SlideShare a Scribd company logo
Konsep Monitoring Pelayanan Publik Pemerintah Daerah
Muhammad Hamdi
Yogyakarta, 13 Januari 2014
Outline
✤

Pendahuluan!

✤

Konsep pelayanan publik!

✤

Pelayanan publik dan reformasi birokrasi!

✤

Monitoring pelayanan publik!

✤

Metode monitoring pelayanan publik!
1. Community Socre Card (CSC)!
2. Citizen Report Card (CRC)
01
Pendahuluan:
!

Cita cita
kemerdekaan
Kemudian dari pada itu untuk membentuk
suatu Pemerintah Negara Indonesia yang !
melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk !
memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, ……
(Pembukaan UUD ’45)
01
Cita-cita Proklamasi, HDI dan Peran
Pemerintah
✤

Indikator dari keberhasilan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa adalah meningkatnya Human Development Index (HDI):!
1. Tingkat harapan hidup (akses kesehatan) !
2. Tingkat pendidikan (akses pendidikan)!
3. Tingkat pendapatan (akses ekonomi)!

✤

Siapa yang bertanggungjawab memfasilitasi ketiga aspek tersebut?
PEMERINTAH
Fungsi pemerintah
1. Fungsi pelayan masyarakat
(public service function)!
2. Fungsi pembangunan
(development function),!
3. Fungsi perlindungan (protection
function)
01
Pemerintah dan Pelayanan Publik
✤

Pemerintah sebagai penanggungjawab penyediaan pelayanan publik!

✤

Tidak memiliki karakteristik fisik!

✤

Produk akhir tergantung pada interaksi antara layanan dengan masyarakat!

✤

Mendahulukan kepentingan umum!
1. mempermudah urusan publik, !
2. mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik,!
3. memberikan kepuasan kepada publik
Permasalahan kualitas layanan
1. Aspek positioning atau posisi yang menjadi tempat berpijak!
2. Aspek spesifikasi layanan!
3. Aspek deliveri!
4. Aspek komunikasi!
5. Aspek persepsi, seringkali terjadi perbedaan persepsi dan ekspektasi
internal dari masyarakat terhadap layanan publik yang dibutuhkan
Konsep Pelayanan
publik

01
Konseptual
✤

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) kebutuhan orang banyak atau
masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.!

✤

Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan
resposibilitas dari aparatur pemerintah yang diberi amanah untuk memberikan pelayanan. !

✤

Pelayaan publik dikatakan profesional jika !
1. efektif, !
2. sederhana, !
3. ada kejelasan kepastian dan transparansi !
4. terbuka dan efisien!
5. responsif dan adaptif
Konseptual
✤

Kejelasan, kepastian dan transparansi mengenai:!
1. prosedur/tata cara pelayanan; !
2. persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif; !
3. unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam
memberikan pelayanan; !
4. rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya; dan !
5. jadwal waktu penyelesaian pelayanan;
Tujuan Pelayanan Publik
✤

Tujuannya adalah bagaimana mengelola pelayanan publik tersebut seperti yang
dikehendaki atau dibutuhkan oleh masyarakat, dan bagaimana menyampaikannya
kepada masyarakat mengenai ragam layanannya dan cara mengaksesnya dengan cara:!
1. menentukan pelayanan publik yang disediakan dan keragaman layanannya;!
2. memperlakukan pengguna pelayanan, sebagai pelanggan yang memang
diharapkan puas dengan layanan yang diberikan!
3. mempertahankan dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan terus brupaya
meningkatkan kualitas layanan
Pelayanan publik dan
reformasi birokrasi

01
Latar belakang
✤

Krisis multidimensi yang terjadi tahun 1998!

✤

Terjadi desakan dan tuntutan masyarakat agar pemerintah melakukan usahausaha perbaikan kondisi berbangsa dan bernegara.!

✤

Usaha perbaikan tersebut dikenal sebagai reformasi yang cakupannya meliputi
empat bidang yakni dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan birokrasi. !

✤

Birokrasi masuk ke dalam pilar reformasi karena masyarakt melihat bahwa
fungsi birokrasi sesungguhnya sebagai pelayan masyarakt telah terdistorsi
sehingga melenceng jauh dari fungsinya tersebut.
Payung Hukum Reformasi Birokrasi
✤

Undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional 2005-2025!

✤

Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2010 – 2014!

✤

Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025!

✤

PermenPAN-RB No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014!

✤

Permenpan-rb No. 7 sampai dengan No. 15 yang meliputi pedoman tentang Pengajuan
dokumen usulan sampai dengan mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi
dan tunjangan kinerja
Payung Hukum Reformasi Birokrasi

✤

Permenpanrb No. 1 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi!

✤

Permenpanrb No. 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online
Reformasi birokrasi
✤

Birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi dapat diwujudkan!

✤

Milestone yang ingin dicapai:!
✤

Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh
pejabat di instansi yang bersangkutan;!

✤

Menjadikan negara yang memiliki most improved bureaucracy!

✤

Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat!

✤

Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi!

✤

Meningkatkan efisiensi biaya dan waktu dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi!

✤

Menjadikan birokrasi indonesia antisipatif, proaktif dan efektif dalam manghadapi
globalisasi dan perubahan dinamilka lingkungan strategis
Roadmap Reformasi Birokrasi
✤

Grand Desain Reformasi Birokrasi (GRB) yang memberi gambaran lebih rinci mengenai arah, tujuan
dan bentuk birokrasi Indonesia kedepan!

✤

Kemudian arah dan kebijakan tersebut diturunkan ke dalam peta jalan atau Road Map Reformasi
Birokrasi (RMRB) yang menjelaskan tahapan dan strategi untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi!

