Tugas Mata Kuliah UT

1. BUKU JAWABAN TUGAS MATA KULIAH
TUGAS 1
Nama Mahasiswa : Agus Gede Dharmawan
Nomor Induk Mahasiswa/ NIM : 044391046
Kode/Nama Mata Kuliah : HKUM4204/Hukum Adat
Kode/Nama UPBJJ : 77/Denpasar
Masa Ujian : 2022/23.1 (2022.2)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TERBUKA

2. 1. Bulan merupakan masyarakat dari desa A dan akan melaksanakan pernikahan
dengan Bintang, Bintang juga merupakan masyarakat desa tersebut dan mereka
teman bermain sejak kecil. Kedua pihak keluarga sepakat menikahkan mereka sesuai
dengan kepercayaan adat mereka dan aturan-aturan yang ada di daerahnya tersebut.
Pertanyaan :
 Berdasarkan kasus diatas termasuk kedalam bentuk masyarakat hukum seperti
apakah yang dianut oleh Bulan dan Bintang dalam hukum adat di Indonesia?
Masyarakat hukum yang dianut oleh Bulan dan Bintang dalam Hukum aadat di
indonesia adalah Masyrakat Hukum teritorial. Masyarakat hukum teritorial
adalah masyarakat hukum yang anggota-anggotanya terikat pada suatu
wilayah atau daerah tempat tinggal yang sama atau kediaman tertentu.
Pertalian ikatan diantara anggotanya karena dilahirkan, tumbuh dan
berkembang hingga dewasa di tempat yang sama. Terdapat 3 (tiga) bentuk
masyarakat hukum teritorial, sebagai berikut.
a. Masyarakat hukum disebut persekutuan desa merupakan tempat tinggal
bersama, di mana warga terikat pada suatu tempat tinggal yang meliputi
desa-desa atau perkampungan di mana semua tunduk pada pimpinan
tersebut. Contoh desa-desa di Jawa dan Bali. Desa di Jawa mempunyai
persekutuan hukum yang mempunyai tata susunan tetap, ada pengurus,
ada wilayah, ada harta benda, dan umumnya tidak mungkin untuk
dibubarkan.
b. Masyarakat hukum disebut persekutuan daerah merupakan kesatuan dari
beberapa tempat kediaman/wilayah, yang masing-masing pimpinan sendiri.
Bentuk seperti ini misalnya nagari di Minangkabau, marga di Sumatera
Selatan, Lampung, dan kuria di Tapanuli.
c. Masyarakat hukum disebut perserikatan desa, gabungan dari beberapa
desa atau marga yang terletak berdampingan, di mana masing-masing
berdiri sendiri. Beberapa desa ini bergabung untuk melakukan kerja sama
untuk kepentingan bersama, seperti subak di Bali
 Tentukan bentuk masyarakat hukum tersebut dalam hukum adat di Indonesia.
Bentuk masyrakat hukum tersebut dalam Hukum Adat di Indonesia adalah
masyarakat hukum disebut persekutuan desa merupakan tempat tinggal
bersama, di mana warga terikat pada suatu tempat tinggal yang meliputi desa-
desa atau perkampungan di mana semua tunduk pada pimpinan tersebut.
Contoh desa-desa di Jawa dan Bali. Desa di Jawa mempunyai persekutuan
hukum yang mempunyai tata susunan tetap, ada pengurus, ada wilayah, ada
harta benda, dan umumnya tidak mungkin untuk dibubarkan
2. Perkembangan Hukum Adat yang ada di Indonesia tidak lepas dari sejarah kuno
peradaban di Indonesia, Seluruh perjalanan sejarah tersebut terkait erat dalam suatu
pola interaksi hukum dan menjadi fakta dalam proses dinamika internal masyarakat
yang menyerap setiap pengaruh tersebut sehingga menjadikan hukum adat yang
berlaku saat ini.
Pertanyaan :
 Berikan analisis saudara bagaimana Hukum Adat itu muncul di Indonesia
sehingga dapat menjadi pedoman masyarakat asli/ pribumi?
Peraturan-peraturan adat yang kemudian dikenal dengan hukum adat, telah
ada sejak zaman kuno, nilai-nilai asli masyarakat Indonesia yang masih banyak
dipengaruhi oleh alam pikir yang magis religious, jauh sebelum datangnya
budaya-budaya asing yang dibawa oleh ajaran agama Hindu dan agama-
agama lain ke dalam kehidupan masyarakat kita saat itu. Adat istiadat yang
hidup dalam masyarakat Pra-Hindu tersebut menurut ahli-ahli hukum adat

