Dalam edisi ini :  Memperkenalkan mita kita  Keterbukaan Informasi Publik  Keberhasilan baru-baru ini  Dukungan melalui pendidikan  Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi  Pemantauan dan Pelaporan Pelanggara  Daerah-daerah baru  Penelitian SETAPAK

1. Foto: Rhett Butler
SETAPAK
Program Tata Kelola
Lingkungan
Meningkatkan tata kelola lahan
untuk melindungi hutan dan
masyarakat di Indonesia

2. INDONESIA MEMILIKI WILAYAH HUTAN HUJAN TROPIS TERBESAR KETIGA
DI DUNIA, NAMUN SAAT INI KERUSAKANNYA MENCAPAI 8.400 KILOMETER
PERSEGI SETIAP TAHUNNYA.
LAHAN-LAHAN GAMBUT DI INDONESIA JUGA MERUPAKAN SUMBER DAYA YANG
PENTING, NAMUN SEKITAR 100.000 KILOMETER PERSEGI KONDISINYA TELAH
TERGANGGU, BAHKAN DI BEBERAPA TEMPAT TIDAK DAPAT DIPERBAIKI LAGI.
PERMASALAHAN INI TELAH DIKETAHUI BAIK DI DALAM NEGERI MAUPUN
INTERNASIONAL. UNTUK MEMASTIKAN RESPON YANG STRATEGIS, EFISIEN,
DAN TERKOORDINASI MAKA TATA KELOLA HUTAN DAN LAHAN YANG BAIK
HARUS DIDORONG SERTA DILEMBAGAKAN.
Foto: Armin Hari

3. Sejak tahun 2011, SETAPAK telah bekerja untuk meningkatkan
tata kelola hutan dan lahan di Indonesia. Program ini mendorong
tata kelola hutan lahan yang baik sebagai dasar untuk mengurangi
emisi gas rumah kaca, serta memastikan manfaat dari sumber
daya alam terdistribusi secara berkesinambungan dan merata.
Didasarkan pada pendekatan analisis ekonomi politik,
SETAPAK mengkombinasikan kerja-kerja pemerintah di tingkat
nasional dan daerah dengan dukungan pada masyarakat sipil.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas, memperkuat pembuatan kebijakan, penegakan
aturan hukum, serta pengakuan hak–hak masyarakat.
Selain itu, program ini juga berupaya untuk meningkatkan
pengetahuan dan pemahaman di sektor kehutanan dan
penggunaan lahan.
Pendekatan ini memandang bahwa kemitraan dengan
pemerintah dalam meningkatkan kinerja dan kerjasama
organisasi masyarakat sipil (CSO) dan masyarakat dalam
memantau akuntabilitas menghasilkan inisiatif dan lembaga
yang lebih akuntabel dan responsif terhadap publik.
Strategi kolaboratif ini membantu dalam membagun sinergi,
mengembangkan kapasitas mitra untuk advokasi yang efektif
serta untuk mendorong inovasi.
SETAPAK bekerja di wilayah dengan sumber daya hutan dan
gambut yang berlimpah yang rentan terhadap perubahan
penggunaan lahan yang cepat.
Tahap pertama program SETAPAK akan berakhir pada Mei
2015, dan tahap kedua akan dimulai dari 2015 hingga 2018.
Secara global, termasuk di Indonesia, telah diketahui bahwa
lemahnya tata kelola berkontribusi pada rusaknya hutan dan
degradasi hutan. Buruknya tata kelola menjadikan longgarnya
penebangan kayu dan pertambangan, serta cepatnya
ekspansi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri
untuk bubur kertas (pulp) yang merusak lingkungan, begitu
juga halnya kebakaran hutan yang tidak terkendali serta
perambahan illegal untuk pertanian.
Seluas 22 juta hektar lahan gambut di Indonesia berada dalam
ancaman. Dalam beberapa dekade mendatang hampir seluruh
karbon dari lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan akan
dilepaskan. Kondisi ini merepresntasikan sekitar 40 milyar ton,
atau mencapai setengah dari seluruh karbon yang tersimpan di
hutan hujan Amazon.
Meningkatkan tata kelola dan pengelolaan hutan dan lahan
gambut akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
mitigasi perubahan iklim global, mengurangi timbulnya konflik
lahan, meningkatkan pendapatan negara, dan menghasilkan
kesejahteraan yang berkesinambungan bagi jutaan masyarakat
di Indonesia.
SETAPAK didanai oleh United Kingdom’s Climate Change Unit
dan dikoordinasikan oleh The Asia Foundation di Jakarta.
Meningkatkan tata kelola lahan untuk
melindungi hutan dan masyarakat di Indonesia

4. Indeks Kelola Hutan dan Lahan (IKHL) telah dihasilkan sebagai bagian dari program penelitian
SETAPAK. Dikembangkan oleh Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) dan Sekretariat
Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), indeks ini menelusuri
tingkat transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi di sektor kehutanan, pertambangan
dan perkebunan di tingkat kabupaten. Indeks ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosa
kelemahan-kelemahan dalam tata kelola hutan dan lahan, serta membandingkan antar kabupaten
dalam mencari praktek–praktek terbaik yang dapat digunakan sebagai model. Selain menyediakan
cara untuk mengukur dampak intervensi, IKHL juga menyediakan alat bagi CSO untuk merancang
kegiatan-kegiatan advokasi, serta memungkinkan melakukan dialog dengan pemerintah.
Indeks Tata Kelola Hutan dan Lahan ini tersedia dari situs SETAPAK: www.programsetapak.org
mengukur perkembangan
Foto: Alam Putra

