materi kulish rkonomi prmbsngunan

1. KONSEP PEMBANGUNAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN
Oleh :
HARYONO,
SRI SUNEKI 1
ABSTRAK
Kata Kunci
:
:
Dalam pembangunan ekonomi harus memperhatikan prinsipprinsip dalam pembangungan yang berkelanjutan. Prinsipprinsip tersebut adalah : Prinsip Keadilan antar generasi
(intergenerational equity), Prinsip Keadilan dalam satu
generasi (intra Generational equity), Prinsip Pencegahan Dini
(precautionary), Prinsip perlindungan keragaman hayati
(conservation of biological diversity), Prinsip Internalisasi
biaya lingkungan. Prinsip tersebut pada hakekatnya adalah
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga
dalam melaksanakan pembangunan lingkungan tetap terjaga
dengan baik .
Pembangunan berkelanjutan, Keadilan antar Generasi, Keadilan
Satu Generasi, Keragaman Hayati, Internalisasi Biaya
Lingkungan, dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
A. LATAR BELAKANG
1
Dosen IKIP PGRI Semarang

2. Pembangunan bidang ekonomi adalah salah satu aspek pembangunan yang
penting. Karena dengan pembangunan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, sehingga tujuan pembangunan yaitu masyarakat yang adil dan makmur
tercipta. Tetapi pembangunan ekonomi terutama sector industri mempunyai dampak
yang positif dan negatif. Dampak positifnya adalah tercukupi kebutuhan masyarakat.
Sedang dampak negatifnya adalah terjadinya kerusakan lingkungan.
Dalam melaksanakan pembangun industri selalu memperhatikan akan sumber
daya manusia dan sumber daya alam. Terlebih industri yang menggunakan bahan
baku yang berasal dari alam seperti industri batubara, industri permebelan, industri
semen dan sebagainya. Selain itu juga memperhatikan sumber daya manusia atau
tenaga kerja.
Karena dalam mendirikan industri memperhatikan kedua unsur tersebut yaitu
sumber daya alam dan sumber daya manusia, ada kalanya industri didirikan di sekitar
pemukiman penduduk, dengan harapan mudah dalam mencari tenaga kerja. Dengan
mudah mencari tenaga kerja maka biaya tenaga kerja menjadi murah. Demikian juga
ada yang jauh dari pemukiman penduduk yaitu dekat dengan sumber daya alam, akan
menekan biaya transportasi. Tetapi dalam prakteknya menimbulkan kerusakan
lingkungan yang sangat parah. Kerusakan lingkungan tersebut tidak dapat
dikembalikan dalam waktu singkat. Perlu waktu yang panjang padahal generasi
manusia ada di sekitarnya. Disamping itu adanya limbah yang dapat mengganggu
kesehatan pada suatu generasi dan akan berpengaruh pada generasi berikutnya. Oleh
karena itu perlu adanya pembangunan yang memperhatikan kesinambungan hidup

3. dan kelangsungan alam sekitar, sehingga generasi selanjutnya tercukupi kebutuhan
standar hidupnya.
Dalam menghadapi masalah pembangunan ekonomi hal yang harus
diperhatikan yaitu prinsip-prinsip dalam pembangungan yang berkelanjutan. Prinsipprinsip tersebut sebagaimana yang dikemukakan dalam Komperensi PBB tentang
Lingkungan dan Pembangunan (United Nations Conference of Enveronment and
Development). Menurut Amir Santoso dalam Arie Hidayat adalah sebagai berikut :
1. Prinsip Keadilan antar generasi (intergenerational equity)
2. Prinsip Keadilan dalam satu generasi (intra Generational equity)
3. Prinsip Pencegahan Dini ( precautionary)
4. Prinsip perlindungan keragaman hayati (conservation of biological diversity)
5. Prinsip Internalisasi biaya lingkungan 2
Kelima prinsip di atas dikenal sebagai prinsip pokok pembangunan yang
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, atau dikenal dengan KTT Bumi 1992,
yang selanjutnya dijadikan sebagai landasan hukum lingkungan, baik global maupun
ditingkat nasional. Prinsip hukum di atas pada hakekatnya adalah perlindungan dan
pengelolaan
lingkungan hidup, sehingga dalam melaksanakan pembangunan
lingkungan tetap terjaga dengan baik .
Dengan pembangunan yang berkelanjutan maka lingkungan akan terjamin
dan terpelihara kelestariannya, sehingga generasi yang akan datang tidak kekurangan
sumber dan penunjang bagi kesejahteraan dan mutu hidupnya. Untuk itulah maka

4. pembangunan harus dilaksankan secara terintegrasi tidak secara imparsial, yang
berdasarkan kepentingan kelompok saja tetapi berdasarkan kepentingan secara
komprehensip, untuk dimensi sekarang dan akan datang. Disinilah maka perlu adanya
konsep pembangunan berkelanjutan yang berkelanjutan.
B. PERMASALAHAN
Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dalm membangun lingkungan
harus memperhatikan ekologi, agar lingkungan yang ada tetap lestari sehingga anak
cucu dapat menikmati lingkungan yang baik dan memenuhi kebutuhan hidup sesuai
dengan standar mutu yang ditentukan. Maka permasalahan yang dapat di diajukan
adalah Bagaimanakah Konsep Pembangunan Lingkungan yang Berkelanjutan ?
C. PEMBAHASAN
1. Pembangunan dan Permasalahannya
Pembangunan nasional meliputi segala aspek yaitu idiologi, politik, ekonomi,
social, budatya dan hankan. Salah satu aspek yang penting adalah pembangunan
ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan basic dari kehidupan manusia. Oleh
karena merupakan basic kehidupan manusia maka dalam melaksanakannya, harus
memperhatikan lingkungan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam pembangunan ekonomi biasanya menggunakan konsep kapitalisme
dan modernisme.Konsep kapirtalisme adalah paham yang bertujuan melakukan
2
Arief Hidayat dan FX. Adji Samekto, Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan, di Era Otonomi