✤

Ruang lingkup RMRB:!
1. Penguatan birokrasi pemerintah!
2. Pelaksanan nasional dan instansional!
3. Program
Program RMRB
Program untuk tingkat makro

Program untuk tingkat meso

Program untuk tingkat mikro

1. Penataan Organisasi

1. Manajemen perubahan

1. Manajemen perubahan

2. Penataan tata laksana

2. Konsultansi dan asistensi

2. Penataan peraturan perundang undangan

3. Penataan sistem manajemen SDM aparatur

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3. Penataan dan penguatan organisasi

4. Penguatan pengawasan

4. Knowledge management

5. Penguatan akuntabilitas kinerja
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik

4. Penataan tata laksana
5. Penataan sistem manajemen SDM aparatur
6. Penguatan pengawasan
7. Penguatan akuntabilitas kinerja
8. Peningkatan kualitas pelayanan public
9. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Pelayanan Publik dan Perundang undangan
✤

Rumusan resmi mengenai pelayanan publik terdapat dalam Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum
Pelayanan Publik!

✤

Asas-asas pelayanan:!
✤ Transparansi!
✤ Akuntabilitas!
✤ Kondisional!
✤ Partisipatif!
✤ Kesamaan hak!
✤ Keseimbangan hak dan kewajiban
Prinsip Pelayanan
Publik
1. Kesederhanaan!
2. Kejelasan!
3. Kepastian waktu!
4. Akurasi!
5. Keamanan !
6. Tanggungjawab!
7. Kelengkapan sarana dan prasarana!
8. Kemudahan akses!
9. Kedisplinan!
10.Kenyamanan
01
Monitoring Pelayanan
Publik

01
Monitoring
✤

Istilah monitoring dalam pengawasan pelayanan publik mengatakan bahwa konsep
dan prakteknya lebih mengarah pada evaluasi kinerja layanan publik, di dalamnya
terdapat unsur penting yang harus ada yakni akuntabilitas dan tata kelola yang baik.!

✤

Alasan perlunya monitoring!
✤

Informasi yang diperoleh tidak hanya untuk laporan ke pemerintah pusat tetapi
juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan!

✤

Membutuhkan tenaga yang terampil dan terlatih utk mengumpulkan dan
menganalisis data
Pentingnya monitoring pelayanan publik
✤

Untuk memastikan bahwa:!
✤

✤

para pekerja telah menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang ada !

✤

✤

spesifikasi layanan dan kondisi dalam menyampaikan layanan dapat terpenuhi untuk mencapai tingkat dan
kualitas layanan yang diharapkan!
layanan yang diberikan sesuai dengan prosedur dan ketetapan yang berlaku dengan berlandaskan
transparansi, akuntabilitas dan perlakuan serta kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang
prima!

Untuk membantu:!
✤

mengidentifikasikan akar permasalahan dan kebutuhan untuk melakukan perbaikan layanan kepada
masyarakat!

✤

pihak yang memiliki otoritas melakukan tindakan yang cepat dan legal jika terjadi penyimpangan atau
keluhan dari masyarakat mengenai kualitas pelayanan public yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan.
Prinsip Monitoring
1. Berkontribusi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan!
2. Mendasarkan pada hak masyarakat untuk mendapat layanan yang baik!
3. Pengembangan monitoring mengacu pada kepenitngan nasional, institusi
dan lokalitas!
4. Monitoring dilandasi etika dan integritas!
5. Berorientasi pada peningkatan utilitas!
6. Berlandaskan pada metodologi yang benar
Pilar Monitoring
Kerangka untuk membangun sistem monitoring dan evaluasi yang efektif

Visi!

Kemampuan!
lingkungan!

Kapasitas!untuk!
memasok!informasi!
monitoring!!

Kapasitas!untuk!
menggunakan!
informasi!monitoring!!
!

Political!Will!untuk!perubahan!

!

Pengembangan!infrastruktur!monitoring!!
Metode monitoring
pelayanan publik
!
!

01
Metode monitoring pelayanan publik

✤

Community Socre Card (CSC)!

✤

Citizen Report Card (CRC)
Community Socre Card (CSC)
✤

Metode ini pertama kali dikembangkan di Vietnam atas dukungan penuh dari
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). !

✤

Didesain untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat dalam melakukan monitoring
pelayanan publik yang memungkinkan anggota masyarakat penerima manfaat layanan
publik untuk menilai penyedia layanan dan menilai layanan mereka/kinerja
menggunakan sistem penilaian dalam bentuk skor!

✤

Alat untuk menjamin akuntabilitas pelayanan publik terutama pelayanan publik tingkat
lokal yang langsung berinteraksi dengan masyarakat secara terus menerus. Metode ini
akan lebih berguna untuk masyarakat kabupaten atau kota yang luas wilayah dan
jumlah penduduknya tidak terlalu bersar
Community Socre Card (CSC)

✤

Digunakan untuk meminta pendapat dari para pengguna layanan publik
mengenai kualitas layanannya!

✤

Pendapat dari masyarakat tersebut bisa berupa persepsi ataupun masukan
kepuasan menggunakan fasilitas layanan, sejauhmana transparansinya,
dan aspek umum lainnya.
Manfaat CRC
✤

cukup powerful untuk mengkaji dan mengevaluasi kualitas pelayanan publik!

✤

metode ini juga bisa dilakukan oleh lembaga non pemerintah!

✤

memberikan kesempatan kepada masyarakat penerima manfaat layanan tersebut
untuk melakukan penilaian!

✤

memberikan kemungkinan penyedia layanan untu mengukur tingkat kepuasan
layanannya kepada para penerima manfaat dan “memaksa” untuk melihat lagi ke
belakang terhadap proses dan bentul layanan yang diberikan agar dapat mengetahui
dimana letak kekurangan dan kesenjangannya!

✤

mendorong masyarakat agar kritis dan berdaya, mampu menyuarakan pendapatnya,
untuk menuntut pertangungjawaban dari penyedia layanan
Citizen Report Card (CRC)
✤

Ide dasar dari metode ini adalah berusaha untuk menangkap feedback dari warga dengan cara yang
sederhana dan menghindari menggunakan proses yang menyita banyak waktu dan sumber daya
untuk menunjukkan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan terhadap payanan publik yang diberikan!

✤

Membandingkan dengan layanan lain yang jenisnya bisa dikategorikan sama yaitu sebagai
kebutuhan layanan yang sifatnya mendasar bagi kehidupan masyaraka!

