Dokumen tersebut membahas mengenai pengendalian pencemaran lingkungan yang mencakup pencegahan, antara lain melalui kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), perencanaan tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria kerusakan lingkungan, dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal/UKL-UPL). Dokumen tersebut juga membahas mengenai perizinan lingkungan yang diterbitkan berdasarkan hasil amdal/UKL-UPL.
Menguraikan kelembagaan (aturan main dan lembaga/organisasinya) pengelolaan sampah di aras masyarakat dengan pendekatan yang baru, yaitu Ekonomi Sirkuler atau Ekonomi Biru. Jadi pengelolaan sampah bukan hanya bertujuan untuk sanitasi tapi juga dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga dibahas mengenai pengelolaan sampah di era Revolusi Industri 4.0.
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Menguraikan kelembagaan (aturan main dan lembaga/organisasinya) pengelolaan sampah di aras masyarakat dengan pendekatan yang baru, yaitu Ekonomi Sirkuler atau Ekonomi Biru. Jadi pengelolaan sampah bukan hanya bertujuan untuk sanitasi tapi juga dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga dibahas mengenai pengelolaan sampah di era Revolusi Industri 4.0.
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Lingkungan hidup di indonesia mempunyai sebuah sistem yang meliputi lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan buatan dari ke tiga sistem tersebut saling berkaitan atau saling mempengaruai atara satu sistem dengan sistem yang lainya. Ketahanan dai masing-masing subsitem akan berpengaruh pada kondisi keseimbangan lingkungan hidup itu sendiri. Demi ntuk menjamin kelangsungan lingkungan hidup kondisi inilah yang perlu di jaga dengan tujuan mampu memberikan peningkatan kualitas kehidupan semua makhluk yang ada di dalamnya.
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Heri Romansyah
Berikut ini merupakan sosialisasi PP 22/2021 tentang PPPLH yang disampaikan oleh KLHK. Berisi :
- Perubahan-perubahan
- Sistematika P3LH
- Struktur kerangka P3LH
- Persetujuan Lingkungan
-
Persyaratan Teknis Pengoperasian, Penutupan dan Rehabilitasi TPA Sampah Joy Irman
Persyaratan Teknis Pengoperasian, Penutupan dan Rehabilitasi TPA Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3RJoy Irman
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Sistem Pengelolaan Ter...Joy Irman
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL) terdiri atas Sistem Terpusat atau Off-site System dan Sistem Setempat atau On-Site System. Sistem setempat diantaranya adalah Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan Bidang Resapan), Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, Biofilter, Upflow Aerobic Filter, Rotating Biological Contactactor atau RBC, Anaerobic Bafle Reactor, Sarana Pengangkut Tinja, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Lingkungan hidup di indonesia mempunyai sebuah sistem yang meliputi lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan buatan dari ke tiga sistem tersebut saling berkaitan atau saling mempengaruai atara satu sistem dengan sistem yang lainya. Ketahanan dai masing-masing subsitem akan berpengaruh pada kondisi keseimbangan lingkungan hidup itu sendiri. Demi ntuk menjamin kelangsungan lingkungan hidup kondisi inilah yang perlu di jaga dengan tujuan mampu memberikan peningkatan kualitas kehidupan semua makhluk yang ada di dalamnya.
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Heri Romansyah
Berikut ini merupakan sosialisasi PP 22/2021 tentang PPPLH yang disampaikan oleh KLHK. Berisi :
- Perubahan-perubahan
- Sistematika P3LH
- Struktur kerangka P3LH
- Persetujuan Lingkungan
-
Persyaratan Teknis Pengoperasian, Penutupan dan Rehabilitasi TPA Sampah Joy Irman
Persyaratan Teknis Pengoperasian, Penutupan dan Rehabilitasi TPA Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3RJoy Irman
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Sistem Pengelolaan Ter...Joy Irman
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL) terdiri atas Sistem Terpusat atau Off-site System dan Sistem Setempat atau On-Site System. Sistem setempat diantaranya adalah Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan Bidang Resapan), Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, Biofilter, Upflow Aerobic Filter, Rotating Biological Contactactor atau RBC, Anaerobic Bafle Reactor, Sarana Pengangkut Tinja, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Dasar pengawasan lingkungan hidup (Bagian 1. Pengendalian Pencemaran Air)Fitri Hady Amrullah
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi kewajiban setiap orang untuk menjaga kelestarian lingkungan tempat tinggal kita. Keberadaan usaha dan/atau kegiatan berpotensi mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Salah satu aspek yang berpotensi tercemar adalah air. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air maka wajib memiliki izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
Pengkajian Kelas Air Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01Tahun 2007 tentang Pedoman Pengkajian Teknis Untuk Menetapkan Kelas Air
Informasi lainnya bisa kunjungi www.mutiarafarhan.com
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, disarikan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan yang digunakan oleh usaha dan/atau kegiatan dalam menentukan apakah masuk dalam kategori amdal atau bukan. dan pada peraturan ini dijelaskan bagaimana cara menapisnya.
