Nota pengantar LKPJ Bupati Banyuwangi akhir tahun anggaran 2016 menyampaikan ringkasan pencapaian pemerintah kabupaten dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan serta upaya mewujudkan visi pemerintah. Pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 mencapai 92,04% dan 84,50% dari target. Pemerintah akan terus berupaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan
Ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2016pandirambo900
1. Dokumen tersebut merupakan ringkasan laporan pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2016.
2. Tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pakpak Bharat 2016-2021 untuk mencapai visi kabupaten yang bersatu dan sejahtera.
3. Kinerja keuangan dan prioritas pembangunan seperti pemerintahan bersih dan tata kelola yang baik telah
Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2013pandirambo900
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013 memberikan ringkasan kinerja keuangan dan pembangunan pada tahun tersebut. Kinerja keuangan mencapai target pendapatan dan belanja, sedangkan kinerja pembangunan meliputi berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat sesuai prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daer
1. Peraturan ini menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 yang meliputi evaluasi hasil RKPD sampai dengan triwulan II dan rancangan program serta kegiatan prioritas daerah.
2. RKPD Perubahan menjadi acuan penyusunan perubahan KUA dan PPAS Tahun 2013 serta pedoman operasional SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan tahun 2013.
3. RKPD dap
Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2019 mengatur pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial dari pemerintah provinsi Bali kepada berbagai pihak dengan tujuan untuk mendukung program pemerintah, melestarikan budaya Bali, dan melindungi lingkungan alam Bali.
Ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2016pandirambo900
1. Dokumen tersebut merupakan ringkasan laporan pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2016.
2. Tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pakpak Bharat 2016-2021 untuk mencapai visi kabupaten yang bersatu dan sejahtera.
3. Kinerja keuangan dan prioritas pembangunan seperti pemerintahan bersih dan tata kelola yang baik telah
Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2013pandirambo900
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013 memberikan ringkasan kinerja keuangan dan pembangunan pada tahun tersebut. Kinerja keuangan mencapai target pendapatan dan belanja, sedangkan kinerja pembangunan meliputi berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat sesuai prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daer
1. Peraturan ini menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 yang meliputi evaluasi hasil RKPD sampai dengan triwulan II dan rancangan program serta kegiatan prioritas daerah.
2. RKPD Perubahan menjadi acuan penyusunan perubahan KUA dan PPAS Tahun 2013 serta pedoman operasional SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan tahun 2013.
3. RKPD dap
Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2019 mengatur pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial dari pemerintah provinsi Bali kepada berbagai pihak dengan tujuan untuk mendukung program pemerintah, melestarikan budaya Bali, dan melindungi lingkungan alam Bali.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 memberikan evaluasi program tahun sebelumnya, memberikan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan, serta menetapkan prioritas pembangunan untuk tahun berjalan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan DPRD dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat.
[/ringkuman]
Dokumen tersebut merupakan rencana strategis Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi untuk periode 2012-2017. Rencana strategis ini disusun berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait perencanaan pembangunan daerah serta menyesuaikan dengan visi, misi, dan program pembangunan Kota Cimahi."
Dokumen tersebut membahas tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang tahun 2016 yang mencakup target pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prioritas pembangunan daerah untuk periode satu tahun.
[Ringkasan]
RKPD Kota Kediri Tahun 2016 memberikan evaluasi atas kinerja pembangunan tahun sebelumnya, menetapkan sasaran dan prioritas pembangunan, serta merencanakan program dan pendanaan untuk tahun 2016. Dokumen ini menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran serta bagi pemerintah daerah dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016.
LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga yang dilaporkan secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 memberikan evaluasi program tahun sebelumnya, memberikan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan, serta menetapkan prioritas pembangunan untuk tahun berjalan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan DPRD dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat.
[/ringkuman]
Dokumen tersebut merupakan rencana strategis Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi untuk periode 2012-2017. Rencana strategis ini disusun berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait perencanaan pembangunan daerah serta menyesuaikan dengan visi, misi, dan program pembangunan Kota Cimahi."