3. adalah merupakan adat-adat Melayu Polinesia. Kemudian secara perlahan
masuklah kebudayaan Hindu yang dibawa melalui ajaran agama Hindu,
kebudayaan yang dibawa melalui ajaran Budha, kebudayaan Islam, dan
kebudayaan Barat (Belanda) yang membawa ajaran Kristiani. Kebudayaan-
kebudayaan tersebut telah memengaruhi kebudayaan masyarakat yang hidup
saat itu sehingga dapat dikatakan bahwa adat yang hidup pada masyarakat
tradisional kita saat ini adalah merupakan suatu hasil alkulturasi antar
kebiasaan-kebiasaan atau peraturan-peraturan adat yang asli (sebelum
kebudayaan-kebudayaan lain yang dibawa oleh ajaran agama-agama masuk
ke Indonesia), dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh ajaran-
ajaran agama Hindu, Budha, Islam, Kristiani yang telah menjadi satu. Dalam
menganalisis perkembangan hukum adat, kita akan dihadapkan pada fakta
sejarah yang terkait dengan sistem politik kolonial di mana pada saat itu hukum
adat terpinggirkan atau dipinggirkan yang mengalami eliminasi besar-besaran.
Pemerintah kolonial berupaya menyampingkan hukum adat dan menggantinya
dengan sistem hukum kolonial. Hukum adat dipinggirkan dan yang diakui
adalah hukum kolonial. Hukum yang diberlakukan bagi pribumi adalah hukum
pemerintahan kolonial, bukan hukum adat. Sejarah hukum merupakan
cerminan masa lalu yang perlu untuk dipelajari sebagai landasan dalam
mengelola kehidupan hukum untuk saat ini dan saat yang akan datang. Dalam
proses pembangunan hukum target yang akan dicapai adalah terciptanya
sistem hukum nasional yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai dan hukum
yang berlaku di masyarakat. Bahwa faktanya dalam perjalanan hukum adat,
banyak dipengaruhi nilai-nilai agama yang masuk ke Indonesia. Seluruh
perjalanan sejarah tersebut terkait erat dalam suatu pola interaksi hukum dan
menjadi fakta dalam proses dinamika internal masyarakat yang menyerap
setiap pengaruh tersebut sehingga menjadikan hukum adat yang berlaku saat
ini. Oleh karena itu, hukum adat yang ada saat ini merupakan hasil alkulturasi
dari kebudayaan-kebudayaan yang dibawa melalui ajaran agama. Hukum adat
merupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang ada di tengah-tengah
rakyat sendiri, dirasakan oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat
itu bukan ditemukan, tetapi diperkenalkan oleh beberapa ahli berkebangsaan
Belanda yang mendalami hukum pribumi, seperti Van Vollenhoven dan Snouck
Hurgronje yang justru mereka hidup di luar lingkungan masyarakat adat, tetapi
kemudian menjadi pelopor ilmu hukum adat atau yang memperkenalkan hukum
adat itu sendiri. Para ahli berkebangsaan Belanda ini melalui tulisan-tulisan
mereka memperkenalkan bahwa rakyat Indonesia memiliki peraturan-
peraturan hukum yang mengatur tingkah laku, mengatur hidup
kemasyarakatan, dan memiliki sanksi apabila dilanggar. Hukum adat bukan
ditemukan karena pada dasarnya sudah hidup dan mengatur serta ditaati oleh
masyarakat pribumi, masyarakat asli bangsa Indonesia saat itu. Para ahli
berkebangsaan Belanda hanya memperkenalkan melalui penelitian-penelitian
dan mengangkatnya dalam tulisan-tulisan mereka. Aturan hidup atau hukum
adat yang menjadi pedoman dan mengatur interaksi masyarakat pribumi/asli
ketika itu dipengaruhi oleh kebudayaan lain yang berasal dari luar.
 Bagaimana analisis saudara mengenai perkembangan hukum adat yang
dihadapkan pada fakta sejarah yang terkait dengan sistem politik kolonial?
Tahun 1848 merupakan tahun dimulainya pengkodifikasian hukum, yaitu
pembukuan hukum ke dalam kitab perundang-undangan yang disusun secara
sistematis oleh pemerintah kolonial. Bahwa bagi golongan bangsa Eropa
dilakukan dengan memberlakukan asas konkordansi, yaitu hukum yang berlaku
bagi golongan Eropa adalah kodifikasi hukum perdata yang dibuat di Belanda.