5. Apakah tata kelola hutan dan lahan?
Tata kelola hutan dan lahan meliputi proses, mekanisme,
aturan dan kelembagaan untuk mengelola hutan dan lahan.
Hal ini bisa melibatkan pendekatan atas-bawah (top-down),
Undang-Undang yang diinisiasi pemerintah, kebijakan
atau program yang dirancang untuk mengatur hutan dan
penggunaan hutan, serta pendekatan bawah-atas (bottom-up),
seperti laporan yang dikelola oleh masyarakat, lembaga-
lembaga pengawas atau pembuat kebijakan.
Tata kelola yang baik penting bagi pengelolaan hutan dan
lahan yang berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan proses
pembuatan kebijakan yang tranparan, akuntabel dan
kompeten, partisipasi masyarakat sipil, dan penegakan
elemen hukum seperti hak-hak properti. Semua pemangku
kepentingan - pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta – dari
semua sektor aktif dinformasikan dan terlibat sangat penting
dalam mengelola sumber-sumber daya alam secara efisien.
Transparansi dan akuntabilitas adalah dasar dari tata kelola
yang baik, sehingga hal itu menjadi inti dari kegiatan-kegiatan
SETAPAK. Transparansi merujuk pada upaya-upaya pemerintah
dalam menyediakan akses informasi yang terbaru dan akurat.
Akuntabilitas terjadi ketika aksi dan keputusan pemerintah
tunduk pada pengawasan untuk memastikan bahwa upaya-
upaya yang dilakukan tersebut memenuhi tujuan dan
komitmen yang telah ditetapkan.
Transparansi memperkuat kepercayaan, memungkinkan warga
negara untuk memahami bagaimana keputusan tentang
penggunaan lahan dibuat serta menilai kelayakan keputusan
tersebut. Peningkatan tranparansi berarti masyarakat memiliki
akses informasi tentang dimana saja lokasi penebangan
(deforestasi) direncanakan atau dilarang, dan dalam kondisi
apa saja. Hal ini memungkinkan adanya partisipasi masyarakat
yang lebih besar dalam debat kebijakan dan meningkatkan
laporan pelanggaran. Peningkatan transparansi juga berarti
bahwa badan-badan publik dan pejabatnya dapat dinilai
untuk memastikan bahwa mereka bekerja secara efektif dan
responsif terhadap masyarakat yang mereka layani.
Akuntabilitas mensyaratkan pemerintah dan pejabat publik
memberikan informasi tentang keputusan dan tindakan-
mereka serta memberikan pembenarannya kepada publik dan
lembaga–lembaga yang bertugas melakukan pengawasan.
Peningkatan akuntabilitas artinya deforestasi illegal akan lebih
mungkin untuk diselidiki dan dicegah. Hak–hak masyarakat
atas tanah dan hutan akan semakin meningkat, peningkatan
hak tenurial akan mendorong penggunaan hutan berkelanjutan
dalam skala kecil serta mengurangi deforestasi) yang didorong
faktor komersil.
Sayangnya, tata kelola yang baik belum sepenuhnya tercapai di
Indonesia. Kebijakan hutan dan lahan tidak diimplementasikan
secara transparan dan partisipatif, serta akuntabilitasnya yang
rendah. Tata kelola hutan dan lahan yang buruk merupakan
faktor yang berkontribusi terhadap tingkat deforestasi di
Indonesia – tertinggi di antara negara lainnya di dunia.

6. Pada tahun 2014, mitra SETAPAK di Aceh, MaTA, menyampaikan serangkaian keberatan
terhadap instansi-instansi pemerintah di Aceh yang telah gagal memberikan informasi
mengenai alokasi anggaran dan proses izin kehutanan. Setelah mediasi dengan Komisi
informasi, MaTA berhasil disemua kasus. Juga di 2014, mitra SETAPAK yaitu GeRAK
menyampaikan keberatan di Aceh Selatan dan Aceh Barat, ketika ada permohonan untuk
mendapatkan informasi pertambangan, pendapatan daerah dan pembagian saham ditolak
instansi pemerintah. Setelah tiga proses mediasi di Aceh Selatan dan dua di Aceh Barat,
Komisi Informasi memutuskan untuk mendukung GeRAK dalam kedua kasus tersebut,
dan informasi tersebut berhasil didapatkan dan telah tersebar luas. Kasus-kasus ini
memiliki implikasi yang luar biasa terhadap akses informasi. Untuk menghindari keluhan-
keluhan selanjutnya, Pemerintah Aceh belum lama ini mengklarifikasi prosedur yang
dibutuhkan para instansi pemerintah untuk menyediakan informasi publik.
transparansi Aceh
Foto: Rhett Butler

7. Undang-undang Kebebasan Informasi tahun 2008 telah
diberlakukan sejak 2010 dan mengamanatkan pemerintah
nasional dan daerah untuk memastikan hak-hak warga
negara dalam mengakses informasi publik. Pemerintah
daerah diwajibkan untuk merespon permintaan informasi,
serta membuat prosedur untuk menangani kebutuhan
informasi tersebut. Pemerintah propinsi diwajibkan untuk
membentuk komisi informasi, dan membuat prosedur untuk
menangani keluhan yang masuk. Para aktivis lingkungan
melihat bahwa undang-undang ini merupakan jalur penting
bagi masyarakat sipil untuk mengumpulkan informasi tentang
kebijakan-kebijakan penggunaan lahan, termasuk izin untuk
mengeksploitasi hutan dan pembukaan lahan.
Mengingat masih banyak pemerintah daerah yang berada pada
tahap awal pelaksanaan, serta masih rendahnya kesadaran
publik, para mitra SETAPAK memberikan bantuan teknis kepada
pemerintah, dan membangun kapasitas masyarakat dengan
menganjurkan masyarakat untuk menggunakan Undang-undang
Kebebasan Informasi dan mendapatkan informasi tentang
penggunaan lahan dan kehutanan serta akuntabilitasnya.
Peningkatan akses terhadap informasi membantu memperkuat
pengawasan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan dan
praktek-praktek di lapangan, memungkinkan partisipasi
masyarakat yang lebih luas dalam perdebatan kebijakan,
dan meningkatkan pelaporan pelanggaran.
Di berbagai wilayah kerja mitra SETAPAK, pelatihan telah
diberikan kepada para pejabat pemerintah, dan kelompok
masyarakat sipil telah mendukung pengembangan regulasi
tingkat kabupaten serta proses-proses yang baru untuk
pengelolaan informasi. Para mitra SETAPAK ini juga telah
mempromosikan manfaat dari akses informasi publik
dan melatih perwakilan masyarakat tentang bagaimana
mengirimkan permintaan informasi serta melanjutkan keluhan-
keluhan tersebut ke peradilan jika dibutuhkan. Para mitra saat
ini sedang berupaya mengejar keluhan-keluhan informasi di
semua daerah SETAPAK.
Pada beberapa kasus upaya mitra SETAPAK ini bermaksud
untuk mendapatkan informasi yang spesifik, dan pada kasus
lainnya upaya ini untuk menguji akses sejumlah dokumen.
Titik fokus utamanya adalah studi tentang Analisis Dampak
Lingkungan (AMDAL), detil konsensi kehutanan, pertambangan,
dan perkebunan serta rencana kerja pemerintah daerah.
Banyak keberhasilan telah diperoleh. Pada Oktober 2014,
contohnya, setelah setahun bekerja, mitra SETAPAK yaitu
SAMPAN/LinkAR Borneo meraih tonggak kemenangan
di Kalimantan Barat saat Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) memutuskan bahwa Dinas Pertambangan dan
Energi di Ketapang tidak memiliki kewajiban atau hak untuk
merahasiakan detil rencana kerja, perjanjian keuangan dan
penilaian AMDAL dari enam perusahaan pertambangan yang
beroperasi di wilayah tersebut.
akses terhadap informasi