Dokumen tersebut membahas tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang tahun 2016 yang mencakup target pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prioritas pembangunan daerah untuk periode satu tahun.
[Ringkasan]
RKPD Kota Kediri Tahun 2016 memberikan evaluasi atas kinerja pembangunan tahun sebelumnya, menetapkan sasaran dan prioritas pembangunan, serta merencanakan program dan pendanaan untuk tahun 2016. Dokumen ini menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran serta bagi pemerintah daerah dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016.
LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga yang dilaporkan secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
Laporan ini membahas tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah kepada pihak yang memberi mandat. LAKIP disusun berdasarkan peraturan dan harus memenuhi ciri-ciri laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. LAKIP disampaikan secara berkala maksimal 3 bulan setelah
This document outlines the course module for an E-Commerce class. It details the breakdown of marks between internal and external assessments. Internally, students will be assessed based on case studies, assignments, tests, class presentations, and a mid-semester exam. Externally, a final exam will account for 60 marks. The course plan lists the lecture topics, assignments, tests, and case studies to be covered over the semester. Recommended reading and assignment questions are also provided.
Kaedah penyelidikan yang dijelaskan dalam dokumen tersebut meliputi penyelidikan sejarah, deskriptif, dan beberapa jenis penyelidikan deskriptif seperti kajian kes, tinjauan, perkembangan, dan susulan. Dokumen tersebut juga membincangkan langkah-langkah dan batasan setiap kaedah penyelidikan.
The Anatomy of an Entrepreneur - Family Background and MotivationCarlos H. Brandt
The document summarizes findings from a survey of 549 company founders across various industries. Key findings include:
1) The average age of founders was 40 and most had college degrees, performing better in high school than college.
2) Founders typically came from middle-class or upper-lower-class families and were better educated than their parents.
3) Over half were first-generation entrepreneurs, and most were married with children when starting businesses.
4) Many had early interest in entrepreneurship and were serial entrepreneurs starting multiple companies on average.
5) Main motivations for becoming entrepreneurs were building wealth, owning a company, and capitalizing on business ideas. Most had significant work experience
Artikel ini menjelaskan cara mengira kos modal dan untung bagi pembuatan beg mini sebagai aktiviti keusahawanan. Ia menyenaraikan bahan mentah yang diperlukan beserta harganya, kos upah untuk pembuatan, dan kos sampingan seperti elektrik. Jumlah kos modal untuk membuat beg mini ialah RM5.80. Dengan menjual beg tersebut pada harga RM7, penjual akan mendapat untung sebanyak RM1.20. Murid-murid diajar
Tugas dan Kewenangan Komisi Pembangunan DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Pengaw...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang Dadang Solihin, direktur evaluasi kinerja pembangunan daerah Bappenas. Dokumen ini juga membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, tujuan dan tantangan pembangunan daerah, serta peran berbagai pelaku dalam pembangunan daerah seperti pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat.
(1) The document provides information about the learning environment for online learning at OUM, including the components of a computer, how the internet works, and how to use the university's online learning system called myVLE.
(2) It explains the various tools in myVLE such as course content, assignments, communication tools, self-assessment quizzes and library resources that can enhance a student's learning.
(3) It also discusses potential consequences of not attending face-to-face tutorials, such as needing strong computer skills, less opportunities for help, and missing discussions on course materials.
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Desa Salimbatu Nomor 01 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016. Dokumen tersebut menjelaskan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2016 dengan total pendapatan Rp. 2,7 miliar dan total belanja Rp. 2,7 miliar sehingga terdapat surplus sebesar Rp. 28 juta.
Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2018 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seboro untuk tahun 2019 sebesar Rp. 2,5 miliar untuk pendapatan dan Rp. 2,3 miliar untuk belanja dengan surplus sebesar Rp. 220 juta yang akan dibiayai melalui pembiayaan.
