SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
DELIK ADAT
Delik adat merupakan tindakan melanggar hukum, tetapi
tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan
pidana (delik). Perbuatan yang dapat dipidana hanyalah
pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana
oleh Undang-undang. Ruang lingkup delik adat meliputi
lingkup dari hukum perdata adat, yaitu hukum pribadi,
harta kekayaan, hukum keluarga dan hukum waris
Pengertian Delik Adat
Sikap tindak
yang
merupakan
kejahatan
1.Kejahatan yang merusak dasar susunan
masyarakat, yaitu:
- Kejahatan yang merupakan perkara sumbang,
yaitu mereka yang melakukan perkawinan,
padahal di antara mereka itu berlaku larangan
perkawinan.
2. Kejahatan terhadap jiwa, harta dan
masyarakat pada umumnya adalah kejahatan
terhadap kepala adat, pembakaran dan
penghianatan.
Timbulnya pelanggaran hukum adat adalah sekaligus lahirlah
delik adat, sehingga pencegahannya menjadi pencegahan
delik adat.
Teori Beslissingen Leer atau disebut teori keputusan bahwa,
suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia akan
bersifat hukum manakala diputuskan dan dipertahankan oleh
petugas hukum. Manusia melakukan sebuah tindakan yang
dianggap salah, sehingga dibuatlah hukuman bagi orang
yang melakukan tindakan tersebut. Keadaan inilah lahirlah
sebuah delik adat adalah bersamaan dengan lahirnya hukum
adat
Jenis-jenis Delik Adat
a. Delik yang paling berat adalah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia
lahir dan dunia gaib serta segala pelanggaran yang memperkosa susunan masyarakat;
b. Delik terhadap diri sendiri, kepala adat juga masyarakat seluruhnya karena kepala adat merupakan
penjelmaan masyarakat;
c. Delik yang menyangkut perbuatan sihir atau tenung;
d. Segala perbuatan dan kekuatan yang mengganggu batin masyarakat, dan mencemarkan suasana
batin masyarakat;
e. Delik yang merusak dasar susunan masyarakat, misalnya inses (perkawinan dengan saudara sedarah);
f. Delik yang menentang kepentingan umum masyarakat da menentang kepentingan hukum suatu
golongan famili;
g. Delik yang melanggar kehormatan keluarga serta melanggar kepentingan hukum seorang sebagai
suami;
h. Delik mengenai badan seseorang, misalnya: melukai.
Obyek Delik Adat
a. Merumuskan pedoman bagaimana warga masyarakat seharusnya
berperilaku, sehingga terjadi integrasi dalam masyarakat;
b. Menetralisasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat
dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban;
c. Mengatasi persengketaan agar keadaan semula pulih kembali;
d. Merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan
antar warga masyarakat dan kelompokkelompok apabila terjadi
perubahan-perubahan
Perilaku yang melanggar akan mendapat reaksi yang negatif dari
masyarakat dalam pemulihan keadaan yang dianggap telah rusak.
reaksi merupakan suatu perilaku serta merta terhadap perilaku tertentu,
yang kemudian diikuti dengan usaha untuk memperbaiki keadaan
(koreksi yang mungkin berwujud sanksi negatif). Reaksi adat
merupakan suatu perilaku untuk memberikan klasifikasi tertentu pada
perilaku tertentu, sedangkan koreksi merupakan usaha untuk
memulihkan perimbangan antara dunia lahir dengan gaib
Perimbangan antara dunia lahir dengan
gaib
a. Pengganti kerugian “immateriel” dalam pelbagai rupa seperti paksaan
menikahi gadis yang telah dicemarkan;
b. Bayaran “uang adat” kepada orang yang terkena, yang berupa benda
yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani;
c. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala
kotoran gaib;
d. Penutup malu, permintaan maaf;
e. Pelbagai rupa hukuman badan;
f. Pengasingan dari masyarakat dan mengucilkan dari pergaulan masyarakat.
Sifat Pelanggaran Hukum Adat
Hukum delik adat bersifat dinamis, artinya suatu perbuatan yang tadinya bukan
delik, maka pada suatu waktu dianggap delik oleh hakim (kepala adat) karena
menentang tata tertib masyarakat sehingga perlu ada reaksi (upaya) adat untuk
memulihkan kembali.
Perkara delik adat itu dapat bersifat:
a. Melulu delik adat, misalnya pelanggaran peraturanperaturan exogami,
pelanggaran peraturan panjar atau peraturan-peraturan khusus adat lainnya.
b. Di samping delik adat, juga bersifat delik menurut Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP), misalnya: delikdelik terhadap harta kekayaan seseorang,
menghina seseorang dan lain sebagainya
Delik adat akan mendapat sifat yang tetap apabila setelah ada
putusan pertama dari petugas hukum tersebut, berturutturut
terjadi perbuatan serupa serta perbuatan-perbuatan itu
menyebabkan diambilnya putusan-putusan yang serupa juga dari
pihak petugas hukum yang bersangkutan.
Setiap perbuatan atau peristiewa dalam sistem adat dinilai dan
dipertimbangkan berdasar atas tata susunan persekutuan yang
berlaku pada saat terjadinya perbuatan atau peristiwa tersebut.
Petugas Hukum untuk Perkara Adat
Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang
mempertahankan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi
tanggal 9 Maret 1935, Staatsblad Nomor 102 Tahun 1955,
Staatsblad Nomor 102 Tahun 1945, maka hakim
perdamaian desa diakui berwenang memeriksa segala
perkara adat, termasuk juga perkara delik adat
Aliran Pemikiran
Tradisional dan Barat
Alam Pemikiran Tradisional
Alam pikiran tradisional bersifat kosmis, meliputi segalanya
sebagai kesatuan (totaliter). Umat manusia adalah sebagian
dari alam semesta yang tidak ada pemisahan dari berbagai
macam lapangan hidup (tidak ada pemisahan antara dunia
lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara
manusia dengan makhluk lainnya di muka bumi). Segala
sesuatunya bercampur baur, bersangkut paut, jalin menjalin
dan segala sesuatu saling mempengaruhi.
Alam Pemikiran Barat
Aliran pikiran barat, terutama yang bersifat liberalis,
bercorak rasionalis dan intelektual. Menurut aliran pikiran
ini, agama, ekonomi, kesenian, olah raga mempunyai
lapangan sendiri-sendiri yang terpisah.