8. Kalimantan Timur merupakan salah satu propinsi dengan banyak pertambangan di Indonesia,
dan pertambangan terbuka merupakan hal yang umum. Tanpa proses pembersihan
bekas lubang tambang dan pemulihan yang efektif, pertambangan semacam ini telah
meninggalkan kerusakan wilayah yang luas. Di Samarinda, dimana tambang batu bara
baik yang aktif maupun yang ditelantarkan telah merusak lahan, para petani mengeluhkan
banjir, kekeringan, dan polusi air dan gagal panen dalam beberapa tahun terakhir, 10
orang, terutama anak-anak, telah tewas tenggelam di lubang tambangyang tak terpakai.
Mitra SETAPAK telah berupaya dalam bentuk koalisi CSO untuk menekan pemerintah untuk
memperbaiki regulasi pemerintah terhadap reklamasi dan aktivitas reklamasi pasca tambang.
Usaha mereka diberi penghargaan pada November 2013 ketika pemerintah propinsi
mengeluarkan peraturan baru tentang pembersihan pasca tambang dan menunjukkan
niatnya yang jelas terhadap pelaksanaan peraturan baru tersebut.
bisnis kotor
Foto: Armin Hari

9. Banyak pemerintah daerah kurang memiliki kapasitas dalam
merumuskan dan melaksanakan kebijakan untuk mengatasi
masalah kehutanan dan penggunaan lahan secara efektif.
Data dan kemampuan teknis seringkali kurang, dan masyarakat
jarang sepenuhnya dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan.
Mengingat pembuatan kebijakan berbasis bukti dan
keterlibatan masyarakat sangat penting untuk tata kelola
yang baik, SETAPAK bekerja untuk mendukung pemerintah
dalam mengembangkan kebijakan dan proses-proses
pengambilan keputusan berdasarkan pada data yang akurat
dan terbaru, mempertimbangkan dampak jangka panjang dan
keberlanjutan, serta mendorong keterlibatan masyarakat sipil.
Debat terbuka untuk memastikan bahwa berbagai macam
pilihan, kepentingan dan implikasi dipertimbangkan dan
pengawasan publik memberi insentif pada proses perencanaan,
pembangunan, pelaksanaan dan pemantauan yang transparan.
Sebagai bagian dari usaha advokasi kebijakan untuk tata kelola
hutan dan lahan yang lebih baik, para mitra SETAPAK telah
mengajukan sejumlah tinjauan hukum, kertas kebijakan dan
rancangan kebijakan yang meliputi isu seperti perencanaan
tata ruang, kajian lingkungan hidup strategis, moratorium
izin pertambangan, dan kebebasan informasi. Mitra juga
mendorong penerapan judicial review, dan berkontribusi
terhadap advokasi dan asistensi teknis untuk sejumlah
kebijakan baru yang telah disahkan menjadi UU.
Setapak juga mendukung Komisi Informasi Nasional melalui
mitranya, Freedom of Information Network Indonesia (FOINI).
Salah satu rekomendasi FOINI yang telah dimasukkan dalam
rencana strategis Komisi Informasi Nasional untuk periode
2014-2017 adalah merevisi Undang-Undang Kebebasan
Informasi dan mengharuskan staf sekretariat direkrut dari luar
pegawai negeri, sehingga memastikan ketidakberpihakan yang
lebih besar. Mitra SETAPAK yaitu ICEL (Indonesian Center for
Environmental Law) juga bekerja untuk memperkuat supremasi
hukum dengan mendukung Mahkamah Agung dalam pelatihan
dan sertifikasi hakim yang kompeten dalam memimpin kasus
lingkungan, dan membuat sistem pelacakan dan pemantauan
untuk menyesuaikan hakim bersertifikasi dengan tuntutan
hukum yang relevan.
Sebuah perubahan dalam Undang-Undang No. 23/2014
tentang Pemerintahan Daerah, diterbitkan pada Oktober 2014
menggeser beberapa tanggung jawab untuk mengelola sumber
hutan dan lahan, termasuk kewenangan untuk mengeluarkan
izin pertambangan dan kehutanan, dari tingkat kabupaten
ke pemerintah propinsi. Ini adalah kunci pentingnya sektor
penggunaan lahan, yang secara potensial menawarkan
pengawasan dan akuntabilitas, dan mitra SETAPAK telah
melaksanakan lokakarya untuk menggali dampak-dampaknya.
Policy development

10. SETAPAK telah mendukung penggunaan pesawat yang dikendalikan melalui remote, yang disebut
wahana tanpa awak (WTA), untuk memantau penggunaan lahan dan pelanggaran hutan. WTA,
dilengkapi dengan video yang dapat menangkap gambar detil lahan hinga 25 kilometer, banyak
digunakan untuk tujuan konservasi, karena WTA mampu mensurvei derah yang luas dan tak dapat
diakses. Mitra SETAPAK yaitu SAMPAN telah mengembangkan ketrampilan dalam merakit WTA,
dan pada Juni 2014 didukung WALHI Sumatera Selatan telah mensurvei luasan kebakaran hutan di
propinsi Riau, Sumatera. Penggunaan WTA ini mengungkap 80 kasus pembakaran lahan gambut di
daerah konsesi perkebunan sawit, dan hasil temuan akan digunakan untuk menuntut pemerintah
propinsi agar meningkatkan pemantauan dan responnya terhadap kebakaran lahan gambut.
Mata di langit
Foto: Rhett Butler

