RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf

RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022 1
BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan
penjabaran dari Rencana Pembanguan Jangka
Menengah Daerah yang memuat
rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas
pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah dan program strategis nasional yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2022.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten

Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang
Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);
2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1540);
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2005-2025;

Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2019- 2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor
23 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 23, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor
53);
9 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2036;
13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 124), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor
3,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 147).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN 2022.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan BAPPELITBANGDA adalah Perangkat Daerah
yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan,
penelitian dan pengembangan;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya
masa jabatan Kepala Daerah;
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah
Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat
dengan RKP adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk 1 (satu) tahun;

15. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUPA
adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
perubahan asumsi yang mendasarinya untuk 1 (satu)
tahun;
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS merupakan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
17. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan yang selanjutnya disingkat Perubahan
PPAS merupakan perubahan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada Perangkat Daerah untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
18. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan RKA PD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan
sebagai dasar penyusunan APBD.
BAB II
RKPD
Pasal 2
Bupati menetapkan RKPD Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022.
Pasal 3
(1) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 merupakan dokumen perencanaan daerah
Kabupaten Pakpak Bharat untuk periode 1 (satu)
tahun, yaitu tahun 2022 yang dimulai pada tanggal 1
Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember
2022.
ayat (1) disusun berpedoman pada RPJPD Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun 2005-2025,
mempertimbangkan visi, misi, dan program Kepala
Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah

serentak Tahun 2020, serta memperhatikan RKPD
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dan RKP Tahun
2022.
ayat (1) dan ayat (2) menjadi bagian dari RPJMD
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026 yang
akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pasal 4
Pasal 3 disusun dengan sistematika penyusunan,
sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan
Daerah
Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Bab VII Penutup.
(2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2022 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
Pasal 5
RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dijadikan sebagai:
1. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan
akhir Renja PD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2022;
2. pedoman penyusunan Rancangan KUA dan
Rancangan PPAS Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
Anggaran 2022.
BAB III
PERUBAHAN RKPD
Pasal 6
(1) RKPD Tahun 2022 dapat diubah dalam hal tidak
sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun
berjalan.
(2) Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati dan menjadi dasar dalam
penyusunan KUPA dan Perubahan PPAS Tahun
Anggaran 2022 untuk menyusun Perubahan
Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.
BAB IV
PENUTUP
Pasal 7
(1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak
pada tanggal 7 Juli 2021
ttd
FRANC BERNHARD TUMANGGOR
Diundangkan di Salak
pada tanggal 7 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
ttd
SAHAT BANUREA
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN 2022

BUPATI PAKPAK BHARAT
KATA PENGANTAR
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan
untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan
dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya
saing Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah
adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
RKPD disusun sebagai pelaksanaan amanat dari Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat
rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah,

serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat. RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022
disusun menjadi bagian dari RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2021-2026 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagai
tahun pertama dalam RPJMD 2021-2026, RKPD 2022 menjadi langkah
awal dalam upaya pencapaian cita-cita 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:
“Terwujudnya Kabupaten Pakpak Bharat yang Maju, Berdaya Saing,
Berkeadilan dan Sejahtera melalui Peningkatan Perekonomian dan
Sumber Daya Manusia Berlandaskan Kebudayaan dan Pemberdayaan
Masyarakat”.
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada
seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini,
jajaran aparatur Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat, masyarakat,
serta pemangku kepentingan lainnya, yang telah berperan aktif dalam
penyusunan RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022 ini. Semoga
apa yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan ini dapat menjadi
pedoman dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan di
Kabupaten Pakpak Bharat, demi Kabupaten Pakpak Bharat yang lebih
baik.
Salak, 5 Juli 2021
ttd
FRANC BERNHARD TUMANGGOR

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap
daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana
Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah
dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat
Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan
pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing
Daerah. Rencana Pembangunan Daerah disusun oleh Pemerintah
Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:
1. Merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan
pembangunan nasional;
2. Dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan

berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana
pembangunan daerah; dan
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki
masing- masing Daerah, sesuai dengan dinamika
perkembangan Daerah dan nasional.
Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara: transparan,
responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan,
berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Pendekatan Perencanaan
Pembangunan Daerah berorientasi pada proses dan substansi.
Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses,
menggunakan:
1. Pendekatan Teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode
dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan Daerah;
2. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai
pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan
misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan
DPRD; dan
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil
perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan
yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah
kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.
Sedangkan Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada
substansi, menggunakan:
1. Pendekatan holistik-tematik, dilaksanakan dengan
mempertimbangkan keseluruhan unsur/ bagian/ kegiatan
pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan,
hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu

dengan lainnya;
2. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa
kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas
dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah; dan
3. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan
dimensi keruangan dalam perencanaan.
Rencana pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat
rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan
Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan
program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
RKPD mempunyai kedudukan, peran fungsi sangat strategis dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:
1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan
keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan
maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib
dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum
APBD (KUA) & Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yg
diusulkan KDH untuk disepakati bersama DPRD sebagai landasan
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan peningkatan kinerja
pemerintahan dibidang pelayanan, pemberdayaan masyarakat,
Pemerintah daerah yg menjadi tanggung jawab masing-masing
Kepala PD melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan
dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan
kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
RKPD disusun dengan tahapan: persiapan penyusunan,
penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan
Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. RKPD
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022 disusun pada tahun terakhir
pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2021,
bersamaan dengan penyusunan RPJMD Keempat dari RPJPD
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2005-2025, yaitu RPJMD
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026. Untuk menjaga
kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah Kabupaten Pakpak Bharat, dan sesuai dengan amanat Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ, tanggal 4 Januari
2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
DaerahPasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020,
penyusunan RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022 berpedoman
pada RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2005-2025,
mempertimbangkan visi, misi, dan program Bupati/Wakil Bupati
terpilih Kabupaten Pakpak Bharat hasil pemilihan Kepala Daerah
serentak Tahun 2020, serta memperhatikan RKP Tahun 2022.
Gambar 1.1.
Penyusunan RKPD Tahun 2022
Sumber: SE Mendagri No. 640/16/SJ, diolah
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022 menjadi bagian dari
RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026 yang akan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. RKPD

Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Pakpak Bharat Tahun 2021.
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022, disusun dengan
dasar hukum antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan
Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2017-2037;

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
22. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2036;
24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
Keberadaan RKPD sebagai salah satu dokumen perencanaan,
tidak dapat dipisahkan dengan berbagai dokumen perencanaan dan
penganggaran lainnya. RKPD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan
dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun
daerah. Keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya
tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarki, dimana
dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi
dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Gambar 1.2.
Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran
Sumber: UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 25 Tahun 2004, diolah

Secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan
penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut:
 RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan
dalam RKP melalui mekanisme Musrenbang;
 RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang didalamnya memuat
visi, misi dan arah pembangunan daerah, dimana RPJMD
berpedoman dari RPJPD;
 RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD yang disusun
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing
Perangkat Daerah;
 RKPD nantinya dijababarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman
juga kepada Renja PD.
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat juga demikian. Mengingat
RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026 belum ditetapkan,
penyusunan RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022 berpedoman
pada RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2005-2025,
mempertimbangkan visi, misi, dan program Bupati/Wakil Bupati
terpilih Kabupaten Pakpak Bharat hasil pemilihan Kepala Daerah
serentak Tahun 2020, serta memperhatikan RKPD Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2022 dan RKP Tahun 2022. Nantinya, RKPD Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun 2022 menjadi bagian dari RPJMD Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun 2021-2026.
Selain itu, kedudukan RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2022 juga tidak terpisahkan dari perencanaan tata ruang dan wilayah
Kabupaten Pakpak Bharat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2036.
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022 ini,
adalah antara lain:
1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar

sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan;
2. Mengoptimalkan terwujudnya efesiensi pemanfaatan berbagai
sumber daya dalam pembangunan daerah guna meningkatkan
kesejahteraan masyarat.
Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2022 ini, adalah antara lain sebagai:
1. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja
Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022;
2. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022 serta Rancangan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun Anggaran 2022;
3. Salah satu alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.
1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD
Sistematika penulisan RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2022, adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
dokumen RKPD guna pemahaman pada Bab-bab berikutnya,
yang diuraikan berdasarkan latar belakang, dasar hukum
penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan,
serta sistematika dokumen RKPD.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Menguraikan kondisi umum kondisi daerah (aspek geografi
dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek
pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah), evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun
berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan
pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan
perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup
indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber
pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang
diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah
meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan
daerah.
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan
sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis
terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan
capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD,
identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional,
rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka
pendanaan.
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan
kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan
evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun
rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan
dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas
harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Menguraikan penetapan indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan
untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja
tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja
Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada
akhir tahun perencanaan.
BAB VII PENUTUP

RKPD KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2022 23
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. KONDISI UMUM KONDISI DAERAH
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
Aspek Geografi merupakan gambaran mengenai karakteristik
lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan
bencana. Sedangkan Aspek Demografi adalah deskripsi mengenai jumlah
dan struktur umur penduduk berdasarkan jenis kelamin, laju
pertumbuhan penduduk, dinamika penduduk yang dipengaruhi oleh
kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk, distribusi/persebaran
penduduk, dan komposisi dan populasi masyarakat yang disusun secara
keseluruhan atau kelompok tertentu didasarkan pada kriteria seperti
pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau entitas tertentu.
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Kabupaten Pakpak Bharat merupakan salah satu kabupaten yang
terdapat di Provinsi Sumatera Utara yang beribukota di Salak.
Secara administratif wilayah
Kabupaten Pakpak Bharat
berbatasan dengan beberapa daerah,
antara lain:
1. Sebelah utara berbatasan
dengan Kabupaten Dairi;
2. Sebelah selatan berbatasan
dgn Kab. Humbahas;Tapteng;
3. Sebelah timur berbatasan
dengan Kecamatan Samosir
dan Kabupaten Dairi;
4. Sebelah barat berbatasan
dengan Kab. Aceh Singkil dan
Kota Subulussalam di
Provinsi Aceh.
Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kab. Pakpak Bharat
Sumber: RTRW Kabupaten Pakpak Bharat
2016-2036

Luas wilayah Kabupaten Pakpak Bharat kurang lebih 1.218,30 km2
(121.830 ha), terdiri dari 8 kecamatan yaitu Kecamatan Sitellu Tali Urang
Jehe, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Salak, Kecamatan Sitelu Tali
Urang Julu, Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut, Kecamatan Pagindar,
Kecamatan Tinada dan Kecamatan Siempat Rube, dan terdiri dari 52
Desa dan 211 Dusun.
Tabel 2.1.
Ketinggian Lahan Menurut KecamatanKabupaten Pakpak Bharat
No Kecamatan Ibu Kota Desa Dusu
n
Luas
(Km2 )
Rasio
(%)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
12.15.01 Sitellu Tali Urang Jehe Sibande 10 48 473,62 38,87
12.15.02 Kerajaan Sukarame 10 37 147,61 12,12
12.15.03 Salak Salak 6 29 245,57 20,16
12.15.04 Sitellu Tali Urang Julu Singgabur 5 19 53,02 4,35
12.15.05 Pergetteng Getteng
Sengkut
Kecupak 5 22 66,64 5,47
12.15.06 Pagindar Sibagindar 4 12 75,45 6,19
12.15.07 Tinada Tinada 6 22 74,03 6,08
12.15.08 Siempat Rube Jambu
Buahrea
6 22 82,36 6,76
12.15. Kabupaten Pakpak Bharat Salak 52 211 1.218,30 100,00
Sumber: BPS, 2021
Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe
dengan luas kurang lebih 473,62 km2 (47.362 ha) atau sekitar 38,87
persen dari luas Kabupaten Pakpak Bharat. Sedangkan Kecamatan
Sitellu Tali Urang Julu merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil
dengan luas kurang lebih 53,02 km2 (5.302 ha) atau sekitar 4,35 persen
dari luas Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Letak dan Kondisi Geografis
a. Posisi Astronomis
Posisi astronomis merupakan posisi suatu daerah berdasarkan
posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis-garis
yang melingkari permukaan Bumi secara melintang. Sedangkan garis
bujur merupakan garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub

selatan. Posisi astronomis Kabupaten Pakpak Bharat berada pada
2º15‟00‟‟-3º32‟00‟‟ Lintang Utara dan 90º00‟00”- 98º31‟00” Bujur Timur.
b. Posisi Geostrategik
Dari posisi goestrategik, Kabupaten Pakpak Bharat berada pada
ujung barat Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan
Provinsi Aceh (Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulusssalam). Selain
itu juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Dairi, Kabupaten
Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten
Samosir. Kabupaten Pakpak Bharat berada pada jalur provinsi dan jalur
nasional, yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi
Aceh. Disamping itu, Kabupaten Pakpak Bharat juga berada pada jalur
lintasan Kawasan Strategis Nasional Danau Toba, yang menghubungkan
Provinsi Aceh dengan Kawasan Danau Toba.
c. Kondisi/Kawasan
Kondisi geografis wilayah Kabupaten Pakpak Bharat sebahagian
termasuk ke dalam kawasan dataran rendah yang berada pada daerah
yang berbatasan dengan Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Singkil dan
Kota Subulussalam, dam sebahagian berada pada kawasan pegunungan
(dataran tinggi Bukit Barisan).
3. Topografi
a. Kemiringan Lahan
Kabupaten Pakpak Bharat merupakan daerah perbukitan, yang
sebagian besar wilayahnya dengan kontur terjal ke atas (>45°) dan wilayah
dengan kontur bergelombang hingga hingga curam dengan kemiringan lereng
antara 15°-25°.
b. Ketinggian Lahan
Kabupaten Pakpak Bharat berada pada ketinggian antara 250-1400
m di atas permukaan laut (mdpl), dimana Singgabur sebagai ibukota
kecamatan tertinggi dengan ketinggian 1.032 mdpl, dan Pagindar sebagai
ibukota kecamatan terendah dengan ketinggian 250 mdpl.

Gambar 2.2.
Peta Kemiringan Lahan
Gambar 2.3.
Peta Ketinggian Lahan
Sumber: RTRW Kab. Pakpak Bharat 2016-2036 Sumber:RTRW Kab. Pakpak Bharat 2016-2036
Tabel 2.2.
Ketinggian Lahan Menurut Kecamatan
No Kecamatan Ibu Kota Tinggi
[1] [2] [3] [4]
12.15.01 Sitellu Tali Urang Jehe Sibande 490
12.15.02 Kerajaan Sukarame 831
12.15.03 Salak Salak 922
12.15.04 Sitellu Tali Urang Julu Singgabur 1.032
Sengkut
Kecupak 928
12.15.06 Pagindar Sibagindar 250
12.15.07 Tinada Tinada 777
12.15.08 Siempat Rube Jambu
Buahrea
962
Sumber: BPS, 2021(diolah)
4. Geologi
Informasi kondisi geologi wilayah Kabupaten Pakpak Bharat
diperoleh berdasarkan kajian Peta Geologi Regional Lembar Sidikalang.
Secara garis besar kondisi geologi wilayah Kabupaten Pakpak
Bharatumumnya didominasi oleh endapan vulkanik Formasi Toba.

