Teks tersebut membahas tentang latar belakang Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk makna, hakikat, dan perkembangan pemikiran HAM secara historis. Dibahas pula perkembangan pemikiran HAM di Indonesia yang dimasukkan ke dalam UUD 1945 meskipun tidak secara rinci."

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang
dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak
kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.
Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu
hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini.
Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai akar yang panjang dan sama
panjangnya dengan sejarah umat manusia itu sendiri. Penindasan terhadap
individu, kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainya ataupun
Negara dengan Negara lainnya tidak terlepas dari pelanggaran HAM.
Kesadaran perlunya perlindungan HAM ini biasanya terjadi setelah
munculnya konflik dan perang yang membawa bencana kemanusiaan. Oleh
karena itu, selepas Perang Dunia II, tepatnya tanggal 10 Desember 1948
dideklarasikan pernyataan dunia tentang HAM (declaration of human rights).
Penegakan HAM Merupakan matarantai yang tak terputus dari prinsip
demokrasi, kedaulatan rakyat dan Negara hukum. Tanpa ada penghargaan
terhadap HAM mustahil penegakan terhadap pemerintahan yang demokratis
dan berkedaulatan rakyat dapat terwujud.
Dengan demikian, HAM menjadi pentingnya dalam kehidupan
ketatanegaraan suatu Negara karena merupakan sarana etis dan hukum untuk
melindungi individu, kelompok dan golongan yang lemah terhadap
kekuasaan-kekuasaan raksasa dalam masyarakat modern. Dengan kata lain,
HAM menjadi penting bukan karena diatur ataupun diberikan oleh suatu

2. 2
Negara, melainkan karena kesadaran manusia yang memiliki harkat dan
martabat sebagai makhluk yang berbudi dan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
Sehubungan dengan materi pembelajaran mengenai Hak Asasi Manusia
(HAM) yang ada dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan untuk
melengkapi tugas yang diberikan oleh Tutor pengampu mata kuliah tersebut,
maka penulis membuat makalah ini yang diberi judul “Hak Asasi Manusia”.
B. Rumusan Masalah
Dalam makalah ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Makna, hakikat, dan perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia.
2. Nilai-nilai Hak Asasi Manusia.
3. Pelanggaran, pengadilan dan penegakkan Hak Asasi Manusia.
C. Tujuan Penulisan
Penulisan makalah ini bertujuan untuk :
1. Mengetahui makna, hakikat, dan perkembangan pemikiran Hak Asasi
Manusia.
2. Mengetahui nilai-nilai Hak Asasi Manusia.
3. Mengetahui Pelanggaran, pengadilan dan penegakkan Hak Asasi Manusia.

3. 3
BAB II
ISI
KegiatanBelajar1
Makna, Hakikat dan Perkembangan
Pemikiran Hak Asasi manusia
A. Makna dan Hakikat HAM
HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia,dan tanpa hak-hak
itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. HAM adalah hak-hak
yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan
kelahiran di dalam kehidupan masyarakat. Hak asasi bersifat umum karena
diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan bangsa, ras,
agama/jenis kelamin. HAM bersifat supralegal, artinya tidak tergantung
adanya suatu negara/ UUD maupun kekuasaan pemerintah bahkan memiliki
kewenangan lebih tinggi karena HAM dimiliki manusia bukan karena
kemurahan/pemberian negara melainkan karena berasal dari smber yang lebih
tinggi.
Disebut HAM karena melekat pada eksistensi manusia yang bersifat
universal, merata dan tidak dapat dialihkan karena hakikat HAM merupakan
upaya menjaga eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan
yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban serta kesembangan antara
kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Begitu juga upaya
menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewjiban dan
tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintahan
baik sipil maupun militer) dan negara.

4. 4
Pada awalnya deklarasi ini hanya mengikat secara formal dan moral
anggota PBB, tetapi sejak thn 1957 dilengkapi dengan 3 perjanjian sbb:
1. International covenant on economic, social and culturalrights.
2. International convenant on civil and political rights
3. Optional protocol to the international convenant on civil and political
rights.
Berdasarkan beberapa rumusan HAM, dapat ditarik kesimpulan tentang
ciri pokok hakikat HAM, yaitu sebagai berikut :
1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian
dari manusia secara otomatis.
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras,
agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul social dan bangsa.
3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk
membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM
walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau
melanggar HAM.
B. Perkembangan Pemikiran HAM
Dalam perkembangannya, pemikiran mengenai HAM mengalami pasang
surut sejalan dengan sejarah peradaban manusia terutama dalam ikatan
kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasang surut HAM ini,
sebenarnya mulai muncul setelah manusia mulai memikirkan tentang dirinya
dalam lingkungan alam semesta. Pemikiran mengenai HAM ini mulai
mencapai titik paling rendah setelah dikemukakan konsep kedaulatan Tuhan
yang di dunia ini dilakukan oleh seorang raja ataupun Paus. Inilah salah satu
puncak kegagalan dunia barat dalam menghargai harkat dan mertabat
manusia.
Dalam sejarah HAM, pengalaman dunia barat telah memberikan tonggak-
tonggak sejarah yang sangat penting dalam perkembangan HAM pada tahun
1215, misalnya perjuangan para bangsawan Inggris berhasil mencatat “Magna

5. 5
Charta” yang membatasi kekuasaan raja John. Perjalanan HAM mempunyai
sejarah yang panjang, diperjuangkan oleh umat manusia akibat adanya
pertentangan antara manusia dengan negara yang memayunginya maupun
penindasan, perbudakan dan sejenis lainnya yang pernah tumbuh dan
berkembang dalam peradaban umat manusia. Apabila sejarah perkembangan
HAM dikaji, sekurang-kurangnya ada 4 kelompok pemikiran, yaitu sebagai
berikut.
1. Kelompok pertama berpandangan bahwa pengertian HAM berpusat pada
hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan politik. Pandangan ini sebagai
reaksi keras terhadap kehidupan kenegaraan yang bersifat totaliter dan
fasis yang mewarnai kondisi sebelum Perang Dunia (PD) II. Hal yang
mendasari pemikiran dan partisipasi tentang HAM pada kelompok ini
adalah pemikiran hukum yang sangat menonjol.
2. Kelompok kedua pembahasan HAM merupakan perluasan HAM dari
kelompok pertama. Selepas PD II banyak negara dunia ketiga telah
merdeka, lepas dari penjajahan. Kemerdekaan perlu diisi dengan
pembangunan di segala bidang kehidupan seperti bidang sosial, ekonomi
dan budaya. Pada generasi kedua ini lahir dua covenant, yaitu covenant on
Economic, Social and Cultural Rights dan International Covenant on Civil
and Political Rights. Kedua covenant tersebut disepakati dalam sidang
umum PBB 1966. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat
penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial budaya,
hak ekonomi dan hak politik.
3. Kelompok ketiga merupakan sintetis dari generasi pertama dan kedua.
Pada saat perkembangnya kelompok ini kondisi ketidakseimbangan
pembangunan memunculkan berbagai kritik yang menyarankan harus ada
kesatuan antara hak ekonomi, hak sosial, budaya, hak politik dan hak
hukum dalam suatu wadah yang disebut “Pembangunan” (the rights of
development). Dalam kelompok ini diakui banyak kemajuan Karena
semua hak dapat dilakukan secara bersama-sama, namun masih banyak
kesenjangan antara hak-hak tersebut karena penekanan pembangunan pada
sektor ekonomi telah menimbulkan banyak korban dan banyak hak-hak

