1. MAKALAH SISTEM EKONOMI
Disusun oleh:
Arif Nugroho
H0413005
Ardela Nurmastiti
H0413003
Dita Wahyu Ningtyas T.
H0413011
Elya Fitriyana
H0413013
Khadijah Khorunnisa
H04130
Koko Widyatmoko
H04130
Suhbrastiwi
H0413045
PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2013

2. SISTEM EKONOMI
A. Pengertian Sistem Ekonomi
Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kehidupan ekonominya
dengan menggunakan perangkat tertentu, seperti peraturan-peraturan dan
kebijakan-kebijakan. Pendapat lain juga menegaskan bahwa sistem ekonomi
adalah cara suatu bangsa atau negara dalam menjalankan perekonomianya.
B. Landasan Hukum
Dasar hukum perekonomian dan kesejahteraan sosial berdasarkan UUD 1945 Pasal
33. Adalah sebagai berikut: (Ayat)
1. Perekonomian
disusun
sebagai
usaha
bersama
berdasar
atas
asas
kekeluargaan.
2.
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, bewawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional.
C. Macam-macam sistem ekonomi
1. Tradisional
a. Pengertian
Sistem Ekonomi Tradisional merupakan sistem ekonomi yang
dijalankan secara bersama untuk kepentingan bersama (demokratis), sesuai
dengan tata cara yang biasa ditempuh oleh nenek moyang sebelumnya.

3. Pada umumnya, sistem perekonomian ini berlaku pada negara-negara yang
belum maju, dan mulai ditinggalkan. Misalnya Etiopia.
b. Ciri-ciri
1) Belum ada pembagian kerja yang jelas;
2) Kehidupan masyarakat sangat bersifat kekeluargaan;
3) Pertukaran dilakukan dengan cara barter (belum mengenal uang);
4) Adat (kebiasaan turun-menurun) sangat berperan dalam mengatur
kehidupan sehari-hari;
5) Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana;
6) Belum ada pemisahan yang tegas antara rumah tangga konsumsi
dengan rumah tangga produksi sehingga tidak akan ditemukan adanya
pabrik-pabrik.
c. Keuntungan
1) Tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, hubungan antar individu
sangat erat.
2) Masyarakat merasa sangat aman, karena tidak ada beban berat yang
harus dipikul.
3) Tidak individualistis.
4) Sistem ekonomi tradisional tetap menjaga budaya tradisional suatu
negara.
5) Dengan sifat kekeluargaannya, masyarakat hidup dalam kebersamaan.
d. Kelemahan
1) Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga
produktivitas rendah.
2) Mutu barang hasil produksi masih rendah.
3) Hasil produksi terbatas sehingga masyarakat tidak berusaha mencari
keuntungan atau laba.
4) Pola pikir masyarakat tidak berkembang karena diakibatkan oleh
pengaruh tradisi.

4. 2. Sistem Ekonomi Komando
a. Pengertian
Sistem ekonomi komando (terpusat atau terpimpin) adalah sistem
ekonomi yang segala sesuatunya diatur oleh pemerintah pusat yang
berwenang penuh menentukan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang
dan jasa diproduksi.
Sistem ekonomi komando dijalankan berdasarkan ajaran Karl Mark
(1818-1883) yang tercantum dalam bukunya Dad Kapital dan Manifesto
Komunis. Menurut Karl Mark, dengan sistem ekonomi yang direncanakan
dan dikendalikan oleh pemerintah pusat maka fungsi-fungsi produksi akan
lebih efisien dibandingkan dengan sistem ekonomi bebas.
b. Ciri-ciri
1) Segala kegiatan ekonomi diatur pemerintah.
2) Hak milik perorangan tidak diakui
3) Semua sumber dan alat produksi adalah milik negara.
4) Tidak ada kebebasan berusaha bagi individu, karena pembagian kerja
diatur oleh pemerintah.
5) Harga-harga ditentukan oleh pemerintah.
c. Keuntungan
1) Pemerintah bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan ekonomi.
2) Pengendalian dan pengawasan kegiatan ekonomi lebih mudah
dilaksanakan.
3) Dapat mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin.
d. Kelemahan
1) Potensi, kreativitas, dan inisiatif masyarakat tidak bisa berkembang.
2) Milik perorangan tidak diakui.
3) Tidak ada kebebasan berusaha.