Urutan batuan dari lapisan termuda ke tertua di Kabupaten Pakpak
Bharat, adalah sebagai berikut:
1. Aluvial (Qa)
Merupakan endapan sungai, berukuran lempung pasir hingga
bongkah, yang terbentuk dari hasil erosi batuan metamorfosa dan
endapan vulkanik. Umumnya tersebar pada daerah sepanjang aliran
Sungai Le Kombih, Lae Ordi, dan Lae Gundur serta anak anak
sungainya.
2. Formasi Toba (Qvt)
Formasi ini didominasi oleh tufa riodasit yang sebagian telah
terelaskan, Berwarna abu-abu pucat dengan matriks gelas; kristal
kwarsa, biotit, sanidin, hornblenda dan palgioklas. Formasi ini
merupakan hasil aktifitas vulkanik Gunung Toba. Hasil letusan
berupa abu vulkanik jatuh dan terendapkan pada sebagian wilayah
Kabupaten Pakpak Bharat.
3. Formasi Sibolga (Tlsb)
Formasi ini terdiri dari 4 satuan batuan, yaitu batu pasir, batu lanau,
batu lumpur dan konglomerat. Berdsarkan jenis litologi yang
umumnya berbutir halus dapat diambil kesimpulan bahwa formasi ini
diendapan pada lingkungan laut dalam yang mengalami
pengangkatan. Adanya lapisan konglomerat kemungkinan berasal dari
hasil letusan gunung Toba yang kemungkinan menutupi lapisan
batuan ini. Formasi ini berumur Ologosen Akhir.
4. Formasi Kluet (Puk)
Merupakan batuan tertua berumur Paleogen yang tersingkap di
wilayah Kabupaten Pakpak Bharat. Formasi ini dibentuk oleh
batupasir metakwarsa, metaklake, batusabak dan juga filit. Formasi
ini diperkirakan awalnya merupakan batu lempung yang mengalami
proses metamorfosa hingga membentuk batu sabak dan filit.
Kegiatan tektonik di daerah Kabupaten Pakpak Bharat diperkirakan
berlangsung sejak zaman Trias yang mengakibatkan terlipat dan
terkoyaknya batuan dari formasi Klue (Puk). Pada Plio-Pliosen terjadi
susut laut yang disertai dengan kegiatan vulkanik bersamaan dengan
pengendapan formasi Tufa Toba (Qvt).

5. Hidrologi
Kabupaten Pakpak
Bharat mempunyai banyak
daerah aliran sungai (DAS)
yang berukuran cukup
panjang dan beberapa
diantaranya telah dijadikan
sumber pembangkit listrik.
Di Kabupaten Pakpak Bharat
sedikitnya terdapat 26
sungai yang berukuran
panjang, sedang dan kecil.
Diantara sungai yang
berukuran panjang yaitu Lae
Kombih, Lae Gundur, Lae
Ordi, Lae Sinendang dan Lae
Sigarap.
6. Klimatologi
Tabel 2.3.
Kondisi Hidrologi Kabupaten Pakpak Bharat
No Sungai Panjang
(km)
Area
[1] [2] [3] [4]
1. Lae Kombih
60 Tinada, Kerajaan,
Siempat Rube,
SitelluTali Urang
Jehe
2. Lae Gundur 25 Salak
3. Lae Ordi
75 Salak, Sitellu Tali
Urang Julu,
PergettengGetteng
Sengkut
4. Lae
Sinendang
70 Salak, Pagindar
5. Lae Sigarap 25 Pergetteng Getteng
Sengkut
Sumber: BPS, 2021
Kabupaten Pakpak Bharat terletak di garis khatulistiwa memiliki
iklim tropis yang hampir sama dengan Kabupaten Dairi yang merupakan
kabupaten induk. Daerah ini memiliki dua musim, yaitu musim kemarau
dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai
dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan
terjadinya musim. Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat tergolong kepada
wilayah dengan Iklim Tropis Basah yang relatif tanpa musim kering.
7. Penggunaan Lahan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9
Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun 2016-2036, luas wilayah Kabupaten Pakpak Bharat adalah
135.610 ha, dengan rencana pola ruang wilayah terdiri atas: kawasan
lindung dengan luas 50.845 ha dan kawasan budidaya dengan luas
84.765 ha.

Tabel 2.4.
Pola Ruang Kabupaten Pakpak Bharat
No Kawasa
n
Luas(ha)
[1] [2] [3]
I. Kawasan Lindung 50.845
1. Hutan Lindung 43.653
2. Hutan Suaka Alam 5.888
3. Sempadan Sungai 1.304
II. Kawasan Budidaya 84.765
1. Hutan Produksi
Terbatas
48.914
2. Hutan Produksi Tetap 10.259
3. Permukiman 460
4. Perkebunan 6.408
5. Perikanan 215
6. Pertanian Lahan Basah 5.093
7. Pertanian Lahan Kering 13.416
Kabupaten Pakpak Bharat 135.610
Sumber:RTRW Kab. Pakpak Bharat 2016-2036
Gambar 2.4.
Peta Pola Ruang Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber: RTRW Kab. Pakpak Bharat 2016-2036
2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah
1. Potensi Tanaman Pangan
Berbagai jenis tanaman pertanian berpotensi untuk dikembangkan
di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, diantaranya jagung, padi (padi
sawah dan padi ladang), dan ubi kayu. Dari antara ketiga tanaman
pangan tersebut, tanaman jagung memiliki prospek untuk dikembangkan
melihat peningkatan hasil produksi dan luas lahan panen yang terus
meningkat.
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun 2016-2036, kawasan peruntukan pertanian
tanaman pangan dikembangkan tersebar di seluruh kecamatan di
Kabupaten Pakpak Bharat, dengan luas lahan, untuk kawasan pertanian
lahan kering sekitar 13.416 ha dan untuk kawasan pertanian lahan
basah sekitar 5.093 ha.

2. Potensi Buah-buahan dan Holtikultura
Kabupaten Pakpak Bharat memiliki tanaman buah-buahan yang
potensial untuk dikembangkan seperti Jeruk, Durian, dan Pisang.
Tanaman Jeruk merupakan jenis tanaman buah yang memiliki prospek
untuk dikembangkan dilihat dari persebaran dan jumlah produksi jenis
tanaman tersebut dibandingkandengan jenis tanaman buah lainnya.
Sementara untuk sayuran yang menjadi komoditas potensi di
Kabupaten Pakpak Bharat adalah cabai merah dan kacang tanah. Dengan
memperhatikan jumlah luas lahan dan hasil produksi maka cabai merah
merupakan komoditas sayuran yang paling potensi untuk dikembangkan
dibandingkan jenis sayuran lainnya.
3. Potensi Perkebunan
Tanaman Gambir yang menjadi ciri khas Kabupaten Pakpak Bharat,
masih tetap menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Pakpak Bharat,
dikarenakan kekhasan tanaman tersebut yang sangat cocok
dibudidayakan di daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Unggulan lainnya
adalah kemenyan dan kopi.
Komoditas perkebunan unggulan lainnya adalah karet, kelapa sawit,
dan kulit manis. Selain itu ada tanaman Serai Wangi yang sangat
berpotensi untuk dikembangan, yang banyak terdapat di Kecamatan
Pagindar.
Pakpak Bharat Tahun 2016-2036, pengembangan kawasan perkebunan
tersebar di Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Siempat Rube, Tinada,
Kerajaan, dan Pagindar dengan luas lahan sekitar 6.408 ha.
4. Potensi Peternakan
Kabupaten Pakpak Bharat memiliki 3 (tiga) jenis hewan ternak
yang berpotensi untuk dikembangkan, yaitu ayam buras, babi dan
sapi/kerbau. Dimana hewan ternak babi merupakan penghasil daging
terbesar di Kabupaten Pakpak Bharat. Dilihat dari persebaran hewan