✤

Ukuran kepuasan warga untuk seluruh pelayanan publik yang berbeda merupakan inti dari
penelitian!

✤

Tidak berhenti pada ukuran kepuasan saja tetapi berlanjut untuk menyelidiki aspek-aspek tertentu
yang muncul dari interaksi antara pemberi layanan dan masyarakat, serta berusaha untuk
mengidentifikasi isu-isu yang saling berhubungan.
Citizen Report Card (CRC)

✤

Aspek penting metode ini adalah kredibilitas yang dimiliki oleh metode ini
karena metode ini relatif dapat diterima oleh para peneliti dan ilmu
pengetahuan!

✤

Kesimpulan bukan opini dari beberapa orang yang berpikir dengan cara
tertentu, maupun keluhan dari beberapa warga negara yang dirugikan
tetapi merupakan kombinasi berdasarkan metodologi penelitian
Dampak dari CRC
✤

Menciptakan kesadaran masyarakat !

✤

Stimulasi reformasi institusi!

✤

Penguatan inisiatif masyarakat sipil!

✤

Peningkatan kapasitas untuk kelompok kepentingan, LSM lokal dan
internasional
Monitoring Pelayanan Publik

More Related Content

What's hot

TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKANTAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
EDIS BLOG
 
Formulasi kebijakan
Formulasi kebijakanFormulasi kebijakan
Formulasi kebijakan
Zakiyul Mu'min
 
Manajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor PublikManajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
unitpublikasi
 
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
Ginandjar Kartasasmita
 
Penyempurnaan administrasi
Penyempurnaan administrasiPenyempurnaan administrasi
Penyempurnaan administrasi
Parunadi Buntok
 
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah DaerahPengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Indriyatno Banyumurti
 
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSESKEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
Listiana Nurwati
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
Siti Sahati
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
Siti Sahati
 
perkembangan-administrasi-publik.ppt
perkembangan-administrasi-publik.pptperkembangan-administrasi-publik.ppt
perkembangan-administrasi-publik.ppt
ShasyaGatot
 
Good Governance dan Pelayanan Publik
Good Governance dan Pelayanan PublikGood Governance dan Pelayanan Publik
Good Governance dan Pelayanan Publik
Dian Herdiana
 
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
Siti Sahati
 
Reformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publikReformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publikDalias D' Copsis
 
Inovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publikInovasi pelayanan publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
Fajar Dolly
 
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi PublikPengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
yuniawatiantitirani
 

What's hot (20)

TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKANTAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
 
Formulasi kebijakan
Formulasi kebijakanFormulasi kebijakan
Formulasi kebijakan
 
Manajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor PublikManajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor Publik
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
 
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
 
Penyempurnaan administrasi
Penyempurnaan administrasiPenyempurnaan administrasi
Penyempurnaan administrasi
 
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah DaerahPengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
 
Pamong praja 1
Pamong praja 1Pamong praja 1
Pamong praja 1
 
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSESKEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
 
perkembangan-administrasi-publik.ppt
perkembangan-administrasi-publik.pptperkembangan-administrasi-publik.ppt
perkembangan-administrasi-publik.ppt
 
Good Governance dan Pelayanan Publik
Good Governance dan Pelayanan PublikGood Governance dan Pelayanan Publik
Good Governance dan Pelayanan Publik
 
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
 
Reformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publikReformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publik
 
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakanPertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
 
Inovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publikInovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publik
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
 
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi PublikPengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
 

Viewers also liked

Career management
Career managementCareer management
Career management
muhammad hamdi
 
Perhitungan Standar Formasi Karyawan Berdasarkan Beban Kerja dan Job Target
Perhitungan Standar Formasi Karyawan Berdasarkan Beban Kerja dan Job TargetPerhitungan Standar Formasi Karyawan Berdasarkan Beban Kerja dan Job Target
Perhitungan Standar Formasi Karyawan Berdasarkan Beban Kerja dan Job Target
muhammad hamdi
 
Islamic HRM
Islamic HRMIslamic HRM
Islamic HRM
muhammad hamdi
 
Desain employee engagement survey
Desain employee engagement surveyDesain employee engagement survey
Desain employee engagement survey
muhammad hamdi
 
Manajemen aset berbasis iso 55000
Manajemen aset berbasis iso 55000Manajemen aset berbasis iso 55000
Manajemen aset berbasis iso 55000
muhammad hamdi
 
Pedoman penyusunan proposal program pembangunan desa
Pedoman penyusunan proposal program pembangunan desaPedoman penyusunan proposal program pembangunan desa
Pedoman penyusunan proposal program pembangunan desamuhammad hamdi
 
Kepemimpinan
KepemimpinanKepemimpinan
Kepemimpinan
atika tk
 
Kepemimpinan pelayan (servant leadership)
Kepemimpinan pelayan (servant leadership)Kepemimpinan pelayan (servant leadership)
Kepemimpinan pelayan (servant leadership)
Dwi Diantono
 

Viewers also liked (9)

Career management
Career managementCareer management
Career management
 
Pemimpin pelayan
Pemimpin pelayanPemimpin pelayan
Pemimpin pelayan
 
Perhitungan Standar Formasi Karyawan Berdasarkan Beban Kerja dan Job Target
Perhitungan Standar Formasi Karyawan Berdasarkan Beban Kerja dan Job TargetPerhitungan Standar Formasi Karyawan Berdasarkan Beban Kerja dan Job Target
Perhitungan Standar Formasi Karyawan Berdasarkan Beban Kerja dan Job Target
 
Islamic HRM
Islamic HRMIslamic HRM
Islamic HRM
 
Desain employee engagement survey
Desain employee engagement surveyDesain employee engagement survey
Desain employee engagement survey
 
Manajemen aset berbasis iso 55000
Manajemen aset berbasis iso 55000Manajemen aset berbasis iso 55000
Manajemen aset berbasis iso 55000
 
Pedoman penyusunan proposal program pembangunan desa
Pedoman penyusunan proposal program pembangunan desaPedoman penyusunan proposal program pembangunan desa
Pedoman penyusunan proposal program pembangunan desa
 
