Skripsi ini membahas implementasi sistem pembagian waris masyarakat Desa Puspo dalam perspektif hukum Islam, perdata, dan adat. Penelitian menemukan bahwa sistem waris di Desa Puspo membolehkan pembagian waris sebelum meninggal, memberi hak pewaris menentukan bagian waris, dan memberi derajat yang sama untuk laki-laki dan perempuan. Hukum Islam dan perdata tidak sesuai, sementara hukum adat cocok
Sosialisme Kapitalis Karl Marx (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)
PPT SIDANG SKRIPSI.pptx
1. IMPLEMENTASI SISTEM
PEMBAGIAN WARIS
MASYARAKAT DESA PUSPO
BRUNO PURWOREJO DALAM
PRESPEKTIF HUKUM WARIS
ISLAM, PERDATA, DAN ADAT
Di susun oleh:
Muhamad Khasim
(182710017)
PROGRAM STUDI HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PURWOREJO
2. POKOK PEMBAHASAN
Bab I Pendahuluan
Bab II Tinjauan Pustaka
Bab III Metode Penelitian
Bab IV Hasil & Pembahasan
Bab V Penutup
3. Latar Belakang
• Indonesia merupakan negara pluralisme yang memiliki beragam adat dan budaya, seperti
waris.
• Dalam mengatur regulasi ilmu waris Indonesia mengakui adanya tiga (3) hukum yang
berlaku, yaitu: Waris Islam, Perdata, dan Adat.
• Secara konstitusi Indonesia memang melegalkan ke-tiga hukum tersebut yang dalam aturan-
aturanya memiliki ciri khas masing-masing. Akan tetapi, dalam praktiknya ke-tiga hukum di
atas tidak bisa diimplementasikan secara bersamaan.
• Secara kajian historis, masyarakat Indonesia yang beragama Islam saat ini sudah sedikit
sekali yang menerapkan konsep waris. Mereka lebih merasa maslahah ketika membaginya
dengan menggunakan cara yang berkembang di daerah masing-masing.
• Peristiwa demikian juga terjadi pada masyarakat Desa Puspo, Kec. Bruno, Kab. Purworejo.
Mereka semua memeluk agama Islam. Namun, dalam praktek pembagian waris memiliki adat
dan budaya sendiri.
• Ciri khas dari waris masyarakat Desa Puspo yaitu berupa:
4. Ciri khas Waris Masyarakat Desa Puspo
Seorang bisa dinamakan Pewaris meskipun belum meninggal dunia
Pewaris memiliki hak untuk menentukan besaran bagian harta
warisan dari setiap calon ahli waris
Derajat ahli waris laki-laki dan perempuan setara
Harta warisan hanya berupa tanah
5. Kajian Hukum
Mengenai Waris Desa Puspo
Waris Islam
Pewaris yaitu seorang yang meninggal atau dinyatakan meninggal dan
meninggalkan harta warisan dan ahli waris. (Pasal 171 No. 1 Tahun 1991)
Harta warisan yaitu semua harta bawaan ditambah harta Bersama yang telah
dikurangi untuk keperluan orang yang meninggal (Pewaris). (Pasal 172 No. 1
tahun 1991)
Kedudukan ahli waris .laki-laki dalam besaran harta warisan yang diterima
lebih tinggi dari perempuan. (Q.S An-Nisa:11-12)
Harta warisan hanya bisa dibagi sesuai dengan aturan syariat yang berlaku.
(Q.S An-Nisa:11-12 & Hadis Riwayat Imam Bukhori dan Abu Dawud)
6. Hukum waris Perdata
Pewarisan hanya bisa terjadi karena adanya
kematian.( KUHPerdata Pasal 830)
Bagian dari setiap ahli waris sudah
jelas dan perinci. (KUHPerdata Pasal
852-866)
7. WARIS ADAT
Tidak memiliki aturan hukum yang pasti. (Soerjono
Soekanto,”Hukum Adat Indonesia”, 2016)
Regulasi hukum ditentukan dengan adat dan budaya
masyarakat sekitar. (Soerjono Soekanto,”Hukum Adat
Indonesia”, 2016)
8. Lanjutan…
Melihat realita kejadian hukum berupa mekanisme
pembagian waris yang berlaku dan masih dipertahankan
sampai saat ini serta memiliki aturan tersendiri. Maka,
dengan demikian penulis mengambil judul skripsi yaitu:
IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAGIAN WARIS
MASYARAKAT DESA PUSPO BRUNO PURWOREJO
DALAM PRESPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM,
PERDATA, DAN ADAT
9. Rumusan Masalah
Bagaimana implementasi sistem
pembagian waris yang ada di
Desa Puspo Bruno Purworejo
dalam prespektif hukum waris
Islam, Perdata, dan Adat?
