Modul Penatausahaan Pengaturan Awal membahas pengaturan awal sistem informasi keuangan daerah mulai dari pengaturan kebijakan, periode dokumen, penandatanganan dokumen, hingga pengelolaan user sebelum memasuki proses penatausahaan keuangan daerah.
Dokumen tersebut membahas pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2006, meliputi peraturan perundang-undangan terkait, lingkup pengelolaan keuangan daerah, struktur organisasi pengelola keuangan daerah di pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah, serta dokumen pokok penganggaran dan pelaksanaan anggaran daerah.
Dokumen tersebut menjelaskan berbagai persyaratan untuk pengajuan beberapa jenis SPM (Surat Permintaan Membayar) termasuk SPM Uang Persediaan, SPM Ganti Uang Persediaan, SPM Tambahan Uang Persediaan, SPM LS Non Belanja Pegawai, SPM LS Belanja Pegawai, dan SPM Dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
Dokumen tersebut menjelaskan mekanisme pengajuan beberapa jenis SPM seperti SPM UP, TUP, GUP, dan SPM LS untuk gaji, pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, serta dokumen pendukung yang diperlukan.
Modul Penatausahaan Pengaturan Awal membahas pengaturan awal sistem informasi keuangan daerah mulai dari pengaturan kebijakan, periode dokumen, penandatanganan dokumen, hingga pengelolaan user sebelum memasuki proses penatausahaan keuangan daerah.
Dokumen tersebut membahas pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2006, meliputi peraturan perundang-undangan terkait, lingkup pengelolaan keuangan daerah, struktur organisasi pengelola keuangan daerah di pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah, serta dokumen pokok penganggaran dan pelaksanaan anggaran daerah.
Dokumen tersebut menjelaskan berbagai persyaratan untuk pengajuan beberapa jenis SPM (Surat Permintaan Membayar) termasuk SPM Uang Persediaan, SPM Ganti Uang Persediaan, SPM Tambahan Uang Persediaan, SPM LS Non Belanja Pegawai, SPM LS Belanja Pegawai, dan SPM Dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
Dokumen tersebut menjelaskan mekanisme pengajuan beberapa jenis SPM seperti SPM UP, TUP, GUP, dan SPM LS untuk gaji, pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, serta dokumen pendukung yang diperlukan.
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
Dokumen ini membahas tentang implementasi SPAN pada instansi vertikal di Kementerian Keuangan, mencakup regulasi, strategi piloting SPAN dan SAKTI, modul dan interface yang dipiloting, integrasi proses bisnis pembayaran, serta evaluasi dan penyelesaian kendala selama piloting SPAN.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran daerah.
2. Dokumen tersebut juga menjelaskan jenis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, sistem akuntansi pemerintahan daerah, dan penyusunan laporan keuangan.
3. Proses akuntansi dan penyusunan laporan keu
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi pemerintahan daerah yang mencakup:
1. Dasar hukum dan definisi sistem akuntansi pemerintahan
2. Penjelasan sub-sistem akuntansi pada SKPD dan SKPKD
3. Prosedur akuntansi yang meliputi penerimaan, pengeluaran, aset tetap, dan selain kas.
Proses pengelolaan keuangan daerah meliputi pencairan dana melalui SPP, SPM, dan SP2D dari bank ke bendahara pengeluaran dan pembayaran kepada pihak ketiga. Pertanggungjawaban dilakukan dengan pengesahan SPJ oleh pejabat yang berwenang sebelum dilakukan pembebanan ke akun. Transaksi kas meliputi penerimaan, pengeluaran, dan mutasi antar rekening bank dan kas.
Dokumen tersebut membahas proses penatausahaan keuangan SKPD sesuai peraturan pemerintah dan pemerintah daerah, meliputi penyusunan DPA, pengajuan dan pencairan dana melalui berbagai dokumen seperti SPD, SPP, SPM, dan SP2D.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang 1) proses input anggaran SIMDA meliputi data umum SKPD, program, kegiatan, indikator, pendapatan, dan belanja; 2) alur penatausahaan aplikasi SIMDA meliputi pembuatan SPP, SP2D, SPM, verifikasi, dan pengesahan; 3) input dokumen yang meliputi pembuatan SPP/SPJ, verifikasi, pengesahan SPJ, pembuatan SPM, serta ekspor impor data.