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan Tahun 2023 membahas tentang latar belakang, tujuan, sasaran, dan landasan hukum penyusunan rencana kerja tahunan kecamatan. Dokumen ini merupakan acuan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan jangka menengah.
KEPUTUSAN KEPALA DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGOR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PTPKD) TAHUN ANGGARAN 2016
Peraturan Desa Karangmalang Nomor 5 Tahun 2018 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 dengan total pendapatan Rp. 2,13 miliar, total belanja Rp. 1,75 miliar sehingga menghasilkan surplus sebesar Rp. 383,7 juta. APBDes ini disusun berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta telah disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa.
Fraksi PAN memberikan beberapa masukan terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2011, antara lain mengenai peningkatan pendapatan daerah, penertiban retribusi di pasar dan terminal, serta pengawasan terhadap PJU liar dan inventarisasi aset daerah. Fraksi juga meminta perhatian terhadap program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan buruh.
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
Nota pengantar lkpj
1. Nota Pengantar LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2016 1
BUPATI BANYUWANGI
Nota Pengantar
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Bupati Banyuwangi
Akhir Tahun Anggaran 2016
Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten
Banyuwangi;
Jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten
Banyuwangi;
Sdr. Plt. Sekretaris Daerah beserta para Asisten
dan seluruh Pejabat Komponen Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi;
Para Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten
Banyuwangi ;
Hadirin dan undangan yang berbahagia.
Nota Pengantar LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2016 2
Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah
kita selalu memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah
SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya,
sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Banyuwangi yang beracarakan Penyampaian
Nota Pengantar Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuwangi Akhir
Tahun Anggaran 2016 kepada DPRD Kabupaten
Banyuwangi.
Atas nama pemerintah daerah, saya
menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang
sebesar-besarnya kepada segenap Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi yang telah
menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara
optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016.
Demikian pula kepada rekan-rekan Forum Pimpinan
Daerah, segenap ulama, tokoh masyarakat serta
seluruh komponen masyarakat yang telah memberikan
dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi.
2. Nota Pengantar LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2016 3
Penyampaian LKPJ ini merupakan amanat
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Masyarakat. Dengan berpedoman pada
peraturan pemerintah ini dan mengingat
penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran
2016 telah berakhir, Saya selaku kepala daerah
berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Akhir Tahun
Anggaran 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah melalui rapat paripurna untuk mempresentasikan
capaian penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja
pembangunan selama Tahun 2016.
Peserta Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati,
LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran
2016 ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016–2021,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
Nota Pengantar LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2016 4
Anggaran 2016, Kebijakan Umum APBD (KUA) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2016 serta
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun
Anggaran 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun Anggaran 2016.
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2016-2021, visi Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi adalah “Terwujudnya Masyarakat
Banyuwangi yang Semakin Sejahtera, Mandiri dan
Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian
dan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Untuk
mewujudkan visi ini, misi yang diemban oleh
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah :
1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan
bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar
lainnya;
3. Nota Pengantar LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2016 5
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan
berkelanjutan berbasis potensi sumberdaya alam dan
kearifan lokal;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur
fisik, ekonomi dan sosial;
4. Optimalisasi sumberdaya daerah berbasis
pemberdayaan masyarakat, pembangunan
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih
(good and clean governance) serta layanan publik
yang berkualitas berbasis teknologi informasi;
Peserta Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati,
Dengan berbagai pencapaian dan potensi yang
dimiliki, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun
2016 tetap berupaya mencapai target-target
pembangunan yang telah ditetapkan. Selain menjaga
pencapaian dan meningkatkan pencapaian, Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi juga dituntut mampu berkorelasi
dan berkesinambungan dengan program pembangunan
yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Nota Pengantar LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2016 6
Provinsi. Upaya yang dilakukan Kabupaten Banyuwangi
untuk dapat menjaga kesinambungan dan keberlanjutan
pembangunan dapat terwujud melalui adanya komitmen
bersama dalam menyusun prioritas pembangunan
daerah.
