PPT AMDAL

1. Definisi2 dlm AMDAL :
(PP 27 Th 1999 ttg Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup)
Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak
besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan;
Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang
diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
Kerangka acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang
merupakan hasil pelingkupan;
Analisis dampak lingkungan hidup (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam ttg
dampak besar/penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;
Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan
penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau
kegiatan;
Rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen
lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau
kegiatan;

2. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas
suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan
keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan;
Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang berwenang
memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup dengan pengertian
bahwa kewenangan di tingkat pusat berada pada Kepala instansi yang
ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan di tingkat daerah
berada pada Gubernur;
Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan adalah instansi yang
membina secara teknis usaha dan/atau kegiatan dimaksud;
Komisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis
mengenai dampak lingkungan dengan pengertian di tingkat pusat oleh
komisi penilai pusat dan di tingkat daerah oleh komisi penilai daerah;
Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan adalah instansi
yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan;

3. Kategori usaha dan/atau kegiatan yang berdasarkan pengalaman dan tingkat
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai potensi menimbulkan
dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.
a. pembuatan jalan, bendungan, jalan kereta api dan pembukaan hutan;
b. kegiatan pertambangan dan eksploitasi hutan;
c. pemanfaatan tanah yang tidak diikuti dengan usaha konservasi dan penggunaan
energi yang tidak diikuti dengan teknologi yang dapat mengefisienkan
pemakaiannya;
d. kegiatan yang menimbulkan perubahan atau pergeseran struktur tata nilai,
pandangan dan/atau cara hidup masyarakat setempat;
e. kegiatan yang proses dan hasilnya menimbulkan pencemaran, kerusakan kawasan
konservasi alam, atau pencemaran benda cagar budaya;
f. introduksi suatu jenis tumbuh-tumbuhan baru atau jasad renik (mikro organisme)
yang dapat menimbulkan jenis penyakit baru terhadap tanaman, introduksi suatu
jenis hewan baru dapat mempengaruhi kehidupan hewan yang telah ada;
g. penggunaan bahan hayati dan non hayati mencakup pula pengertian pengubahan;
h. penerapan teknologi yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap
kesehatan.

4. Apa itu AMDAL?
AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
AMDAL adalah proses pengkajian terpadu yang mempertimbangkan aspek
ekologi, sosial-ekonomi, dan sosial-budaya sebagai pelengkap studi
kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
"...kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup; dibuat
pada tahap perencanaan..."
Apa guna AMDAL?
Guna AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan
pembangunan layak lingkungan.
"...ditujukan untuk menjamin rencana usaha layak lingkungan"
Lewat pengkajian AMDAL, sebuah rencana usaha atau kegiatan
pembangunan diharapkan telah secara optimal meminimalkan
kemungkinan dampak lingkungan hidup yang negatif, serta dapat
memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien.
"...memberikan solusi minimalisasi dampak negatif"

5.  Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai
sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan
mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL
secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat
perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib
mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin
usaha/kegiatan.
 "...digunakan untuk mengambil keputusan tentang
penyelenggara an/pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan"

 "...disusun sebelum rencana kegiatan dibangun"

6. Apa dokumen AMDAL?
Dokumen AMDAL terdiri dari :
Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-
ANDAL)
Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
Dokumen KA-ANDAL disusun terlebih dahulu untuk menentukan
lingkup studi dan mengidentifikasi isu-isu pokok yang harus
diperhatikan dalam penyusunan ANDAL. Dokumen ini dinilai di
hadapan Komisi Penilai AMDAL. Setelah disetujui isinya, kegiatan
penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL barulah dapat dilaksanakan.
"...dokumen KA-ANDAL harus disepakati isinya oleh Komisi
Penilai AMDAL terlebih dulu sebelum digunakan sebagai acuan
penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL"

7. Dokumen ANDAL mengkaji seluruh dampak lingkungan hidup yang
diperkirakan akan terjadi, sesuai dengan lingkup yang telah
ditetapkan dalam KA-ANDAL.
Rekomendasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk
mengantisipasi dampak-dampak yang telah dievaluasi dalam
dokumen ANDAL disusun dalam dokumen RKL dan RPL.
Ketiga dokumen ini diajukan bersama-sama untuk dinilai oleh Komisi
Penilai AMDAL. Hasil penilaian inilah yang menentukan apakah
rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut layak secara lingkungan
atau tidak, dan apakah perlu direkomendasikan untuk diberi ijin atau
tidak.
"...dokumen ANDAL, RKL, dan RPL menjadi satu bagian tak
terpisahkan yang dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL secara
bersama-sama"