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang mencakup fungsi-fungsi utamanya seperti perencanaan, anggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses konversi kode rekening dan penambahan fitur-fitur baru pada SIMDA seperti inputan SP3B dan SP2B untuk penatausahaan BLUD dan BOS.
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahAmbara Sugama
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 menetapkan Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) yang mengatur mengenai dasar hukum, definisi, pihak yang wajib menerapkannya, tujuan penerapannya, serta bagaimana penerapannya. PUSAP memberikan pedoman penyusunan Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat, Daerah, dan Nasional serta pedoman konsolidasi dan pelaporan keuangan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang laluan karier bagi guru dan pensyarah di Malaysia. Terdapat tiga program untuk kenaikan pangkat yaitu Cemerlang, Hakiki, dan berdasarkan masa kerja. Setiap program memiliki kriteria dan jalur kenaikan pangkat yang berbeda-beda. Dokumen ini juga menjelaskan proses pemangkuan dan kenaikan pangkat untuk masing-masing program dan jenjang jabatan.
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptxCaptenBugis
1. Dokumen tersebut membahas mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang terpadu melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
2. SIPD digunakan untuk mengintegrasikan proses perencanaan pembangunan daerah mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD (Renstra dan Ren
TATA CARA PEMBUKUAN HIBAH DI SILABI 2017.pptxannyhero
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pembukuan hibah di sistem aplikasi satuan kerja (SAS) dan Panwascam bagi bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara. Terdapat penjelasan mengenai apa itu SAS dan Panwascam serta kode-kode pembukuan yang terkait dengan penerimaan dan pengembalian dana hibah.
More Related Content
Similar to Manual Book---Gambaran Umum Operator.pdf
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
Dokumen ini membahas tentang implementasi SPAN pada instansi vertikal di Kementerian Keuangan, mencakup regulasi, strategi piloting SPAN dan SAKTI, modul dan interface yang dipiloting, integrasi proses bisnis pembayaran, serta evaluasi dan penyelesaian kendala selama piloting SPAN.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran daerah.
2. Dokumen tersebut juga menjelaskan jenis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, sistem akuntansi pemerintahan daerah, dan penyusunan laporan keuangan.
3. Proses akuntansi dan penyusunan laporan keu
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi pemerintahan daerah yang mencakup:
1. Dasar hukum dan definisi sistem akuntansi pemerintahan
2. Penjelasan sub-sistem akuntansi pada SKPD dan SKPKD
3. Prosedur akuntansi yang meliputi penerimaan, pengeluaran, aset tetap, dan selain kas.
Proses pengelolaan keuangan daerah meliputi pencairan dana melalui SPP, SPM, dan SP2D dari bank ke bendahara pengeluaran dan pembayaran kepada pihak ketiga. Pertanggungjawaban dilakukan dengan pengesahan SPJ oleh pejabat yang berwenang sebelum dilakukan pembebanan ke akun. Transaksi kas meliputi penerimaan, pengeluaran, dan mutasi antar rekening bank dan kas.
Dokumen tersebut membahas proses penatausahaan keuangan SKPD sesuai peraturan pemerintah dan pemerintah daerah, meliputi penyusunan DPA, pengajuan dan pencairan dana melalui berbagai dokumen seperti SPD, SPP, SPM, dan SP2D.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang 1) proses input anggaran SIMDA meliputi data umum SKPD, program, kegiatan, indikator, pendapatan, dan belanja; 2) alur penatausahaan aplikasi SIMDA meliputi pembuatan SPP, SP2D, SPM, verifikasi, dan pengesahan; 3) input dokumen yang meliputi pembuatan SPP/SPJ, verifikasi, pengesahan SPJ, pembuatan SPM, serta ekspor impor data.
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang mencakup fungsi-fungsi utamanya seperti perencanaan, anggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses konversi kode rekening dan penambahan fitur-fitur baru pada SIMDA seperti inputan SP3B dan SP2B untuk penatausahaan BLUD dan BOS.
