SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya,
silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/
Token : 5AMu6h
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia;
5. Ketua Dewan Masjid Indonesia;
6. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam; dan
7. Takmir/Pengurus Masjid dan Musala di seluruh Indonesia.
SURAT EDARAN
NOMOR SE. 05 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN PENGERAS SUARA
DI MASJID DAN MUSALA
A. Pendahuluan
Penggunaan pengeras suara di masjid dan musala saat ini merupakan
kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di
tengah masyarakat. Pada saat yang bersamaan, kita hidup dalam
masyarakat yang beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan
lainnya, sehingga diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan
harmoni sosial.
Untuk memastikan penggunaan pengeras suara agar tidak
menimbulkan potensi gangguan ketenteraman, ketertiban, dan
keharmonisan antarwarga masyarakat, diperlukan pedoman
penggunaan pengeras suara di masjid dan musala bagi pengelola (takmir)
masjid dan musala.
Berdasarkan pemikiran tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri
Agama Republik Indonesia tentang Pedoman Penggunaan Pengeras
Suara di Masjid dan Musala.
B. Maksud
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan pengeras
suara di masjid dan musala dengan tujuan untuk mewujudkan
ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama.
- 2 -
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya,
silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/
Token : 5AMu6h
C. Ketentuan
1. Umum
a. Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar.
Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara
yang difungsikan/diarahkan ke dalam ruangan masjid/musala.
Sedangkan pengeras suara luar difungsikan/diarahkan ke luar
ruangan masjid/musala.
b. Penggunaan pengeras suara pada masjid/musala mempunyai
tujuan:
1) mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian Al-
Qur’an, selawat atas Nabi, dan suara azan sebagai tanda
masuknya waktu salat fardu;
2) menyampaikan suara muazin kepada jemaah ketika azan,
suara imam kepada makmum ketika salat berjemaah, atau
suara khatib dan penceramah kepada jemaah; dan
3) menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik
di dalam maupun di luar masjid/musala.
2. Pemasangan dan Penggunaan Pengeras Suara
a. pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara
yang difungsikan ke luar dengan pengeras suara yang
difungsikan ke dalam masjid/musala;
b. untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya
dilakukan pengaturan akustik yang baik;
c. volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan
paling besar 100 dB (seratus desibel); dan
d. dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran
rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu,
dan bacaan akhir ayat, selawat/tarhim.
3. Tata Cara Penggunaan Pengeras Suara
a. Waktu Salat:
1) Subuh:
a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau
selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar
dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) menit; dan
b) pelaksanaan salat Subuh, zikir, doa, dan kuliah Subuh
menggunakan Pengeras Suara Dalam.
2) Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya:
a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau
selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar
dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) menit; dan
- 3 -
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya,
silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/
Token : 5AMu6h
b) sesudah azan dikumandangkan, yang digunakan
Pengeras Suara Dalam.
3) Jum'at:
a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau
selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar
dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) menit; dan
b) penyampaian pengumuman mengenai petugas Jum’at,
hasil infak sedekah, pelaksanaan Khutbah Jum’at, Salat,
zikir, dan doa, menggunakan Pengeras Suara Dalam.
b. Pengumandangan azan menggunakan Pengeras Suara Luar.
c. Kegiatan Syiar Ramadan, gema takbir Idul Fitri, Idul Adha, dan
Upacara Hari Besar Islam:
1) penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam
pelaksanaan Salat Tarawih, ceramah/kajian Ramadan, dan
tadarrus Al-Qur’an menggunakan Pengeras Suara Dalam;
2) takbir pada tanggal 1 Syawal/10 Zulhijjah di masjid/musala
dapat dilakukan dengan menggunakan Pengeras Suara Luar
sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dan dapat
dilanjutkan dengan Pengeras Suara Dalam.
3) pelaksanaan Salat Idul Fitri dan Idul Adha dapat dilakukan
dengan menggunakan Pengeras Suara Luar;
4) takbir Idul Adha di hari Tasyrik pada tanggal 11 sampai
dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah
pelaksanaan Salat Rawatib secara berturut-turut dengan
menggunakan Pengeras Suara Dalam; dan
5) Upacara Peringatan Hari Besar Islam atau pengajian
menggunakan Pengeras Suara Dalam, kecuali apabila
pengunjung tablig melimpah ke luar arena masjid/musala
dapat menggunakan Pengeras Suara Luar.
4. Suara yang dipancarkan melalui Pengeras Suara perlu diperhatikan
kualitas dan kelayakannya, suara yang disiarkan memenuhi
persyaratan:
a. bagus atau tidak sumbang; dan
b. pelafazan secara baik dan benar.
5. Pembinaan dan Pengawasan
a. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran
ini menjadi tanggung jawab Kementerian Agama secara
berjenjang.
- 4 -
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya,
silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/
Token : 5AMu6h
^
b. Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan Pemerintah
Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan Islam dalam pembinaan
dan pengawasan.
D. Penutup
Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dapat dipedomani dan
dilaksanakan dengan baik.
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2022
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
YAQUT CHOLIL QOUMAS
Tembusan:
1. Para Gubernur
2. Para Wali Kota/Bupati