Kepemimpinan
KepemimpinanKepemimpinan
Kepemimpinan
 
Kepemimpinan pelayan (servant leadership)
Kepemimpinan pelayan (servant leadership)Kepemimpinan pelayan (servant leadership)
Kepemimpinan pelayan (servant leadership)
 

Similar to Monitoring Pelayanan Publik

Hasil ikm kab_kp_2013
Hasil ikm kab_kp_2013Hasil ikm kab_kp_2013
Hasil ikm kab_kp_2013
Ista Istanti
 
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelangganPelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
ZulFikri45
 
Presentasi Proposal IKM Provinsi Banten 2020 06102020 (1).pptx
Presentasi Proposal IKM Provinsi Banten 2020 06102020 (1).pptxPresentasi Proposal IKM Provinsi Banten 2020 06102020 (1).pptx
Presentasi Proposal IKM Provinsi Banten 2020 06102020 (1).pptx
HanifGhiyatsRamadhan
 
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptxetikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
LauraGreen887065
 
Kel cinta diklatpim III Jatinangor 2016: Presentasi Topik Integritas
Kel cinta diklatpim III Jatinangor 2016: Presentasi Topik IntegritasKel cinta diklatpim III Jatinangor 2016: Presentasi Topik Integritas
Kel cinta diklatpim III Jatinangor 2016: Presentasi Topik Integritas
Gus Priyono Koes
 
Laporan ikm-2014
Laporan ikm-2014Laporan ikm-2014
Laporan ikm-2014Agih Cabe
 
Presentasi Refobir Wilayah I
Presentasi Refobir Wilayah IPresentasi Refobir Wilayah I
Presentasi Refobir Wilayah IGunawan Ari N
 
Grand Design RB
Grand Design RBGrand Design RB
Grand Design RBrbpkalbar
 
Standar_Operasional_Prosedur__SOP__Data
Standar_Operasional_Prosedur__SOP__DataStandar_Operasional_Prosedur__SOP__Data
Standar_Operasional_Prosedur__SOP__DataAi Risa
 
Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024
Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024
Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024
FahreziAchmad
 
Etika profesi PNS
Etika profesi PNSEtika profesi PNS
Etika profesi PNS
Rozi Gunawansyah
 
Reformasi birokrasi 1
Reformasi birokrasi 1Reformasi birokrasi 1
Reformasi birokrasi 1
pengawasankejatipapua
 
DISKUSI 3 TAB.docx
DISKUSI 3 TAB.docxDISKUSI 3 TAB.docx
DISKUSI 3 TAB.docx
AriSyahputra16
 
Jurnal Sutinah Andaryani
Jurnal Sutinah Andaryani Jurnal Sutinah Andaryani
Jurnal Sutinah Andaryani
Aries Veronica
 
Pelayanan Publik.pptx
Pelayanan Publik.pptxPelayanan Publik.pptx
Pelayanan Publik.pptx
NoviaHadrianti
 
Pelayanan Publik.pptx
Pelayanan Publik.pptxPelayanan Publik.pptx
Pelayanan Publik.pptx
NovitaFr1
 
Modul 11 pelayanan publik bidang kesehatan (update 180918)
Modul 11 pelayanan publik bidang kesehatan (update 180918)Modul 11 pelayanan publik bidang kesehatan (update 180918)
Modul 11 pelayanan publik bidang kesehatan (update 180918)
agus laogi
 
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptx
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptxPaparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptx
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptx
suryani180680
 
276000064 pedoman-umum-survey-pelanggan-pkms
276000064 pedoman-umum-survey-pelanggan-pkms276000064 pedoman-umum-survey-pelanggan-pkms
276000064 pedoman-umum-survey-pelanggan-pkms
Erna Zulkifli
 

Similar to Monitoring Pelayanan Publik (20)

Hasil ikm kab_kp_2013
Hasil ikm kab_kp_2013Hasil ikm kab_kp_2013
Hasil ikm kab_kp_2013
 
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelangganPelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
 
Presentasi Proposal IKM Provinsi Banten 2020 06102020 (1).pptx
Presentasi Proposal IKM Provinsi Banten 2020 06102020 (1).pptxPresentasi Proposal IKM Provinsi Banten 2020 06102020 (1).pptx
Presentasi Proposal IKM Provinsi Banten 2020 06102020 (1).pptx
 
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptxetikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
 
Kel cinta diklatpim III Jatinangor 2016: Presentasi Topik Integritas
Kel cinta diklatpim III Jatinangor 2016: Presentasi Topik IntegritasKel cinta diklatpim III Jatinangor 2016: Presentasi Topik Integritas
Kel cinta diklatpim III Jatinangor 2016: Presentasi Topik Integritas
 
Laporan ikm-2014
Laporan ikm-2014Laporan ikm-2014
Laporan ikm-2014
 
Presentasi Refobir Wilayah I
Presentasi Refobir Wilayah IPresentasi Refobir Wilayah I
Presentasi Refobir Wilayah I
 
Grand Design RB
Grand Design RBGrand Design RB
Grand Design RB
 
Standar_Operasional_Prosedur__SOP__Data
Standar_Operasional_Prosedur__SOP__DataStandar_Operasional_Prosedur__SOP__Data
Standar_Operasional_Prosedur__SOP__Data
 
Reformasi birokrasi
Reformasi birokrasiReformasi birokrasi
Reformasi birokrasi
 
Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024
Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024
Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024
 
Etika profesi PNS
Etika profesi PNSEtika profesi PNS
Etika profesi PNS
 
Reformasi birokrasi 1
Reformasi birokrasi 1Reformasi birokrasi 1
Reformasi birokrasi 1
 
DISKUSI 3 TAB.docx
DISKUSI 3 TAB.docxDISKUSI 3 TAB.docx
DISKUSI 3 TAB.docx
 
Jurnal Sutinah Andaryani
Jurnal Sutinah Andaryani Jurnal Sutinah Andaryani
Jurnal Sutinah Andaryani
 