5. penumpukan modal (capital accumulation) melalui proses –proses penanaman
modal (capital instrument).3 Dalam prakteknya kapitalisme mendorong dan
menghartuskan adanya ekspansi ke luar wilayh dalam bentuk penguasaan pasar,
sumber bahan baku dan tenaga kerja yang semurah mungkin. Hal itu
mengakibatkan eksodus besar-besaran dari Negara-negara maju (kapitalis) ke
Negara-negara berkembang. Dalam praktek nyata Negara-negara kapitalis
menanamkan modalnya melalui Bank Dunia, IMF dan GATT sebagai kendaraan
dalam mencapai tujuan yaitu memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dan
melanggengkan dominasi kapitalis.
Dengan adanya WB (World Bank), IMF GATT, memaksakan model
pembangunan yang justru menguntungkan negara-negara maju tetapi merugikan
negara-negara penerima investasi seperti Indonesia. Karena negara berkembang
membutuhkan modal untuk melaksanakan pembangunan, maka harus menerima
segala persyaratan yang telah ditentukan oleh negara-negara kapitalis melalui
Bank Dunia, IMF, GATT dan sebagainya. Apabila negara-negara berkembang
seperti negara kita tidak mengikuti segala ketentuannya maka sangatlah sulit
instasi dapat masuk. OLeh karena itu masalah tersebut menjadi dilematis. Jika
tidak mengikuti ketentuan yang telah dibuat, maka tidak dapat invsetasi dari
investor asing (yang mana investasinya dijadikan modal dalam membangun).
Sementara apabila menerima mempunyai dampak yang luar biasa. Contohnya
3
Daerah, Universitas Diponegoro, 2008, hal.45.
FX.Adji Samekto, Kapitalisme, Modernisme dan Lingkungan, Genta Press, Yogyakarta,2008, hal. 49

6. adalah Perusahaan Free Port di Papua kerusakan lingkungan tidak dapat
dikembalikan dalam jangka waktu 100 tahun.
Selain itu pembangunan ekonomi yang dilakukan adalah seperti pendirian
suatu Industri. Industri yang dibangun memerlukan tempat atau lahan. Biasanya
suatu industri atau pabrik dibangun memperhatikan sumber daya alam (bahan
baku) dan sumber daya manusia (SDM). Hal ini mengakibatkan pemilihan lokasi
atau tempat usaha industri berada di sekitar pemukiman penduduk, agar mudah
mencari tenaga kerja. Pendirian industri tersebut akan menggunakan lahan yang
sebenarnya adalah lahan untuk produksi atau konsevasi. Yang pada akhirnya akan
merusak lingkungan dan tercemarnya alam sehingga bisa mengganggu stabilitas
ekologi itu sendiri. Karena lahan berkurang produksi berkurang. Lingkungan
tercemar masyarakat yang terkena dampaknya (karena adanya limbah).
Untuk mengatasi mengenai dampak dari pembangunan industrialisasi maka
dalam melaksanakan pembangunan
harus berwawasan lingkungan. Hal
dimaksudkan gar lingkungan tetap lestari tetapi tujuan pembangunan yaitu
meningkatnya kesejahteraan masyarakat meningkat. Oleh karena itu
perlu
adanya prinsip pembangunan yang berkelanjutan, yang memperhatikan
kelangsungan sumber alam demi terjaganya ketercukupan kebutuhan hidup bagi
generasi yang akan datang.
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup

7. Pengelolaan lingkungan hidup dapat kita artikan sebagai „usaha secara sadar
untuk memelihara atau dan memperbaiki lingkungan agar kebutuhan dasar kita
dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya‟4. Apabila lingkungan hidup dikelola
dengan sebaik-baiknya maka dapat bermanfat bagi manusia dari generasi ke
genarasi berikutnya. Tetapi sebaliknya apabila tidak dikelola dengan baik maka
lingkungan akan rusak maka genarasi berikutnya tidak akan tercukupi kebutuhan
standar hidupnya. Seperti sungai, laut, sawah, hutan dan sebagainya. Apabila
tidak dikelola dengan baik maka generasi berikutnya akan kekurangan air, protein
(ikan laut), pangan dan kayu sebagi bahan pokok bangunan.
Untuk dapat melestarikan lingkungan dengan baik, maka manusia sebagai
subyek pembangunan harus dapat membudidayakan segala sumber yang ada
dengan baik dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian lingkungan
akan terjaga sampai pada genarasi seterusnya. Sebaliknya apabila sumber alam
dieksploasi secara membabi buta dan tidak memperhatikan kerusakan alam
lingkungan maka dimungkinkan sekali genarasi berikutnya akan kekurangan
sumber yang dibutuhkan dalam hidupnya.
Kalu ditilik bahwa pembangunan sebenarnya adalah “mengubah lingkungan,
yaitu mengurangi resiko lingkungan atau memperbesar manfaat lingkungan”5.
Contohnya adalah mengubah hutan menjadi daerah pertanian dan pemukiman.
Pengubahan hutan menjadi lahan persawahan merupakan usaha untuk
memanfaatkan lahan untuk produksi bahan makanan, Tetapi apabil curah hujan
4
Otto Soemartono, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djambatan,Jakarta, 2001, h. 77.

8. tinggi maka akan terjadi erosi (resiko). Padahal pembukaan lahan untuk
persawahan masih terus dilakukan. Dengan adanya perubahan tersebut maka akan
berubah juga keseimbangan lingkungan. Terlebih dengan adanya program
transmigrasi mau tidak mau akan mengubah hutan menjadi lahan pertanian dan
pemukiman.
Untuk dapat menjaga lingkungan sebagai bentuk pengelolaan lingkungan,
maka perlu usaha secara holistik. Yang mengjarkan bahwa manusia adalah bagian
dari lingkungan. Apabila lingkungan rusak manusia juga rusak, dalam ajaran
jawa “memayu hayuning bawana‟ yang dapat diartikan membuat bumi ini
cantik. Ajaran tersebut berdasarkan suatu pemikiran bahwa manusia adalah satu
kesatuan dengan lingkungan. Usaha tersebut terbentur dengan satu hal yang
menjadi kebanggaan umat manusia yaitu teknologi. Dengan teknologi kita bisa
membereskan semuanya dengan baik.
Dalam praktek manusia akan hidup sesuai dengan pangkat dan derajatnya.
Orang atau manusia dengan pangkat dan derajat yang tinggi akan menciptakan
pola hidup yang tinggi pula. Hal ini akan mendorong suatu eksploitasi terhadap
sumber
daya
alam
dengan
kebutuhannya. Makin tinggi
menggunakan
teknologi
dalam
memenuhi
tingkat kosumsinya makin tinggi pula limbahnya.
Seperti yang terjadi di suatu pabrik. Contonhya adalah pabrik pengolahan kayu
menjadi bahan setengah jadi (Pulp). Dari pabrik ini akan muncul limbah.
Kemudian dari Pulp dibuat kertas, juga akan menghasilkan limbah. Yang mana
5
Otto Soemartono, Idem, Hal. 79.