Informasi lainnya mengenai lingkungan hidup silahkan kunjungi : http://www.mutiarafarhan.com
Peraturan menteri lingkungan hidup terbaru tentang proper (program peningkatan kinerja perusahaan)
File ini sudah saya jadikan satu antara batang tubuh dan lampirannya.
Informasi lain mengenai lingkungan hidup bisa mengunjungi http://www.mutiarafarhan.com
Rekomendasi pengangkutan dari klh dari tahun 2009 sampai 2014Fitri Hady Amrullah
Rekapitulasi Rekomendasi Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka pengawasan penaatan lingkungan hidup.
Informasi lainnya dapat mengunjungi http://www.mutiarafarhan.com
Analisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdfBrigittaBelva
Berada dalam kerangka Mata Kuliah Riset Periklanan, tim peneliti menganalisis penggunaan pendekatan "fear appeal" atau memicu rasa takut dalam kampanye #TogetherPossible yang dilakukan oleh World Wide Fund (WWF) untuk mengedukasi masyarakat tentang isu lingkungan.
Analisis dilakukan dengan metode kualitatif, meliputi analisis konten media sosial WWF, observasi, dan analisis naratif. Tidak hanya itu, penelitian ini juga memberikan strategi nyata untuk meningkatkan keterlibatan dan dampak kampanye serupa di masa depan.
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...d1051231039
Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem yang unik dan penting secara global. Terbentuk dari endapan bahan organik yang terdekomposisi selama ribuan tahun, lahan gambut memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga keanekaragaman hayati, menyimpan karbon, serta mengatur siklus air. Kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya habitat, degradasi lingkungan, dan penurunan kesuburan tanah. Kerusakan lahan gambut di Indonesia telah meningkat seiring waktu, dengan laju deforestasi dan degradasi lahan gambut yang signifikan. Menurut data, sekitar 70% dari lahan gambut di Indonesia telah rusak, dan angka tersebut terus meningkat. Kerusakan lahan gambut memiliki dampak yang luas dan serius, tidak hanya secara lokal tetapi juga global. Selain menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang khas bagi ekosistem gambut, kerusakan lahan gambut juga melepaskan jumlah karbon yang signifikan ke atmosfer, berkontribusi pada perubahan iklim global.Kerusakan lahan gambut memiliki dampak negatif yang luas pada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Dalam jangka panjang, kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya sumber daya alam, penurunan kesuburan tanah, dan peningkatan risiko bencana alam.
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...d1051231072
Lahan gambut adalah salah satu ekosistem penting di dunia yang berfungsi sebagai penyimpan karbon yang sangat efisien. Di Asia Tenggara, lahan gambut memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi. Namun, seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lahan untuk aktivitas pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur, degradasi lahan gambut telah menjadi masalah lingkungan yang signifikan. Degradasi lahan gambut terjadi ketika lahan tersebut mengalami penurunan kualitas, baik secara fisik, kimia, maupun biologis, yang pada akhirnya mengakibatkan pelepasan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer.
Lahan gambut di Asia Tenggara, khususnya di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, menyimpan cadangan karbon yang sangat besar. Diperkirakan bahwa lahan gambut di wilayah ini menyimpan sekitar 68,5 miliar ton karbon, yang jika terlepas, akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca global.
Hasil dari #INC4 #TraktatPlastik, #plastictreaty masih saja banyak reaksi ketidak puasan, tetapi seluruh negara anggota PBB bertekad melanjutkan putaran negosiasi
berikutnya: #INC5 di bulan November 2024 di Busan Korea Selatan
Cerita sukses desa-desa di Pasuruan kelola sampah dan hasilkan PAD ratusan juta adalah info inspiratif bagi khalayak yang berdiam di perdesaan
.