Pelayanan Publik.pptx
Pelayanan Publik.pptxPelayanan Publik.pptx
Pelayanan Publik.pptx
 
Pelayanan Publik.pptx
Pelayanan Publik.pptxPelayanan Publik.pptx
Pelayanan Publik.pptx
 
Modul 11 pelayanan publik bidang kesehatan (update 180918)
Modul 11 pelayanan publik bidang kesehatan (update 180918)Modul 11 pelayanan publik bidang kesehatan (update 180918)
Modul 11 pelayanan publik bidang kesehatan (update 180918)
 
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptx
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptxPaparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptx
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptx
 
276000064 pedoman-umum-survey-pelanggan-pkms
276000064 pedoman-umum-survey-pelanggan-pkms276000064 pedoman-umum-survey-pelanggan-pkms
276000064 pedoman-umum-survey-pelanggan-pkms
 

More from muhammad hamdi

Amanah Illahiyah.pdf
Amanah Illahiyah.pdfAmanah Illahiyah.pdf
Amanah Illahiyah.pdf
muhammad hamdi
 
Internalisasi Budaya Organisasi.pptx
Internalisasi Budaya Organisasi.pptxInternalisasi Budaya Organisasi.pptx
Internalisasi Budaya Organisasi.pptx
muhammad hamdi
 
Fulldome Digital.pptx
Fulldome  Digital.pptxFulldome  Digital.pptx
Fulldome Digital.pptx
muhammad hamdi
 
Materi edukasi islamic entrepreneurship.pptx
Materi edukasi islamic entrepreneurship.pptxMateri edukasi islamic entrepreneurship.pptx
Materi edukasi islamic entrepreneurship.pptx
muhammad hamdi
 
Akhlak mulia
Akhlak muliaAkhlak mulia
Akhlak mulia
muhammad hamdi
 
Jadwal dan silabus pelatihan transformasi budaya final
Jadwal dan silabus pelatihan transformasi budaya finalJadwal dan silabus pelatihan transformasi budaya final
Jadwal dan silabus pelatihan transformasi budaya final
muhammad hamdi
 
Sharing Knowledge ISO 55000 di Pusertif PLN
Sharing Knowledge ISO 55000 di Pusertif PLNSharing Knowledge ISO 55000 di Pusertif PLN
Sharing Knowledge ISO 55000 di Pusertif PLN
muhammad hamdi
 
Komunikasi efektif
Komunikasi efektifKomunikasi efektif
Komunikasi efektif
muhammad hamdi
 
Komunikasi Efektif
Komunikasi EfektifKomunikasi Efektif
Komunikasi Efektif
muhammad hamdi
 
The Big Lie of Strategic Planning
The Big Lie of Strategic PlanningThe Big Lie of Strategic Planning
The Big Lie of Strategic Planningmuhammad hamdi
 
Reasons for selecting a particular consulting firm
Reasons for selecting a particular consulting firmReasons for selecting a particular consulting firm
Reasons for selecting a particular consulting firmmuhammad hamdi
 
First, let's fire all the managers
First, let's fire all the managersFirst, let's fire all the managers
First, let's fire all the managersmuhammad hamdi
 
Kembangkan hubungan, kemudian pimpin!
Kembangkan hubungan, kemudian pimpin!Kembangkan hubungan, kemudian pimpin!
Kembangkan hubungan, kemudian pimpin!muhammad hamdi
 
Rencana kampanye politik sharing
Rencana kampanye politik sharingRencana kampanye politik sharing
Rencana kampanye politik sharing
muhammad hamdi
 
Workforce planning and analitic
Workforce planning and analitic Workforce planning and analitic
Workforce planning and analitic muhammad hamdi
 
Membangun sistem manajemen yang handal untuk meningkatkan kinerja share
Membangun sistem manajemen yang handal untuk meningkatkan kinerja shareMembangun sistem manajemen yang handal untuk meningkatkan kinerja share
Membangun sistem manajemen yang handal untuk meningkatkan kinerja share
muhammad hamdi
 
Salary Survey for Agriculture Industry 2013 for public
Salary Survey for Agriculture Industry 2013 for publicSalary Survey for Agriculture Industry 2013 for public
Salary Survey for Agriculture Industry 2013 for public
muhammad hamdi
 
Perancangan data base gerakan dakwah anti korupsi v1
Perancangan data base gerakan dakwah anti korupsi v1Perancangan data base gerakan dakwah anti korupsi v1
Perancangan data base gerakan dakwah anti korupsi v1muhammad hamdi
 
Msdm dessler chapter 5
Msdm dessler chapter 5Msdm dessler chapter 5
Msdm dessler chapter 5muhammad hamdi
 

More from muhammad hamdi (20)

Amanah Illahiyah.pdf
Amanah Illahiyah.pdfAmanah Illahiyah.pdf
Amanah Illahiyah.pdf
 
Internalisasi Budaya Organisasi.pptx
Internalisasi Budaya Organisasi.pptxInternalisasi Budaya Organisasi.pptx
Internalisasi Budaya Organisasi.pptx
 
Fulldome Digital.pptx
Fulldome  Digital.pptxFulldome  Digital.pptx
Fulldome Digital.pptx
 
Materi edukasi islamic entrepreneurship.pptx
Materi edukasi islamic entrepreneurship.pptxMateri edukasi islamic entrepreneurship.pptx
Materi edukasi islamic entrepreneurship.pptx
 
Akhlak mulia
Akhlak muliaAkhlak mulia
Akhlak mulia
 
Jadwal dan silabus pelatihan transformasi budaya final
Jadwal dan silabus pelatihan transformasi budaya finalJadwal dan silabus pelatihan transformasi budaya final
Jadwal dan silabus pelatihan transformasi budaya final
 
Sharing Knowledge ISO 55000 di Pusertif PLN
Sharing Knowledge ISO 55000 di Pusertif PLNSharing Knowledge ISO 55000 di Pusertif PLN
Sharing Knowledge ISO 55000 di Pusertif PLN
 
