SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Download to read offline
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
TANDA JABATAN
PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, MENTERI,
DAN PEJABAT SETINGKAT MENTERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa tanda jabatan yang bertuliskan Nayaka telah lama
digunakan sebagai tanda jabatan Presiden dan Wakil
Presiden serta Menteri dan pejabat setingkat Menteri;
b. bahwa untuk meningkatkan ketertiban penggunaan
tanda jabatan yang bertuliskan Nayaka sesuai dengan
peruntukannya, perlu peraturan perundang-undangan
yang mengatur penggunaan tanda jabatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Tanda
Jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan Pejabat
Setingkat Menteri;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5035);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 10 Tahun
2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Surat
Kepresidenan Republik Indonesia;
5. Peraturan . . .
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 664);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG
TANDA JABATAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, MENTERI,
DAN PEJABAT SETINGKAT MENTERI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Tanda Jabatan adalah tanda berbentuk pin yang
menunjukan jabatan Presiden/Wakil Presiden/Menteri/
Pejabat Setingkat Menteri.
2. Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden adalah lambang
kepresidenan berbentuk pin yang menunjukan jabatan
Presiden dan Wakil Presiden.
3. Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri adalah
tanda berbentuk pin bertuliskan Nayaka yang
menunjukan jabatan Menteri dan Pejabat Setingkat
Menteri.
4. Kartu Pemegang Tanda Jabatan yang selanjutnya
disingkat KPTJ adalah Kartu yang menyatakan pemegang
kartu berhak menggunakan Tanda Jabatan
Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.
5. Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin
Kementerian.
6. Pejabat Setingkat Menteri adalah pejabat yang diberikan
hak keuangan/administratif setingkat atau disetarakan
dengan Menteri.
BAB II . . .
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
BAB II
TANDA JABATAN
PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN
Pasal 2
Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden terbuat dari bahan
yang kuat, berwarna emas, dan berbentuk lingkaran yang
terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
a. bintang; serta
b. kapas dan padi.
Pasal 3
(1) Unsur Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengandung
makna sebagai berikut:
a. Bintang memiliki arti lambang sebuah
kedudukan/tingkat tertinggi yang menggambarkan
kedudukan Presiden dan Wakil Presiden.
b. Kapas dan Padi merupakan lambang kesejahteraan
yang menggambarkan Presiden dan Wakil Presiden
dalam membangun bangsa dan negara untuk menuju
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
(2) Warna Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
melambangkan kebesaran dan keutamaan, dengan
makna bahwa dalam menjalankan tugas, Presiden dan
Wakil Presiden memberikan pelayanan prima untuk
kepentingan rakyat.
Pasal 4
(1) Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari ukuran besar dan
ukuran kecil.
(2) Bentuk, warna, dan ukuran Tanda Jabatan
Presiden/Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 5 . . .
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
Pasal 5
(1) Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden dengan ukuran
kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dipakai
dengan digantungkan pada pita berwarna merah putih
yang di bagian tengah atasnya terdapat Lambang Negara.
(2) Bentuk, warna, dan ukuran pita sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 6
Untuk kepentingan pengamanan, pada bagian belakang
Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden terdapat kode
pengamanan.
BAB III
TANDA JABATAN
MENTERI/PEJABAT SETINGKAT MENTERI
Pasal 7
Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri dibuat
dari bahan yang kuat, dan berbentuk lingkaran yang terdiri
dari unsur-unsur sebagai berikut:
a. perisai dalam Lambang Negara;
b. kapas dan padi; serta
c. pita bertuliskan NAYAKA.
Pasal 8
Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki warna
sebagai berikut:
a. emas untuk bagian kapas dan padi, tepian perisai,
gambar dalam perisai (bintang, tali rantai bermata
bulatan dan persegi, pohon beringin, kepala banteng,
serta kapas dan padi), tepian pita, dan tulisan NAYAKA;
b. putih . . .
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
b. putih untuk bagian kanan atas dan kiri bawah perisai
serta pita;
c. merah untuk bagian kiri atas dan kanan bawah perisai;
dan
d. hitam untuk bagian tengah perisai.
Pasal 9
(1) Unsur Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengandung
makna sebagai berikut:
a. Perisai dalam Lambang Negara mengandung makna
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan;
b. Kapas dan Padi merupakan lambang kesejahteraan
yang menggambarkan Menteri/Pejabat Setingkat
Menteri memberikan pelayanan/dukungan terhadap
Presiden dan Wakil Presiden dalam membangun
bangsa dan negara untuk menuju kesejahteraan
seluruh rakyat Indonesia;
c. Pita bertuliskan NAYAKA mengandung makna bahwa
Nayaka berarti Menteri atau Pejabat Setingkat Menteri.
(2) Warna Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf
a melambangkan kebesaran dan keutamaan, dengan
makna bahwa dalam menjalankan tugas, Menteri/Pejabat
Setingkat Menteri memberikan pelayanan prima kepada
Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 10
(1) Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari ukuran
besar dan ukuran kecil.
(2) Bentuk, warna, dan ukuran Tanda Jabatan
Menteri/Pejabat Setingkat Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 11 . . .
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -
Pasal 11
Untuk kepentingan pengamanan, pada bagian belakang
Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri terdapat
kode pengamanan.
BAB IV
PENGADAAN DAN PEMBERIAN TANDA JABATAN
Pasal 12
Perencanaan dan pengadaan Tanda Jabatan dilakukan oleh
Biro Umum, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara.
Pasal 13
(1) Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden diberikan setelah
pelantikan Presiden/Wakil Presiden.
(2) Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri
diberikan setelah pelantikan Menteri/Pejabat Setingkat
Menteri disertai dengan KPTJ
Pasal 14
KPTJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara.
Pasal 15
(1) Penyerahan Tanda Jabatan dilakukan oleh Biro Umum,
Sekretariat Militer Presiden, disertai dengan Berita Acara
Serah Terima Tanda Jabatan.
(2) Berita Acara Serah Terima Tanda Jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
a. Ajudan Presiden/Wakil Presiden bagi Tanda Jabatan
Presiden/Wakil Presiden; dan
b. Pejabat . . .
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -
b. Pejabat struktural Eselon II terkait pada
kesekretariatan kementerian/lembaga bagi Tanda
Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.
BAB V
PENGGUNAAN TANDA JABATAN
Pasal 16
(1) Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden dengan ukuran
kecil tanpa pita digunakan pada saat Presiden/Wakil
Presiden melaksanakan tugas kedinasan dengan
menggunakan Pakaian Sipil Lengkap yang dipasang pada
kerah jas sebelah kiri.
(2) Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden dengan ukuran
besar digunakan pada saat Presiden/Wakil Presiden
melaksanakan tugas kedinasan dengan menggunakan
Pakaian Dinas Harian yang dipasang tiga jari di atas saku
sebelah kiri.
(3) Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden dengan ukuran
kecil yang digantungkan pada pita dapat digunakan pada
saat Presiden/Wakil Presiden melaksanakan tugas
kedinasan dengan menggunakan Pakaian Sipil Lengkap
yang dipasang pada kerah jas sebelah kiri atau Pakaian
Dinas Harian yang dipasang tiga jari di atas saku sebelah
kiri.
(4) Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri dengan
ukuran kecil digunakan oleh Menteri/Pejabat Setingkat
Menteri pada saat melaksanakan tugas kedinasan
dengan menggunakan Pakaian Sipil Lengkap yang
dipasang pada kerah jas sebelah kiri.
(5) Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri dengan
ukuran besar digunakan oleh Menteri/Pejabat Setingkat
Menteri pada saat melakukan tugas kedinasan dengan
menggunakan pakaian dinas harian yang dipasang tiga
jari di atas saku sebelah kiri.
(6) Dalam hal Tanda Jabatan digunakan oleh Presiden/Wakil
Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri wanita yang
berhijab, maka Tanda Jabatan tersebut dipasang pada
tempat yang pantas dan terlihat.
Pasal 17 . . .
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
Pasal 17
Dalam hal pemegang Tanda Jabatan Menteri/Pejabat
Setingkat Menteri menggunakan Tanda Jabatan
Menteri/Pejabat Setingkat Menteri dan/atau KPTJ tidak
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Menteri ini, Menteri Sekretaris Negara dapat mengingatkan
secara tertulis kepada yang bersangkutan.
Pasal 18
Pemegang Tanda Jabatan dan KPTJ wajib menjaga dan
memelihara Tanda Jabatan dan KPTJ agar tidak hilang atau
rusak.
BAB VI
KEHILANGAN, KERUSAKAN, DAN PENGEMBALIAN
TANDA JABATAN
Pasal 19
Penanganan Tanda Jabatan yang hilang dan rusak
dilakukan oleh Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden.
Pasal 20
(1) Dalam hal Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden
hilang, maka Presiden/Wakil Presiden melalui ajudan
Presiden/Wakil Presiden dapat meminta kembali Tanda
Jabatan pada Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden.
(2) Dalam hal Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat
Menteri atau KPTJ hilang, maka Menteri/Pejabat
Setingkat Menteri pemegang Tanda Jabatan melalui
pejabat struktural Eselon II terkait pada kesekretariatan
kementerian/lembaga wajib melaporkan kehilangan
kepada Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden.
(3) Laporan . . .
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
(3) Laporan kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus disertai dengan data pendukung berupa:
a. surat keterangan kehilangan yang diterbitkan oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
b. Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri
atau KPTJ yang bersangkutan.
(4) Kepala Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden
menindaklanjuti permintaan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan laporan kehilangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengganti
Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden dan Tanda
Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri atau KPTJ
yang baru.
Pasal 21
(1) Dalam hal Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden
rusak, maka Presiden/Wakil Presiden melalui Ajudan
Presiden/Wakil Presiden dapat meminta kembali Tanda
Jabatan pada Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden.
(2) Dalam hal Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat
Menteri atau KPTJ rusak, maka pemegang Tanda
Jabatan melalui pejabat struktural Eselon II terkait pada
kesekretariatan kementerian/lembaga wajib melaporkan
kerusakan kepada Biro Umum, Sekretariat Militer
Presiden.
(3) Laporan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus disertai dengan Tanda Jabatan Menteri/Pejabat
Setingkat Menteri atau KPTJ yang rusak.
(4) Kepala Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden
menindaklanjuti permintaan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan laporan kerusakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengganti
Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden dan Tanda
Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri atau KPTJ
yang baru.
Pasal 22 . . .
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
Pasal 22
Dalam hal pemegang Tanda Jabatan Menteri/Pejabat
Setingkat Menteri tidak lagi menjabat sebagai
Menteri/Pejabat Setingkat Menteri, maka pemegang Tanda
Jabatan melalui Pejabat struktural Eselon II terkait pada
kesekretariatan kementerian/lembaga wajib mengembalikan
Tanda Jabatan beserta KPTJ kepada Biro Umum, Sekretariat
Militer Presiden disertai dengan Berita Acara Serah Terima
Tanda Jabatan.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
Tanda Jabatan yang sudah ada sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan
diterbitkan Tanda Jabatan dan KPTJ yang sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2016
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRATIKNO
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana,
dan Akuntabilitas Kinerja,
Nandang Haris
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
C
2,75 cm
2,75 cm
A
B
D
1,75 cm
E F
C
1,6 cm
1,6 cm
A
B
D
1 cm
E F
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
TANDA JABATAN PRESIDEN, WAKIL
PRESIDEN, MENTERI, DAN PEJABAT
SETINGKAT MENTERI
BENTUK, WARNA, DAN UKURAN
TANDA JABATAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN
UKURAN BESAR
Ukuran:
Jarak A – B = 2,75 cm
Jarak C – D = 2,75 cm
Jarak E – F = 1,75 cm
UKURAN KECIL
Ukuran:
Jarak A – B = 1,6 cm
Jarak C – D = 1,6 cm
Jarak E – F = 1 cm
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRATIKNO
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana,
dan Akuntabilitas Kinerja,
Nandang Haris
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
D
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
TANDA JABATAN PRESIDEN, WAKIL
PRESIDEN, MENTERI, DAN PEJABAT
SETINGKAT MENTERI
BENTUK, WARNA, DAN UKURAN
PITA TANDA JABATAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRATIKNO
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana,
dan Akuntabilitas Kinerja,
Nandang Haris
Perbandingan Ukuran:
Jarak A – B = 4,5 cm
Jarak C – D= 2 cm (merah 1 cm
dan putih 1 cm)
Jarak E – F = 1 cm
A
4,5 cm
B
C
2 cm
1 cm
E
F
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
D
1,7 cm
1,4 cm
A
B
C D
0,8 cm
E F
G
H
1 cm
3 cm
2,5 cm
A
B
C
1,3 cm
E F
G
H
1,6 cm
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
TANDA JABATAN PRESIDEN, WAKIL
PRESIDEN, MENTERI, DAN PEJABAT
SETINGKAT MENTERI
BENTUK, WARNA, DAN UKURAN
TANDA JABATAN MENTERI/PEJABAT SETINGKAT MENTERI
UKURAN BESAR
Ukuran:
Jarak A – B = 3 cm
Jarak C – D = 2,5 cm
Jarak E – F = 1,3 cm
Jarak G – H = 1,6 cm
UKURAN KECIL
Ukuran:
Jarak A – B = 1,7 cm
Jarak C – D = 1,4 cm
Jarak E – F = 0,8 cm
Jarak G – H = 1 cm
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRATIKNO
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana,
dan Akuntabilitas Kinerja,
Nandang Haris