4. Ada 4 (empat) kitab yang setelah diundangkan, dimasukkan dalam staatblad
(Lembaran Negara) Tahun 1847 Nomor 23, yaitu:
1. Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie (AB), yaitu
Ketentuan-ketentuan Umum tentang Perundangan di Indonesia.
2. Burgelijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH
Perdata).
3. Wetboek van Koophandel (WvK) atau Kitab Undang-undang Hukum
Dagang (KUHD).
4. Reglement op de Rechterlijke organisatie en het beleid der Justitie (RO)
atau Peraturan Susunan Pengadilan dan Kebijakan Justitie.
Untuk memberlakukan keempat kitab tersebut di atas, pemerintah kolonial
Belanda mengadakan perubahan dalam RO dan membuat rencana tambahan
dan peraturan pelaksanaannya. Setelah ada peraturan pelaksanaannya maka
kodifikasi hukum perdata bagi golongan Eropa menjadi berlaku sejak tahun
1848. Oleh karena hukum pidana yang diberlakukan sejak zaman VOC belum
digantikan dengan peraturan baru maka kepada gubernur jenderal ditugaskan
untuk mempersiapkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) di
Indonesia. Kodifikasi hukum pidana di Indonesia itu diberlakukan berbeda bagi
golongan Eropa, pribumi dan Timur Asing, sampai pada tahun 1918. Setelah
tahun 1918 barulah dilakukan unifikasi hukum pidana yang berlaku untuk
seluruh golongan rakyat di Indonesia. Kodifikasi hukum pidana ini mulai berlaku
sejak tahun 1918 yang sampai sekarang KUHPidana tersebut masih berlaku di
Indonesia, dengan beberapa perubahan-perubahan. Begitupun dengan
KUHPerdata sampai sekarang masih diberlakukan, beberapa pasal yang tidak
sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini yang tidak diberlakukan lagi.
Terhadap hukum perdata antara golongan rakyat (pribumi) dibedakan karena
kodifikasi hukum perdata pada tahun itu (1848) tidak termasuk hukum adat. Hal
ini menimbulkan perbedaan pendapat di antara pejabat pemerintah kolonial
pada saat itu, ada yang menghendaki sebagian hukum perdata Barat harus
diberlakukan juga untuk golongan bukan Eropa, dan ada juga yang
berpendapat bahwa untuk masyarakat pribumi (golongan rakyat bukan Eropa)
harus diberlakukan hukum adat. Kemudian perbedaan tersebut diselesaikan
dengan menempatkan dasar berlakunya hukum adat bagi golongan pribumi
dan Timur Asing, dalam pasal 11 AB yang menyatakan bahwa bagi orang-
orang pribumi yang dengan sukarela menaati peraturan hukum perdata dan
hukum dagang Eropa, diberlakukan hukum tersebut atau peraturan
perundangan lain yang terdapat dalam hukum adat (peraturan keagamaan,
lembaga-lembaga rakyat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat pribumi),
sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan yang diakui umum.
Istilah hukum adat belum dikenal sehingga dalam pasal 11 AB tersebut
digunakan istilah peraturan agama, lembaga-lembaga rakyat, dan kebiasaan-
kebiasaan.
3. Faisal berusia 18 tahun, berniat menjual tanah warisan orang tuanya yang telah
meninggal dunia untuk membiayai sekolah adiknya, namun ketika ingin mengajukan
akta-akta untuk penjualan tanah ditolaK oleh BPN karena batas ketentuan
kedewasaan seseorang yang diatur dalam perundang-undangan.
Pertanyaan :
 Berikan analisis saudara mengapa pihak BPN menolak berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Karena BPN tetap berpedoman pada ketentuan batas kedewasaan menurut
Pasal 330 Ayat (1) KUH Perdata, yaitu menyebutkan ”Belum dewasa adalah
mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih

5. dulu telah kawin”. Sehingga atas hal tersebut Faisal dianggap belum diangga
dewasa sesuai dengan ketentaun yang diatur dalam KUHPerdata karena usia
Faisal yang belum genap 21 tahun.
 Tentukan solusi yang dapat diberikan atas kasus diatas.
Terhadap kasus seperti di atas memang telah ditentukan solusinya antara lain
sebagai berikut
1. Terhadap anak yang berusia 18 tahun dalam pembuatan akta kuasa untuk
menjual hak atas tanah maka kuasa itu bisa dibuat dengan melampirkan
penetapan Pengadilan Negeri setempat yang isinya izin untuk menjual.
2. Terhadap akta-akta yang menyangkut peralihan hak atas tanah dan
pendaftaran tanah dalam praktiknya hanya dibuat oleh PPAT sehingga tetap
menggunakan patokan usia dewasa 21 tahun seperti yang dianut dan
diberlakukan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN).
3. Pasal 39 Ayat (1) UU Jabatan Notaris hanya bisa diterapkan pada akta-akta
yang berkaitan dengan akta notaris saja, yaitu akta-akta yang bersifat
umum, berkaitan langsung dengan pihak ketiga dan berkaitan dengan dunia
usaha, misalnya: Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Pendirian CV,
Pendirian Yayasan dan lain-lain.