Komunikasi efektif
Komunikasi efektifKomunikasi efektif
Komunikasi efektif
 
Komunikasi Efektif
Komunikasi EfektifKomunikasi Efektif
Komunikasi Efektif
 
The Big Lie of Strategic Planning
The Big Lie of Strategic PlanningThe Big Lie of Strategic Planning
The Big Lie of Strategic Planning
 
Lean Knowledge Work
Lean Knowledge WorkLean Knowledge Work
Lean Knowledge Work
 
Reasons for selecting a particular consulting firm
Reasons for selecting a particular consulting firmReasons for selecting a particular consulting firm
Reasons for selecting a particular consulting firm
 
First, let's fire all the managers
First, let's fire all the managersFirst, let's fire all the managers
First, let's fire all the managers
 
Kembangkan hubungan, kemudian pimpin!
Kembangkan hubungan, kemudian pimpin!Kembangkan hubungan, kemudian pimpin!
Kembangkan hubungan, kemudian pimpin!
 
Rencana kampanye politik sharing
Rencana kampanye politik sharingRencana kampanye politik sharing
Rencana kampanye politik sharing
 
Workforce planning and analitic
Workforce planning and analitic Workforce planning and analitic
Workforce planning and analitic
 
Membangun sistem manajemen yang handal untuk meningkatkan kinerja share
Membangun sistem manajemen yang handal untuk meningkatkan kinerja shareMembangun sistem manajemen yang handal untuk meningkatkan kinerja share
Membangun sistem manajemen yang handal untuk meningkatkan kinerja share
 
Salary Survey for Agriculture Industry 2013 for public
Salary Survey for Agriculture Industry 2013 for publicSalary Survey for Agriculture Industry 2013 for public
Salary Survey for Agriculture Industry 2013 for public
 
Perancangan data base gerakan dakwah anti korupsi v1
Perancangan data base gerakan dakwah anti korupsi v1Perancangan data base gerakan dakwah anti korupsi v1
Perancangan data base gerakan dakwah anti korupsi v1
 
Msdm dessler chapter 5
Msdm dessler chapter 5Msdm dessler chapter 5
Msdm dessler chapter 5
 

Recently uploaded

PPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptx
PPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptxPPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptx
PPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptx
MiscoTamaela1
 
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke KlojenGrass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
PavingBlockBolong
 
pph pasal 4 ayat 2 belajar ( pph Final ).ppt
pph pasal 4 ayat 2  belajar ( pph Final ).pptpph pasal 4 ayat 2  belajar ( pph Final ).ppt
pph pasal 4 ayat 2 belajar ( pph Final ).ppt
mediamandirinusantar
 
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaanStrategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
fatamorganareborn88
 
10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx
10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx
10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx
RahmanAnshari3
 
Materi Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdeka
Materi Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdekaMateri Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdeka
Materi Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdeka
13FitriDwi
 
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDF
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDFJasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDF
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDF
Rajaclean
 
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
aciambarwati
 
hubungan-perusahaan-dengan-stakeholder-lintas-budaya-dan-pola-hidup-audit-sos...
hubungan-perusahaan-dengan-stakeholder-lintas-budaya-dan-pola-hidup-audit-sos...hubungan-perusahaan-dengan-stakeholder-lintas-budaya-dan-pola-hidup-audit-sos...
hubungan-perusahaan-dengan-stakeholder-lintas-budaya-dan-pola-hidup-audit-sos...
hanhan140379
 
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faizppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
Alfaiz21
 
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptxPERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
AzisahAchmad
 
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioningbauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
wear7
 
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptxAUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
indrioktuviani10
 
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptxBAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
arda89
 
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWINSUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
SUNDABET
 
PPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdf
PPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdfPPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdf
PPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdf
MuhammadIqbal24956
 
Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...
Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...
Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...
GalihHardiansyah2
 
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baikkinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
HalomoanHutajulu3
 
PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...
PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...
PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...
helenenolaloren
 
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).pptstudi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
SendowoResiden
 

Recently uploaded (20)

PPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptx
PPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptxPPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptx
PPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptx
 
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke KlojenGrass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
 
pph pasal 4 ayat 2 belajar ( pph Final ).ppt
pph pasal 4 ayat 2  belajar ( pph Final ).pptpph pasal 4 ayat 2  belajar ( pph Final ).ppt
pph pasal 4 ayat 2 belajar ( pph Final ).ppt
 
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaanStrategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
 
10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx
10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx
10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx
 
Materi Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdeka
Materi Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdekaMateri Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdeka
Materi Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdeka
 
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDF
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDFJasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDF
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDF
 
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
 
hubungan-perusahaan-dengan-stakeholder-lintas-budaya-dan-pola-hidup-audit-sos...
hubungan-perusahaan-dengan-stakeholder-lintas-budaya-dan-pola-hidup-audit-sos...hubungan-perusahaan-dengan-stakeholder-lintas-budaya-dan-pola-hidup-audit-sos...
hubungan-perusahaan-dengan-stakeholder-lintas-budaya-dan-pola-hidup-audit-sos...
 
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faizppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
 
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptxPERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
 
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioningbauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
 
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptxAUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
 
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptxBAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
 
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWINSUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
 
PPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdf
PPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdfPPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdf
PPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdf
 
Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...
Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...
Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...
 
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baikkinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
 
PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...
PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...
PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...
 
