Sistem inovasi pertanian dalam UU Sisnas Iptek

1. KARAKTER INOVASI PERTANIAN
DAN PENDEKATAN MANAJEMENNYA DALAM
UU SISNAS IPTEK
SYAHYUTI
Webinar “Manajemen Inovasi Dalam UU 11 - 2019
dan Peluangnya Untuk Pengembangan Sistem Inovasi Pertanian Ke Depan”
Perhimpunan Periset Indonesia (PPI) Kota Bogor, 29 Des 2021

2. Materi:
1. Karakter khas inovasi pertanian Indonesia
2. Manajemen inovasi dalam UU 11-2019, dan kesesuaiannya
dengan inovasi pertanian
3. Langkah-langkah aksi yang dibutuhkan

3. #1
Karakter Sistem Inovasi Pertanian
(Agriculture Innovation System / AIS) Indonesia

4. UU 11 – 2019 tentang Sisnas Iptek:
Pasal 1 :
“Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi adalah pola hubungan yang
membentuk keterkaitan secara terencana,
terarah, dan terukur, serta berkelanjutan antar
unsur kelembagaan dan sumber daya sehingga
terbangun jaringan ilmu pengetahuan dan
teknologi sebagai satu kesatuan yang utuh
dalam mendukung penyelenggaraan ilmu
pengetahuan dan teknologi sebagai landasan
ilmiah dalam perumusan dan penetapan
kebijakan pembangunan nasional”.
• “Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, dan/atau
Penerapan, yang mengandung unsur
kebaruan dan telah diterapkan serta
memberikan kemanfaatan, ekonomi dan atau
sosial”.

5. AIS di antara berbagai pendekatan:
Diffusion of
Innovation / Transfer
of Technology (ToT)
Farming System
Research (FSR)
Farmer first / farmer
Participatory research
(FPR) /
Agricultural
Knowledge and
Information System
(AKIS)
Interactive learning /
Agricultural
Innovation System
(AIS)
1. Mulai berkembang 1960-an 1970-an 1990-an 2000-an
2. Mental mode Suplay teknologi
melalui proses linear
Kendala di petani
dipelajari melalui riset
Kolaborasi penelitian
dan penyuluhan
Co-develop ionivasi
melibatkan beragam
aktor, proses, dan
kemitraan
3. Scope Produktivitas Input-output relation Farm based Beyond farm gate
4. Inovator Peneliti Peneliti belajar di
lapang
Koleborasi peneliti dan
petani
Semua actor yg
potensial
5. Peran pembuat
kebijakan
Memberikan prirotas
dan alokasi SD
Memberikan prirotas
dan alokasi SD
Memberikan prirotas
dan alokasi SD
Menjadi bagian dari
kapasitas inovasi

6. Konsep AIS:
(https://extensionaus.com.au/extension-practice/agricultural-innovation-systems-ais/)
• The Agriculture Innovation System
(AIS) =
• “a network of organisations,
enterprises, and individuals
focused on bringing new products,
new processes, and new forms of
organisation into economic use,
together with the institutions and
policies that affect their behaviour
and performance,” (World Bank,
2006:16)
• … the way different agents
interact, share, access, exchange
and use knowledge.
• The AIS approach emphasises the
need to consider and create
interactions throughout the entire
value chain including beyond the
farm gate (Klerkx, 2015).
• … includes people, linkages,
infrastructure and institutions
(“rules”)

7. Conceptual Diagram of an
Agricultural Innovation System
(https://tapipedia.org/framework/conceptual-diagram-
agricultural-innovation-system)

