Dokumen tersebut membahas sejarah hukum di Indonesia, mulai dari masa kerajaan Majapahit, masa kolonial Belanda dan Jepang, hingga masa kemerdekaan. Masa kolonial Belanda dibagi menjadi tiga yaitu masa VOC, Besluiten Regerings, dan Regerings Reglement, yang masing-masing memperkenalkan aturan hukum baru. Pada masa Jepang berlaku Osamu Seirei yang mengakui hukum sebelumnya. Masa kemer
BAB I
TATA HUKUM INDONESIA
A. Pengertian Tata Hukum
Jika kita berbicara hukum, maka hukum dalam bahasa Inggris “Law”, Belanda “Recht”, Jerman “Recht”, Italia “Dirito”, Perancis “Droit”. Hukum hidup dalam pergaulan hidup manusia, seperti kita lihat cerita Robinson Croese yang terdampar di sebuah pulau dimana ia hidup sendiri dan ia dapat berbuat sesuka hatinya tanpa ada yang menghalanginya. Ia tidak butuh hukum, artinya hukum itu baru dibutuhkan dalam pergaulan hidup. Dimana fungsinya adalah memperoleh ketertiban dalam hubungan antar manusia. Menjaga jangan sampai seseorang dapat dipaksa oleh orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak kehendaknya, dan lain-lain.
Sejarah tata hukum indonesia dan politik hukum di kelompok 12.pptxerlandpasaribu1
pelajaran matakuliah hukum tata negara di sekolah tinggi hukum bandung.
ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi nilai matakuiah hukum tata negara indonesia, yang merupakan tugas berkelompok di semester 3.
semoga dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan
mohon koreksi apabila banyak kesalahan atau kekeliruan.
BAB I
TATA HUKUM INDONESIA
A. Pengertian Tata Hukum
Jika kita berbicara hukum, maka hukum dalam bahasa Inggris “Law”, Belanda “Recht”, Jerman “Recht”, Italia “Dirito”, Perancis “Droit”. Hukum hidup dalam pergaulan hidup manusia, seperti kita lihat cerita Robinson Croese yang terdampar di sebuah pulau dimana ia hidup sendiri dan ia dapat berbuat sesuka hatinya tanpa ada yang menghalanginya. Ia tidak butuh hukum, artinya hukum itu baru dibutuhkan dalam pergaulan hidup. Dimana fungsinya adalah memperoleh ketertiban dalam hubungan antar manusia. Menjaga jangan sampai seseorang dapat dipaksa oleh orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak kehendaknya, dan lain-lain.
Sejarah tata hukum indonesia dan politik hukum di kelompok 12.pptxerlandpasaribu1
pelajaran matakuliah hukum tata negara di sekolah tinggi hukum bandung.
ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi nilai matakuiah hukum tata negara indonesia, yang merupakan tugas berkelompok di semester 3.
semoga dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan
mohon koreksi apabila banyak kesalahan atau kekeliruan.
Oleh: Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
STUDI PERBANDINGAN TERHADAP
UU NO. 22 TAHUN 1948, UU NO. 1 TAHUN 1957,
UU NO. 18 TAHUN 1965, UU NO. 5 TAHUN 1974, UU NO. 22 TAHUN 1999, SERTA UU NO. 32 TAHUN 2004
SISTEM HUKUM INDONESIA
Sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integralitas berbagai komponen sistem hukum, yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, memengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses, yaitu proses sistem hukum, untuk mewujudkan tujuan hukum
KONSEP DASAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA
unsur-unsur Hukum dan kaidah dan norma yang berlaku di masyarakat
Perbedaan, persamaan dan hubungan pih dan phi
Sumber hukum dalam arti formal
Oleh: Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
STUDI PERBANDINGAN TERHADAP
UU NO. 22 TAHUN 1948, UU NO. 1 TAHUN 1957,
UU NO. 18 TAHUN 1965, UU NO. 5 TAHUN 1974, UU NO. 22 TAHUN 1999, SERTA UU NO. 32 TAHUN 2004
SISTEM HUKUM INDONESIA
Sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integralitas berbagai komponen sistem hukum, yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, memengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses, yaitu proses sistem hukum, untuk mewujudkan tujuan hukum
KONSEP DASAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA
unsur-unsur Hukum dan kaidah dan norma yang berlaku di masyarakat
Perbedaan, persamaan dan hubungan pih dan phi
Sumber hukum dalam arti formal
WARGANEGARA DAN KEWARGANEGARAAN
Warga Negara adalah warga suaru negra yang ditetapkan berdasrkan peraruran perundang-undangan. Warga Negara adalah istilah yuridis sementara rakyat adalah istilah politik, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri.
