Dokumen tersebut membahas tentang penyertaan dalam tindak pidana menurut KUHP Indonesia. Terdapat lima bentuk penyertaan yaitu pelaku utama, penyuruh, peserta, penganjur, dan pembantu. Masing-masing memiliki unsur dan pertanggungjawaban yang berbeda-beda sesuai peran serta dalam tindak pidana.
Konstitusi adalah ketentuan dasar sebuah negara yang diatur dalam UUD 1945. UUD 1945 mengatur berbagai aspek negara berdasarkan Pancasila dan dapat diubah melalui proses amandemen untuk menyesuaikan perkembangan zaman.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kedaulatan rakyat di Indonesia, termasuk pengertian, sifat, dan pelaksanaannya melalui berbagai lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, serta sistem pemerintahan konstitusional berdasarkan UUD 1945."
Dokumen tersebut membahas tentang perbedaan antara filsafat hukum dan teori hukum, pengertian filsafat hukum, bagian-bagian filsafat, aliran-aliran hukum seperti hukum alam, positivisme hukum, mazhab sejarah, dan konsep-konsep sosiologi hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang penyertaan dalam tindak pidana menurut KUHP Indonesia. Terdapat lima bentuk penyertaan yaitu pelaku utama, penyuruh, peserta, penganjur, dan pembantu. Masing-masing memiliki unsur dan pertanggungjawaban yang berbeda-beda sesuai peran serta dalam tindak pidana.
Konstitusi adalah ketentuan dasar sebuah negara yang diatur dalam UUD 1945. UUD 1945 mengatur berbagai aspek negara berdasarkan Pancasila dan dapat diubah melalui proses amandemen untuk menyesuaikan perkembangan zaman.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kedaulatan rakyat di Indonesia, termasuk pengertian, sifat, dan pelaksanaannya melalui berbagai lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, serta sistem pemerintahan konstitusional berdasarkan UUD 1945."
Dokumen tersebut membahas tentang perbedaan antara filsafat hukum dan teori hukum, pengertian filsafat hukum, bagian-bagian filsafat, aliran-aliran hukum seperti hukum alam, positivisme hukum, mazhab sejarah, dan konsep-konsep sosiologi hukum.
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
Suksesi = Succesion
Susesi dalam Hukum Internasional adalah
Peralihan hak dan kewajiban intenasional, baik dari negaraatau pemerintah lama ke pemerintah baru. Contoh perubahan kekuasaan territorial Uni Soviet yang dibagi atasbeberapa Negara lain seperti Rusia, Estonia,Ukraina dan yang lainnya. Atau bias juga tidak jauh dari Indonesiayakni suksesi Negara Timor Leste. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suksesi atau seccesion yakni membahas mengenai kedaulatan yang sebelumnya dimiliki, dan hak serta kewajiban baru Negara tersebut. Serta sejauh manahal tersebut dimiliki suatu Negara yang digantikan dan yang tergantikan.
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Smywlndr wlndr
Materi Pembelajaran Kelas 10
A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik
B. Lembaga-lembaga Negara
C. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
D. Partisipasi Masyarakat dalam berpolitik
Kejaksaan Republik Indonesia bertugas sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Tugas utamanya meliputi penuntutan kasus pidana, pengawasan putusan hukum, dan penyidikan tindak pidana tertentu. Kejaksaan juga berperan dalam bidang perdata, ketertiban umum, dan penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan.
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
1. Berdasarkan kekuasaan absolut yang berada dibawah Mahkamah agung ada beberapa lingkungan peradilan, sebut dan jelaskan?
2. Didalam penyelesain perkara perdata ada beberapa tahap sebutkan? Serta jelaskan tahapan aministratif dalam perkara perdata?
3. Menurut KUHPerdata alat-alat bukti dalam hokum acara perdata terdiri atas, sebut dan jelaskan?
4. Menurut golongannya suatu putusan pengadilan dikenal dua macam pengolongan putusan, sebut dan jelaskan?
5. Sebut dan jelaskan Macam Upaya hokum dan macam Eksekusi menurut sifatnya? Serta buat skema hokum acara perdata di pengadilan?
Dampak positif dan negatif perilaku monopoliindra wijaya
pada saat sekarang ini banyak praktek monopoli yang terjadi. walau pun UU larangan praktek monopoli sudah ada tapi tada kenyataan nya di abaikan begitu saja. dalam makalah ini adan di jelaskan beberapa dampak positif dan dampak negatif dari praktek monopoli.
Korupsi dan Pendidikan Anti Korupsi Fenti Anita SariFenti Anita Sari
1. Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dan pendidikan antikorupsi, termasuk pengertian korupsi, penyebab korupsi, pengertian antikorupsi, nilai-nilai antikorupsi, dan peran sekolah dan perguruan tinggi dalam pendidikan antikorupsi.
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
Suksesi = Succesion
Susesi dalam Hukum Internasional adalah
Peralihan hak dan kewajiban intenasional, baik dari negaraatau pemerintah lama ke pemerintah baru. Contoh perubahan kekuasaan territorial Uni Soviet yang dibagi atasbeberapa Negara lain seperti Rusia, Estonia,Ukraina dan yang lainnya. Atau bias juga tidak jauh dari Indonesiayakni suksesi Negara Timor Leste. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suksesi atau seccesion yakni membahas mengenai kedaulatan yang sebelumnya dimiliki, dan hak serta kewajiban baru Negara tersebut. Serta sejauh manahal tersebut dimiliki suatu Negara yang digantikan dan yang tergantikan.