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).pptstudi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
 

Monitoring Pelayanan Publik

  • 1. Konsep Monitoring Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Muhammad Hamdi Yogyakarta, 13 Januari 2014
  • 2. Outline ✤ Pendahuluan! ✤ Konsep pelayanan publik! ✤ Pelayanan publik dan reformasi birokrasi! ✤ Monitoring pelayanan publik! ✤ Metode monitoring pelayanan publik! 1. Community Socre Card (CSC)! 2. Citizen Report Card (CRC) 01
  • 3. Pendahuluan: ! Cita cita kemerdekaan Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang ! melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk ! memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, …… (Pembukaan UUD ’45) 01
  • 4. Cita-cita Proklamasi, HDI dan Peran Pemerintah ✤ Indikator dari keberhasilan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah meningkatnya Human Development Index (HDI):! 1. Tingkat harapan hidup (akses kesehatan) ! 2. Tingkat pendidikan (akses pendidikan)! 3. Tingkat pendapatan (akses ekonomi)! ✤ Siapa yang bertanggungjawab memfasilitasi ketiga aspek tersebut? PEMERINTAH
  • 5. Fungsi pemerintah 1. Fungsi pelayan masyarakat (public service function)! 2. Fungsi pembangunan (development function),! 3. Fungsi perlindungan (protection function) 01
  • 6. Pemerintah dan Pelayanan Publik ✤ Pemerintah sebagai penanggungjawab penyediaan pelayanan publik! ✤ Tidak memiliki karakteristik fisik! ✤ Produk akhir tergantung pada interaksi antara layanan dengan masyarakat! ✤ Mendahulukan kepentingan umum! 1. mempermudah urusan publik, ! 2. mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik,! 3. memberikan kepuasan kepada publik
  • 7. Permasalahan kualitas layanan 1. Aspek positioning atau posisi yang menjadi tempat berpijak! 2. Aspek spesifikasi layanan! 3. Aspek deliveri! 4. Aspek komunikasi! 5. Aspek persepsi, seringkali terjadi perbedaan persepsi dan ekspektasi internal dari masyarakat terhadap layanan publik yang dibutuhkan
  • 9. Konseptual ✤ Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) kebutuhan orang banyak atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.! ✤ Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan resposibilitas dari aparatur pemerintah yang diberi amanah untuk memberikan pelayanan. ! ✤ Pelayaan publik dikatakan profesional jika ! 1. efektif, ! 2. sederhana, ! 3. ada kejelasan kepastian dan transparansi ! 4. terbuka dan efisien! 5. responsif dan adaptif
  • 10. Konseptual ✤ Kejelasan, kepastian dan transparansi mengenai:! 1. prosedur/tata cara pelayanan; ! 2. persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif; ! 3. unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan; ! 4. rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya; dan ! 5. jadwal waktu penyelesaian pelayanan;
  • 11. Tujuan Pelayanan Publik ✤ Tujuannya adalah bagaimana mengelola pelayanan publik tersebut seperti yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh masyarakat, dan bagaimana menyampaikannya kepada masyarakat mengenai ragam layanannya dan cara mengaksesnya dengan cara:! 1. menentukan pelayanan publik yang disediakan dan keragaman layanannya;! 2. memperlakukan pengguna pelayanan, sebagai pelanggan yang memang diharapkan puas dengan layanan yang diberikan! 3. mempertahankan dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan terus brupaya meningkatkan kualitas layanan
  • 13. Latar belakang ✤ Krisis multidimensi yang terjadi tahun 1998! ✤ Terjadi desakan dan tuntutan masyarakat agar pemerintah melakukan usahausaha perbaikan kondisi berbangsa dan bernegara.! ✤ Usaha perbaikan tersebut dikenal sebagai reformasi yang cakupannya meliputi empat bidang yakni dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan birokrasi. ! ✤ Birokrasi masuk ke dalam pilar reformasi karena masyarakt melihat bahwa fungsi birokrasi sesungguhnya sebagai pelayan masyarakt telah terdistorsi sehingga melenceng jauh dari fungsinya tersebut.
  • 14. Payung Hukum Reformasi Birokrasi ✤ Undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025! ✤ Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014! ✤ Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025! ✤ PermenPAN-RB No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014! ✤ Permenpan-rb No. 7 sampai dengan No. 15 yang meliputi pedoman tentang Pengajuan dokumen usulan sampai dengan mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja
  • 15. Payung Hukum Reformasi Birokrasi ✤ Permenpanrb No. 1 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi! ✤ Permenpanrb No. 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online
  • 16. Reformasi birokrasi ✤ Birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi dapat diwujudkan! ✤ Milestone yang ingin dicapai:! ✤ Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan;! ✤ Menjadikan negara yang memiliki most improved bureaucracy! ✤ Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat! ✤ Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi! ✤ Meningkatkan efisiensi biaya dan waktu dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi! ✤ Menjadikan birokrasi indonesia antisipatif, proaktif dan efektif dalam manghadapi globalisasi dan perubahan dinamilka lingkungan strategis
  • 17. Roadmap Reformasi Birokrasi ✤ Grand Desain Reformasi Birokrasi (GRB) yang memberi gambaran lebih rinci mengenai arah, tujuan dan bentuk birokrasi Indonesia kedepan! ✤ Kemudian arah dan kebijakan tersebut diturunkan ke dalam peta jalan atau Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) yang menjelaskan tahapan dan strategi untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi! ✤ Ruang lingkup RMRB:! 1. Penguatan birokrasi pemerintah! 2. Pelaksanan nasional dan instansional! 3. Program
  • 18. Program RMRB Program untuk tingkat makro Program untuk tingkat meso Program untuk tingkat mikro 1. Penataan Organisasi 1. Manajemen perubahan 1. Manajemen perubahan 2. Penataan tata laksana 2. Konsultansi dan asistensi 2. Penataan peraturan perundang undangan 3. Penataan sistem manajemen SDM aparatur 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3. Penataan dan penguatan organisasi 4. Penguatan pengawasan 4. Knowledge management 5. Penguatan akuntabilitas kinerja 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik 4. Penataan tata laksana 5. Penataan sistem manajemen SDM aparatur 6. Penguatan pengawasan 7. Penguatan akuntabilitas kinerja 8. Peningkatan kualitas pelayanan public 9. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