More Related Content

More from CI kumparan

More from CI kumparan (19)

PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara SirekapPDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
 
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdfRekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
 
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdfPetisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
 
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdfSalinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
 
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
 
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
 
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdfPERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
 
PAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.com
PAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.comPAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.com
PAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.com
 
1145_SD_Ketua_Tindak_Lanjut_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Nomor_90_PUU-XXI_2023...
1145_SD_Ketua_Tindak_Lanjut_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Nomor_90_PUU-XXI_2023...1145_SD_Ketua_Tindak_Lanjut_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Nomor_90_PUU-XXI_2023...
1145_SD_Ketua_Tindak_Lanjut_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Nomor_90_PUU-XXI_2023...
 
SK PPM terkait peraturan caleg 2024.pdf
SK PPM  terkait peraturan caleg 2024.pdfSK PPM  terkait peraturan caleg 2024.pdf
SK PPM terkait peraturan caleg 2024.pdf
 
SE kewaspadaan Penyakit Virus Nipah 2023.pdf
SE kewaspadaan Penyakit Virus Nipah 2023.pdfSE kewaspadaan Penyakit Virus Nipah 2023.pdf
SE kewaspadaan Penyakit Virus Nipah 2023.pdf
 
2023semenpanrb017 (1).pdf
2023semenpanrb017 (1).pdf2023semenpanrb017 (1).pdf
2023semenpanrb017 (1).pdf
 
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDFSalinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
 
Capaian 5 tahun ABW 2017-2022.pdf
Capaian 5 tahun ABW 2017-2022.pdfCapaian 5 tahun ABW 2017-2022.pdf
Capaian 5 tahun ABW 2017-2022.pdf
 
IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...
IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...
IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...
 
IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...
IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...
IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...
 
IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...
IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...
IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan T...
 
EDARAN PENETAPAN JEMAAH HAJI REGULER BERHAK MELUNASI TH 1444H.pdf
EDARAN PENETAPAN JEMAAH HAJI REGULER BERHAK MELUNASI TH 1444H.pdfEDARAN PENETAPAN JEMAAH HAJI REGULER BERHAK MELUNASI TH 1444H.pdf
EDARAN PENETAPAN JEMAAH HAJI REGULER BERHAK MELUNASI TH 1444H.pdf
 
