ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...Adijaya Group
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan menganalisis implikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kemandirian ekonomi pada Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini lebih difokuskan pada kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tulungagung dan implikasinya bagi kemandirian ekonomi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi kasus (case study). Sumber data berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif Miles and Huberman yaitu mereduksi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan.
Dari hasil penelitian ini di deskripsikan bahwa kinerja BUMDes ditinjau dari Aspek Pelayanan dapat melayani masyarakat dengan baik, ditinjau dari Aspek Akuntabilitas dapat mewadahi berbagai program pemerintah, ditinjau dari Aspek Peningkatan Taraf Hidup dapat memiliki penghasilan tambahan dari BUMDes, ditinjau dari Aspek Ketaatan terhadap Undang-undang telah dilaksanakkan. Sedangkan implikasinya terhadap Kemandirian Ekonomi Mayarakat yaitu, kinerja BUMDes terkait aspek Pelayanan berimplikasi terhadap Kemandirian Ekonomi Mayarakat, kinerja BUMDes terkait aspek Akuntabilitas berimplikasi terhadap Meningkatnya Pendapatan Asli Desa, kinerja BUMDes terkait aspek Peningkatan Taraf Hidup berimplikasi terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, kinerja BUMDes terkait aspek Ketaatan Peraturan Perundang-undangan berimplikasi dalam kemampuan dalam pengelolaan potensi desa.
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...Adijaya Group
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan menganalisis implikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kemandirian ekonomi pada Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini lebih difokuskan pada kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tulungagung dan implikasinya bagi kemandirian ekonomi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi kasus (case study). Sumber data berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif Miles and Huberman yaitu mereduksi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan.
Dari hasil penelitian ini di deskripsikan bahwa kinerja BUMDes ditinjau dari Aspek Pelayanan dapat melayani masyarakat dengan baik, ditinjau dari Aspek Akuntabilitas dapat mewadahi berbagai program pemerintah, ditinjau dari Aspek Peningkatan Taraf Hidup dapat memiliki penghasilan tambahan dari BUMDes, ditinjau dari Aspek Ketaatan terhadap Undang-undang telah dilaksanakkan. Sedangkan implikasinya terhadap Kemandirian Ekonomi Mayarakat yaitu, kinerja BUMDes terkait aspek Pelayanan berimplikasi terhadap Kemandirian Ekonomi Mayarakat, kinerja BUMDes terkait aspek Akuntabilitas berimplikasi terhadap Meningkatnya Pendapatan Asli Desa, kinerja BUMDes terkait aspek Peningkatan Taraf Hidup berimplikasi terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, kinerja BUMDes terkait aspek Ketaatan Peraturan Perundang-undangan berimplikasi dalam kemampuan dalam pengelolaan potensi desa.
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...Adijaya Group
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan menganalisis implikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kemandirian ekonomi pada Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini lebih difokuskan pada kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tulungagung dan implikasinya bagi kemandirian ekonomi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi kasus (case study). Sumber data berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif Miles and Huberman yaitu mereduksi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan.
Dari hasil penelitian ini di deskripsikan bahwa kinerja BUMDes ditinjau dari Aspek Pelayanan dapat melayani masyarakat dengan baik, ditinjau dari Aspek Akuntabilitas dapat mewadahi berbagai program pemerintah, ditinjau dari Aspek Peningkatan Taraf Hidup dapat memiliki penghasilan tambahan dari BUMDes, ditinjau dari Aspek Ketaatan terhadap Undang-undang telah dilaksanakkan. Sedangkan implikasinya terhadap Kemandirian Ekonomi Mayarakat yaitu, kinerja BUMDes terkait aspek Pelayanan berimplikasi terhadap Kemandirian Ekonomi Mayarakat, kinerja BUMDes terkait aspek Akuntabilitas berimplikasi terhadap Meningkatnya Pendapatan Asli Desa, kinerja BUMDes terkait aspek Peningkatan Taraf Hidup berimplikasi terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, kinerja BUMDes terkait aspek Ketaatan Peraturan Perundang-undangan berimplikasi dalam kemampuan dalam pengelolaan potensi desa.