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahAmbara Sugama
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 menetapkan Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) yang mengatur mengenai dasar hukum, definisi, pihak yang wajib menerapkannya, tujuan penerapannya, serta bagaimana penerapannya. PUSAP memberikan pedoman penyusunan Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat, Daerah, dan Nasional serta pedoman konsolidasi dan pelaporan keuangan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang laluan karier bagi guru dan pensyarah di Malaysia. Terdapat tiga program untuk kenaikan pangkat yaitu Cemerlang, Hakiki, dan berdasarkan masa kerja. Setiap program memiliki kriteria dan jalur kenaikan pangkat yang berbeda-beda. Dokumen ini juga menjelaskan proses pemangkuan dan kenaikan pangkat untuk masing-masing program dan jenjang jabatan.
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptxCaptenBugis
1. Dokumen tersebut membahas mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang terpadu melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
2. SIPD digunakan untuk mengintegrasikan proses perencanaan pembangunan daerah mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD (Renstra dan Ren
TATA CARA PEMBUKUAN HIBAH DI SILABI 2017.pptxannyhero
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pembukuan hibah di sistem aplikasi satuan kerja (SAS) dan Panwascam bagi bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara. Terdapat penjelasan mengenai apa itu SAS dan Panwascam serta kode-kode pembukuan yang terkait dengan penerimaan dan pengembalian dana hibah.
Similar to Manual Book---Gambaran Umum Operator.pdf (20)
1. SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)
MODUL PENATAUSAHAAN PENGELUARAN
bit.ly/SIPDPENATAUSAHAAN
sipd.kemendagri.go.id/siap
2. OUTLINE PEMBAHASAN
• Siklus Dokumen Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
• Siklus Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
✓ Pengaturan Awal
✓ Input RAK, DPA, dan Pelimpahan Kegiatan/Paket
✓ Pembuatan SPD
✓ Siklus UP Gelondongan
✓ Siklus UP Kunci Rekening
✓ Siklus LS Gaji
✓ Siklus LS Non Gaji
✓ Siklus GU
✓ Siklus TU
• Mekanisme Pergeseran Penatausahaan
3. SIKLUS DOKUMEN PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
RAK DPA SPD SPP
SPJTM
SPP
SPM
SPJTM
SPM
SP2D
TBP & STS
LPJ
SPJ
Kasubag Program/
Operator OPD
PA/
BUD
BUD/
Kuasa BUD
BP/
BPP
PA/
KPA
PPK SKPD
PA/
KPA
Kuasa BUD
BP/
BPP
BP/
BPP
BP/
BPP
BP/BPP
4. SIKLUS PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pengaturan Awal
Input RAK dan DPA,
Pelimpahan
Kegiatan/Paket
Pembuatan SPD
Siklus UP
UP Gelondongan
UP Kunci Rekening
Siklus GU
Siklus TU
Siklus LS
Gaji
Non Gaji
8. RAK, DPA DAN PELIMPAHAN KEGIATAN
RAK
Pengaturan
Operator
Penginputan
RAK
Cetak RAK
DPA
Validasi PA
Validasi BUD
Cetak DPA
Pelimpahan
Kegiatan
Kepada PA
(Default)
Kepada KPA
(Opsional)
Kepada PPTK
(Opsional)
16. UPLOAD DATA
PEMBAYARAN GAJI
PEMBUATAN
SPP
PEMBUATAN
SPJTM SPP
VERIFIKASI SPP
PEMBUATAN
SPM
PEMBUATAN
SPJTM SPM
VERIFIKASI SPM
PEMBUATAN
SP2D
VERIFIKASI
SP2D
PEMBUATAN
BKU
PEMBUATAN
SPJ
VERIFIKASI SPJ
PENGESAHAN
SPJ
SIKLUS LS (LANGSUNG) GAJI
BP BP PA PPK
PPK PA KUASA BUD KUASA BUD
KUASA BUD BP
PA
PPK
BP
24. PENGANGGARAN PENATAUSAHAAN
MURNI
PERGESERAN
Penetapan APBD Murni
2021
DPA Penatausahaan
SPD
Realisasi (UP Glondongan, GU
Glondongan = TBP; TU, LS =
Verifikasi SPP)
Proses Pergeseran APBD
2021
Bagi daerah yang belum melakukan
perekaman data penatausahaan
dari data APBD Murni, tidak
disarankan untuk membuka
Penatausahaan Pergeseran
Mekanisme Pergeseran pada Penatausahaan