SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
HUKUM HUTANG
PIUTANG
HUKUM
PERHUTANGAN
Hukum perhutangan adalah keseluruhan hukum
yang mengatur hak atas barang-barang selain tanah,
perpindahan hak-hak itu dan hukum yang mengatur
jasa-jasa. Jadi, hukum perhutangan ini bukan hukum
mengenai hutang-piutang seperti yang diatur dalam
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)
Ter Haar
Bagian hukum
perhutangan
1.Hak-hak atas rumah, tumbuh-tumbuhan,
ternak dan bendabenda lainnya;
2. Perbuatan kredit, tolong menolong
bersama, timbal balik dan tolong
menolong khusus;
3. Perkumpulan yang berdasarkan tolong
menolong;
4.Perbuatan kredit perseorangan;
5.Perbuatan yang merugikan penagih
hutang;
6.Alat pengikat dan tanda-tanda yang
kelihatan.
1. Coraknya non individual, tetapi masih komunal
sebagai sifat yang menonjol dalam lembaga
tolong menolong;
2. Yang ditetapkan dalam hukum perhutangan ini
hanyalah garis-garis besarnya saja, tanpa
hukum pelengkap dan presumsi-presumsi
menurut Undang-undang;
3. Yang penting dalam penggolongan hukum ini
adalah motivasi yang mendorong terjadinya
kontrak, karena motif ini menentukan sifat
kontrak yang bersangkutan.
4. Hukum perhutangan ini bersifat riil, karena
semua hubungan hukum digambarkan dan
dijelmakan secara riil.
Ciri-Ciri pokok
dari hukum
perhutangan
Hak Atas Perumahan, Tumbuh-tumbuhan;
Ternak dan Barang
Setiap orang dapat mempunyai hak-hak atas barang selain tanah,
seperti hak atas rumah, tanamtanaman/tumbuh-tumbuhan, ternak
dan sebagainya yang tidak terkekang oleh hak persekutuan/hak
pertuanan; hak atas barang ini biasanya disebut hak milik.
Dalam prinsipnya, hak milik atas rumah dan tumbuhtumbuhan
terpisah dari pada hak milik atas tanah di mana rumah atau tumbuh-
tumbuhan itu berada
Prinsip pengecualian
1. Dalam transaksi-transaksi tentang pekarangan termasuk praktis
selalu rumah dan tumbuh-tumbuhan yang ada di situ;
2. Kadang-kadang hak milik atas tumbuh-tumbuhan membawa hak
milik atas tanahnya;
3. Hak milik atas tanah terikat oleh hak milik atas rumah tembok yang
ada di situ, satu dan lain karena rumah tembok itu tidak mudah
untuk dipindahkan seperti rumah yang terbuat dari bambu atau
kayu.
Perbuatan Kredit, Tolong-Menolong Antara Satu
Sama Lain dan Bertimbal Balik
Perbuatan kredit dapat terjadi antara para warga persekutuan dengan orang luar, secara bersama-
sama atau secara perseorangan
1. Tolong menolong timbal balik (wedekerige hulpbetoon/reciprocal aid) adalah perbuatan seseorang
yang karena kesadarannya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk membalas budi, karena ia
merasa berhutang budi kepada orang lain;
2. Tolong menolong bersama (onderlinge hulpbetoon/mutual cooperation) adalah perbuatan
anggota masyarakat yang bersama-sama melakukan sesuatu untuk kepentingan Bersama
3. Tolong menolong khusus (gespecialiseerd hulpbetoon/specialized assistance) adalah perbuatan
kerja sama antara golongan masyarakat tertentu saja.
Perkumpulan-Perkumpulan
Suatu asas lain terdapat bilamana di dalamnya orang-orang bertolong-tolongan satu
sama lain, menjadi terlepas. Dengan maksud untuk pertukaran tenaga dan barang-
barang, bertimbal balik, maka timbullah golongan-golongan yang bercenderung akan
bertindak ke luar sebagai kesatuan-kesatuan yang berdiri sendiri
1. Perkumpulan kematian;
2. Sarikat (Jakarta) atau jula-jula (Minangkabau);
3. Subak (Bali)
4. Mapalus (Minahasa)
5. Koperasi
Kredit Perseorangan
Hutang atau pinjam uang adalah merupakan perbuatan normal
dalam masyarakat Indonesia, baik pinjaman yang memakai
maupun yang tidak memakai bunga.
Dalam praktik, hutang itu dapat berwujud hutang barang,
hutang makanan dan lain sebagainya. Ada pula yang hutang
uang dengan perjanjian mengembalikan dengan natura,
berwujud misalnya hasil bumi, hasil peternakan dan lain
sebagainya
HUKUM HUTANG PIUTANG.pptx