#PartisipasiASN dalam #bebersihsampah nyata biarpun tidak banyak informasinya
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...muhammadnoorhasby04
Gas rumah kaca memainkan peran penting dalam mempengaruhi iklim Bumi melalui mekanisme efek rumah kaca. Fenomena ini alami dan esensial untuk menjaga suhu Bumi tetap hangat dan layak huni. Namun, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan praktik pertanian intensif, telah memperkuat efek ini, menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang signifikan.Pemanasan global membawa dampak luas pada berbagai aspek lingkungan, termasuk suhu rata-rata global, pola cuaca, kenaikan permukaan laut, serta frekuensi dan intensitas fenomena cuaca ekstrem seperti badai dan kekeringan. Dampak ini juga meluas ke ekosistem alami, menyebabkan gangguan pada habitat, distribusi spesies, dan interaksi ekologi, yang berdampak pada keanekaragaman hayati.
Untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh peningkatan gas rumah kaca dan perubahan iklim, upaya mitigasi dan adaptasi menjadi sangat penting. Langkah-langkah mitigasi meliputi transisi ke sumber energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Di sisi lain, langkah-langkah adaptasi mencakup pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap cuaca ekstrem, pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, dan perlindungan terhadap wilayah pesisir.Selain itu, mengurangi konsumsi daging, memanfaatkan metode kompos, dan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim adalah beberapa tindakan konkret yang dapat diambil untuk mengurangi dampak gas rumah kaca.Dengan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme dan dampak dari efek rumah kaca, serta melalui kolaborasi global yang kuat dan langkah-langkah konkret yang efektif, kita dapat melindungi planet kita dan memastikan kesejahteraan bagi generasi mendatang.
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistemd1051231041
Pirit merupakan zat di dalam tanah yang terbawa karena adanya arus pasang surut. Zat ini dapat membahayakan ekosistem sekitar apabila mengalami reaksi oksidasi dan penyebab utama mengapa tanah menjadi masam, karena mengandung senyawa besi dan belerang. Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan, dampak, peran, pengaruh, hingga upaya pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan guna mengatasi masalah ekosistem yang terjadi.
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistem
Pengendalian pencemaran lingkungan hidup
1. www.mutiarafarhan.com
Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Disusun oleh :
Fitri Hady Amrullah
Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kotabaru
Provinsi Kalimantan Selatan
Pengendalian pencemaran lingkungan dilakukan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan
hidup. Pengendalian pencemaran lingkungan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran
dan tanggung jawab masing-masing.
Pengendalian pencemaran lingkungan hidup meliputi :
1) Pencegahan
Instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup terdiri atas :
a. KLHS;
Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian
analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan
atau evaluasi:
1. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana
pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka
menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
2. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak
dan/atau risiko lingkungan hidup.
KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
1. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi
lingkungan hidup di suatu wilayah;
2. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
3. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana,
dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
2. www.mutiarafarhan.com
KLHS memuat kajian antara lain:
1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk
pembangunan;
2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan
dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya
tampung sudah terlampaui, maka :
1. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki
sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.
b. Tata ruang
setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Perencanaan tata
ruang wilayah ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup.
c. Baku mutu lingkungan hidup
Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu
lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
1. baku mutu air;
2. baku mutu air limbah;
3. baku mutu air laut;
4. baku mutu udara ambien;
5. baku mutu emisi; baku mutu gangguan; dan
6. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup
dengan persyaratan:
1. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
2. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.
3. www.mutiarafarhan.com
d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi
kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan
iklim.
Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
1. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
2. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
3. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan
dan/atau lahan;
4. kriteria baku kerusakan mangrove;
5. kriteria baku kerusakan padang lamun;
6. kriteria baku kerusakan gambut;
7. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
8. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada paramater antara
lain:
1. kenaikan temperatur;
2. kenaikan muka air laut;
3. badai; dan/atau
4. kekeringan.
e. Amdal
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup
wajib memiliki amdal. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
1. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau
kegiatan;
2. luas wilayah penyebaran dampak;
3. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
4. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
5. sifat kumulatif dampak;
6. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
7. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi
dengan amdal terdiri atas:
1. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
2. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak
terbarukan;
4. www.mutiarafarhan.com
3. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan
sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
4. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam,
lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
5. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan
konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
6. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
7. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
8. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan
negara; dan/atau
9. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk
mempengaruhi lingkungan hidup.