9. Inovasi pertanian berbeda karena:
1. Pertanian dipengaruhi lingkungan fisik dan biologi
(faktor tanah, air, suhu, iklim, dll). Proses
penciptaan, uji adaptasi, sampai dengan
penerapannya bergantung kepada tempat dimana
inovasi akan diterapkan. Sehingga, dikenal
“teknologi spesifik lokasi”.
2. Bersifat terbuka (divers), melibatkan banyak pihak
(partisipasi) dengan tingkat kesiapan dan
kapabilitas berbeda (penyuluh pertanian, petani,
perempuan tani, petani muda, dll).
3. Membutuhkan fleksibilitas dan variabilitas dalam
manajemennya, dalam hal perencanaan, biaya yang
dibutuhkan, dukungan SDM dan fasilitas, serta
indikator keberhasilannya. Return of investment /
ROI lebih rendha.
4. Proses penciptaan teknologi sampai dengan
adopsinya membutuhkan waktu lebih lama
dibandingkan teknologi sektor lain, lebih mahal,
dan tingkat keberhasilannya bisa lebih rendah.
AIS Indonesia berbeda karena:
• Indonesia = pertanian maritim, bukan
pertanian kontinental
• Ada 7 agrizone. Misalnya: untuk kedelai,
perlu varietas yang sesuai untuk lahan
basah, lahan kering, lahan rawa, dataran
sedang, dll
• Areal pertanian luas dan tersebar = biaya
komunikasi dan transportasi lebih mahal,
nilai kompetitif rendah
• Pertanian skala kecil = tingkat adopsi
inovasi terbatas, perlu aksi kolektif

10. #2
AIS Indonesia dalam regulasi

11. Regulasi-regulasi dalam sistem inovasi pertanian selama ini:
I II III IV V
1. UU 18-2002 Sisnas Penelitian,
Pengembangan, dan Penerapan Iptek
Pendidikan dan
pelatihan
Penelitian Pengembangan, Alih
Teknologi
Perekayasaan Penerapan, difusi
teknologi
2. Permentan 44-2011 Pedoman
penelitian dan pengembangan
Tahap penelitian Tahap verifikasi Tahap pengkajian Tahap diseminasi
3. UU 16-2006 Sistem Penyuluhan Pelatihan untuk
petani
Penyuluhan
(kelembagaan,
ketenagaan,
penyelenggaraan, sarana
prasarana, pembiayaan)
4. UU 11-2019 Sisnas Iptek PENDIDIKAN
(untuk peneliti,
penyuluh, petani)
PENELITIAN
(Basic research,
application research,
social science)
PENGEMBANGAN
(teknologi dan
pengetahuan)
PENGKAJIAN
(Perekayaan, kliring tekn,
audit tekn)
PENERAPAN
(alih teknologi,
intermediasi,, difusi,
komersialisasi)

12. Role dan actor dalam Sistem Inovasi UU 11-2019:
I II III IV V
Role: EDUCATION
(Pasal 15-17)
• For researcher
• For extension worker
• For farmer
RESEARCH
(Pasal 19)
• Basic research
• Application research
• Social science
DEVELOPMENT
(Pasal 20-22)
• Technology
• knowledge
ASSESSMENT
(Pasal 23-26)
• Engineering
• Technology clearing
• Technology audit
APPLICATION
(Pasal 27-33)
• Technology transfer
• Intermediation
• Diffusion
• Commercialization
Users
Actor : • Government
• Public/citizen
• University
• Reseach and
development institution
(Pasal 42)
• Private sector
• Lembaga penunjang
(supporting
instititution)
• Reseacr and
development institution
(Pasal 42)
• Private sector
• supporting instititution
• Aassessment and
application isntitution
(Pasal 42)
• National gov (tech
clearing and adit)
• Private sector
• supporting instititution
• Aassessment and application
isntitution (Pasal 42)
• Collaboration national and local
(tech incubation, partnership,
development researche zone )
• Private sector
• supporting instititution
• Private sector
• Farmer
……………………… National Innovation and Research Board / BRIN (Pasal 48) ………………….
12

13. Klaster TKT yang ada sesuai Perdirjen
Penguatan Risbang No. 603/E1.2/2016:
1. Engineering/umum
2. Software
3. Pertanian/perikanan/peternakan
4. Vaksin
5. Alat kesehatan
6. Obat/farmasi
7. Sosial humaniora
8. Seni
Klaster teknologi di Badan Litbang
Pertanian:
1. Benih dan bibit
2. Pupuk
3. Pestisida dan obat-obatan
4. Teknologi pengolahan
5. Perangkat Uji,
6. Alat dan Mesin Pertanian
7. Humaniora

