SlideShare a Scribd company logo
#SelamatkanDemokrasi
1
PETISI MASYARAKAT SIPIL
Selamatkan Indonesia dari Kepentingan dan Ambisi Kekuasaan
Jokowi, Keluarga, serta Kroni-kroninya:
Kembalikan Indonesia untuk Kepentingan Rakyat Seluruhnya
Negara Republik Indonesia dibangun dan didirikan tidak untuk kepentingan segelintir orang,
kelompok atau keluarga, tapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Di negara ini kekuasaan
tidak boleh hanya dimonopoli, didominasi, dan dikuasai oleh kalangan terbatas, karena hal tersebut
bertentangan dengan semangat dan cita-cita pendirian negara Indonesia. Fakta-fakta historis dan
kekinian dengan sangat jelas menunjukkan bahwa penguasaan negara dan sumber daya di dalamnya
oleh segelintir orang, keluarga, dan penguasa telah meminggirkan dan merampas hak-hak rakyat di
negara ini.
Cukup sekali saja rakyat mengalami rezim otoriter yang dikuasai oleh Soeharto, keluarga, dan kroni-
kroninya selama 32 tahun. Berbagai kasus pelanggaran HAM berat terjadi pada masa Orde Baru dan
kekayaan negara pada masa itu dinikmati secara terbatas oleh segelintir elite yang berada dalam
lingkaran kekuasaan Soeharto. TAP MPR X/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan
negara semasa Pemerintahan Soeharto telah terjadi praktik-praktik usaha yang lebih
menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang
melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi
penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional. TAP MPR menegaskan bahwa
hal itu tidak boleh terulang di masa depan.
Kami masyarakat sipil menilai majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden
Prabowo Subianto nyata-nyata mengabaikan agenda reformasi 1998. Pencalonan Gibran sarat
dengan praktik KKN, serta melanggar etika Konstitusi. Tidak ada kepentingan rakyat yang diwakilinya,
karena kepentingan utamanya adalah untuk mengamankan dan melanggengkan kekuasaan pribadi,
keluarga, dan kroni-kroni Jokowi. Ini jelas tidak sejalan dengan tujuan Negara sebagaimana tertuang
di dalam Konstitusi dan mengancam hak-hak konstitusional warga.
Gibran tidak layak menjadi Calon Wakil Presiden karena lahir dari proses yang merusak etika
kehidupan bangsa dan tidak konstitusional. Pencalonan Gibran menginjak-injak akal sehat kita dalam
berbangsa dan bernegara serta mengingkari Konstitusi. Hal ini terlihat secara terang benderang
ketika terjadi pembajakan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) oleh kekuasaan untuk memuluskan
langkah pencawapresan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi. Pembajakan yang sarat
dengan nepotisme tersebut sulit dibantah mengingat Anwar Usman, Ketua Majelis Hakim dalam
persidangan MK saat itu, memiliki hubungan kekerabatan dengan Presiden Jokowi dan putranya
Gibran Rakabuming Raka. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
#SelamatkanDemokrasi
2
yang memberi dan memuluskan jalan bagi Gibran untuk maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto
jelas sarat KKN.
Putusan MKMK yang jelas menyatakan terjadi pelanggaran etik berat tidak digunakan sebagai dasar
untuk mengevaluasi, bahkan membatalkan pencalonan Gibran sebagai Cawapres. Pada realitasnya,
Gibran tetap dan terus dicalonkan. Hal ini sesungguhnya menunjukkan bagaimana kekuasaan Jokowi,
keluarga dan kroni-kroninya benar-benar telah membajak lembaga negara. Mereka tidak lagi
memedulikan etika dan prinsip-prinsip dasar dalam Konstitusi Negara. Semua hal diakali demi
mengamankan dan melanggengkan kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya.
Sementara Prabowo juga sesungguhnya tidak pantas untuk mencalonkan diri dan dipilih sebagai
Presiden Indonesia mendatang, mengingat dia merupakan orang yang bertanggungjawab dalam
kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998. Fakta sejarah telah
membuktikan bahwa Prabowo Subianto dipecat dari dinas kemiliteran karena terlibat dalam
peristiwa penculikan aktivis tersebut. Hingga saat ini, Prabowo cenderung menghindar dari proses
hukum yang dilakukan oleh Komnas HAM.
Di sisi lain selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto juga berkontribusi
terhadap kerusakan lingkungan hidup melalui proyek Food Estate, terutama di Kalimantan Tengah.
Proyek tersebut telah menyebabkan deforestasi besar-besaran dan konflik agraria.
Kami masyarakat sipil menyatakan bahwa pasangan Prabowo-Gibran tidak pantas dan tidak layak
dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Sudah saatnya demokrasi dan
konstitusi diselamatkan, agar negara ini tidak hanya dikuasai oleh Jokowi, keluarga, dan kroni-
kroninya, akan tetapi dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia seluruhnya. []
Jakarta, 1 Februari 2024
Organisasi:
1. Imparsial
2. WALHI
3. ELSAM
4. Indonesia Corruption Watch (ICW)
5. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)
6. KontraS
7. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
8. Centra Initiative
9. SETARA Institute
10. PERLUDEM
11. HRWG
12. ICJR
#SelamatkanDemokrasi
3
13. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