  • 19. Pelayanan Publik dan Perundang undangan ✤ Rumusan resmi mengenai pelayanan publik terdapat dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik! ✤ Asas-asas pelayanan:! ✤ Transparansi! ✤ Akuntabilitas! ✤ Kondisional! ✤ Partisipatif! ✤ Kesamaan hak! ✤ Keseimbangan hak dan kewajiban
  • 20. Prinsip Pelayanan Publik 1. Kesederhanaan! 2. Kejelasan! 3. Kepastian waktu! 4. Akurasi! 5. Keamanan ! 6. Tanggungjawab! 7. Kelengkapan sarana dan prasarana! 8. Kemudahan akses! 9. Kedisplinan! 10.Kenyamanan 01
  • 22. Monitoring ✤ Istilah monitoring dalam pengawasan pelayanan publik mengatakan bahwa konsep dan prakteknya lebih mengarah pada evaluasi kinerja layanan publik, di dalamnya terdapat unsur penting yang harus ada yakni akuntabilitas dan tata kelola yang baik.! ✤ Alasan perlunya monitoring! ✤ Informasi yang diperoleh tidak hanya untuk laporan ke pemerintah pusat tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan! ✤ Membutuhkan tenaga yang terampil dan terlatih utk mengumpulkan dan menganalisis data
  • 23. Pentingnya monitoring pelayanan publik ✤ Untuk memastikan bahwa:! ✤ ✤ para pekerja telah menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang ada ! ✤ ✤ spesifikasi layanan dan kondisi dalam menyampaikan layanan dapat terpenuhi untuk mencapai tingkat dan kualitas layanan yang diharapkan! layanan yang diberikan sesuai dengan prosedur dan ketetapan yang berlaku dengan berlandaskan transparansi, akuntabilitas dan perlakuan serta kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang prima! Untuk membantu:! ✤ mengidentifikasikan akar permasalahan dan kebutuhan untuk melakukan perbaikan layanan kepada masyarakat! ✤ pihak yang memiliki otoritas melakukan tindakan yang cepat dan legal jika terjadi penyimpangan atau keluhan dari masyarakat mengenai kualitas pelayanan public yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan.
  • 24. Prinsip Monitoring 1. Berkontribusi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan! 2. Mendasarkan pada hak masyarakat untuk mendapat layanan yang baik! 3. Pengembangan monitoring mengacu pada kepenitngan nasional, institusi dan lokalitas! 4. Monitoring dilandasi etika dan integritas! 5. Berorientasi pada peningkatan utilitas! 6. Berlandaskan pada metodologi yang benar
  • 25. Pilar Monitoring Kerangka untuk membangun sistem monitoring dan evaluasi yang efektif Visi! Kemampuan! lingkungan! Kapasitas!untuk! memasok!informasi! monitoring!! Kapasitas!untuk! menggunakan! informasi!monitoring!! ! Political!Will!untuk!perubahan! ! Pengembangan!infrastruktur!monitoring!!
  • 27. Metode monitoring pelayanan publik ✤ Community Socre Card (CSC)! ✤ Citizen Report Card (CRC)
  • 28. Community Socre Card (CSC) ✤ Metode ini pertama kali dikembangkan di Vietnam atas dukungan penuh dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). ! ✤ Didesain untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat dalam melakukan monitoring pelayanan publik yang memungkinkan anggota masyarakat penerima manfaat layanan publik untuk menilai penyedia layanan dan menilai layanan mereka/kinerja menggunakan sistem penilaian dalam bentuk skor! ✤ Alat untuk menjamin akuntabilitas pelayanan publik terutama pelayanan publik tingkat lokal yang langsung berinteraksi dengan masyarakat secara terus menerus. Metode ini akan lebih berguna untuk masyarakat kabupaten atau kota yang luas wilayah dan jumlah penduduknya tidak terlalu bersar
  • 29. Community Socre Card (CSC) ✤ Digunakan untuk meminta pendapat dari para pengguna layanan publik mengenai kualitas layanannya! ✤ Pendapat dari masyarakat tersebut bisa berupa persepsi ataupun masukan kepuasan menggunakan fasilitas layanan, sejauhmana transparansinya, dan aspek umum lainnya.
  • 30. Manfaat CRC ✤ cukup powerful untuk mengkaji dan mengevaluasi kualitas pelayanan publik! ✤ metode ini juga bisa dilakukan oleh lembaga non pemerintah! ✤ memberikan kesempatan kepada masyarakat penerima manfaat layanan tersebut untuk melakukan penilaian! ✤ memberikan kemungkinan penyedia layanan untu mengukur tingkat kepuasan layanannya kepada para penerima manfaat dan “memaksa” untuk melihat lagi ke belakang terhadap proses dan bentul layanan yang diberikan agar dapat mengetahui dimana letak kekurangan dan kesenjangannya! ✤ mendorong masyarakat agar kritis dan berdaya, mampu menyuarakan pendapatnya, untuk menuntut pertangungjawaban dari penyedia layanan
  • 31. Citizen Report Card (CRC) ✤ Ide dasar dari metode ini adalah berusaha untuk menangkap feedback dari warga dengan cara yang sederhana dan menghindari menggunakan proses yang menyita banyak waktu dan sumber daya untuk menunjukkan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan terhadap payanan publik yang diberikan! ✤ Membandingkan dengan layanan lain yang jenisnya bisa dikategorikan sama yaitu sebagai kebutuhan layanan yang sifatnya mendasar bagi kehidupan masyaraka! ✤ Ukuran kepuasan warga untuk seluruh pelayanan publik yang berbeda merupakan inti dari penelitian! ✤ Tidak berhenti pada ukuran kepuasan saja tetapi berlanjut untuk menyelidiki aspek-aspek tertentu yang muncul dari interaksi antara pemberi layanan dan masyarakat, serta berusaha untuk mengidentifikasi isu-isu yang saling berhubungan.
  • 32. Citizen Report Card (CRC) ✤ Aspek penting metode ini adalah kredibilitas yang dimiliki oleh metode ini karena metode ini relatif dapat diterima oleh para peneliti dan ilmu pengetahuan! ✤ Kesimpulan bukan opini dari beberapa orang yang berpikir dengan cara tertentu, maupun keluhan dari beberapa warga negara yang dirugikan tetapi merupakan kombinasi berdasarkan metodologi penelitian
  • 33. Dampak dari CRC ✤ Menciptakan kesadaran masyarakat ! ✤ Stimulasi reformasi institusi! ✤ Penguatan inisiatif masyarakat sipil! ✤ Peningkatan kapasitas untuk kelompok kepentingan, LSM lokal dan internasional