Dokumen tersebut membahas skema dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk beberapa kategori pekerjaan seperti pegawai tetap, tidak tetap, komisaris, mantan pegawai, tenaga ahli, dan peserta kegiatan. Skemanya meliputi penghitungan pajak untuk upah harian, mingguan, bulanan, dan tahunan dengan memperhatikan batasan penghasilan kena pajak dan pemotongan pajak berdasarkan tarif.

1. PPh Pasal 21:
Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon
Pegawai
Upah/Uang Saku Harian,
Mingguan, Satuan, Borongan
Dibayarkan Bulanan Atau
Jumlah Upah Kumulatif satu
bulan melebihi Rp 6.000.000
Upah/Uang Saku Harian
≤ 150.000 > 150.000
Tidak Dipotong Dikurangi 150.000
Dipotong 5%
Upah kumulatif > Rp1,32 jt s.d. Rp6 jt
sebulan
Upah sehari dikurangi PTKP sehari
Tarif PPh 21 : 5%
Dikali 12
Dikurangi PTKP Setahun
Penghasilan Kena Pajak
Dikenakan Tarif Ps 17
PPh Ps 21 Setahun
Dibagi 12
PPh Pasal 21 Sebulan

2. PEGAWAI
BUKAN
PEGAWAI KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI,
PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI
TENAGA AHLI
PENSIUNAN
TETAP
TIDAK TETAP
Ph NETO - PTKP
BULANAN
HARIAN
Ph BRUTO - PTKP
Ph Bruto (kumulatif) –
PTKP Bulanan*)
Ph Bruto (kumulatif)
Ph NETO - PTKP
SEKALIGUS
BERKALA
Ph BRUTO – 150 RIBU
Berlaku PP 68 Th 2009
Ph BRUTO(>1,32jt s.d.6jt) – PTKP Harian
LAINNYA YG Ph TDK BERKESINAMBUNGAN
Ph Bruto
LAINNYA YG MENERIMA Ph
BERKESINAMBUNGAN*)
50% X Ph Bruto (kumulatif)
PESERTA
KEGIATAN
SKEMA DASAR PENGENAAN PPh PASAL 21
Ph BRUTO(>6jt) – PTKP