KONSEP DASAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA unsur-unsur Hukum dan kaidah dan norma yang berlaku di masyarakat Perbedaan, persamaan dan hubungan pih dan phi Sumber hukum dalam arti formal

1. KONSEP DASAR PENGANTAR HUKUM
INDONESIA

2. Pengertian Hukum
 Secara etimologis hukum berasal dari :
 Law (Inggris), Recht (Belanda dan Jerman) dan Droit (Perancis) dan Rectum
atau lex (latin)
 Dalam perkembangannya hukum juga disebut “ius” dari kata “iubere” artinya
mengatur atau memerintah atau hukum.
 Istilah “law” mempunyai dua pengertian :
 pertama, sebagai pedoman untuk mencapai keadilan atau disebut dengan
“hukum” sama dengan istilah “ius” (Latin), “droit” (Perancis), “recht”
(Belanda dan Jerman);
 kedua “juga berarti “undang-undang” (Indonesia), sama dengan istilah “lex”
atau “legi” (Latin), “loi” (Perancis), “wet” (Belanda), “gesetz” (Jerman).
2

3. Pengertian Dan Tujuan PHI
a. Hartono Hadisoeprapto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Tata Hukum
Indonesia mengatakan bahwa Pengantar Hukum Indonesia sebenarnya dipergunakan
untuk mengantarkan setiap orang yang ingin mempelajari aturan-aturan hokum yang
sedang berlaku di Indonesia.
b. R. Abdul Djamali dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Indonesia bahwa PHI
bahasa dari Belanda Recht Orde, adalah susunan hukum yang artinya memberikan
tempat yang sebenarnya. Ini bermakna menyusun dengan baik dan tertib aturan
hukum dalam pergaulan hidup agar dengan mudah diketahui dan dipergunakan untuk
menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi.
c. Soediman Kartohadiprodjo dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia
mengatakan bahwa yang dimaksud dengan PHI adalah hukum yang sekarang berlaku
di Indonesia.
3

4. Kesimpulan:
Pengantar Hukum Indonesia memberikan
pemahaman awal kepada siapa saja yang ingin
mengenal sistematika dan susunan hukum yang saat
ini berlaku di Indonesia.
4

5. UNSUR-UNSUR HUKUM
1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia;
2. Peraturan itu dibuat oleh badan berwenang;
3. Peraturan itu bersifat memaksa
4. Peraturan itu disertai sanksi yang tegas dan
dapat dirasakan oleh yang bersangkutan
5

6. KAIDAH NORMA YANG BERLAKU DI MASYARAKAT
1. Kaidah/Norma Agama
Kaidah agama merupakan tuntunan hidup
manusia untuk menuju ke arah yang lebih
baik dan benar. Kaidah agama mengatur
tentang kewajiban manusia terhadap
Tuhannya. Sanksi terhadap pelanggaran
kaidah agama berasal dari Tuhan, baik
sanksi yang diterima langsung di dunia
maupun di akhirat nanti.
2. Kaidah/Norma Kesusilaan
Aturan hidup yang berasal dari suara hati
manusia yang menentukan mana
perbuatan baik dan mana perbuatan tidak
baik. Asal kaidah kesusilaan berasal dari
dari manusia itu sendiri. Kaidah kesusilaan
mendorong manusia untuk berbuat
kebaikan, ia berbuat baik atau buruk
karena bisikan hati nuraninya (geweten).
6

7. 3. Kaidah/Norma Kesopanan
aturan hidup yang timbul dari
pergaulan hidup masyarakat
tertentu. Landasan kaidah
kesopanan adalah kepatutan,
kepantasan, dan kebiasaan
yang berlaku pada masyarakat
yang bersangkutan. Kaidah
kesopanan ditujukan kepada
sikap lahir setiap pelakunya
demi ketertiban masyarakat
dan untuk mencapai suasana
keakraban dalam pergaulan.
4. Kaidah/Norma Hukum
aturan yang dibuat secara
resmi oleh penguasa negara,
mengikat setiap orang dan
berlakunya dapat dipaksakan
oleh aparat negara yang
berwenang, sehingga
berlakunya dapat
dipertahankan
7

8. TUJUAN HUKUM
1. Teori Etis
tujuan hukum itu semata-mata
untuk mewujudkan keadilan.
isi hukum semata-mata harus
ditentukan oleh kesadaran etis
kita mengenai mana yang adil
dan mana yang tidak adil.
2. Teori Utilitas
Semata-mata untuk
memberikan kemanfaatan
sebesar-besarnya bagi
masyarakat pada umumnya
3. Teori Campuram
Tujuan Pokok hukum adalah
ketertiban
8

9. Tujuan Mempelajari PHI:
1. Macam-macam hukum (bentuk, isi) yang berlaku di
Indonesia;
2. Perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan yang
diharuskan serta yang diperbolehkan menurut
hukum Indonesia;
3. Kedudukan, hak dan kewajiban setiap orang dalam
masyarakat dan Negara menurut hukum Indonesia;
4. Macam-macam lembaga atau institusi pembentuk atau
pembuat dan pelaksana atau penegak hukum
menurut hukum Indonesia;
9

