orientasi perubahan rpjmd lu

1. Perubahan RPJMD LAMPUNG UTARA
TAHUN 2019—2024

2. Outline
Latar Belakang
01
Maksud dan Tujuan
02
Dasar Hukum
03
Tahapan
04
Time Line/Skedul
05

3. LATAR BELAKANG
Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 pada
Pasal 2 ayat 3 huruf b mengamanatkan bahwa RPJM Nasional berfungsi sebagai bahan
penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi
pemerintah daerah dalam mencapai sasaran nasional yang termuat dalam RPJM Nasional
Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ttg Pengelolaan
Keuangan Daerah
Terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tentang. Klasifikasi,
Kodefikasi, Dan Nomenklatur. Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah
Kebijakan Nasional karena faktor non bencana alam yaitu pandemi Covid
19.

4. HASIL EVALUASI AKIP TAHUN
2019
Surat Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Menpan dan RB) Nomor
B/389/AA.05/2019 tanggal 30
Desember 2019 tentang Hasil
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019

5. Maksud
Untuk menyesuaikan dengan berbagai kebijakan
pembangunan nasional dalam RPJM Nasional Tahun
2019-2024 dan peraturan perundangan-undangan yang
baru berlaku: PP Nomor 12 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keungan Daerah, Permendagri Nomor 90
Tahun 2019, serta kebijakan nasional yang berkenaan
dengan bencana non alam Pandemi Covid 19.
Tujuan
1. Perubahan pada kebijakan, strategi, dan sasaran RPJMD;
2. Penyesuaian dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
3. Penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019;
4. Penyesuaian dengan kebijakan pemerintah terhadap penanganan
pandemi Covid 19;
5. Sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Renstra Perangkat
Daerah pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan
sisa periode pembangunan jangka menengah di Kabupaten Lampung
Utara;
6. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi
pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan
dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran
program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang Perubahan RPJMD ini

6. Dasar Perubahan
Pasal 342 ayat 1 huruf c Permendagri 86 tahun 2017 yang menyatakan bahwa
Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila :
1. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan
tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana
pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
2. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang
dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
3. terjadi perubahan yang mendasar
Yang dimaksud dengan perubahan mendasar adalah mencakup terjadinya
bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya,
gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional

7. Dasar Hukum
PP No. 12
Tahun 2019
Perpres No. 18
Tahun 2020
UU No. 25
tahun 2004
Tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional
Tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2019-2024..
Tentang. Klasifikasi,
Kodefikasi, Dan
Nomenklatur. Perencanaan
Pembangunan Dan
Keuangan Daerah.
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Ranperda tentang RPJPD, dan RPJMD, Serta Tata
Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan
Renja Perangkat Daerah.
Tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah.

8. Penyesuaian
Program dg
Permendagri 90
Tahun 2019.
Kemendagri /
Gubernur.
Proses Legislasi
di DPRD
1. DPRD
2. OPD
3. Stakeholders
Kesepakatan
Bupati dan DPRD
Sinkronisasi:
Program Bupati,
Kebijakan nasional
dan kebutuhan
publik
Penyusunan
Rancangan
Awal
Perubahan
RPJMD
Konsultasi Penetapan
Konsultasi
Publik Musrenbang
Pasal 344 menyebutkan bahwa tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud
pada pasal 17 sampai dengan pasal 70 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan
perubahan RPJPD dan RPJMD. Artinya Penyusunan = Perubahan
BAGAIMANA MELAKUKAN PERUBAHAN RPJMD

9. LOGICAL FRAME
VISI MISI TUJUAN
INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
SASARAN

10. LOGFRAME MISI 1
Meningkatkan
Kualitas Sumber
Daya Manusia
Meningkatkan
Pelestarian Nilai-
nilai Budaya
Masyarakat
Meningkatkan
Tingkat Religiusitas
Masyarakat
Mewujudkan
Sumber Daya
Manusia (SDM)
Lampung Utara
yang berkualitas
dan berbudaya
INDEKS
PEMBANGUNAN
MANUSIA (IPM)
INDEKS
PEMBANGUNAN
KEBUDAYAAN
(IPK)
INDEKS KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA
MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN

11. LOGFRAME MISI 2
Meningkatkan
Kualitas
Lingkungan
Hidup
Mewujudkan
infrastruktur yang
handal dan
berwawasan
lingkungan yang
mendukung
pengembangan
sektor strategis
Meningkatkan
Kuantitas dan
Kualitas
Infrastruktur
INDEKS
KUALITAS
INFRASTRUKTUR
INDEKS KUALITAS
LINKUNGAN
HIDUP
MISI
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN

12. LOGFRAME MISI 3
Mewujudkan
Kestabilan Dan
Kondusivitas
Daerah
Mewujudkan
Lingkungan Sosial
Masyarakat yang
Rukun, Aman,
Tertib dan Nyaman
Indeks
Kebahagiaan
INDIKATOR TUJUAN
TUJUAN
MISI

13. LOGFRAME MISI 4
Placeholder
This is a sample text. Insert
your desired text here.
Indeks Reformasi Birokrasi
Indeks Good Governance
01
03
Mewujudkan
Tata
Pemerintahan
yang Prima
Mewujudkan
penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih,
transparan, profesional,
akuntabel, dan partisipatif.
INDIKATOR TUJUAN
TUJUAN
MISI

14. LOGFRAME MISI 5
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Indeks GINI
Mewujudkan
Lampung Utara
Sebagai Sentra
Ekonomi Kreatif Di
Provinsi Lampung
Meningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi
INDIKATOR TUJUAN
TUJUAN
MISI

15. Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
1 Mewujudkan Sumber
Daya Manusia (SDM)
Lampung Utara yang
berkualitas dan
berbudaya
1.1 Meningkatkan kualitas sumber daya
manusia
Indeks Pembangunan Manusia
(IPM)
1.1.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan
Masyarakat
1. Angka Harapan Lama Sekolah
(HLS)
2. Rata - Rata Lama Sekolah (RTLS)
1.1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan
Masyarakat
Angka Harapan Hidup
1.2 Meningkatkan pelestarian nilai-nilai
budaya masyarakat
Indeks Pembangunan
Kebudayaan (IPK)
1.2.1 Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya
masyarakat
Jumlah warisan budaya daerah yang
dilestarikan
1.1.3. Meningkatnya pemberdayaan Gender Indeks Pembangunan Gender (IPG)
1.3 Meningkatkan tingkat religiusitas
masyarakat
Indeks kerukunan umat
beragama
1.3.1 Meningkatnya kesetaraan dan kerukunan
hidup umat beragama
Indeks Toleransi
2 Mewujudkan
infrastruktur yang handal
dan berwawasan
lingkungan yang
mendukung
pengembangan sector
strategis
2.1 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas
Infrastruktur dan berwawasan
lingkungan
Indeks Kualitas Infrastruktur 2.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas
Infrastruktur Daerah
Indeks Layanan Infrastruktur
2.2 Meningkatkan Kualitas Lingkungan
Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup
2.1.2 Meningkatnya luas Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
Persentase luas RTH terhadap luas
wilayah
3 Mewujudkan kestabilan
dan kondusivitas daerah
3.1 Mewujudkan Lingkungan Sosial
Masyarakat yang Rukun, Aman, Tertib
dan Nyaman
Indeks Kebahagiaan 3.1.1 Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan,
dan Ketertiban Umum
Indeks Rasa Aman
Indeks Rasio Bencana
4 Mewujudkan Tata
Pemerintahan yang
Prima
4.1 Mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih, transparan,
profesional, akuntabel, dan partisipatif
1. Indeks Reformasi
Birokrasi
4.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas
Penyelenggaraan Pemerintahan
1. Nilai SAKIP
2. Opini BPK
2. Indeks Good Governance 4.1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 1. Tingkat Maturitas SPIP
2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
5 Mewujudkan Lampung
Utara sebagai Sentra
Ekonomi Kreatif di
Provinsi Lampung
5.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 1. Laju Pertumbuhan
Ekonomi
5.1.1 Meningkatnya Pendapatan Perkapita
Masyarakat
Pendapatan Perkapita
2. Indeks GINI 5.1.2 Meningkatnya Pemerataan Distribusi
Pendapatan Masyarakat
1. Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT)
2. Tingkat Kemiskinan
3. Indeks Desa Membangun

16. Timeline
Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019—2024
Persiapan Konsultasi
Publik dan
Kesepakatan dg
DPRD
Musrenbang
Perubahan
RPJMD
Konsultasi dg
Kemendagri/
Gubernur
Lampung
Proses
Penetapan
Rancangan Awal
Perubahan
RPJMD

17. TERIMA KASIH