Dokumen tersebut membahas tentang tiga unsur utama sistem pelayanan kesehatan di Indonesia yaitu layanan, sumber daya manusia kesehatan, dan pembiayaan. Dokumen ini juga membahas tantangan-tantangan dalam menjalankan rumah sakit berstatus BLU seperti masalah tarif, remunerasi, dan pengadaan barang serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja rumah sakit.

1. Lies DINA LIASTUTI
RSJPDHK
workshop champs, 26 Januari 2012

2. !
!
!
!
!
RUMAH SAKIT BERSTATUS PK BLU
KEBIJAKAN BIDANG KESEHATAN DI INDONESIA
TANTANGAN (KENDALA?)
PELUANG
UPAYA

3. !
UUD 45
◦ Pasal 28 H ayat (1) : setiap orang berhak
memperoleh pelayanan kesehatan
◦ Pasal 34 ayat (3) : negara bertanggung jawab atas
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan
fasilitas pelayanan umum yang layak

4. !
3 (tiga) unsur utama yaitu
◦ faktor services (sistem pelayanan),
◦ Faktor sumber daya manusia tenaga kesehatan (SDM Nakes)
◦ Dan Faktor Finansial (pembiayaan)

5. ORGANISASI DAN MANAJEMEN :
! Quality improvement and patient safety
! Prevention and control of infections
! Facility management and safety
! Governance, leadership, and direction
! Staff qualification and education
! Management of communication and information

6. !
!
!
Pp 23 Tahun 2005 Tentang BLU telah mendorong Kemkes
untuk menetapkan beberapa RS Eks Perjan menjadi BLU.
Filosofi dari BLU adalah fleksibilitas dalam pengelolaan
dengan prinsip bisnis yang sehat
Menyusul RS2 dan Balai menjadi BLU, termasuk RSUD

7. !
!
PENINGKATAN KINERJA MUTU
! WORLD CLASS HOSPITAL " AKREDITASI
# SISTEM LAYANAN
# KUALITAS SDM/NAKES
# KUALITAS FASILITAS KESEHATAN
! PENGEMBANGAN JEJARING PELAYANAN
! GOOD GOVERNANCE
PENINGKATAN KINERJA KEUANGAN
! AKUNTABILITAS PELAPORAN
! AUDITABLE
! EFISIENSI

8. " JALANKAN FUNGSI SOSIAL
" PROFESIONAL
" BIAYA TERJANGKAU
" PATIENT CENTERED
" BAGI SELURUH RAKYAT
" MUTU
" SESUAI KETENTUAN DAN
PERATURAN

9. !
!
!
!
!
!
!
UU no.44 tahun 2010 ttg Kesehatan
UU no.36 tahun 2010 ttg Rumah Sakit
UU no.25 tahun 2009 tentang Badan layanan Umum
UU no.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
UU no. 1 tentang 2004 tentang Perbendaharaan Negara
PP no. 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum
PMK 08 TAHUN 2007 Tentang Pengadaan Barang dan jasa
bagi BLU

10. !
!
Kepemilikan : pemerintah
Kebijakan dan pembinaan :
◦ Teknis : kementrian kesehatan RI
◦ Keuangan : kementrian Keuangan RI
# Kebijakan Perbendaharaan
# Kebijakan Anggaran
# Kebijakan Pajak
!
Kebijakan lain yang mempengaruhi operasional RS
◦ Kementrian PAN
◦ Kementrian Perdagangan
◦ Kementrian ESDM dan BPH Migas
◦ Kementrian Nakertrans
◦ Kementrian Dalam Negri

11. !
!
Sejak tahun 2005 dimana beberapa RS telah menjadi BLU
dalam pelaksanaan dilapangan ternyata terdapat
beberapa perubahan perubahan yang signifikan namun
berbeda dari 1 RS ke RS lain tergantung pada
kompleksitas masing- masing RS
Namun secara garis besar terdapat masalah yang sama
dan perlu dibuat pedoman baku yang menjadi payung
hukum