More Related Content

Similar to DELIK ADAT.pptx

Sistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilanSistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilanPoetra Poernama
 
Tujuan hukum adat
Tujuan hukum adatTujuan hukum adat
Tujuan hukum adatNuelnuel11
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar teori hukum adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar teori hukum   adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar teori hukum   adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar teori hukum adatnatal kristiono
 
MORALITAS_ETIKA_DAN_HUKUM_S2_GUSAGIS.pdf
MORALITAS_ETIKA_DAN_HUKUM_S2_GUSAGIS.pdfMORALITAS_ETIKA_DAN_HUKUM_S2_GUSAGIS.pdf
MORALITAS_ETIKA_DAN_HUKUM_S2_GUSAGIS.pdfmuhidinsaja1
 
Asas asas hukum pidana, betlehem ketaren, sh., kuliah 7 pthi di universitas q...
Asas asas hukum pidana, betlehem ketaren, sh., kuliah 7 pthi di universitas q...Asas asas hukum pidana, betlehem ketaren, sh., kuliah 7 pthi di universitas q...
Asas asas hukum pidana, betlehem ketaren, sh., kuliah 7 pthi di universitas q...BetlehemKetarenR
 
Norma-norma dalam masyarakat
 Norma-norma dalam masyarakat Norma-norma dalam masyarakat
Norma-norma dalam masyarakatriza0701
 
Pidana adat tinjauan kasus adat di bali
Pidana adat tinjauan kasus adat di baliPidana adat tinjauan kasus adat di bali
Pidana adat tinjauan kasus adat di baliMar Tunis
 
Penerapan "Living Law dalam RKUHP terhadap Kelompok Rentan (Perempuan dan War...
Penerapan "Living Law dalam RKUHP terhadap Kelompok Rentan (Perempuan dan War...Penerapan "Living Law dalam RKUHP terhadap Kelompok Rentan (Perempuan dan War...
Penerapan "Living Law dalam RKUHP terhadap Kelompok Rentan (Perempuan dan War...Fenti Anita Sari
 
Hukum Pada Umumnya
Hukum Pada UmumnyaHukum Pada Umumnya
Hukum Pada UmumnyaDiarta
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar dan sejarah hukum adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar dan sejarah hukum   adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar dan sejarah hukum   adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar dan sejarah hukum adatnatal kristiono
 