6. 6
rakyat yang dilanggar. Di dunia ketiga peranan negara sangat dominan dan
implementasi HAM didekati secara top down.
4. Kelompok keempat banyak melakukan kritik terhadap peranan negara
yang dominan dalam pembangunan. Kelompok ini menghasilkan deklarasi
yang disebut Declaration of the basic duties of Asia people and
government. Dalam deklarasi ini masalah HAM dirumuskan lebih
berpihak pada perombakan tatanan sosial yang berkeadilan. Selain itu
lebih ditekankan pada kewajiban asasi dan bukan pada hak asasi. Alasan
dari semuanya adalah kata kewajiban mengandung pengertian keharusan
pemenuhan, sedangkan kata hak baru sebatas perjuangan dari pemenuhan
hak. Negara diharuskan memenuhi hak asasi rakyat, dengan kata lain
negara wajib menjunjung tinggi HAM. Beberapa masalah dalam deklarasi
yang terkait dengan HAM dalam kaitan dengan pembangunan sebagai
berikut.
a. Pembangunan berdikari (self development)
Pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang
membebaskan rakyat dan bangsa dari ketergantungan dan sekaligus
memberikan kepada rakyat sumber-sumber daya sosial ekonomi.
Relokasi dan redistribusi kekayaan dan modal nasional harus
dilakukan dan sudah waktynya sasaran pembangunan itu ditujukan
kepada rakyat banyak di perdesaan.
b. Perdamaian
Masalah perdamaian tidak semata-mata berarti anti perang, anti
nuklir dan anti perang bintang. Akan tetapi, justru lebih dari suatu
upaya untuk melepaskan diri dari budaya kekerasan dengan segala
bentuk tindakan. Hal itu berarti penciptaan budaya damai menjadi
tugas semua pihak baik rakyat, negara, regional maupun dunia
intern0asional.

7. 7
c. Partisipasi rakyat
Soal partisipasi rakyat ini adalah suatu persoalan hak asasi yang
sangat mendesak untuk terus diperjuangkan baik dalam dunia politik
maupun dalam persoalan publik lainnya.
d. Hak-hak budaya
Di beberapa masyarakat menunjukkan tidak dihormatinya hak-hak
budaya. Adanya upaya dan kebijakan penyeragaman budaya oleh
Negara merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi berbudaya
karena mengarah ke penghapusan kemajemukan budaya yang menjadi
identitas kekayaan suatu komunitas warga dan bangsa.
e. Hak keadilan sosial
Keadilan sosial tidak saja berhenti dengan naiknya pendapatan per
kapita, tetapi justru baru berhenti pada saat tatanan sosial yang tidak
adil dijungkirbalikkan dan diganti dengan tatanan sosial yang
berkeadilan.
1. Hak Asasi dalam Islam
Isu pelaksanaan HAM tidak lepas dari perhatian umat islam karena
mayoritas negara-negara islam yang merupakan bagian negara dunia
ketiga yang banyak merasakan ketidakadilan perlakuan negara-negara
barat dengan atas nama HAM dan demokrasi. Dari segi tujuan, ajaran
islam tentang HAM mempunyai persamaan dengan yang terdapat dalam
UUD 1945 dan deklarasi sedunia tentang HAM, baik yang dikeluarkan
pada 10 Desember 1948 maupun 1966.
2. HAM di Indonesia
Hak asasi Indonesia dimasukkan dalam UUD 1945 meskipun tidak
secara rinci. Hal ini disebabkan ada dua pandangan pemikiran yang
berbeda, yaitu Prof: Dr. Soepomo dan Ir. Soekarno di satu sisi dan Drs.
Mohamad Hatta di sisi lain. Soepomo mendukung gagasan tentang negara
integral.

8. 8
Sistem pemerintahan yang cocok bagi bangsa Indonesia adalah
demokrasi yang telah lama hidup dan berkembang diperdesaan. Menurut
Soepomo, dalam UUD 1945 tidak perlu dimasukkan pasal-pasal yang
menyangkut perseorangan/individu karena apabila dimasukkan akan
bertentangan dengna konstruksinya, yaitu UUD 1945. Sejalan debgab
Soepomo, Soekarno sangat menentang liberalism yang menjamin hak-hak
individu. Oleh karena itu, Soekarno menyatakan apabila negara kita betul-
betul hendak mendasarkan pada paham kekeluargaan, paham tolong-
menolong, paham gotong royong dan keadilan sosial maka enyahlah tiap-
tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme.
UUD 1945 disusun dalam waktu yang sangat singkat menjelang akhir
pendudukan Jepang dan selama pendudukan tersebut Indonesia tertutup
dari dunia luar. UUD 1945 diundangkan sebelum pernyataan sedunia
tentang HAM. UUD 1945 singkat dan simpel sehingga tidak banyak atau
kurang lengkap mencantumkan HAM. Konstitusi RIS (1949) dan UUDS
(1950) makin banyak mencantum HAM di dalamnya sebagaimana yang
telah diputuskan PBB. Meskipun UUD 1945 tidak banyak mencantumkan
HAM, bukan berarti para pencetusnya tidak memperhatikan HAM. Di
dalam paragraf terakhir UUD 1945 merupakan komitmen yang sangat
mendasar terhadap HAM. Perjuangan dalam menegakkan HAM
merupakan tugas dan kewajiban negara.
Dalam masa orde baru beberapa langkah penting dilakukan dalam
upaya HAM, yaitu sebagai berikut.
a. MPR membentuk panitia dengan tugas menyusun konsep HAM dan
hak warga negara, namun konsep ini tidak pernah disahkan.
b. TAP MPR No. II Tahun 1978 tentang P4 menyebutkan manusia diakui
dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai
makhluk Tuhan YME, yang sama derajat, sama haknya dan kewajiban
asasinya.