12. !
!
!
SISTEM
◦ PEDOMAN/PAYUNG HUKUM BLM LENGKAP
◦ SISTEM PENGELOLAAN KONVENSIONAL LAYANAN
UMUM, LAYANAN ADM, LAYANAN PENUNJANG
SUMBER DAYA
◦ KUALITAS DAN KUANTITAS SDM NAKES
◦ SARANA TUA
◦
FINANSIAL
◦ FEE FOR SERVICE" REMUNERASI
◦ TARIF
◦ PENGADAAN BARANG DAN JASA
◦ MANAJEMEN ASSET DAN PERSEDIAAN

13. !
PEMBENAHAN SISTEM ADMINISTRASI UNTUK GOOD
GOVERNANCE
!
PEMBENAHAN SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
!
PEMBENAHAN SISTEM PELAYANAN PENUNJANG

14. !
!
!
!
!
Mapping kepegawaian
Pemenuhan kualitas dan kuantitas nakes
Sistem penilaian kinerja dan sistem karir
Revitalisasi sarana medik dan sarana non medik
Sistem informasi yg memadai dan terintegrasi

15. !
!
!
!
!
!
!
!
Pedoman belum lengkap, a.l Tarif
Remunerasi direksi , dewas, pegawai
Pengadaan barang dan jasa
Insentif pajak
Subsidi BBM
Efisiensi dalam biaya operasional
Manajemen asset dan persediaan
Sistem yg transparan dan akuntabel

16. !
Identifikasi Masalah terkait finansial / pembiayaan Rumah Sakit
BLU yang perlu diatur lebih lanjut adalah :
◦ Masalah Tarif RS
◦ Masalah Remunerasi
!
◦ Masalah Pengadaan barang dan jasa

17. !
!
!
Perlu penetapan dan persetujuan
Biaya pelayanan dihitung berdasarkan unit cost
Unit cost antara lain :
◦ Obat-obatan
◦ Barang Habis pakai
◦ Dll
◦ Biaya operasional lain yang mempengaruhi tarif : daya dan
jasa
# listrik
# Bbm solar : genset, chiller, boiler
# Pemeliharaan gedung dan bangunan : pemeliharaan lift
dll# DIBEBANKAN PADA PASIEN ATAU DITANGGUNG
PEMERINTAH?
# Bagaimana fasilitasi dari kementrian lain?

18. Pasal 49
$ (1)
Menteri menetapkan pola tarif nasional.
$ (2)
Pola tarif nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan
pembiayaan dan dengan memperhatikan kondisi regional.
$ (3)
Gubernur menetapkan pagu tarif maksimal
berdasarkan pola tarif nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang berlaku untuk rumah sakit di Provinsi
yang bersangkutan.
$ (4)
Penetapan besaran tarif rumah sakit harus
berdasarkan pola tarif nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan pagu tarif maksimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

19. Pasal 50
! (1) Besaran tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola
Pemerintah ditetapkan oleh Menteri.
! (2) Besaran tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola
Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
! (3) Besaran tarif kelas III Rumah Sakit selain rumah sakit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit dengan
memperhatikan besaran tarif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

20. Pasal 15
$ (1)
Persyaratan kefarmasian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) harus menjamin ketersediaan
sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu,
bermanfaat, aman dan terjangkau.
$ (2)
Pelayanan sediaan farmasi di Rumah Sakit harus
mengikuti standar pelayanan kefarmasian.
$ (3)
Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan
bahan habis pakai di Rumah Sakit harus dilakukan oleh
Instalasi farmasi sistem satu pintu.
$ (4)
Besaran harga perbekalan farmasi pada instalasi
farmasi Rumah Sakit harus wajar dan berpatokan kepada
harga patokan yang ditetapkan Pemerintah

21. !
!
!
!
!
Mampu jalankan Fungsi sosial sesuai UUD 45, UU
Kesehatan
Tuntutan mutu layanan yang tinggi
◦ Sarana dan prasarana
◦ Peningkatan kemampuan Nakes dg pelatihan
Tuntutan keterjangkauan oleh masyarakat
◦ Tarif terjangkau
Tuntutan thd persaingan global
◦ Sistem dengan teknologi tinggi : alkes, IT, akreditasi
Tuntutan peningkatan kesejahteraan karyawan yang
berkinerja tinggi melalui Remunerasi