8. Siapa yang harus menyusun AMDAL? Bagaimana menyusunnya?
Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha
dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting dan
belum memiliki kepastian pengelolaan lingkungannya. Ketentuan apakah
suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen AMDAL atau tidak dapat
dilihat dalam bagian Prosedur dan Mekanisme AMDAL.
"...kewajiban menyusun dokumen AMDAL didasarkan atas kriteria-
kriteria yang telah ditetapkan, sehingga tidak semua jenis kegiatan
yang membutuhkan ijin perlu menyusun AMDAL"
"...kriteria kewajiban AMDAL pada dasarnya mencakup :
- potensi kegiatan menimbulkan dampak penting;
- tidak pastinya ketersediaan pengelolaan lingkungan
dalam mengontrol dampak penting tersebut"

9. Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa
konsultan untuk menyusunkan AMDAL. Penyusun dokumen
AMDAL diharapkan telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL
(lulus kursus AMDAL B) dan ahli di bidangnya. Ketentuan standar
minimal cakupan materi penyusunan AMDAL diatur dalam
Keputusan Kepala Bapedal Nomor 09/2000. Berbagai pedoman
penyusunan yang lebih rinci dan spesifik menurut tipe kegiatan
maupun ekosistem yang berlaku juga diatur dalam berbagai
Keputusan Kepala Bapedal.
Siapa saja pihak yang terlibat dalam AMDAL?
"...pada dasarnya pihak-pihak yang berkepentingan dalam
AMDAL adalah Komisi Penilai, pemrakarsa, masyarakat
terkena dampak, dan pemberi Ijin"

10. Komisi Penilai AMDAL;
Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai
dokumen AMDAL. Di tingkat pusat berkedudukan di Bapedal, di
tingkat Propinsi berkedudukan di Bapedal/Instansi pengelola
lingkungan hidup Propinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota
berkedudukan di Bapedal/Instansi pengelola lingkungan hidup
Kabupaten/Kota. Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan
dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili di
dalam Komisi Penilai ini. Tata kerja dan komposisi keanggotaan
Komisi Penilai AMDAL ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup, sementara anggota-anggota Komisi Penilai
AMDAL di propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur
dan Bupati/Walikota.

11. Pemrakarsa; pemrakarsa adalah orang atau badan hukum
yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau
kegiatan yang akan dilaksanakan.
Warga Masyarakat yang terkena dampak; yaitu seorang atau
kelompok warga masyarakat yang akibat akan dibangunnya
suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut akan
menjadi kelompok yang banyak diuntungkan (beneficiary
groups), dan kelompok yang banyak dirugikan (at-risk
groups). Lingkup warga masyarakat yang terkena dampak
ini dibatasi sebagai berada dalam ruang dampak rencana
usaha dan atau kegiatan tersebut.
Pemberi Ijin; cukup jelas.

12. Apa itu UKL dan UPL ?
"...kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus
melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya
pemantauan lingkungan"
Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
serangkaian kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
yang dilakukan oleh pemrakarsa suatu rencana usaha/kegiatan
yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL; yaitu kegiatan yang
diperkirakan tidak akan menimbulkan dampak
"...pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya
pemantauan lingkungan
terdiri dari dua kategori, yaitu :
- harus melewati suatu kajian lingkungan terlebih dulu yang
disebut Dokumen UKL-UPL;
- tidak perlu melewati kajian lingkungan dalam Dokumen UKL-
UPL"

13. Ada beberapa kegiatan yang walaupun tidak akan menimbulkan
dampak penting tetap membutuhkan identifikasi dampak
terlebih dulu sebelum dapat dipastikan upaya pengelolaan
lingkungan dan upaya pemantauan lingkungannya. Identifikasi
dampak ini dibutuhkan karena ada kombinasi antara frekuensi
kegiatan yang tinggi dengan intensitas dampak yang tinggi
sehingga menyebabkan munculnya ketidakpastian pengelolaan
dampak yang perlu dikomunikasikan kepada pihak terkait
lainnya.
Kajian lingkungan yang dibutuhkan dikenal dengan nama
Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL). Dokumen ini berisi uraian
singkat dari proses identifikasi dampak yang dilakukan secara
sistematis, dan program pengelolaan dan pemantauan
lingkungan yang akan dilaksanakan.
"...Dokumen UKL-UPL dibutuhkan bagi kegiatan tidak wajib
AMDAL yang masih memerlukan identifikasi dampak akibat
ketidakpastian yang muncul dari kombinasi frekuensi kegiatan
dan intensitas dampak yang relatif tinggi sehingga perlu
dikomunikasikan kepada pihak lain yang terkait"