9. 9
c. TAP MPR No. IV Tahun 1978 yang mengamanatkan penyusunan UU
yang menyangkut hak dan kewajiban asasi warga negara dalam rangka
mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.
d. Dalam GBHN 1988, dirumuskan dalam upaya pembangunan hukum
perlu ditingkatkan langkah-langkah untuk mengembangkan
menegakkan secara serasi hak dan kewajiban asasi warga negara dalam
rangka mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.
3. HAM dalam Amademen 1945
Sejak diberlakukan kembali UUD 1945 setelah Dekrit Presiden 5 Juli
1959, praktis secara yuridis UUD 1945 belum pernah mengalami
perubahan. Meski dalam praktik keetatanegaraan sejatinya sudah
mengalami perubahan berulangkali. Perubahan yang terjadi sebenarnya
hanya bermakna penafsiran artinya pelaksanaan UUD 1945 yang dalam
kurun waktu demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila harus
diletakkan secara murni dan konsekuen ternyata hanya sebatas retorika
politik dari pemegang kekuasaan di masing-masing era tersebut. Praktik
ketatanegaraan justru jauh dari nilai-nilai demokrasi dan penghargaan
terhadap HAM sebagaimana digariskan oleh UUD 1945.
Gerakan reformasi yang digulirkan mahasiswa sejak permulaan tahun
1998 ternyata telah mengubah peta kekuasaan dan sistem ketatanegaraan
Indonesia. Terkait dengan hal ini, kesakralan UUD 1945 yang pernah
dicanangkan oleh rezim kekuasaan di Indonesia mulai diganggu gugat.
Dengan kondisi yang demikian maka terjadi paradigma baru dalam
wacana politik dan ketatanegaraan Indonesia yaitu dengan lebih membuka
diri untuk mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi pemerintahan dan
penghargaan terhadap HAM.
Di Indonesia, HAM diatur secara formal dalam sistem hukum
nasional. Dalam amandeman 1945 HAM dituangkan dalam BAB X
(warga negara dan penduduk), BAB X.A dan BAB XI. Tentu saja tidak
hanya BAB dan pasal tersebut yang berkaitan dengan HAM, tetapi juga

10. 10
pasal lainnya, seperti agama, pendidikan, dan kebudayaan dan
perekonomian sangat berkaitan dengan HAM. Lebih dari itu telah ada UU
No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang
peradilan HAM.
Secara lengkap pangaturan mengenai HAM di dalam amandemen
UUD 1945 sebagai berikut :
a. Pasal 27
1. Segala warga negara bersamaan kedudukanya didalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada keculinya.
2. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan
3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan Negara.
b. Pasal 28 : kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan
UUD.
c. Pasal 28 A : setiap orang berhak untuk hidup serta berhak
mempertahankan hidup dan kehidupanya.
d. Pasar 28 B
1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.
e. Pasal 28 C
1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni
dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi
kesejahteraan umat manusia.

11. 11
2. Setiap orang berhak untuk memajukan diri dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa dan Negara.
f. Pasal 28 D
1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.
2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan.
4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
g. Pasal 28 E
1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkanya serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapat.
h. Pasal 28 F: setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,
serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala
jenis saluran yang tersedia.
i. Pasal 28 G
1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaanya,
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakukan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi.

12. 12
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan
yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak
memperoleh suaka politik dari negara lain.
j. Pasal 28 h
1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan keadilan.
3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya serta utuh sebagai manusia yang
bermartabat.
4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh
siapapun.
k. Pasal 28 I
1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak
diperbudak, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersikap
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatrif itu
3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras
dengan perkembangan zaman dan peradaban.
4. Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan HAM
adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.
5. Untuk menegakkan dan melindungi HAM dengan prinsip negara
hukum yang demokratis maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur
dan dituangkan dalam peraturan per UU.

13. 13
l. Pasal 28 J
1. Setiap orang wajib menghormati ham oranglain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasanya, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam UU dengan
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis.
m. Pasal 29 ayat 2 : negara menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing- dan untuk beribadah menurut
agamanya dan kepercayaanya itu.
4. HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999
Pada hakikatnya UU No. 39 tahun 1999 merupakan UU yang dibentuk
dengan cara mempersatukan pemahaman sifat universalitas dan sifat
kontekstualitas dari HAM. Sifat universalitas dari HAM mengandung
dimensi individualistik, sedang sifat kontekstualitasnya mengandung
dimensi budaya yang berlaku di suatu komunitas masyarakat. Kolaborasi
kedua sifat itu Nampak jelas di dalam Pasal 6 yang menyatakan: Dalam
rangka penegakan HAM, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat
hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat
dan pemerintah.
C. Bentuk-Bentuk HAM
Prof. Bagir Manan membagi HAM pada beberapa kategori yaitu hak sipil,
hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya. Hak sipil terdiri dari hak
diperlakukan sama di muka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi
kelompok anggota masyarakat tertentu dan hak hidup dan kehidupan. Hak
politik terdiri dari hak kebebasan berserikat berkumpul, hak kemerdekaan
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan hak menyampaikan

14. 14
pendapat di muka umum, hak ekonomi terdiri dari hak jaminan sosial, hak
perlindungan kerja, hak perdagangandan hak pembangunan berkelanjutan.
Hak sosial budaya terdiri dari hak memperoleh pendidikan, hak kekayaan
intelektual, hak kesehatan dan hak memperoleh perumahan dan pemukiman.
Sementara itu, Prof. Baharudin Lopa membagi HAM dalam beberapa jenis
yaitu hak persamaan dan kebebasan, hak hidup, hak memperoleh
perlindungan, hak penghormatan pribadi, hak menikah dan berkeluarga, hak
wanita sederajat dengan pria, hak anak dan orang tua, hak memperoleh
pendidikan, hak kebebasan memilih agama, hak kebebasan bertindak dan
mencari suaka, hak untuk bekerja, hak memperoleh kesempatan yang sama,
hak milik pribadi, hak menikmati hasil/produk ilmu dan hak tahanan dan
narapidana.

