanan, capaian kinerja, upaya peningkatan mut
Dokumen tersebut membahas tentang standar kompetensi kerja analis kepegawaian yang mencakup pengertian, tujuan, kompetensi inti dan pilihan, serta pengelompokan unit kompetensi untuk analis kepegawaian tingkat terampil dan ahli sesuai dengan fungsi tugas pokok dan jabatannya.
Dokumen tersebut memberikan gambaran capaian indikator kesehatan lingkungan nasional tahun 2022. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum, indikator kesehatan lingkungan, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi capaian indikator kesehatan lingkungan nasional.
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KES. IBU BERSALIN DAN NIFASDokter Tekno
Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Kabupaten Fokus di Provinsi Fokus dalam rangka Orientasi Pelayanan Persalinan dan Nifas Bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas
Pendekatan Berbasis Masyarakat Dalam Pengendalian Flu Burung dan Rabies - CIV...Tata Naipospos
Pendekatan Berbasis Masyarakat dalam Pengendalian Flu Burung dan Rabies menjelaskan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengendalian penyakit hewan. Kader kesehatan hewan berbasis masyarakat dapat membantu mendeteksi penyakit lebih awal, memberikan informasi dari tingkat desa, dan memfasilitasi respon cepat. Mereka memainkan peran kunci dalam bekerja sama dengan pemerintah untuk vaksinasi, biosekuriti
Dokumen tersebut membahas tentang sistem rujukan maternal dan neonatal di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Depok. Sistem rujukan harus berjalan dengan baik untuk mencegah kematian ibu dan bayi, dengan prinsip rujukan berjenjang dari fasilitas kesehatan primer hingga tersier.
Dokumen tersebut merangkum laporan kinerja UPTD Puskesmas Sukamahi tahun 2022, mencakup profil puskesmas, analisis situasi, capaian program UKM, UKP, dan sarana prasarana puskesmas."
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut berisi profil Puskesmas Banyuglugur yang mencakup visi, misi, tujuan, strategi, dan maklumat pelayanan serta informasi geografis, sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan, data masyarakat, sarana dan prasarana, struktur organisasi, siklus manajemen, jenis-jenis layanan, capaian kinerja, upaya peningkatan mut
Dokumen tersebut membahas tentang standar kompetensi kerja analis kepegawaian yang mencakup pengertian, tujuan, kompetensi inti dan pilihan, serta pengelompokan unit kompetensi untuk analis kepegawaian tingkat terampil dan ahli sesuai dengan fungsi tugas pokok dan jabatannya.
Inpres ini menetapkan kebijakan dan strategi nasional untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba tahun 2011-2015 melalui empat bidang utama yaitu pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dengan target menurunkan prevalensi penyalahgunaan narkoba. Inpres ini juga menetapkan target dan rencana aksi konkret di setiap instansi pemerintah untuk mencapai tujuan ter
The document warns of the dangers of drug use, listing negative effects on various organs and systems of the body. It notes that drug use can initially cause feelings of pleasure but long term consequences are unknown. Side effects mentioned include neurological issues, heart and blood vessel problems, skin infections and lesions, respiratory illnesses, liver damage, HIV/AIDS, and even death from disease, organ failure or overdose.
Dokumen tersebut membahas struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya manusia di Badan Narkotika Nasional provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan peraturan dan undang-undang terkait. Disebutkan jumlah personil ideal beserta jabatannya untuk mendukung tugas BNN di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Program kerja direktorat penguatan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat
1. Dr. Victor Pudjiadi, Sp.B, FICS, DFM
Direktur Penguatan Lembaga
Rehabilitasi Komponen Masyarakat
2. HASIL SURVEY BNN – UI (2011)
• Estimasi penyalahguna narkotika 2,2% populasi(3,8 juta)
• Jumlah Pecandu Narkotika yang harus direhabilitasi berdasarkan estimasi
pecandu teratur pakai sekitar 27 % (lebih kurang 700 ribu)
FASILITAS REHABILITASI
• Pemerintah : 114 (101 Aktif & 13 Tidak), Kapasitas 2134.
• Non Pemerintah / Masyarakat : 255 (141 Aktif & 114 Tidak), Kapasitas
4046.
LAPASSUSTIK
• Kapasitas 6000 dalam 16 Lapassustik, realitas tahun 2010 menampung lebih
dari 30000.
3. Perbandingan Jumlah Penyalahguna, Fasilitas, dan Kapasitas
Rehabilitasi Per Provinsi Tahun 2010.
NO PROVINSI
JUMLAH
PENYALAHGUNA
FASILITAS
REHABILITASI
KAPASITAS
REHABILITASI
PERSENTASE
(%)
1 DKI JAKARTA 334,019 48 1,690 0.51
2 JAWA BARAT 684,562 71 2,760 0.40
3 BANTEN 166,553 16 370 0.22
4 JAWA TENGAH 493,533 46 1,002 0.20
5 DI YOGYAKARTA 78,081 13 373 0.48
6 JAWA TIMUR 608,520 47 2,257 0.37
7 ACEH 55,549 2 25 0.05
8 SUMATERA UTARA 216,976 28 1,045 0.48
9 SUMATERA BARAT 63,873 3 10 0.02
10 RIAU 87,699 4 162 0.18
11 KEPULAUAN RIAU 21,104 3 - 0.00
12 JAMBI 50,420 4 34 0.07
13 SUMATERA SELATAN 100,439 9 359 0.36
14 BANGKA BELITUNG 11,929 1 - 0.00
15 BENGKULU 28,963 4 60 0.21
16 LAMPUNG 129,513 8 733 0.57
4. Perbandingan Jumlah Penyalahguna, Fasilitas, dan Kapasitas
Rehabilitasi Per Provinsi Tahun 2010.