14. Migrant CARE
15. IKOHI
16. PIKUL
17. FRD (Forum Rakyat Demokratik) untuk Keadilan Keluarga Korban Penghilangan Paksa
18. The Institute do Ecosoc Rights
19. LBH Masyarakat
20. Forum de Facto
21. Lingkar Madani Indonesia
22. Public Virtue
23. Transparansi Internasional Indonesia (TII)
24. Social Movement Indonesia (SMI)
25. Caksana Institute
26. Medialink
27. Jaringan Solidaritas Keadilan Korban Kanjuruhan (JSKK) Malang
28. LBH Pers
29. Yayasan TIFA
30. Lingkar Kajian Demokrasi dan HAM (Link-DeHAM) FISHIPOL UNY
31. Maluku Crisis Center (MCC)
32. Moluccas Democratization Watch (MDW)
33. Gerakan Lintas Budaya Foundation (GLBF)
34. Lembaga Advokasi dan pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel
35. Forum Bhinneka Tunggal Ika
36. SAJAJAR
37. KAPAL Perempuan
38. Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan (YPMP) Sulsel
39. Ruang Mitra Perempuan (RUMPUN) Indonesia - Malang
40. Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan (KPuK) - Malang
41. Yayasan Bina Swagiri Indonesia (YBSI)
42. Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR)
43. YKPM Sulsel
44. Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta
45. YTM Sulawesi Tengah
46. Rumpun Malang
47. Swaranusa Institut Kulonprogo
48. Cak Timur Surabaya
49. Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif (FORMASI Disabilitas)
50. Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) Sulawesi Selatan
51. Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Jogjakarta.
52. Koalisi NGO HAM (Aceh)
53. Institut Dayakologi
54. Ide dan Analitika Indonesia (IDEA)
#SelamatkanDemokrasi
4
55. KontraS Aceh
56. Rumah Mama Sulawesi Selatan
57. Yayasan Cahaya Guru (YCG)
58. Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) Yogyakarta
59. SAFEnet
60. ASPPUK
61. Forum LSM DIY
62. Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta
63. Koalisi Lintas Isu DIY
64. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
65. Yayasan Satu Keadilan (YSK)
66. Bidang Keadilan dan Perdamaian
67. Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN)
68. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
69. Sikola Mombine, Sulawesi Tengah
70. Dewan Pimpinan Nasional Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (DPN SPRI)
71. Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (DPW SPRI) DKI Jakarta
72. Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER)
73. GeRAK ACEH
74. Komunitas Penggiat Lingkungan Untuk Perubahan
75. Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sulsel
76. Sekolah Rakyat Petani PAYOPAYO Sulsel
77. Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia
78. Radar Demokrasi Indonesia (RDI)
79. Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK Indonesia)
80. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
81. Forum Cik Ditiro Yogyakarta
82. Lingkar Keadilan Ruang
83. Indonesian Parliamentary Center (IPC)
84. SGRC Indonesia
85. Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta
86. Samahita Foundation
87. DROUPADI
88. Institut DIAN/Interfidei, Yogyakarta
89. Kelompok Tani Kampung Bayam MADANI
90. WALHI Maluku Utara
91. WALHI Nusa Tenggara Barat
92. Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK ORNOP) Sulawesi Selatan
93. Yayasan Masagena Center Sulawesi Selatan
94. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)
95. WALHI Jawa Barat
96. Perempuan Berkisah
#SelamatkanDemokrasi
5
97. WALHI Riau
98. WALHI Yogyakarta
99. Relawan Pemuda Peduli Perempuan dan Anak
100. Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK)
101. WALHI Aceh
102. WALHI Kalimantan Barat
103. SOBAT KBB
104. Pelita Padang
105. Paritas Institute
106. YLBHI-LBH Yogyakarta
107. WALHI Kalimantan Selatan
108. WALHI Kepulauan Bangka Belitung
109. HMI Komisariat Hukum Universitas Brawijaya
110. WALHI Jawa Timur
111. WALHI Kalimantan Tengah
112. Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya
113. LYMI Malang
114. WALHI Sulawesi Barat
115. WALHI Sulawesi Selatan
116. Konsil LSM Indonesia
117. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI)
118. KEMITRAAN
119. WALHI Jambi
120. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)
121. WALHI Sulawesi Tenggara
122. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
123. Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (PUSPAHAM) Sulawesi Tenggara
124. Komunitas Desa (Komdes Sulawesi Tenggara)
125. JALA PRT
126. YAPPIKA
127. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas
128. Cahaya Perempuan WCC
129. Katahati Institute (Aceh)
130. Forum LSM Aceh
131. WALHI Jawa Tengah
132. WALHI Sumatera Barat
133. Institute Cross Cultural Studies
134. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
135. WALHI Bengkulu
136. NOMADEN
137. Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB)
138. Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM) Jember
#SelamatkanDemokrasi
6
139. Yayasan Pujiono Centre Indonesia
140. WALHI Sulawesi Tengah
141. WALHI Lampung
142. Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA)
143. WALHI Nusa Tenggara Timur