Selanjutnya memperhatikan prioritas
pembangunan Tahun 2016 yang berpedoman pada 20
Konsepsi Dasar Pembangunan Daerah, upaya
mewujudkan smart city dan mempersiapkan Banyuwangi
Intelligent Transport System serta peningkatan
pariwisata berbasis ecotourism maka ditetapkan tema
pembangunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016,
yaitu “Mewujudkan Pembangunan Daerah
Berkelanjutan Bagi Peningkatan Kesejahteraan
Rakyat Yang Berkeadilan”
Adapun maksud dari tema tahunan tersebut
memberikan sebuah gambaran bahwa dengan segala
pencapaian dan pembangunan yang telah dilaksanakan,
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menginginkan
adanya upaya menjaga pencapaian dan tentunya
melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan
4. Nota Pengantar LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2016 7
sebelumnya. Pembangunan daerah yang berkelanjutan
menjadi kata kunci utama dalam menyusun prioritas
program dan kegiatan Kabupaten Banyuwangi kedepan.
Berkelanjutan disini berarti bahwa pada tahun
transisi 2016 tetap menjalankan pondasi 9 fokus prioritas
RPJMD 2010-2015 yang dijabarkan dalam 20 Konsepsi
Dasar Pembangunan Daerah yang disinkronisasi
dengan agenda prioritas Nawa Cita Presiden Republik
Indonesia Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa
Timur Tahun 2014-2019.
Peserta Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati,
Mengenai pengelolaan keuangan daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016, saya
sampaikan hal-hal pokok sebagai berikut :
Pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar
Rp 3.049.108.326.744,26 (Tiga Trilyun Empat Puluh
Sembilan Milyar Seratus Delapan Juta Tiga Ratus Dua
Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat
Rupiah Koma Dua Puluh Enam Sen), terealisasi sebesar
Rp 2.806.270.608.443,10 (Dua Trilyun Delapan Ratus
Nota Pengantar LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2016 8
Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus
Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah
Koma Sepuluh Sen) atau mencapai 92,04% yang
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana
perimbangan dan lain–lain pendapatan yang sah.
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun
Anggaran 2016, sebesar Rp 353.260.988.692,26 (Tiga
Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh
Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam
Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Koma Dua Puluh
Enam Sen) terealisasi sebesar Rp 367.939.934.394,10
(Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus
Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh
Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah
Koma Sepuluh Sen), dengan demikian melampaui target
sebesar Rp 14.678.945.701,84 (Empat Belas Milyar
Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus
Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah Koma
Delapan Puluh Empat Sen) atau 4,16%.
Dana perimbangan Tahun Anggaran 2016
ditargetkan sebesar Rp 2.159.039.793.900,00 (Dua
5. Nota Pengantar LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2016 9
Trilyun Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Tiga Puluh
Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu
Sembilan Ratus Rupiah), terealisasi sebesar
Rp 1.847.137.392.967,00 (Satu Trilyun Delapan Ratus
Empat Puluh Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta
Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus
Enam Puluh Tujuh Rupiah) atau 85,55%.
Target lain–lain pendapatan yang sah pada
Tahun Anggaran 2016, sebesar Rp 536.807.544.152,00
(Lima Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus
Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus
Lima Puluh Dua Rupiah), terealisasi sebesar
Rp 591.193.281.082,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh
Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua
Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Dua
Rupiah), sehingga melampaui target sebesar
Rp 54.385.736.930,00 (Lima Puluh Empat Milyar Tiga
Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh
Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah) atau
10,13%.
