SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Atas nama Melki Sedek Dengan Nomor Pokok Mahasiswa 1906363000 Fakultas Hukum Universitas Indonesia.pdf

1. KEPUTUSAN REKTOR UNTVERSITAS INDONESI.A
NoMoR 4s lsKlRlurl2o24
TENTANG
PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKU KEKERASAN
SEKSUAL ATAS NAMA MELKI SEDEK DENGAN NOMOR POKOK
MAHASISWA 1906363000 FAKULTAS HUKUM UNWERSITAS INDONESIA
Menimbang a. bahwa Sdr. Melki Sedek dengan Nomor Pokok
Mahasiswa 1906363000 terbukti melakukan
kekerasan seksual berdasarkan hasil
pemeriksaan, alat bukti, serta keterangan pihak
terkait yang telah dihimpun oleh Satgas PPKS UI;
b. bahwa untuk melaksanakan fungsinya terkait
penanganan kekerasan seksual di lingkungan
Universitas Indonesia, Satgas PPKS UI
mengeluarkan rekomendasi sanksi administratif
yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Rektor Universitas
Indonesia tentang Penetapan Sanksi Administratil
Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Atas Nama
Melki Sedek Dengan Nomor Pokok Mahasiswa
1906363000 Fakultas Hukum Universitas
Indonesia;
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

2. Mengingat 1
o
3
4
5
-2
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2O14 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 16, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015
tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 1 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O2O Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Talrun 2Ol5 tentang Bentuk dan Mekanisme
Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6461);
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021
tentang Statuta Universitas Indonesia (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor 151,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6695);
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2O2l tentang
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di
Lingkungan Perguruan Tinggr (Berita Negara
Republik Indonesia Ta-hun 2O2l Nomor l0OO);
Peraturan Sekretaris Jendral Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tefiang
6

3. 3-
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia Nomor 3O Tahun 2O2l tentang
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di
Lingkungan Perguruan Tinggt;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas
Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015
tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas
Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas
Indonesia Nomor O2O/SK/MWA-U[| 2Ol9 tentang
Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia
Periode Tahun 20 l4-2O 19 dan Pengangkatan Rektor
Universitas Indonesia Periode Tahun 2O 19 -2O24 ;
9. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 91
Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas
Indonesia;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor
8O6/SK/R/U[l2O2l tentang Perubahan Atas
Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor
25 I 4 / SK/ R/ Ul / 2O2 I tentang Tugas Pokok, Fungsi,
dan Peta Jabatan Biro/Badan/Direktorat/
Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan,
Struktur, dan Uraian T:gas Pejabat di Pusat
Administrasi Universitas Indonesia sebagai
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2O2l-2O24;
1 1. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor
130/SK/R/U|l2022 tentang Struktur Organisasi
Universitas Indonesia;
12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor
24 4 I I SK I R I Ul I 2022 tentang Pembentukan Satuan
Trgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Seksual Universitas Indonesia Tahun 2022-2O24 ;

4. Memperhatikan :
Menetapkan
-4-
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG PENEIAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
TERHADAP PEI,AKU KEKERASAN SEKSUAL ATAS NAMA
MELKI SEDEK DENGAN NOMOR POKOK MAHASISWA
1906363000 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
INDONESIA.
l. Bahwa berdasarkan pemeriksaan untuk
memperoleh keterangan dan alat bukti yang telah
dilakukan, Satgas PPKS UI menyimpulkan bahwa
Perlaku telah terbukti melakukan jenis kekerasan
seksual dalam bentuk: l) menyentuh, mengusap,
meraba, memegang, memeluk, mencium
dan/atau menggosokkan bagran tubuhnya pada
tubuh Korban tanpa persetujuan Korban, dan 2)
mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa,
Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang
bernuansa Kekerasan Seksual, mengacu pada
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 30
Tahun 2O2L dan Peraturan Rektor Universitas
Indonesia No. 9l Tahun 2022 Pasal 5 Ayat (2)
huruf (l) dan huruf (o);
2. Nota Dinas Ketua Satgas PPKS UI Nomor ND-
052 / UN2. SGS.PPKS/ HKP.O7 .O I I 2024 tans$al 22
Januari 2024 peihal Rekomendasi Sanksi
Administratif;

5. KESATU
5-
Menetapkan sanksi administratif kepada Sdr. Melki
Sedek dengan Nomor Pokok Mahasiswa 1906363000,
berupa:
l. Skorsing alademik selama 1 (satu) semester,
dalam masa skorsing tersebut, Pelaku dilarang:
a. menghubungi, melakukan pendekatan, berada
dalam lokasi berdekatan, dan/atau mendatangi
Korban;
b. aktif secara formd maupun informal dalam
organisasi dan kegiatan kemahasiswaan pada
tingkat program studi, fakultas, dan
universitas; dan
c. berada di lingkungan kampus Universitas
Indonesia;
2. Selama masa skorsing, Pelaku wajib mengikuti
konseling psikologis, sehingga Pelaku
diperkenankan hadir/berada di lingkungan
kampus Universitas Indonesia hanya pada saat
harus menghadiri sesi-sesi konseling/edukasi
tentang kekerasan seksual yang dilaksanakan
secara khusus dengan tatap muka langsung di
kampus Universitas Indonesia;
3. laporan hasil konseling yang telah dilakukan
Pelaku menjadi dasar bagl Rektor Universitas
Indonesia untuk menerbitkan surat keterangan
bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang
dikenakan.
4. Pelaku wajib menandatangani surat pernyataan
bermaterai yang menyatakan telah melakukan
kekerasan seksual, menerima sanksi yang
diberikan, dan tidak akan mengulangi perbuatan
tersebut pada siapa pun, kapan pun, dan di mana
pun.

6. KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
KRIUJUH
-6
Satgas PPKS UI wajib memberikan pelayanan psikis dan
bantuan hukum kepada para Korban jika dibutuhkan
atau atas permintaan para Korban.
Satgas PPKS UI mengoordinasikan dan melaksanakan
program konseling/edukasipadaPelaku sesudah
penetapan rekomendasi melalui Surat Keputusan
Rektor Universitas Indonesia.
Satgas PPKS UI melakukan pemantauan terhadap Pelaku
untuk memastikan bahwa Pelaku tidak melanggar hal-
hal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu.
Bila Pelaku terbukd melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada Dikhrm Kesatu, Satgas dapat
merekomendasikan sanksi lebih berat lagi hingga berupa
dikeluarkannya Pelaku dari Universitas Indonesia.
Rektor melalui Satgas PPKS UI wajib memberikan
perlindungan keamanan kepada para Korban dan Saksi
dari ancaman dan intimidasi Terlapor atas laporan
maupun kesaksian yang diberikan.
Dalam hal Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud di
atas dianggap tidak adil, Korban atau pun Pelaku berhak
untuk meminta pemeriksaan ulang yang harus diajukan
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak
diterimanya Surat Keputusan Rektor oleh para pihak
yang berisi keputusan Rektor atas kasus yang dilaporkan.

7. -7 -
KEDELAPAN Keputusan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan Rektor ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 49 JQUat
t AA.1
Rektor Universitas Indonesia,
I6"t.
INIP 1962012819881 1 1001
Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.
v