14. #3
Kebutuhan untuk AIS Indonesia
yang lebih baik ke depan

15. UU 11-2019:
AIS eksisting vs kebutuhan ke depan
KONDISI SAAT INI KEBUTUHAN KE DEPAN
I. PENDIDIKAN (Pasal 15-17): untuk peneliti, penyuluh, dan petani.
• Penyuluh pemerintah semakin menurun, penyuluh swadaya dan swasta
semakin dibutuhkan
• Mobilisasi penyuluh swadya dan swasta lambat
• Pendidikan formal petani rendah.
• Dibutuhkan pendidikan dan pelatihan secara luas dan murah
• Pelatihan dan sertifikasi untuk penyuluh swadaya dan swasta
• Pelatihan untuk petani = menggunakan P4S
II. PENELITIAN (Pasal 19): basic research, application research, social science
• Indonesia = pertanian maritim, bukan pertanian kontinental.
• Ragam pertanian berbeda antar pulau, ketinggian, dll
• Indonesia memiliki 7 zona AEZ.
• Belum ada data base kegiatan penelitian antar teknologi (horizontal dan
vertikal), antar instansi (swasta, perguruan tinggi).
• Pengetahuan lokal menjadi sumber pengetahuan penting
• Inovasi pertanian tidak bisa copy paste dari negara lain
• Teknologi pertanian harus bersifat padat karya, harus mampu menyerap
tenaga kerja pertanian yang kemampuannya terbatas
• Partisipatif, melibatkan semua pihak dan petani karena ragam komoditas
banyak dan agroekologi zone beragam
• Inovasi yang direncanakan harus mampu diterapkan dengan cakupan area
luas dan beragam
• Perlu dibangun data base dan dashboard kegiatan penelitian secara nasional

16. KONDISI SAAT INI KEBUTUHAN KE DEPAN
III. PENGEMBANGAN (pasal 20-22): teknologi dan pengetahuan, outputnya
invensi, policy dan regulasi.
• Kegiatan basic research mahal, karena komoditas beragam (tanaman
semusim, tahunan, peternakan, pupuk dan obat-obatan, pengolahan hasil
panen, alat dan mesin).
• Dukungan sumber daya dan pembiayaan harus besar.
• Perlu insentif untuk keterlibatan swasta
• Penerapan nilai komersial untuk kegiatan basic research perlu disesuaikan
• Membutuhkan riset sosial lebih banyak, mesti mengakomodasi keragaman
sosial ekonomi dan kultural petani, level rural-urbannya, kosmopolitansinya,
peluang diseminasi dan adopsi nya, dst.
• Riset sosial tak terpisahkan untuk setiap teknologi, agar penerapannya
efektif.
IV. PENGKAJIAN (Pasal 23-26): perekayasaan, kliring teknologi, dan audit
teknologi.
• Kegiatan pengkajian di setiap AEZ membutuhkan SD dan anggaran besar
• Daya adaptasi setiap hasil pengkajian terbatas
• Dibutuhkan teknologi tepat guna, sesuai dengan alam, iklim, dan sosial
budaya masyarakat.
• Kegiatan assessment perlu dilakukan pada berbagai tipe AEZ
• Indikator penilaian keberhasilan assessment harus disesuaikan.
• Inovasi yang dihasilakn memiliki kompatibilitas dengan kondisi dan petani,
sesuai dengan teknologi yang sudah ada sebelumnya, pola pertanian yang
berlaku, nilai sosial budaya dan kepercayaan petani, kebutuhan petani, serta
kepemilikan alat dan sumber daya lainnya

17. KONDISI SAAT INI KEBUTUHAN KE DEPAN
V. PENERAPAN (Pasal 27-33). transfer teknologi , intermediasi, difusi, dan
komersialisasi
• Indonesia = negara kepulauan, sebaran luas, kendala komunikasi dan
trasnportasi.
• Komunikasi digital belum menjangkau semua desa.
• Pertanian Indonesia berskala kecil, kemampuan petani mengadopsi
inovasi pertanian terbatas.
• Jumlah dan kualitas tenaga penyuluh kurang dan terbatas
• Jumlah penyuluh pemerintah menurun
• Penyuluh swadaya dan swasta belum dapat dimobilisasi sec optimal
• Infrastruktur TI harus tersedia dan murah karena petani tersebar pada
ribuan pulau
• Komunikasi digital harus dapat diandalkan, karena cakupannya luas dan
biaya lebih murah
• Dibutuhkan supporting sistem yang besar, misalnya dari pembiayaan.
• Kecapatan dan cakupan diseminasi bisa dipercepat dengan multimetoda
• Pertanian Indonesia berskala kecil, sehingga petani harus berkelompok
untuk memudahkan adopsi inovasi.
• Supporting system harus kuat, misalnya dari pembiayaan perbankan
secara inklusif.
• Dibutuhkan jumlah dan kualitas tenaga penyuluhan pertanian yang
cukup dengan berbagai ilmu.
• Penyuluh pertanian swadaya dan swasta dimobilisasi secara optimal
untuk menutupi kekurangan tenaga penyuluh pertanian