Bagaimana hambatan-
hambatan yang dialami oleh
masyarakat Desa Puspo Bruno
Purworejo dalam prosesi
pembagian waris
Tujuan Penelitian
Untuk menganalisis tentang
implementasi pembagian harta
waris yang terjadi di Desa
Puspo, Kec. Bruno, Kab.
Purworejo
Untuk menganalisis tentang
hambatan-hambatan mengenai
pembagian waris yang dialami
oleh masyarakat Desa Puspo
Bruno Purworejo.
Rumusan dan Tinjaun
10. Tinjauan Pustaka
Defenisi Waris
Waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan harta Pewaris kepada
para ahli warisnya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Legalitas hukum waris Islam
1. Qs. An-Nisa:07,08,11,12,13,33, dan 176.
2. As-Sunnah yang diriwayatkan oleh Imam
Bukhori & Imam Abu Dawud.
3. Kesepakatan Ulama’ (Ijma)
4. Ijtihad
5. ‘Urf
6. Pasal 171-174 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam
Legalitas hukum waris perdata
KUHPerdata Buku II Bab XII Pasal 830-
873
Legalitas hukum waris adat
Sitem hukum adat pada dasarnya
bersumber dari alam pikiran masyrakat
Indonesia yang melakukannya
11. Tinjauan Pustaka
Sistem waris Islam
Sistem waris Islam dalam membagi harta warisan harus terlebih dahulu
melewati tahapan-tahapan yang berlaku. Harta warisan harus dibersihkan
dari kewajiban-kewajibannya sebelum diberikan kepada ahli waris, seperti:
untuk biaya pengurusan jenazah, wasiat, dan hutang-hutang dari Pewaris.
Sistem waris perdata
Hukum waris perdata memiliki dua mekanisme sistem pembagian harta
warisan, yaitu:
1. Ab-Intestato, yaitu cara memperoleh warisan menurut Undang-Undang.
2. Testamintair, yaitu cara memperoleh warisan melalui surat wasiat.
Sistem waris adat
Hukum waris adat memiliki tiga mekanisme sistem pembagian harta
warisan, yaitu:
1. Individual, yaitu sistem waris adat dengan ciri-ciri harta peninggalan
atau harta warisan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris seperti
yang terjadi dalam masyarakat bilateral (parental). Ex daerah Jawa.
2. Kolektif, yaitu sistem waris adat dengan ciri-ciri bahwa semua harta
peninggalan terutama harta asal atau harta pusaka diwariskan kepada
sekelompok ahli waris yang berasal dari satu ibu asal berdasarkan garis
silsilah keibuan. Ex Daerah Flores dan Ambon.
3. Mayorat, yaitu sistem waris adat dengan ciri-ciri bahwa harta
peninggalan yaitu harta warisan terutama harta pusaka seluruhnya atau
sebagian besar diwariskan hanya kepada satu saja. Ex Daerah Bali.
Sistem Waris
12. Unsur-Unsur Waris
1. Pewaris yaitu orang yang
meninggal atau dinyatakan
meninggal.
2. Ahli waris yaitu orang yang
memiliki hubungan
darah/perkawinan dengan
Pewaris.
3. Harta warisan yaitu harta
bawaan ditambah dengan
harta bersama setelah
digunakan untuk keperluan
waris.
1. Pewaris .
2. Ahli waris yaitu orang yang
memiliki hubungan darah
dan orang yang ditunjuk
melalui wasiat (tastement).
3. Harta warisan yaitu seluruh
harta aktiva (aset) dan
pasiva (hutang) yang telah
dipisahkan dari harta
campuran.
1. Pewaris.
2. Ahli waris yaitu semua
orang yang berhak
mewarisi harta si
meninggal dunia.
3. Harta waris yaitu semua
harta peninggalan Pewaris,
seperti: harta bawaan,
perkawinan, pusaka
(minagkabau), dan harta
menunggu (harta yang
diterima ahli waris tetapi
dia tidak diketahui
keberadaanya.
Waris Perdata
Waris Islam Waris Adat
13. Metode Penelitian
Metode penelitian
•SOSIOLOGIS (SOCIO LEGAL
RESEARCH) yaitu penelitian terhadap
identifikasi hukum dan efektifitas
hukum dalam dinamika sosial yang
terjadi dikehidupan masyarakat.
Analisa Data
• Kualitatif yaitu metode menguraikan
bahan hukum dalam bentuk kalimat yang
teratur, runtun, dan logis, tidak tumpeng
tindih dan efektif.
