Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang definisi hak asasi manusia menurut para ahli dan ciri-ciri pokoknya, jenis-jenis hak asasi manusia, sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia dan Indonesia serta perkembangan hukum HAM di Indonesia.
. Teori Klasik.
Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika.Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik.Menurut psikologi hedonistik, setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit).Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak. Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:15) bahwa "Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dan perbuatan tersebut.(That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure)." Lebih lanjut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:21) menyatakan bahwa: "Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadan lainnya." Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut. Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut, setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat, sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut
Menjelaskan sejarah hukum laut internasional dilihat dari perkembangannya pada era Yunani Kuno, Romawi Kuno, Kerajaan Sriwijaya, dan pada Abad Pertengahan.
. Teori Klasik.
Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika.Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik.Menurut psikologi hedonistik, setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit).Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak. Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:15) bahwa "Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dan perbuatan tersebut.(That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure)." Lebih lanjut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:21) menyatakan bahwa: "Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadan lainnya." Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut. Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut, setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat, sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut
Menjelaskan sejarah hukum laut internasional dilihat dari perkembangannya pada era Yunani Kuno, Romawi Kuno, Kerajaan Sriwijaya, dan pada Abad Pertengahan.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
2. Definisi
HAM
Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-
mata karena ia manusia. Hak-hak ini bersifat universal dan tidak
dapat dicabut.
Hak asasi manusia melekat pada diri manusia sejak ia lahir hingga
akhir hayatnya.
Hak asasi manusia terdiri daru dua hak yang paling fundamental,
yaitu hak persamaan dan hak kebebasan.
3. Definisi HAM
Menurut Para
Ahli
Prof. Padmo wahyono mengatakan bahwa pengertian HAM (Hak
Asasi manusia) adalah hak yang memungkinkan orang hidup
berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu.
Prof Dardji Darmodihardjo bahwa pengertian HAM (hak asasi
manusia) adalah hak hak dasar atau hak hak pokok yang dibawa
manusia sejak lahir sebagai anugerahTuhanYang Maha Esa dan
menjadi dasar dari hak hak dan kewajiban kewajiban yang lain.
4. Ciri-ciri Pokok
Hakikat HAM
HAM tidak perlu diberikan, diminta, dibeli, ataupun diwarisi. HAM
adalah bagian yang melekat pada diri manusia
HAM berlaku untuk semua orang tanpa melihat jenis kelamin,
SARA, politik dan bangsa.
HAM tidak boleh dilanggar.Tidak ada seseorangpun yang boleh
melanggar atau membatasi hak orang lain.
5. Macam-
macam HAM
Hak Asasi Pribadi (Personal Rights) : Hak Asasi Pribadi adalah
hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan
memeluk agama, kebebasan bergerak, kebabasan dalam untuk
aktif setiap organisasi atau perkumpulan dan sebagainya.
Hak Asasi Ekonomi (Property Rights) : Hak Asasi Ekonomi adalah
Hak untuk memiliki, membeli dan menjual, serta memanfaatkan
sesuatu.
Hak Asasi Politik (Politic Rights) : Hak Asasi Politik adalah hak
ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih maksunya hak untuk
dipilih contohnya : mencalonkan sebagai Bupati , dan memilih
dalam suatu pemilu contohnya memilih Bupati atau Presiden), hak
untuk mendirikan parpol, dan sebagainya.
6. Macam-
macam HAM
Hak Asasi Hukum (Rights Of Legal Equality) : Hak Asasi Hukum
adalah hak untuk mendapatkan perlakukan yang sama dalam
hukum dan pemerintahan.
Hak Asasi Sosial dan Budaya (Social and Culture Rights) : Hak
Asasi Sosial dan Budaya adalah hak yang menyangkut dalam
masyarkat yakni untuk memilih pendidikan, hak untuk
mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights) : Hak Asasi Peradilan
adalah hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan
perlindungan (procedural rights), misalnya peraturan dalam hal
penahanan, penangkapan dan penggeledahan.
7. Sejarah HAM
Negara inggris memiliki sejarah panjang mengenai perjuangan hak
asasi manusia di benua Eropa khususnya di Eropa barat. Bukan hanya
itu, Inggris juga banyak melahirkan tokoh tokoh pemikir kenegaraan
yang membela hak asasi manusia contohnya John Locke yang
meletakkan dasar hak hak asasi manusia atau HAM.
Selain Negara Inggris, negara lain yang ikut andil dalam sejarah HAM
(Hak asasi manusia) adalahAmerika dan Prancis.
Pada perkembangan berikutnya, konsepsi HAM terus mengalami
perubahan dan perkembang.