11. meningkatkan pemantauan
Pemantauan dimaksudkan untuk melakukan penilaian
terhadap dampak kegiatan industri berbasis lahan dan menilai
bahwa hukum dan regulasi yang melindungi lingkungan dan
masyarakat ditaati dan ditegakkan. Pemantauan ini termasuk
memeriksa apakah izin penggunaan lahan dikeluarkan secara
sah dan apakah pendapatan pemerintah diperoleh secara
efisien dan didistribusikan secara merata. Meningkatkan
pemantauan lingkungan dengan cara partisipasi dan akses
publik terhadap informasi merupakan cara efektif untuk
menggunakan sistem yang ada untuk mendukung tata kelola
yang baik dan mengurangi pelanggaran terhadap peraturan
dan per-undang-undangan.
Mitra SETAPAK telah melakukan advokasi demi tercapainya
pemantauan pemerintah yang lebih efektif dan pengawasan
terhadap keputusan penggunaan lahan dan hal-hal yang
illegal, termasuk penerbitan izin-izin di tingkat kabupaten,
dan telah aktif berpartisipasi dalam memperkuat upaya-upaya
pemantauan melalui kerjasama dengan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan (UKP4).
Untuk meningkatkan penegakan hukum di kehutanan,
Silvagama telah mengembangkan sebuah alat untuk
melaporkan pelanggaran hutan dan penggunaan lahan ke KPK.
Inisatif ini disebut “Indonesia Memantau Hutan” merupakan
sebuah kerjasama dengan KPK, dan dimaksudkan untuk
memeriksa dan mengevaluasi perizinan yang dikeluarkan
di tingkat propinsi dan daerah. Moderator menyusun dan
memeriksa data spasial, yang kemudian dimasukan ke
data KPK. Inisiatif KPK untuk mengawasi legalitas perizinan
pertambangan dianggap sebagai salah satu upaya yang paling
menjanjikan terhadap akuntabilitas pemerintah di sektor
penggunaan lahan.
Mitra SETAPAK juga telah memperkuat desakan bagi
pelaksanaan penegakan hukum lewat masyarakat sipil melalui
inisiatif pememantauan pelaksanaan izin penggunaan lahan
dan kebijakan pengelolaan hutan, dan pelaporan mengenai
penggunaan lahan dan deforestasi. The Indonesian Centre for
Environmental Law (ICEL), misalnya, telah mengembangkan
alat untuk investigasi lapangan untuk memeriksa kepatuhan
izin penggunaan lahan dan telah melatih para investigator dari
seluruh daerah SETAPAK.
Inisiatif lainnya adalah dalam hal penerbitan perizinan ilegal,
dimana izin ini memperbolehkan izin konsesi pertambangan
atau perkebunan tumpang tindih dengan kawasan konservasi
yang dilindungi, menyelidiki pelanggaran-pelanggaran prosedur
dalam operasi konsesi, menilai kerugian negara dari industri
ekstraktif, mengembangkan pedoman untuk melaporkan
pencucian uang di sektor kehutanan, memantau akses
terhadap informasi, dan pembakaran lahan gambut.

12. Aceh
Aceh Documentary
http://acehdocumentary.com/
Aceh Documentary menggunakan film dan
video untuk meningkatkan kesadaran terhadap
tranparansi dan akuntabilitas
Bina Rakyat Sejahtera (BYTRA)
Kerja BYTRA fokus pada reformasi kebijakan
dan revatalisasi lembaga masyarakat adat untuk
mendukung pengelolaan hutan masyarakat.
Gerakan Anti Korupsi (GeRAK)
http://www.gerakaceh.or.id/
GERAK bekerja untuk mempromosikan transparansi
dan akuntabilitas di sektor pertambangan untuk
mengurangi kerugian negara.
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
(HAKA)
http://www.haka.or.id/
HAKA bekerja untuk mendukung restorasi
ekosistem dan penegakan hukum.
Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA)
http://www.jkma-aceh.org/
JKMA bekerja untuk mendukung dan menguatkan
peran masyarakat adat dalam tata kelola hutan dan
lahan dengan meningkatkan kebijakan daerah.
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
http://mataaceh.com/
MaTA bekerja untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas dalam tata kelola hutan dan lahan di Aceh.
sumatera selatan
Pilar Nusantara (PINUS)
http://www.pinus.org/
PINUS bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat miskin
dengan mmperkuat kapasitas masyarakat lokal dan tata kelola lokal.
Wahana Bumi Hijau (WBH)
WBH fokus pada peningkatan tata kelola hutan di Musi Banyuasin,
Banyuasin dan Organ Komiring Ilir, dan di tingkat propinsi di Sumatera
Selatan.
WALHI Sumatera Selatan
http://walhi-sumsel.blogspot.com/
WALHI bekerja untuk meningkatkan tata kelola hutan di Sumatera Selatan.
Kalimantan timur &
Kalimantan utara
AMAN Kalimantan Timur
Aliansi Masyarwakat Adat Kepulauan
http://www.aman.or.id/
AMAN memiliki tujuan untuk mencapai kesetaraan dan
kemakmuran bagi masyarakat adat di Indonesia.
Jaringan Advokasi Pertambangan (JATAM) dan
Bumi Kalimantan Timur
http://english.jatam.org/
Bumi dan JATAM bermitra dalam meningkatkan
kebijakan pertambangan di Kalimantan Timur.
Perkumulan MENAPAK
http://menapak.org/
MENAPAK fokus pada reformasi tata kelola hutan dan
lahan di Berau, Kalimantan Timur.
Yayasan PADI Indonesia
Yayasan PADI bekerja untuk mempromosikan
pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip
pembangunan yang berkelanjutan.
Prakarsa Borneo
http://prakarsa-borneo.org/
Prakarsa Borneo berfokus pada masalah hukum sumber
daya alam dalam rangka untuk mempromosikan keadilan
dan pembangunan berkelanjutan..
STABIL
STABIL berfokus pada peningkatan tata kelola lahan dan
hutan di kabupaten Bulungan, dan di Kalimantan Timur
yang lebih luas.
LOKASI DAN MITRA SETAPAK I
Sejak tahun 2011, SETAPAK telah memperluas cakupan
mitra masyrakat sipil nasional dan daerah. Program
ini mencakup 26 kabupaten di enam propinsi :
Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur,
Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Aceh
West Kalimantan
Gemawan
http://www.gemawan.org/
Gemawan bekerja untuk memberdayakan masyarakat lokal
untuk mencapai kemandirian ekonomi dan otonomi politik,
untuk mempertahankan kearifan lokal, dan mengadopsi
kesetaraan gender.
JARI
JARI mendukung insiatif kebijakan yang mempromosikan
hak – hak masyarakat dan melindungi lahan gambut, bakau
dan kawasan hutan di zona hutan, dan di wilayah hutan yang
diperuntukkan untuk kegunaan lainnya.
Sahabat Masyarakat Pesisir Pantai (SAMPAN)
http://sampankalimantan.wordpress.com
SAMPAN bekerja untuk meningkatkan keadilan bagi
masyarakat pesisir dan hutan.
Titian
http://www.titian.or.id/
Titian bekerja untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam
yang adil dan berkelanjutan di Sintang, Kalimantan Barat.