Dokumen amdal merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan
hidup. Dokumen amdal memuat:
1. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
2. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
3. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau
kegiatan;
4. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika
rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
5. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan
kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
6. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Dokumen amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat (a. yang
terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas
segala bentuk keputusan dalam proses amdal). Pelibatan masyarakat harus dilakukan
berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta
diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Masyarakat dapat mengajukan
keberatan terhadap dokumen amdal.
Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa dapat meminta bantuan kepada pihak
lain. Penyusun amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal. Kriteria
untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal meliputi:
1. penguasaan metodologi penyusunan amdal;
2. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta
pengambilan keputusan; dan
3. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
5. www.mutiarafarhan.com
Sertifikat kompetensi penyusun amdal diterbitkan oleh lembaga sertifikasi
kompetensi penyusun 14 amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Komisi Penilai Amdal
wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.
Keanggotaan Komisi Penilai Amdal terdiri atas wakil dari unsur:
1. instansi lingkungan hidup;
2. instansi teknis terkait;
3. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan
yang sedang dikaji;
4. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu
usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
5. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
6. organisasi lingkungan hidup.
Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang
terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang
dibentuk untuk itu dan ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal,
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau
ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.
Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha
dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap
lingkungan hidup. Bantuan penyusunan amdal berupa fasilitasi, biaya, dan/atau
penyusunan amdal. Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi
lemah diatur dengan peraturan perundang-undangan.
f. UKL-UPL
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib
memiliki UKL-UPL. Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau
kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.
Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat surat
pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Penetapan
jenis usaha dan/atau kegiatan dilakukan berdasarkan kriteria:
1. tidak termasuk dalam ketegori berdampak penting, dan
2. kegiatan usaha mikro dan kecil.
6. www.mutiarafarhan.com
g. Perizinan
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib
memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan
kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan wajib
mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan
hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib
menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi
dengan amdal atau UKL-UPL. Izin lingkungan dapat dibatalkan apabila:
1. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum,
kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data,
dokumen, dan/atau informasi;
2. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan
komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
3. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak
dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
Izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib
mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan. Pengumuman
dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat. Izin lingkungan
merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Dalam hal
izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. Dalam hal usaha
dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.
h. Instrumen ekonomi lingkungan hidup
1. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, meliputi :
a) neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
b) penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang
mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
c) mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan d.
internalisasi biaya lingkungan hidup.
2. pendanaan lingkungan hidup, meliputi :
a) dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
b) dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan
lingkungan hidup; dan
c) dana amanah/bantuan untuk konservasi.
7. www.mutiarafarhan.com
3. insentif dan/atau disinsentif.
a) pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
b) penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
c) pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah
lingkungan hidup;
d) pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
e) pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
f) pengembangan asuransi lingkungan hidup;
g) pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
h) sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup
i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup
Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan
daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
j. Anggaran berbasis lingkungan hidup
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang
memadai untuk membiayai:
1. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup
yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Pemerintah dan pemerintah daerah
wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.
k. analisis risiko lingkungan hidup;
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting
terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau
kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan
hidup.
Analisis risiko lingkungan hidup meliputi:
1. pengkajian risiko;
2. pengelolaan risiko; dan/atau
3. komunikasi risiko
8. www.mutiarafarhan.com
l. audit lingkungan hidup;
Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk
melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan
hidup.
Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada:
1. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup.
Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko
tinggi dilakukan secara berkala.
2. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan
terhadap peraturan perundang-undangan. Penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.
Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban,
Menteri dapat melaksanakan atau menugasi pihak ketiga yang independen untuk
melaksanakan audit lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Menteri mengumumkan hasil audit
lingkungan hidup.
Audit lingkungan hidup dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup. Auditor
lingkungan hidup wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.
Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup meliputi
kemampuan:
1. memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan hidup;
2. melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan perencanaan,
pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan; dan
3. merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit
lingkungan hidup.
Sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup diterbitkan oleh lembaga sertifikasi
kompetensi auditor lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
2) Penanggulangan
Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib
melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan:
a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
kepada masyarakat;
9. www.mutiarafarhan.com
b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3) Pemulihan
Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib
melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan fungsi lingkungan hidup
dilakukan dengan tahapan:
a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
b. remediasi;
c. rehabilitasi;
d. restorasi; dan/atau
e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pemegang izin lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi
lingkungan hidup. Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak
ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana
penjaminan.
======================The End========================
Informasi lainnya tentang lingkungan hidup dapat mengunjungi :
http://www.mutiarafarhan.com