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi SiswaPkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi SiswaHernaWati14
 
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptxPPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptxEndangSitiJenab
 
V. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptx
V. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptxV. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptx
V. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptxdonihasmanto
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasHendrastuti Retno
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasHendrastuti Retno
 
T 2 makalah pih
T 2 makalah pihT 2 makalah pih
T 2 makalah pihMelyMely12
 

Similar to DELIK ADAT.pptx (20)

Hukum adat meeting i
Hukum adat meeting iHukum adat meeting i
Hukum adat meeting i
 
Sistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilanSistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilan
 
Tujuan hukum adat
Tujuan hukum adatTujuan hukum adat
Tujuan hukum adat
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar teori hukum adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar teori hukum   adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar teori hukum   adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar teori hukum adat
 
Tugas pkn
Tugas pknTugas pkn
Tugas pkn
 
MORALITAS_ETIKA_DAN_HUKUM_S2_GUSAGIS.pdf
MORALITAS_ETIKA_DAN_HUKUM_S2_GUSAGIS.pdfMORALITAS_ETIKA_DAN_HUKUM_S2_GUSAGIS.pdf
MORALITAS_ETIKA_DAN_HUKUM_S2_GUSAGIS.pdf
 
Asas asas hukum pidana, betlehem ketaren, sh., kuliah 7 pthi di universitas q...
Asas asas hukum pidana, betlehem ketaren, sh., kuliah 7 pthi di universitas q...Asas asas hukum pidana, betlehem ketaren, sh., kuliah 7 pthi di universitas q...
Asas asas hukum pidana, betlehem ketaren, sh., kuliah 7 pthi di universitas q...
 
Norma-norma dalam masyarakat
 Norma-norma dalam masyarakat Norma-norma dalam masyarakat
Norma-norma dalam masyarakat
 
Pidana adat tinjauan kasus adat di bali
Pidana adat tinjauan kasus adat di baliPidana adat tinjauan kasus adat di bali
Pidana adat tinjauan kasus adat di bali
 
Hukumpadaumumnya 090617152131-phpapp01
Hukumpadaumumnya 090617152131-phpapp01Hukumpadaumumnya 090617152131-phpapp01
Hukumpadaumumnya 090617152131-phpapp01
 
Penerapan "Living Law dalam RKUHP terhadap Kelompok Rentan (Perempuan dan War...
Penerapan "Living Law dalam RKUHP terhadap Kelompok Rentan (Perempuan dan War...Penerapan "Living Law dalam RKUHP terhadap Kelompok Rentan (Perempuan dan War...
Penerapan "Living Law dalam RKUHP terhadap Kelompok Rentan (Perempuan dan War...
 
Hukum Pada Umumnya
Hukum Pada UmumnyaHukum Pada Umumnya
Hukum Pada Umumnya
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar dan sejarah hukum adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar dan sejarah hukum   adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar dan sejarah hukum   adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar dan sejarah hukum adat
 
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi SiswaPkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
 
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptxPPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
 
V. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptx
V. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptxV. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptx
V. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptx
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
 
Norma Kaidah
Norma KaidahNorma Kaidah
Norma Kaidah
 
T 2 makalah pih
T 2 makalah pihT 2 makalah pih
T 2 makalah pih
 

More from DAHLAN SITOHANG S.Pd., M.H (16)

SISTEM HUKUM INDONESIA.pptx
SISTEM HUKUM INDONESIA.pptxSISTEM HUKUM INDONESIA.pptx
SISTEM HUKUM INDONESIA.pptx
 
SEJARAH HUKUM INDONESIA.pptx
SEJARAH HUKUM INDONESIA.pptxSEJARAH HUKUM INDONESIA.pptx
SEJARAH HUKUM INDONESIA.pptx
 
Pengantar Hukum Indonesia.pptx
Pengantar Hukum Indonesia.pptxPengantar Hukum Indonesia.pptx
Pengantar Hukum Indonesia.pptx
 
Konsep Dasar Demokrasi.pptx
Konsep Dasar Demokrasi.pptxKonsep Dasar Demokrasi.pptx
Konsep Dasar Demokrasi.pptx
 