15. 15
KegiatanBelajar 2
Nilai - Nilai Hak Asasi manusia
A. Antara Nilai Universal dan Kontekstual
Budaya merupakan suatu ungkapan yang bermakna ganda. Distu sisi bisa
diartikan sebagai perilaku manusia dalam menaggapi suatu fenomena
kehidupan kemasyarakatan, sedangkan disisi lain dapat diartikan sebagai hasil
cipta, karsa dan karya manusia guna mengekspresikan dirinya dalam ikatan
hidup masyarakat, bangsa maupun negara. Kedua arti tersebut pada
hakikatnya tetap bermuara pada keberadaan manusia itu sendiri sebagai
makhluk individu maupun makhluk sosial.
Dalam wacana kebudayaan, sering muncul stereotype yang mencoba
melakukan dikotomi antara kebudayaan barat dan kebudayaan timur. Barat
dianggap memiliki budaya yang bersifat individualistik sedangkan timur
menekankan budaya komunalitas dan kebersamaan dalam ikatan kehidupan
masyarakat. Budaya timur menganggap bahwa harkat dan martabat manusia
akan semakin bernilai jiak ada keselarasan, keharmonisan dan keseimbangan
antara kepentingan individu dan kelompok. Wacana kebudayaan semacam ini
akan sangat berpengaruh terhadap implementasi HAM secara kontekstual
artinya penerapan HAM memiliki korelasi positif dengan kontekstualitas
budaya dari suatau masyarakat negara.
Wacana mengenai kontekstualitas budaya dalam pelaksanaan HAM
pernah dimunculkan oleh soepono pada saat menyampaikan pidato pada
tanggal 31 mei 1945 dihadapan sidang BPUPKI. Beliau mengemukakan
bahwa dalam konsep negara integralistik, prinsip-prinsip mendasar HAM itu
tidak akan cocok untuk diterapkan karena mengambil nilai-nilai budaya barat
yang individualis. Lebih lanjut dikemukakan bahwa dengan adanya jaminan
terhadap HAM justru mencerminkan sikap keraguan, ketidakpercayaan dan
curiga terhadap kekuasaan.
Tuduhan bahwa HAM itu adalah konsepsi individualistis menurut Frans
Magnis Suseno berdasarkan dua pertimbangan, yaiu sebagai berikut.

16. 16
1. Paham HAM memfokuskan perhatian orang pada hak-haknya sendiri.
Masyarakat lalu sekadar sebagi sarana pemenuhan kebutuhan individual
saja.
2. Paham HAM dilihat menempatkan individu, kelompok dannn golongan
masyarakat berhdapan dengan negara dan bukan dalam kesatuan
dengannya. Warga masyarakat bukannya menyatu dengan negara
melainkan diandaikann perlu dilindungi terhadapnya.
Argumentasi semacam ini nampak sekali dalam konsep kebudayaan Jawa
yang “dianggap sebagai cerminan budaya timur”. Dalam konsep Budaya
Jawa, Keselarasan, keharmonisan dan keseimbangan hidup antara individu
dan masyarakat menjadi acuan utama dalam mengembangkan harkat dan
martabat manusia. Individu dan kelompok, baik itu suatu komunitas
kehidupan bersama maupun dalam kaitannya dengan negara sebagai
organisasi kekuasaan merupakan kesattuan yang tak terpisahkan. Dengan
konsep budaya ini maka persoalan HAM berikut perlindungan terhadapnya
dianggap tidak relevan untuk diterapkan.
Argumentasi tersebut menunjukkan bahwa dalam perkembangan
pemahaman ide HAM, dapat diambil pengertian bahwa konsep HAM
berdimensi ganda, yaitu sebagai berikut :
1. Dimensi Universalitas, yaitu substansi HAM itu pada hakikatnya bersifat
umum dan tidak terikat oleh waktu dan tempat. HAM akan selalu
dibutuhkan oleh siapa saja dan dalam aspek kebudayaan dimana pun
berada, entah di dalam kebudayaan Barat maupun Timur. Dimensi HAM
seperti ini, pada hakikatnya akan selalu dibutuhkan dan menjadi sarana
bagi individu untuk mengekspresikan dirinya secara bebas dalam ikatan
kehidupan kemasyarakatan. Dengan kata lain, HAM itu ada karena yang
memiliki hak-hak itu adalah manusia sebagai manusia, jadi sejauh manusia
itu spesies homo sapiens dan bukan karena ciri-ciri tertentu yang dimiliki.
2. Dimensi Kontekstualitas, yaitu menyangkut penerapan HAM bila
ditinjau dari tempat berlakunya HAM tersebut. Maksudnya adalah ide-ide
HAM dapat diterapkan secara efektif, sepanjang “tempat” ide-ide HAM

17. 17
memberikan suasana kondusif untuk itu. Dengan kata lain, ide-ide HAM
akan dapat dipergunakan secara efektif dan menjadi landasan ettik dalam
pergaulan manusia jika struktur kehidupan masyarakat barat maupun timur
sudah tidak memberikan tempat bagi terjaminnya hak-hak individu yang
ada didalamnya.
Dua dimensi inilah yang memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan ide-
ide HAM di dalam komunitas kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
Oleh sebab itu dengan adanya dua dimensi tersebut, perdebatan mengenai
pelaksanaan ide-ide HAM yang selalu diletakkan dalam konteks budaya, suku,
ras maupun agama sudah tidak mempunyai tempat lagi atau tidak relevan
dalam wacana publik masyarakat modern.
Wacana atau perdebatan tentang nilai-nilai HAM apakah universal (artinya
nilai-nilai HAM berlaku umum disemua negara) atau partikular (artinya nilai-
nilai HAM pada suatu negara sangat kontekstual, yaitu mempunyai
kekhususan dan tidak berlaku untuk setiap negara karena ada keterkaitan
dengan nilai – nilai kultural yang tumbuh dan berkembang pada suatu negara )
tidak berlanjut. Berkaitan dengan nilai – nilai HAM paling tidak ada tiga teori
yang dapat dijadikan kerangka analis, yaitu teori realitas ( realistic theory ),
teori relativisme kultural ( cultural relativism theory ) dan teori radikal
universalisme ( radical universalisme ).
Teori realitas mendasari pandangannya pada asumsi adanya sifat manusia
yang menekankan Self interest dan egoisme dalam dunia seperti bertindak
anarkis. Dalam situasi anarkis, setiap saling mementingkan dirinya sendiri
sehingga menimbulkan chaos dan tindakan tidak manusiawi diantara individu
dalam memperjuangkan egoisme dan self interest-nya. Dengan demikian,
dalam siruasi anarkis prinsip universalitas moral yang dimiliki setiap individu
tidak dapat berlaku dan berfungsi. Untuk mengatasi situasi demikian negara
harus mengambil tindakan berdasarkan power dan security yang dimiliki
dalam rangka menjaga kepentingan nasional dan keharmonisan sosial
dibenarkan. Tindakan yang dilakukan negara seperti tersebut tidak masuk
dalam kategori tindakan pelanggaran HAM oleh negara.