Gotong royong merupakan suatu istilah asli Indonesia yang berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Gotong royong adalah salah satu bentuk dari solidaritas manusia sebagai makhluk sosial, karena dalam hidup bermasyarakat pasti semua orang membutuhkan bantuan dari orang lain. Gotong royong terjadi pada berbagai aktivitas kehidupan masyarakat, misalnya gotong royong untuk kepentingan bersama seperti kerjabakti bersih desa, gotong royong untuk bentuk solidaritas seperti tolong menolong pada saat acara pesta pernikahan, khitanan dan sejenisnya, mereka dapat membantu dalam bentuk uang ataupun tenaga yang nantinya pasti akan dikembalikan dengan nilai yang sebanding. Gotong royong tidak hanya dilakukan ketika pesta yang nantinya akan mendapatkan timbal balik, tapi juga ketika seseorang mengalami musibah misalnya kematian atau kecelakaan, gotong royong yang seperti ini dapat dimasukkan ke dalam gotong royong untuk kepentingan bersama atau solidaritas, karena dalam hal tersebut tidak mengharapkan balasan dan dilakukan dengan ikhlas.
Gotong royong juga dapat terjadi di bidang pertanian (jika mata pencaharian utama adalah bertani), perburuan (jika mata pencaharian utama adalah berburu), perikanan (jika mata pencaharian utama adalah nelayan), bidang teknologi, maano dan sebagainya.
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...Adijaya Group
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan menganalisis implikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kemandirian ekonomi pada Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini lebih difokuskan pada kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tulungagung dan implikasinya bagi kemandirian ekonomi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi kasus (case study). Sumber data berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif Miles and Huberman yaitu mereduksi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan.
Dari hasil penelitian ini di deskripsikan bahwa kinerja BUMDes ditinjau dari Aspek Pelayanan dapat melayani masyarakat dengan baik, ditinjau dari Aspek Akuntabilitas dapat mewadahi berbagai program pemerintah, ditinjau dari Aspek Peningkatan Taraf Hidup dapat memiliki penghasilan tambahan dari BUMDes, ditinjau dari Aspek Ketaatan terhadap Undang-undang telah dilaksanakkan. Sedangkan implikasinya terhadap Kemandirian Ekonomi Mayarakat yaitu, kinerja BUMDes terkait aspek Pelayanan berimplikasi terhadap Kemandirian Ekonomi Mayarakat, kinerja BUMDes terkait aspek Akuntabilitas berimplikasi terhadap Meningkatnya Pendapatan Asli Desa, kinerja BUMDes terkait aspek Peningkatan Taraf Hidup berimplikasi terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, kinerja BUMDes terkait aspek Ketaatan Peraturan Perundang-undangan berimplikasi dalam kemampuan dalam pengelolaan potensi desa.
Gotong royong merupakan suatu istilah asli Indonesia yang berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Gotong royong adalah salah satu bentuk dari solidaritas manusia sebagai makhluk sosial, karena dalam hidup bermasyarakat pasti semua orang membutuhkan bantuan dari orang lain. Gotong royong terjadi pada berbagai aktivitas kehidupan masyarakat, misalnya gotong royong untuk kepentingan bersama seperti kerjabakti bersih desa, gotong royong untuk bentuk solidaritas seperti tolong menolong pada saat acara pesta pernikahan, khitanan dan sejenisnya, mereka dapat membantu dalam bentuk uang ataupun tenaga yang nantinya pasti akan dikembalikan dengan nilai yang sebanding. Gotong royong tidak hanya dilakukan ketika pesta yang nantinya akan mendapatkan timbal balik, tapi juga ketika seseorang mengalami musibah misalnya kematian atau kecelakaan, gotong royong yang seperti ini dapat dimasukkan ke dalam gotong royong untuk kepentingan bersama atau solidaritas, karena dalam hal tersebut tidak mengharapkan balasan dan dilakukan dengan ikhlas.
Gotong royong juga dapat terjadi di bidang pertanian (jika mata pencaharian utama adalah bertani), perburuan (jika mata pencaharian utama adalah berburu), perikanan (jika mata pencaharian utama adalah nelayan), bidang teknologi, maano dan sebagainya.
