Seminar ini membahas moratorium hutan alam primer dan lahan gambut di Indonesia. Pemerintah menerbitkan moratorium ini pada 2011 untuk menunda izin baru hutan alam primer dan lahan gambut. Moratorium direvisi setiap enam bulan berdasarkan survei lapangan untuk memperbarui peta wilayah yang dicakup. Data menunjukkan penurunan luas areal yang dimasukkan dalam moratorium di beberapa provinsi. Kesimpulannya, moratorium belum sepenuhnya efektif k

1. Riko Kurniawan
Seminar Moratorium
Hotel Aryaduta Pekanbaru
5Mei 2014

2. Pendahuluan
1. Pada tanggal 20 Mei 2011, Pemerintah Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden No.
10/2011 tentang penundaan penerbitan izin baru dan penyempurnaan tata kelola
hutan alam primer dan lahan gambut
2. Moratorium merupakan tindaklanjut dari kerjasama dari Surat Pernyataan Kehendak
(Letter of Intent) yang ditandatangani pada tahun 2010 antara Pemerintah Indonesia
dengan Kerajaan Norwegia.
3. Pada awalnya moratorium diharapkan akan memasukkan semua area hutan, tetapi
lobby dari sektor industri hanya memasukkan lahan gambut dan dan hutan primer
yang masuk ke dalam peta moratorium, dengan perkecualian pertambangan, energi
dan tanaman pangan. Demikian pula perusahaan yang sudah beroperasi dan memiliki
izin tidak dimasukkan dalam peta Moratorium.
4. Dengan diberlakukannya moratorium, dikeluarkan pula panduan peta yang disebut
Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) yang terus menerus diperbarui sebagai alat
penting pemantauan dan mekanisme kawasan yang dicakup dalam moratorium ini.
Peta moratorium direvisi setiap enam bulan dengan berbasis survei lapangan.

3. Luas Kawasan Hutan di 4 Prov
No Provinsi SK HPK HK HL HP HPT Total *) % HPK
1 Jambi 727/Menhut-II/2012 11 686 180 969 261 2,108 0.5
2 Sumsel 822/Menhut-II/2013 172 800 586 1,711 214 3,483 4.9
3 Riau 878/Menhut-II/2014 1,269 633 234 2,332 1,032 5,500 23.1
4 Kalteng 529/Menhut-II/2012 2,544 1,631 1,346 3,882 3,317 12,720 20.0
3,996 3,750 2,346 8,894 4,825 23,810 16.8
Kawasan hutan (x 1000 Ha)
Jumlah

4. Sebaran Gambut di 4 Province
45
%40
%
15
%
Gambut
Jambi
DALAM DANGKAL
SEDANG
62
%
16
%
22
%
Gambut Riau
DALAM DANGKAL
SEDANG
2
%
32
%
66
%
Gambut
Sumsel
DALAM DANGKAL
SEDANG
31
%
33
%
36
%
Gambut Kalteng
DALAM DANGKAL
Provinsi DALAM DANGKAL SEDANG Total %
Jambi 388,797 345,247 130,109 864,153 6
Sumsel 70,066 945,171 1,991,543 3,006,780 21
Kalteng 959,775 1,052,357 1,136,933 3,149,065 22
Riau 2,415,925 610,736 841,643 3,868,303 27
Total Sumatera 3,016,608 2,186,267 3,159,036 8,361,911
Total Kalimantan 1,370,978 1,961,091 2,636,831 5,968,900
14,330,811
Total Sumatera 3,016,608 2,186,267 3,159,036 8,361,911
Total Kalimantan 1,370,978 1,961,091 2,636,831 5,968,900
14,330,811

5. 497,963 Ha Hutan Alam dalam
IUPHHK menunggu waktu
untuk ditebang

6. • Penurunan luas areal
yang dimoratorium
Prov R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Jambi 201,744 188,359 168,859 157,263 161,911 137,548 141,424
Sumsel 263,170 233,240 161,196 125,019 296,720 218,620 235,699
Kalteng 1,074,418 1,039,235 930,197 585,907 699,010 609,617 599,612
Riau 1,570,508 1,601,806 1,509,501 1,402,405 1,352,255 1,212,145 1,219,038

7. Penurunan/Penambahan Gambut,
HL/KSPA & HAP (hutan alam primer)

8. 0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
R1-R2 R2-R3 R3-R4 R4-R5 R5-R6 R6-R7
Luas(Ha)
Revisi PIPPIB
Laju Perubahan di dalam PIPPIB Riau
Gambut-Berubah
HL/KSPA-Berubah
Hutan Primer-Berubah

9. Kesimpulan
• Inpres tentang moratorium tidak menetapkan sanksi sehingga kerap
pelaksanaannya masih menghadapi tantangan di lapangan.
• Dengan hanya menunda izin-izin namun tidak melakukan perbaikan dalam
bidang tata kelola maka moratorium tidak akan memiliki dampak dan
memecahkan akar permasalahan kehutanan. Moratorium harus
berdasarkan kepada indikator dan capaian untuk mampu melaksanakan
tatakelola hutan yang baik. Langkah yang harus segera dilakukan adalah
penyelesaian isu tenurial (pertanahan), reviu dan audit perizinan yang
dikeluarkan secara menyeluruh dan penegakan hukum
• Peta PIPIB seharusnya dipadukan dan menjadi dasar rencana tataruang
pada tingkat provinsi dan kabupaten untuk menghasilkan revisi PIPIB
secara berkala. Dari hasil penelitian ternyata moratorium sendiri tidak
terlalu banyak dipahami oleh pejabat pemerintahan di tingkat daerah,
sebaliknya pemerintah di tingkat pusat masih terbatas memberikan
panduan teknis kepada lembaga di tingkat daerah.

10. Terima Kasih
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau
Friends Of The Earth Indonesia
Jl. Katio No. 3
Tangkerang Tengah Pekanbaru
www.walh-riaui.or.id