144. WALHI Papua
145. WALHI Jakarta
Individu:
1. Suciwati (Istri Alm. Munir)
2. Sumarsih (Ibu Kandung Wawan, Korban Semanggi I, 13 November 1998
3. Paian Siahaan (Orang Tua Korban Penghilangan Paksa 1997/1998, Ucok Munandar Siahaan)
4. Romo Frans Magnis-Suseno (Filsuf)
5. Halida Nuriah Hatta (Pemerhati Masalah Kenegaraan/Sarjana Ilmu Politik)
6. Prof. Ikrar Nusa Bhakti, Ph.D. (Ilmuwan Politik)
7. Prof. Sulistyowati Irianto (Akademisi UI)
8. Prof. Muhammad AS Hikam (President University)
9. Prof Dr Zuly Qodir (Sosiolog)
10. Prof. Dr. Masduki (Akademisi UII-Aktivis Media)
11. Petrus Hariyanto (Korban Penangkapan dan Penculikan Aktivis)
12. Butet Kartaredjasa (Seniman/Budayawan)
13. Riri Riza (Sutradara)
14. Happy Salma (Artis)
15. Olivia Zalianty (Artis)
16. Faisal Basri (Ekonom)
17. Eep Saefulloh Fatah (Ilmuwan Politik)
18. Romo Antonius Benny Susetyo
19. Pdt. Victor Rembeth (Rohaniwan Kristen)
20. KH Rakhmad Zailani Kiky (Kepala LPL)
21. Zumrotin K Susilo (Aktivis Senior)
22. Roichatul Aswidah, M.A.
23. Pandji Pragiwaksono (Komika)
24. Ray Rangkuti (Lima Indonesia)
25. Usman Hamid (Public Virtue)
26. Mangadar Situmorang, Ph.D (Akademisi)
27. Okky Madasari (Sosiolog dan Sastrawati)
28. Dr. Zainal Arifin Mochtar (Akademisi)
29. Dr. Widodo Dwi Putro (Akademisi)
30. Bivitri Susanti (Akademisi)
31. Feri Amsari (Akademisi)
32. Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si (Akademisi)
33. Wahyu Susilo (Korban penangkapan, adik Wiji Thukul, Korban Penghilangan Paksa 1997-1998)
#SelamatkanDemokrasi
7
34. John Muhamad
35. Andi Panca Kurnia (Watchdoc)
36. Ghufron Mabruri
37. Asfinawati
38. Muhammad Isnur (YLBHI)
39. Julius Ibrani
40. Yati Andriyani
41. Nong Darol Mahmada
42. Adnan Topan Husodo (Aktivis Anti korupsi)
43. Benny D Setianto (Unika Soegijapranata)
44. Togap Marpaung, Inspirator Gerakan Anti KKN Alumni UI (GAKKNAUI)
45. Abdur - Abdurrahim Arsyad (Komedian)
46. Jimmy Radjah (Jurnalis)
47. Ikhsan Tualeka
48. Heru Hendratmoko
49. Ramadhaniati, Direktur LP2M Padang
50. Nurlia Dian Paramita (Pegiat Pemilu-JPPR)
51. Aji Pangestu (Pegiat Pemilu-JPPR)
52. Ririn Sefsani (Aktivis ‘98 dan Pegiat Bumikecil)
53. Airlangga P Kusman (Sosiolog)
54. Sugeng Bahagijo (Aktivis Senior)
55. Iwan Misthohizzaman (Aktivis, Tangerang Selatan)
56. Henrek Lokra
57. Alita Karen (Makassar)
58. Karno Batiran (Pengorganisir Rakyat, Sulawesi Selatan)
59. Budhis Utami (Depok, Jawa Barat)
60. Mulyadi Prayitno (Aktivis)
61. Jojo Rohi (Pemantau Pemilu - KIPP)
62. Muhammad Ansor
63. Miryam Nainggolan
64. Lusia Palulungan
65. Emmy Astuti
66. Trisna Dwi Yuni Aresta (Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan UI)
67. Ariel Sinaga (Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan UI)
68. Jopie Papilaja (Dosen dan Mantan Walikota Ambon)
69. Deddy Prihambudi
70. Bonar Tigor Naipospos (Aktivis Senior)
71. Raja Asdi (Gerakan Lintas Budaya Foundation/GLBF)
72. Yohanes da Masenus Arus
73. Rio Ayudhia Putra (Lintas Generasi AKTIVIS PRO JAKARTA)
74. M. Beniqno Nasha Mahatma (Pengusaha muda)
75. Ade Miranda (Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Solo)
#SelamatkanDemokrasi
8
76. Nael Renate Wicaksono (Pekerja Start-up)
77. Arreliyan Putra Mahendra (Pekerja Swasta)
78. Didi Oerip Affandi
79. Jack Faisal (Solidaritas Masyarakat Jakarta Utara/SMJU)
80. Adjie Rimbawan (FASTA)
81. Rafendi Djamin (Penggiat HAM)
82. Arimbi Heroepoetri
83. Audy Wuisang (DPP PIKI)
84. Maskur Hasan (Aktivis, Temanggung)
85. Steve Josh Tarore (Aktivis Radar Demokrasi Indonesia)
86. Arjuno Putra Aldino (GMNI)
87. A. Nina Basira (Makassar)
88. Muhammad Hafiz, M.Sos
89. Firdaus Hasan (Makassar)
90. Listia Suprobo (Pegiat Kebhinekaan, Yogyakarta)
91. Ellen Kusuma
92. Ni Loh Gusti Madewanti
93. Ayu R. Yolandasari
94. Eko Prasetyo (SMI)
95. Pdt. A. Elga J. Sarapung (Yogyakarta)
96. Zain N. Haiqal
97. Darwin Darmawan (Tokoh Agama, Jawa Barat)
98. Farisah Shabrina Mujahidah
99. Zenzi Suhadi
100. Syahrin Shafa Akhsania
101. Haikal Alfarizi
102. Teuku Kemal Fasya (Akademisi Aceh)
103. Kisran Makati (PUSPAHAM SULTRA)
104. Imanche Al Rachman
105. Damairia Pakpahan
106. Cyprianus Lilik Krismantoro Putro (Yogyakarta)
107. Patrick Pasassung (Sulawesi Tenggara)
108. Ika Ardina
109. Arivia Dara
110. Charles Simabura
111. Ani Soetjipto
112. Agus Sulistyo Christinawati (Purbalingga)
113. Ahmad Masihudin (Aktivis, Jakarta)
114. Ahmad SM
115. Eliakim, Jaringan Antar Iman Indonesia
116. Ahmad Zainuddin, S.Pd, M.Fil. (Akademisi)
117. Basilisa Dengen (Anggota Watch Indonesia! e.V. Berlin)
#SelamatkanDemokrasi
9
118. Cut Asmaul Husna (Akademisi)
119. Giyatmi (Akademisi)
120. Janty Jie (Diaspora Indonesia peduli demokrasi)
121. Kandali Ahmad Lubis (Jakarta)
122. Maria Anik Tunjung Wusari
123. Muslimin Abdilla, Guru, Jombang
124. Roedy Haryo Widjono AMZ (Budayawan, Samarinda)
125. Siswo Mulyartono (Pegiat Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan)
126. Sri Rusminingtyas
127. Sylvia Tiwon
128. Tety Sumeri
129. Titi Irawati (Ibu rumahtangga)
130. Ali Paganum