9. limbah menjadi masalah bagi manusia terutama dampaknya bagi kelangsungan
hidup. Karena limbah dapat mencemari tanah dan air yang ada di dalamnya. Air
dibutuhkan untuk konsumsi manusia. Jadi ketika orang ingin memenuhi
kebutuhan atau konsumsi tinggi akan menyebabkan munculnya penecemaran,
yang mana pencemaran tersebut sangat membahayakan manusia. Suatu usaha
pasti ada resiko yaitu adanya limbah.
Selain itu ada pandangan dari ekosentris menjadi antroposentris, yaitu
pandangan yang menganggap bahwa ala mini
diciptakan untuk kepentingan
manusia. Hal ini akan memunculkan eksploitasi secara besar-besaran. Eksploitasi
dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi manusia, sehingga
menimbulkan rusaknya alam dan fungsi ekologi lingkungan hidup. Contohnya
penebangan hutan, alih fungsi hutan yang menimbulkan banjir dan badai. Karena
air tidak dapat teresap dalam tanah (hutan) terjadilah banjir dan hutan sudah
gundul maka akan terjadi erosi yang bisa menyebabkan longsor.
Agar pengelolaan lingkungan menjadi baik ada dua faktor yang penting yang
perlu diperhatikan yaitu :
a. Biofisik
Biofisik adalah proses ekologi yang merupakan sistem pendukung kehidupan
dan keanekaragaman jenis sumberdaya. Contohnya hutan adalah ekologi atau
pendukung semua jenis kehidupan seperti flora dan fauna.
Hutan dengan tumbuhan melakukan fotosintesa, mengashilkan oksigen yang
dibutuhkan manusia. Apabila hutan berkurang atau habis maka tidak akan ada

10. oksigen yang terproduski dalam proses fotosintesa, sehingga manusia
terganggu.
Selain itu hutan juga melindungi tata air dan tanah dari erosi. Kerusakan
hutan akan terjadi kerusakan tata air dan erosi. Erosi akan mengurangi
kesuburan
tanah,
yang
berarti
menurunkan
produksi
pangan
dan
pendangkalan sungai yang dapat mengakibatkan banjir. Disamping itu juga
hutan mempunyai fungsi yang lain yaitu untuk perlindungan perang atau
menahan gelombang laut (hutan Bakau) serta kelesatarian sumber hayati air
seperti ikan, kepiting udang dan sebagainya , yang semuanya itu dibutuhkan
oleh manusia. Oleh karena itu perlu adanya konservasi hutan. Apabila sudah
gundul maka dengan reboisasi dan apabila berkurang dipertahankan atau
diperluas. Dengan demikian hutan yang berfungsi sebagai biofisik terjaga
kelestariannya.
b. Sosial budaya
Faktor ini sangat penting dalam rangka mendukung lingkungan hidup yang
berkelanjutan. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa manusia menjadi obyek
dan subyek pembangunan, Manusia yang melaksanakan pembangunan dan
hasilnya dimanfaatkan untuk manusia. Oleh karena itu pembangunan
dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan,
hendaknya jangan mengangkat derajat manusia secara kuantitatif, tetapi
secara kualitatif.
Dengan agama seni, budaya dan ilmu pengetahuan
diharapkan mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan wawasan

11. kelestarian lingkungan. Apabila hal ini terwujud maka pembangunan tetap
berjalan tetapi lingkungan tetap lestari dan tujuan dapat terwujud. Hal inilah
yang dinamakan memayu hayuning bawana.
3. Konsep Pembangunan Lingkungan Yang Berkelanjutan
Bagaimana melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan ?
Perlu kita kita bahwa dalam melaksanakan pembangunan mempunyai dampak
baik positif maupun negative.
Dampak yang negatif inilah yang perlu
memperoleh perhatian yang serius. Karena dampak negatif ini akan maengganggu
manusia pada satu generasi bahkan generasi seterusnya. Untuk itulah perlu ada
konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan lingkungan
yang berkelanjutan adalah pembangunan yang menggunakan prinsip-prinsip
sebagaimana yang diungkapkan oleh Amir Santoso dalam bukunya Arief Hidayat
dan FX.Adji Samekto dalam “Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di
Era Otonomi Daerah” sebagai berikut :
a. Prinsip Keadilan Antar Generasi ( Intergenerational equity)
Prinsip keadilan antar generasi artinya bahwa “setiap generasi umat
manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi bukan
dalam
kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya” 6.
Pengertian tersebut artinya bahwa setiap generasi mempunyai hak untuk
hidup secara baik dan layak dalam situasi yang kondusif tidak ada gangguan
6
Arief Hidayat dan FX.Adji Samekto, Opcit, hal. 45.

12. secara jasmani dan rohani. Setiap genarasi tidak boleh dibebani oleh masalah
yang dihasilkan oleh generasi sebelumnya. Seperti utang, kemelaratan/
kemiskinan atau kekurangn oksigen karena pembabatan hutan hutan secara
besar-besaran dan sebagainya.
b. Prinsip Keadilan dalam Satu Generasi ( Intragenerational equity)
Prinsip keadilan dalam Satu Generasi adalah prinsip tentang keadilan di
dalam sebuah generasi umat manusia, dimana beban dari permasalahan
lingkungan harus dipikul bersama oleh masyarakat dalam satu generasi 7. Dari
pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa permasalahan lingkungan menjadi
tanggung jawab suatu generasi. Apabila muncul permasalahan lingkungan
maka generasi tersebut harus menyelesaikan dengan baik. Penyelesaian yang
tidak baik akan menyisakan permasalahan bagi generasi berikutnya. Padahal
generasi berikutnya juga punya masalah, sehingga akan menjadi gunung es
yang suatu saat akan menjadi masalah besar yang sulit dipecahkan. Oleh
karena itu masalah dalam satu genarasi harus dipecahkan atau diselesaikan
dengan baik.
c. Prinsip Pencegahan Dini (Precautionary)
Prinsip Pencegahan Dini adalah apabila terdapat ancaman yang berarti,
atau adanya kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, ketiadaan
temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti,tidak dapat dijadikan
7
Arief Hidayat dan FX.Adji Samekto, Opcit, hal. 46.

13. alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan8.
Pengertian tersebut artinya bahwa apabila ada masalah yang berhubungan
dengan lingkungan kemudian tidak solusi yang dapat ditemukan maka tidak
ada alasan untuk menundanunda pencegahannya. Contoh kasus Lapindo
walaupun sampai sekarang belum ada solusi dalam mengatasinya, tetapi
upaya-upaya untuk menanganinya terus dilakukan, sampai memperoleh solusi
dalam menanganinya.
d. Prinsip Perlindungan Keragaman Hayati (Conservation of Biological Diversy)
Prinsip ini adalah perlindungan terkait dengan pencehagan, sebab
mencegah kepunahan jenis dari keragaman hayati diperlukan demi
pencegahan dini. Prinsip ini adalah penegahan terhadap keragaman hayati
baik flora maupun fauna. Pencegahan dilakukan supaya jenis keragaman flora
dan fauna yang ada tidak punah, bahkan semakin banyak. Cara ini dilakukan
dengan pembudidayaan atau penangkaran terhadap keragaman hayati yang
hampir punah, seperti Suaka Margasatwa dan Hutan Lindung.
e. Prinsip Internalisasi Biaya Lingkungan
Kerusakan lingkungan sebagai kaibat pembangunan yang diderita oleh
pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kerusakan lingkungan
yang merupakan externalcost harus ditanggung oleh pelaku ekonomi. Hal ini
dpat dijelaskan bahwa segala kerusakan yang ditimbulkan oleh keguiatan
usaha dibidang ekonomi biaya perawatan atau pemulihannya ditanggung oleh
8
Arief Hidayat dan FX.Adji Samekto, Opcit, hal. 46.

14. pelaku ekonomi. Karena kerusakan lingkungan yang merasakan orang lain.
Pelaku ekonomi menikmati manfaat kegiatan ekonominya yaitu keuntungan,
tetapi menerima akibatnya yaitu kerusakan lingkungan adalah orang lain.
Maka dalam UU No. 40 Tahun 2007 adanya Tanggung Jawab Sosial.
Dari kelima prinsip tersebut di atas apabila dalam pembangunan
dilaksanakan dengan baik maka kesinambungan lingkungan akan terjaga, dan
tingkat kerusakan dari akibat pembangunan dapat dieliminir sekecil mungkin
sehingga genarasi berikutnya masih dapat menikmati kehidupan yang baik dan
sesuai dengan standar mutu kehidupan.
Selain konsep diatas, konsep pembangunan yang berkelanjutan pada
hakekatnya adalah merujuk pada Deklarasi Stokholm bahwa sumber daya alam
harus diselamatkan demi keuntungan (kesejahteraan) generasi kini dan
mendatang melalui perencanaan atau pengelolaan yang secermat mungkin.
Manutur Daud Silalahi dalam bukunya FX Adji Samekto, bahwa deklarasi
Stokholm merupakan a fisrt step in developing international environmental law.
Deklarasi tersebut dapat diartikan sebagai
aturan dalam menangani masalah
lingkungan secara international. Tetapi perkembangannya deklarasi terbut tidak
dapat mengatasinya. Muncul kerusakan lingkungan seperti pelubangan lapisan
ozon, Pemanasan Global akibat dari Rumah Kaca, dan Berkurangnya
keanekaragaman hayati. Oleh karena itu permasalah seperti telah disebutkan di
atas dapat ditangani secara global karena masalahnya global. Contoh Kebakaran,

15. Pemanasan Global tidak dapat diselesaikan oleh satu Negara saja tetapi harus
diselesaikan negara-negara didunia, khususnya negara maju ( Masalah Pemanasan
Global karena gas karbon yang dilakukan negara maju) dan Negara-negara
berkembang di seluruh dunia. .
D. SIMPULAN
Dari pembahasan di atas bahwa lingkungan hidup yang baik dapat
memunungkinkan suatu generasi hidup dengan baik. Oleh karena itu maka kelestarian
lingkungan perlu dijaga agar generasi berikutnya dapat memperoleh kebutuhan
hidupnya sesuai dengan standar mutu yang ditentukan. Untuk itulah maka perlu
usaha-usaha yang dilakukan agar keragaman hayati terjaga kelestariannya. Oleh
karena itu dalam melaksanakan pembangunan lingkungan
harus menggunakan
konsep pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip : Keadilan antar generasi
(intergenerational equity) Prinsip keadilan dalam satu generasi (intra Generational
equity) Prinsip Pencegahan Dini ( precautionary) Prinsip perlindungan keragaman
hayati (conservation of biological diversity) Prinsip Internalisasi biaya lingkungan.
Apabila prinsip tersebut dilaksanakan secara terintegrasi holistik maka pembangunan
lingkungan akan bermafaat bukan hanya generasi sekarang saja tetapi juga generasi
yang akan datang.
DAFTAR PUSTAKA

16. Arief Hidayat dan FX. Adji Samekto, 2008, Kajian Kritis Hukum Lingkungan di Era
Otonomi Daerah, Semarang, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
FX.Adji Samekto, 2008, Kapitalisme, Modernisme dan Kerusakan Lingkungan,
Genta Press, Yogyakarta,
Otto Soemarwoto, 2001, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djambatan,
Jakarta.
UU. No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta.

17. Latihan Hukum Lingkungan
1. Problem Population, Environmental Problem dengan Teknology.
a. Problem Population
1) Laju Pertumbuhan penduduk tinggi
2) jumlahnya banyak
3) Struktur Usia Muda
4) Kualitas SDM Rendah
5) Persebaran tidak merata.
b Environemntal Problem
1) Berkurangnya SDA
2) Berkurangnya keragaman Flora dan Fauna
3) Pengotoran – Pencemaran Udara, Air dan tanah
4) Pemanasan Global – Dampak Rumah Kaca
5) Pelubangan Lapisan Ozon
Oleh karena itu perlu ada penguasaan teknologi, Pemanfaatan dan Pemilihan
Teknologi,yang berwawasan lingkungan. Seperti
- Teknologi yang berkaitan persoalan energi
- Tekn yang berkaitan dg efesiensi pertanian tanpa meninggalkan persoalan ekologi
- Tekn anti polusi / rendah Polutan
- Tekn pengolah limbah
- Bioteknologi
- Teknologi Protektif yaitu tekonologi yang ditujukan untuk pemeliharaan,
perlindungan, pengamanan dan pelesatarian.
2. Siklus pengaturan perencanaan kebijakan lingkungan dinilai dari proses legislasi
sampai penegakan hukum. Kelebihan dan kekurangan proses implementasi di
Indonesia secara komprehensif ?
Kelebihan :
Bahwa perencanaan kebijakan lingkunngan dari proses legislasi sampai penegakan
hukum, dapat digambarkan sebagai berikut :
Legislation
Law Enforcement
Implementation
Standard Setting
Licencing
Kekurangan :
- Dalam proses legislasi belum melibatkan seluruh komponen masyarakat,
sehingga kebijakan tersebut menjadi partial bukan integral (melibatkan seluruh
unsure masyarakat)
- Dalam Implementation kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan

18. -
Dalam Standrd Setting kadang-kadang tidak memenuhi persyaratan GEL
Dalam Law Enforment tidak tegas masih tebang pilih.
3.
Pemerintahan yang baik : Good Governance – Good Environmental Govervance.
Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh sebuah pemerintahan ?
a. Sejauhmana konstitusi kita memuat hak-hak yg terkait dg aspek berkelanjutan
ekologis dan perlindungan daya dukung lingkungan
b. Sejauhmana kita mau dan mampu menterjemahkan pronsi-prisnip pembangunan
berkelanjutan yg tersebar dalam berbagai deklarasi, piagam dan konvensi
international dalam kebijakan nasional
c. Sejauhmana penataan kelembagaan pengelolaan lingk hidup dilkk agar cepat
berfungsi lebih efektif dan efesien
d. Sejauhmana masy dilibatkan dlm berbagai keputusan pentiong dan strategis yg
menyangkut pengelolaan lingk hidup dan SDA
e. Sejauhmana kita mmpu menindak lanjuti kasus-kasus lingk yg terbengkelai
f. Sejauhmana budget lingk dialokasikan secara proporsional
4.
Hukum Lingk Nas Ind terdiiri dari : General Environmental Law, Sectoral
Environmental Law, dan berbagai instrument internatiomnal yang sudah diratifikasi.
Jelaskan kondisi ketiga instrument pengaturan tsb (pertingkatan hk, kesesuaian hk /
keharmonisan hk, konsistensi pengaturannya)
- Bahwa kehendak politik yang terwujud dlm paradigma pembg tdk mendukung
upaya perlindungan daya dukung ekosistem (lack of political will)
- Belum terdpt konsep yang solid ttg hk yang mendukung konsep pembangunan
berkelanjutan berwawasan lingkungan ( lack of concept)
- Disharmonisasi antara GEL dan SEL (lack of Harmonization)
- GEL dan SEL sangat sentralistik
- Pelksanaan dan penegakan hk sangat lemah (poor enforcement record)
5.
Di era reformasi terjadi perubahan paradigma pengaturan Negara dari otoriter
sentralistik menjadi demokrasi –desentralistik.
Jelaskan permasalahan penataan lingkungan dan penegakan hukumnya dalam konteks
pemberlakuan otda ?
- Kemampuan pem (pusat dan daerah) melaksankan transparansi, partisipasi public
dan akuntabilitas dlm pengelolaan sb daya public (public resource management)
perlu dipertanyakan (lack of good governance)
- Mandat hk dalam GEL dan SEL belum dilimpahkan ke Kota / Kabupaten (lack of
legal mandate)
- Daerah blm memiliki strategi penegakan dan penataan yg komprehensif (multi
pendekatan)
- Kesiapan sdm (pengawas dan penyidik)
- Keterbatasan bidget melaks program-program

19. - Kemampuan dan efektifitas Civil Society local u/ melkk fungsi control public
(LSM, PT, Media Massa, Masy)
- Aparat birokrasi yg memiliki integritas, responsive, dan proofesional (kultur
birokrasi dan profesionalisme)
- Indepensi peradilan yang harus diperjuangkan
6. Implementasi Prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam sistemhukum nasional.
Dikaitkan dengan bahwa pembg berkelanjutan dengan :
a. Pandangan pembg berkelanjutan hanya kamuflase dari Negara maju
pandangan pembag berkelanjutan hanya kamuflase dri Negara maju, memang
benar. Karena sebenarnya Negara-negara maju yang melakukan kegiatan seperti
usaha dibidang industri sekalipun tidak di temapat atau di negaranya, tetapi
dialihkan ke Negara berkembang. Hal ini mengakibatkan kerusakan lingkungan,
berkurangnya keragaman hayati dan hilangnya sumber kehidupan bagi
masyarakat (lahan pertanian) sebagai sumber produksi.
b. Evaluasi dari berlangusngnya 14 tahun pembangunan berkelanjutan
Walaupun
sejak tahun 1972 (Stockholm UN Conference of Hum,an
Environment) Negara maju menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan
namun negara maju justru melakukan kegiatan yang merusak alam. Hal ini terjadi
karena Negara maju menguasai teknologi sehingga dapat mengekpsplorasi alam ,
sehingga alam rusak (contoh PT Frree Port di Papua).
……………………………………..
7. Dalam rangka penegakan hukum lingk terdapat tarik ulur kepentingan antara tuntutan
kebutuhan pembang yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dg usaha u/
melestarikan lingk ?
Pembangunan pada hakekatnya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Atau untuk peningkatamn PAD (di era otonomi). Sehingga lingkungan dieksploitasi
secara besar-besaran untuk kepentingan ekonomi dalam memperoleh keuntungan..
Hal ini dipengaruhi oleh cara berpikir yang reduksionis dan eksploitatif.
Hubungannya dengan penegakan hukum, terjadi tarik ulur, pembangunan disatu fihak
diharapkan dapat melestarikan lingkungan alam, di lain pihak pembangunan adalah
untuk kepentingan ekonomi (PAD). Apabila pembangunan lebih mengutamakan
pertubuhan ekonomi maka eksploitasi pasti dilakukan dalam rangka memperoleh
keuntungan ekonomi. Hal ini akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, yang dapat
mengakibatkan hilangnya sumber daya alam, hilangnya keragaman hayati, yang mana
akan mempengaruhi kehidupan genarasi yang akan datang. Yaitu tidak tercukupinya
kebutuhan hidup,sesuai standart mutu yang ditentukan.
8. Jelaskan urgensi penerapan dalam system hk lingk Indo :
a. U/ memnimalisir kendala dalam penegakan hk
b. Adaptasi dan adopsi krn adanya kompleksitas dlm perkembangan teknologi dan
pemanfaatan SDA dan Lingk
c. Mendorong usaha/ kegiatan yg beresiko tinggi utk menginternalisasi biaya social
yg dapat timbul sbg akibat kegiatannya

20. d. U/ memenuhi rasa keadilan
1. Class Action adalah hak procedural sebag konsep dan prosedur telah lama
dikenal. (ps 37 UUL)
2 Alternative Dispute Resolution
3. Legal Standing adalah Hak gugat WN/ Individual/ Citizen/ Private SUIT
(USA.AUSTRA, INDIA) Kelompok organisasi dipengadilan sbg penggugat.
- organisasi ligkungan yang mempunyai hak gugat di pengadilan.
- doktrin baru yaitu organiusasi lingkungan diberi hak standing di pengadilan
meskipun tidak mengalami kerugian secara langsung
- Urgensinya utk melindungi kepentingan masy luas dan Penguasaan SDA
oleh Negara.
4. System Pembuktian formal atau Citizen Standing yaitu class action tidak
perlu membuktikn adanya kerugian langsung bersifat riel / Tangible