5. 4) Keberhasilan sistem ini tergantung pada baik buruknya kualitas
pemerintah.
3. Sistem Ekonomi Liberal
a. Pengertian
Sistem ekonomi liberal adalah pengaturan kegiatan ekonomi yang
sepenuhnya diserahkan pada masyarakat untuk menentukan apa,
bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Sistem ekonomi
liberal sesuai dengan pendapat Adam Smith yang sangat menghendaki
adanya kebebasan pasar dan tidak menginginkan adanya campur tangan
pemerintah.
b. Ciri-ciri
1) Seluruh
kegiatan
ekonomi
diserahkan
sepenuhnya
kepada
masayarakat.
2) Masyarakat bebas berusaha, berinovasi,dan berkreativitas dalam
melakukan kegiatan ekonomi.
3) Hak milik perorangan diakui.
4) Kegiatan ekonomi ditujukan untuk mencari laba sebesar-besarnya
(profit oriented).
5) Keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan ekonmi sangat dibatasi.
6) Adanya persaingan antarpengusaha dalam mengejar keuntungan.
7) Harga-harga yang terjadi ditentukan oleh kekuatan pasar.
c. Keuntugan
1) Adanya kebebasan berusaha, berinovasi, dan berkreativitas dalam
melakukan kegiatan ekonomi.
2) Persaingan antarpengusaha mendorong kemajuan teknologi.
3) Hak milik perorangan diakui.
4) Efisiensi dan efektivitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi
didasarkan motif mencari keuntungan.

6. 5) Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur
kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu
perintah/komando dari pemerintah.
d. Kelemahan
1) Banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan
alokasi sumber daya oleh individu.
2) Bisa menimbulkan penindasan (eksploitasi) oleh manusia kepada
manusia.
3) Adanya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin karena
tidak adanya pemerataan pendapatan.
4) Pemerataan pendapatan sulit dilakukan karena persaingan bebas
tersebut.
5) Banyak timbul praktik monopoli yang merugikan masyarakat.
4. Sistem Ekonomi Campuran
a. Pengertian
Sistem ekonomi campuran merupakan gabungan dari sistem ekonomi
komando dengan sistem ekonomi liberal.
Pada sistem ini masyarakat diberi kebebasan untuk melakukan
kegiatan ekonomi, tetapi pemerintah masih berperan untuk mengendalikan
dan mengawasi kegiatan ekonomi masyarakat.
Tujuan sistem ini adalah agar tidak terjadi dampak negatif dari sitem
ekonomi komando dan sistem ekonomi liberal.
b. Ciri-ciri
1) Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta.
2) Transaksi ekonomi terjadi di pasar dan ada campur tangan dari
pemerintah.
3) Ada persaingan serta masih ada kontrol dari pemerintah.
c. Keuntungan

7. 1) Kebebasan berusaha.
2) Hak individu berdasarkan sumber produksi walaupun ada batas.
3) Lebih mementingkan umum dari pada pribadi.
d. Kelemahan
1) Beban pemerintah lebih berat dari pada beban swasta.
2) Pihak swasta kurang memaksimalkan karena hanya mencari
keuntungan.
D. Sistem Ekonomi yang Pernah Dianut di Indonesia
1. Orde Lama
Setelah kemerdekaan 1945, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk
sekali, Tahun 1945-1956 Indonesia menerapkan sistem politik demokrasi
liberal, kekuasaan ada di tangan sejumlah partai politik dan sering terjadi
konflik yang menyebabkan kehancuran perekonomian nasional.
Setelah itu
terjadi transisi politik ke sistem ekonomi atau demokrasi
terpimpin (1957-1965), dimana kekuasaan militer dan presiden sangat besar.
Sistem politik dan ekonomi semakin dekat dengan haluan dan pemikiran
sosialis/komunis. Keadaan ekonomi Indonesia terutama setelah dilakukan
nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing menjadi lebih buruk
dibandingkan keadaan ekonomi semasa penjajahan Belanda.
2. Orde Baru
Pada maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan orde baru dan
perhatian lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
pembangunan ekonomi dan sosial, dan juga pertumbuhan ekonomi yang
berdasarkan system ekonomi terbuka sehingga dengan hasil yang baik
membuat kepercayaan pihak barat terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Perubahan teknologi dan kebijakan Industrialisasi sejak 1980-an, ekonomi
Indonesia mengalami perubahan struktur dari Negara agrarsi ke Negara semi
industri.