Franklin D. Roosevelt, presidenAmerika Serikat, pada awal abad ke-
20 memformulasikan empat macam hak-hak asasi yang kemudian
populer dengan The Four Freedoms yang isinya sebagai berikut:
Freedom of speech (Kebebasan berbicara)
Freedom of religion (Kebebasan beragama)
Freedom of fear (Kebebasan dari ketakutan)
Freedom of want (Kebebasan dari kemelaratan)
8. 1. Magna
Charta
Libertatum
(1215)
MagnaCharta ditandatangani oleh Raja John Lockland pada tahun
1215 di Inggris dan ketentuan ini sering disebut sebagai asal
mulanya HAM (Hak Asasi Manusia) walaupun sesungguhnya
kurang mendekati apa yang ada sekaran. MagnaCharta
sebenarnya berisi tentang kesepakatan antara para bangsawan
dan Raja untuk membagi kekuasaan yang dimiliki Raja yang tentu
saja dengan mengurangi kekuasaan yang dimiliki Raja, walaupun
di dalam Magna charta terdapat beberapa kepentingan rakyat dan
kebebasan rakyat.Adapun inti dari isi magna charta adalah
pengaturan tentang hak hak warga negara berdasarkan
pertimbangan hukum dan begitupula dengan hak hak raja. Salah
satunya adalah larangan penghukuman, penahanan, dan
perampasan bnda dengan sewenang wenang.
9. 2. Bill of rights
(1689)
Perjanjian Bill of Rights ada atas reaksi terhadap revolusi Inggris
yang terjadi pada tahun 1688 dengan meruntuhkan kekuasaan
monarki. Di dalam perjanjian Bill of rights, terdapat penekanan
yang lebih terhadap warga negara dan ketentuan untuk
mengganti raja.
10. 3. Deklarasi
Kemerdekaan
(Declaration of
Independence,
USA) (1776)
Deklarasi kemerdekaan yang merupakan landasan bagi
masyarakatAmerika untuk melepaskan diri dari kekuasaan Inggris
yang terjadi pada tahun 1776. Isi deklarasi ini diambil dari ajakan
John Locke dan para filsuf Prancis seperti Montesquieu dan J.J.
Rosseau, oleh karena itulah isinya hampir sama dengan rumusan
Prancis.
11. 4. Declaration
des droits de l’
homme et du
citoyen (1789)
Deklarasi yang dalam bahasa Inggris berari Declaration of the
Rights of Man the Citizen ini dilaksanakan di Prancis pada tahun
1789 tentang cerminan dari cita cita yang melandasi revolusi
Perancis dan merupakan ketentuan yang lengkap dari prinsip
prinsip pemerintahan konstitusional dan rule of law. Pasal pasal
yang berhubungan dengan HAM dalam deklarasi ini berisi tentang
hak hak dasar seseorang dalam negara selaku warga negara.
12. 5. Bill of
Rights,USA
(1791)
Ini merupakan perjanjian resmi pertama yang berisi tentang hak
hak dan bebebasan individu dalam negara yang selanjutnya
dimasukkan ke dalam konstitusi Amerika serikat yang berisikan
tentang kesamaan perlakuan di depan hukum, selama proses
peradilan, kebebasan, penahanan dan penangkapan tanpa
prosedur, praduga tidak bersalah, peradilan yang jujur dan
kebebasan mengemukakan pendapat.
13. 6. Declaration
of Human
Rights (1948)
Tahun 1948, dengan terbentuknya PBB mencetuskan pernyataan
tentang perlindungan terhadap HAM. Pernyataan tentang
perlindungan terhadap HAM. Pernyataan tersebut dikenal dengan
nama Universal Declaration of Human Rights atau deklarasi umum
hak asasi Manusia sering disingkat DUHAM PBB. Ini merupakan
pernyataan sedunia (oleh hampir semua negara di Dunia) tentang
hak hak asasi manusia yang terdiri atas 30 pasal. Piagam tersebut
berisikan tentang seruan kepada seluruh bangsa dan negara yang
ada di dunia untuk mengakui hak hak asasi manusia (HAM) yang
dimuat dalam konstitusi negara masing masing.
Sejarah munculnnya DUHAM PBB merupakan reaksi terhadap
banyaknya perbuatan perbuatan melanggar HAM yang
mendehumanisasi manusia khususnya dalam perang dunia
pertama dan kedua.
14. Perkembangan
HakAsasi
Manusia (HAM)
di Indonesia
Indonesia selama ini juga banyak mendapat sorotan dunia
internasional melakukan pelanggaran HAM berat. Mulai dari kasus
negara baru merdekaTimor Leste (Timtim), Aceh, Ambon, Poso,
Trisakti, Semanggi, dan lain-lain.
Untuk itu, pemerintah membentuk Komisi Penyidik Pelanggaran
(KPP) HAM yang dibentuk Komnas HAM untuk menyelidiki kasus-
kasus pelanggaran HAM.
15. Perkembangan
HakAsasi
Manusia (HAM)
di Indonesia
Pemerintah Indonesia menerapkan hukum-hukum mengenai hak-
hak asasi manusia agar Indonesia menjadi lebih terkontrol untuk
berperilaku dan hidup berdampingan dengan sesama manusia
secara adil dan damai.
Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telat
berlaku tiga Undang-Undang Dasar dalam 4 periode yaitu:
Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1994, berlaku UUD
1945.
Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950.
Periode 17Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUDS 1950.
Periode 5 Juli sampai sekarang, berlaku UUDS 1950.