18. 18
Sementara itu teori relativitas kultural berpandangan bahwa nilai – nilai
moral dan budaya bersifat partikular ( khusus ). Hal ini berarti bahwa nilai –
nilai moral HAM bersifat lokal dan spesifik sehingga berlaku khusus pada
suatu negara. Dalam kaitan dengan penerapan HAM, menurut teori ini ada
tiga model penerapan HAM, yaitu :
1. Penerapan HAM yang lebih menekankan pada hak sipil, hak politik dan
hak pemilikan pribadi;
2. Penerapan HAM yang lebih menekankan pada hak ekonomi dan hak
sosial;
3. Penerapan HAM yang lebih menekankan pada hak penentuan nasib sendiri
( self determination ) dan pembangunan ekonomi.
Model pertama banyak dilakukan oleh negara – negara yang tergolong
dnia maju, model kedua banyak diterapkan didunia berkembang dan untuk
model ketiga banyak diterapkan di dunia terbelakang. Selanjutnya, teori
radikal universalitas berpandangan bahwa semua nilai termasuk nilai – nilai
HAM adalah bersifat universal dan bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan
adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu negara. Kelompok radikal
universalitas menganggap ada satu paket pemahaman mengenai HAM bahwa
nilai – nilai HAM berlaku sama disemua tempat dan sembarang waktu serta
dapat diterapkan pada masyarakat yang mempunyai latar belakang budaya dan
sejarah yang berbeda. Dengan demikian, pemahaman dan pengakuan terhadap
nilai – nilai HAM berlaku sama dan universal di semua negara dan bangsa.
Dalam kaitannya dengan ketiga teori tentang nilai – nilai HAM itu dua
arus pemikiran atau pandangan yang saling tarik menarik dapat melihat
relativitas nilai – nilai HAM, yaitu Strong relativist dan weak relativist. Strong
relativist beranggapan bahwa nilai HAM dan nilai lainnya secara prinsip
ditentukan oleh budaya dan lingkungan tertentu, sedang universalitas nilai
HAM hanya menjadi pengontrol dari nilai – nilai HAM yang didasari oleh
budaya lokal atau lingkungan yang spesifik. Berdasarkan pandangan ini diakui
adanya nilai – nilai HAM lokal ( partikular ) dan nilai – nilai HAM universal.
Sementara Weak relativist memberi penekanan bahwa nilai – nilai HAM
bersifat universal dan sulit untuk dimodifikasi berdasarkan pertimbangan

19. 19
budaya tertentu. Berdasarkan pandangan ini nampak tidak adanya pengakuan
terhadap nilai – nilai HAM lokal melainkan hanya mengakui adanya nilai
HAM universal.
B. Nilai – Nilai HAM
Nilai – nilai HAM terdapat dalam :
1. Universal Declaration of Human Rights, menyatakan bahwa setiap orang
mempunyai :
a. Hak untuk hidup
b. Kemerdekaan dan keamanan badan
c. Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum
d. Hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain
menurut hukum
e. Hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana seperti
diperiksa dimuka umum, dianggap tidak bersalah, kecuali ada bukti
yang sah.
f. Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara
g. Hak untuk mendapat hak milik atas benda
h. Hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan
i. Hak untuk bebas memeluk agama serta mempunyai dan mengeluarkan
pendapat
j. Hak untuk berapat dan berkumpul
k. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial
l. Hak untuk mendapatkan pekerjaan
m. Hak untuk berdagang
n. Hak untuk mendapatkan pendidikan
o. Hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat
p. Hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan
keilmuan

20. 20
2. Piagam Madinah, ada dua hal yang diakui :
a. Semua pemeluk islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda
suku bangsa;
b. Hubungan antara komunitas muslim dan nonmuslim didasarkan pada
prinsip - prinsip :
1) Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga;
2) Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama;
3) Membela mereka yang teraniaya;
4) Menghormati kebebasan beragama;
5) Saling menasehati.
3. Pasal – pasal yang berkaitan dengan HAM dalam deklarasi Kairo :
a. Hak persamaan dan kebebasan ( pasal 19 ayat a – e ). Pasal ini
berdasarkan pada :
1). Surat Al – Israa’ ayat 70.
2). Surat An – Nisaa’ ayat 58, 105, 107, 135.
3). Surat Al – Mumtahanah ayat 8.
b. Hak hidup ( pasal 2 ayat a – d ). Pasal ini berdasarkan pada :
1). Surat Al – Maidah ayat 45
2). Surat Al – Isra ayat 33
c. Hak memperoleh perlindungan ( pasal 3 ). Pasal ini berdasarkan
pada :
1). Surat Al – Insaan
2). Surat Al – Balad ayat 12 – 17
3). Surat At – Taubah ayat 6
d. Hak kehormatan pribadi ( pasal 4 ). Paasal ini berdasarkan pada
Surat At – taubah ayat 6
e. Hak menikah dan berkeluarga ( pasal 5 ayat a dan b ). Pasal ini
berdasarkan pada :
1) SuratAl – Baqarah ayat 221
2) Surat Ar – Ruum ayat 21
3) Surat an – Nissa ayat 1
4) Surat At – Tahrim ayat 6

21. 21
f. Hak wanita sederajat dengan pria( pasal 6 ). Pasal ini berdasarkan
pada Surat Al – Baqarah ayat 228
g. Hak – hak anak dari orang tua ( pasal 7 ayat a – c ). Pasal ini
berdasarkan pada :
1). Surat Al – Baqarah atay 233
2). Surat Al – Israa ayat 23 – 24
h. Hak memperoleh pendidikan dan berperan serta dalam
perkembangan ilmu pengetahuan ( pasal 9 ayat a dan b ). Pasal ini
berdasarkan pada :
1). Surat At – Taubah ayat 122
2). Surat Al – Alaq ayat 1 – 5
i. Hak Kebebasan memilih agama ( pasal 10 ). Pasal ini berdasarkan
pada :
1). Surat Al – Baqarah ayat 256
2). Surat Al – Kahfi ayat 29
3). Surat Al – Kafiruun ayat 1 – 6
j. Hak kebebasan bertindak dan mencari suaka ( pasal 12 ). Pasal ini
berdasarkan pada :
1). Surat An – Nissa ayat 97
2). Surat Al – Mumtahanah ayat 9
k. Hak – hak untuk bekerja ( Pasa 13 ). Pasal ini berdasarkan pada :
1). Surat At – taubah ayat 105
2). Surat Al – Baqarah ayat 286
3). Surat Al – Mulk ayat 15
l. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama ( Pasal 14 ). Pasal ini
berdasarkan pada :
1). Surat Al – baqarah ayat 275 – 278
2). Surat An – Nisaa ayat 161
3). Surat Ali Imran ayat 130
m. Hak milik pribadi (Pasal 15 ayat a – b). Pasal ini berdasarkan pada :
1). Surat Al – Baqarah ayat 29
2). Surat An – Nissa ayat 29