8. 3. Reformasi
a. Pemerintahan BJ Habibie (1998)
Sejak juli 1997 rupiah mulai tidak stabil dan mulai menggoncang
perekonomian nasional. Pada oktober 1997 Indonesia meminta bantuan
keuangan IMF, nilai tukar rupiah terus melemah dari awalnya Rp. 2.500
per dollar AS sampai mencapai Rp. 15.000 per dollar AS, hal ini
menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia yang akhirnya juga
memunculkan krisis politik ditandai dengan turunnya presiden Soeharto
pada tanggal 21 Mei 1998 digantikan oleh wakilnya BJ Habibie.
b. Pemerintahan Abdurrahman Wahid / Gusdur (1999)
Ketidakstabilan politik dan sosial yan tidak kunjung surut selama
pemerintahan Gusdur menaikkan tingkat country risk Indonesia. Hal ini
ditambah semakin buruknya hubungan antara pemerintah Indonesia
dengan IMF, membuat pelaku-pelaku bisnis termasuk investor asing
enggan melakukan kegiatan bisnis atau menanam modalnya di Indonesia.
Akibatnya perekonomian nasional pada masa Gusdur tahun 2001
cenderung lebih buruk daripada pemerintahan Habibie bahkan bisa
membawa Indonesia ke krisis kedua yang dampaknya terhadap ekonomi,
sosial dan politik akan jauh lebih besar daripada krisis tahun 1997.
c. Pemerintahan Megawati (2001)
Kabinet
Gotong
Royong
pimpinan
Megawati
menghadapi
keterpurukan kondisi ekonomi yang ditinggal Gusdur seperti tingkat suku
bunga dan inflasi saldo neraca pembayaran .
Di masa ini direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan
Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan
korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir
dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu
jalannya pembangunan nasional.

9. Pada pemerintahan Megawati mulai tahun 2002 dan di tahun 2003
kondisi makro ekonomi semakin membaik yakni inflasi, tingkat suku
bunga turun, kurs rupiah stabil, stabilitas politik tercipta dan roda
perekonomian dapat roda perekonomian dapat bergerak kembali.
d. Pemerintahan SBY (2004-sekarang)
Kebijakan presiden SBY adalah mengurangi subsidi BBM, atau
dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi
oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke
subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang
mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan lain yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi
masyarakat miskin, PNPM Mandiri dan Jamkesma, Bank.
E. Masalah Pokok Ekonomi
1. Masalah Konsumsi, setiap kebutuhan manusia atau masyarakat didesak oleh
kebutuhan-kebutuhan atau keinginannya dalam menentukan jenis barangbarang dan jasa yang hendak digunakan atau dikonsumsi.
2. Masalah Produksi, masalah produksi berkaitan erat dengan produk (barang
dan jasa) apa yang akan diproduksi, untuk siapa barang tersebut diproduksi,
menggunakan berapa tenaga kerja. Dalam kegiatan produksi, tidak terlepas
dari cara penggunaan bahan mentah, peralatan (modal), tenaga kerja, dan
teknologi
yang
menentukan
kapasitas
produksi
atau
kemampuan
memproduksi barang dan jasa.
3. Distribusi, masalah distribusi adalah bagaimana menyalurkan barang dan jasa
dari produsen sampai ke konsumen serta saluran distribusi apa yang akan
digunakan. misalnya lewat distributor, agen, atau saluran lainnya.
4. Pertumbuhan, masalah pertumbuhan ekonomi menyangkut bertambahnya
pendapatan nasional, di antaranya bertambahnya pendapatan/ masyarakat.
Pertumbuhan juga berkaitan erat dengan kelangsungan hidup manusia. Pokok

10. masalahnya adalah bagaimana kehidupan ekonomi berjalan terus menerus
dengan sumber daya alam yang semakin berkurang, sementara pertambahan
penduduk dan kebutuhan masyarakat terus meningkat.
F. Pemecahan Masalah Ekonomi
1. Jangka Pendek
Pemecahan masalah ekonomi jangka pendek dapat dilakukan dengan cara
antara lain :
a. Menambah jumlah uang yang beredar.
b. Menurunkan tingkat bunga.
c. Mengenakan pajak impor.
d. Menurunkan pajak pendapatan atau pajak penjualan.
e. Menambah pengeluaran pemerintah.
f. Mengeluarkan obligasi pemerintah dan sebagainya.
2. Jangka Panjang
Pemecahan masalah ekonomi jangka panjang harus menerapkan kebijakan
yang berkaitan dengan masalah jangka panjang, seperti kebijakan yang
berkaitan dengan kapasitas total perekonomian, jumlah penduduk dan
angkatan kerja, serta lembaga-lembaga sosial-politik-ekonomi yang ada.