Seminar nasional membahas pentingnya memilih presiden yang mendukung lingkungan dan HAM. Indonesia kehilangan banyak hutan dan masih ada pelanggaran HAM terhadap masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Para pakar mengatakan perlu melanjutkan program perlindungan lingkungan dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

1. SIARAN PERS Dapat disiarkan segera
Seminar Nasional:
Indonesia Butuh Presiden Pro Lingkungan dan HAM
Jakarta, 18 Juni – Pemilihan presiden (Pilpres) 2014 momen sangat penting bagi
masyarakat untuk memilih presiden yang pro lingkungan dan hak asasi manusia (HAM).
Satu persoalan besar Indonesia adalah kerusakan hutan dan pelanggaran hak asasi
manusia (HAM) terutama pada masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
Hutan Indonesia, yang merupakan ketiga terbesar dunia, memiliki fungsi ekologis yang
penting bagi Indonesia dan dunia terus rusak dan menyusut. Penelitian yang dipimpin oleh
Matt Hansen dari University of Maryland menemukan bahwa Indonesia kehilangan 15,8 juta
hektar antara tahun 2000 dan 2012.1
Selain itu, masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang diperkirakan mencapai sekitar 50 –
70 juta jiwa masih terus mengalami kehilangan hak hidup atas lahan hutan dan wilayah adat
mereka. Hingga kini kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut belum dapat diselesaikan
pemerintah.
Hal tersebut dipaparkan dan dibahas dalam Seminar Nasional bertema "Memilih Presiden
yang Pro Kelestarian Lingkungan dan HAM" di Plaza Bapindo, Jakarta, Rabu (18/6).
Acara ini merupakan hasil kerja sama Yayasan Perspektif Baru (YPB), Kemitraan
(Partnership), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
Hadir sebagai pembicara dalam Seminar Nasional tersebut adalah Direktur Eksekutif
WALHI Abetnego Tarigan, Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga, dan Direktur
Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Sedangkan pendiri Yayasan
Perspektif Baru Wimar Witoelar sebagai moderator. Hadir juga di acara tersebut Direktur
Eksekutif Kemitraan Wicaksono Sarosa yang memberikan kata sambutan.
Menurut Wicaksono, dalam empat tahun terakhir bangsa Indonesia telah mulai menjadi
harapan dunia untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan melangkah ke arah pro
kelestarian hutan. “Komitmen dan upaya tersebut berisiko besar lenyap jika presiden terpilih
tidak pro kelestarian hutan dan tidak menjalankan program pembangunan yang green
economy. Oleh karena itu program-program untuk mengurangi deforestasi dan illegal
logging seperti moratorium hutan dan pembuatan one map serta program pengelolaan
hutan berbasis masyarakat harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan dalam pemerintahan
mendatang,” kata dia.
Abetnego menjelaskan kerusakan lingkungan hidup terutama hutan Indonesia telah masuk
kategori sangat parah sehingga Indonesia termasuk Negara penghasili emisi karbon lima
besar di dunia dengan 80% sumber emisinya tata guna lahan dan alih fungsi lahan.
Sedangkan di dunia, kerusakan hutan merupakan penyebab 20% emisi gas-gas rumah kaca
yang memicu perubahan iklim ekstrim. “Karena itu presiden Indonesia mendatang harus
yang pro lingkungan hidup agar kerusakan hutan dapat dihentikan,” kata dia.
1
http://www.mongabay.co.id/2013/11/15/temuan-peta-hutan-google-laju-deforestasi-meningkat-di-
indonesia/

2. Menurut Sandra Moniaga, selain kelestarian hutan, masyarakat Indonesia juga harus
memperhatkan isu pelanggaran HAM dalam memilih presiden periode mendatang. Dari
sekian banyak kasus HAM, ada kasus yang harus menjadi perhatian utama, yaitu kasus-
kasus pelanggaran HAM yang menimpa masyarakat adat serta masyarakat lokal lainnya di
dalam dan sekitar kawasan hutan. Kebijakan pemerintah era Orde Baru telah
mengakibatkan masyarakat adat kehilangan hak atas wilayah adatnya, termasuk hutan
adat, yang ditetapkan secara sepihak sebagai kawasan hutan, yang sampai sekarang belum
dapat diselesaikan pemerintah.
“Saat ini Komnas HAM hingga awal Desember 2014 melakukan Inkuiri Nasional mengenai
kasus pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat. Kami mengharapkan Presiden terpilih
mendatang mau dan berkomitmen menindaklanjuti hasil Inkuri Nasional,” kata Sandra.
Saat mengakhiri Seminar Nasional, Wimar Witoelar mengingatkan bahwa upaya menjaga
kelestarian lingkungan seperti hutan dan menyelesaikan pelanggaran HAM merupakan
kegiatan masif yang memerlukan political will bersama untuk mengubah kerangka kebijakan
pemerintahan. “Karena itu kesadaran masyarakat Indonesia untuk mengunakan hak suara
di Pilpres 2014 sangat penting terutama memilih calon presiden yang berkomitmen menjaga
kelestarian hutan dan menjaga HAM.”
--- Selesai ---
Keterangan tentang Yayasan Perspektif Baru (YPB) dapat dilihat di situs www.perspektifbaru.com
Keterangan tentang WALHI dapat dilihat di situs www.walhi.or.id
Keterangan tentang Kemitraan dapat dilihat di situs www.kemitraan.or.id
Kontak Media
Yayasan Perspektif Baru
Stephanie Ratih
Public Relations
Tel: (62-21) 727 90028 Fax: (62-21) 722 9994
E-mail: stephanie@intermatrix.co.id