More Related Content

More from CI kumparan

PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfPENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfCI kumparan
 
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdfPermensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdfCI kumparan
 
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfiUU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfiCI kumparan
 
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara SirekapPDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara SirekapCI kumparan
 
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdfRekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdfCI kumparan
 
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdfPetisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdfCI kumparan
 
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdfSalinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdfCI kumparan
 
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...CI kumparan
 
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdfCI kumparan
 
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdfPERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdfCI kumparan
 
PAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.com
PAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.comPAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.com
PAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.comCI kumparan
 
1145_SD_Ketua_Tindak_Lanjut_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Nomor_90_PUU-XXI_2023...
1145_SD_Ketua_Tindak_Lanjut_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Nomor_90_PUU-XXI_2023...1145_SD_Ketua_Tindak_Lanjut_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Nomor_90_PUU-XXI_2023...
1145_SD_Ketua_Tindak_Lanjut_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Nomor_90_PUU-XXI_2023...CI kumparan
 
SK PPM terkait peraturan caleg 2024.pdf
SK PPM  terkait peraturan caleg 2024.pdfSK PPM  terkait peraturan caleg 2024.pdf
SK PPM terkait peraturan caleg 2024.pdfCI kumparan
 
SE kewaspadaan Penyakit Virus Nipah 2023.pdf
SE kewaspadaan Penyakit Virus Nipah 2023.pdfSE kewaspadaan Penyakit Virus Nipah 2023.pdf
SE kewaspadaan Penyakit Virus Nipah 2023.pdfCI kumparan
 
2023semenpanrb017 (1).pdf
2023semenpanrb017 (1).pdf2023semenpanrb017 (1).pdf
2023semenpanrb017 (1).pdfCI kumparan
 
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDFSalinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDFCI kumparan
 
Capaian 5 tahun ABW 2017-2022.pdf
Capaian 5 tahun ABW 2017-2022.pdfCapaian 5 tahun ABW 2017-2022.pdf
Capaian 5 tahun ABW 2017-2022.pdfCI kumparan
 
IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...
IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...
IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...CI kumparan
 
IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...
IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...
IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...CI kumparan
 
IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...
IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...
IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...CI kumparan
 

More from CI kumparan (20)

PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfPENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
 
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdfPermensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
 
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfiUU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
 
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara SirekapPDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
 
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdfRekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
 
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdfPetisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
 
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdfSalinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
 
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
 
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
 
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdfPERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
 
PAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.com
PAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.comPAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.com
PAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.com
 
1145_SD_Ketua_Tindak_Lanjut_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Nomor_90_PUU-XXI_2023...
1145_SD_Ketua_Tindak_Lanjut_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Nomor_90_PUU-XXI_2023...1145_SD_Ketua_Tindak_Lanjut_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Nomor_90_PUU-XXI_2023...
1145_SD_Ketua_Tindak_Lanjut_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Nomor_90_PUU-XXI_2023...
 
SK PPM terkait peraturan caleg 2024.pdf
SK PPM  terkait peraturan caleg 2024.pdfSK PPM  terkait peraturan caleg 2024.pdf
SK PPM terkait peraturan caleg 2024.pdf
 
SE kewaspadaan Penyakit Virus Nipah 2023.pdf
SE kewaspadaan Penyakit Virus Nipah 2023.pdfSE kewaspadaan Penyakit Virus Nipah 2023.pdf
SE kewaspadaan Penyakit Virus Nipah 2023.pdf
 
2023semenpanrb017 (1).pdf
2023semenpanrb017 (1).pdf2023semenpanrb017 (1).pdf
2023semenpanrb017 (1).pdf
 
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDFSalinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
 
Capaian 5 tahun ABW 2017-2022.pdf
Capaian 5 tahun ABW 2017-2022.pdfCapaian 5 tahun ABW 2017-2022.pdf
Capaian 5 tahun ABW 2017-2022.pdf
 
IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...
IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...
IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...
 
IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...
IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...
IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...
 
IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...
IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...
IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...
 

Recently uploaded

2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxINTANAMALINURAWALIA
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptxmohamadhafiz651
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 

Recently uploaded (11)

2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 

SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf

  • 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/ Token : 5AMu6h MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi; 2. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota; 3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan; 4. Ketua Majelis Ulama Indonesia; 5. Ketua Dewan Masjid Indonesia; 6. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam; dan 7. Takmir/Pengurus Masjid dan Musala di seluruh Indonesia. SURAT EDARAN NOMOR SE. 05 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PENGERAS SUARA DI MASJID DAN MUSALA A. Pendahuluan Penggunaan pengeras suara di masjid dan musala saat ini merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Pada saat yang bersamaan, kita hidup dalam masyarakat yang beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya, sehingga diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial. Untuk memastikan penggunaan pengeras suara agar tidak menimbulkan potensi gangguan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga masyarakat, diperlukan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala bagi pengelola (takmir) masjid dan musala. Berdasarkan pemikiran tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. B. Maksud Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala dengan tujuan untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama.
  • 2. - 2 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/ Token : 5AMu6h C. Ketentuan 1. Umum a. Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan/diarahkan ke dalam ruangan masjid/musala. Sedangkan pengeras suara luar difungsikan/diarahkan ke luar ruangan masjid/musala. b. Penggunaan pengeras suara pada masjid/musala mempunyai tujuan: 1) mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian Al- Qur’an, selawat atas Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu salat fardu; 2) menyampaikan suara muazin kepada jemaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika salat berjemaah, atau suara khatib dan penceramah kepada jemaah; dan 3) menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid/musala. 2. Pemasangan dan Penggunaan Pengeras Suara a. pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan ke luar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid/musala; b. untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik; c. volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 dB (seratus desibel); dan d. dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, selawat/tarhim. 3. Tata Cara Penggunaan Pengeras Suara a. Waktu Salat: 1) Subuh: a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) menit; dan b) pelaksanaan salat Subuh, zikir, doa, dan kuliah Subuh menggunakan Pengeras Suara Dalam. 2) Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya: a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) menit; dan
  • 3. - 3 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/ Token : 5AMu6h b) sesudah azan dikumandangkan, yang digunakan Pengeras Suara Dalam. 3) Jum'at: a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) menit; dan b) penyampaian pengumuman mengenai petugas Jum’at, hasil infak sedekah, pelaksanaan Khutbah Jum’at, Salat, zikir, dan doa, menggunakan Pengeras Suara Dalam. b. Pengumandangan azan menggunakan Pengeras Suara Luar. c. Kegiatan Syiar Ramadan, gema takbir Idul Fitri, Idul Adha, dan Upacara Hari Besar Islam: 1) penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan Salat Tarawih, ceramah/kajian Ramadan, dan tadarrus Al-Qur’an menggunakan Pengeras Suara Dalam; 2) takbir pada tanggal 1 Syawal/10 Zulhijjah di masjid/musala dapat dilakukan dengan menggunakan Pengeras Suara Luar sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan Pengeras Suara Dalam. 3) pelaksanaan Salat Idul Fitri dan Idul Adha dapat dilakukan dengan menggunakan Pengeras Suara Luar; 4) takbir Idul Adha di hari Tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan Salat Rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan Pengeras Suara Dalam; dan 5) Upacara Peringatan Hari Besar Islam atau pengajian menggunakan Pengeras Suara Dalam, kecuali apabila pengunjung tablig melimpah ke luar arena masjid/musala dapat menggunakan Pengeras Suara Luar. 4. Suara yang dipancarkan melalui Pengeras Suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya, suara yang disiarkan memenuhi persyaratan: a. bagus atau tidak sumbang; dan b. pelafazan secara baik dan benar. 5. Pembinaan dan Pengawasan a. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini menjadi tanggung jawab Kementerian Agama secara berjenjang.
  • 4. - 4 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/ Token : 5AMu6h ^ b. Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan Islam dalam pembinaan dan pengawasan. D. Penutup Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan baik. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2022 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, YAQUT CHOLIL QOUMAS Tembusan: 1. Para Gubernur 2. Para Wali Kota/Bupati