Sejarah Perkembangan Peraturan Perundang-undangan tentang Kewarganegaraan di Indonesia
Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara
Letak Hukum Tata Negara
Obyek dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara
Empat fungsi utama Negara dan Tipe negara Konsep Negara
Masalah ketatanegaraan yang terdapat Dalam UUD 1945
PERADILAN HUKUM ADAT
Dasar Hukum dan Pengertian Peradilan Hukum Adat (Pasal 3a Rechterlijke Organisatie )
Jenis-jenis Peradilan dan Peradilan yang Menerapkan Hukum Adat
Peradilan pribumi, Peradilan desa
, Peradilan swapraja
Jenis-jenis Putusan Hakim dan Sifat Putusan Hakim
Kekuatan materiilAturan-aturan hukum adat
Hakim Terikat dan Bebas
Hukum Waris Adat
Istilah dan Pengertian Hukum Adat Waris
empat unsur pokok dalam hukum adat waris dan Aturan-aturan hukum lainnya
Sifat Hukum Waris Adat
Asas Pewarisan dalam Hukum Adat
Asas-asas yang khusus yang berpangkal pada sila-sila Pancasila
Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat
HUKUM TANAH ADAT
Hukum Purba Masyarakat. Hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat. Tanah Ulayat. Sisi bentuk masyarakat hukum adat. Hak Persekutuan Atas Tanah / Hak Ulayat
Hukum Perkawinan adat
Upacara peralihan tersebut terdiri atas 3 tingkatan, yaitu:Rites de Separation yaitu upacara perpisahan dari status semula;
Rites de Marga, yaitu upacara ke status yang baru;
Rites de Agreegation, yaitu upacara penerimaan dalam status yang baru.
Asas-Asas Dalam hukum Perkawinan adat
Bentuk Perkawinan adat
Sistem Perkawinan dalam Hukum Adat dan Perceraian dalam Hukum Adat
Keturunan, hubungan anak dengan orang tua,
Masalah adat Jika tidak ada Perkawinan
Hubungan anak dengan Keluarga
Anak Yatim Piatu
Mengangkat Anak (Adopsi)
Konsep dasar Hukum Perhutangan
ciri Pokok dari Hukum Perhutangan
Hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang
Prinsip Pengecualian
Perbuatan Kredit, Tolong Menolong antara satu sama lain dan bertimbal balik, Kredit Perseorangan
Pengertian Delik Adat,jenis, objek
Perimbangan antara dunia lahir dengan gaib
sifa pelanggaran Hukum Adat
petugas Hukum adat
Aliran Pemikiran tradisional dan barat
Struktur Masyarakat dan Organisasi Hukum adat
Persekutuan Hukum, Masyakarakat Hukum Desa, Masyakarakat Hukum Wilayah (Persekutuan Desa) Masyarakat Hukum Serikat Desa ( Perserikatan Desa), Masyarakat Hukum yang strukturnya bersifat Genealogis Teritorial,
Sifat-sifat umum hukum adat di Indonesia
Pembidangan Hukum Adat dan Wilayah Hukum Adat di Indonesia
Sumber Pengenal Hukum Adat
Ciri-Ciri Hukum Adat
Sumber-Sumber Hukum Adat, Sifat, Sistem-sistem Hukum Adat dan corak-corak Hukum adat Indonesia
Dasar Hukum sah beralkunya Hukum adat
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
SEJARAH HUKUM INDONESIA.pptx
1. SEJARAH HUKUM INDONESIA
MASA MAJAPAHIT
MASA PENJAJAHAN BELANDA
1.MASA VOC (1602-1799)
2.MASA BESLUITEN REGERINGS (1814-1855)
3.MASA REGERINGS REGLEMENT (1855-1926)
MASA PENJAJAHAN JEPANG
MASA KEMERDEKAAN
