Modul Penatausahaan Pengaturan Awal membahas pengaturan awal sistem informasi keuangan daerah mulai dari pengaturan kebijakan, periode dokumen, penandatanganan dokumen, hingga pengelolaan user sebelum memasuki proses penatausahaan keuangan daerah.
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...Ahmad Abdul Haq
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengaman, Pengemudi, petugas Kebersihan, dan Pramubakti
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Soal tryout sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Soal ini dibuat versi 4 (bulan Agustus 2021)
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...Ahmad Abdul Haq
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengaman, Pengemudi, petugas Kebersihan, dan Pramubakti
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Soal tryout sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Soal ini dibuat versi 4 (bulan Agustus 2021)
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta diklat pengadaan barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola, mulai dari pengertian, latar belakang, tujuan, kriteria, tipologi, sampai proses pelaksanaannya.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Tatang Rustandar Wiraatmadja, Widyaiswara Ahli Utama di Pusdiklat PBJ LKPP.
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta diklat pengadaan barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola, mulai dari pengertian, latar belakang, tujuan, kriteria, tipologi, sampai proses pelaksanaannya.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Tatang Rustandar Wiraatmadja, Widyaiswara Ahli Utama di Pusdiklat PBJ LKPP.
1. SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)
MODUL PENATAUSAHAAN PENGELUARAN
bit.ly/SIPDPENATAUSAHAAN
https://sipkd-staging.digitalservice.id
sipd.kemendagri.go.id/siap
2. OUTLINE PEMBAHASAN
• Siklus Dokumen Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
• Siklus Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
✓ Pengaturan Awal
✓ Input RAK, DPA, dan Pelimpahan Kegiatan/Paket
✓ Pembuatan SPD
✓ Siklus UP Gelondongan
✓ Siklus UP Kunci Rekening
✓ Siklus LS Gaji
✓ Siklus LS Non Gaji
✓ Siklus GU
✓ Siklus TU
• Mekanisme Pergeseran Penatausahaan
3. SIKLUS DOKUMEN PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
RAK DPA SPD SPP
SPJTM
SPP
SPM
SPJTM
SPM
SP2D
TBP & STS
LPJ
SPJ
Kasubag Program/
Operator OPD
PA/
BUD
BUD/
Kuasa BUD
BP/
BPP
PA/
KPA
PPK SKPD
PA/
KPA
Kuasa BUD
BP/
BPP
BP/
BPP
BP/
BPP
BP
4. SIKLUS PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pengaturan Awal
Input RAK dan DPA,
Pelimpahan
Kegiatan/Paket
Pembuatan SPD
Siklus UP
UP Gelondongan
UP Kunci Rekening
Siklus GU
Siklus TU
Siklus LS
Gaji
Non Gaji
8. RAK, DPA DAN PELIMPAHAN KEGIATAN
RAK
Pengaturan
Operator
Penginputan
RAK
Cetak RAK
DPA
Validasi PA
Validasi BUD
Cetak DPA
Pelimpahan
Kegiatan
Kepada PA
(Default)
Kepada KPA
(Opsional)
Kepada PPTK
(Opsional)
16. UPLOAD DATA
PEMBAYARAN
GAJI
PEMBUATAN
SPP
PEMBUATAN
SPJTM SPP
VERIFIKASI SPP
PEMBUATAN
SPM
PEMBUATAN
SPJTM SPM
VERIFIKASI
SPM
PEMBUATAN
SP2D
VERIFIKASI
SP2D
PELIMPAHAN
SP2D
PEMBUATAN
TBP & STS
PEMBUATAN
BKU
PEMBUATAN
LPJ
VERIFIKASI LPJ
PENGESAHAN
LPJ
PEMBUATAN
SPJ
VERIFIKASI SPJ
PENGESAHAN
SPJ
SIKLUS LS (LANGSUNG) GAJI
BP BP PA PPK PPK
PA KUASA BUD KUASA BUD KUASA BUD BP
PA
PPK
BP
PA
PPK
BP BP BP
24. PENGANGGARAN PENATAUSAHAAN
MURNI
PERGESERA
N
Penetapan APBD Murni
2021
DPA Penatausahaan
SPD
Realisasi (UP Glondongan, GU
Glondongan = TBP; TU, LS =
Verifikasi SPP)
Proses Pergeseran APBD
2021
Bagi daerah yang belum melakukan
perekaman data penatausahaan
dari data APBD Murni, tidak
disarankan untuk membuka
Penatausahaan Pergeseran
Mekanisme Pergeseran pada Penatausahaan