13. Sulawesi tengah
Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA)
http://kppabenih.blogspot.com/
Koalisi KPPA bertujuan untuk melindungi hutan dan
lahan melalui perbaikan tata kelola di Sulawesi Tengah.
Koalisi Sulawesi Community Foundation (SCF)
http://www.scf.or.id/
SCF bekerja untuk meningkatkan tranparansi dan
partisipasi masyarakat dalam tata kelola hutan dan
lahan di Sumatera tengah.
Koalisi Yayasan Tanah Merdeka (YTM) dan JATAM
Central Sulawesi
http://www.ytm.or.id
YTM bekerja sama dengan JATAM Sulawesi Tengah
untuk mengurangi penebangan dan degradasi hutan.
National partners
AURIGA (formerly Silvagama)
http://www.silvagama.org/
AURIGA bekerja untuk menciptakan kelestarian alam dengan mendukung
pengawasan hutan.
Forest Watch Indonesia
http://fwi.or.id
Forest Watch Indonesia bekerja untuk membuat pusat data informasi peta
tutupan hutan dan jenis-jenis perijinannya dengan tujuan untuk memastikan
pengawasan dan penegakan penggunaan lahan dan hutan yang efektif.
Green Radio and Mongabay
http://www.greenradio.fm/ http://www.mongabay.co.id/
Green Radio dan Mongabay memproduksi berita-berita mengenai isu-isu
tata kelola hutan dan lahan lokal dan nasional di Indonesia.
Impartial Mediators Network (IMN) dan Tenure Working Group
http://wg-tenure.org/
IMN dan Tenure Working Group bekerja sama mendukung mediasi konflik
sumber alam di Kalimantan Timur dan Barat.
The Indonesian Parliamentary Center (IPC) and the Freedom of
Information Network Indonesia (FOINI)
http://ipc.or.id/
IPC dan FOINI mengkhususkan diri dalam pengembangan kapasitas
parlemen dan promosi reformasi politik untuk meningkatkan demokrasi
dan akuntabilitas parlemen, termasuk ke Komisi Informasi Nasional.
Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL)
http://icel.or.id/
ICEL memiliki tujuan untuk mencapai keberlanjutan lingkungan melalui
penegakkan hukum yang transparan, akuntabel dan hanya penegakan
hukum.
Indonesia Corruption Watch (ICW)
http://antikorupsi.org/
ICW fokus pada pemberantasan korupsi di sektor kehutanan dan
penggunaan lahan melalui transparansi, akuntabilitas dan penegakan hukum.
Indonesian Forum for Budget Transparency (Seknas Fitra)
http://seknasfitra.org/
Seknas Fitra bekerja untuk mempromosikan transparansi anggaran di
Indonesia.
International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
dam Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF)
http://www.infid.org/ http://www.forestfinance.org/
NFID dan IWGFF bekerja sama untuk mempromosikan perubahan
kebijakan perbankan dan pembiayaan untuk mencapai pengelolaan hutan
dan lahan yang berkelanjutan.
Majelis Pemberdayaan Masyarakat – Muhammadiyah
http://mpm.muhammadiyah.or.id/
Muhammadiyah adalah organisasi berbasis agama terbesar kedua di
Indonesia yang kerjanya mencakup keterlibatan dalam dialog kebijakan
dengan Kemeterian Kehutanan.
Perkumpulan Hukum dan Masyarakat (HuMa)
http://huma.or.id/
HuMa fokus pada reformasi UU di sektor sumber daya alam, khususnya
untuk mengamankan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal atas
sumberdaya alam.
Public Virtue Institute (PVI)
http://www.viture.or.id
PVI mempromosikan demokrasi digital dan aktivisme masyarakat sipil.
Publish What You Pay (PWYP)
http://www.pwyp-indonesia.org
PWYP mempromosikan transparansi di sektor ekstraktif, dan mendorong
forum multi-stakeholder bagi peningkatan pengumpulan pendapatan.
Sawit Watch
http://sawitwatch.or.id/
Sawit Watch mempromosikan perubahan sosial untuk mencapai keadilan
ekologis bagi petani kecil, buruh, dan masyarakat adat.

14. Di 2014, KPK melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengevaluasi kepatuhan izin
pertambangan di 12 propinsi, 4 diantaranya adalah daerah SETAPAK. Keprihatinan utama KPK
adalah bahwa izin seharusnya tidak diterbitkan, namun terbit karena korupsi, dan bahwa sejumlah
metode ilegal digunakan untuk mengurangi, atau menghindari, pembayaran biaya izin. Di daerah
ini, Silvagama mendampingi KPK untuk mendukung keterlibatan dengan pemerintah, memfasilitasi
pertemuan dengan masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat. Dari penyelidikan mereka,
KPK menemukan lebih dari 4.500 perusahaan pertambangan tidak membayarkan kewajibannya
kepada negara sebesar IDR 43 trilyun (US$468 juta). Selanjutnya, 265 izin dibatalkan di daerah
SETAPAK, dan Desember 2014 merupakan batas waktu yang ditetapkan bagi pemerintahan daerah
untuk meninjau ulang izin-izin.
Benang kusut Korupsi
Foto: Armin Hari