1.Masa 1945-1949
2.Masa 1949-1950
3.Masa 1950-1959
4.Masa 1959-Sekarang
2. Masa Majapahit
Kutara Manawa yang dalam Negarakertagama disebut
dengan agama sebagaimana adanya sekarang ini terdiri
dari 275 Pasal
Kitab Kutara Manawa ini pada dasarnya merupakan kitab
undangundang jinayah atau pidana, karena isinya terutama
langsung menyangkut penjelasan-penjelasan tentang
tindak pidana yang dapat dikenai denda atau hukuman
berupa uang, barang atau hukuman mati, dan di dalam
kitab ini tidak banyak mengandung nasihat seperti dalam
kitab Manawadhamasastra
3. Masa Penjajahan Belanda
1. MasaVereenigde Oost Indische Compagnie (1602-1799)
Diberi Hak istimewa (hak octrooi) monopoli pelayaran dan perdagangan, mengumumkan
perang, mengadakan perdamaian dan mencetak uang. hak octrooi itu VOC melakukan
ekspansi penjajahan di daerah-daerah kepulauan Nusantara, dan menanamkan
penekanan dalam bidang perekonomian dengan memaksakan aturan-aturan hukumnya
yang dibawa dari negeri asalnya untuk ditaati oleh orang-orang pribumi.
2. Masa Besluiten Regerings (1814-1855)
Raja mempunyai kekuasaan mutlak dan tertinggi atas daerah-daerah jajahan
termasuk kekuasaan mutlak terhadap harta benda milik negara bagian lain.
Ada dua macam keputusan raja sesuai dengan kebutuhannya:
a. Ketetapan raja, yaitu besluit sebagai tindakan eksekutif raja, misalnya ketetapan
pengangkatan gubernur jenderal.
b. Ketetapan raja sebagai tindakan legislatif, misalnya berbentuk Algemene
Verordening atau Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) di negeri Belanda.
4. Aturan yang berlaku hasil Kodifikasi Komisi
UU Bagi Hindia Belanda
• a. Reglement op de Rechterlijke Organisatie (RO) atau Peraturan Organisasi
Pengadilan (POP).
• b. Algemene Bepalingen vanWetgeving (AB) atau Ketentuan-ketentuan
Umum tentang Perundang-undangan.
• c. BurgerlijkWetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUH Perdata).
• d.Wetboek van Koophandel (WvK) atau KUHD.
• e. Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) atau Peraturan
tentang Acara Perdata
5. • 3. Masa Regerings Reglement (1855-1926)
1848 perubahan Grond Wet (UUD)sebagai akibat dari pertentangan Staten General
(Parlemen) dan Raja yang berakhir dengan kemenangan Parlemen dalam bidang
mengelola kehidupan bernegara
Pada masa berlakunya RR telah berhasil diundangkan kitab-kitab hukum, yaitu:
1. Kitab hukum pidana untuk golongan Eropa melalui S.1866:55 sebagai hasil
saduran dari Code Penal yang berlaku di Belanda pada waktu itu;
2. Algement Politie Strafreglement sebagai tambahan kitab hukum pidana untuk
golongan Eropa tahun 1872;
3. Kitab hukum pidana bagi orang bukan Eropa melalui S.1872:85 yang isinya
hampir sama dengan kitab hukum pidana Eropa tahun 1866;
4. Politie Strafreglement bagi orang bukan Eropa melalui S.1872:111;
5. WetboekVan Strafrecht diundangkan pada tahun 1915 dengan S.1915:732 di
Hindia Belanda dalam suatu kodifikasi yang berlaku bagi semua golongan
penduduk mulai tanggal 1 Januari 1918.