Nota Pengantar LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2016 10
Selanjutnya belanja daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar
Rp 3.426.720.104.286,57 (Tiga Trilyun Empat Ratus Dua
Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Seratus
Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah
Koma Lima Puluh Tujuh Sen), terealisasi sebesar
Rp 2.895.688.708.299,53 (Dua Trilyun Delapan Ratus
Sembilan Puluh Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh
Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Dua Ratus
Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Koma Lima Puluh Tiga
Sen) atau 84,50% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
Alokasi belanja operasi sebesar
Rp 2.180.179.640.851,05 (Dua Trilyun Seratus Delapan
Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam
Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh
Satu Rupiah Koma Nol Lima Sen), terealisasi sebesar
Rp 1.761.943.465.220,10 (Satu Trilyun Tujuh Ratus
Enam Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh
Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua
Ratus Dua Puluh Rupiah Koma Sepuluh Sen) atau
80,82% dari pagu anggaran.
6. Nota Pengantar LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2016 11
Belanja modal dialokasikan sebesar
Rp 1.001.136.525.530,50 (Satu Trilyun Satu Milyar
Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh
Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah Koma Lima
Puluh Sen) dan terealisasi sebesar
Rp 893.562.749.099,43 (Delapan Ratus Sembilan Puluh
Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh
Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh
Sembilan Rupiah Koma Empat Puluh Tiga Sen) atau
89,25% dari pagu anggaran.
Alokasi belanja tidak terduga sebesar
Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), terealisasi
sebesar Rp 937.863.000,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh
Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu
Rupiah) atau 18,76% dari pagu anggaran.
Alokasi transfer sebesar Rp 240.403.937.905,00
(Dua Ratus Empat Puluh Milyar Empat Ratus Tiga Juta
Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus
Lima Rupiah), terealisasi sebesar
Rp 239.244.630.980,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan
Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus
Nota Pengantar LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2016 12
Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah)
atau 99,52% dari pagu anggaran.
Peserta Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati,
Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2016 secara sekilas dapat saya
sampaikan sebagai berikut :
Pada layanan pendidikan dan kesehatan, capaian
kinerja yang telah diraih antara lain :
1. Melalui program Garda Ampuh dan SAS, kita telah
berhasil mengentaskan anak putus sekolah
sebanyak 5.093 anak;
2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah mencapai 6,88
tahun;
3. Angka Usia Harapan Hidup mencapai 69,90 tahun;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai
68,09.
Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi dalam upaya mewujudkan kemandirian
ekonomi masyarakat sebagai berikut :
1. Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam
PDRB mencapai 6,36%;
7. Nota Pengantar LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2016 13
2. Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB
mencapai 7,18%;
3. Pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB
mencapai 4,33%;
4. Pertumbuhan ekonomi mencapai 6,01%;
5. Inflasi hanya sebesar 1,91%;
6. PDRB per Kapita Kabupaten Banyuwangi mengalami
peningkatan dari 33,63 Juta Rupiah per Kapita per
tahun, kini mencapai 37,53 Juta Rupiah per Kapita
per tahun.
Selanjutnya capaian kinerja di bidang
peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik,
ekonomi dan sosial dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Jaringan jalan dalam kondisi baik mencapai 98,3%;
2. Jaringan irigasi primer telah dibangun sepanjang
3.718 km, jaringan irigasi sekunder sepanjang 2.204
km dan jaringan irigasi tersier sepanjang 797 km.
3. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
mencapai 31 investor;
4. Jumlah nilai investasi berskala nasional
(PMDN/PMA) mencapai 2,32 Trilyun Rupiah.