More Related Content

Similar to Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf

Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial
 Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial  Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial
Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial
musniumar
 
181116213 makalah-ham-keadilan
181116213 makalah-ham-keadilan181116213 makalah-ham-keadilan
181116213 makalah-ham-keadilan
Operator Warnet Vast Raha
 
FORUM ANAK
FORUM ANAK FORUM ANAK
FORUM ANAK
Stiunus Esap
 
Implementasi Nilai-nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial
Implementasi Nilai-nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik SosialImplementasi Nilai-nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial
Implementasi Nilai-nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosialmusniumar
 
Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konfflik Sosial
Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konfflik Sosial Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konfflik Sosial
Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konfflik Sosial musniumar
 
8b. pancasila sistem etika
8b. pancasila sistem etika8b. pancasila sistem etika
8b. pancasila sistem etika
dita rahmawati
 
Booklet 241017 rev 1
Booklet 241017 rev 1Booklet 241017 rev 1
Booklet 241017 rev 1
Panji Kharisma Jaya
 
tugas intan titip.pptx
tugas intan titip.pptxtugas intan titip.pptx
tugas intan titip.pptx
DPuspaMelathi
 
Masyarakat madani
Masyarakat madaniMasyarakat madani
Masyarakat madani
Nurul Fajriyah
 
Pancasila dan gerakan mahasiswa tahun 1998
Pancasila dan gerakan mahasiswa tahun 1998Pancasila dan gerakan mahasiswa tahun 1998
Pancasila dan gerakan mahasiswa tahun 1998
mufidatinanjelina
 
Sejarah 12 masa pemerintahan sby (makalah)
Sejarah 12   masa pemerintahan sby (makalah)Sejarah 12   masa pemerintahan sby (makalah)
Sejarah 12 masa pemerintahan sby (makalah)
Nisa 'Icha' El
 
Musni Umar: Ancaman Stabilitas Sosial Keamanan di DKI Jakarta
Musni Umar: Ancaman Stabilitas Sosial Keamanan di DKI JakartaMusni Umar: Ancaman Stabilitas Sosial Keamanan di DKI Jakarta
Musni Umar: Ancaman Stabilitas Sosial Keamanan di DKI Jakarta
musniumar
 
Muktamar Khilafah dan Peta Politik Sikap Umat Terhadap Khilafah
Muktamar Khilafah dan Peta Politik Sikap Umat Terhadap KhilafahMuktamar Khilafah dan Peta Politik Sikap Umat Terhadap Khilafah
Muktamar Khilafah dan Peta Politik Sikap Umat Terhadap Khilafah
Alat_Survey_Pemetaan
 
Lembar Jawaban UTS.docx
Lembar Jawaban UTS.docxLembar Jawaban UTS.docx
Lembar Jawaban UTS.docx
HendroGunawan8
 
himpunan lengkap UU HAM
himpunan lengkap UU HAMhimpunan lengkap UU HAM
10 alasan menolak demokrasi edit
10 alasan menolak demokrasi edit10 alasan menolak demokrasi edit
10 alasan menolak demokrasi editsubianti
 

Similar to Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf (20)

5079 13854-1-pb
5079 13854-1-pb5079 13854-1-pb
5079 13854-1-pb
 
5079 13854-1-pb
5079 13854-1-pb5079 13854-1-pb
5079 13854-1-pb
 
Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial
 Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial  Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial
Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial
 
181116213 makalah-ham-keadilan
181116213 makalah-ham-keadilan181116213 makalah-ham-keadilan
181116213 makalah-ham-keadilan
 
FORUM ANAK
FORUM ANAK FORUM ANAK
FORUM ANAK
 
Implementasi Nilai-nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial
Implementasi Nilai-nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik SosialImplementasi Nilai-nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial
Implementasi Nilai-nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial
 