Perencanaan merupakan aspek yang sangat penting dalam kebijakan pembangunan daerah karena selain menjadi langkah awal dalam mencapai tujuan, juga mencerminkan perspektif suatu pemerintahan kemana daerahnya akan diarahkan. Sehingga, penyusunan rencana pembangunan daerah yang baik menjadi suatu keniscayaan untuk terus diupayakan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana daerah lain, menyusun perencanaan pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi penjabaran visi, misi, dan strategi atau program pemerintahan daerah untuk jangka periode 5 (lima) tahun.
Mengacu pada UU 25/2004 tentang Sistem Perancanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RPJMD diharuskan memenuhi prinsip strategis dimana RPJMD harus erat kaitannya dengan proses penetapan kemana pengembangan daerah akan diarahkan, apa yang hendak dicapai, dan bagaimana langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, perencanaan yang demokratis juga menuntut penyusunan RPJMD dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Perencanaan pembangunan tentunya tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi melainkan juga harus mengedepankan aspek sosial dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, prinsip pembangunan berkelanjutan perlu dikedepankan agar apa yang direncanakan mampu menjawab kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang.
Catatan kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan ulasan terhadap pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dalam Perda RPJMD 2018-2023 Provinsi Jawa Tengah melalui analisis penetapan isu strategis, misi, dan arah kebijakan pemerintah daerah ke depan. Tinjauang khusus ditekankan pada aspek tata ruang dan partisipasi masyarakat.
Sebuah buku panduan kebijakan dan pedoman teknis bagi para Pemerintah Daerah dalam mengikuti
program DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu, yang didalamnya berisikan informasi
mengenai proses perencanaan hingga evaluasi kegiatan yang dapat dijalankan.
GNRM JALAN NYATA BANGUN KARAKTER BANGSA
Penyakit mental, paling berbahaya yang diwariskan semasa
zaman Penjajahan (1600-1945) adalah watak inlander. Mental Inlander, ditandai dengan tidak dimilikinya rasa percaya diri
sebagai sebuah bangsa, memandang bangsa lain jauh lebih
hebat dan maju. Tidak mampu, membaca potensi bangsa
yang begitu besar.
Meskipun, bangsa ini sudah mendeklarasikan kemerdekaan sejak 17 Agustus 1945, namun penyakit inlander tidak serta merta hilang dari Bumi Pertiwi. Baru-baru ini, Presiden Jokowi menyoroti 'Mental Inlander' yang masih bercokol di masyarakat. Orang nomor satu di republik ini tidak ingin mental inferior, mental inlander alias mental terjajah, mendarang daging dalam mentalitas bangsa Indonesia.
Resep menghapuskan mental inlander sejatinya telah disampaikan Presiden Jokowi yakni mengubah cara pikir, tindak dan sikap melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang dimotori Kementerian Koordinator Pembangun an Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). GNRM, Pancasila menjadi landasan pembangunan SDM unggul Indonesia.
GNRM, menjadi hal wajib untuk terus dilakukan agar loncatan kualitas SDM hingga daya saing bangsa bisa diraih melalui
etos kerja, gotong royong, serta integritas yang selalu diterapkan dalam GNRM.
Oleh karenanya, diperlukan kesadaran seluruh pihak bahwa
Indonesia merupakan bangsa yang besar. Mental percaya diri,
dibuktikan dengan menerapkan etos kerja yang tinggi serta
berintegritas. Begitu juga dengan Redaksi Brafo PMK, kami
memiliki tanggung jawab besar memberikan edukasi kepada
pembaca, sebagai salah satu fungsi media (to educate).
Bahwa untuk menuju bangsa yang besar dan maju, harus
mengetahui potensi diri sendiri, percaya diri, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. GNRM, menjadi jalan nyata untuk
membangun karakter bangsa. (*)
Bahan Doa dan Percakapan Rohani "God Meets You Where You Are" yang diselenggarakan oleh Rumah Retret Panti Semedi - Klaten tanggal 17 & 19 April 2020.
Untuk mengetahui kegiatan daring terbaru RR Panti Semedi dapat dilihat di akun Instagram @pantisemediklaten
POKOK - POKOK PIKIRAN INISIATOR PANSUS MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN HGU, IU-PERKEBUNAN, HTI, HPHTI, IUPHTI, HPH, HTR, IZIN USAHA PERTAMBANGAN IZIN INDUSTRI, IZININ LINGKUNGAN ( AMDAL, UPL-UKL ) DALAM UPAYA MEMAKSIMALKAN PENERIMAAN PAJAK SERTA PENERTIBAN PERIZINAN DAN WAJIB PAJAK. SE-PROVINSI RIAU DALAM RANGKA MENDUKUNG MARATORIUM LAHAN, HUTAN DAN PERIZINAN.
