SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
KEPUTUSAN REKTOR UNTVERSITAS INDONESI.A
NoMoR 4s lsKlRlurl2o24
TENTANG
PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKU KEKERASAN
SEKSUAL ATAS NAMA MELKI SEDEK DENGAN NOMOR POKOK
MAHASISWA 1906363000 FAKULTAS HUKUM UNWERSITAS INDONESIA
Menimbang a. bahwa Sdr. Melki Sedek dengan Nomor Pokok
Mahasiswa 1906363000 terbukti melakukan
kekerasan seksual berdasarkan hasil
pemeriksaan, alat bukti, serta keterangan pihak
terkait yang telah dihimpun oleh Satgas PPKS UI;
b. bahwa untuk melaksanakan fungsinya terkait
penanganan kekerasan seksual di lingkungan
Universitas Indonesia, Satgas PPKS UI
mengeluarkan rekomendasi sanksi administratif
yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Rektor Universitas
Indonesia tentang Penetapan Sanksi Administratil
Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Atas Nama
Melki Sedek Dengan Nomor Pokok Mahasiswa
1906363000 Fakultas Hukum Universitas
Indonesia;
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,
Mengingat 1
o
3
4
5
-2
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2O14 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 16, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015
tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 1 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O2O Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Talrun 2Ol5 tentang Bentuk dan Mekanisme
Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6461);
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021
tentang Statuta Universitas Indonesia (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor 151,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6695);
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2O2l tentang
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di
Lingkungan Perguruan Tinggr (Berita Negara
Republik Indonesia Ta-hun 2O2l Nomor l0OO);
Peraturan Sekretaris Jendral Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tefiang
6
3-
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia Nomor 3O Tahun 2O2l tentang
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di
Lingkungan Perguruan Tinggt;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas
Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015
tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas
Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas
Indonesia Nomor O2O/SK/MWA-U[| 2Ol9 tentang
Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia
Periode Tahun 20 l4-2O 19 dan Pengangkatan Rektor
Universitas Indonesia Periode Tahun 2O 19 -2O24 ;
9. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 91
Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas
Indonesia;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor
8O6/SK/R/U[l2O2l tentang Perubahan Atas
Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor
25 I 4 / SK/ R/ Ul / 2O2 I tentang Tugas Pokok, Fungsi,
dan Peta Jabatan Biro/Badan/Direktorat/
Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan,
Struktur, dan Uraian T:gas Pejabat di Pusat
Administrasi Universitas Indonesia sebagai
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2O2l-2O24;
1 1. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor
130/SK/R/U|l2022 tentang Struktur Organisasi
Universitas Indonesia;
12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor
24 4 I I SK I R I Ul I 2022 tentang Pembentukan Satuan
Trgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Seksual Universitas Indonesia Tahun 2022-2O24 ;
Memperhatikan :
Menetapkan
-4-
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG PENEIAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
TERHADAP PEI,AKU KEKERASAN SEKSUAL ATAS NAMA
MELKI SEDEK DENGAN NOMOR POKOK MAHASISWA
1906363000 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
INDONESIA.
l. Bahwa berdasarkan pemeriksaan untuk
memperoleh keterangan dan alat bukti yang telah
dilakukan, Satgas PPKS UI menyimpulkan bahwa
Perlaku telah terbukti melakukan jenis kekerasan
seksual dalam bentuk: l) menyentuh, mengusap,
meraba, memegang, memeluk, mencium
dan/atau menggosokkan bagran tubuhnya pada
tubuh Korban tanpa persetujuan Korban, dan 2)
mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa,
Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang
bernuansa Kekerasan Seksual, mengacu pada
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 30
Tahun 2O2L dan Peraturan Rektor Universitas
Indonesia No. 9l Tahun 2022 Pasal 5 Ayat (2)
huruf (l) dan huruf (o);
2. Nota Dinas Ketua Satgas PPKS UI Nomor ND-
052 / UN2. SGS.PPKS/ HKP.O7 .O I I 2024 tans$al 22
Januari 2024 peihal Rekomendasi Sanksi
Administratif;
KESATU
5-
Menetapkan sanksi administratif kepada Sdr. Melki
Sedek dengan Nomor Pokok Mahasiswa 1906363000,
berupa:
l. Skorsing alademik selama 1 (satu) semester,
dalam masa skorsing tersebut, Pelaku dilarang:
a. menghubungi, melakukan pendekatan, berada
dalam lokasi berdekatan, dan/atau mendatangi
Korban;
b. aktif secara formd maupun informal dalam
organisasi dan kegiatan kemahasiswaan pada
tingkat program studi, fakultas, dan
universitas; dan
c. berada di lingkungan kampus Universitas
Indonesia;
2. Selama masa skorsing, Pelaku wajib mengikuti
konseling psikologis, sehingga Pelaku
diperkenankan hadir/berada di lingkungan
kampus Universitas Indonesia hanya pada saat
harus menghadiri sesi-sesi konseling/edukasi
tentang kekerasan seksual yang dilaksanakan
secara khusus dengan tatap muka langsung di
kampus Universitas Indonesia;
3. laporan hasil konseling yang telah dilakukan
Pelaku menjadi dasar bagl Rektor Universitas
Indonesia untuk menerbitkan surat keterangan
bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang
dikenakan.
4. Pelaku wajib menandatangani surat pernyataan
bermaterai yang menyatakan telah melakukan
kekerasan seksual, menerima sanksi yang
diberikan, dan tidak akan mengulangi perbuatan
tersebut pada siapa pun, kapan pun, dan di mana
pun.
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
KRIUJUH
-6
Satgas PPKS UI wajib memberikan pelayanan psikis dan
bantuan hukum kepada para Korban jika dibutuhkan
atau atas permintaan para Korban.
Satgas PPKS UI mengoordinasikan dan melaksanakan
program konseling/edukasipadaPelaku sesudah
penetapan rekomendasi melalui Surat Keputusan
Rektor Universitas Indonesia.
Satgas PPKS UI melakukan pemantauan terhadap Pelaku
untuk memastikan bahwa Pelaku tidak melanggar hal-
hal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu.
Bila Pelaku terbukd melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada Dikhrm Kesatu, Satgas dapat
merekomendasikan sanksi lebih berat lagi hingga berupa
dikeluarkannya Pelaku dari Universitas Indonesia.
Rektor melalui Satgas PPKS UI wajib memberikan
perlindungan keamanan kepada para Korban dan Saksi
dari ancaman dan intimidasi Terlapor atas laporan
maupun kesaksian yang diberikan.
Dalam hal Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud di
atas dianggap tidak adil, Korban atau pun Pelaku berhak
untuk meminta pemeriksaan ulang yang harus diajukan
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak
diterimanya Surat Keputusan Rektor oleh para pihak
yang berisi keputusan Rektor atas kasus yang dilaporkan.
-7 -
KEDELAPAN Keputusan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan Rektor ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 49 JQUat
t AA.1
Rektor Universitas Indonesia,
I6"t.
INIP 1962012819881 1 1001
Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.
v

More Related Content

Similar to SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Atas nama Melki Sedek (8)

Permendikbud 82/2015 - Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan
Permendikbud 82/2015 - Pencegahan dan Penanggulangan Tindak KekerasanPermendikbud 82/2015 - Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan
Permendikbud 82/2015 - Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan
 
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015 PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015
 
Sk pengangkatan ketua, sekretaris, dan anggota komisi komisi sa
Sk pengangkatan  ketua, sekretaris, dan anggota komisi komisi saSk pengangkatan  ketua, sekretaris, dan anggota komisi komisi sa
Sk pengangkatan ketua, sekretaris, dan anggota komisi komisi sa
 
Buku Peraturan Akademik UNY 2023 Fix.pdf
Buku Peraturan Akademik UNY 2023 Fix.pdfBuku Peraturan Akademik UNY 2023 Fix.pdf
Buku Peraturan Akademik UNY 2023 Fix.pdf
 
Renstra upi 2016 2020
Renstra upi 2016 2020Renstra upi 2016 2020
Renstra upi 2016 2020
 
Permen tahun2014 nomor055
Permen tahun2014 nomor055Permen tahun2014 nomor055
Permen tahun2014 nomor055
 
Permen tahun2014 nomor055
Permen tahun2014 nomor055Permen tahun2014 nomor055
Permen tahun2014 nomor055
 
Sosialisasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.pptx
Sosialisasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.pptxSosialisasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.pptx
Sosialisasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.pptx
 

More from CI kumparan

More from CI kumparan (20)

Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdfSalinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
 
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdfSalinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
 
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdfSalinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
 
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdfSalinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
 
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfPENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
 
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdfSE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
 
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdfPermensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
 
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfiUU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
 
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara SirekapPDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
 
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdfRekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
 
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdfPetisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
 
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdfSalinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
 
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
 
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdfPERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
 
PAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.com
PAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.comPAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.com
PAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.com
 
1145_SD_Ketua_Tindak_Lanjut_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Nomor_90_PUU-XXI_2023...
1145_SD_Ketua_Tindak_Lanjut_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Nomor_90_PUU-XXI_2023...1145_SD_Ketua_Tindak_Lanjut_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Nomor_90_PUU-XXI_2023...
1145_SD_Ketua_Tindak_Lanjut_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Nomor_90_PUU-XXI_2023...
 
SK PPM terkait peraturan caleg 2024.pdf
SK PPM  terkait peraturan caleg 2024.pdfSK PPM  terkait peraturan caleg 2024.pdf
SK PPM terkait peraturan caleg 2024.pdf
 
SE kewaspadaan Penyakit Virus Nipah 2023.pdf
SE kewaspadaan Penyakit Virus Nipah 2023.pdfSE kewaspadaan Penyakit Virus Nipah 2023.pdf
SE kewaspadaan Penyakit Virus Nipah 2023.pdf
 
2023semenpanrb017 (1).pdf
2023semenpanrb017 (1).pdf2023semenpanrb017 (1).pdf
2023semenpanrb017 (1).pdf
 
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDFSalinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
 

SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Atas nama Melki Sedek

  • 1. KEPUTUSAN REKTOR UNTVERSITAS INDONESI.A NoMoR 4s lsKlRlurl2o24 TENTANG PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ATAS NAMA MELKI SEDEK DENGAN NOMOR POKOK MAHASISWA 1906363000 FAKULTAS HUKUM UNWERSITAS INDONESIA Menimbang a. bahwa Sdr. Melki Sedek dengan Nomor Pokok Mahasiswa 1906363000 terbukti melakukan kekerasan seksual berdasarkan hasil pemeriksaan, alat bukti, serta keterangan pihak terkait yang telah dihimpun oleh Satgas PPKS UI; b. bahwa untuk melaksanakan fungsinya terkait penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia, Satgas PPKS UI mengeluarkan rekomendasi sanksi administratif yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Penetapan Sanksi Administratil Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Atas Nama Melki Sedek Dengan Nomor Pokok Mahasiswa 1906363000 Fakultas Hukum Universitas Indonesia; REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,
  • 2. Mengingat 1 o 3 4 5 -2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2O14 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 16, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 1 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O2O Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Talrun 2Ol5 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461); Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6695); Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2O2l tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggr (Berita Negara Republik Indonesia Ta-hun 2O2l Nomor l0OO); Peraturan Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tefiang 6
  • 3. 3- Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3O Tahun 2O2l tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggt; 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor O2O/SK/MWA-U[| 2Ol9 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 20 l4-2O 19 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2O 19 -2O24 ; 9. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Indonesia; 10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 8O6/SK/R/U[l2O2l tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 25 I 4 / SK/ R/ Ul / 2O2 I tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Biro/Badan/Direktorat/ Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur, dan Uraian T:gas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2O2l-2O24; 1 1. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 130/SK/R/U|l2022 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia; 12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 24 4 I I SK I R I Ul I 2022 tentang Pembentukan Satuan Trgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Indonesia Tahun 2022-2O24 ;
  • 4. Memperhatikan : Menetapkan -4- MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENEIAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEI,AKU KEKERASAN SEKSUAL ATAS NAMA MELKI SEDEK DENGAN NOMOR POKOK MAHASISWA 1906363000 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA. l. Bahwa berdasarkan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan dan alat bukti yang telah dilakukan, Satgas PPKS UI menyimpulkan bahwa Perlaku telah terbukti melakukan jenis kekerasan seksual dalam bentuk: l) menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagran tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban, dan 2) mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual, mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 30 Tahun 2O2L dan Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 9l Tahun 2022 Pasal 5 Ayat (2) huruf (l) dan huruf (o); 2. Nota Dinas Ketua Satgas PPKS UI Nomor ND- 052 / UN2. SGS.PPKS/ HKP.O7 .O I I 2024 tans$al 22 Januari 2024 peihal Rekomendasi Sanksi Administratif;
  • 5. KESATU 5- Menetapkan sanksi administratif kepada Sdr. Melki Sedek dengan Nomor Pokok Mahasiswa 1906363000, berupa: l. Skorsing alademik selama 1 (satu) semester, dalam masa skorsing tersebut, Pelaku dilarang: a. menghubungi, melakukan pendekatan, berada dalam lokasi berdekatan, dan/atau mendatangi Korban; b. aktif secara formd maupun informal dalam organisasi dan kegiatan kemahasiswaan pada tingkat program studi, fakultas, dan universitas; dan c. berada di lingkungan kampus Universitas Indonesia; 2. Selama masa skorsing, Pelaku wajib mengikuti konseling psikologis, sehingga Pelaku diperkenankan hadir/berada di lingkungan kampus Universitas Indonesia hanya pada saat harus menghadiri sesi-sesi konseling/edukasi tentang kekerasan seksual yang dilaksanakan secara khusus dengan tatap muka langsung di kampus Universitas Indonesia; 3. laporan hasil konseling yang telah dilakukan Pelaku menjadi dasar bagl Rektor Universitas Indonesia untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan. 4. Pelaku wajib menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan telah melakukan kekerasan seksual, menerima sanksi yang diberikan, dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut pada siapa pun, kapan pun, dan di mana pun.
  • 6. KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KRIUJUH -6 Satgas PPKS UI wajib memberikan pelayanan psikis dan bantuan hukum kepada para Korban jika dibutuhkan atau atas permintaan para Korban. Satgas PPKS UI mengoordinasikan dan melaksanakan program konseling/edukasipadaPelaku sesudah penetapan rekomendasi melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia. Satgas PPKS UI melakukan pemantauan terhadap Pelaku untuk memastikan bahwa Pelaku tidak melanggar hal- hal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu. Bila Pelaku terbukd melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Dikhrm Kesatu, Satgas dapat merekomendasikan sanksi lebih berat lagi hingga berupa dikeluarkannya Pelaku dari Universitas Indonesia. Rektor melalui Satgas PPKS UI wajib memberikan perlindungan keamanan kepada para Korban dan Saksi dari ancaman dan intimidasi Terlapor atas laporan maupun kesaksian yang diberikan. Dalam hal Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud di atas dianggap tidak adil, Korban atau pun Pelaku berhak untuk meminta pemeriksaan ulang yang harus diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya Surat Keputusan Rektor oleh para pihak yang berisi keputusan Rektor atas kasus yang dilaporkan.
  • 7. -7 - KEDELAPAN Keputusan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Rektor ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 49 JQUat t AA.1 Rektor Universitas Indonesia, I6"t. INIP 1962012819881 1 1001 Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. v