10. Perbedaan, persamaan dan hubungan pih dan phi
Perbedaan
Obyeknya
PHI berobyek pada hukum yang sedang berlaku di masa sekarang,
PIH berobyek pada hukum yang tidak terbatas pada aturan hukum yang berlaku pada suatu
tempat dan waktu tertentu.
Persamaan
Baik PIH maupun PHI merupakan mata kuliah dasar untuk mempelajari hukum.
Hub PIH dan PHI
PIH mendukung atau menunjang kepada setiap orang yang akan mempelajari hukum positif
Indonesia ( tata hukum indonesia = PHI).
PIH menjadi dasar dari PHI
10

11. FUNGSI HUKUM
1. Alat ketertiban dan keteraturan masyarakat;
2. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin;
3. Sarana penggerak pembangunan;
4. Kritis dari hukum.
11

12. SUBJKE DAN OBJEK HUKUM
1. Subjek Hukum
Subjek hukum adalah segala
sesuatu yang menurut hukum
dapat memiliki hak dan kewajiban
atau sebagai pendukung hak dan
kewajiban. Menurut macamnya
ada dua subjek hukum, yaitu
manusia (natuurlijke persoon)
dan badan hukum (rechts
person).
2. Objek Hukum
segala sesuatu yang berguna
bagi subjek hukum dan dapat
menjadi pokok suatu
hubungan hukum yang
dilakukan oleh para subjek
hukum
12

13. KLASIFIKASI HUKUM

14. 1. hukum menurut fungsinya
a. Hukum materiel (substantive
law) terdiri dari peraturan-
peraturan yang memberi hak
dan membebani dengan
kewajiban-kewajiban.
b. Hukum formil (adjective law),
peraturan hukum yang
fungsinya melaksanakan atau
menegakkan hukum materiel
atau menentukan bagaimana
caranya melaksanakan hukum
materiel, bagaimana caranya
mewujudkan hak dan kewajiban
dalam hal ada pelanggaran
hukum atau sengketa.
14

15. 2. hukum menurut saat berlakunya
a. Ius constitutum, hukum yang
telah ditetapkan atau hukum yang
berlaku sekarang atau lazim
disebut hukum positif
b. Ius constituendum, hukum
yang masih harus ditetapkan,
hukum yang akan datang atau
hukum yang dicita-citakan.
15

16. 3. hukum menurut daya kerjanya
a. Hukum yang bersifat memaksa
(imperatif), kaidah hukum yang
dalam keadaan apa pun harus
ditaati dan bersifat mutlak daya
ikatnya.
b. Hukum yang bersifat
melengkapi (fakultatif), kaidah
hukum yang dapat
dikesampingkan oleh para
pihak dengan jalan membuat
ketentuan khusus dalam
perjanjian yang mereka buat
16

17. 4. hukum menurut bentuknya
a. Hukum tertulis:
kaidah hukum yang
dicantumkan atau
tertuang dalam
berbagai peraturan
perundang-undangan
b. Hukum tidak tertulis:
kaidah hukum yang
tumbuh di dalam dan
bersama masyarakat
secara spontan dan
mudah menyesuaikan
dengan perkembangan
masyarakat
17

18. 5. hukum menurut wilayah berlakunya
a. Hukum nasional:
hukum yang berlaku
dalam suatu negara.
b. Hukum internasional:
hukum yang berlaku
melintasi batas wilayah
suatu negara.
18

19. 6. hukum menurut isinya
a. Lex generalis: hukum yang
berlaku umum dan
merupakan dasar, misalnya
hukum perdata
b. Hukum privat: hukum yang
berkaitan dengan
kepentingan individu
seperti hukum bisnis,
hukum perdata, hukum
acara perdata.
C. Lex specialis: hukum yang
berlaku khusus, misalnya
hukum dagang.
d. Hukum publik: hukum yang
berkaitan dengan fungsi
negara seperti HTN, HAN,
hukum pidana, hukum acara
pidana
19

20. hukum menurut sumbernya
a. Hukum undang-undang:
hukum yang tercantum
dalam peraturan perundang-
undangan.
b. Hukum adat: hukum yang
diambil dari peraturan adat.
c. Hukum yurisprudensi:
hukum yang terbentuk dari
putusan pengadilan
d. Hukum traktat: hukum yang
ditetapkan oleh hukum
internasional melalui
perjanjian internasional.
e. Hukum doktrin: hukum yang
berasal dari pendapat para ahli.
20

21. hukum menurut wujudnya
a. Hukum objektif:
kaidah hukum dalam
suatu negara yag
berlaku umum dan
tidak dimaksudkan
untuk mengatur sikap
tindak orang tertentu
saja.
b. Hukum subjektif:
hukum yang timbul dari
hukum objektif dan
berlaku terhadap
seorang tertentu
21

22. Sumber Hukum
1. sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum,
misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa;
2. menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum
yang sekarang berlaku, misalnya hukum Perancis, hukum Romawi
3. sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlakunya secara formal
kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat);
4. sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen,
undang-undang, lontar, batu bertulis;
5. sebagai sumber terjadinya hukum: sumber yang menimbulkan hukum.
22

23. JENIS SUMBER HUKUM
a. Sumber Hukum Material merupakan faktor yang membantu
pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan
kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan
keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalu
lintas), perkembangan internasional, keadaan geografis
b. Sumber Hukum Formil/Formal sumber hukum formal ini terdapat
rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan
mengikatnya peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak
hukum
23

24. Sumber hukum dalam arti formal
1) Undang-undang (statute);
2) Kebiasaan dan adat (custom);
3) Traktat (treaty) atau perjanjian atau
konvensi internasional;
4) Yurisprudensi
5) Pendapat ahli hukum terkenal
(doctrine).
24