15. Dalam rangka meningkatkan akses bantuan hukum, mitra
Setapak yaitu HuMa telah mendukung pembentukan jaringan
pengacara dan penasihat paralegal, mengembangkan program
pelatihan tentang hak asasi manusia dalam industri berbasis
lahan, dan bekerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia, mengadakan serangkaian penyelidikan mengenai
pelanggaran hak asasi manusia di sektor sumber daya alam.
Pos pengaduan untuk melacak dan menginvestigasi
pelanggaran di sektor hutan dan lahan, bersamaan dengan
pelatihan terkait paralegal, saat ini disediakan oleh mitra koalisi
di Sulawesi Tengah, dan Muhammadiyah, sebuah organisasi
berbasis agama, yang memanfaatkan keanggotaannya yang
luas untuk membangun pos pengaduan dan meningkatkan
kesadaran tentang masalah tata kelola hutan.
Dalam kemitran baru dengan program ‘Equipping Tomorrow’s
Justice Reformers’ yang di danai oleh USAID, pelatihan
penegakan hukum lingkungan telah memperkuat kapasitas
masyarakat untuk memilih, menginvestigasi dan mengejar
kasus-kasuspenggunaan lahan, dan mitra yang lain bekerja
dalam menyelesaikan konflik agraria dan kepemilikan dan
memahami penyebabnya dengan lebih baik.
Menekankan supremasi hukum
Diakui bahwa Indonesia mengalami persoalan di bidang
hukum, sehingga menyebabkan lemahnya penegakkan
hukum tata kelola hutan dan penggunaan lahan, dan
banyaka pelanggaran hukum dalam melindungi lingkungan.
Juga kurangnya perlindungan terhadap masyarakat untuk
melindungi kesejahteraan dan hak-hak mereka, dan kurangnya
sarana formal dalam menengahi antara konflik dengan
kepentingan komersil.
Dalam rangka mendukung penegakan hukum terhadap
masalah tata kelola lahan dan hutan, program SETAPAK
bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam
investigasi korupsi, meningkatkan akses bantuan hukum,
dan meningkatkan mekanisme pelaporan. Pelatihan juga
telah diberikan kepada organisasi masyarakat sipil tentang
bagaimana membawa kasus ke pengadilan, dan bagaimana
meningkatkan kapasitas dalam mediasi konflik formal dan
informal.
Secara khusus, mitra SETAPAK telah menyelidiki dan
melaporkan pelanggaran hukum terkait hutan dan lahan ke
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga-lembaga
penegak hukum lainnya. Hal ini merupakan proses kerja yang
membutuhkan keterampilan, keberuntungan dan ketekunan,
namun dengan meningkatkan kesadaran terhadap praktik
korupsi, dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk
membawa kasus, inisiatif-inisiatif ini menyoroti pentingnya
mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis untuk
penegakan hukum seperti halnya meningkatkan perlindungan
lingkungan.

16. Di Tamiang Aceh, mantan bupati mengeluarkan perizinan untuk perkebunan kelapa
sawit di kawasan Ekosistem Leuser, yang melanggar status perlindungan kawasan
tersebut. Mitra SETAPAK yaitu HAKA mendorong agar wilayah tersebut dikembalikan
ke fungsi sebelumnya, yakni sebagai hutan konservasi. Pemerintah setuju dengan
permintaan HAKA, dan telah mendukung inisiatif pemulihan untuk memusnahkan
1.071 hektar perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Tamiang. Sembilan hektar
tanaman kelapa sawit telah dihilangkan oleh pemerintah kabupaten untuk ditanam
ulang dengan hutan alami. Dalam mendukung alokasi anggaran dari pemerintah
daerah untuk pemulihan kawasan yang dibersihkan, HAKA melakukan studi
anggaran untuk mengidentifikasi biaya serta tanggung jawab hukum yang terkait.
Menggagalkan kelapa sawit
Greeners.co Foto: Danny Kosasih

17. Pengelolaan hutan masyarakat
Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) melibatkan
kelompok masyarakat untuk mengelola hutan yang mereka
miliki, atau mengelola hutan milik negara dimana mereka
berbagi hak kepemilikan lahan adat. Sebagai kelompok
yang terjamin hak-hak tenurialnya lebih mungkin untuk
mengadopsi perspektif jangka panjang dan praktik yang lebih
berkelanjutan, PHBM dikenal memperlambat deforestasi dan
melindungi mata pencaharian. Sistem pengelolaan hutan adat,
ketahanan pangan, keragaman budaya, kohesi sosial dan
pasar mendpatkan semua manfaat, dan praktik demokrasi dan
didorong pendistribusian kekayaan yang lebih.
Namun yang dibutuhkan adalah tindakan baik dari masyarakat
maupun pemerintah untuk mengembangkan sistem PHBM.
Tahap pertama adalah memastikan kepemilikan dan hak-
hak masyarakat, dan kedua memastikan bahwa kebijakan
dan pengaturan kelembagaan mendukung masyarakat,
perempuan dan orang-orang yang terpinggirkan lainnya
untuk membuat keputusan akan lahan mereka. Pada tahun
2012 sebuah keputusan penting telah dibuat oleh Mahkamah
Konstitusi Indonesia (MK35/2012), dimana hutan adat
tidak lagi dikategorikan sebagai hutan negara, yang berarti
masyarakat mempunyai hak-hak untuk mengelola sumber
daya, mengembalikan keadaan yang telah berlangsung selama
beberapa dekade.
Mitra SETAPAK membantu kelompok masyarakat agar memiliki
hutan adat dan lahan yang diakui secara hukum dengan
mendukung pengembangan proposal PHMB untuk hutan desa,
hutan tanaman rakyat (HTR), dan hutan kemasyarakatan
(HKM). Mereka juga bekerja untuk mendukung pengembangan
peraturan daerah yang relevan dan pembentukan lembaga-
lembaga adat yang mempromosikan hak atas tanah adat.
Di Kalimanatan Timur, PADI dengan dukungan dari HuMa, telah
berhasil mengesahkan peraturan yang memperjelas hak-hak
masyarakat atas daerah tangkapan air yang terancam oleh
pertambangan nikel, dan di Kalimantan Utara, PADI mendukung
pengembangan peraturan mengesahkan pembentukan Badan
Pengelolaan Urusan Masyarakat Adat. Di Kalimantan Barat,
JARI telah bekerja sama dengan masyarakat untuk melindungi
kawasan hutan bakau dan lahan gambut yang luas dan
terancam oleh perkebunan dan industri ekstraktif.
Demikian pula di Kalimantan Utara dan Aceh, mitra SETAPAK
telah berperan dalam menyusun peraturan formal untuk
kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat yang telah
diajukan kepada bupati untuk mendapatkan persetujuan.
Peraturan-peraturan ini akan digunakan untuk mengamankan
hak atas lahan dengan memperjelas penunjukkan kawasan di
rencana tata ruang daerah.