21. KAPSEL HK EK (P. DJAIS)
1. Kasus kredit macet di BRI Kuala Kapuas yang diperiksa Peradilan Umum dan MA
diputus dengan pertimbangan hukum : eksekusi atas obyek Hak Tanggungan ut
melunasi hutang, harus didasarkan pada UUHT. Pelaksanaan eksekusi dg BUPLN u/
pelaksanaan kuasa kreditor ut menjual di bawah tangan.
a. Sudah tepatkah pendapat MA tersebut.?
Putusan MA tersebut adalah benar Karena MA menggunakn UU terbaru Azs Lex
Spesialis. Harusnya MA menggunakan UU PUPN bukan UUHT. Tetapi karena
MA menggunakan lex Spesialis maka penggunaan UUHT dalam membuat
Putusan adalah benar.
MA adalah Puncak segala peradilan di Indonesia, yg mempunyai kewenangan
untuk melakukan pengawasan tertinggi atas segala perbuatan pengadilan yg lain.
(PT dan PN) dan menggunakan hukumnya sendiri.
b. Bagaimana Pengaruh Putusan MA terhadap :
1) Pasal 26 UUHT
Bunyi Ps 26 UUHT selama belum ada peraturan per-uu yang mengaturnya dg
memperhtikan ketentuan dalam Ps 14, peraturan mengenai eksekusi hipotek
yang ada pada mulai berlakunya UU ini, berlaku terhaap eksekusi HT.
Bahwa pengaruh put MA thd Pasal 26 UUHT adlah dianggap UUHT telah
berlaku. Sehingga putusan MA yang berdasar pada UUHT mengenai eksekusi
bawah tangan dibenarkan.
Selain itu MA adalah Puncak segala peradilan di Indonesia, yg mempunyai
kewenangan melakukan pengawasan tertinggi atas segala perbuatan
pengadilan yg lain. (PT dan PN)
2) Eksekusi Obyek Hak Tanggungan Bank-bank Swasta
Dengan adanya Put MA, maka berdasar pasal 20 (2) UUHT Bank-bank
swasta dapat melakukan eksekusi dengan penjualan bawah tangan apabila ada
debitur yang wanprestasi. Putusan MA tersebut dapat dijadikan senjata buat
Bank-bank swasta untuk melakukan eksekusi terhadap barang yang
dijaminkan sebagai pelunasan utang.
2. Menurut MA, Grose surat utang Notariel agar dapat dieksekusi tanpa harus dilakukan
gugatan terlebih dahulu, antara lain harus memenuhi syarat jumlah utang pasti dan
tidak sekedar dipastikan.
a. Bank memberi kredit dengan fasilitas rekening Koran, mungkinkah syarat jumlah
uang pasti tersebut terpenuhi ?
Dalam perjanjian utang piutang seperti kredit bank. Perjanjian ini dilihat
bentuknya adalah perjj riil. Perjj ini ada apabila benar-benar sudah terjadi
pemberian uang oleh bank kepada nasabah. Cara pemberian uang bisa dapat
dilakukan sekaligus tunai, melalui rekening Koran yang besarnya disesuaikan
dengan kebutuhan dsb.

22. Jadi Bank memberi kredit dengan fasilitas rekening Koran syarat jumlah uang
pasti terpenuhi.
b. Kasus BUN dengan nasabahnya di Magelang diputus dari PN sampai MA,
tepatkah permohonan eksekusi grosse surat utang notaril yg diajukan oleh BUN ?
Putusan Ma tersebut adalah Tepat. DalamPasal 224 HIR antara lain ditentukan :
Hal menjalankan jika tidak dilaksanakan secara sukarela, maka pelaksanaannya
dijalnkan atas perintah dan di bawah pimpinan pengadilan negari dengan cara
seperti tercantum dalam pasal-pasal permulaan bagian ini, kecuali mengenai
sandera.
Dari
ketentuan tsb bahwa eksekusi menjadi wewenangh pengadilan.
Pelaksanaannya dilakuklan tas perintah pimpinan ketua PN. Pelaksanaan di
lapangan adalah penitera dan jurusita pPN seperti diatur dalam pasal 195 HIR.
Proses eksekusi dimulai dari gugatan oleh Kreditor ke PN. Apabila di PN, belum
atau tidk puas maka mengajukan banding di PT dan Kasasi MA. Maka apa yg
dilakukan oleh BUN adalah benar. Hal itu dilakukan dalam rangka memperoleh
hak-haknya yang dimiliki yaitu pelunasan utang oleh debitor. Karena debitor
tidak melasanakan maka BUN mengajukan guagatan mealui pengadilan dari PN
sampai MA dan munculnya putusan MA.
3. Simpanan dijadikan jaminan kredit. Apabila debitur wnprestasi maka pihak bank
dapat mengeksekusi simpanan tsb gunan pembayaran utang debitor nasabah melalui
pelaksaaan bbrp perjj yg telah dibuat sebelumnya
a. Dlm praktek perbankan ada berapa model perjanjian yang menjadi simpanan
sebagai jaminan ? Masing-masing model berisi perjjj apa ?
Model Perjanjian dalam praktek di perbankan :
- Perjanjian untuk utang piutang
- Perjanjian utang piutang
- Perjanjian pengakuan utang
- Perjj jaminan
- Perjj Pemberian Kuasa
- Perjanjian u/ membayar utang
Masing-masing perjj berisi perjj antara kreditur dan debitor yang isinya debitur
bersedia membuat pengakuan hutang dalam suatu akta otentik.
1. Surat pengakuan hutang . Srt pengakuan utang merupakan kelanjutan dari
perjanjian utang piutang. Yang bersiofat sepihak,shg kreditor dapat meminta
grosse pengakuan utang. Apabila debitor wanprestasi, mk kreditur segera
dapat mengeksekusi grosse akta pengakuan hutang kepada ketua PN.
2. Kewajiban untuk membayar / melunasi jumlah uang tertentu
3. Tidak dapat ditambah dengan persyaratan lain, terlebih persyaratan dg
perjanjian.
4. Mengadung sifat eksepsional thd asas yg menyatakan seseorang hanya dapat
menyelesaikan sengketa melalui gugatan.

