Bahan pengantar diskusi dalam seminar "Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat" di Negara - Jembrana, 25 Agustus 2008
Menguraikan kelembagaan (aturan main dan lembaga/organisasinya) pengelolaan sampah di aras masyarakat dengan pendekatan yang baru, yaitu Ekonomi Sirkuler atau Ekonomi Biru. Jadi pengelolaan sampah bukan hanya bertujuan untuk sanitasi tapi juga dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga dibahas mengenai pengelolaan sampah di era Revolusi Industri 4.0.
Menguraikan kelembagaan (aturan main dan lembaga/organisasinya) pengelolaan sampah di aras masyarakat dengan pendekatan yang baru, yaitu Ekonomi Sirkuler atau Ekonomi Biru. Jadi pengelolaan sampah bukan hanya bertujuan untuk sanitasi tapi juga dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga dibahas mengenai pengelolaan sampah di era Revolusi Industri 4.0.
Materi Drum-up untuk OPD dan ASN Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Program Prioritas Nasional Laboratorium Inovasi
Saum Laki, 27 April 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
KEK Tanjung Lesung dan Implikasi Untuk Ekonomi Wilayah Bantenbramantiyo marjuki
Does Tanjung lesung specialized economic zone will boost Banten Economic income? or it is just mere an agglomeration of economic activity that will just increasing of the regional disparities of Banten and Indonesia.
Disampaikan pada Workshop Laboratorium Inovasi Provinsi & Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara
Kendari, 30 Maret 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
Sosialisasi Pemaparan Visi Indonesia 2045
oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro. Selasa, 8 Januari 2019
Ballroom - Hotel Fairmont Jakarta
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...Sugeng Budiharsono
Menguraikan Pengembangan Ekonomi Lokal yang berbasis klaster di era Revolusi Industri 4.0 yang serba digital, dan bagaimana daerah mensikapinya dengan melakukan lompatan raksasa.untuk mencapai Revolusi Industri 4.0 dengan hati-hati, agar jangan sampai terjatuh atau gagal.
Disampaikan pada Seminar Kajian Pengembangan Kompetensi SDM BNN
Jakarta, 28 Oktober 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu dari empat provinsi di Kalimantan. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas wilayah ± 229.854,52 km2 dengan luas wilayah daratan ± 198.441,17 km2 dan luas pengelolaan laut sejauh 0 - 4 mill dari garis pantai ± 31.413,35 km2.
Atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia.
Propinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Daerah-daerah Kabupaten di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9).
Sejarah Penetapan Rencana Pola ruang Kalimantan Timur
Lembaran Negara
No.72 Tahun 1959 terdiri atas:
Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda
sebagai ibukotanya dan sekaligus
sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.
Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong
Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot.
Kabupaten Berau, denganibukotanya Tanjung Redeb.
Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
dibentuk 2 (dua) kota administratif dan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu:
Kota Administratif Tarakan dan Bontang dan
berdasarkan 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Tarakan; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Bontang.
Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu :
Kabupaten Kutai Barat, beribukota di Sendawar.
Kabupaten Kutai Timur, beribukota di Sangatta.
Kabupaten Malinau, beribukota di Malinau.
Kabupaten Nunukan, beribukota di Nunukan.
Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kota madya).
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2002, maka Kabupaten Paser mengalami pemekaran bernama Kabupaten Penajam Paser Utara
Comments from Indonesia Perspective on "Cross-border Movement of Researchers...Tatang Taufik
Comments from Indonesia Perspective on "Cross-border Movement of Researchers and Students " - Workshop II: Regional Development of Human Resources in Asia, presented in "INTERNATIONAL POLICY DIALOGUE", Soukairo Hall, the National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo - Japan, October 20, 2012.
Materi Drum-up untuk OPD dan ASN Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Program Prioritas Nasional Laboratorium Inovasi
Saum Laki, 27 April 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
KEK Tanjung Lesung dan Implikasi Untuk Ekonomi Wilayah Bantenbramantiyo marjuki
Does Tanjung lesung specialized economic zone will boost Banten Economic income? or it is just mere an agglomeration of economic activity that will just increasing of the regional disparities of Banten and Indonesia.
Disampaikan pada Workshop Laboratorium Inovasi Provinsi & Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara
Kendari, 30 Maret 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
Sosialisasi Pemaparan Visi Indonesia 2045
oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro. Selasa, 8 Januari 2019
Ballroom - Hotel Fairmont Jakarta
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...Sugeng Budiharsono
Menguraikan Pengembangan Ekonomi Lokal yang berbasis klaster di era Revolusi Industri 4.0 yang serba digital, dan bagaimana daerah mensikapinya dengan melakukan lompatan raksasa.untuk mencapai Revolusi Industri 4.0 dengan hati-hati, agar jangan sampai terjatuh atau gagal.