18. SETAPAK mendukung penelitian untuk menginformasikan sebuah kertas posisi tentang gender, yang
menemukan bahwa dalam pembangunan lingkungan, ada khwatiran bahwa CSO yang bekerja pada
strategi atau program konservasi hutan kurang memiliki kemampuan dalam hal keadilan gender.
Kekurangan ini mungkin akan melemahkan kemampuan CSO untuk mengatasi ketidakadilan gender
yang membatasi partisipasi perempuan dan kaum marginal dalam tata kelola hutan. Hal ini juga
menghambatkemampuan CSO untuk membangunkan konstituensi akar rumput, yang merupakan hal
penting untuk reformasi. Kertas posisi gender memberikan gambaran mengenai isu gender utama
yang terkait dengan isu tata kelola hutan dan lahan, dan menawarkan rekomendasi kunci untuk
membantu CSO membangun advokasi dan program yang lebih peka gender, untuk memberikan
kontribusi kepada tujuan utama untuk mengingatkan keadilan gender (termasuk partisipasi
perempuan) dalam tata kelola hutan.
Mencapai keadilan gender dalam sektor tata kelola hutan dan lahan di Indonesia: Bagaimana masyarakat
sipil bisa respond kepada dampak industri tambang dan perkebunan Lies Marcoes, Januari 2015.
Perempuan di tepi
Foto: Armin Hari

19. Keadilan gender
Keadilan gender merupakan tujuan yang menyeluruh dari
program SETAPAK. Program ini menyadari bahwa tata kelola
hutan dan lahan yang baik adalah yang sensitif gender, dan
bahwa keadilan gender perlu diprioritaskan dalam semua
proses tata kelola, kelembagaan dan mekanisme untuk
mempromosikan dan melindungi keterlibatan dan hak-hak
perempuan. Memadukan gender ke dalam tata kelola hutan
dan lahan – dengan mempertimbangkan kebutuhan yang
berbeda dari perempuan dan laki-laki pada tingkat sosial
ekonomi yang berbeda – sangat penting untuk perencanaan
dan pemograman.
Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan
dan lahan diyakini akan meningkatkan tata kelola, alokasi
sumber daya dan kelestarian sumber daya hutan. Secara
khusus, meningkatkan partisipasi perempuan dalam komite
pengambilan keputusan di lembaga-lembaga kehutanan
masyarakat telah meningkatkan tata kelola hutan dan
kelestarian sumber daya. Namun demikian, dibandingkan
dengan laki-laki, perempuan memiliki lebih sedikit keterlibatan
dalam proses pengambilan keputusan yang membatasi akses
mereka atas hutan dan lahan dimana mereka bergantung
sebagai mata pencaharian, dan diakui bahwa mengekslusi
perempuan dan ketidakadilan berbasis gender lainnya dalam
kepemilikan dan tata kelola hutan yang sejauh ini belum
ditangani dengan baik di Indonesia.
Oleh karena itu, mitra SETAPAK bekerja sama dengan
masyarakat dan pemerintah mendukung inisiatif yang
memperluas partisipasi perempuan dalam proses pembuatan
kebijakan, meningkatkan perwakilan perempuan, memastikan
alokasi anggaran yang adil, dan meningkatkan kesadaran tentang
masalah gender untuk melindungi hak–hak perempuan. Sumber
daya hutan sangat penting untuk mata pencaharian banyak
penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Terutama
perempuan yang sering bergantung pada properti umum.
Di tingkat nasional, mitra SETAPAK yaitu JATAM telah
membentuk Tim Kerja Perempuan Tambang, yang fokus
pada perempuan baik sebagai korban dan pelopor advokasi
lingkungan. Para mitra juga telah mendukung petani
perempuan yang menjadi saksi kunci dalam tuntutan hukum
berkaitan dengan hutan, dan akitivis dalam perlindungan
hutan. Di beberapa daerah kelompok perempuan juga menjadi
fokus pelatihan paralegal.
Perbaikan tata kelola hutan dan lahan lebih mungkin terjadi
ketika ada partisipasi setiap orang dalam masyarakat, termasuk
perempuan, yang adil dan sepenuhnya ditampung dalam
menyuarakan kepentingan dan keprihatinannya.

20. Mitra SETAPAK, Mongabay, telah mengadakan lokakarya lingkungan untuk pelajar sekolah
menengah dan mahasiswa universitas di seluruh daerah SETAPAK. Bekerja dengan tema ‘Cintai
lingkunganmu, cintai masa depanmu’, lokakarya tersebut fokus pada penekanan bahwa lingkungan
perlu dijaga agar kehidupan manusia tetap lestari. Menghubungkan penebangan dan degradasi hutan
dengan perubahan iklim global dan kebutuhan untuk melindungi hewan langka, lokakarya telah
memberikan gambaran tentang fungsi hutan, termasuk pentingnya hutan dalam menjaga pasokan
air dan mengendalikan banjir, bahaya status lahan yang tidak jelas, dan keharusan untuk menjaga
keanekaragaman hayati dan lahan gambut. Peserta juga menanam pohon di halaman lembaga
mereka, dan telah didorong untuk mempromosikan lingkungan hidup pada akun sosial mereka.
Mempelajari Lingkungan
Mongabay.co.id