23. b. Apbl masing-masing model perjj tsb dibandingkan sati sama lain, apa saja
kekurangan dan keunggulan masing-masing model ?
Kekurangan :
Perjjj tersebut merupakan perjj accecoire.
Kelebihan :
4. Kompensasi (Pasal 1425 KUH Perdata) ternyata sangat berguna bagi kreditor dalam
mendapatkan pelunasan piutangnya. Jelaskan disertai contoh ?
Berdasarkan Pasal 1425 KUH Perdata, kerditor dapat melakukan eksekusi terhadap
barang yang menjadi jaminan sebagai pelunasan utang. Atau kompensasi pembayaran
utang debitor. Apabila ada seorang debitor yang wanprestasi, maka seorang kreditur
dapat melakukan eksekusi sebagai kompensasi pembayaran utang debitor.
Contohnya Gadai. Apabila seorang penggadai tidak melunsi utangnya maka barang
yang dijadikan gadai dapat dieksekusi oleh kreditor sebagai pelunasan utang, dengan
cara penjualan bawah tangan.

24. SOAL
1. a. Kapan terjadi hak tanggungan dan kapan terjadinya fidusia ?
Terjadi fidusia adalah setelah terjadi pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas
kepercayaan dari pemmberi fidusia kepada penerima fidusia sebagai jaminan
HT terjadi setelah munculnya APHT dihadapan notaries,sebagai perjanjian
accesoire (perjanjian tambahan dalam perjanjian utang piutang.
b. Terjadinya hak tanggungan dan fidusia adalah bohong. Jelaskan !
Dikatakan bohong karena, setelah munculnya APHT dihadapan notaries hak atas
jaminan berpindah tangan dari debitor kepada kreditor, padahal debitor belum
menerima prestasi berupa uang dalam perjanjian utang piutang. Uang belum
dibayarkan hak jaminan sudah ada. Hak tanggungan muncul setelah 1 (satu)
minggu didaftarkan di Kantor Pertanahan pada tanggal 2 januari 2008 dan muncul
APHT. Sejak itu hak tanggungan berlaku. Padahal kredit cair satu minggu
kemudian yaitu tangga l9 januari 2008. Karena perjanjian pokoknya adalah utang
piutang dan kredit belum cair namun APHT sudah muncul maka terjadinya hak
tanggungan dan fidusia bohong.
2. Kasus Kredit macet Kuala Mas
a. Norma hukum dalam putusan MARI, Norma Hukum yang ditemukan oleh MARI
adalah Lex specialis yaitu UUHT, dan dapat dijadikan sebagai yurisprudensi.
Seharusnya MA menggunakan UU PUPN bukan UUHT. Walaupun demikian
putusan MA tersebut benar karena sebagai puncak pengadilan di Indonesia.
b. Norma Hukum tsb tepat .Karena MA menggunakan UU terbaru Lex Specialis.
MA adalah puncak pengadilan sehingga apabila MA menggunakan UU tersebut
dibenarkan.
c. Pengaruh MARI
1) Ketentuan Pasal 25 UUHT
2) Bagi kalangan Perbankan Swasta
3.) Ps 224 HIR / 258 RBg suatu Grosse akta dapat dieksekusi tanpa digugat lebih dahulu
b. Grosse Akta
Grosse akta menurut Psl 224 HIR/258 RBg adalah Grosse akta notariil yaitu
Grosse akta pengakuan hutang.
c. Menurut MA syarat apa sajakh yg hrs dipenuhi agar suatu grose akta dapat
dieksekusi tanpa gugat lebih dahulu ? sebut dan jelaskan masing-masing syarat ?
Syarat bentuk dan syarat isis
Dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
d. Nama eksekusi berdasar pasal 224 HIR/258 RBg. Buat skema gambar ttg
prosedur eksekusi groose akta ini ?

25. e. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan eksekusi grosse akta berdasar pasal
224 HIR/258 RBg ?
Hal 203.
Bahwa eksekusi bisa ditolak oleh pengadilan terhadap permohonan seksekusi
benda jaminan hipotek :
1) jumlah hutang tidak pasti, jumlah hutang tidak pasti dan GA bersifat tidak
murni, Jml hutang tidak pasti dan tidak ada pendekatan
2) Selain itu karena : debitur, tidak diketahui dimana ia berada, sehingga pad
saat dipanggil untuk ditegur (aanmaning) tidak dapat ditemui.. Tidak dapat
dicapai harga minimum saat penjualan lelang, walaupun lelang diulang,
sehingga bisa terjadi pembatalan lelang,. Debitur jatuh pailit, hal ini
merugikan kreditur yang baru memegang surat kuasa memasang hipotek.
Kreditur demikian bukan kreditur preferen, melainkan masih kreditur
konkuren, shg tidak dapat melaksanakan eksekusi terhadap tanah yg dijadikan
utk jaminan.
3) Perjanjian Fidusia sebelum dan pada saat berlakunya UUJF
a. Perbedaan Fidusia sebelum dan pada saat berlakunya UUJF ?
b. Dilihat prosedurnya, eksekusi obyek fidusia berdasar UUJF disebut apa saja ?
Eksekusi Parat
Eksekusi langsung
c. Perjanian fidusia sekarang (UUJF berlaku) membuat perjanjian persis dengan
perjanjian sebelumnya belakunya UUJF ( dikonstruksi shg menjadi perjanjian
fidusia)
(1)Apakah perjanjian tsb sah
Perjanjian tsb adalah sah, berdasarkan Pasal 1338 semua persetujuan yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya.
(2) Akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian tsb
Akibat dari perjanjian tersebut para pihak harus mengormati isi perjj tsb..
Menurut Ps 15 ayat (3) UUJF apabila debitor cidera janji Penerima fidusia
mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
atas kekuasaannya sendiri. Oleh karena itu apabila debitor wanprestasi maka
obyek jaminan dapat dijual oleh kreditro untuk pelunasan utang.
Sesuai dengan pasal 17 UUJF pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia
ulang terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang sudah
terdaftar

26. MPH
1. Permasalahan :
- Bagaimana Pemahaman dan Interpretasi Pelaku Ekonomi terhadap Perlindungan
Hak Atas Merek Kajian ?
- Mengapa pelaku ekonomi melakukan pelanggaran hak merek ?
2. Paradigma yang digunakan
a. Paradigma Fakta Sosial interview dan questioner (29)
b. Paradigma Definisi Sosial observasi ( 62)
c. Paradigma Perilaku Sosial interview, questioner dan observasi (80)
d. Paradigma Terpadu
3. Pendekatan yang digunakan adalah socio legal yaitu perpaduan antara legal research
dan social science research UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan
perlindungan kepada pemegang merek. Perlindungan Hak Merek terdapat dalam
Pasal 90 sampai dengan Pasal 96 UU no. 15 Tahun 2001.Mengingat Pasal 90 sampai
dengan pasal 95 dalam Ketentuan Pidana maka barang siapa dengan sengaja dan
tanpa hak menggunakan Merek terdaftar milik pighak lain untuk barang dan atau jasa
yang diproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan atau
denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
4. Langkah-langkah penelitian yang dipergunakan u/ menjawab permasalahan
a. Merumuskan dan mendifinisikan masalah
Langkah pertama dalam meneliti adalah merumuskan permasalahan dengan
menetapkan masalah yang akan dipecahkannya untuk menghilangkan keraguan.