Mengenal Pilihan hukum daerah untuk pengakuan Masyarakat Adatseptianm
Mengenal Pilihan hukum daerah untuk pengakuan Masyarakat Adat : Kiat praktis bagi pendamping hukum rakyat, masyarakat sipil, dan pemimpin masyarakat adat.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Siaran pers prakarsa nasional ppmha melalui redd+ - final
1. SIARAN PERS UNTUK DISIARKAN SEGERA
Peluncuran Program Nasional
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Melalui REDD+
Sembilan Kementerian/Lembaga Sepakati Satu Langkah ke Depan Terkait
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
Jakarta, 1 September 2014 – Salah satu tonggak sejarah dalam mengembalikan kedaulatan hak
atas hutan kepada masyarakat hukum adat adalah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi
No.35/PIU/2012 pada Maret 2013 yang menetapkan hutan adat tidak lagi sebagai hutan negara. Ini
juga menandakan dimulainya era baru dalam upaya melembagakan partisipasi masyarakat hukum
adat secara penuh dan efektif dalam pengelolaan sumber daya alam menuju Indonesia yang
berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Menindaklanjuti dasar hukum tersebut, sembilan
kementerian dan lembaga terkait sepakat meluncurkan “Program Nasional Pengakuan dan
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) dengan Skema REDD+” yang akan memberikan
kekuatan hukum, panduan penguatan kelembagaan, hingga panduan kerangka kerja bagi setiap
pihak dalam pelaksanaan program REDD+ di Indonesia.
Program Nasional untuk Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ini termasuk dalam
Rencana Aksi Penuntasan 100 Hari Terakhir Pemerintahan SBY-Boediono yang akan melibatkan
sembilan kementerian/lembaga yaitu: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,
Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM,
Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, Komisi
Nasional HAM, dan BP REDD+. Peluncuran dan penandatanganan deklarasi ini dilakukan di
hadapan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan disaksikan oleh perwakilan MHA dan
pemangku kepentingan terkait lainnya.
Dalam pidato pembukaannya, Wakil Presiden RI, Boediono menyatakan, “Deklarasi ini merupakan
langkah penting sebagai bagian dari perjalanan panjang perjuangan kita menempatkan peran dan
posisi Masyarakat Hukum Adat ke dalam sistem nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Langkah-langkah parsial telah dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga sebelumnya,
tetapi penting bagi kita untuk mengkoordinasikan semua upaya secara lebih cermat dan sistematis.
Program nasional ini persis seperti apa yang kita semua harapkan dalam mencapai tujuan
bersama. Langkah ini merupakan langkah yang sangat taktis dan strategis di mana setiap pihak
mengambil peran dalam kerjasama ini.”
Dari sisi hukum, masyarakat hukum adat memiliki kedudukan tersendiri yang unik dan perlu
dilandasi oleh undang-undang yang jelas. Hal ini dituturkan oleh Kementerian Hukum dan Hak
Asazi Manusia, Amir Syamsuddin, “Deklarasi ini merupakan satu tonggak dalam upaya besar
pemerintah di dalam memberdayakan Masyarakat Hukum Adat di tengah pesatnya perubahan dan
kemajuan, kita menyadari eksistensi Masyarakat Hukum Adat ini merupakan bagian dari upaya
besar pembangunan.”
Terdapat hubungan kausalitas yang kuat antara kepemilikan hutan oleh masyarakat dengan
kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu masyarakat hukum adat termasuk
sebagai pemangku kepentingan REDD+ di Indonesia. Terkait hal ini, Kepala BP REDD+, Heru
Prasetyo menuturkan, “Sesuai mandat BP REDD+ untuk membantu Presiden
dalam melaksanakan tugas koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, dan fasilitasi, pengelolaan,
pemantauan, pengawasan serta pengendalian REDD+ di Indonesia; maka BP REDD+
berkewajiban melindungi dan mendorong peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat hukum
adat melalui mekanisme REDD+. Jika dikaitkan dengan menurunkan emisi, BP REDD+ tidak dapat
memungkiri bahwa hutan dan isinya adalah suatu sistem yang holistik, sehingga dukungan
Jl. Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat – 10210, Indonesia
Telepon: +62 (21) 2500811 | Fax: +62 (21) 2500822 | Website: www.reddplus.go.id
2. terhadap kelestarian hutan dan lingkungan masyarakatnya menjadi kunci dalam pengelolaan
sumber daya hutan demi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.”