Profil yicm
Profil yicmProfil yicm
Profil yicm
 
Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konfflik Sosial
Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konfflik Sosial Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konfflik Sosial
Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konfflik Sosial
 
8b. pancasila sistem etika
8b. pancasila sistem etika8b. pancasila sistem etika
8b. pancasila sistem etika
 
Profil yicm
Profil yicmProfil yicm
Profil yicm
 
Booklet 241017 rev 1
Booklet 241017 rev 1Booklet 241017 rev 1
Booklet 241017 rev 1
 
tugas intan titip.pptx
tugas intan titip.pptxtugas intan titip.pptx
tugas intan titip.pptx
 
Masyarakat madani
Masyarakat madaniMasyarakat madani
Masyarakat madani
 
Pancasila dan gerakan mahasiswa tahun 1998
Pancasila dan gerakan mahasiswa tahun 1998Pancasila dan gerakan mahasiswa tahun 1998
Pancasila dan gerakan mahasiswa tahun 1998
 
Sejarah 12 masa pemerintahan sby (makalah)
Sejarah 12   masa pemerintahan sby (makalah)Sejarah 12   masa pemerintahan sby (makalah)
Sejarah 12 masa pemerintahan sby (makalah)
 
Musni Umar: Ancaman Stabilitas Sosial Keamanan di DKI Jakarta
Musni Umar: Ancaman Stabilitas Sosial Keamanan di DKI JakartaMusni Umar: Ancaman Stabilitas Sosial Keamanan di DKI Jakarta
Musni Umar: Ancaman Stabilitas Sosial Keamanan di DKI Jakarta
 
Muktamar Khilafah dan Peta Politik Sikap Umat Terhadap Khilafah
Muktamar Khilafah dan Peta Politik Sikap Umat Terhadap KhilafahMuktamar Khilafah dan Peta Politik Sikap Umat Terhadap Khilafah
Muktamar Khilafah dan Peta Politik Sikap Umat Terhadap Khilafah
 
Lembar Jawaban UTS.docx
Lembar Jawaban UTS.docxLembar Jawaban UTS.docx
Lembar Jawaban UTS.docx
 
himpunan lengkap UU HAM
himpunan lengkap UU HAMhimpunan lengkap UU HAM
himpunan lengkap UU HAM
 
10 alasan menolak demokrasi edit
10 alasan menolak demokrasi edit10 alasan menolak demokrasi edit
10 alasan menolak demokrasi edit
 

More from CI kumparan

Salinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.com
Salinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.comSalinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.com
Salinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.com
CI kumparan
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
AI and Covert Influence Operations: Latest Trends
AI and Covert Influence Operations: Latest TrendsAI and Covert Influence Operations: Latest Trends
AI and Covert Influence Operations: Latest Trends
CI kumparan
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
CI kumparan
 
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdfSalinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
CI kumparan
 
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdfSalinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
CI kumparan
 
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdfSalinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
CI kumparan
 
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdfSalinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
CI kumparan
 
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfPENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
CI kumparan
 
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdfSE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
CI kumparan
 
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdfPermensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
CI kumparan
 
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfiUU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
CI kumparan
 
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara SirekapPDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
CI kumparan
 
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdfRekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
CI kumparan
 
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdfSalinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
CI kumparan
 
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
CI kumparan
 
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
CI kumparan
 
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdfPERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
CI kumparan
 
PAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.com
PAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.comPAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.com
PAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.com
CI kumparan
 

More from CI kumparan (20)

Salinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.com
Salinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.comSalinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.com
Salinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.com
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
AI and Covert Influence Operations: Latest Trends
AI and Covert Influence Operations: Latest TrendsAI and Covert Influence Operations: Latest Trends
AI and Covert Influence Operations: Latest Trends
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
 
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdfSalinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
 
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdfSalinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
 
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdfSalinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
 
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdfSalinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
 
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfPENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
 
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdfSE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
 
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdfPermensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
 
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfiUU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
 
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara SirekapPDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
 
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdfRekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
 
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdfSalinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
 
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
 
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
 
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdfPERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
 
PAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.com
PAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.comPAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.com
PAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.com
 

Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf

  • 1. #SelamatkanDemokrasi 1 PETISI MASYARAKAT SIPIL Selamatkan Indonesia dari Kepentingan dan Ambisi Kekuasaan Jokowi, Keluarga, serta Kroni-kroninya: Kembalikan Indonesia untuk Kepentingan Rakyat Seluruhnya Negara Republik Indonesia dibangun dan didirikan tidak untuk kepentingan segelintir orang, kelompok atau keluarga, tapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Di negara ini kekuasaan tidak boleh hanya dimonopoli, didominasi, dan dikuasai oleh kalangan terbatas, karena hal tersebut bertentangan dengan semangat dan cita-cita pendirian negara Indonesia. Fakta-fakta historis dan kekinian dengan sangat jelas menunjukkan bahwa penguasaan negara dan sumber daya di dalamnya oleh segelintir orang, keluarga, dan penguasa telah meminggirkan dan merampas hak-hak rakyat di negara ini. Cukup sekali saja rakyat mengalami rezim otoriter yang dikuasai oleh Soeharto, keluarga, dan kroni- kroninya selama 32 tahun. Berbagai kasus pelanggaran HAM berat terjadi pada masa Orde Baru dan kekayaan negara pada masa itu dinikmati secara terbatas oleh segelintir elite yang berada dalam lingkaran kekuasaan Soeharto. TAP MPR X/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan negara semasa Pemerintahan Soeharto telah terjadi praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional. TAP MPR menegaskan bahwa hal itu tidak boleh terulang di masa depan. Kami masyarakat sipil menilai majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto nyata-nyata mengabaikan agenda reformasi 1998. Pencalonan Gibran sarat dengan praktik KKN, serta melanggar etika Konstitusi. Tidak ada kepentingan rakyat yang diwakilinya, karena kepentingan utamanya adalah untuk mengamankan dan melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroni Jokowi. Ini jelas tidak sejalan dengan tujuan Negara sebagaimana tertuang di dalam Konstitusi dan mengancam hak-hak konstitusional warga. Gibran tidak layak menjadi Calon Wakil Presiden karena lahir dari proses yang merusak etika kehidupan bangsa dan tidak konstitusional. Pencalonan Gibran menginjak-injak akal sehat kita dalam berbangsa dan bernegara serta mengingkari Konstitusi. Hal ini terlihat secara terang benderang ketika terjadi pembajakan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) oleh kekuasaan untuk memuluskan langkah pencawapresan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi. Pembajakan yang sarat dengan nepotisme tersebut sulit dibantah mengingat Anwar Usman, Ketua Majelis Hakim dalam persidangan MK saat itu, memiliki hubungan kekerabatan dengan Presiden Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming Raka. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
  • 2. #SelamatkanDemokrasi 2 yang memberi dan memuluskan jalan bagi Gibran untuk maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto jelas sarat KKN. Putusan MKMK yang jelas menyatakan terjadi pelanggaran etik berat tidak digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi, bahkan membatalkan pencalonan Gibran sebagai Cawapres. Pada realitasnya, Gibran tetap dan terus dicalonkan. Hal ini sesungguhnya menunjukkan bagaimana kekuasaan Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya benar-benar telah membajak lembaga negara. Mereka tidak lagi memedulikan etika dan prinsip-prinsip dasar dalam Konstitusi Negara. Semua hal diakali demi mengamankan dan melanggengkan kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya. Sementara Prabowo juga sesungguhnya tidak pantas untuk mencalonkan diri dan dipilih sebagai Presiden Indonesia mendatang, mengingat dia merupakan orang yang bertanggungjawab dalam kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998. Fakta sejarah telah membuktikan bahwa Prabowo Subianto dipecat dari dinas kemiliteran karena terlibat dalam peristiwa penculikan aktivis tersebut. Hingga saat ini, Prabowo cenderung menghindar dari proses hukum yang dilakukan oleh Komnas HAM. Di sisi lain selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto juga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan hidup melalui proyek Food Estate, terutama di Kalimantan Tengah. Proyek tersebut telah menyebabkan deforestasi besar-besaran dan konflik agraria. Kami masyarakat sipil menyatakan bahwa pasangan Prabowo-Gibran tidak pantas dan tidak layak dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Sudah saatnya demokrasi dan konstitusi diselamatkan, agar negara ini tidak hanya dikuasai oleh Jokowi, keluarga, dan kroni- kroninya, akan tetapi dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia seluruhnya. [] Jakarta, 1 Februari 2024 Organisasi: 1. Imparsial 2. WALHI 3. ELSAM 4. Indonesia Corruption Watch (ICW) 5. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) 6. KontraS 7. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) 8. Centra Initiative 9. SETARA Institute 10. PERLUDEM 11. HRWG 12. ICJR