Disampaikan pada Seminar Kajian Pengembangan Kompetensi SDM BNN
Jakarta, 28 Oktober 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu dari empat provinsi di Kalimantan. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas wilayah ± 229.854,52 km2 dengan luas wilayah daratan ± 198.441,17 km2 dan luas pengelolaan laut sejauh 0 - 4 mill dari garis pantai ± 31.413,35 km2.
Atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia.
Propinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Daerah-daerah Kabupaten di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9).
Sejarah Penetapan Rencana Pola ruang Kalimantan Timur
Lembaran Negara
No.72 Tahun 1959 terdiri atas:
Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda
sebagai ibukotanya dan sekaligus
sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.
Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong
Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot.
Kabupaten Berau, denganibukotanya Tanjung Redeb.
Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
dibentuk 2 (dua) kota administratif dan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu:
Kota Administratif Tarakan dan Bontang dan
berdasarkan 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Tarakan; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Bontang.
Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu :
Kabupaten Kutai Barat, beribukota di Sendawar.
Kabupaten Kutai Timur, beribukota di Sangatta.
Kabupaten Malinau, beribukota di Malinau.
Kabupaten Nunukan, beribukota di Nunukan.
Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kota madya).
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2002, maka Kabupaten Paser mengalami pemekaran bernama Kabupaten Penajam Paser Utara
Comments from Indonesia Perspective on "Cross-border Movement of Researchers...Tatang Taufik
Comments from Indonesia Perspective on "Cross-border Movement of Researchers and Students " - Workshop II: Regional Development of Human Resources in Asia, presented in "INTERNATIONAL POLICY DIALOGUE", Soukairo Hall, the National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo - Japan, October 20, 2012.
Pemanfaatan Hasil-hasil Litbangyasa untuk Menciptakan Keunggulan Usaha - 23 N...Tatang Taufik
Bahan paparan dalam Forum “Sosialisasi Kebijakan dan Program Pengembangan Perniagaan dan Kewirausahaan” di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, 23 November 2013
Peran TIK dalam Pengembangan Teknoprener - UNPAD 7 oktober 2013 Tatang A. T...Tatang Taufik
Paparan pada National Economics Seminar 2013
“How Information Technology Becomes a Strategic Tool in Developing Entrepreneurship”
Kampus UNPAD, Bandung, 7 Oktober 2013
Proposed Models on Open Innovation in Indonesia - Tatang A. TaufikTatang Taufik
Bahan paparan dalam AIST – BPPT Workshop on “Innovation Ecosystem in Indonesia”, Jakarta International EXPO Conference Hall (6F) -- Jakarta, Indonesia, December 20, 2013
Budaya Inovasi dan Pengembangan Teknoprener 2013 Tatang A. TaufikTatang Taufik
Bahan paparan disampaikan pada Semiloka Penguatan Sistem Inovasi “Mengembangkan Bisnis & Masyarakat Inovatif ” di Bandung, 26 November 2013.
Bahan ini mengupas singkat tentang pengembangan budaya inovasi dan pengembangan pusat inovasi dalam program pengembangan teknoprener..
Paparan sederhana memuat butir-butir nilai dasar budaya berinovasi yang disederhanakan, digali terutama selama perjalanan ke Kota Pekalongan, Kabupaten Pelalawan dan daerah lain, September - Oktober 2014
Contoh Implementasi Penguatan Sistem Inovasi di Beberapa Kabupaten Kota - Tat...Tatang Taufik
Paparan dalam Workshop DRN – DRD, bertema “Penguatan Sumberdaya , Kelembagaan , dan Jaringan Iptek Pusat dan Daerah Untuk Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Bangsa”, di Ruang Komisi Utama BPPT, Jakarta, 4 Desember 2013
Pemanfaatan Hasil Litbangyasa BPPT 3 oktober 2013 Tatang A. TaufikTatang Taufik
Paparan di acara APEC UNTHINKABLE WEEK 2013 di Bali, 3 Oktober 2013, membahas pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan perekaysaan dengan contoh dari Badan Pengkajian dan penerapan Teknologi (BPPT)
ECOSYSTEM FOR REGIONAL INNOVATION IN ASIA : International Partnership Program...Tatang Taufik