22. 22
n. Hak menikmati hasil atau produk ilmu ( Pasal 16 ) . Pasal ini
berdasarkan pada :
1). Surat Al – Ahqaaf ayat 19
2). Surat Al – Baqarah ayat 164
o. Hak tahanan dan naraidana ( Pasal 20 21 ). Pasal ini berdasarkan
pada Surat Al – Mumtahanah ayat 8.
4. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM atau yang dikenal dengan
DUHAM, HAM terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu hak personal(
hak jaminan kebutuhan pribadi ), hak legal ( hak jaminan perlindungan
hukum ), hak sipil dan politik, hak subsistensi ( hak jaminan adanya
sumber daya untuk menunjang kehidupan ), serta hak ekonomi, sosial
dan budaya.
Hak personal, hak legal, hak sipil dan hak politik yang terdapat
dalam Pasal 3 sampai 21 dalam DUHAM memuat :
1. Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi
2. Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan
3. Hak bebas dari penyiksaan atau perilakuan maupun hukuman yang
kejam, tak berperikemanusiaan ataupun merendahkan derajat
kemanusiaan
4. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum dimana saja secara pribadi
5. Hak untuk pengampunan hukum secara efektif
6. Hak bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang
sewenang-wenang
7. Hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak
8. Hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah
9. Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap
kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat-surat
10. Hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik
11. Hak atas perlindungan Hukum terhadap serangan semacam itu
12. Hak bergerak
13. Hak memperoleh suaka

23. 23
14. Hak atas satu kebangsaan
15. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga
16. Hak untuk mempunyai hak memiliki
17. Hak bebas berfikir, berkesadaran dan beragama
18. Hak bebas berfikir, dan menyatakan pendapat
19. Hak untuk berhimpun dan berserikat
20. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintah dan hak atas akses
yang sama terhadaaaap pelayanan masyarakat.
Hak ekonomi, sosial dan budaya berdasarkan pada pernyataan
DUHAM menyangkut hal-hal yaitu:
1. hak atas jaminan sosial
2. hak untuk bekerja
3. hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama
4. hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh
5. hak atas standar hidup yang pantas dibidang kesehatan dan
kesejahteraan
6. hak atas pendidikan
7. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari
masyarakat.
Dalam UUD 1945 (amandemen I-IV UUD 1945) memuat HAM
yang terdiri dari hak:
1. hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat
2. hak kedudukan yang sama di dalam hukum
3. hak kebebasan berkumpul
4. hak kebebasan beragama
5. hak penghidupan yang layak
6. hak kebebasan berserikat
7. hak memperoleh pengajaran atau pendidikan

24. 24
Secara operasional beberapa bentuk HAM terdapat dalam UU
Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu:
1. hak untuk hidup
2. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. hak mengembangkan diri
4. hak memperoleh keadilan
5. hak atas kebebasan pribadi
6. hak atas rasa aman
7. hak atas kesejahteraan
8. hak turut serta dalam pemerintahan
9. hak wanita
10. hak anak

25. 25
Kegiatan Belajar 3
Pelanggaran, Pengadilan, Dan Penegakan HAM
A. Pelanggaran HAM
Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang
termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian
yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan / mencabut
HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan
tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian
hukum yang berlaku. Dengan denmikian, pelanggaran HAM merupakan
tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh
institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada
dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakan.
Deklarasi HAM Universal (1948) lahir sebagai akibat pelanggaran HAM
yang sangat berat selama PD II. Selama penjajahan Japan (1942-1945) rakyat
Indonesia sangat menderita, dengan pelanggaran HAM yang berat, antara lain
kekejaman Polisi Militer Japan, Pengiriman dengan Paksa ribuan tenaga kerja
(Romusha) ke Birna dan Thailand dan pengerahan wanita penghibur bagi
tentara wanita.
Pada era revolusi fisik atau Perang Kemerdekaan (1942-1945) terkenal
kekejaman Polisi Rahasia Belanda terhadap para pejuang kemerdekaan yang
ditawan oleh Belanda. Pembantaian terhadap kira-kira 40.000 rakyat Sulawesi
Selatan oleh Kapten Westerling merupakan pula noda sejarah pada era perang
kemerdekaan. Demikian pemberontakan Darul Islam / Tentara Islam
Indonesia (DI/TII) pada awal tahun lima puluhan di Jawa Barat diduga tidak
lepas dengan kekejaman para pemberontak tersebut terhadap rakyat dan
prajurit TNI dan sebaliknya.
Setelah masa-masa tersebut, pelanggaran HAM masih terus berlanjut.
Menurut Pakar Hukum Adnan Buyung Nasution, pelanggaran HAM dapat
dikelompokkan menjadi empat golongan yaitu sebagai berikut.

26. 26
1. Kejahatan terhadap kemanusiaan, antara lain:
a. Gerakan 30 September/PKI pada tahun 1965, yaitu pembunuhan
terhadap tujuh orang Pahlawan Revolusi, yang disusl oleh
pembunuhan terhadap 500.000 orang yang dituduh PKI
b. Kasus Timor timur pada tahun 1971-1977 dan 1977-1982
c. Peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984 dengan pembunuhan
terhadap kelompok umat Islam.
d. Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh dengan korban meninggal
2.000 dan 7.000 kasus penyelesaian
e. Penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal
12 Mei 1998 dengan gugur empat Pahlawan Reformasi
f. Penembakan terhadap mahasiswi dalam peristiwa semanggi pada
tahun 1998
2. Kejahatan terhadap integritas orang, antara lain :
a. Arbritori arrset and dendemtion (komunis) pada tahun 1965-1971
b. Arbritori arrset and dendemtion (Peristiwa malari) tahun 1971-1977
c. Penghilangan orang (Timor Timur) pada tahun 1977-1982
d. Penembakan misterius pada tahun 1982-1983
e. Peristiwa 27 juli yaitu penyerbuan, perusakan dan pembunuhan pada
Markas Partai Demokrasi Indonesia
3. Tindak kekerasan terhadap hak sipil dan politik, antara lain berikut ini:
a. Kemerdekaan berserikat dan berkelompok yang secara sistematik
dilanggar
b. Kebijakan kemerdekaan berpendapat dilanggar
c. Kebijakan dari lembaga Ekstra-Yudisial yang mencampuri fungsi
kehakiman
4. Tindak kekerasan terhadap hak sosial ekonomi dan budaya, antara lain
berikut :
a. pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat
b. Pelanggaran terhadap hak lingkungan hidup
c. Pemiskinan secara struktural
d. Proses pemiskinan