  • 3. #SelamatkanDemokrasi 3 13. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) 14. Migrant CARE 15. IKOHI 16. PIKUL 17. FRD (Forum Rakyat Demokratik) untuk Keadilan Keluarga Korban Penghilangan Paksa 18. The Institute do Ecosoc Rights 19. LBH Masyarakat 20. Forum de Facto 21. Lingkar Madani Indonesia 22. Public Virtue 23. Transparansi Internasional Indonesia (TII) 24. Social Movement Indonesia (SMI) 25. Caksana Institute 26. Medialink 27. Jaringan Solidaritas Keadilan Korban Kanjuruhan (JSKK) Malang 28. LBH Pers 29. Yayasan TIFA 30. Lingkar Kajian Demokrasi dan HAM (Link-DeHAM) FISHIPOL UNY 31. Maluku Crisis Center (MCC) 32. Moluccas Democratization Watch (MDW) 33. Gerakan Lintas Budaya Foundation (GLBF) 34. Lembaga Advokasi dan pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel 35. Forum Bhinneka Tunggal Ika 36. SAJAJAR 37. KAPAL Perempuan 38. Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan (YPMP) Sulsel 39. Ruang Mitra Perempuan (RUMPUN) Indonesia - Malang 40. Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan (KPuK) - Malang 41. Yayasan Bina Swagiri Indonesia (YBSI) 42. Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) 43. YKPM Sulsel 44. Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta 45. YTM Sulawesi Tengah 46. Rumpun Malang 47. Swaranusa Institut Kulonprogo 48. Cak Timur Surabaya 49. Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif (FORMASI Disabilitas) 50. Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) Sulawesi Selatan 51. Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Jogjakarta. 52. Koalisi NGO HAM (Aceh) 53. Institut Dayakologi 54. Ide dan Analitika Indonesia (IDEA)
  • 4. #SelamatkanDemokrasi 4 55. KontraS Aceh 56. Rumah Mama Sulawesi Selatan 57. Yayasan Cahaya Guru (YCG) 58. Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) Yogyakarta 59. SAFEnet 60. ASPPUK 61. Forum LSM DIY 62. Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta 63. Koalisi Lintas Isu DIY 64. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 65. Yayasan Satu Keadilan (YSK) 66. Bidang Keadilan dan Perdamaian 67. Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN) 68. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) 69. Sikola Mombine, Sulawesi Tengah 70. Dewan Pimpinan Nasional Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (DPN SPRI) 71. Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (DPW SPRI) DKI Jakarta 72. Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) 73. GeRAK ACEH 74. Komunitas Penggiat Lingkungan Untuk Perubahan 75. Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sulsel 76. Sekolah Rakyat Petani PAYOPAYO Sulsel 77. Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia 78. Radar Demokrasi Indonesia (RDI) 79. Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK Indonesia) 80. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) 81. Forum Cik Ditiro Yogyakarta 82. Lingkar Keadilan Ruang 83. Indonesian Parliamentary Center (IPC) 84. SGRC Indonesia 85. Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta 86. Samahita Foundation 87. DROUPADI 88. Institut DIAN/Interfidei, Yogyakarta 89. Kelompok Tani Kampung Bayam MADANI 90. WALHI Maluku Utara 91. WALHI Nusa Tenggara Barat 92. Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK ORNOP) Sulawesi Selatan 93. Yayasan Masagena Center Sulawesi Selatan 94. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) 95. WALHI Jawa Barat 96. Perempuan Berkisah
  • 5. #SelamatkanDemokrasi 5 97. WALHI Riau 98. WALHI Yogyakarta 99. Relawan Pemuda Peduli Perempuan dan Anak 100. Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) 101. WALHI Aceh 102. WALHI Kalimantan Barat 103. SOBAT KBB 104. Pelita Padang 105. Paritas Institute 106. YLBHI-LBH Yogyakarta 107. WALHI Kalimantan Selatan 108. WALHI Kepulauan Bangka Belitung 109. HMI Komisariat Hukum Universitas Brawijaya 110. WALHI Jawa Timur 111. WALHI Kalimantan Tengah 112. Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 113. LYMI Malang 114. WALHI Sulawesi Barat 115. WALHI Sulawesi Selatan 116. Konsil LSM Indonesia 117. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI) 118. KEMITRAAN 119. WALHI Jambi 120. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) 121. WALHI Sulawesi Tenggara 122. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) 123. Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (PUSPAHAM) Sulawesi Tenggara 124. Komunitas Desa (Komdes Sulawesi Tenggara) 125. JALA PRT 126. YAPPIKA 127. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas 128. Cahaya Perempuan WCC 129. Katahati Institute (Aceh) 130. Forum LSM Aceh 131. WALHI Jawa Tengah 132. WALHI Sumatera Barat 133. Institute Cross Cultural Studies 134. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) 135. WALHI Bengkulu 136. NOMADEN 137. Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) 138. Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM) Jember