22. Sesuai Pasal 6 dan pasal 29
! Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab
untuk :
◦ menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah
Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai
ketentuan peraturan perundangundangan;
◦ menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di
Rumah Sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa;

23. Pasal 30
Setiap Rumah Sakit mempunyai hak:
$
$
$
" b. menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan
remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
" c. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka
mengembangkan pelayanan;
" d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan;
" h. mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit publik dan
Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit pendidikan.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai promosi layanan kesehatan
sebagaimana dmaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan
Peraturan Menteri.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif pajak sebagaimana
dmaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Pemerintah

24. !
!
!
!
!
!
Dalam PP 23/2005 diamanatkan bahwa pengelola blu harus
membuat Remunerasi bagi direksi, dewan pengawas dan
seluruh pegawai.
Pedoman remunerasi telah diterbitkan oleh Menteri
kesehatan RI
Kesamaan persepsi dan pandangan atas filosofi remunerasi
dn filosofi BLU " pola Remunerasi, bukan nilai nominal
Kinerja direksi RS berdasarkan kinerja RS oleh penilaian
Auditor
Sebagian besar RS BLU telah mengajukan permohonan
penetapan ke Menteri Keuangan RI namun masih
berprosesnya di Kemenkeu
Juklak dan juknis perlu ditelaah dan disosialisasikan

25. !
!
!
REMUNERASI meliputi :
P-1 : Gaji dan Tunjangan (Struktural dan Fungsional)
P-2 : Kinerja BLU (Insentif berdasarkan Kinerja)
P-3 : Bonus atas prestasi, Pesangon dan/atau Pensiun
GRADING DISUSUN 1 - 20
Sebagian besar Satker menyusun sampai dengan Grad 17
RSJPDHK telah memperoleh
penetapan Menkeu utk Remunerasi
Pegawai dengan PMK 165/ 2008

26. Pasal 30
Setiap Rumah Sakit mempunyai hak:
◦ c. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka
mengembangkan pelayanan;
◦ d.menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan;
◦ h.mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit publik dan
Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit
pendidikan.

27. Pasal 48
$ (1) Pembiayaan Rumah Sakit dapat bersumber dari
penerimaan Rumah Sakit, anggaran Pemerintah, subsidi
Pemerintah, anggaran Pemerintah Daerah, subsidi Pemerintah
Daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
$
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai subsidi atau bantuan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

28. ◦ Kepastian ttg fleksibilitas proses pengadaan di RS BLU
khususnya , antara lain kepastian pemberlakuan PMK
08/2006
◦ Permenkes No. 703/Menkes/SK/IX/2006 yang sudah ada
tidak bisa berjalan secara maksimal karena tidak diakui oleh
Kementerian Keuangan
◦ Kepastian / pedoman KSO
◦ Pedoman pengadaan barang dan jasa terkait dengan
kebutuhan yang memerlukan dukungan kementrian lain :
# KemenPU
# dll

29. !
!
masalah masalah finansial di rumah sakit yang memerlukan
pengembangan dan harmoni kebijakan
TARIF MURAH DAN TERJANGKAU RAKYAT
◦ Penetapan Menteri kesehatan dan/keuangan ttg tarif
◦ Penetapan harga obat dan harga alkes murah, sinergi
dengan kebijakan2 keuangan lainnya (pajak, bea dan
cukai) dan kebijakan menteri perdagangan
◦ Perlu Kebijakan subsidi pajak
◦ 1 (satu) harga antara obat reguler dan obat Askes
◦ Subsidi atas biaya daya dan jasa bagi RS

30. !
!
!
RS dengan status Badan Layanan Umum memiliki
banyak tantangan dan peluang.
Diperlukan kajian mendalam dengan melihat
kecenderungan (trend) masa depan dalam
mengelola dan mengembangkan RS
Diperlukan banyak pedoman dan “payung” hukum
sebagai acuan terlaksananya Good Corporate
Governance dan Good Clinical Governance