ternak di Kabupaten Pakpak Bharat, terlihat hanya ada 4 (empat)
kecamatan yang merupakan sentra peternakan, yaitu di kecamatan
Sitellu Tali Urang Jehe dengan komoditas ternak sapi/kerbau dan ayam,
kemudian kecamatan Kerajaan dengan komoditas ternak babi dan
sapi/kerbau, lalu di kecamatan tinada dengan komoditas ternak babi
dan kecamatan Salak dengan komoditas ternak babi dan ayam.
Pakpak Bharat Tahun 2016-2036, pengembangan kawasan peruntukan
peternakan terdapat di Kecamatan Pagindar, Sitellu Tali Urang Jehe dan
Kerajaan.
5. Potensi Perikanan
Potensi perikanan di Kabupaten Pakpak Bharat lebih terfokus kepada
budidaya perikanan darat dikarenakan faktor geografis yang tidak
memiliki perairan laut. Terdapat banyak aliran sungai yang bisa
dimanfaatkan sebagai lokasi budidaya perikanan. Budidaya perikanan
sungai merupakan potensi perikanan terbesar di Kabupaten Pakpak
Bharat.
Adapun bentuk budidaya perikanan yang cocok dikembangkan di
wilayah Kabupaten Pakpak Bharat ada 2 (dua) jenis, yaitu budidaya kolam
air tenang dan budidaya mina padi.
Berbagai jenis ikan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Pakpak
Bharat, antara lain adalah ikan mas, ikan nila merah dan ikan nila hitam,
ikan mujair, serta ikan lele.
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun 2016-2036 untuk pengembangan kawasan perikanan
tersebar di seluruh kecamatan dengan luas 215 ha.
6. Potensi Kehutanan
Alam adalah anugrah Tuhan yang tak terhingga diberikan kepada
Kabupaten Pakpak Bharat. Dengan iklim tropis yang lebih 87% wilayahnya
adalah hutan dan kontur tanah yang berbukit-bukit, serta memiliki suhu
pada kisaran 18°-28°c membuat tanaman tumbuh subur.

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat mendorong pengembangan
produk hutan seperti tanaman kemenyan dan produk madu dari lebah
hutan. Luasnya wilayah hutan juga menjadi permasalahan bagi
pengembangan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Hal ini telah
berdampak pada pembangunan dan pengembangan wilayah Kabupaten
Pakpak Bharat.
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat mengembangkan kawasan
hutan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Hutan Produksi Terbatas dengan
luas areal sebesar 48.914 Ha yang berada di kecamatan Sitellu Tali
Urang Jehe, Kerajaan, Tinada, Pergetteng Gentteng Sengkut, Pagindar,
Salak dan Sitellu Tali Urang Julu dan Hutan Produksi Tetap dengan areal
pengembangan sebesar 10.259 Ha yang berada di kecamatan Kerajaan,
Tinada, Siempat Rube dan Sitellu Tali Urang Julu.
7. Potensi Pertambangan
Alam adalah anugrah Tuhan yang terhingga diberikan kepada
Kabupaten Pakpak Bharat. Dengan iklim tropis yang lebih 87%
wilayahnya adalah hutan dan kontur tanah yang berbukit-bukit, serta
memiliki suhu pada kisaran 18°-28°c membuat tanaman tumbuh
subur.
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat mendorong pengembangan
produk hutan seperti tanaman kemenyan dan produk madu dari lebah
hutan. Luasnya wilayah hutan juga menjadi permasalahan bagi
pengembangan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Hal ini telah
berdampak pada pembangunan dan pengembangan wilayah Kabupaten
Pakpak Bharat.
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat mengembangkan kawasan
hutan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Hutan Produksi Terbatas dengan
luas areal sebesar 48.914 Ha yang berada di kecamatan Sitellu Tali
Urang Jehe, Kerajaan, Tinada, Pergetteng Gentteng Sengkut, Pagindar,
Salak dan Sitellu Tali Urang Julu dan Hutan Produksi Tetap dengan areal
pengembangan sebesar 10.259 Ha yang berada di kecamatan Kerajaan,
Tinada, Siempat Rube dan Sitellu Tali Urang Julu.

Potensi Pertambangan di Kabupaten Pakpak Bharat belum tergali
secara maksimal, namun tidak menutup kemungkinan apabila dilakukan
penelitian maka akan ditemukan bahan tambang seperti mineral, timah,
radioaktif dan lainnya. Selama ini baru pertambangan Galian C yang
dilakukan oleh masyarakat setempat, untuk dijual di lokal maupun keluar
kabupaten yang hasilnya cukup bisa mendorong perekonomian
masyarakat. Saat ini, sedang dilakukan kajian yang komprehensif dan
menyeluruh dalam pengembangan potensi pertambangan di Kabupaten
Pakpak Bharat, mengingat sebagian besar kawasan Pakpak Bharat
merupakan kawasan hutan lindung sehingga perlu penanganan khusus
terhadap pengembangan potensi pertambangan.
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat membagi daerah
pertambangan menjadi 4 kelompok, yaitu Wilayah Usaha Pertambangan
(WUP) Radioaktif di kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Sitellu Tali Urang,
Salak dan Pagindar kemudian WUP Logam di kecamatan Sitellu Tali Urang
Jehe, Kerajaan, Tinada, Pergetteng Gentteng Sengkut, Siempat Rube,
Salak dan Pagindar. WUP Non Logam/Batuan di kecamatan Kerajaan dan
Siempat Rube dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang berada di
kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kerajaan, Tinada, Pergetteng Gentteng
Sengkut dan Salak.
8. Potensi Industri dan Energi
Perkembangan sektor industri di Kabupaten Pakpak Bharat masih
sangat rendah, namun terus menjadi perhatian pemerintah mengingat
selama ini, Kabupaten Pakpak Bharat hanya menghasilkan bahan baku
bagi pengembangan industri di daerah lainnya
Pembangunan sektor industri sangat erat hubungannya dengan
ketersediaan energi. Sebagai daerah yang memiliki potensi PLTMH
(Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro) terbesar di Sumatera Utara,
pemanfaatan listrik akan berkorelasi positif terhadap pengembangan
hilirasi sumber daya di wilayah ini.
Dari beberapa sungai yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat, terdapat
3 sungai yang memiliki potensi untuk dijadikan PLTMH yaitu sungai Lae
Ordi, Lae Kombih dan Lae Sikundur. Sungai Lae Ordi merupakan sungai