NO PROVINSI
JUMLAH
PENYALAHGUNA
FASILITAS
REHABILITASI
KAPASITAS
REHABILITASI
PERSENTASE
(%)
17 KALIMANTAN BARAT 54,240 10 41 0.08
18 KALIMANTAN TENGAH 25,576 4 70 0.27
19 KALIMANTAN SELATAN 46,196 8 1,422 3.08
20 KALIMANTAN TIMUR 50,300 3 69 0.14
21 SULAWESI UTARA 36,737 4 10 0.03
22 GORONTALO 16,469 4 - 0.00
23 SULAWESI TENGAH 45,263 3 4 0.01
24 SULAWESI SELATAN 121,773 16 418 0.34
25 SULAWESI BARAT 9,955 0 - 0.00
26 SULAWESI TENGGARA 38,429 2 10 0.03
27 MALUKU 29,169 4 10 0.03
28 MALUKU UTARA 17,823 0 - 0.00
29 BALI 50,802 13 163 0.32
30 NTB 53,453 7 58 0.11
31 NTT 60,922 2 20 0.03
32 PAPUA 25,865 2 20 0.08
33 IRIAN JAYA BARAT 12,269 0 - 0.00
5. Data tersebut menunjukan bahwa
penyalahguna narkoba yang sudah
mendapatkan pelayanan rehabilitasi
hanya sebesar 0,5% dari total
penyalahguna narkoba,
Sedangkan sisanya masih tersebar di
masyarakat.
6. Indikator
Indonesia
Bebas
Narkoba
Tahun 2015
1. Kapasitas Rehabilitasi meningkat
10% per tahun
2. Pecandu yang masuk rehabilitasi
meningkat 10% pertahun
3. Pecandu yang menyelesaikan
program meningkat 10% per tahun
4. Kecanduan/relaps menurun 10%
per tahun
5. Petugas rehabilitasi harus
memiliki sertifikasi
6. Partisipasi masyarakat dalam
rehabilitasi meningkat
7. Lapas/Rutan harus ada program
treatment dan rehabilitasi
7. No Output Indikator Output Target
1. Terwujudnya
pelayanan program
terapi dan
rehabilitasi
penyalahguna dan
atau pecandu
narkoba pada
lembaga-lembaga
rehabilitasi medis
dan sosial yang
dikelola komponen
masyarakat
Dokumen
Perencanaan Dit.
PLRKM
2 Dokumen:
• Dokumen Perencanaan
Bidang Penguatan
Lembaga Rehabilitasi
Komponen Masyarakat.
• Dokumen Perencanaan
Pelaksanaan Program
Penguatan Rehabilitasi
Komponen Masyarakat.
Lembaga Rehabilitasi
Komponen
Masyarakat yang
Tersertifikasi
5 Lembaga:
• Prov. Sumut (1 lemb)
• Prov. Sumsel (1 lemb)
• Prov. Jabar (1 lemb)
• Prov. DIY (1 lemb)
• Prov. Kalteng (1 lemb)
8. No. Output Indikator Output Target
Lembaga Rehabilitasi
Komunitas Terapeutik
yang Telah Memperoleh
Penguatan, Dorongan
atau Fasilitasi (capacity
building)
12 Lembaga
1. Prov. Sumut (2 lemb)
2. Prov. Sumsel (2
lemb)
3. Prov. Jabar (4 lemb)
4. Prov. Jateng (1 lemb)
5. Prov. DIY (1 lemb)
6. Prov. Kaltim (1 lemb)
7. Prov. Kalteng (1
lemb)
Lembaga Rehabilitasi
Non Komunitas
Terapeutik Komponen
Masyarakat yang telah
Memperoleh
Penguatan, Dorongan
Atau Fasilitasi (capacity
building)
6 Lembaga:
1. Prov. Batam (1 lemb)
2. Prov. DKI (1 lemb)
3. Prov. Jabar (1 lemb)
4. Prov. Jatim (1 lemb)
5. Prov. Denpasar (1
lemb)
6. Prov. Papua (1 lemb)
12. No. Output Indikator Output Target
Penyalahguna dan atau
Pecandu Narkoba yang
Mengikuti Program
Rehabilitasi Non Komunitas
Terapeutik Komponen
Masyarakat
1. Prov. Kalteng (60 org)
2. Prov. Sulsel (80 org)
3. Prov. Sulbar (40 org)
4. Prov. Sulut (80 org)
5. Prov. Sultra (80 org)
6. Prov. Maluku (40 org)
7. Prov. Gorontalo (80
org)
8. Prov. Bengkulu (20
org)
9. Prov. Maluku Utara (20
org)
10. Prov. Papua (20 org)
11. Prov. Papua Barat (20
org)
12. Prov. Sulteng (20 org)
13. No. Output Indikator Output Target
Laporan Hasil Pemantauan,
Evaluasi dan Pelaksanaan
3 Laporan:
1. Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan
Program dan Kegiatan
Direktorat Penguatan
Lembaga Rehabilitasi
Komponen
Masyarakat.
2. Laporan Evaluasi
Kegiatan Akhir Tahun
Direktorat Penguatan
Lembaga Rehabilitasi
Komponen
Masyarakat.
3. Laporan Akuntabilitas
Kinerja (LAKIP) Deputi
Rehabilitasi BNN
Layanan Tata Usaha dan
Rumah Tangga
12 Bulan Layanan
14.
15. Jumlah lembaga yang akan dibantu pada
tahun 2012 meningkat menjadi 48
lembaga, sehingga total lembaga yang
dibantu sejumlah 144 lembaga.
Dari jumlah tersebut 20 lembaga akan
ditingkatkan untuk mencapai standar
pelayanan minimal pada tahun 2012
diperlukan peranan korwil untuk pembinaan
pada lembaga tersebut.