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Smywlndr wlndr
Materi Pembelajaran Kelas 10
A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik
B. Lembaga-lembaga Negara
C. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
D. Partisipasi Masyarakat dalam berpolitik
Kejaksaan Republik Indonesia bertugas sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Tugas utamanya meliputi penuntutan kasus pidana, pengawasan putusan hukum, dan penyidikan tindak pidana tertentu. Kejaksaan juga berperan dalam bidang perdata, ketertiban umum, dan penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan.
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
1. Berdasarkan kekuasaan absolut yang berada dibawah Mahkamah agung ada beberapa lingkungan peradilan, sebut dan jelaskan?
2. Didalam penyelesain perkara perdata ada beberapa tahap sebutkan? Serta jelaskan tahapan aministratif dalam perkara perdata?
3. Menurut KUHPerdata alat-alat bukti dalam hokum acara perdata terdiri atas, sebut dan jelaskan?
4. Menurut golongannya suatu putusan pengadilan dikenal dua macam pengolongan putusan, sebut dan jelaskan?
5. Sebut dan jelaskan Macam Upaya hokum dan macam Eksekusi menurut sifatnya? Serta buat skema hokum acara perdata di pengadilan?
Dampak positif dan negatif perilaku monopoliindra wijaya
pada saat sekarang ini banyak praktek monopoli yang terjadi. walau pun UU larangan praktek monopoli sudah ada tapi tada kenyataan nya di abaikan begitu saja. dalam makalah ini adan di jelaskan beberapa dampak positif dan dampak negatif dari praktek monopoli.
Korupsi dan Pendidikan Anti Korupsi Fenti Anita SariFenti Anita Sari
1. Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dan pendidikan antikorupsi, termasuk pengertian korupsi, penyebab korupsi, pengertian antikorupsi, nilai-nilai antikorupsi, dan peran sekolah dan perguruan tinggi dalam pendidikan antikorupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia. Terdapat tiga jenis utama yaitu koperasi, BUMN, dan BUMS. Koperasi adalah badan usaha beranggotakan orang atau badan hukum yang berdasarkan prinsip kekeluargaan. BUMN adalah badan usaha yang dimiliki negara yang terdiri dari perjan, perum, dan persero. Sedangkan BUMS adalah badan usaha milik swasta yang dapat berbentuk perus
2. Pengertian
Alih Teknologi
Menurut Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2005
definisi alih teknologi dikemukakan sebagai pengalihan
kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau
orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri
maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau
sebaliknya
3. Tujuan
Menyebarluaskan ilmu
pengetahuan dan teknologi
Meningkatkan kemampuan
masyarakat dalam memanfaatkan
dan menguasai ilmu pengetahuan
dan teknologi guna kepentingan
masyarakat dan negara.
01
02
Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2005, tujuan alih
teknologi terbagi menjadi dua, yaitu:
4. Hubungan
Hukum dan Teknologi
Hukum adalah bagian dari teknologi
karena teknologi terkait dengan masalah
konstitusi dan fungsinya sebagai legal
struktur yang fundamental. Didalam
konstitusi suatu negara tercakup
berbagai pertimbangan dan keputusan
manusia yang berposisi sebagai
teknokat, birokrat dan politikus.
5. PENGATURAN HUKUM
TENTANG ALIH TEKNOLOGI
DALAM RANGKA PENANAMAN
MODAL ASING
Sejak tahun 1970, di sadari bahwa
penanaman modal asing OLEH
perusahaan asing yang melakukan kontrol
dengan berbagai negara berkembang
dalam hal ini Indonesia, membangun
modal teknologi dan berbagai keahlian ke
Indonesia, memburu modal teknologi dan
berbagai keahlian ke Indonesia.
6. BENTUK DAN
CARA ALIH
TEKNOLOGI
BERKAITAN
DENGAN
PENANAMAN
MODAL
ASING
ALIH TEKNOLOGI dari suatu negara ke
negara lain, umumnya dari negara maju
berkembang dapat dilakukan dengan
berbagai cara tergantung pada
macamnya bantuan teknologi yang
dibutuhkan untuk suatu proyek.
Teknologi dapat dipindahkan melalui
cara sebagai berikut:
7. Memperkerjakan tenaga-tenaga ahli di bidangnya. Dengan cara ini
negara berkembang bisa dengan mudah mendapatkan teknologi.
Menyelenggarakan suplai dari mesin-mesin dan alat equipment
lainnya. Suplai ini dapat dilakukan dengan kontrak tersendiri
Perjanjian lisensi dalam teknologi sipemilik teknologi dapat
memudahkan teknologi dengan memeberikan hak kepada setiap
orang/badan untuk melaksanakan teknologi dengan suatu lisensi.
8. PENANAMAN MODAL ASING DIHARAPKAN
DAPAT MEWUJUDKAN ALIH TEKNOLOGI DAN
PENINGKATAN ILMU PENGETAHUAN.
KELEMAHAN NEGARA BERKEMBANG DALAM
BIDANG TEKNOLOGI AKAN SANGAT
MEMPENGARUHI PROSES TRANSFORMASI
DARI AGRARIS MENUJU INDUSTRIALISASI.
9. DIPERLUKAN ADANYA DANA
YANG CUKUP UNTUK
DIALOKASIKAN DALAM
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI.
BAGI INDONESIA, INVESTASI
ASING MEMPUNYAI PERANAN
YANG SANGAT PENTING
DALAM PROSES
INDUSTRIALISASI DAN ALIH
TEKNOLOGI.