Dari sisi masyarakat hukum adat, Sekjen AMAN, Abdon Nababan mengakui, “Perjalanan panjang
telah ditempuh oleh masyarakat hukum adat untuk memberikan pemahaman dan memperjuangkan
hak-hak mereka. Kami menghargai upaya pemerintah yang telah cukup konsisten dalam
memberikan landasan hukum terhadap masyarakat adat dari berbagai dimensi. Program Nasional
ini kembali menjadi titik baru yang menyegarkan bagi masyarakat hukum adat untuk terus
melanjutkan perjuangan, sekaligus menjadi refleksi bagi mereka untuk meningkatkan kapasitas
dalam mengelola sumber daya alam sesuai kearifan lokal.”
Program Nasional ini akan menargetkan sejumlah sasaran mulai dari terwujudnya peraturan
perundangan-undangan, reformasi hukum, perangkat administrasi, pemulihan dan penguatan
kelembagaan masyarakat hukum adat, dukungan kepada Pemda dalam penyiapan Perda, hingga
terwujudnya pelaksanaan program REDD+ di Indonesia.
Untuk menjalankan Program Nasional untuk Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
melalui REDD+, beberapa fasilitas akan disiapkan melalui prakarsa: dana perwakilan nasional,
pusat informasi masyarakat hukum adat, dukungan peningkatan kapasitas, dan dukungan untuk
pelibatan pemangku kepentingan dan komunikasi.
Pendekatan REDD+ akan diintegrasikan dalam program nasional ini supaya dapat secara paralel
menfasilitasi persiapan masyarakat hukum adat/setempat untuk program nasional pembangunan
kesinambungan yang adil dan sesuai dengan prinisip pembangunan berkelanjutan dengan
pemerataan.
*****
Tentang Badan Pengelola REDD+
Indonesia berkomitmen secara sukarela untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2020 sebesar
26% atau sampai dengan 41% dengan bantuan internasional. Sebagai bagian dari perwujudan komitmen ini,
Pemerintah Republik Indonesia membentuk Badan Pengelola REDD+ yang dikukuhkan oleh Presiden pada
tanggal 31 Agustus 2013 melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013.
Program REDD+ di Indonesia (Reducing Emmission from Deforestation and Forest Degradation / Reduksi
Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) merupakan mitigasi perubahan iklim di sektor hutan dan
gambut, melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan, terutama masyarakat yang dianggap
sebagai pelestari aset alam bangsa. Badan Pengelola REDD+ mengemban tugas untuk membantu Presiden
dalam melaksanakan tugas koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, fasilitasi, pengelolaan, pemantauan,
pengawasan serta pengendalian REDD+ di Indonesia.
Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola REDD+ menyelenggarakan fungsi-fungsi antara lain; 1)
menyusun dan mengembangkan strategi nasional REDD+ untuk melaksanakan REDD+ di Indonesia; 2)
menyusun dan mengembangkan kerangka pengaman REDD+ di bidang sosial, lingkungan dan pendanaan;
3) melakukan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan REDD+ serta pengarusutamaan REDD+
dalam pembangunan nasional; 4) pengelolaan bantuan dana maupun bantuan lain yang sah terkait REDD+
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) menyiapkan rekomendasi dalam menentukan posisi
Indonesia terkait REDD+ dalam forum internasional dan 6) koordinasi penegakan hukum terkait pelaksanaan
program, proyek dan/atau kegiatan REDD+.
Kontak media
Sari Soegondo – Tim Komunikasi Publik Badan Pengelola REDD+
Telepon: +62 – 811 811 373
Email: sarisoegondo@gmail.com
Jl. Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat – 10210, Indonesia
Telepon: +62 (21) 2500811 | Fax: +62 (21) 2500822 | Website: www.reddplus.go.id