  • 6. #SelamatkanDemokrasi 6 139. Yayasan Pujiono Centre Indonesia 140. WALHI Sulawesi Tengah 141. WALHI Lampung 142. Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) 143. WALHI Nusa Tenggara Timur 144. WALHI Papua 145. WALHI Jakarta Individu: 1. Suciwati (Istri Alm. Munir) 2. Sumarsih (Ibu Kandung Wawan, Korban Semanggi I, 13 November 1998 3. Paian Siahaan (Orang Tua Korban Penghilangan Paksa 1997/1998, Ucok Munandar Siahaan) 4. Romo Frans Magnis-Suseno (Filsuf) 5. Halida Nuriah Hatta (Pemerhati Masalah Kenegaraan/Sarjana Ilmu Politik) 6. Prof. Ikrar Nusa Bhakti, Ph.D. (Ilmuwan Politik) 7. Prof. Sulistyowati Irianto (Akademisi UI) 8. Prof. Muhammad AS Hikam (President University) 9. Prof Dr Zuly Qodir (Sosiolog) 10. Prof. Dr. Masduki (Akademisi UII-Aktivis Media) 11. Petrus Hariyanto (Korban Penangkapan dan Penculikan Aktivis) 12. Butet Kartaredjasa (Seniman/Budayawan) 13. Riri Riza (Sutradara) 14. Happy Salma (Artis) 15. Olivia Zalianty (Artis) 16. Faisal Basri (Ekonom) 17. Eep Saefulloh Fatah (Ilmuwan Politik) 18. Romo Antonius Benny Susetyo 19. Pdt. Victor Rembeth (Rohaniwan Kristen) 20. KH Rakhmad Zailani Kiky (Kepala LPL) 21. Zumrotin K Susilo (Aktivis Senior) 22. Roichatul Aswidah, M.A. 23. Pandji Pragiwaksono (Komika) 24. Ray Rangkuti (Lima Indonesia) 25. Usman Hamid (Public Virtue) 26. Mangadar Situmorang, Ph.D (Akademisi) 27. Okky Madasari (Sosiolog dan Sastrawati) 28. Dr. Zainal Arifin Mochtar (Akademisi) 29. Dr. Widodo Dwi Putro (Akademisi) 30. Bivitri Susanti (Akademisi) 31. Feri Amsari (Akademisi) 32. Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si (Akademisi) 33. Wahyu Susilo (Korban penangkapan, adik Wiji Thukul, Korban Penghilangan Paksa 1997-1998)
  • 7. #SelamatkanDemokrasi 7 34. John Muhamad 35. Andi Panca Kurnia (Watchdoc) 36. Ghufron Mabruri 37. Asfinawati 38. Muhammad Isnur (YLBHI) 39. Julius Ibrani 40. Yati Andriyani 41. Nong Darol Mahmada 42. Adnan Topan Husodo (Aktivis Anti korupsi) 43. Benny D Setianto (Unika Soegijapranata) 44. Togap Marpaung, Inspirator Gerakan Anti KKN Alumni UI (GAKKNAUI) 45. Abdur - Abdurrahim Arsyad (Komedian) 46. Jimmy Radjah (Jurnalis) 47. Ikhsan Tualeka 48. Heru Hendratmoko 49. Ramadhaniati, Direktur LP2M Padang 50. Nurlia Dian Paramita (Pegiat Pemilu-JPPR) 51. Aji Pangestu (Pegiat Pemilu-JPPR) 52. Ririn Sefsani (Aktivis ‘98 dan Pegiat Bumikecil) 53. Airlangga P Kusman (Sosiolog) 54. Sugeng Bahagijo (Aktivis Senior) 55. Iwan Misthohizzaman (Aktivis, Tangerang Selatan) 56. Henrek Lokra 57. Alita Karen (Makassar) 58. Karno Batiran (Pengorganisir Rakyat, Sulawesi Selatan) 59. Budhis Utami (Depok, Jawa Barat) 60. Mulyadi Prayitno (Aktivis) 61. Jojo Rohi (Pemantau Pemilu - KIPP) 62. Muhammad Ansor 63. Miryam Nainggolan 64. Lusia Palulungan 65. Emmy Astuti 66. Trisna Dwi Yuni Aresta (Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan UI) 67. Ariel Sinaga (Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan UI) 68. Jopie Papilaja (Dosen dan Mantan Walikota Ambon) 69. Deddy Prihambudi 70. Bonar Tigor Naipospos (Aktivis Senior) 71. Raja Asdi (Gerakan Lintas Budaya Foundation/GLBF) 72. Yohanes da Masenus Arus 73. Rio Ayudhia Putra (Lintas Generasi AKTIVIS PRO JAKARTA) 74. M. Beniqno Nasha Mahatma (Pengusaha muda) 75. Ade Miranda (Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Solo)
  • 8. #SelamatkanDemokrasi 8 76. Nael Renate Wicaksono (Pekerja Start-up) 77. Arreliyan Putra Mahendra (Pekerja Swasta) 78. Didi Oerip Affandi 79. Jack Faisal (Solidaritas Masyarakat Jakarta Utara/SMJU) 80. Adjie Rimbawan (FASTA) 81. Rafendi Djamin (Penggiat HAM) 82. Arimbi Heroepoetri 83. Audy Wuisang (DPP PIKI) 84. Maskur Hasan (Aktivis, Temanggung) 85. Steve Josh Tarore (Aktivis Radar Demokrasi Indonesia) 86. Arjuno Putra Aldino (GMNI) 87. A. Nina Basira (Makassar) 88. Muhammad Hafiz, M.Sos 89. Firdaus Hasan (Makassar) 90. Listia Suprobo (Pegiat Kebhinekaan, Yogyakarta) 91. Ellen Kusuma 92. Ni Loh Gusti Madewanti 93. Ayu R. Yolandasari 94. Eko Prasetyo (SMI) 95. Pdt. A. Elga J. Sarapung (Yogyakarta) 96. Zain N. Haiqal 97. Darwin Darmawan (Tokoh Agama, Jawa Barat) 98. Farisah Shabrina Mujahidah 99. Zenzi Suhadi 100. Syahrin Shafa Akhsania 101. Haikal Alfarizi 102. Teuku Kemal Fasya (Akademisi Aceh) 103. Kisran Makati (PUSPAHAM SULTRA) 104. Imanche Al Rachman 105. Damairia Pakpahan 106. Cyprianus Lilik Krismantoro Putro (Yogyakarta) 107. Patrick Pasassung (Sulawesi Tenggara) 108. Ika Ardina 109. Arivia Dara 110. Charles Simabura 111. Ani Soetjipto 112. Agus Sulistyo Christinawati (Purbalingga) 113. Ahmad Masihudin (Aktivis, Jakarta) 114. Ahmad SM 115. Eliakim, Jaringan Antar Iman Indonesia 116. Ahmad Zainuddin, S.Pd, M.Fil. (Akademisi) 117. Basilisa Dengen (Anggota Watch Indonesia! e.V. Berlin)
  • 9. #SelamatkanDemokrasi 9 118. Cut Asmaul Husna (Akademisi) 119. Giyatmi (Akademisi) 120. Janty Jie (Diaspora Indonesia peduli demokrasi) 121. Kandali Ahmad Lubis (Jakarta) 122. Maria Anik Tunjung Wusari 123. Muslimin Abdilla, Guru, Jombang 124. Roedy Haryo Widjono AMZ (Budayawan, Samarinda) 125. Siswo Mulyartono (Pegiat Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) 126. Sri Rusminingtyas 127. Sylvia Tiwon 128. Tety Sumeri 129. Titi Irawati (Ibu rumahtangga) 130. Ali Paganum