27. 27
HAM merupakan hak yang ada dalam diri seseorang sebagai makhluk
ciptaan Tuhan YME, baik sebagai makhluk individu maupun sosial. Oleh
sebab itu, Pelanggaran HAM dapat dikategorikan merupakan pelanggaran
hukum yang sifatnya struktural, artinya pelanggaran itu bukan merupakan
pelanggaran biasa melainkan suatu pelanggaran yang sifatnya mengurangi
eksistensi keberadaan manusia yang memiliki harkat dan martabat.
Dengan kata lain “pelanggaran hukum yang sifatnya struktural” adalah
perbuatan yang secara sistemik dilakukan oleh seseorang atau kelompok
orang termasuk aparat negara yang sifatnya mengurangi, menghalangi,
membatasi dan/atau mencabut HAM dan dengan adanya tindakan tersebut
seseorang atau kelompok orang jadi insan yang telah kehilangan harkat dan
martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME.
Dalam UU No. 39 tahun 1999 tidak membedakan secara tegas antara
perbuatan seorang atau kelompok orang maupun aparat negara yang
menafikan HAM dimasukkan dalam kategori pelanggaran terhaadap HAM.
Berkaitan dengan sifat istimewa ini maka UU ini juga memberikan upaya
hukum yang istimewa yaitu dengan cara slass action.
Pasal 90 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang dan/atau sekelompok
orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat
mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM”.
Lebih lanjut 101 menyatakan:
“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat,
lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak
menyampaikan laporan atas terjadinya yang berwenang dalam rangka
perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM”.
Ketentuan Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 101 mengandung makna bahwa
class action ysng dimaksudkan tidak diarahkan kepada mekanisme
penyidikan, penyidikan dan penuntutan melainkan hanya diarahkan kepada
aspek pelaporannya. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 104 menegaskan:

28. 28
1. Untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk Pengadilan
HAM dilingkungan peradilan umum.
2. Pengadilan tersebut dibentuk dengan UU dalam jangka waktu paling
lama 4 (empat) tahun.
3. Sebelum terbentuk pengadilan HAM maka kasus-kasus pelanggaran
HAM diadili oleh pengadilan yang berwenang.
Berdasar Pasal 104 itulah, dikeluarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM. Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Pengadilan HAM
yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus
terhadap pelanggaran HAM yang berat. Ketentuan semacam ini
menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap HAM merupakan pelanggaran
yang bersifat khusus bahkan sebagai pelanggaran yang sifatnya struktural.
Pelanggaran HAM di Indonesia, baik yang dilakukan oleh aparat, negara
maupun masyarakat, secara kuantitas terus meningkat. Hal ini disebabkan
belum adanya penyelesaian secara tuntas mengenai kasus-kasus pelanggaran
HAM, meskipun kita memiliki UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan
Ham. Padahal apabila ditelaah, UU tentang pengadilan HAM telah
memberikan kewenangan penuh, antara lain berikut ini:
1. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan menuntaskan
perkara pelanggaran HAM yang berat.
2. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan mmutuskan perkara
pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial
wilayah negara RI oleh WNI.
3. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutusriksa dan
memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh
seseorang yang berumur dibawah 18 tahun pada saat kejahtan dilakukan.
4. Pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genosida, kejahatan
terhadap kemanusiaan.
Menurut Pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000 yang dimaksud kejahatan
genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk

29. 29
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa,
ras, kelompok etnik, kelompok agama dengan cara:
1. Membunuh anggota kelompok.
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap
anggota kelompok.
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan
kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian.
4. Memaksakan tindakan-tindakanyang bertujuan mencegah kelahiran di
dalam kelompok.
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke
kelompok lain.
Menurut Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 yang dimaksud kejahatan
terhadap kemanusiaan adalah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian
dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan
tersebut ditunjukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
1. pembunuhan.
2. Pemusnahan.
3. Perbudakan.
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.
5. Perampasan kemerdekaan yang melanggar ketentuan pokok hukum
internasional.
6. Penyiksaan.
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa atau bentuk-
bentuk kekerasan seksual lain yang setara.
8. Penganiayaan terhadap paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya,
agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal
sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
Memperhatikan pelanggaran-pelanggaran tersebut, dapat disimpulkan
bahwa sifat struktural dari pelanggaran HAM juga dapat dilihat dari pelaku
pelanggaran HAM.

30. 30
Dalam UU Pengadilan HAM, perlindungan terhadap korban dan saksi
juga mendapat perhatian di mana korban dan saksi berhak atas perlindungan
fisik dan metal dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan. Perlindungan
tersebut wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan
secara cuma-Cuma. Sebagai konsekuensi dari pelanggaran HAM maka para
korban dan ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan
rehabitasi yang diatur dengan menggunakan peraturan pemerintah. Ketentuan
pidana yang dijatuhkan terhadap pelanggaran HAM, di mana meliputi
genosida dan kejahatan kemanusiaan adalah pidana mati, pidana seumur
hidup dan penjara antara 10 sampai 25 tahun.
Oleh karena itu, pelanggaran HAM dapat terjadi dalam dua cara, yaitu
sebagai berikut:
1. Pelanggaran yang dilakukan oleh negara secara aktif dengan tindakan
yang bersifat langsung sehingga menimbuulkan pelanggaran HAM.
2. Pelanggaran yang timbul akibat kelalaian negara.
B. Penegakan Hukum
Implementtasi demokrasi dan HAM tidak akan bermakna dalam
kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat apabila tidak ditunjang
dengan penegakan hukum dalam bidangnya. Oleh karena itu, harus diciptakan
“budaya hukum”. Tanpa budaya hukum mudah terjadi pelanggaran hukum
dalam masyarakat. Langkah awal yang harus diciptakan untuk menuju budaya
hukum adalah membangun kesadaran hukum dalam masyarakat, artinya
individu dan masyarakat mematuhi hukum karena suara batinnya yang
menghendaki demikian karena hukum itu sendiri dapat menjaminn hak-hak
yang sangat diperlukan bagi kelanjutan hidupnya. Kesadaran hukum tidak
lahir dengan sendirinya, tetapi dapat tumbuh dari perasaan hukum yang
dimiliki setiap orang atau masyarakat.
Adanya perasaan hukum tumbuh ditandai dengan adanya keinginan dari
masyarakat itu sendiri untuk senantiasa berbuat yang benar, menegakkan hak