27. b.
c.
d.
e.
f.
g.
Selanjutnya masalah harus didefiniskan secra jelas termasuk cakupan dan lingkup
masalah.
Mengadakan Studi Kepustakaan
Setelah masalah dirumuskan langkah kedua adalah mencari data yang pernah
ditulis oleh peneliti sebelumnya yang ada hubungan dengan masalah yang ingin
dipecahkan.
Menformulasikan Hipotesis
Setelah diperoleh informasi yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan,
maka langkah selanjutnya adalah menformulasikan hipotesis. Hipotesis adalah
kesimpulan sementara tentang hubungan antarvariabel atau fenomena dalam
penelitian.
Menentukan Model untuk Mengkaji Hipotesis
Setalah menformulasikan hipotesis maka selanjutnya adalah merumuskan caracara menguji hipotesis.Dalam penelitian hukum model yang digunakn adlah
model kualitatif . Model untuk menguji hipotesis perlu ada data, baik primer atau
sekunder.
Mengumpulkan Data
Data yang diperlukan dikumpulkan. Data yang mrp fakta digunakan untuk
menguji hipotesis. Kemudian memilih teknik pengumpulan data dn memilih
metode analisis data yang akan digunakan.
Menyusun, Menganalisis dan Memberikan Interpretasi
Setelah data terkumpul, kemudian menyusun data yang telah diperoleh.
Penyusunan data dilakukan agar peneliti mudah dalm menganalisisnya.
Penyusunan data bisa dalam bentuk table. Setalah dta dianalisis kemudian
dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap data yang tersaji.
Membuat Generalisasi dan Kesimpulan
Setalah memberikan interpretasi atau penafsiran, kemudian membuat generalisasi
dari temuan-temuan nya dan memberikan beberapa kesimpulan. Generalisasi dan
kesim-pulan harus berkaitan dengan hipotesis yang diajukan.Dalam arti apakah
hipotesis dapat diterima atau ditolak. Dengan demikian adapat diketahui
hubungan antar fenomena yang diperoleh berlaku secara umum atau khusus.
Kemudian ditentukan juga saran atau rekomendasi penelitian

28. HK Kebijakan Publk
1. Hub antara hukum dg Kebijakan Publik
Hukum dan kebijakan publik mempunyai hubungan yang sangat erat, karena
kebijakan pemerintah sebagai kebijakan publik dibutuhkan untuk dapat memahami
peranan hk. Peranan hk semakin diasakan seiring dengan semakin meluasnya pernan
pemerintah memasuki bidang kehidupan manusia, dan semakin kompleknya
persoalan-persoalan ekonomi, sosial dan politik. Disamping itu peranan hk berperan
menemukan alternatif kebijaksanaan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
Melalui peraturan hk pemerintah dapat melaksanakan pembangunan dalam tindakan
nyata,. Hk bukan hanya sekedar legalitas formal, penafsiran dan penarapan pasalpasal, melaiinkan hk dilihat dalam kerangka yang lebih luas. U/ itulah dibutuhkan
Lawyers utk dpat menterjemahk kebijaksanaan kedalam peraturan perundangundangan yang mengekspresikan kebijakan publik.
2. Model Perumusan Kebijakan Publik
Model Elit Massa (Elitis)
Model elit menurut C. Wright dalam bukunya The Power Elit bahwa semua
kebijakan yang besar dan penting ditentukan oleh sekelompok elit individu yang
memiliki kedudukan sangat kuat.
Sementara menurut Thomas Dye dan Zeigler mengatakan bahwa kebijakan publik
adalah preferensi nilai-nilai dari para elit yang berkuasa. Kebijakan merupakan
produk elit yang merefleksikan nilai-nilai mereka untuk penguatan kepentingankepentingan mereka.. Model perumusan kebijakan seperti ini terdapat di negaranegara yang menerapkan pemerintahan otoriter (Kuba, Korea Utara, Indnesia pada
Masa Orde Baru)

29. Elit
Pejabat Pemerintah
Massa
Contohnya : Sentralisasi dalam Pemerintahan
Model Pluralis Hal. 47 (Kebijakan publik)
3. Diskresi Perlu dilakukan, Definisi Menurut Rourke
Diskresi perlu dilakukan. Hal ini penting dalam pelaksanaan kebijakan publik.
Dalam rangka pelaksanaan kebijakan publik, para birokrat dapat menentukan
kebijaksanaannya sendiri utk menyesuaiakan dengan situasi di mana mereka berada,
terutama yang berkaitan dengan ketersedian sumber daya seperti dana, tenaga ahli,
informasi, SDM yang terampil.
Hal ini perlu dilakukan karena Implementation is seen essensially as technical or
managerial problem.Utk dapat merespon kebijakan yang efektif perlu adanya tahapan
dari perencanaan sampai pelaksanaan. Dalam rangka mewujudkan rencana tersebut
peranan sumber daya merupakan unsur utama yang sangat menentukan. Para birokrat
dapat menjalankan aktivitasnya mempunyai kebebasan menjabarkan kebijakan
tertentu yang berkaitan dengan aspke yuridisnya, berdasarkan sumber daya yang
tersedia.
Definisi Diskresi menurut Rourke
Deskresi oleh Rauke disebut freies ermessen atau provoir dicretionaire. Definisi
dikresi menurut Rauke adalah :
Discretion refers to the ability of an administration to choose among alternative
to decide in effect law the policies of the government should be implemented in
spesifics case.
Jeffery Jowell : Discretion as the room for decision manouvre possesed by a
decision maker.
Dengan diskresi diharapkan kondisi yang ada dapat dicapai hasil yang maksimal.
4. Kommponen yang harus ada dalam sistem hk menurut Yehezhel Dror
1) Substanive law 2) Personal : other law enforcing, 3) Organization ;
administration and physical 4) Resources : budgets information and physical
fasility, 5) decision rules and decision habits : formal, informal, implisit.
Hukum sebagai sarana utk menyalurkan kebijaksanaan sangat ditentukan oleh
hubungan antara komponen-komponen tersebut dan hubungan komponen tersebut
dengan tujuan yang hendak dicapai, yang sangat ditentukan oleh tindakan para
pelaksananya.