Paper ini membahas studi kasus penyimpangan dan dampak korupsi yang terjadi dalam pengelolaan keuangan terkait dana kesehatan sebesar Rp 6,3 miliar yang melibatkan pejabat di Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebab, modus operasi, serta akibat dan dampak yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis dokumen dan studi literatur untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penyimpangan dan dampak korupsi dalam pengelolaan keuangan serta memberikan rekomendasi untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

1. ANALISIS PENYIMPANGAN DAN DAMPAK KORUPSI DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN:
STUDI KASUS TERSANGKA KORUPSI PEJABAT PAREPARE
DENGAN DANA KESEHATAN SEBESAR RP 6,3 MILIAR
NAMA : SRI ERIS JAYA
NIM : 220605552008
KELAS : E
ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGARA MAKASSAR

2. Abstrak:
Paper ini membahas studi kasus penyimpangan dan dampak korupsi yang terjadi dalam
pengelolaan keuangan terkait dana kesehatan sebesar Rp 6,3 miliar yang melibatkan pejabat
di Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebab, modus operasi, serta akibat
dan dampak yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut. Metode penelitian yang digunakan
dalam studi ini adalah analisis dokumen dan studi literatur untuk mengumpulkan data dan
informasi yang relevan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang
lebih baik tentang penyimpangan dan dampak korupsi dalam pengelolaan keuangan serta
memberikan rekomendasi untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Kata Kunci: Korupsi, Keuangan, Dana Kesehatan, Pejabat Parepare
Pendahuluan:
Korupsi merupakan masalah serius yang mempengaruhi pembangunan dan pemerintahan di
banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu sektor yang rentan terhadap tindak korupsi
adalah pengelolaan keuangan publik, termasuk penggunaan dana kesehatan. Paper ini akan
membahas kasus korupsi yang melibatkan pejabat di Parepare terkait pengelolaan dana
kesehatan sebesar Rp 6,3 miliar. Dalam pendahuluan ini, akan diuraikan latar belakang,
tujuan, dan relevansi dari penelitian ini.
Latar Belakang:
Pengelolaan keuangan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi sangat
penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik, terutama dalam
sektor kesehatan. Namun, banyak kasus korupsi terkait dana kesehatan yang terjadi di
Indonesia. Salah satu kasus yang menarik untuk diteliti adalah kasus korupsi di Parepare yang
melibatkan dana kesehatan sebesar Rp 6,3 miliar. Penelitian ini akan melihat penyebab
korupsi, modus operandi yang digunakan oleh pejabat terkait, serta dampak yang ditimbulkan
akibat tindakan korupsi tersebut.
Tujuan:
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Menganalisis penyebab terjadinya korupsi dalam pengelolaan dana kesehatan di Parepare.
2. Mengidentifikasi modus operandi yang digunakan oleh pejabat terkait dalam melakukan
korupsi.
3. Menjelaskan dampak dan konsekuensi yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi tersebut.
4. Memberikan rekomendasi untuk mencegah terjadinya korupsi serupa di masa mendatang.
Dasar Teori & Landasan Hukum:
Dalam penelitian ini, beberapa konsep teori yang relevan akan digunakan untuk menganalisis
penyimpangan dan dampak korupsi dalam pengelolaan keuangan. Konsep-konsep tersebut
meliputi teori korupsi, pengelolaan keuangan publik, transparansi, akuntabilitas, dan tata
kelola yang baik. Selain itu, landasan hukum terkait pengelolaan keuangan publik dan
pencegahan korupsi juga akan menjadi acuan dalam penelitian ini.
Pembahasan:
Pada bagian ini, akan diuraikan penyebab terjadinya korupsi dalam pengelolaan dana
kesehatan di Parepare. Selain itu, modus operandi yang digunakan oleh pejabat terkait dalam
melakukan korupsi akan dianalisis. Selanjutnya, akan dibahas pula dampak dan konsekuensi

3. yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi tersebut, baik terhadap masyarakat maupun sektor
kesehatan secara keseluruhan.
Penyebab:
1. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal: Salah satu penyebab utama kasus korupsi dalam
pengelolaan keuangan adalah kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Kurangnya
pengawasan dan mekanisme kontrol yang efektif dapat memberikan kesempatan bagi pejabat
untuk melakukan tindakan korupsi.
2. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas: Ketika proses pengelolaan keuangan tidak
transparan dan kurang akuntabel, peluang untuk melakukan tindakan korupsi meningkat.
Kurangnya mekanisme pelaporan yang terbuka dan aksesibel oleh publik dapat menyebabkan
manipulasi data dan penggelapan dana.
3. Kurangnya Kesadaran Etis: Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya korupsi adalah
kurangnya kesadaran etis dari para pejabat yang terlibat. Ketika moralitas dan integritas
individu lemah, mereka cenderung lebih rentan terhadap godaan untuk menyalahgunakan
kekuasaan dan menguntungkan diri sendiri melalui korupsi.
Modus Operandi:
1. Pemalsuan Dokumen: Salah satu modus operandi yang umum dalam kasus korupsi adalah
pemalsuan dokumen. Pejabat yang terlibat dapat memalsukan faktur, kwitansi, atau laporan
keuangan untuk menutupi jejak korupsi dan membuatnya terlihat sah.
2. Penyalahgunaan Wewenang: Pejabat yang memiliki wewenang dalam pengelolaan
keuangan dapat menyalahgunakannya untuk memfasilitasi tindakan korupsi. Mereka dapat
memberikan persetujuan palsu, memberikan kontrak kepada pihak terkait dengan harga yang
tidak wajar, atau mempengaruhi proses pengadaan untuk kepentingan pribadi.
3. Kolusi dengan Pihak Terkait: Pejabat korup dapat melakukan kolusi dengan pihak terkait,
seperti rekan bisnis atau penyedia jasa. Mereka dapat membuat perjanjian rahasia untuk
membagi hasil korupsi atau memberikan keuntungan finansial kepada pihak terkait sebagai
imbalan atas bantuan mereka dalam melancarkan tindakan korupsi.
Akibat dan Dampak:
1. Merugikan Pelayanan Kesehatan: Tindakan korupsi dalam pengelolaan dana kesehatan
mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan kesehatan. Dana yang seharusnya digunakan
untuk memperbaiki fasilitas atau membeli peralatan medis yang diperlukan malah digunakan
untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan
yang memadai dan dapat mengancam nyawa dan kesejahteraan mereka.
2. Kerugian Keuangan Negara: Korupsi dalam pengelolaan keuangan berdampak pada
kerugian keuangan negara yang signifikan. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat malah disalahgunakan oleh pejabat yang korup.
Hal ini menghambat pembangunan dan mengurangi kemampuan pemerintah untuk
menyediakan layanan publik yang baik.
3. Menurunkan Kepercayaan Publik: Kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan
mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem pengelolaan keuangan.
Masyarakat menjadi skeptis terhadap upaya pemerintah untuk memberantas korupsi dan
meragukan integritas para pejabat. Hal ini dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial
dalam jangka panjang.
4. Dampak Sosial dan Moral: Korupsi memiliki dampak sosial dan moral yang merusak.
Ketika tindakan korupsi terjadi secara luas dalam masyarakat, norma-norma moral dan
integritas akan terkikis. Hal ini dapat menciptakan budaya yang merugikan kejujuran,
keadilan, dan kepentingan bersama.

4. Dalam rangka mencegah kasus korupsi serupa, penting untuk memperkuat sistem
pengendalian internal, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengedepankan
kesadaran etis dan integritas dalam pemerintahan. Penegakan hukum yang tegas terhadap
pelaku korupsi juga penting untuk memberikan efek jera dan mendorong pencegahan korupsi
di masa depan.
Penutup:
Kesimpulan:
Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi yang
melibatkan pejabat di Parepare terkait pengelolaan dana kesehatan sebesar Rp 6,3 miliar
memiliki sejumlah penyebab dan modus operandi yang berperan dalam terjadinya
penyimpangan tersebut. Penyalahgunaan wewenang, manipulasi dokumen, dan kolusi antara
pejabat dan pihak terkait merupakan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya korupsi
dalam pengelolaan keuangan.
Dampak dari tindakan korupsi tersebut sangat merugikan masyarakat dan sektor kesehatan.
Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan
kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab.
Hal ini berdampak negatif pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang memadai
dan menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan.
Untuk mencegah terjadinya korupsi serupa di masa mendatang, langkah-langkah pencegahan
perlu diimplementasikan. Diperlukan perbaikan tata kelola keuangan publik, peningkatan
transparansi dan akuntabilitas, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi.
Selain itu, kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat juga penting dalam mengawasi
penggunaan dana publik, termasuk dana kesehatan.
Daftar Pustaka:
1. UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 Juncto pasal 64
KUHPidana.
2. https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6342573/pejabat-parepare-tersangka-
kasus-korupsi-rp-63-m-dana-kesehatan-ditahan/a