Dokumen tersebut membahas tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang tahun 2016 yang mencakup target pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prioritas pembangunan daerah untuk periode satu tahun.

1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2015
KUA dan PPAS
APBD TAHUN ANGGARAN 2016

2. Kebijakan Umum APBD (KUA)
Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah
dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, antara
lain diwujudkan dalam penyusunan KUA
(Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara) yang
disepakati bersama antara Pemerintah Daerah
dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2016.
Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut
dicantumkan pada PPAS sesuai Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 Merupakan dokumen yang memuat
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode satu (1) tahun.
Latar Belakang Penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA);
Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2016, Sebagai rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah
dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah. Penyusunan APBD Kota Singkawang
Tahun Anggaran 2016 harus mendukung
tercapainya sasaran utama dan prioritas
pembangunan Nasional dan Provinsi
Kalimantan Barat.

3. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA);
1. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan pada tahun 2016 agar berdayaguna dan berhasilguna;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran
2016;
3. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam
memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan
dan akuntabel;
4. Meningkatkan mutu pelayanan kepada para pengguna jasa layanan
Pemerintah secara lebih optimal;
5. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya
peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di
daerah;
6. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

4. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA);
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

5. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;

6. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah
PDRB Kota Singkawang Tahun 2008-2013

7. Kontribusi Sektoral Kota Singkawang Tahun 2013

8. Pertumbuhan Ekonomi Kota Singkawang Tahun 2008 – 2013

9. Income Per Kapita Kota Singkawang Tahun 2008 – 2013 (juta rupiah)

10. Angka Kemiskinan (persen)

11. Inflasi Harga Konsumen Menurut Kelompok Jenis Barang/ Jasa

12. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2016
Pertumbuhan Ekonomi Kota Singkawang Tahun 2015– 2016

13. Pendapatan Perkapita (rupiah)

14. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (RAPBD)
Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN;
Asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN
tahun 2016, terdiri atas tujuh indikator utama, yaitu:
(1) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen;
(2) inflasi sebesar 4,7 persen;
(3) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp13.400 per
dolar Amerika Serikat;
(4) suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,5 persen;
(5) harga minyak mentah Indonesia (Indonesia’s Crude Price/ICP) sebesar 60 per
dolar Amerika Serikat;
(6) lifting minyak Indonesia sebesar 830 ribu barel per hari; dan
(7) lifting gas sebesar 1.155 ribu barel setara minyak per hari. Penyusunan
asumsi dasar ekonomi makro tersebut mengacu pada sasaran-sasaran
pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMN 2015—2019,
sasaran-sasaran tahunan dalam RKP tahun 2016, dan perkembangan
ekonomi domestik maupun global.

15. Inflasi

16. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
DAERAH
1. PENDAPATAN DAERAH
Secara teknis dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nyata upaya
peningkatkan pendapatan melalui penerimaan PAD, yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang
sebagai berikut:
1. Menggali potensi PAD, sesuai potensi yang dapat dikembangkan melalui penambahan jenis retribusi
daerah yang baru sesuai UU nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD. Fokus penanganan dilakukan
terhadap ranah dan kewenangan daerah, dan menghindari ranah dan kewenangan di atasnya.
Misalnya potensi pajak galian golongan C, pajak air tanah merupakan ranah kota, sedangkan
penanganan PETI dan air permukaan oleh Provinsi.
2. Menyiapkan suprastruktur berupa peraturan daerah yang mengatur pengalihan pajak dan retribusi
daerah dari pusat ke daerah, serta perubahan komposisi bagi hasil lainnya.
3. Mempersiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur penunjang bagi pengelolaan jenis-jenis
pajak dan retribusi limpahan pusat.
4. Khusus untuk penerimaan dari sektor PBB adalah dengan melakukan pembaharuan terus menerus
terhadap data wajib objek pajak melalui koordinasi dengan Kantor Pajak Pratama Kota Singkawang.
5. Melakukan pengkajian terhadap kemungkinan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
6. Meningkatkan jumlah saham dan penyertaan modal pada PT. Bank Kalbar sehingga deviden yang
diperoleh dari laba usaha PT. Bank Kalbar lebih meningkat.
7. Melakukan upaya pengawasan yang intensif terhadap pengelolaan PAD.