Kepdirjen-Penahapan-Wilayah-&-Waktu-Pelaksanaan-Pendistribusian-Isi-LPG-3-Kg.pdf
Kepdirjen-Penahapan-Wilayah-&-Waktu-Pelaksanaan-Pendistribusian-Isi-LPG-3-Kg.pdfKepdirjen-Penahapan-Wilayah-&-Waktu-Pelaksanaan-Pendistribusian-Isi-LPG-3-Kg.pdf
Kepdirjen-Penahapan-Wilayah-&-Waktu-Pelaksanaan-Pendistribusian-Isi-LPG-3-Kg.pdf
 

Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf

  • 1. MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TANDA JABATAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, MENTERI, DAN PEJABAT SETINGKAT MENTERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa tanda jabatan yang bertuliskan Nayaka telah lama digunakan sebagai tanda jabatan Presiden dan Wakil Presiden serta Menteri dan pejabat setingkat Menteri; b. bahwa untuk meningkatkan ketertiban penggunaan tanda jabatan yang bertuliskan Nayaka sesuai dengan peruntukannya, perlu peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan tanda jabatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Tanda Jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan Pejabat Setingkat Menteri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035); 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32); 4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Surat Kepresidenan Republik Indonesia; 5. Peraturan . . .
  • 2. MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 2 - 5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 664); MEMUTUSKAN: Menetapkan: : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG TANDA JABATAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, MENTERI, DAN PEJABAT SETINGKAT MENTERI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tanda Jabatan adalah tanda berbentuk pin yang menunjukan jabatan Presiden/Wakil Presiden/Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri. 2. Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden adalah lambang kepresidenan berbentuk pin yang menunjukan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. 3. Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri adalah tanda berbentuk pin bertuliskan Nayaka yang menunjukan jabatan Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri. 4. Kartu Pemegang Tanda Jabatan yang selanjutnya disingkat KPTJ adalah Kartu yang menyatakan pemegang kartu berhak menggunakan Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri. 5. Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian. 6. Pejabat Setingkat Menteri adalah pejabat yang diberikan hak keuangan/administratif setingkat atau disetarakan dengan Menteri. BAB II . . .
  • 3. MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 3 - BAB II TANDA JABATAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN Pasal 2 Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden terbuat dari bahan yang kuat, berwarna emas, dan berbentuk lingkaran yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: a. bintang; serta b. kapas dan padi. Pasal 3 (1) Unsur Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengandung makna sebagai berikut: a. Bintang memiliki arti lambang sebuah kedudukan/tingkat tertinggi yang menggambarkan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden. b. Kapas dan Padi merupakan lambang kesejahteraan yang menggambarkan Presiden dan Wakil Presiden dalam membangun bangsa dan negara untuk menuju kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. (2) Warna Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melambangkan kebesaran dan keutamaan, dengan makna bahwa dalam menjalankan tugas, Presiden dan Wakil Presiden memberikan pelayanan prima untuk kepentingan rakyat. Pasal 4 (1) Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari ukuran besar dan ukuran kecil. (2) Bentuk, warna, dan ukuran Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 5 . . .
  • 4. MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 4 - Pasal 5 (1) Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden dengan ukuran kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dipakai dengan digantungkan pada pita berwarna merah putih yang di bagian tengah atasnya terdapat Lambang Negara. (2) Bentuk, warna, dan ukuran pita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 6 Untuk kepentingan pengamanan, pada bagian belakang Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden terdapat kode pengamanan. BAB III TANDA JABATAN MENTERI/PEJABAT SETINGKAT MENTERI Pasal 7 Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri dibuat dari bahan yang kuat, dan berbentuk lingkaran yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: a. perisai dalam Lambang Negara; b. kapas dan padi; serta c. pita bertuliskan NAYAKA. Pasal 8 Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki warna sebagai berikut: a. emas untuk bagian kapas dan padi, tepian perisai, gambar dalam perisai (bintang, tali rantai bermata bulatan dan persegi, pohon beringin, kepala banteng, serta kapas dan padi), tepian pita, dan tulisan NAYAKA; b. putih . . .