Presented in Panel Discussion “Ecosystems for Regional Innovation in Asia”, INTERNATIONAL POLICY DIALOGUE - INTERNATIONAL SYPOSIUM ON ECOSYSTEMS FOR REGIONAL INNOVATION IN ASIA , Soukairo Hall, the National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo - Japan, October 20, 2012
Paparan singkat konsep "Gerbang Indah Nusantara" (Gerakan Membangun Sistem Inovasi dan Daya Saing Daerah di Seluruh Wilayah Nusantara") dalam workshop PEL di Mataram
TIKoMeter ~ Indikator Utama TIK oleh Tatang A Taufik
Strategi E Development ~ Pemantapan OTDA 25 Ags 2008
1. STRATEGI E-DEVELOPMENT DAERAH Kabupaten Jembrana Seminar “Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat” Negara - Jembrana, 25 Agustus 2008 Dr. Tatang A. Taufik Direktur PTIK - BPPT
7. ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Menurut UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. No 17 Tahun 2003 UU 17/2007 RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN
8. KERANGKA UMUM POLA KOORDINASI Prakarsa Tematik dan/atau Spesifik Kondisi Umum (Framework Conditions) Dimensi Daerah Dimensi Nasional N A S I O N A L D A E R A H Kerangka Kebijakan Inovasi
11. GELOMBANG PERUBAHAN EKONOMI INTERNASIONAL 30 Tahun 40 Tahun 50 Tahun Perkiraan durasi Sumber : Taufik (2005) Information Communication Technologies, Biotechnology 2020 2008 G – 5 The Information Age : Era Informasi Information & Communication Technologies, Biotechnology 1990 G – 4 The Cold-War Kondratieff : Pertahanan, Televisi dan Komputer Mainframe Aviation, Petro- chemicals & Electronics 1950 G – 3 The New-Mercantilist Kondratieff : Listrik dan Heavy Engineering (Mobil, Petrokimia, dsb.) Internal- combustion Engine, Electricity, Chemicals 1900 G – 2 The Bourgeois Kondratieff : Mesin Uap dan Kereta Api Steam, Rail, Steel 1845 G-1 Revolusi Industri : The Factory System ~ Mekanisasi Awal 1785 Water Power, Textiles, Iron 60 Tahun 55 Tahun 50 Tahun 40 Tahun 30 Tahun
12. CONTOH MANFAAT TIK : ICT4D Kesempatan kerja Pertumbuhan ekonomi Efektivitas Efisiensi Transparansi Akuntabilitas Pemberdayaan Partisipasi Kemitraan Penyampaian jasa layanan
13. ICT READINESS DAN DAYA SAING EKONOMI WEF GROWTH COMPETITIVENESS INDEX (‘05-’06) WEF NETWORK READINESS INDEX (’05-’06) VIETNAM JAPAN CHINA KOREA PAKISTAN INDIA MALAYSIA THAILAND U.S. INDONESIA Sumber : WEF
14. HUBUNGAN ANTARA DOI DENGAN PDB - 2005 DOI PDB per Kapita, US$ Sumber : Minges (2006)
15. DOI DAN PEMBANGUNAN MANUSIA IPM / HDI (Human Development Index), 2005 Digital Opportunity Index, 2004 Indonesia Sumber : Minges (2006)
24. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Gedung BPPT II, Lt 21 Jl. MH. Thamrin 8, Jakarta 10340 Telp. (021)-3169813 Fax. (021)-3169811 E-mail: tatang@ceo.bppt.go.id, tatang@inn.bppt.go.id http: // www.inn.bppt.go.id Catatan : Bahan-bahan terkait dapat diunduh (download) pada taut (links) di http://sisteminovasi.wordpress.com/ Matur Suksma Terimakasih
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32. CONTOH DAMPAK TIK DALAM PENCAPAIAN MDGs 2.Achieve Universal Primary education 3.Promote Gender equality 4.Reduce child mortality 5.Improve maternal health 6.Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases 7.Ensure environ- mental sustain- ability 1.Eradicate extreme poverty Increase in income of Bangladesh owners Increase in primary school enrolment in Nepal from teachers trained using ICTs Increase in female tertiary school enrolment in Australia from online education Decrease in infant health problems among families using telemedicine In US Decrease in maternal mortality following ICT- based program In Uganda Increase in condom Imports in St. Lucia after HIV radio show Decrease in CO2 car emissions from telework In Ireland 24 5.7 0.8 -10 -50 143 -2 Unit: % change Percentage change in different MDGs indicators caused by ICT-based activities MDGs Accomplishments Sumber : Huang (2004).
33.
34. How much Government in your E-strategy ? SIN AUT CAN IRE UK HKG SWE ICE DEN USA SWI JAP NOR LUX NET FIN GER BEL AUL ITA ISR SPA NWZ GRE POR SLV KOR ARG URU TRI MEX CZE HUN VEN CRO CHL POL COS MAU EST MAL PAN LIT LAT BRA JAM TUR TUN ELS PER THA NAM COL BUL RUS JOR ROM EGY GUA PAR ECU MOR BOL HON CHN SRI UKR INO HAI ZIM INI VIE NIC BAN NIA 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 Income per capita Government FRA SLK SAF BOT DOM PHI Sumber : Lanvin (2004). y = 0.5822Ln(x) - 1.0374 R 2 = 0.4538