Nota Pengantar LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2016 14
Capaian kinerja dalam upaya mewujudkan
kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber
daya daerah secara umum sebagai berikut :
1. Tingkat kemiskinan mampu ditekan hingga hanya
sebesar 9,17% atau 146 ribu penduduk;
2. Tingkat pengangguran terbuka mampu dikurangi
hingga hanya sebesar 2,55%;
3. Indeks Pembangunan Gender mencapai 85,43;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 66,08;
Berikutnya capaian kinerja di bidang tata kelola
pemerintahan dapat disampaikan sebagai berikut :
1. Indeks kepuasan layanan masyarakat mencapai
82,05%;
2. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap
pengelolaan keuangan daerah mampu mencapai
predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 4
tahun berturut-turut;
3. Nilai/Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) meraih predikat A, pertama dan
satu-satunya kabupaten di Indonesia
8. Nota Pengantar LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2016 15
Peserta Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati,
Pada Tahun 2016, total APBD Kabupaten
Banyuwangi yang mencapai 3,4 trilyun rupiah telah
dialokasikan untuk mendukung percepatan pelaksanaan
program pembangunan di satuan kerja perangkat daerah
(SKPD) khususnya di bidang-bidang prioritas seperti
akses pendidikan, kesehatan dan program-program
berbasis desa diantaranya menambah transfer dana ke
desa sebesar 10 milyar rupiah. Percepatan program
pembangunan tersebut juga untuk memaksimalkan
kinerja jajaran Pemkab Banyuwangi. Apalagi di tengah
pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah
pusat, daerah dituntut menunjukkan kinerja yang
maksimal. Banyuwangi sendiri berhasil menjadi salah
satu daerah yang tidak mengalami pemotongan
anggaran tersebut. Hal ini merupakan penilaian posisitif
dari pemerintah pusat terhadap kinerja keuangan daerah
Kabupaten Banyuwangi karena Kabupaten Banyuwangi
telah menerapkan pengelolaan keuangan dengan sistem
cash budget. Sistem ini menjadikan SKPD dalam
melakukan kerja wajib sesuai dengan jadwal
Nota Pengantar LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2016 16
perencanaannya. Selain itu, anggaran belanja daerah
Kabupaten Banyuwangi juga dianggap proporsional
Peserta Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati,
Selain pembenahan di bidang infrastruktur fisik,
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga terus berupaya
memperkuat jaringan infrastruktur Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK). TIK adalah infrastruktur kelima
yang menjadi prioritas setelah jalan, jembatan, bandara
dan pelabuhan. Dengan didukung 1400 titik wifi dan
media wireless 835 cluster fiber optik Indonesia
Broadband Plan, kami terus mengembangan
Government Information System yang meliputi e-gov,
e-office, e-health, e-education, e-budgeting, e-village
hingga e-audit.
Kami sangat meyakini bahwa kedepan,
keunggulan suatu daerah sangat ditentukan oleh
penetrasi jaringan IT-nya. Peningkatan jaringan internet
di daerah-daerah mempunyai dampak positif yang
signifikan bagi masyarakat. Riset Bank Dunia
menunjukkan bahwa setiap pertumbuhan broadband
9. Nota Pengantar LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2016 17
10% akan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan
ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB) sebesar 1,3%.
Dari sisi pemerintah daerah, kita juga telah
memanfaatkan instrument IT untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik. Dengan mengembangkan
penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis IT akan
meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan
efisien.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi,
saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat
Banyuwangi, segenap Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum Pimpinan Daerah, alim ulama dan tokoh
masyarakat serta segenap media cetak dan elektronik
atas dukungannya terhadap kebijakan yang ada
sehingga membuahkan banyak prestasi yang
membanggakan, diantaranya :
1. Penghargaan Pariwisata tingkat Dunia Kategori
Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintah
Nota Pengantar LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2016 18
yang diberikan oleh The United Nations World
Tourism Organization (UNWTO);
2. Penghargaan Adipura Buana di bidang kebersihan
dan Lingkungan Hidup. Ini adalah penghargaan
Adipura yang keempat kali secara berturut-turut
untuk Kabupaten Banyuwangi
3. Penghargaan Government Awards 2016 kategori
Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Terbaik;
4. Penghargaan Indonesia Green Awards 2016 kategori
Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan;
5. Penghargaan The Best Experiential in Marketing
kategori Bidang Pariwisata;
6. Penghargaan Perpuseru 2016 atas Komitmen
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam
Pengembangan Perpustakaan;
7. Penghargaan Wahana Tata Nugraha 2016 kategori
Kota Sedang. Penghargaan ini adalah untuk yang
ketiga kalinya bagi Kabupaten Banyuwangi.
8. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya 2016 dari
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;
10. Nota Pengantar LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2016 19
9. Top 12 Kategori terbaik Kompetisi Inovasi Pelayanan
Publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 untuk
program Siswa Asuh Sebaya (SAS);
10.Penghargaan tingkat dunia yang diberikan oleh
Pasific Asia Travel Association (PATA) kepada Lalare
Orchestra yang merupakan kelompok musik anak-
anak pilihan dari berbagai sekolah tingkat SD hingga
SMP di Banyuwangi;
Kita patut berbangga dengan segala pencapaian
yang ada, namun semua itu bukanlah tujuan utama kita.
karena hal tersebut justru harus menjadi pemicu dan
motivasi untuk lebih memajukan Banyuwangi yang kita
cintai ini.
Peserta Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati,
Ajang wisata sejuta pesona Banyuwangi Festival
yang diselenggarakan selama Tahun 2016 merupakan
ikhtiar bersama untuk mempromosikan pariwisata
sekaligus memaksimalkan potensi daerah. Kita
mengangkat belasan tradisi lokal, selain untuk menjaga
keberlanjutannya sekaligus untuk mengenalkan
kebudayaan lokal kepada publik global. Ini yang disebut
Nota Pengantar LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2016 20
dengan “Banyuwangi Experience” yang tidak akan bisa
dijumpai di daerah lain.
Sepanjang Tahun 2016, tidak kurang dari 53
event olahraga, kesenian maupun tradisi dan budaya
baik yang berskala internasional, nasional dan lokal telah
dihelat sebagai rangkaian acara Banyuwangi Festival
2016 yang secara sinergi melibatkan peran aktif dari
unsur pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun
dunia usaha. Penyelenggaraan agenda tahunan ini
terbukti mampu menjadi salah satu daya tarik bagi para
wisatawan untuk berkunjung ke banyuwangi. Tercatat
selama Tahun 2016 total kunjungan wisatawan
nusantara mencapai 3.831.703 orang dan wisatawan
mancanegara mencapai 73.865 orang.
Melalui penyelenggaraan Banyuwangi Festival,
rakyat Banyuwangi mendapatkan dua nilai positif yakni
culture values yang berkaitan dengan tingkat
kebahagiaan dan commercial values yang berkaitan
dengan keuntungan secara ekonomi. Apabila
dikalkulasikan uang yang dibelanjakan wisatawan
nusantara rata-rata sebesar 1 juta rupiah dan wisatawan
11. Nota Pengantar LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2016 21
mancanegara rata-rata sebesar 500 U.S Dollar, maka
ada uang sebesar 1,5 trilyun rupiah yang berputar di
Banyuwangi dari sektor pariwisata.
Berkat konsistensi kita dalam menyelenggarakan
Banyuwangi Festival, Menteri Pariwisata Republik
Indonesia menganugerahkan predikat “The Best Festival
City” kepada Kabupaten Banyuwangi sebagai kota
terbaik penyelenggara festival di Indonesia. Ini
merupakan salah satu pemacu semangat kita untuk
terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan
Banyuwangi Festival di masa mendatang.
Peserta Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati,
Demikianlah gambaran secara garis besar kinerja
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran
2016. Penjelasan secara utuh mengenai kinerja
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tertuang dalam
dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2016.
Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak
kekurangan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan kemajuan Kabupaten Banyuwangi.
Nota Pengantar LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2016 22
Untuk itu, segenap masukan dari Pimpinan dan Anggota
Dewan yang terhormat akan kami jadikan sebagai bahan
evaluasi di masa mendatang.
Demikian penyampaian nota pengantar ini.
Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan.
Wallahul muwafiq ila aqwamitthariq
Wassalamuallaikumwarahmatullahi Wabarakatuh.
Bupati Banyuwangi
H. Abdullah Azwar Anas, M.Si.