14. Kegiatan-kegiatan tidak berdampak penting yang frekuensi
kegiatan dan intensitas dampaknya relatif rendah sehingga tidak
ada lagi ketidakpastian masalah pengelolaan dampaknya tidak
perlu menyusun Dokumen UKL - UPL, dan dapat langsung
melakukan berbagai upaya pengelolaan dan upaya pemantauan
lingkungan yang sesuai dengan standar dan norma yang berlaku.
Apa kaitan AMDAL dengan dokumen/kajian lingkungan lainnya ?
"...AMDAL adalah perangkat wajib yang penggunaannya diharapkan
komplemen dengan perangkat-perangkat lainnya"
Kaitannya dengan dokumen lingkungan wajib lainnya; ada
beberapa dokumen lingkungan maupun kajian lingkungan yang
sifatnya diwajibkan. Pada dasarnya, dokumen-dokumen
lingkungan wajib seperti ini sifatnya spesifik, dimana kewajiban
yang satu secara otomatis menghapuskan kewajiban lainnya
kecuali ada kondisi-kondisi khusus yang aturan dan
kebijakannya ditetapkan oleh Kepala Bapedal.

15. Dokumen-dokumen lingkungan wajib tersebut adalah Dokumen UKL-
UPL, Audit Lingkungan Wajib, Revisi RKL-RPL, dan ketentuan-
ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Bapedal.
"...rencana kegiatan yang sudah ditetapkan menyusun UKL-UPL tidak
lagi diwajibkan menyusun AMDAL; kegiatan berjalan yang
diwajibkan menyusun Audit Lingkungan tidak membutuhkan AMDAL
baru; pengubahan kegiatan yang hanya membutuhkan penyesuaian
RKL-RPL tidak perlu menyusun AMDAL lagi"
Kaitannya dengan dokumen lingkungan sukarela yang dikenal;
penyusunan dokumen lingkungan sukarela bagi kegiatan-kegiatan
yang wajib AMDAL tidak secara otomatis membebaskan pemrakarsa
dari kewajiban penyusunan dokumen AMDAL. Walau demikian
dokumen-dokumen sukarela ini sangat didorong untuk disusun oleh
pemrakarsa karena sifatnya akan sangat membantu efektifitas
pelaksanaan pengelolaan lingkungan sekaligus dapat "menambal"
ketidaksempurnaan dokumen AMDAL.

16. Dokumen-dokumen lingkungan yang sifatnya sukarela ini sangat
bermacam-macam dan terbukti amat berguna bagi pemrakarsa,
termasuk dalam melancarkan hubungan perdagangan dengan luar
negeri. Dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah Audit
Lingkungan Sukarela, dokumen-dokumen yang diatur dalam ISO
14000, dokumen-dokumen yang dipromosikan penyusunannya oleh
asosiasi-asosiasi industri/bisnis, dan macam-macam lainnya.

17. Bagaimana prosedur AMDAL di Indonesia?
Prosedur AMDAL di Indonesia terdiri dari :
Proses penapisan (screening) wajib AMDAL
Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat
Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL
Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL
Proses penapisan; atau kerap juga disebut proses seleksi
wajib AMDAL, yaitu menentukan apakah suatu rencana
kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak.

18. Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat; berdasarkan
Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000, pemrakarsa wajib
mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang
ditentukan dalam peraturan tersebut, menanggapi masukan
yang diberikan, dan kemudian melakukan konsultasi kepada
masyarakat terlebih dulu sebelum menyusun KA-ANDAL.
Proses penilaian KA-ANDAL; setelah selesai disusun, pemrakarsa
dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk
dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian
KA-ANDAL adalah 75 hari diluar waktu yang dibutuhkan
penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali
dokumennya.
Proses penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL;
penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu
pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi
AMDAL). Setelah selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan
dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk
dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian
KA-ANDAL adalah 75 hari diluar waktu yang dibutuhkan
penyusun untuk memperbaiki/ menyempurnakan kembali
dokumennya.