14. SUMBER DATA
1. DATA PRIMER
Berupa fakta-fakta empiris yang
diambil dari perilaku
masyarakat, baik dalam bentuk
perilaku verbal (perilaku nyata)
maupun perilaku yang
terdokumentasikan dalam
berbagai hasil perilaku atau
catatan
2. DATA SEKUNDER
semua publikasi tentang
hukum waris
LOKASI PENELITIAN
Desa Puspo, Kec.
Bruno,
Kab. Purworejo
METODE PENGUMPULAN
DATA
1. Data Primer
Melalui wawancara langsung
2. Data Sekunder
Melalui studi kepustakaan
15. Hasil Penelitian &
Pembahasan
Gambaran Umum Desa
Puspo
Lokasi penelitian terletak
di Desa Puspo, Kec.
Bruno, Kab. Purworejo.
Jumlah Penduduk 4.407
Jiwa
Aliran kepercayaan yaitu
semua beraga Islam
16. Mekanisme Pembagian Waris Desa Puspo
Pembagian harta warisan sebelum calon
Pewaris meninggal dunia
Pewaris memiliki hak dalam besaran
harta warisan
Derajat sama rata
Harta warisan berupa tanah
Contoh waris Desa Puspo
1. Prosesi pembagian Waris Keluarga Suratman
Pada waris keluarga Suratman meninggalkan ahli
waris yaitu: Istri, satu anak perempuan yang sudah
berkeluarga, dan satu anak laki-laki berumur 16
tahun.
Harta warisan berupa dua bidang tanah
2. Prosesi pembagian Waris Keluarga Pardjo
Sudikyo
Pada waris keluarga Pardjo Sudikyo meninggalkan
ahli waris yaitu: anak laki-laki yang sudah
berkeluarga, anak laki-laki berumur 17 tahun, dan
anak perempuan berumur 9 tahun.
Harta warisan berupa 1 rumah, 1 baturan, 1
tenah pekarangan, dan 1 sawah
17. Prespektif Hukum dalam waris Desa Puspo
Waris Islam
Secara pandangan
hukum waris Islam
semua ketentuan
yang berlaku di
waris Desa Puspo
tidak sama dengan
konsep waris Islam
yang berlaku
Waris Perdata
Hukum waris
perdata secara
keseluruhan
peraturan-
peraturannya tidak
dipakai oleh
masyarakat Desa
Puspo
Waris Adat
Pandangan hukum
waris adat dalam
merespon waris
Desa Puspo yaitu
tidak terdapat
aturan-aturan yang
bertentangan.
18. Lanjutan…
Al-adatu muhakkamah (adat kebiasaan itu dapat
ditetapkan menjadi suatu hukum yang berlaku).
Ahmad Ghozali Ihsan, 2005,”Kaidah-Kaidah Hukum
Islam”,
Hukum waris perdata tidak dipakai karena
seluruh penduduk Desa Puspo memeluk
agama Islam dan masyarakat setempat tidak
mengetahui eksistensi waris perdata.
Hukum waris Desa Puspo memiliki kesesuaian
dengan waris adat.
19. Hambatan-Hambatan & Solusi
Waris Desa Puspo
Hambatan-Hambatan
Terjadi Perbedaan Pendapat
Sesama Warga Desa tentang
Keabsahan Waris.
Mekanisme Pembagian Waris
Yang Berbelit.
Sistem Waris Yang Berbeda
Dengan Ajaran Agama.
Solusi
Sosialisasi Mengenai Hukum
Waris Setempat yang Berlaku.
Musyawarah Keluarga.
Menerapkan Dua Sistem Waris
yaitu Islam & adat.
20. Kesimpulan & Saran
Kesimpulan
Waris Islam dalam merespon fenomena
tersebut yaitu terdapat kesimpulan
berupa ketidak sesuaian peraturan yang
berlaku.
Waris Perdata yaitu tidak dipakai.
Waris Adat yaitu menyimpulkan bahwa
hukum waris Desa Puspo lebih cocok
dikategorikan dengan hukum waris adat.
Hambatan yang ditemukan yaitu berupa
terjadi perbedaan pendapat sesama warga
desa tentang keabsahan waris Desa Puspo,
mekanisme pembagian waris yang
berbelit, dan sistem waris yang berbeda
dengan ajaran agama.
Saran
Melakukan sosialisasi mengenai waris
Desa Puspo.
Menerapkan dua hukum waris, yaitu:
waris Islam untuk menghormati ajaran
agama dan waris adat untuk melestarikan
adat dan budaya waris yang sudah
berlaku.