More Related Content

More from DAHLAN SITOHANG S.Pd., M.H

More from DAHLAN SITOHANG S.Pd., M.H (17)

SISTEM HUKUM INDONESIA.pptx
SISTEM HUKUM INDONESIA.pptxSISTEM HUKUM INDONESIA.pptx
SISTEM HUKUM INDONESIA.pptx
 
SEJARAH HUKUM INDONESIA.pptx
SEJARAH HUKUM INDONESIA.pptxSEJARAH HUKUM INDONESIA.pptx
SEJARAH HUKUM INDONESIA.pptx
 
Pengantar Hukum Indonesia.pptx
Pengantar Hukum Indonesia.pptxPengantar Hukum Indonesia.pptx
Pengantar Hukum Indonesia.pptx
 
Konsep Dasar Demokrasi.pptx
Konsep Dasar Demokrasi.pptxKonsep Dasar Demokrasi.pptx
Konsep Dasar Demokrasi.pptx
 
KEWARGANEGARAAN.pptx
KEWARGANEGARAAN.pptxKEWARGANEGARAAN.pptx
KEWARGANEGARAAN.pptx
 
Dasar-Dasar Hukum Tata Negara.pptx
Dasar-Dasar Hukum Tata Negara.pptxDasar-Dasar Hukum Tata Negara.pptx
Dasar-Dasar Hukum Tata Negara.pptx
 
Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptx
Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptxIstilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptx
Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptx
 
PERADILAN HUKUM ADAT.pptx
PERADILAN HUKUM ADAT.pptxPERADILAN HUKUM ADAT.pptx
PERADILAN HUKUM ADAT.pptx
 
HUKUM WARIS ADAT.pptx
HUKUM WARIS ADAT.pptxHUKUM WARIS ADAT.pptx
HUKUM WARIS ADAT.pptx
 
HUKUM TANAH ADAT.pptx
HUKUM TANAH ADAT.pptxHUKUM TANAH ADAT.pptx
HUKUM TANAH ADAT.pptx
 
HUKUM PERKAWINAN ADAT.pptx
HUKUM PERKAWINAN ADAT.pptxHUKUM PERKAWINAN ADAT.pptx
HUKUM PERKAWINAN ADAT.pptx
 
HUKUM KEKELUARGAAN ADAT.pptx
HUKUM KEKELUARGAAN ADAT.pptxHUKUM KEKELUARGAAN ADAT.pptx
HUKUM KEKELUARGAAN ADAT.pptx
 
DELIK ADAT.pptx
DELIK ADAT.pptxDELIK ADAT.pptx
DELIK ADAT.pptx
 
STRUKTUR MASYARAKAT & ORGANISASI HUKUM ADAT.pptx
STRUKTUR MASYARAKAT & ORGANISASI HUKUM ADAT.pptxSTRUKTUR MASYARAKAT & ORGANISASI HUKUM ADAT.pptx
STRUKTUR MASYARAKAT & ORGANISASI HUKUM ADAT.pptx
 
SIFAT-SIFAT UMUM HUKUM ADAT DI INDONESIA.pptx
SIFAT-SIFAT UMUM HUKUM ADAT DI INDONESIA.pptxSIFAT-SIFAT UMUM HUKUM ADAT DI INDONESIA.pptx
SIFAT-SIFAT UMUM HUKUM ADAT DI INDONESIA.pptx
 
SEJARAH HUKUM ADAT.pptx
SEJARAH HUKUM ADAT.pptxSEJARAH HUKUM ADAT.pptx
SEJARAH HUKUM ADAT.pptx
 
PENGERTIAN ADAT DAN HUKUM ADAT.pptx
PENGERTIAN ADAT DAN HUKUM ADAT.pptxPENGERTIAN ADAT DAN HUKUM ADAT.pptx
PENGERTIAN ADAT DAN HUKUM ADAT.pptx
 

Recently uploaded

Recently uploaded (11)

Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 

HUKUM HUTANG PIUTANG.pptx

  • 2. HUKUM PERHUTANGAN Hukum perhutangan adalah keseluruhan hukum yang mengatur hak atas barang-barang selain tanah, perpindahan hak-hak itu dan hukum yang mengatur jasa-jasa. Jadi, hukum perhutangan ini bukan hukum mengenai hutang-piutang seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)
  • 3. Ter Haar Bagian hukum perhutangan 1.Hak-hak atas rumah, tumbuh-tumbuhan, ternak dan bendabenda lainnya; 2. Perbuatan kredit, tolong menolong bersama, timbal balik dan tolong menolong khusus; 3. Perkumpulan yang berdasarkan tolong menolong; 4.Perbuatan kredit perseorangan; 5.Perbuatan yang merugikan penagih hutang; 6.Alat pengikat dan tanda-tanda yang kelihatan.
  • 4. 1. Coraknya non individual, tetapi masih komunal sebagai sifat yang menonjol dalam lembaga tolong menolong; 2. Yang ditetapkan dalam hukum perhutangan ini hanyalah garis-garis besarnya saja, tanpa hukum pelengkap dan presumsi-presumsi menurut Undang-undang; 3. Yang penting dalam penggolongan hukum ini adalah motivasi yang mendorong terjadinya kontrak, karena motif ini menentukan sifat kontrak yang bersangkutan. 4. Hukum perhutangan ini bersifat riil, karena semua hubungan hukum digambarkan dan dijelmakan secara riil. Ciri-Ciri pokok dari hukum perhutangan
  • 5. Hak Atas Perumahan, Tumbuh-tumbuhan; Ternak dan Barang Setiap orang dapat mempunyai hak-hak atas barang selain tanah, seperti hak atas rumah, tanamtanaman/tumbuh-tumbuhan, ternak dan sebagainya yang tidak terkekang oleh hak persekutuan/hak pertuanan; hak atas barang ini biasanya disebut hak milik. Dalam prinsipnya, hak milik atas rumah dan tumbuhtumbuhan terpisah dari pada hak milik atas tanah di mana rumah atau tumbuh- tumbuhan itu berada
  • 6. Prinsip pengecualian 1. Dalam transaksi-transaksi tentang pekarangan termasuk praktis selalu rumah dan tumbuh-tumbuhan yang ada di situ; 2. Kadang-kadang hak milik atas tumbuh-tumbuhan membawa hak milik atas tanahnya; 3. Hak milik atas tanah terikat oleh hak milik atas rumah tembok yang ada di situ, satu dan lain karena rumah tembok itu tidak mudah untuk dipindahkan seperti rumah yang terbuat dari bambu atau kayu.
  • 7. Perbuatan Kredit, Tolong-Menolong Antara Satu Sama Lain dan Bertimbal Balik Perbuatan kredit dapat terjadi antara para warga persekutuan dengan orang luar, secara bersama- sama atau secara perseorangan 1. Tolong menolong timbal balik (wedekerige hulpbetoon/reciprocal aid) adalah perbuatan seseorang yang karena kesadarannya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk membalas budi, karena ia merasa berhutang budi kepada orang lain; 2. Tolong menolong bersama (onderlinge hulpbetoon/mutual cooperation) adalah perbuatan anggota masyarakat yang bersama-sama melakukan sesuatu untuk kepentingan Bersama 3. Tolong menolong khusus (gespecialiseerd hulpbetoon/specialized assistance) adalah perbuatan kerja sama antara golongan masyarakat tertentu saja.
  • 8. Perkumpulan-Perkumpulan Suatu asas lain terdapat bilamana di dalamnya orang-orang bertolong-tolongan satu sama lain, menjadi terlepas. Dengan maksud untuk pertukaran tenaga dan barang- barang, bertimbal balik, maka timbullah golongan-golongan yang bercenderung akan bertindak ke luar sebagai kesatuan-kesatuan yang berdiri sendiri 1. Perkumpulan kematian; 2. Sarikat (Jakarta) atau jula-jula (Minangkabau); 3. Subak (Bali) 4. Mapalus (Minahasa) 5. Koperasi
  • 9. Kredit Perseorangan Hutang atau pinjam uang adalah merupakan perbuatan normal dalam masyarakat Indonesia, baik pinjaman yang memakai maupun yang tidak memakai bunga. Dalam praktik, hutang itu dapat berwujud hutang barang, hutang makanan dan lain sebagainya. Ada pula yang hutang uang dengan perjanjian mengembalikan dengan natura, berwujud misalnya hasil bumi, hasil peternakan dan lain sebagainya