KEWARGANEGARAAN.pptx
KEWARGANEGARAAN.pptxKEWARGANEGARAAN.pptx
KEWARGANEGARAAN.pptx
 
Dasar-Dasar Hukum Tata Negara.pptx
Dasar-Dasar Hukum Tata Negara.pptxDasar-Dasar Hukum Tata Negara.pptx
Dasar-Dasar Hukum Tata Negara.pptx
 
Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptx
Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptxIstilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptx
Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptx
 
PERADILAN HUKUM ADAT.pptx
PERADILAN HUKUM ADAT.pptxPERADILAN HUKUM ADAT.pptx
PERADILAN HUKUM ADAT.pptx
 
HUKUM WARIS ADAT.pptx
HUKUM WARIS ADAT.pptxHUKUM WARIS ADAT.pptx
HUKUM WARIS ADAT.pptx
 
HUKUM TANAH ADAT.pptx
HUKUM TANAH ADAT.pptxHUKUM TANAH ADAT.pptx
HUKUM TANAH ADAT.pptx
 
HUKUM PERKAWINAN ADAT.pptx
HUKUM PERKAWINAN ADAT.pptxHUKUM PERKAWINAN ADAT.pptx
HUKUM PERKAWINAN ADAT.pptx
 
HUKUM KEKELUARGAAN ADAT.pptx
HUKUM KEKELUARGAAN ADAT.pptxHUKUM KEKELUARGAAN ADAT.pptx
HUKUM KEKELUARGAAN ADAT.pptx
 
HUKUM HUTANG PIUTANG.pptx
HUKUM HUTANG PIUTANG.pptxHUKUM HUTANG PIUTANG.pptx
HUKUM HUTANG PIUTANG.pptx
 
STRUKTUR MASYARAKAT & ORGANISASI HUKUM ADAT.pptx
STRUKTUR MASYARAKAT & ORGANISASI HUKUM ADAT.pptxSTRUKTUR MASYARAKAT & ORGANISASI HUKUM ADAT.pptx
STRUKTUR MASYARAKAT & ORGANISASI HUKUM ADAT.pptx
 
SEJARAH HUKUM ADAT.pptx
SEJARAH HUKUM ADAT.pptxSEJARAH HUKUM ADAT.pptx
SEJARAH HUKUM ADAT.pptx
 
PENGERTIAN ADAT DAN HUKUM ADAT.pptx
PENGERTIAN ADAT DAN HUKUM ADAT.pptxPENGERTIAN ADAT DAN HUKUM ADAT.pptx
PENGERTIAN ADAT DAN HUKUM ADAT.pptx
 

Recently uploaded

BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxINTANAMALINURAWALIA
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptxmohamadhafiz651
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 

Recently uploaded (11)

BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 

DELIK ADAT.pptx

  • 2. Delik adat merupakan tindakan melanggar hukum, tetapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana (delik). Perbuatan yang dapat dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana oleh Undang-undang. Ruang lingkup delik adat meliputi lingkup dari hukum perdata adat, yaitu hukum pribadi, harta kekayaan, hukum keluarga dan hukum waris Pengertian Delik Adat
  • 3. Sikap tindak yang merupakan kejahatan 1.Kejahatan yang merusak dasar susunan masyarakat, yaitu: - Kejahatan yang merupakan perkara sumbang, yaitu mereka yang melakukan perkawinan, padahal di antara mereka itu berlaku larangan perkawinan. 2. Kejahatan terhadap jiwa, harta dan masyarakat pada umumnya adalah kejahatan terhadap kepala adat, pembakaran dan penghianatan.
  • 4. Timbulnya pelanggaran hukum adat adalah sekaligus lahirlah delik adat, sehingga pencegahannya menjadi pencegahan delik adat. Teori Beslissingen Leer atau disebut teori keputusan bahwa, suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia akan bersifat hukum manakala diputuskan dan dipertahankan oleh petugas hukum. Manusia melakukan sebuah tindakan yang dianggap salah, sehingga dibuatlah hukuman bagi orang yang melakukan tindakan tersebut. Keadaan inilah lahirlah sebuah delik adat adalah bersamaan dengan lahirnya hukum adat
  • 5. Jenis-jenis Delik Adat a. Delik yang paling berat adalah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib serta segala pelanggaran yang memperkosa susunan masyarakat; b. Delik terhadap diri sendiri, kepala adat juga masyarakat seluruhnya karena kepala adat merupakan penjelmaan masyarakat; c. Delik yang menyangkut perbuatan sihir atau tenung; d. Segala perbuatan dan kekuatan yang mengganggu batin masyarakat, dan mencemarkan suasana batin masyarakat; e. Delik yang merusak dasar susunan masyarakat, misalnya inses (perkawinan dengan saudara sedarah); f. Delik yang menentang kepentingan umum masyarakat da menentang kepentingan hukum suatu golongan famili; g. Delik yang melanggar kehormatan keluarga serta melanggar kepentingan hukum seorang sebagai suami; h. Delik mengenai badan seseorang, misalnya: melukai.
  • 6. Obyek Delik Adat a. Merumuskan pedoman bagaimana warga masyarakat seharusnya berperilaku, sehingga terjadi integrasi dalam masyarakat; b. Menetralisasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban; c. Mengatasi persengketaan agar keadaan semula pulih kembali; d. Merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antar warga masyarakat dan kelompokkelompok apabila terjadi perubahan-perubahan
  • 7. Perilaku yang melanggar akan mendapat reaksi yang negatif dari masyarakat dalam pemulihan keadaan yang dianggap telah rusak. reaksi merupakan suatu perilaku serta merta terhadap perilaku tertentu, yang kemudian diikuti dengan usaha untuk memperbaiki keadaan (koreksi yang mungkin berwujud sanksi negatif). Reaksi adat merupakan suatu perilaku untuk memberikan klasifikasi tertentu pada perilaku tertentu, sedangkan koreksi merupakan usaha untuk memulihkan perimbangan antara dunia lahir dengan gaib
  • 8. Perimbangan antara dunia lahir dengan gaib a. Pengganti kerugian “immateriel” dalam pelbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan; b. Bayaran “uang adat” kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani; c. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib; d. Penutup malu, permintaan maaf; e. Pelbagai rupa hukuman badan; f. Pengasingan dari masyarakat dan mengucilkan dari pergaulan masyarakat.
  • 9. Sifat Pelanggaran Hukum Adat Hukum delik adat bersifat dinamis, artinya suatu perbuatan yang tadinya bukan delik, maka pada suatu waktu dianggap delik oleh hakim (kepala adat) karena menentang tata tertib masyarakat sehingga perlu ada reaksi (upaya) adat untuk memulihkan kembali. Perkara delik adat itu dapat bersifat: a. Melulu delik adat, misalnya pelanggaran peraturanperaturan exogami, pelanggaran peraturan panjar atau peraturan-peraturan khusus adat lainnya. b. Di samping delik adat, juga bersifat delik menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya: delikdelik terhadap harta kekayaan seseorang, menghina seseorang dan lain sebagainya
  • 10. Delik adat akan mendapat sifat yang tetap apabila setelah ada putusan pertama dari petugas hukum tersebut, berturutturut terjadi perbuatan serupa serta perbuatan-perbuatan itu menyebabkan diambilnya putusan-putusan yang serupa juga dari pihak petugas hukum yang bersangkutan. Setiap perbuatan atau peristiewa dalam sistem adat dinilai dan dipertimbangkan berdasar atas tata susunan persekutuan yang berlaku pada saat terjadinya perbuatan atau peristiwa tersebut.
  • 11. Petugas Hukum untuk Perkara Adat Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang mempertahankan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 9 Maret 1935, Staatsblad Nomor 102 Tahun 1955, Staatsblad Nomor 102 Tahun 1945, maka hakim perdamaian desa diakui berwenang memeriksa segala perkara adat, termasuk juga perkara delik adat
  • 13. Alam Pemikiran Tradisional Alam pikiran tradisional bersifat kosmis, meliputi segalanya sebagai kesatuan (totaliter). Umat manusia adalah sebagian dari alam semesta yang tidak ada pemisahan dari berbagai macam lapangan hidup (tidak ada pemisahan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara manusia dengan makhluk lainnya di muka bumi). Segala sesuatunya bercampur baur, bersangkut paut, jalin menjalin dan segala sesuatu saling mempengaruhi.
  • 14. Alam Pemikiran Barat Aliran pikiran barat, terutama yang bersifat liberalis, bercorak rasionalis dan intelektual. Menurut aliran pikiran ini, agama, ekonomi, kesenian, olah raga mempunyai lapangan sendiri-sendiri yang terpisah.