17. Dalam rangka memacu peningkatan dana perimbangan, khususnya yang berasal
dari Dana Bagi Hasil maka upaya yang dilakukan adalah:
1. Memobilisasi penerimaan pajak pusat, seperti PPh perseorangan. Sedangkan
Pajak Bumi Bangunan dan BPHTB sudah merupakan hak dan kewenangan
daerah).
2. Melakukan penagihan terhadap tunggakan-tunggakan pajak.
3. Melakukan upaya sosialisasi kepada wajib pajak, dan pembinaan secara terus
menerus, sehingga diharapkan pendapatan dari sumber ini setiap tahun akan
terus meningkat.
Peningkatan pendapatan daerah dengan upaya ekstensifikasi pajak/retribusi
daerah dilakukan melalui:
1. Pengkajian jenis retribusi baru yang tidak produktif terhadap perekonomian
daerah;
2. Pengkajian jenis retribusi yang tidak layak dan perlu dihapus;
3. Pengkajian mekanisme pajak/retribusi untuk target grup baru;
4. Peningkatan bagi hasil pajak.

18. REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2012-2015

19. 2. BELANJA DAERAH
Arah Kebijakan Belanja Daerah Kota Singkawang pada Tahun 2016 adalah
untuk :
1. Memprioritaskan pembangunan peningkatan penyediaan infrastruktur
pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, air bersih, dan infrastruktur
pendukung perekonomian;
2. Peningkatan kesempatan berusaha, peningkatan kesejahteraan
masyarakat (termasuk di dalamnya peningkatan kualitas sumber daya
manusia dan pemberdayaan masyarakat);
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan
masyarakat, penanggulangan kemiskinan serta pengurangan angka
pengangguran;
4. Upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Penegakan hukum dan peningkatan pelaksanaan tata pemerintahan
yang baik (Good Governance);
6. Mempercepat proses penciptaan iklim dan regulasi layanan investasi
dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan.

20. REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN 2012-2015

21. 3. PEMBIAYAAN DAERAH
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa
lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali
pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.
Kebijakan Penerimaan Pembiayaan;

22. 1. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi
surplus anggaran.
2. Penyertaan modal BUMD dilaksanakan setelah
mempertimbangkan hasil kajian (duediligence) serta
ditindaklanjuti dengan upaya revitalisasi dan restrukturisasi
kinerja BUMD serta pendayagunaan kekayaan milik daerah
yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran
pembiayaan.
Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan;

23. REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2012-2015

24. PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
 Merupakan dokumen yang memuat nilai target pendapatan,
penerimaan dan pembiayaan daerah yang meliputi
pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan
dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-
sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan
pendapatan daerah dalam KUA.
 Berisi urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber
pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran
belanja daerah yang disinkronkan pada prioritas pembangunan
daerah untuk periode satu (1) tahun rencana kerja.

25. TARGET PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2016
RINCIAN; MATRIK EXCEL PPAS TABEL LAMPIRAN 1

26. RENCANA BELANJA DAERAH TAHUN 2016
RINCIAN; MATRIK EXCEL PPAS TABEL LAMPIRAN 2

27. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2016

28. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

29. Fokus Pembangunan Daerah 2016

31. 1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan;
3. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan;
4. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan
Pengendalian Pembangunan Daerah yang Terintegrasi;
5. Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik dan Tata Kelola
Pemerintahan;
6. Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik dan Tata Kelola
Pemerintahan;
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016
7. Mitigasi, Penanggulangan Bencana dan Konservasi/ Pelestarian
Lingkungan Hidup;
8. Pembangunan Ekonomi Lokal Berkelanjutan;
9. Peningkatan Keterlibatan/ Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan;
10. Penanganan Masalah Sosial, Ketertiban dan Kenyamanan
Lingkungan.

32. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah, Program Prioritas dan
Belanja Langsung SKPD TA 2016
MATRIK EXCEL; PPAS TABEL 2. 2

33. Usulan Program/ Kegiatan Belanja Langsung per SKPD Tahun 2016
MATRIK EXCEL; PPAS TABEL LAMPIRAN 3