  • 5. MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 5 - b. putih untuk bagian kanan atas dan kiri bawah perisai serta pita; c. merah untuk bagian kiri atas dan kanan bawah perisai; dan d. hitam untuk bagian tengah perisai. Pasal 9 (1) Unsur Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengandung makna sebagai berikut: a. Perisai dalam Lambang Negara mengandung makna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; b. Kapas dan Padi merupakan lambang kesejahteraan yang menggambarkan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri memberikan pelayanan/dukungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam membangun bangsa dan negara untuk menuju kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia; c. Pita bertuliskan NAYAKA mengandung makna bahwa Nayaka berarti Menteri atau Pejabat Setingkat Menteri. (2) Warna Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a melambangkan kebesaran dan keutamaan, dengan makna bahwa dalam menjalankan tugas, Menteri/Pejabat Setingkat Menteri memberikan pelayanan prima kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 10 (1) Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari ukuran besar dan ukuran kecil. (2) Bentuk, warna, dan ukuran Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 11 . . .
  • 6. MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 6 - Pasal 11 Untuk kepentingan pengamanan, pada bagian belakang Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri terdapat kode pengamanan. BAB IV PENGADAAN DAN PEMBERIAN TANDA JABATAN Pasal 12 Perencanaan dan pengadaan Tanda Jabatan dilakukan oleh Biro Umum, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara. Pasal 13 (1) Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden diberikan setelah pelantikan Presiden/Wakil Presiden. (2) Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri diberikan setelah pelantikan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri disertai dengan KPTJ Pasal 14 KPTJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara. Pasal 15 (1) Penyerahan Tanda Jabatan dilakukan oleh Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden, disertai dengan Berita Acara Serah Terima Tanda Jabatan. (2) Berita Acara Serah Terima Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: a. Ajudan Presiden/Wakil Presiden bagi Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden; dan b. Pejabat . . .
  • 7. MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 7 - b. Pejabat struktural Eselon II terkait pada kesekretariatan kementerian/lembaga bagi Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri. BAB V PENGGUNAAN TANDA JABATAN Pasal 16 (1) Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden dengan ukuran kecil tanpa pita digunakan pada saat Presiden/Wakil Presiden melaksanakan tugas kedinasan dengan menggunakan Pakaian Sipil Lengkap yang dipasang pada kerah jas sebelah kiri. (2) Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden dengan ukuran besar digunakan pada saat Presiden/Wakil Presiden melaksanakan tugas kedinasan dengan menggunakan Pakaian Dinas Harian yang dipasang tiga jari di atas saku sebelah kiri. (3) Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden dengan ukuran kecil yang digantungkan pada pita dapat digunakan pada saat Presiden/Wakil Presiden melaksanakan tugas kedinasan dengan menggunakan Pakaian Sipil Lengkap yang dipasang pada kerah jas sebelah kiri atau Pakaian Dinas Harian yang dipasang tiga jari di atas saku sebelah kiri. (4) Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri dengan ukuran kecil digunakan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri pada saat melaksanakan tugas kedinasan dengan menggunakan Pakaian Sipil Lengkap yang dipasang pada kerah jas sebelah kiri. (5) Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri dengan ukuran besar digunakan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri pada saat melakukan tugas kedinasan dengan menggunakan pakaian dinas harian yang dipasang tiga jari di atas saku sebelah kiri. (6) Dalam hal Tanda Jabatan digunakan oleh Presiden/Wakil Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri wanita yang berhijab, maka Tanda Jabatan tersebut dipasang pada tempat yang pantas dan terlihat. Pasal 17 . . .
  • 8. MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 8 - Pasal 17 Dalam hal pemegang Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri menggunakan Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri dan/atau KPTJ tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, Menteri Sekretaris Negara dapat mengingatkan secara tertulis kepada yang bersangkutan. Pasal 18 Pemegang Tanda Jabatan dan KPTJ wajib menjaga dan memelihara Tanda Jabatan dan KPTJ agar tidak hilang atau rusak. BAB VI KEHILANGAN, KERUSAKAN, DAN PENGEMBALIAN TANDA JABATAN Pasal 19 Penanganan Tanda Jabatan yang hilang dan rusak dilakukan oleh Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden. Pasal 20 (1) Dalam hal Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden hilang, maka Presiden/Wakil Presiden melalui ajudan Presiden/Wakil Presiden dapat meminta kembali Tanda Jabatan pada Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden. (2) Dalam hal Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri atau KPTJ hilang, maka Menteri/Pejabat Setingkat Menteri pemegang Tanda Jabatan melalui pejabat struktural Eselon II terkait pada kesekretariatan kementerian/lembaga wajib melaporkan kehilangan kepada Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden. (3) Laporan . . .
  • 9. MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 9 - (3) Laporan kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan data pendukung berupa: a. surat keterangan kehilangan yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b. Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri atau KPTJ yang bersangkutan. (4) Kepala Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden menindaklanjuti permintaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengganti Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden dan Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri atau KPTJ yang baru. Pasal 21 (1) Dalam hal Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden rusak, maka Presiden/Wakil Presiden melalui Ajudan Presiden/Wakil Presiden dapat meminta kembali Tanda Jabatan pada Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden. (2) Dalam hal Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri atau KPTJ rusak, maka pemegang Tanda Jabatan melalui pejabat struktural Eselon II terkait pada kesekretariatan kementerian/lembaga wajib melaporkan kerusakan kepada Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden. (3) Laporan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri atau KPTJ yang rusak. (4) Kepala Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden menindaklanjuti permintaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengganti Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden dan Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri atau KPTJ yang baru. Pasal 22 . . .
  • 10. MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 10 - Pasal 22 Dalam hal pemegang Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri tidak lagi menjabat sebagai Menteri/Pejabat Setingkat Menteri, maka pemegang Tanda Jabatan melalui Pejabat struktural Eselon II terkait pada kesekretariatan kementerian/lembaga wajib mengembalikan Tanda Jabatan beserta KPTJ kepada Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden disertai dengan Berita Acara Serah Terima Tanda Jabatan. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 Tanda Jabatan yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkan Tanda Jabatan dan KPTJ yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2016 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRATIKNO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Nandang Haris
  • 11. MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA C 2,75 cm 2,75 cm A B D 1,75 cm E F C 1,6 cm 1,6 cm A B D 1 cm E F LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TANDA JABATAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, MENTERI, DAN PEJABAT SETINGKAT MENTERI BENTUK, WARNA, DAN UKURAN TANDA JABATAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN UKURAN BESAR Ukuran: Jarak A – B = 2,75 cm Jarak C – D = 2,75 cm Jarak E – F = 1,75 cm UKURAN KECIL Ukuran: Jarak A – B = 1,6 cm Jarak C – D = 1,6 cm Jarak E – F = 1 cm MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRATIKNO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Nandang Haris
  • 12. MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA D LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TANDA JABATAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, MENTERI, DAN PEJABAT SETINGKAT MENTERI BENTUK, WARNA, DAN UKURAN PITA TANDA JABATAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRATIKNO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Nandang Haris Perbandingan Ukuran: Jarak A – B = 4,5 cm Jarak C – D= 2 cm (merah 1 cm dan putih 1 cm) Jarak E – F = 1 cm A 4,5 cm B C 2 cm 1 cm E F
  • 13. MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA D 1,7 cm 1,4 cm A B C D 0,8 cm E F G H 1 cm 3 cm 2,5 cm A B C 1,3 cm E F G H 1,6 cm LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TANDA JABATAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, MENTERI, DAN PEJABAT SETINGKAT MENTERI BENTUK, WARNA, DAN UKURAN TANDA JABATAN MENTERI/PEJABAT SETINGKAT MENTERI UKURAN BESAR Ukuran: Jarak A – B = 3 cm Jarak C – D = 2,5 cm Jarak E – F = 1,3 cm Jarak G – H = 1,6 cm UKURAN KECIL Ukuran: Jarak A – B = 1,7 cm Jarak C – D = 1,4 cm Jarak E – F = 0,8 cm Jarak G – H = 1 cm MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRATIKNO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Nandang Haris