21. Media, pendidikan dan penyiaran
Meskipun difokuskan pada daerah SETAPAK, program
media, pendidikan dan inisiatif-inisiatif penggapaian telah
mencapai penonton diseluruh Indonesia. Melalui media cetak,
video, radio, dan layanan online kegiatan–kegiatan ini telah
membangun kesadaran masyarakat dan dukungan masyarakat
untuk perbaikan tata kelola dalam penggunaan lahan dan
kehutanan. Lokakarya tatap muka juga telah melakukan
advokasi ke sekolah–sekolah, universitas-universitas dan
forum–forum publik.
Mitra SETAPAK yaitu Mongabay Indonesia dan Green
Radio telah bekerja untuk meningkatkan representasi
isu–isu lingkungan di media masa dan gelombang udara.
Mongabay, sebuah layanan berita lingkungan, telah
membentuk koordinator lapangan baru di lima propinsi
beserta korespondennya yang telah menghasilkan ratusan
artikel tentang tata kelola hutan dan lahan di Indonesia
(www.mongabay.co.id) dan Inggris (www.mongabay.com).
Artikel tersebut telah membahas prioritas mitra, termasuk
pelanggaran izin, korupsi dan praktek ilegal dalam industri
berbasis lahan, dan kerugian pendapatan pemerintah.
Mongabay juga telah membentuk sebuah blog untuk para
pembaca aktif (http://readersblog.mongabay.co.id/).
Green Radio telah memproduksi program radio mingguan
bertema lingkungan disebut ‘Jalan SETAPAK’ di Jakarta, yang
secara serentak disiarkan di stasiun radio di daerah SETAPAK.
Menggabungkan pendekatan penyelidikan dan pendidikan,
bidang yang telah mencakup perluasan perkebunan kelapa
sawit, kebakaran hutan, dampak pertambangan pada
masyarkat daerah, masalah hukum, dan ancaman terhadap
Ekosistem Leuser.
Pengarahan media bagi wartawan juga telah diselenggarakan
di Jakarta dengan fokus pada kesempatan untuk perbaikan
koordinasi antar pemerintah dan masyarakat, dan isu–isu
lingkungan yang berhubungan dengan rencana revisi tata ruang
di Aceh. Kunjungan lapangan bagi wartawan telah dilakukan
untuk menyoroti dampak lingkungan dari pertambangan biji
besi dan mangan di Sulawesi Tengah, dan untuk melaporkan
pengamanan kepemilikan atas lokasi hutan masyarakat.
Kunjungan lapangan lainnya di Aceh menyoroti masalah revisi
tata ruang, dan kerja masyarakat untuk mengganti perkebunan
kelapa sawit dengan hutan.
Dalam lingkungan media sosial Indonesia yang sibuk,
Lembaga Kebijakan Publik (PVI) telah mempromosikan
aktivisme masyarakat sipil dengan serangkaian lokal karya
yang meliputi kampanye advokasi media sosial, dan Aceh
Documentary telah mengadakan kompetisi dokumenter yang
kompetitif dengan kategori khusus yaitu isu hutan. Aceh
Documentary juga memproduksi serangkaian film untuk mitra
SETAPAK di Aceh, mendokumentasikan masalah yang dialami
masing-masing organisasi.

22. Dua studi yang dihasilkan dari hasil kolaborasi dengan Seknas FITRA sebagai bagian dari program
penelitian SETAPAK menghubungkan tata kelola lahan dan hutan dengan kebijakan anggaran.
Pertama, Mengungkap Kekayaan Daerah menganalisa kebijakan perencanaan dan penganggaran di
tiga propinsi dan enam kabupaten yang bertujuan untuk menentukan bagaimana wilayah-wilayah
tersebut berkontribusi terhadap peningkatan tata kelola hutan dan lahan. Studi ini memiliki dua
titik fokus : realisasi pendapatan daerah dan potensi pendapatan dari tata kelola hutan dan
lahan, dan sarana dimana kebijakan belanja daerah dapat mempercepat perbaikan. Studi kedua,
Mengukur Komitmen, meneliti sejauh mana kebijakan anggaran nasional membuat alokasi-alokasi
tata kelola lahan dan hutan seperti yang telah didifenisikan oleh kebijakan perencanaan.
Menilai kekayaan dan komitmen
Foto: Armin Hari

23. Dalam kerjasama dengan Epistema Institute, SETAPAK telah mendukung tujuh organisasi penelitian
untuk memproduksi dan menyebarkan penelitian kebijakan yang relevan tentang isu yang berkaitan
dengan tata kelola hutan dan lahan. Outputnya mencakup:
• Kabupaten Konservasi atau Kabupaten Kompensasi? Studi ini, dilakukan oleh PPKLMB di UNTAN
di Kalimantan Barat, mengevaluasi efektifitas komunikasi mengenai kebijakan konservasi di daerah Kapuas Hulu yang berhutan lebat.
Studi ini mengidentifikasi tantangan dalam melaksanakan kebijakan daerah konservasi Kapuas Hulu melalui pendekatan komunikasi.
• Meminjamkan Hutan, Menuai Bencana: Peraturan dan praktik izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan batubara di Kalimantan
Timur. Studi ini dilakukan oleh Prakarsa Borneo di Kalimantan Timur yang menyelidiki isu-isu seputar izin pinjam pakai, sebuah persyaratan untuk
pertambangan di kawasan hutan negara. Ditemukan kurangnya arahan yang jelas dalam mengeluarkan izin pinjam pakai, yang berarti bahwa izin
yang dikeluarkan tanpa persetujuan masyarakat.
• Saatnya mengembangkan kesatuan pengelolaan hutan bersama masyarakat setempat. Studi ini dilakukan oleh Pusat Perhutanan Sosial difokuskan
pada dua desa di unit pengelolaan hutan produksi Berau Barat dengan tujuan untuk memahami hubungan antara berbagai tingkat ketergantungan
dan pengelolaan hutan.
• Konflik Agraria Musi Banyuasin: Perlu Penanganan Serius! Studi ini dilakukan oleh Spora Institute di Sumatera Selatan yang menganalisa konflik
agraria di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Studi ini mengidentifikasi ukuran untuk meningkatkan deteksi konflik dan mengurangi insiden konflik
serta umur panjang mereka.
• Perencanaan tata ruang untuk kepentingan siapa? Studi ini dilakukan oleh Swandiri Institute di Kalimantan Barat yang menemukan bahwa lebih
banyak lahan telah dialokasikan untuk industri berbasis hutan dan lahan di Kalimantan Barat daripada adanya luas lahan.
• Hutan Mangrove Batu Ampar: Keniscayaan Pengelolaan Kolaboratif. Studi ini dilakukan oleh PENA di Kalimantan Barat yang membahas efektivitas
keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan bakau di Kapuas Hulu.
• Penerapan sistem PPK-BLUD KPHP Langkitan: PAD Meningkat, Hutan Selamat. Studi ini dilakukan oleh Pemali di Sumatera Selatan untuk
menganalisis praktik yang baik dari pengelolaan keuangan bagi unit pengelolaan hutan di propinsi ini.
Ringkasan kebijakan ini tersedia dari situs SETAPAK: www.programsetapak.org
hibah penelitian

24. SETAPAK telah bekerja untuk meningkatkan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia sejak
tahun 2011. Program ini bertujuan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi lahan
serta berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Masyarakat yang bergantung
dari hutan diuntungkan dari adanya pengakuan yang lebih baik terhadap hak-hak
mereka serta eksploitasi sumber daya alam yang lebih adil. Semua orang Indonesia
mendapatkan keuntungan dari perbaikan tata kelola dan strategi pembangunan
berkelanjutan baik dari sisi ekonomi dan dari sisi lingkungan.
Lihat website SETAPAK - www.programsetapak.org - untuk informasi lebih lanjut.
SETAPAK / Program Tata Kelola Lingkungan
The Asia Foundation
PO BOX 6793 JKSRB
JAKARTA 12067 Indonesia