31. 31
dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Setiap
anggota masyarakat hendaknya memiliki pola pikir, pola sikap dan pola tindak
yang sama tentang apa yang patut atau tidak patut dilakukan atau dikerjakan
atau meninggalkan hal-hal tercela. Perasaan ini harus tumbuh dan berkembang
serta terpelihara sampai meningkat menjadi kesadaran hukum.
Faktor moral sangat berperan kerna dengan moral orang, akan terdorong
untuk melakukan hal-hal posotof dan pantas. Apabila kondisi ini ditumbuhkan
dalam masyarakat, akan tercipta kedaulatan hukum yang dapat melahirkan
negara hukum. Kedaulatan Hukum atau negara hukum dimaksud bukan dalam
arti formal saja, tetapi sekaligus dalam arti materil yaitu masyarakat sendiri
dengan suara batinya atau dengan kesadaran mematuhi hukum dalam realitas
hidup sehari-hari.
Menurut Hugo krabbe, tumbuhnya perasaan hukum akan menjelma
menjadi kesadaran hukum yang akan menimbulkan kewajiban bagi setiap
orang atau masyarakat untuk mematuhi hukum bukan karena tekanan dari
pihak luar (pengusaha).
Contoh : Presiden Kennedy sebagi presiden AS, pada saat melakukan
perjalanan secara kebetulan anjingnya ikut serta. Ia menolak kebijakan
perusahaan penerbangan yang tidak memungut harga tiket untuk anjingnya.
Sang presiden tetap membelikaan tiket untuk anjingnya karena anjingnya
memiliki berat badan dan memerlukan tempat dipesawat walaupun hanya
inggal dilantai pesawat. Sikap presiden demikian tidak lain karena kepatuhan
terhadap hukum AS yang sudah membudaya sehingga setiap orang termasuk
presiden merasa tidat tepat diperlakukan istimewa.
Bagaimaimana dengan di Indonesia ? Jika kita tidak mengembangkan
budaya hukum dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara dan bermasyarakat
sekarang, rasanya tidak akan banyak manfaat yang dihasilkan oleh reformasi
termasuk reformasi hukum. Bila kita tidak mereformasi tingkah laku melalui
peningkatan budaya hukum yang dapat menjamin dilaksankan hasil-hasil
reformasi menjadi kenyataan, tampaknya akan sia-sia pengorbanan yang telah

32. 32
dilakukan pada masa orde baru, dimana yang kuat leluasa melakukan
pelanggaran HAM sehingga rakyat kecil banyak yang jadi korban.
Perdebatan tentang siapa yang bertanggung jawab dalam penegakan,
pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM sampai kini menjadi wacana
yang tidak berkesudahan. Dalam kaitan dengan persoalan tersebut, ada 2
pandangan, yaitu sebagai berikut :
1. Pandangan pertama menyatakan bahwa yang harus bertanggungjawab
memajukan HAM adalah negara karena negara dibentuk sebagai wadah
untuk kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Rakyat, agar cukup oerdas
dan sadar untuk menghargai dan menghormati HAM, perlu diberikan
pendidikan yang berkaitan dengan HAM. Negara yang tidak memfasilitasi
rakyat melalui pendidikan HAM berarti telah mengabaikan amanat rakyat.
2. Pandangan kedua menyatakan bahwa tanggung jawab pemajuan,
penghormatan, dan perlindungan HAM tidak saja dibebankan kepada
negara, melainkan juga kepada individu warga negara. Artinya, negara
dan individu sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan,
penghormatan, dan perlindungan HAM. Karena itu, pelanggaran HAIVI
sebenarnya tidak saja dilakukan oleh negara kepada rakyatnya, melainkan
juga oleh rakyat kepada rakyat yang disebut dengan pelanggaran HAM
secara horizontal.

33. 33
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia yang telah diperoleh
dan dibawa bersamaan dengan kelahiran di dalam kehidupan masyarakat.
Disebut HAM karena melekat pada eksistensi manusia yang bersifat universal,
merata dan tidak dapat dialihkan karena hakikat HAM merupakan upaya
menjaga eksistensi manusia secara utuh melalui alih keseimbangan, yaitu
keseimbangan hak dan kewajiban serta keseimbangan kepentingan
perseorangan dan umum.
HAM dilahirkan oleh sebuah komisi PBB pada 10 Desember 1948 yang
secara resmi diterima PBBsebagai Universal Declaration of Human Rights. Di
Indonesia, HAM diatur secara formal dalam system hukum nasional. Dalam
amandemen UUD 1945, HAM dituangkan dalam BAB X. Bab XA, dan Bab
XI.
Dalam perkembangan pemahaman ide HAM, konsep HAM berdimensi
ganda, yaitu dimensi universalitas dan dimensi kontekstualitas. Dua dimensi
ini memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan ide-ide HAM di dalam
komunitas kehidupan di masyarakat, bangsa dan Negara. Berkaitan dengan
nilai-nilai HAM, ada 3 teori yang dijadikan kerangka analisis, yaitu teori
realitas, teori relativisme kultural dan teori radikal universalisme.
Dalam kaitan dengan teori nilai HAM, ada dua arus pemikiran yang saling
tarik menarik yang dapat melekat relativitas nilai-nilai HAM, yaitu strong
relativist dan weak relativist.

34. 34
Contoh nilai-nilai HAM dapat ditemukan dalam :
1. Universal Declaration of Human Rights
2. Piagam Madinah
3. Pasal-Pasal dalam Deklarasi Kairo
4. Deklarasi universal tentang HAM.
Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik
dilakukan oleh individu maupun oleh institusi Negara terhadap hak asasi
individu lain tanpa ada dasar atau landasan yuridis dan alas an rasional
yang menjadi pijakan.
Pelanggaran HAM dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut :
1. Kejahatan terhadap kemunusiaan
2. Kejahatan terhadap integritas orang
3. Tindak kekerasan terhadap hak sipil dan politik
4. Tindak kekerasan terhadap hak social ekonomi dan budaya
Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran
HAM yang berat yang diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000.
Pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genosida, kejahatan
terhadap kemanusiaan.
Implementasi demokrasi dan HAM tidak akan bermakna dalam
kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat bila tidak ditunjang
dengan penegakan hukum.
Sejalan dengan amanat konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa
pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa
hak sipil, politik, ekonomi, social budaya dan hak pembangunan
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik dalam
penerapan, pemantauan maupun dalam pelaksanaan. Oleh karena itu,
penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak
diskriminatif, dan konsisten.

35. 35
B. Saran
Maka dari itu kita perlu kesadaran rasa kemanusiaan yang tinggi,
aparat hukum yang bersih, yang tidak sewenang-wenang, sanksi yang tegas
bagi para pelanggar HAM, serta penanaman nilai-nilai keagamaan pada
masyarakat Indonesia.
Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan
memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa
menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan
pelanggaran HAM. Dan Jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak
oleh orang lain.
Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan
mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain.