1. Dokumen tersebut merupakan ringkasan laporan pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2016. 2. Tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pakpak Bharat 2016-2021 untuk mencapai visi kabupaten yang bersatu dan sejahtera. 3. Kinerja keuangan dan prioritas pembangunan seperti pemerintahan bersih dan tata kelola yang baik telah

1. 1
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN 2016
Salam Sejahtera
Njuah-Njuah Banta Karina
I. PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan
rahmat-Nya dan karunia-Nya, sehingga Ringkasan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun Anggaran 2016 dapat diinformasikan
kepada masyarakat sesuai waktu yang ditetapkan.
Penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (RLPPD), merupakan perwujudan tanggung jawab dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk memberikan Ringkasan atas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016 kepada
masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang lebih lanjut diatur dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPJ)
kepada DPRD dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (RLPPD) kepada masyarakat. Adapun tata cara penyampaian RLPPD
kepada masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Peyampaian
IR. MAJU ILYAS PADANG
WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT
DR. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA
BUPATI PAKPAK BHARAT

2. 2
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2016
Ringkasan dan Tanggapan atau Saran dari masyarakat Atas Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sejalan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pakpak
Bharat.
II. PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Daerah
Luas Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat adalah 121.830 Ha. (1.218,30
Km2), terletak di wilayah pantai barat Sumatera Utara yaitu pada 2016’00” –
3032’00” Lintang Utara dan 96000’00” – 98031’00” Bujur Timur dengan
ketinggian berkisar antara 700 – 1.500 meter di atas permukaan laut. Secara
administratif Kabupaten Pakpak Bharat terdiri dari 52 Desa dalam 8 (delapan)
Kecamatan dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 55.073
jiwa.
Adapun batas wilayah Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai berikut:
 Sebelah timur berbatasan : Kecamatan Parbuluan Kabupaten
Dairi dan Harian Kabupaten
Samosir.
 Sebelah barat berbatasan : Kabupaten Aceh Singkil Propinsi
Nanggroe Aceh Darussalam.
 Sebelah utara berbatasan : Kecamatan Silima Pungga- Pungga,
Kecamatan Lae Parira, Kecamatan
Sidikalang Kabupaten Dairi.
 Sebelah selatan berbatasan : Kecamatan Tara Bintang Kabupaten
Humbang Hasundutan dan
Kecamatan Manduamas Kabupaten
Tapanuli Tengah.
B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Dan Rencana Kerja
Pemerintahan Daerah (RKPD)
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD),
merupakan rangkuman tentang penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2016, dan memiliki makna khusus, karena capaian kinerja yang dilaporkan di
dalamnya menunjukkan catatan kemajuan (progress report) pada tahun
pertama dari serangkaian rencana pembangunan yang telah ditetapkan
dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2016-2021. Oleh karena itu,

3. 3
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2016
realisasi kinerja pada tahun pertama ini, diyakini akan memacu pencapaian
kinerja yang lebih baik lagi pada
tahun-tahun yang akan datang.
Lebih dari itu, capaian kinerja
ini diharapkan mampu memberikan
kontribusi signifikan terhadap
pencapaian prioritas
pembangunan Kabupaten Pakpak
Bharat tahun 2016, yang merupakan
awal dari rangkaian upaya untuk
mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat periode
2016-2021 yaitu:
VISI :
Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan, Kabupaten Pakpak Bharat menetapkan Visi
dan Misi dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, adapun Visi Kabupaten Pakpak Bharat
tahun 2016-2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) kabupaten Pakpak Bharat adalah:
“TERWUJUDNYA PAKPAK BHARAT YANG BERSATU DAN SEJAHTERA, UNGGUL
DALAM KUALITAS HIDUP, TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK BERLANDASKAN
AGAMA DAN BUDAYA”
Kepemimpinan yang adil dan demokratis, pemerintahan yang
profesional dan masyarakat yang sejahtera dimaksudkan bahwa diantara
ketiga komponen strategis diupayakan terjadi sinergitas dan masing-masing
harus menyadari peran, hak dan kewajibannya secara proporsional dan
harmonis. Ketiga komponen strategis tersebut harus dilandasi kesadaran akan
kesetaraan dan berdiri pada posisi yang proporsional dalam mewujudkan
masyarakat Kabupaten Bharat yang sejahtera (nduma).
Masyarakat yang sejahtera (nduma) adalah masyarakat yang kita cita-
citakan bersama yaitu masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup layak,
baik dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kehidupan sosial lainnya.
MISI
Untuk mewujudkan visi tersebut disusun misi Kabupaten Pakpak Bharat
sebagai berikut:

4. 4
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2016
1. Melanjutkan peningkatan kinerja aparatur pemerintah meliputi manajemen
pemerintahan yang profesional, kepemimpinan yang amanah dan
pelayanan publik yang berkualitas;
2. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada
sumber daya alam lokal;
3. Meningkatkan kualitas daya manusia yang berdaya saing tinggi yang
dilandasi budaya pakpak dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa;
4. Meningkatkan derajad kesehatan melalui pelayanan dan fasilitas kesehatan
yang prima terutama untuk ibu dan anak dalam mewujudkan Generasi Emas
Pakpak Bharat;
5. Mengembangkan infrastruktur untuk mendorong percepatan pertumbuhan
ekonomi dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah;
6. Menjadi sentra pendidikan dan kesehatan yang unggul di Provinsi Sumatera
Utara.
Dengan penyampain Ringkasan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini, diharapkan masyarakat dapat melihat dan
memahami gambaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Pakpak Bharat sesuai prioritas kebijakan umum pembangunan
daerah selama Tahun Anggaran 2016.
Selanjutnya melalui media ini disampaikan Ringkasan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun Anggaran 2016, yang sistematika penyampaiannya diawali dengan
Kinerja Keuangan, Kemudian Kinerja Menurut Urusan Pemerintahan atau
Prioritas Pembangunan, dan diakhiri dengan penjelasan tentang Indikator
Kinerja Makro Pembangunan sebagai akumulasi atas seluruh kinerja
Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat sampai dengan Tahun 2016.
III. PEMBAHASAN
A. KINERJA KEUANGAN DAERAH
I. Pendapatan Daerah
Kinerja Pendapatan Daerah, terealisasi sebesar Rp. 513.161.862.925,76
(Lima ratus tiga belas milyar seratus enam puluh satu juta delapan ratus enam
puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima koma tujuh puluh enam rupiah)
atau 94,82% dari target yang telah ditetapkan sebesar
Rp. 541.173.798.313 (Lima ratus empat puluh satu milyar seratus tujuh puluh
tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
Realisasi dimaksud dikontribusikan oleh tiga sumber Pendapatan Daerah yaitu:
(1) Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 18.716.235.581,76
(Delapan belas milyar tujuh ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh lima

5. 5
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2016
ribu lima ratus delapan puluh satu koma tujuh puluh enam rupiah) atau
113,43% Dari target yang diharapkan sebesar Rp. 16.499.216.059,- (Enam
belas milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam belas
ribu lima puluh sembilan rupiah) PAD tersebut terdiri dari Penerimaan Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
(2) Dana Perimbangan
Dana Perimbangan realisasi sebesar Rp. 494.401.776.742 (Empat
ratus sembilan puluh empat milyar empat ratus satu juta tujuh ratus tujuh
puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) atau sebesar 94,23%
dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 524.674.582.254.- (Lima ratus dua
puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan
puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), Pendapatan Dana
Perimbangan tersebut, terdiri dari pendapatan Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi
Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
(3) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp. 43.850.602,- (Empat puluh
tiga juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus dua rupiah).lain-lain
pendapatan Daerah tersebut, terdiri dari Pendapatan Hibah, dan
Pendapatan lainnya.
Kinerja keuangan daerah dari aspek pendapatan menunjukkan
bahwa Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sangat serius untuk memenuhi
dana pembangunan, demi terpenuhinya anggaran belanja daerah untuk
merealisasikan program dan kegiatan pembangunan yang telah
ditetapkan.
II. Belanja Daerah
Kinerja Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp.479.921.964.329,- (Empat
ratus tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan
ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) atau
90,56% dari anggarannya sebesar Rp. 529.927.148.652,65 (Lima ratus dua
puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh
delapan ribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh lima rupiah).
III. Pembiayaan Daerah
Realisasi Pembiayaan Daerah tercapai 100%, yaitu sebesar
68.032.683.408,45 (Enam puluh delapan milyar tiga puluh dua juta enam ratus
delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan koma empat puluh lima rupiah).
Pembiayaan ini bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Dari
Tahun Sebelumnya (SILPA).

6. 6
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2016
Dengan demikian sesungguhnya Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhan dana
pembangunan yang terus meningkat setiap tahun anggaran serta menjaga
kesinambungan pembiayaan pembangunan pada tahun berikutnya guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
B. KINERJA URUSAN PEMERINTAH
Kinerja yang berkenaan dengan urusan Pemerintahan atau prioritas
pembangunan pada tahun anggaran 2016, sebagaimana tertuang dalam
Rencana Kerja Pembangunan Derah (RKPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2016 yaitu Terdapat 5 (lima) Prioritas Pembangunan Pada Urusan Wajib dan
Urusan Pilihan yang telah dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, diukur
berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK), realisasinya sebagai berikut:
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government), Tatakelola
Pemerintahan yang baik (good governance)
Tata kelola pemerintahan
merupakan proses memformulasi
dan melaksanakan kebijakan,
peraturan serta prioritas-prioritas
pembangunan melalui interaksi
antara eksekutif, legislatif dan
birokrasi dengan partisipasi dari
masyarakat sipil dan masyarakat
ekonomi (bisnis). Isu tata kelola
pemerintahan adalah isu yang
strategis karena menakar efektivitas
kolaborasi semua elemen yaitu pemerintah (eksekutif), DPRD, masyarakat sipil,
dan masyarakat dunia usaha.
Peningkatan tata kelola pemerintahan Demokratisasi dan Kondusifitas
Wilayah diterapkan dengan berbagai program unggulan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melaui Organisasi Perangkat
Daerah dengan Prioritas Peningkatan Akuntabilitas, Transparansi berbasis
Teknologi Informasi serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme
apratur dalam penyelenggaraan wilayah yang diwujudkan pada
pengembangan sistem pelaporan kinerja dengan produk LPPD dan LAKIP.
Pada tahun 2016 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
untuk Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun
Anggaran 2014 mendapatkan Peringkat ke 2 Se- Provinsi Sumatera Utara
dan Peringkat 42 Secara Nasional dengan Predikat Sangat Tinggi. Hasil yang

7. 7
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2016
membanggakan tersebut merupakan kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dalam melaksanakan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan serta
Tugas Pembantuan yang dilimpahkan kepada daerah serta untuk
peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik (Good Goverment).
Program yang menjadi fokus selanjutnya yang diterapkan dalam
memaksimalkan kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan
publik dalam pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dengan meningkatnya penduduk yang telah memiliki E-KTP dimana pada
tahun 2015 jumlah masyarakat yang Wajib KTP sebanyak 31.410 Jiwa dan
yang sudah memiliki KTP sebanyak 22.550 Jiwa dengan capaian kinerja
69,57% masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang wajib KTP telah
melakukan Perekaman dan Memiliki E-KTP. Kemudian di tahun 2016 jumlah
masyarakat yang telah melakukan perekaman dan memiliki E-KTP
mengalami peningkatan, dimana Jumlah Penduduk Wajib KTP sebanyak
37.376 Jiwa dan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP sebanyak 29.019
Jiwa dengan Capaian Kinerja 77,64% dengan kata lain meningkat sebesar
8,07%.
Indikator selanjutnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik
berdasarkan (Standar Pelayanan Minimal). SPM Pemerintahan terukur
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 62 Tahun 2008 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 Tahun 2007 tentang SPM (standar
Pelayanan Minimal), adapun jumlah urusan yang harus menggunakan SPM
berdasarkan peraturan di atas sebanyak 15 urusan, tetapi setelah terbitnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebanyak 6 bidang, antara lain:
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. Sosial
Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi pemerintah daerah dapat
dijadikan tolak ukur untuk melihat kualitas konssep pelayanan publik
demikian juga dalam dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk
menyediakan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat. SPM dapat juga
menjadi acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan publik yang
disediakan oleh pemerintah daerah. Harapannya kualitas pelayanan
masyarakat lebih merata pada tingkatan minimum dan menghindari
kesenjangan pelayanan kepada masyarakat.

8. 8
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2016
Program selanjutnya dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Tahun Anggaran 2016 adalah peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Besaran Pendapatan Asli Daerah Terhadap Seluruh
Pendapatan pada Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah masih sangat
kecil. Dimana pada tahun 2015 Jumlah PAD Kabupaten Pakpak Bharat
Rp. 15.424.120.540,81 (Lima belas milyar empat ratus dua puluh empat juta
seratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh koma delapan puluh satu
rupiah) atau sebesar 3,26% dari Total APBD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
Anggran 2015. Dan untuk tahun anggaran 2016 besaran PAD Rp.
18.716.235.581,76 (Delapan belas milyar tujuh ratus enam belas juta dua ratus
tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh satu koma tujuh puluh enam
rupiah) atau sebesar 3,64% dari Total APBD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
Anggran 2016. Dari realisasi PAD tersebut dapat disimpulkan masih
rendahnya PAD yang kita kelola untuk itu kedepannya pemerintah bersama
legislatif terus berupaya untuk meningkatkan PAD dengan memanfaatkan
seluruh aset daerah dan Potensi-potensi yang dapat diunggulkan guna
mendongkrak nominal dari PAD tersebut.
2. Peningkatan Kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat,
Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan pada tahun 2016,
dilaksanakan dengan beberapa fokus yaitu meningkatnya kualitas
pendidikan dengan tetap memperhatikan aspek ketersediaan,
keterjangkauan, kesetaraan serta kepastian dalam penyelenggaraan
pendidikan, dengan pengembangan kabupaten vokasi dan desa vokasi,
optimalisasi beasiswa bagi keluarga kurang mampu, dan peningkatan
kualitas sarana prasarana
sekolah.
Meningkatnya
kualitas pendidikan terlihat
dari Angka Partisipasi Murni
(APM). Pada Tahun 2016
APK/APM untuk
SD/MI/Paket A mencapai
99,09%, pencapaian ini
sama dengan pencapaian
APK/APM untuk SD/MI/Paket A tahun 2015 yakni 99,09 %. Peningkatan APM
dicapai pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B dari 98,27 % menjadi
98,31 %, demikian juga pada SMA/SMK/MA/Paket C terdapat peningkatan
dari 98,55 % menjadi 98,62 %.

9. 9
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2016
Angka kelulusan tetap bertahan di angka yang membanggakan.
Angka Kelulusan (AL) SD/MI pada tahun 2015 sebesar 100 % dan di tahun
2016 tetap di angka 100 %. Pada tingkat SMP/MTs tetap dengan AL yang
sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100 % dan pada tingkat
SMA/SMK/MA angka kelulusan tetap bertahan dengan tahun sebelumnya
yaitu 100 %.
Untuk Angka Melanjutkan (AM) mengalami penurunan, AM dari SD/MI
ke SMP/MTs tahun 2015 mencapai 95,92 % dibandingkan tahun 2016 sebesar
90,47 %. Untuk AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA mengalami peningkatan
dari 94,87 % pada tahun 2015 menjadi 113 % pada tahun 2016. Sedangkan
untuk kualifikasi guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV terdapat
peningkatan signifikan dari 68,81 % di tahun 2015 menjadi 76,60 % di tahun
2016.
Hal positif lainnya adalah data Angka Putus Sekolah (APS). Pada
jenjang SD/MI di tahun 2015 berada pada persentase 0 % demikian juga di
tahun 2016 tetap 0%. Pada jenjang SMP/MTs tetap dengan APS yang sama
dengan tahun sebelumnya yaitu 0 % dan pada jenjang SMA/SMK/MA tetap
seperti tahun sebelumnya yaitu 0 %.
Selanjutnya Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan
kesejahteraan masyarakat dari aspek kesehatan adalah dengan melakukan
pemerataan dan peningkatan mutu layanan kesehatan dalam rangka
penurunan AKI, AKB, penurunan gizi buruk, balita dengan stunting, ibu hamil
dengan KEK, pencegahan, pengendalian dan penanggulanan penyakit
menular dan tidak menular, penyiapan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN) bidang kesehatan, peningkatan efektifitas pengawasan
obat dan makanan dalam rangka peningkatan keamanan, mutu dan
manfaat/khasiat obat dan makanan, peningkatan kualitas prasarana sarana
kesehatan dan kompetensi sumber daya kesehatan.
Upaya pencapaian
dari aspek kesehatan dapat
dilihat dari beberapa
indikator, antara lain
cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan yang
pada tahun 2014 pada
angka 100% sedangkan

10. 10
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2016
untuk tahun 2016 mengalami penurunan yang menjadi 75,04%.
Indikator yang lain adalah Desa UCI (Universal Child Immunization)
dimana tidak ada lagi penambahan dikarenakan seluruh desa di kabupaten
pakpak bharat telah melaksanakan program Desa UCI ( Universal Child
Immunization) atau mencapai 100%.
Indikator penemuan dan perawatan balita gizi buruk menunjukkan
penurunan yang signifikan, dimana pada tahun 2015 terdapat 8 orang balita
gizi buruk yang ditemukan dengan capaian kinerja 100%, demikian pula di
tahun 2016 terdapat 8 orang dengan capaian kinerja tetap 100 %.
penemuan dan penanganan penderita TBC BTA tahun 2015 terdapat 86
orang dengan capaian kinerja 97,73%, dan untuk di tahun 2016 terdapat 94
orang dengan capaian kinerja 61,70%.
Kemudian penemuan dan penanganan penyakit DBD pada tahun
2015 dapat ditangani dengan baik, dimana jumlah penderita DBD pada
tahun 2015 terdapat 21 orang dengan capaian kinerja 100 %, sedangkan di
tahun 2016 jumlah penderita DBD sebanyak 68 orang dengan capaian
kinerja 100%, artinya semua penderita DBD tahun 2016 dapat ditangani
walaupun secara kuantitas jumlah pasiennya meningkat. Dengan adanya
peningkatan penyelesaian kasus penyakit di atas menunjukkan peningkatan
pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan pada masyarkat Pakpak
Bharat.
Dalam hal Pelayanan rujukan masyarakat miskin ke sarana kesehatan,
terdata adanya peningkatan jumlah rujukan dimana tahun 2015 berjumlah
19.003 pasien menjadi 24.501 di tahun 2016, peningkatan ini disebabkan oleh
meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal penggunaan fasilitas
kesehatan untuk mengatasi permasalahan kesehatan mereka, kemudian di
dorong oleh semakin banyaknya masyarakat kabupaten Pakpak Bharat
yang terakomodasi dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Indikator selanjutnya adalah meningkatkan perluasan cakupan
layanan Keluarga Berencana dengan program antara lain Pengadaan alat
Keluarga Berencana, peningkatan penyuluhan dan pelayanan KB serta
pertemuan dan pembinaan kelompok BKB. Dalam seluruh rangkaian
kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa program KB telah berjalan
dengan baik, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya Prevalensi Peserta KB
Aktif dalam 2 tahun terakhir. Dimana pada tahun 2015 jumlah peserta
program KB Aktif sebanyak 5.321 dan Jumlah Usia Pasangan Subur sebanyak
7.477 Pasangan dengan capaian kinerja 71,16%dan pada tahun 2016
mengalami peningkatan terhadap jumlah peserta KB aktif yaitu sebanyak

11. 11
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2016
5.981 dan Jumlah Usia Pasangan Subur sebanyak 7.923 Pasangan dengan
capaian kinerja 75,50 %. Jika dilihat dari capaian kinerja jumlah presentase
memang dapat dikatakan meningkat.
Disamping dengan adanya kegiatan Preventif KB, Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat juga melakukan peningkatan terhadap
peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap Perempuan dan
anak dengan memenuhi kebutuhan dasar diantaranya adalah dengan
pelaksanaan kegiatan Pemberian makanan tambahan kepada anak
sekolah, penyuluhan orang tua tentang psikologi anak dan penyuluhan
tentang kesehatan reproduksi bagi kaum perempuan. Program berikutnya
yang diwujudnyatakan dalam pembangunan kemasyarakatan ialah
penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan
pemberdayaan, pemberian jaminan dan perlindungan. Rangkaian kegiatan
ini terukur dalam Indikator kinerja kunci yang dilaksanakan dalam tataran
penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni jumlah penyandang cacat
fisik dan mental serta lanjut usia yang menerima jaminan sosial pada tahun
2015 sebanyak 410 Jiwa dan kemudian pada tahun berikurnya mengalami
peningkatan dengan jumlah penerima sebanyak 433 Jiwa. Kemudian
selanjutnya dalam hal penanganan PMKS dimana jumlah PMKS yang
diberikan bantuan sosial di tahun 2015 mencapai 801 Jiwa dan di tahun 2016
program ini tetap ada dengan jumlah penerima sebanyak menjadi 801 Jiwa.
Program selanjutnya
yang dilakukan adalah
pelestarian dan
pengembangan nilai-nilai
kebudayaan daerah
dengan pengembangan
kualitas kesenian daerah
dan pelestarian benda
cagar budaya. Untuk
menunjang program tersebut Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui
Dinas Pendidikan melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya adalah
pemeliharaan mejan serta pembinaan budaya pakpak di tingkat sekolah.
Kegiatan ini dilaksanakan guna memelihara kelestarian budaya yang ada di
Kabupaten Pakpak Bharat dan perkenalan budaya Pakpak kepada seluruh
siswa/i agar kedepannya budaya pakpak tetap eksis dan dapat diturunkan
dan menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal. Dilanjutkan kembali

12. 12
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2016
setelah pembinaan terhadap budaya maka peningkatan kualitas dan
kapasitas kepemudaan tidak luput dalam program yang dilaksanakan
antara lain adalah memilih kader-kader terbaik dalam kegiatan baris-
berbaris untuk ditempa menjadi Pasukan Pengibar Bendera Kabupaten
Pakpak Bharat dalam rangka menyambut hari Kemerdekaan Republik
Indonesia setiap tahunnya. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan
kepada Putra-Putri Pakpak Terbaik untuk mengikuti Kesempatan Menjadi
Pasukan Pengibar Bendera Provinsi Sumatera Utara sehingga menjadi
pengelaman tersendiri bagi Putra/i Terbaik dalam menambah pengalaman
sekaligus pembentukan karakter bela negara dan cinta tanah air.
Keseluruhan rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan kesejahteraan masyarakat telah dilaksanakan dengan
baik dan seluruh capaian kinerja juga telah tersaji sesuai dengan penjabaran
diatas. Kesungguhan serta kepedulian Pemerintah terhadap rangkaian
tersebut benar-benar dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat sehingga
besar harapan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kualitas
maupun kuantitas agar kedepannya Masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat
dapat lebih berdaya saing dan memunculkan jati diri sebagai daerah
otonom baru yang punya prestasi.
3. Percepatan Penurunan Jumlah Penduduk Miskin dan Penurunan
Pengangguran;
Penanggulan kemiskinan dan penurunan angka penggangguran
menjadi prioritas pembangunan yang sangat penting dan upayanya
difokuskan pada Peningkatan
pemenuhan kebutuhan layanan
dasar meliputi akses pendidikan,
kesehatan, air minum dan sanitasi
serta kualitas perumahan
permukiman (Rumah Layak Huni),
Peningkatan kualitas dan
keterampilan serta perluasan
kesempatan kerja dan berusaha,
Pembangunan prasarana dan sarana untuk pengembangan usaha dan
peningkatan akses sumber daya ekonomi produktif di pedesaan, Penguatan
kelembagaan dan pendayagunaan sumber daya potensial untuk
penanggulangan kemiskinan, serta Peningkatan kapasitas bagi pencari kerja
melalui pelatihan.

13. 13
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2016
Peningkatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar meliputi akses
pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi serta kualitas perumahan
permukiman (Rumah Layak Huni) terus dilakukan. Penambahan bus sekolah
dan pemberian beasiswa bagi anak sekolah merupakan program yang
sangat didukung oleh masyarakat karena langsung menyentuh
kebutuhannya, demikian juga dengan layanan air minum dan sanitasi.
Tahun 2015 rumah tangga bersanitasi berjumlah 250 kk dan pada tahun 2016
meningkat menjadi 2.276 rumah tangga. Demikian juga dengan rumah
tangga pengguna air bersih, dimana pada tahun 2015 berjumlah 6.691 kk
meningkat pada tahun 2016 menjadi 6.720 kk. Hal ini tercapai tentunya
dengan adanya penyediaan dan pembangunan sarana/prasarana oleh
pemerintah yang didukung oleh pembinaan dan himbauan pemerintah
untuk menyadarkan masyarakat dalam upaya menciptakan pola hidup
sehat. Sementara untuk kondisi rumah layak huni pada tahun 2016 telah
mencapai 10.217 unit dan diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan
seiring dengan perbaikan pendapatan masyarakat demikian juga dengan
adanya program pemerintah melalui bedah rumah.
Dalam hal fasilitasi terhadap pencari kerja yang ditempatkan, pada
tahun 2016 mencapai 45 orang dari 65 orang jumlah pencari kerja yang
mendaftar.
selanjutnya Pembangunan sarana dan prasarana untuk membuka
akses perekonomian produktif dari desa juga terus dilakukan secara
bertahap, upaya ini dilakukan untuk membuka kantung-kantung kemiskinan
yang selama ini belum terjangkau, sehingga target untuk penanggulangan
atau pengurangan jumlah penduduk miskin semakin cepat terealisasi. Data
pembangunan ini dapat dilihat dalam pembahasan pembangunan
infrstruktur.
4. Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pada potensi unggulan daerah
dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
Peningkatan daya saing ekonomi masyarakat Kabupaten Pakpak
Bharat di berbagai sektor dipacu dengan berbagai upaya dalam berbagai
bentuk termasuk stimulan. Kabupaten Pakpak Bharat yang mengandalkan
sektor pertanian tentunya memiliki perhatian penuh terhadap sektor ini,
seperti pemberian bantuan kepada masyarakat serta pemeliharaan dan
pembangunan infrastruktur pertanian yang tidak dapat dikesampingkan.

14. 14
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2016
Dalam rangka melaksanakan program pemerintah pusat dalam hal
ketahanan pangan,
pemerintah Pakpak
Bharat juga terus
berusaha
meningkatkan
produktivitas bahan
pangan. Untuk produksi
tanaman padi sebagai
bahan pangan utama
lokal pada tahun 2016
sebanyak 15.982 ton
dengan luas areal
tanaman padi 5.789 Ha. Dalam upaya meningkatkan produksi ikan telah
tercapai produksi sebanyak 33,95 ton dari target 50 ton pada tahun 2016.
Sedangkan untuk tingkat konsumsi ikan masyarakat dibagi dengan target
konsumsi daerah hasilnya sebesar 50% pada tahun 2016.
Selain komoditi di atas, beberapa komoditi unggulan lainnya juga
mengalami pening-katan produktivitas. Seperti komoditas gambir pada
tahun 2015 sebanyak 1.182,57 ton/Ha/Thn mengalami peningkatan di tahun
2016 menjadi 1.384,99 ton/Ha/Thn. kemudian komoditas nilam (dalam bentuk
minyak) juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015
produksinya sebesar 10,30 ton menjadi 53,92 ton di tahun 2016. Hal yang
membanggakan juga terlihat di komoditi Jeruk manis, tahun 2015
produksinyasebesar 7.485,30 ton meningkat menjadi 7.526,68 ton di tahun
2016.
Peningkatan komoditas-komoditas ini secara garis besar disebabkan
oleh 2 (dua) hal, yang pertama adalah adanya intensifikasi dengan
memaksimalkan lahan yang sudah ada, tetapi didukung dengan
pengolahan tanah, pemupukan, dan perawatan yang ekstra. Sedangkan
yang kedua adalah ekstensifikasi, dimana adanya penambahan luas areal
lahan pertanian/perkebunan.
Program selanjutnya yaitu peningkatan daya saing koperasi dan UMKM
dengan perluasan akses pasar. Sesuai dengan judulnya, sasaran prioritas ini
tentunya harus dapat digambarkan secara kualitatif dan kuantitatif melalui
peningkatan investasi, tumbuhnya koperasi dan UMKM serta tersedianya
prasarana perdagangan yang representatif.

15. 15
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2016
Dalam hal investasi ataupun penanaman modal, pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat terus berupaya menghadirkan para investor untuk
mempercepat proses pembangunan, eksplorasi sumber daya alam yang
layak ditawarkan pun terus dilakukan. Realisasi investasi tahun 2014 sebesar
855.589.606.000,- kemudian realisasi investasi tahun 2016 sebesar
1.122.240.040.000,- dengan capaian kinerja kenaikan nilai realisasi PMDN
tahun 2016 sebesar 23,76%. Angka yang cukup signifikan terkait penanaman
modal investor dalam
negeri.
Sementara dalam
pengembangan
Koperasi dan UMKM,
pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat terus
mengupayakan dan
mengadakan
pembinaan supaya
koperasi dan UMKM yang
ada lebih aktif dan
produktif, bahkan apabila dibutuhkan pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat mendorong pembentukan koperasi maupun UMKM yang baru
dengan harapan memberikan manfaat dan menyentuh kebutuhan
masyarakat.
Jumlah koperasi aktif pada tahun 2015 sebanyak 39 unit dan jumlah
koperasi keseluruhan sebanyak 74 unit dengan persentase sebesar 49,35%.
Sedangkan untuk tahun 2016 jumlah koperasi aktif sebanyak 37 unit dan
jumlah seluruh koperasi sebanyak 77 dengan presesntasi sebesar 48,05. Dan
untuk jumlah UMKM tahun 2016 sebanyak 1.277 UMKM dan seluruh UMKM
aktif dengan indikator kinerja 100%. kondisi ini tentunya diharapkan
berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat khusunya
yang terlibat di dalamnya, sehingga keberadaan koperasi dan UMKM bukan
hanya sebagai angka statistik semata, tetapi lebih dari itu diharapkan
menjadi media yang mempermudah bahkan menjadi sumber kesejahteraan
dimaksud secara langsung.
Terkait dengan kontribusi sektor industri terhadap PDRB dimana pada
tahun 2016 perhitungan PDRB telah menggunakan harga berlaku konstan
tahun 2010 menurut lapangan usaha (dalam juta rupiah) dengan 16 sektor
untuk itu jumlah PDRB terhadap sektor Industri ialah 0,21%. Sedangkan untuk

16. 16
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2016
pertumbuhan jumlah industri mengalami peningkatan dari tahun 2015
sebanyak 265 industri menjadi 307 industri pada akhir tahun 2016.
Untuk kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, dimana pada
tahun 2015 kontrbusi yang diberikan sebesar 9,70% meningkat menjadi
10,16% pada tahun 2016.
Selain potensi Koperasi, UMKM Industri dan Perdagangan, potensi
lainnya yang mempengaruhi meningkatnya daya saing ekonomi yang
berorientasu pada ekonomi kerakyartan adalah penggalakan Potensi Sektor
Pariwisata, dimana Kabupaten Pakpak Bharat dengan Nuansa Pegunungan
serta terdapatnya 2 potensi pariwisata bahari yaitu Air Terjun Lae Une dan Air
Terjun Lae Simbelulu. Adapun kegiatan yang digalakkan untuk
pengembangan potensi pariwisata ialah; Peningkatan Jaringan Kerjasama
Promosi Pariwisata, Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata , pengembangan obyek wisata unggulan serta peningkatan
peran serta masyarakat dalam pegembangan kemitraan pariwisata.
Rangkaian kegiatan tersebut terbukti meningkatkan kunjungan wisata
kepada obyek wisata sebesar 62.400 pengunjung/orang/ Tahun serta
meningkatakan PDRB terhadap sektor Pariwisata, dimana pada tahun 2015
kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 2,45% dari total PDRB dan
tetap bertahan pada tahun 2016 sebesar 2,45% terhadap PDRB.
Seluruh peningkatan yang terjadi dalam usaha pengembangan
Investasi, Koperasi dan UMKM, Industri, Perdagangan dan Pariwisata
tentunya diraih dengan kerja keras dengan konsep yang matang, sehingga
perolehan realisasi atau target dapat tercapai, dan diharapkan dapat
ditingkatkan pada tahun selanjutnya sehingga perobahan secara dinamis
dan menuju masyarakat Nduma.
5. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur;
Peningkatan Pembangunan infrastruktur difokuskan kepada
percepatan pengembangan
sarana dan prasarana yang
mantap dan handal serta
pengendalian pemanfaatan
ruang daerah untuk
mendukung perekonomian,
sosial, budaya,
pengembangan wilayah serta
pusat pertumbuhan yang
berkelanjutan.

17. 17
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2016
Adapun sasaran prioritas dalam peningkatan infrastruktur antara lain
Peningkatan sistem pengelolaan penataan ruang wilayah dengan
percepatan penyusunan RDTR, peningkatan pengendalian pemanfaatan
ruang daerah, penyediaan sumber daya air baku untuk kebutuhan
masyarakat, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan permukiman
termasuk sanitasi lingkungan dan persampahan, Peningkatan jaringan dan
luas jalan, jembatan dan peningkatan keselamatan, Peningkatan
penanganan aksesibilitas menuju kawasan pengembangan perekonomian
wilayah, kawasan pariwisata, dan wilayah rawan bencana serta
Peningkatan pengelolaan serta penyelenggaraan system komunikasi dan
informatika, dengan peningkatan kualitas prasarana dan sarana komunikasi,
serta pengembangan system jaringan komunikasi dan informasi.
Capaian Kinerja urusan pekerjaan umum dalam upaya peningkatan
Pembangunan infrastruktur antara lain penanganan jalan dengan panjang
jalan kabupaten pada tahun 2015 sepanjang 623,179 Km dan panjang jalan
kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 542,608, sementara untuk tahun
2016 panjang jalan sama dengan panjang jalan tahun 2015, dengan
panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 456,26 Km.
Kemudian untuk pembangunan Irigasi sepanjang tahun 2016 dimana total
luas irigasi seluas 7.749 Ha dengan irigasi dalam kondisi baik seluas 3.944,85
Ha dengan capaian
kinerja 50,90%, dan untuk
daerah yang
berkawasan kumuh,
Kabuputen Pakpak
Bharat tidak memiliki
daerah yang masuk
dalam kategori
berkawasan kumuh.
Selanjutnya dalam
hal Urusan Tata Ruang,
indikator kinerjanya
adalah dengan telah ditetapkannya peraturan daerah nomor 9 tahun 2016
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat tahun
2016-2036, selanjutnya dalam hal fisik seperti dimana setiap Daerah
diwajibkan memiliki Ruang Terbuka Hijau, dan Pencapaian yang telah
dilaksanakan untuk Ruang Terbuka Hijau tahun 2016 dimana Luas Ruang
Terbuka Hijau seluas 108.714 Ha dengan Luas wilayah seluas 135.610 Ha

18. 18
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2016
dengan demikian capaian kinerja untuk Ruang Terbuka Hijau Sebesar
80,16%.
Untuk Urusan Perumahan dengan indikator Rumah Tangga Per sanitasi
dan rumah tangga pengguna air bersih telah disinggung sebelumnya di
atas, yang secara umum mengalami peningkatan pada tahun 2016.
Urusan berikutnya adalah Urusan Komunikasi dan Informatika dimana
capaian kinerja dilihat dari adanya Website Resmi Pemerintah Daerah dan
Satuan Kerja Perangkat Daerah dimana berguna sebagai transparansi
penyelenggaraan Pemerintahan dan mempermudah pengguna komunikasi
dalam mengakses berbagai informasi yang terkandung didalamnya dan
Kabupaten telah menerapkan Website Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat yang dapat diakses melalui www.pakpakbahratkab.go.id serta
peningkatan pelayanan WIFI gratis di beberapa titik diantaranya adalah
Area Sekolah SMAN 1 Salak, Taman Salak, dan Beberapa SKPD untuk
mempermudah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Seluruh
rangkaian baik program maupun kegiatan adalah susunan kerangka
kegiatan yang diwujudkan guna meningkatkan pelayanan publik yang
dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Seluruh rangkaian tersebut
tentunya masih akan terus ditingkatkan seiring dengan kebutuhan yang ada
baik dalam masyarakat maupun lingkungan pemerintah daerah.
C. KINERJA INDIKATOR MAKRO
Kinerja dari indikator makro pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2016 antara lain:
Angka Melek Huruf (AMH) berdasarkan data Dinas Pendidikan
Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2016 sebesar 99,43 %, kondisi ini
menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pakpak Bharat yang berumur 15
Tahun keatas dapat dikatakan mampu dibebaskan dari tiga buta yaitu buta
pengetahuan dasar, buta bahasa indonesia dan buta huruf latin.
Selanjutnya tentang perkembangan pendapatan perkapita, dimana
pada tahun 2014 sebesar Rp.16.837.988,95 sementara pendapatan perkapita
pada tahun 2015 sebesar Rp.18.217.459,48 atau terjadi kenaikan sebesar
Rp.1.379.470,53.
Besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku
berfungsi untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan besaran
PDRB atas dasar harga konstan berguna untuk melihat laju pertumbuhan
perekonomian secara keseluruhan. Pada tahun 2014 PDRB Kabupaten
Pakpak Bharat atas dasar harga berlaku 2010 menurut lapangan usaha

19. 19
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2016
mencapai Rp. 639.243.141.000,- (Enam ratus tiga puluh sembilan milyar dua
ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) sedangkan
untuk tahun 2015 PDRB kabupaten Pakpak Bharat atas harga berlaku 2010
menurut lapangan usaha sebesar RP. 677.182.920.000,- (Enam ratus tujuh puluh
tujuh milyar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu
rupiah).
Pada tahun 2015, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
mendominasi struktur PDRB paling besar di Kabupaten Pakpak Bharat yaitu
sebesar 59,74%. Sedangkan sektor yang menjadi penyumbang terkecil untuk
nilai PDRB Kabupaten Pakpak Bharat adalah sektor jasa perusahaan, yaitu
0,019%.
Selain keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2016, terdapat
pula prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang
merupakan wujud pengakuan nyata dari berbagai kalangan, baik
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yakni :
1. Kabupaten Peduli HAM/ dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia;
2. Anubhawa Desa 2016 ( Desa Peduli HAM) dari Menteri Hukum dan Hak
Azasi Manusia;
3. INAGARA Award dari Menteri PAN dan RB;
4. Anugerah Parahita Ekapraya dari Gubernur Sumatera Utara.
D. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan,
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah menjalin kerjasama antar daerah
yaitu kerjasama antara Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat
dengan Instansi Pemerintah Pusat
dan Daerah serta dengan pihak
ketiga. Kerjasama antar daerah
dilaksanakan berdasarkan
pertimbangan efisiensi dan
efektifitas, sinergis dan saling
menguntungkan. Kerjasama antar
daerah dituangkan dalam bentuk Peraturan Bersama Kepala Daerah,
kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama:
Naskah kerjasama antar daerah yang telah ditanda tangani dan
dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 antara lain :

20. 20
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2016
1. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah kabupaten Samosir Dengan
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tentang Pembinaan Dan
Pemanfaatan Laboratorium Dalam Satu Klaster Nomor : 022 Tahun 2015
Nomor : 078 Tahun 2015;
2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
dengan PT. Bank Sumut Capem Salak Nomor: 900/039/DIPPEKADE/X/2014
dan Nomor : 788/KC08-KCP008-OPS/PKS/2014;
3. MoU dengan PT. Telekomunikasi Indonesia (TELKOM) tentang Smart
Regency Pakpak Bharat;
4. MoU dengan BPPT (Badan pengkajian dan Penerapan Teknologi) tentang
Pengkajian, Penerapan, dan pemasyarakatan Teknologi untuk
mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi
Sumatera Utara;
5. MoU dengan Kementrian Perhubungan tentang STTD (Sekolah Tinggi
Tranportasi Darat);
6. MOU antara Kejaksaan Negeri Dairi dengan Pemkab Pakpak Bharat
tentang Penanganan Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun 2016 Nomor
461-181/Mou-VIII/2016 dan Nomor MoU-02/N.2.18/G/ 09/2016.
7. MOU Lintas Batas Kesehatan Pakpak Bharat, Karo,Dairi (PAKARDA);
8. MOU Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Dengan Bupati Pakpak Bharat tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Pemerintah daerah kabupaten Pakpak Bharat dari
Pegawai Tidak Tetap Pusat;
9. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Kantor
Cabang Kabanjahe tentang Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk
Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.
Pakpak Bharat;
10. Kesepakatan Bersama antara Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Pakpak Bharat dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan Cabang Kabanjahe tentang Pelaksanaan atas Kesepakatan
Bersama antara Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan tentang Perluasan Cakupan Kepesertaan dan
Penegakan Hukum Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
dengan Komandan Komando Distrik Militer 0206/Dairi tentang
Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Wilayah Kabupaten
Pakpak Bharat;
E. TUGAS PEMBANTUAN
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2016 menerima
tugas pembantuan yang seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat.
Dari pelaksanaan tugas pembantuan tersebut, Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat telah mengupayakan/menyediakan dana pendampingan
walaupun besarnya masih sangat terbatas. Hal ini dilakukan agar tugas-tugas
pembantuan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar serta dapat

21. 21
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2016
memperoleh hasil yang optimal sehingga dapat dirasakan serta bermanfaat
bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
Pelaksanaan tugas pembantuan tahun 2016 antara lain digunakan
untuk:
a. Penataan Adminstrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dari Direktorat
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
b. Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja dari Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi;
4. PENUTUP
Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang telah kita capai bersama, baik yang telah dikontribusikan oleh eksekutif,
legislatif dan peran serta masyarakat dalam pembangunan Kabupaten
Pakpak Bharat sepanjang tahun anggaran 2016 yang lalu. Berbagai prestasi
dan keberhasilan telah dilakukan/dijelaskan diatas, diharapkan akan menjadi
pemacu bagi kita semua dalam mengarahkan upaya-upaya perbaikan
pada tahun yang akan datang, baik pada tahap perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan maupun pada
tahapan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja pada tahun berikutnya.
Kami menyadari bahwa capaian kinerja yang telah ditetapkan
menurut target tahun ke-dua dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat, diakui masih banyak yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama.
Beberapa permasalahan dan tantangan yang cukup berat masih
menghadang pada tahun-tahun mendatang, diantaranya masalah
pengangguran terbuka, jumlah penduduk miskin, laju pertumbuhan
penduduk, tingkat indeks pembangunan manusia (IPM), masih rendahnya
kemampuan daya beli masyarakat, permasalahan pelayanan sosial, seperti
penanganan bencana alam, penyakit masyarakat, kesenjangan
pembangunan fisik wilayah dan pelayanan publik yang masih dirasakan
belum optimal.
Rencana tindak lanjut tersebut, tentunya memerlukan penanganan
yang sungguh-sungguh melalui sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan sebagaimana telah tercantum dalam prioritas pembangunan
yang sudah digariskan dalam RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2016-
2021, dimana kesemuanya akan dilakukan secara konsisten dan
berkesinambungan hingga akhir periode.

22. 22
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2016
Keseluruhan pencapaian yang telah diraih tidak terlepas dari itikad
baik, kerja keras dan partisipasi dari semua pihak dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat.
Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (RLPPD) Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2016 ini disampaikan
sebagai penutup Pimpinan beserta segenap jajaran Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh lapisan
masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang telah berpartisipasi aktif dalam
mensukseskan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat, disertai harapan
dan doa semoga upaya kita bersama menjadi nilai ibadah dihadapan Tuhan
Yang Maha Esa serta senantiasa untuk terus membangun dan meningkatkan
kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Akhir kata kami
ucapkan terimakasih.
Njuah-Njuah Banta Karina
Salak, April 2017
BUPATI PAKPAK BHARAT,
Dr.REMIGO YOLANDO BERUTU,MBA