6. 4. Masa Indische Staatsregeling (1926-1942
1 Januari 1926 berlaku Indische Staatsregeling (IS)
Tujuan Indische Staatsregeling (IS) adalah untuk menentukan sistem-
sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan.
1. Golongan Eropa
2. Bagi golongan Pribumi (Bumi Putra)
3. Bagi golonganTimurAsing,
7. Masa Jepang (Osamu Seirei)
• Hindia-Belanda dibagi menjadi dua, yaitu: 1. IndonesiaTimur di bawah kekuasaan
Angkatan Laut Jepang berkedudukan di Makasar. 2. Indonesia Barat di bawah kekuasaan
Angkatan Darat Jepang berkedudukan di Jakarta.
• Osamu Seirei No. 1/1942. Pasal 3 Osamu Seirie No. 1/1942 menentukan bahwa “semua
badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah
yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan
peraturan pemerintahan militer.”
• Gun Seirei Nomor 14Tahun 1942 mengatur susunan lembaga peradilan yang terdiri dari:
1.Tihoo Hooin, berasal dari landraad (Pengadilan Negeri); 2. Keizai Hooir, berasal dari
landgerecht (Hakim Kepolisian); 3. Ken Hooin, berasal dari Regentschap Gerecht
(Pengadilan Kabupaten); 4. Gun Hooin, berasal dari Districts Gerecht (Pengadilan
Kewedanan); 5. Koikyoo Kootoo Hooin, berasal dari HofVoor Islami etische Zaken
(Mahkamah IslamTinggi); 6. Sooyoo Hooin, berasal dari Priesterraad (Rapat Agama); 7.
Gunsei Kensatu Kyoko, terdiri dariTihoo Kensatu Kyoko (Kejaksaan Pengadilan Negeri),
berasal dari Paket voor de Landraden
8. MASA KEMERDEKAAN
18 Agustus 1945-26
Desember 1949
Berlaku Demokrasi Liberal karena adanya Maklumat
Pemerintah No. X/U/VIII/1945
bahwa aturan-aturan hukum yang berlaku dalam
negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal I dan II
aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 tetap
berlaku di negara Republik Indonesia Serikat.
27 Desember 1949-16 Agustus
1950
• berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat,
berdasarkan hasil konperensi meja bundar pada
tahun 1949 Berlakunya Konstitusi RIS
• Pasal 192 KRIS ini berarti bahwa aturan-aturan
hukum yang berlaku dalam negara Republik
Indonesia berdasarkan Pasal I dan II aturan
peralihan Undang-Undang Dasar 1945 tetap
berlaku di negara Republik Indonesia Serikat.
9. MASA KEMERDEKAAN
17 Agustus 1950-4 Juli 1959
17 Agustus 1950 bangsa Indonesia kembali ke
negara kesatuan, dengan Undang-Undang Dasar
Sementara 1950 yang berlaku sampai tanggal 4 Juli
1959.
Tata hukum yang berlaku pada masa ini adalah tata
hukum yang terdiri dari semua peraturan yang
dinyatakan berlaku berdasarkan Pasal 142 UUDS
1950, dan ditambah dengan peraturan baru yang
dibentuk oleh pemerintah negara selama kurun
waktu dari 17-8-1950 sampai dengan 4 - 7- 1959.
5 Juli 1959 sampai Sekarang
• Tata hukum yang berlaku pada masa ini adalah tata
hukum yang terdiri dari segala peraturan yang
berlaku pada masa 1950-1959 dan yang dinyatakan
masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal II
Aturan Peralihan UUD 1945 ditambah dengan
berbagai peraturan yang dibentuk setelah Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 itu.