18. Manajemen AIS teknologi vs AIS knowledge:
AIS teknologi AIS pengetahuan
1. Metode penciptaannya Lebih baku Lebih “longgar”, cepat berkembang
2. Penyampaiannya ke pengguna Relasi teknis Perlu relasi sosial ke beneficiaries
3. Sistemnya Lebih tertutup, narrow Lebih terbuka, diverse, interactive
4. Dampaknya Traceable Untraceable
5. Potensi komersial Lebih mudah dan terukur (paten) Kurang terukur (HKI pada buku)
6. Aktor sesuai UU 11-2019 OR Pertanian dan Peternakan, penyuluh
pertanian
OR Sosial Humaniora, “PSEKP Baru”
Kementan (makro kebijakan), BRIDA
(sosek aplikatif)

19. Struktur organisasi BRIN:

20. Beberapa isu yang perlu diperhatikan:
Pasal 4:
• “Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi mengakui, menghormati,
mengembangkan, dan melestarikan
keanekaragaman pengetahuan tradisional,
kearifan lokal, sumber daya alam hayati dan
nirhayati, serta budaya sebagai bagian Cari
identitas bangsa”.
• = Hak petani sebagai pemulia (UU No 29
tahun 2000 ttg PVT dan UU 22-2019 ttg
SBDPB)
• Pasal 13: “Penyelenggaraan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi dapat dilakukan
oleh: perseorangan; kelompok; Badan Usaha;
lembaga pemerintah, swasta dan/atau
perguruan tinggi”
• Pasal 29: “Alih Teknologi dapat dilakukan
secara komersial atau nonkomersial”.
• = Swasta yang terlibat di riset pertanian
masih terbatas (benih jagung), dan
kapasitasnya kurang. Sehingga,
komersialisasi teknologi pertanian tidak
mudah.
• = Akses petani pada teknologi berpotensi
terpinggirkan

21. Pasal 17:
• “Pelaksanaan Pendidikan dapat diselenggarakan
oleh pemerintah atau masyarakat”.
• = Penyuluh swadaya (farmer to farmer extension)
perlu diberi peran lebih (merupakan genuine
extension worker)
Pasal 19: “Penelitian dilaksanakan untuk penguatan
penguasaan ilmu dasar dan ilmu terapan, termasuk di
dalamnya ilmu sosial yang digunakan untuk
menciptakan dan/atau mengembangkan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi”
• = SD peneliti ilmu sosial untuk pertanian
sangat terbatas
Pasal 26:
“Untuk mengetahui kesiapterapan suatu Teknologi
dilakukan pengukuran tingkat kesiapterapan
Teknologl…. dilakukan oleh penilai”
= akses petani untuk dapat pengakuan sebagai
penghasil teknologi terkendala

22. • BAB III “Rencana Induk
Pemajuan Ilmu Pengetahuan
Dan Teknologi” (Pasal 8 sampai
12)
• Dibutuhkan “Rencana Induk
Penelitian Pertanian”, yang
sesuai dengan karakter inovasi
pertanian Indonesia.
• Selama ini sudah ada:
• Rencana Induk Riset Nasional
2017-2045
• Buku Putih Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2005-2025
• Kebijakan Strategis Nasional
Bidang Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (Jakstranas Iptek)
• Agenda Riset Nasional (ARN)
• Komisi Inovasi Nasional (KIN)
tahun 2010

23. 23
http://webblogsyahyuti.blogspot.co.id/