Presentasi Mata Kuliah Perpajakan Dosen Pengampu Taufikur Rahman, S.E., M.Si. kelas F disusun oleh : Bilawal wildan I C 213-14-015 Ahmad kholis zamroni 213-14-028 Rif’at maulidi 213-14-070 Fahidatul zunita umaya saroh 213-14-071

1. Bilawal wildan I C 213-14-015
Ahmad kholis zamroni 213-14-028
Rif’at maulidi 213-14-070
Fahidatul zunita umaya saroh 213-14-071

2. Sawyer (2006) mengemukakan arti pengampunan pajak
adalah "a tax amnesty generally involves providing previously
noncompliant taxpayers with the opportunity to pay back-taxes
on undisclosed income, without fear of penalities or prosecution".
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tax amnesty
(pengampunan pajak) adalah program kebijakan Pemerintah yang
memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi
tunggakan pajaknya tanpa adanya sanksi administrasi guna
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara.
Menurut "UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan
Pajak" Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya
terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi
pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan
membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini.

3. 1. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek.
2. Meningkatkan kepatuhan pajak dimasa yang akan datang.
3. Mendorong repatriasi modal atau aset.
4. Transisi ke sistem perpajakan yang baru.

4.  Wajib Pajak Orang Pribadi
 Wajib Pajak Badan
 Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan
Menengan (UMKM)
 Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak

5.  memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
 membayar Uang Tebusan
 melunasi seluruh Tunggakan Pajak
 melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi
pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak
yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau
penyidikan
 menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah
memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan

6.  Periode I : 1 Juli 2016 s.d 30 September 2016
 Periode II : 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016
 Periode III : 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017

7. 1. WP datang ke Kantor PP tempat WP terdaftar atau tempat lain
yang ditentukan oleh Menteri untuk meminta penjelasan
mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang
harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan.
2. WP melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk
mengajukan Amnesti Pajak melalui Surat Pernyataan, termasuk
membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan
melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang
seharusnya tidak dikembalikan bagi WP yang sedang dilakukan
pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan
3. WP menyampaikan Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak
tempat WP terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri
Keuangan

8. 4. WP akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan.
5. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri
menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling
lama 10 (sepuluh) hari.
6. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk
atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan,
Surat Pernyataan dianggap diterima.
7. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling
banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak
Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31
Maret 2017

9. 1. Pengampunan hanya diberikan terhadap sanksi pidana
perpajakan saja sedangkan kewajiban untuk membayar
pokok pajak termasuk pengenaan sanksi administrasi
seperti bunga dan denda tetap ada.
2. Pengampunan pajak yang diberikan tidak hanya berupa
penghapusan sanksi pidana, tetapi juga sanksi
administrasi berupa denda.
3. Pengampunan pajak diberikan atas seluruh sanksi, baik
sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
4. Pengampunan diberikan terhadap seluruh utang pajak
untuk tahun-tahun sebelumnya

10. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencanangkan program
pengampunan pajak atau Amnesti Pajak pada 1 Juli 2016 dan
melakukan sosialisasi langsung kepada Wajib Pajak ke berbagai kota
di Indonesia. Informasi tentang pengampunan pajak pun telah tersebar
secara masif melalui TV, radio, media cetak, elektronik, baliho,
banner, leaflet, poster, telepon layanan dan lain sebagainya. Wajib
pajak tidak perlu takut mengikuti Amnesi Pajak karena pemerintah
telah menjamin harta yang telah diungkapkan dalam laporan tax
amnesty tidak akan diusut asal-usulnya. Presiden Jokowi bahkan
melakukan pengawasan langsung atas program ini.
Instansi penegak hukum seperti, Kepolisian, kejaksanaan, dan
KPK menyambut baik dan mendukung pelaksanaan Undang-undang
nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak tersebut
demi Indonesia yang lebih baik.