yang memiliki potensi daya listrik terbesar dan memiliki jumlah titik
potensi terbanyak dibandingkan dua sungai lainnya. Adapun titik potensi
daya listrik PLTM terbesar ada pada titik Lae Ordi B dengan potensi daya
mencapai 9224,88 kW dengan debit air mencapai 12,92 m3/s pada
ketinggian 119 m.
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melakukan pengembangan
kawasan industri menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kawasan agroindustri
dan agropolitan yang berada di kecamatan Tinada, Pergetteng Getteng
Sengkut, Siempat Rube dan Salak. Kemudian kawasan pengelolaan
perkebunan dan kehutanan yang berada di kecamatan Sitellu Tali
Urang Jehe, Kerajaan, Sitellu Tali Urang Julu, Salak dan Pagindar.
Sedangkan untuk bidang energi melalui pengembangan jaringan
listrik dan air dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu Prasarana Air
Bersih Perpipaan di kecamatan Tinada, Siempat Rube, Sitellu Tali Urang
Julu dan Salak. Kemudian Pembangunan Gardu Listrik di kecamatan
Siempat Rube. Dan pengembangan Jaringan Cekungan Air Tanah di
kecamatan Kerajaan, Siempat Rube dan SitelluTali Urang Julu.
Potensi Pariwisata
Kabupaten Pakpak Bharat memiliki sejumlah tempat wisata yang
sangat menarik. Wisata alam dan budaya yang begitu kental dan berbeda
membuat wisatawan yang datang terkagum-kagum. Salah satunya dalah
air terjun yang menawan dan wajib dikunjungi yaitu Air Terjun Mbilulu
yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara. Meski air terjun
ini berada di daerah terpencil, tetapi kerap dicari wisatawan. Selain
keindahan alam, Kabupaten Pakpak Bharat juga memiliki peninggalan
sejarah peradaban kuno, yaitu Mejan. Benda bersejarah ini merupakan
peninggalan kebudayaan Hindu yang hingga saat ini masih terjaga dengan
baik. Berdasarkan kepercayaan Suku Pakpak, Mejan berfungsi untuk
menjaga kampung dari kejahatan.
Destinasi wisata tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pakpak
Bharat dengan didominasi oleh wisata budaya melalui berbagai objek
wisata patung (mejan), sedangkan untuk wisata alam lebih didominasi
oleh berbagai objek wisata air terjun dan panorama alam. Saat ini, selain

objek wisata Air Terjun Mbilulu, objek wisata yang sangat diminati dan
paling sering dikunjungiwisatawan adalah Objek Wisata Delleng Sindeka.
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun 2016-2036, pengembangan kawasan pariwisata dibagi
menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu kawasan ekowisata yang berada di
kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut, Tinada, Kerajaan, Sitellu Tali
Urang Jehe, STU Julu dan Pagindar. Kemudian kawasan agrowisata yang
berada di Kecamatan Siempat Rube, Kerajaan dan Sitellu Tali Urang
Julu. Dan terakhir kawasan Wisata Adat dan Budaya yang dipusatkan
pada kecamatan Pagindar, Pergetteng Getteng Sengkut, Salak, Siempat
Rube, Sitellu Tali Urang Jehe, Sitellu Tali Urang Julu, Kerajaan dan
Tinada.
9. Potensi Sentra Ekonomi Baru
Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pakpak Bharat
2016-2036, ditetapkan rencana struktur tata ruang kawasan strategis
yang meliputi: 1). Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai pusat permukiman
kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang
mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah; 2). Pusat
Pelayanan Kawasan (PPK) sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi
untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan
3). Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Untuk itu akan
dikembangkan 4 kawasan strategis di Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu: 1).
Kawasan Strategis Provinsi yang berada di kecamatan Siempat Rube dan
Sitellu Tali Urang Julu yang meliputi kawasan pelestarian gugusan Bukit
Barisan; 2). Kawasan Strategis Ekonomi yang akan dikembangkan di
kecamatan Salak (Sindeka, Sukaramai, Sibande dan Lae Ikan),
kecamatan Siempat Rube (Singgabur-Ulu Merah) dan kecamatan Tinada
(Bandar Baru, Kecupak dan Sibagindar); 3). Kawasan Strategis Sosial
Budaya yang akan dikembangkan di kecamatan Salak dan Pergeteng
Getteng Sengkut; dan 4). Kawasan Strategis Lingkungan Hidup yang
meliputi kawasan suaka margasatwa Siranggas, suaka alam Sicike-cike
dan kawasan hutan lindung.

Tabel 2.5.
Kawasan Strategis di Kabupaten Pakpak Bharat
No Kawasan Strategis Kecamatan
[1] [2] [3]
1. Kawasan Strategis Provinsi Kecamatan Siempat Rube dan Sitellu Tali Urang
Julu.
2. Kawasan Strategis Ekonomi Salak-Sindeka, Sukaramai, Sibande, Lae Ikan,
Siempat Rube, Singgabur-Ulu Merah, Tinada,
Bandar Baru, Kecupak dan Sibagindar
3. Kawasan Strategis Sosial
Budaya
Kecamatan Salak dan Pergetteng-getteng
Sengkut
4. Kawasan Strategis
LingkunganHidup
kawasan suaka margasatwa Siranggas, suaka
alamSicike-cike dan kawasan hutan lindung
Sumber: RTRW Kabupaten Pakpak Bharat 2016-2036
2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak
Bharat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2036, wilayah rawan bencana
adalah bencana alam yang merupakan hasil super impose peta kelas
lereng di atas 25% dengan peta rawan longsor menunjukkan bahwa
kawasan rawan longsor terdapat di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe
sekitar 12.410 ha, Kecamatan Kerajaan sekitar 3.071 ha, Kecamatan
Tinada sekitar 769 ha, Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut sekitar
2.805 ha, Kecamatan Pagindar sekitar 9.479 ha, Kecamatan Salak
sekitar 7.949 ha, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu sekitar 727 ha.
2.1.1.4. Aspek Demografi
1. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia adalah
semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 (enam)
bulan atau lebih dan atau yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan
tetapi bertujuan untuk menetap.
Pada pertengahan tahun 2020, hasil proyeksi jumlah penduduk
Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebanyak 52.351 jiwa, yang terdiri
dari 26.446 jiwa penduduk laki-laki dan 25.905 jiwa

Laki-laki Perempuan
Tabel 2.6.
Jumlah Penduduk menurut Kelompok
Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten
Pakpak Bharat, 2020
Kelompok
Umur
Lk Pr Jumlah
[1] [2] [3] [4]
0 – 4 3506 3335 6841
5 – 9 2752 2718 5470
10 – 14 2703 2497 5200
15 – 19 2666 2491 5157
20 – 24 2551 2467 5018
25 – 29 2223 2061 4284
30 – 34 1891 1877 3768
35 – 39 1796 1739 3535
40 – 44 1721 1565 3286
45 – 49 1365 1239 2604
50 – 54 1011 1084 2095
55 – 59 786 801 1587
60 – 64 537 683 1220
65 – 69 406 546 952
70 – 74 196 384 680
>75 236 418 654
Pakpak Bharat 24446 25905 52351
Sumber: BPS, (diolah)
penduduk perempuan. Ditinjau
dari aspek kelompok umur, pada
tahun 2019 penduduk Kabupaten
Pakpak Bharat paling besar
terdapat pada kelompok umur 5-9
tahun, yaitu 6.440 jiwa atau 13,16
persen dari jumlah penduduk.
Gambar 2.5.
Piramida Penduduk Kabupaten
Pakpak Bharat, 2019

Dari Gambar 2.4. di atas, terlihat bahwa bentuk dari struktur usia
penduduk Kabupaten Pakpak Bharat adalah berbentuk piramida
penduduk expansive, yaitu jumlah penduduk muda lebih banyak
daripada penduduk tua. Hal ini menandakan bahwa angka kelahiran
masih cukup tinggi, yang dapat diartikan bahwa penduduk Kabupaten
Pakpak Bharat didominasi oleh pasangan usia subur.
2. Rasio Jenis Kelamin
Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki
dengan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu
yang biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk
100 penduduk perempuan. Pada tahun 2019 penduduk Kabupaten
Pakpak Bharat didominasi oleh laki-laki dengan rasio jenis kelamin
101,91. Rasio tertinggi berada pada Kecamatan Pagindar yaitu 121,30,
sedangkan rasio terendah berada pada Kec. Salak yakni 97,56.
Tabel 2.7.
Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kecamatan, 2020
No Kecamatan Rasio Jenis
Kelamin
[1] [2] [3]
12.15.01 Sitellu Tali Urang Jehe 101,79
12.15.02 Kerajaan 99,52
12.15.03 Salak 100,90
12.15.04 Sitellu Tali Urang Julu 104,59
Sengkut
101,91
12.15.06 Pagindar 110,56
12.15.07 Tinada 103,58
12.15.08 Siempat Rube 104,47
12.15. Kab. Pakpak Bharat 102,09
Khusus di Kecataman Salak ,penduduk didominasi oleh
perempuan. Dalam periode tahun 2015- 2019, penduduk Kabupaten
Pakpak Bharat selalu didominasi oleh laki- laki.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin, 2016-2020
Tahu
n
Penduduk Rasio Jenis
Kelamin
Lk Pr Jumla
h
[1] [2] [3] [4] [5]
2016 23.393 22.999 46.392 101,71
2017 23.793 23.390 47.183 102,00
2018 24.290 23.829 48.119 101,93
2019 24.699 24.236 48.935 101,91
2020 26446 25905 52351 102,09
Sumber: BPS (diolah)
3. Laju Pertumbuhan Penduduk
Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan
persentasepertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun
2010-2020 adalah sebesar 2,51%, dengan persentase tertinggi berada di
Kecamatan Salak sebesar 3,26%, dan persentase terendah berada di
Kecamatan Pagindar sebesar 1,93%.
Tabel 2.9.
Laju Pertumbuhan Penduduk, 2016-2020
Kurun waktu 2015-2019 apabila dirata- ratakan Laju pertumbuhan
pendudukKabupaten Pakpak Bharat adalahsebesar 1,83%
[1] [2] [3] [4] [5]

Tabel 2.10.
Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan, 2010-2020
No Kecamatan Laju
Pertumbuhan
[1] [2
]
[3]
12.15.01 Sitellu Tali Urang Jehe 2,00
12.15.02 Kerajaan 2,12
12.15.03 Salak 3,26
12.15.04 Sitellu Tali Urang Julu 2,42
Sengkut
2,34
12.15.06 Pagindar 1,93
12.15.07 Tinada 2,77
12.15.08 Siempat Rube 3,26
12.15. Kabupaten Pakpak Bharat 2,51
4. Distribusi/Persebaran Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2019
adalah sebanyak 48.935 jiwa, yang tersebar di 8 kecamatan dan 52 desa.
Persentase penduduk terbesar berada di Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe
sebesar 23,09% (11.300 jiwa) dan persentase penduduk terkecil berada di
Kecamatan Pagindar sebesar 2,99% (1.465 jiwa).
Dari sisi kepadatan penduduk, pada tahun 2019 kepadatan
penduduk Kabupaten Pakpak Bharat adalah 43 jiwa per km2, dengan
kepadatan tertinggi berada pada Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu
sebesar 81 jiwa per km2, dan kepadatan terendah berada pada Kecamatan
Pagindar sebesar 20 jiwa per km2.
Tabel 2.10.
Jumlah, Persentase, dan Kepadatan Penduduk per
km2 di Kabupaten Pakpak Bharat, 2020
No Kecamatan Persentase
Kepadatan
per km2
[1] [2] [6] [7]
12.15.01 Sitellu Tali Urang Jehe 21,94 24
12.15.02 Kerajaan 19,25 68

12.15.03 Salak 19,21 41
12.15.04 Sitellu Tali Urang Julu 8,25 81
12.15.05 Pergetteng Getteng Sengkut 9,08 71
12.15.06 Pagindar 2,82 20
12.15.07 Tinada 9,22 65
12.15.08 Siempat Rube 10,23 65
12.15. Kabupaten Pakpak Bharat 100,00 43
Sumber: BPS(diolah)
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan
pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan
olahraga.
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1. Pertumbuhan PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah
bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah
domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi
dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor
produksi yang dimiliki residen ataunon residen.
Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan,
yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendekatan yang disajikan
atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK).
PDRB ADHB atau dikenal dengan PDRB nominal disusun
berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, yang
bertujuan untuk melihat struktur ekonomi. Sedangkan PDRB ADHK
disusun berdasarkan harga pada tahun dasar, yang bertujuan untuk
mengukur pertumbuhan ekonomi.
Tabel 2.11.
PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pakpak Bharat,
2016-2020 (Miliar Rupiah)
Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
A Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan
515,41 555,05 600,69 641,96 668,87

B Pertambangan dan Penggalian 0,39 0,42 0,46 0,51 0,52
C Industri Pengolahan 1,84 1,99 2,07 2,17 2,21
D Pengadaan Listrik dan Gas 1,68 1,94 2,14 2,36 2,50
E Pengadaan Air; Pengelolaan
Sampah, Limbah, dan Daur
Ulang
0,61 0,69 0,74 0,79 0,79
F Konstruksi 94,49 104,65 116,05 128,83 124,68
G Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
97,83 110,32 123,89 143,43 147,08
H Transportasi dan Pergudangan 20,47 21,79 23,34 25,27 25,93
I Penyediaan Akomodasi dan
MakanMinum
22,83 25,22 27,29 29,64 29,60
J Informasi dan Komunikasi 5,81 6,55 7,12 7,75 8,45
K Jasa Keuangan dan Asuransi 8,68 9,41 9,96 10,56 10,84
L Real Estat 14,96 16,42 17,40 18,45 19,11
M,N Jasa Perusahaan 0,20 0,22 0,22 0,24 0,24
0 Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan, dan Jaminan Sosial
Wajib
116,43 128,12 137,18 146,46 149,51
P Jasa Pendidikan 11,50 12,59 13,54 14,57 15,71
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial
4,03 4,25 4,59 4,96 5,03
R,S,T,
U
Jasa Lainnya 0,23 0,25 0,26 0,27 0,27
Produk Domestik Regional Bruto 917,38 999,87 1.086,96 1.178,221.211,35
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: PDRB Kabupaten Pakpak Bharat Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020
Selama kurun waktu 2016-2020 perkembangan PDRB Kabupaten
Pakpak Bharat baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK terus membaik.

PDRB ADHB Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2015
mencapai Rp. 826,18 M, meningkat menjadi Rp. 1,18 T, pada tahun 2019.
Sedangkan PDRB ADHK Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2015
mencapai Rp. 677,43 M, meningkat menjadi Rp. 850,79 M, pada tahun
2020.
Tabel 2.12.
PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pakpak Bharat,
2016-2020 (Miliar Rupiah)
Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
Perikanan
425,93 451,61 476,40 502,78 508.19
C Industri Pengolahan 1,34 1,36 1,38 1,40 1.37
D Pengadaan Listrik dan Gas 1,73 1,85 1,98 2,12 2.23
Ulang
0,47 0,50 0,52 0,55 0,55
F Konstruksi 65,82 69,44 73,77 78,39 73.25
Sepeda Motor
75,06 81,72 88,90 96,78 95.52
H Transportasi dan Pergudangan 14,50 15,29 16,15 17,07 16.92
MakanMinum
16,14 17,23 18,44 19,83 19.71
J Informasi dan Komunikasi 5,79 6,24 6,73 7,28 7.88
L Real Estat 10,68 10,89 11,22 11,55 11,62
Wajib
81,36 84,39 88,47 92,44 90,84

Sosial
2,92 3,04 3,17 3,31 3,24
R,S,T,
U
Jasa Lainnya 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
Produk Domestik Regional Bruto 717,89 760,55 805,01 852,30 850,79
* Angka Sementara
Struktur PDRB ADHB Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun
2020 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan sebesar 55,22%, diikuti lapangan usaha Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar
12,34%, dan selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,14%.
Sedangkan lapangan usaha yang menjadi penyumbang terkecil
adalah sektor Jasa Lainnya sebesar 0,02%.
Tabel 2.13.
Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Pakpak Bharat, 2016-2020 (persen)
Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020**
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
Perikanan
56,18 55,51 55,26 54,49 55.22
C Industri Pengolahan 0,2 0,2 0,19 0,18 0.17
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,18 0,19 0,2 0,2 0.21
Ulang
0,07 0,07 0,07 0,07 0.07
F Konstruksi 10,3 10,47 10,68 10,93 10.29
Sepeda Motor
10,66 11,03 11,4 12,17 12.14
H Transportasi dan Pergudangan 2,23 2,18 2,15 2,15 2.14
MakanMinum 2,49 2,52 2,51 2,52 2.44
J Informasi dan Komunikasi 0,63 0,66 0,66 0,66 0.70
K Jasa Keuangan dan Asuransi 0,95 0,94 0,92 0,9 0.89
L Real Estat 1,63 1,64 1,6 1,57 1.58
M,N Jasa Perusahaan 0,02 0,02 0,02 0,02 0.02
Wajib
12,69 12,81 12,62 12,43 12.34

P Jasa Pendidikan 1,25 1,26 1,25 1,24 1.30
Sosial
0,44 0,42 0,42 0,42 0.42
R,S,T,
U
Jasa Lainnya
0,03 0,03 0,02 0,02 0.02
* Angka Sementara
Demikian juga struktur PDRB ADHK. Tahun 2020 masih didominasi
oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 59,73
persen, diikuti lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,23 persen, dan selanjutnya lapangan
usaha
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
sebesar 10,68 persen. Sedangkan lapangan usaha yang menjadi
penyumbang terkecil adalah sektor Jasa Lainnya sebesar 0,02 persen.
Tabel 2.14.
Distribusi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Pakpak Bharat, 2016-2020 (persen)
Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019* 2020**
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 59,33 59,38 59,18 58,99 59,73
C Industri Pengolahan 0,19 0,18 0,17 0,16 0,16
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26
Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
0,07 0,07 0,06 0,06 0,06
F Konstruksi 9,17 9,13 9,16 9,20 8,61
G Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor
10,45 10,75 11,04 11,35 11,23
H Transportasi dan Pergudangan 2,02 2,01 2,01 2,00 1,99
MakanMinum
2,25 2,27 2,29 2,33 2,32
J Informasi dan Komunikasi 0,81 0,82 0,84 0,85 0,93
L Real Estat 1,49 1,43 1,39 1,35 1,37

Wajib
11,33 11,10 10,99 10,85 10,68
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,41 0,40 0,39 0,39 0,38
R,S,T,
U
Jasa Lainnya 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
* Angka Sementara
Kurun waktu 2016-2020 struktur PDRB baik PDRB ADHB maupun
PDRB ADHK Kabupaten Pakpak Bharat masih didominasi oleh lapangan
usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.
Tabel 2.15.
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB ADHB serta PDRB ADHK Menurut
Lapangan Usaha Kabupaten Pakpak Bharat, 2016-2020 (persen)
Lapangan
Usaha
Pertumbuhan
PDRB ADHB PDRB
ADHK
[1] [2] [3]
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0,5050) (0,0825)
B Pertambangan dan Penggalian 0,0000 0,0000
C Industri Pengolahan (0,0050) (0,0075)
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,0025 0,0025
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah,
Limbah, dan Daur Ulang
0,0000 (0,0025)
F Konstruksi 0,1525 (0,0150)
G Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
0,4925 0,2950
H Transportasi dan Pergudangan (0,0200) (0,0150)
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,0175 0,0250
J Informasi dan Komunikasi 0,0025 0,0125
K Jasa Keuangan dan Asuransi (0,0100) (0,0075)
L Real Estat (0,0150) (0,0475)
M,N Jasa Perusahaan 0,0000 0,0000

Wajib
(0,0875) (0,1550)
P Jasa Pendidikan (0,0125) (0,0050)
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (0,0050) (0,0050)
R,S,T,U Jasa Lainnya (0,0025) 0,0000
Produk Domestik Regional Bruto 0,0000 0,0000
Sumber: PDRB Kabupaten Pakpak Bharat Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020, diolah
Dari sisi pertumbuhan, kurun waktu 2016-2020 apabila dirata-
ratakan, terdapat 5 (lima) sektor yang mengalami pertumbuhan menurut
PDRB ADHB, yaitu: Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,
Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Sektor Informasi
dan Komunikasi. Pertumbuhan terbesar dialami oleh Sektor Perdagangan
Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, tumbuh sebesar
0,4925%.
Sedangkan menurut PDRB ADHK, kurun waktu 2016-2020, apabila
dirata- ratakan terdapat 4 (empat) sektor yang mengalami pertumbuhan,
yaitu: Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Sektor Konstruksi, Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Sektor Informasi dan
Komunikasi. Pertumbuhan terbesar juga dialami oleh Sektor Perdagangan
Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, tumbuh sebesar
0,2950%. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pakpak Bharat
selama kurun waktu 2016-2020 berfluktuasi. Pada tahun 2018 sebesar
5,85%, meningkat 0,02% pada tahun 2019 menjadi sebesar 5,87%.
Capaian laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pakpak Bharat
tahun 2019, masih lebih baik dari capaian Provinsi Sumatera Utara
sebesar 5,22% dan juga lebih baik dari capaian dan Indonesia (Nasional)
sebesar 5,02%.

5.18 5.29 5.36 5.37
5.97 5.94 5.85 5.87
-0.18
2016 2017 2018 2019 -1.07
2020
Pakpak Bharat Sumatera Utara
Gambar 2.6.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara,
dan Indonesia, 2016-2020 (persen)
Sumber: BPS (diolah), 2020
2. PDRB Per Kapita
PDRB per Kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang
mungkin dapat diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses
produksi. PDRB Per Kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai
PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Indikator PDRB per kapita dapat digunakan untuk melihat kondisi
kesejahteraan masyarakat suatu daerah. PDRB per kapita merupakan
gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin dapat diterima oleh setiap
penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB per kapita diperoleh
dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk
pertengahan tahun.
PDRB Per Kapita ADHB menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu
orang penduduk. Sedangkan PDRB Per Kapita ADHK berguna untuk
mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu
negara.

Gambar 2.7.
PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Pakpak Bharat, 2016-2020
Sumber: Kabupaten Pakpak Bharat Dalam Angka 2020 (diolah)
Periode 2016-2020, PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Pakpak
Bharat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2015,
PDRB Per Kapita ADHB sebesar Rp. 18,15 juta, meningkat pada
tahun 2019 menjadi Rp. 24,08 juta. Demikian pula dengan PDRB Per
Kapita ADHK Kabupaten Pakpak Bharat, dari Rp. 14,88 juta pada tahun
2015, meningkat siginifikan pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 17,42
juta.
Gambar 2.8.
PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara, dan
Indonesia, 2016-2020
19.77
21.19
22.59
24.08 24.4
15.47 16.12 16.73 17.42 17.12
0
5
10
15
20
25
30
2016 2017 2018 2019 2020
PDRB Per Kapita ADHB PDRB Per Kapita ADHK
21.19 22.59
24.08 24.4
48 51.45
55.05 55.17
52.47 56.54 59.98 56.93
0
20
40
60
80
2017 2018 2019 2020
KAB PAKPAK BHARAT PROV SUMATERA UTARA INDONESIA

Capaian PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Pakpak Bharat pada
tahun 2019 masih jauh di bawah capaian Provinsi Sumatera Utara
sebesar 55,05 juta rupiah dan juga capaian Indonesia (Nasional) sebesar
59,98 juta rupiah. Demikian juga capaian PDRB Per Kapita ADHK, masih
jauh di bawah capaian Provinsi Sumatera Utara sebesar 37,05 juta rupiah
dan juga capaian Indonesia (Nasional) sebesar 41,23 juta rupiah.
Gambar 2.9.
PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara, dan
3. Gini Rasio
Gini rasio merupakan angka yang digunakan untuk mengukur
ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Nilai gini ratio (G) berkisar antara 0
dan 1. Jika G < 0,3 berarti ketimpangan rendah. Jika 0,3 ≤ G ≤ 0,5
berarti ketimpangan rendah, dan jika G > 0,5 berarti ketimpangan tinggi.
Gini rasio Kabupaten Pakpak Bharat periode 2016-2020 cenderung
menurun. Pada tahun 2014 sebesar 0,277 sempat naik pada tahun 2015
menjadi 0,303 namun turun kembali, dan pada tahun 2018 turun menjadi
sebesar 0,239. Kondisi tersebut mencerminkan tingkat pendapatan
16.12 16.73 17.42 17.12
34.18 35.57 37.05 36.3
38.17 39.72 41.23
38.08
0
10
20
30
40
50
2017 2018 2019 2020

masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat cenderung merata atau gap
antara rumah tangga kaya dan rumah tangga miskin cenderung kecil.
Capaian Gini rasio Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2018
masih lebih baik jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera
Utara sebesar 0,318 dan bahkan lebih baik dari capaian Indonesia
(Nasional) sebesar 0,389.
Gambar 2.10.
Gini Rasio Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara, dan Indonesia, 2016-2020
Tingkat Kemiskinan
Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi
untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang
diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk
yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis
kemiskinan. Persentase penduduk miskin atau sering disebut dengan
tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang berada di bawah
Garis Kemiskinan (GK), dimana GK merupakan penjumlahan dari Garis
Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan
(GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum
makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari.
Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi
(padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran,
kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan
GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang,
pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan
diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di
0.2555 0.2393 0.231 0.248
0.315 0.3176 0.317 0.316
0.393 0.38
0.382 0.385
0
0.5
1
1.5
2017 2018 2019 2020

pedesaan. Tingkat kemiskinan Kabupaten Pakpak Bharat periode 2016-
2020 cenderung menurun. Pada tahun 2015 sebesar 11,26% turun cukup
signifikan pada tahun 2019 menjadi 9,27%. Capaian tingkat kemiskinan
Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2019 berada di bawah capaian
Provinsi Sumatera Utara sebesar 8,83%, namun masih lebih baik dari
capaian Indonesia (Nasional) sebesar 9,41%.
Gambar 2.11.
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara, dan
4. Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur
capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar
kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yang
mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang
layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena
terkait banyak faktor.
Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan
hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan
gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
Sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator
kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok
yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai
pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk
hidup layak.
10.53 9.74 9.27 9.28
10.22 9.22 8.83 8.75
10.64
9.82
9.41 10.19
0
10
20
30
40
2017 2018 2019 2020

Keempat indikator dimaksud pada periode 2016-2020 cenderung
meningkat. Pengeluaran Per Kapita disesuaikan pada tahun 2015
sebesar Rp. 7.496.000,00, meningkat menjadi Rp. 8.402.000,00 pada
tahun 2019. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pakpak Bharat
periode 2015- 2019 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada
tahun 2015 sebesar 65,53 pada tahun 2019 meningkat menjadi 67,47.
Tabel 2.16.
Indikator Dimensi Dasar dan Indeks Pembangunan
ManusiaKabupaten Pakpak Bharat, 2016-2020
No Uraia
n
2016 2017 2018 2019 2020
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
1. Angka Harapan Hidup 64,95 65,05 65,27 65,59 65,74
2. Harapan Lama Sekolah 13,81 13,82 13,83 13,85 13,86
3. Rata-rata Lama Sekolah 8,46 8,47 8,48 8,73 9,03
4. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
(Rp.000,-)
7.641 7.913 8.099 8.402 8.170
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 65,81 66,25 66,63 67,47 67,59
Gambar 2.12.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera
Utara, dan Indonesia, 2016-2020
Capaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pakpak Bharat
pada tahun 2019 masih jauh di bawah capaian Provinsi Sumatera Utara
sebesar 71,74, bahkan jauh di bawah capaian Indonesia (Nasional)
sebesar 71,92.
65.81 66.25 66.63 67.47 67.59
70 70.57 71.18 71.74
71.77
70.18 70.81 71.39 71.92
71.94
0
50
100
150
200
250
2016 2017 2018 2019 2020

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
1. Harapan Lama Sekolah
Harapan lama sekolah menggambarkan lamanya sekolah (dalam
tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di
masa mendatang, yang dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke
atas. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi
pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan
dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat
dicapai oleh setiap anak. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah
adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya sebesar 0 tahun.
Harapan lama sekolah Kabupaten Pakpak Bharat periode tahun
2016-2020 cenderung meningkat. Pada tahun 2015 sebesar 13,80 tahun
meningkat menjadi 13,85 tahun pada tahun 2019.
Capaian harapan lama sekolah Kabupaten Pakpak Bharat pada
tahun 2019 masih lebih baik jika dibandingkan dengan capaian Provinsi
Sumatera Utara sebesar 13,15 tahun dan bahkan lebih baik dari capaian
Indonesia (Nasional) sebesar 12,95 tahun.
Gambar 2.13.
Harapan Lama Sekolah Kab. Pakpak Bharat,Provinsi Sumatera Utara, dan
2. Rata-rata Lama Sekolah
Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang
digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani

pendidikan formal. Batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah
15 tahun dan batas minimumnya sebesar 0 tahun. Rata-rata lama
sekolah Kabupaten Pakpak Bharat periode 2016-2020 cenderung
meningkat. Pada tahun 2015 sebesar 8,45 tahun meningkat menjadi 8,73
tahun pada tahun 2019. Capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten
Pakpak Bharat pada tahun 2019 masih kalah jika dibadingkan dengan
capaian Provinsi Sumatera Utara sebesar 9,45 tahun namun masih lebih
baik dari capaian Indonesia (Nasional) sebesar 8,34 tahun.
Gambar 2.14.
Rata-rata Lama Sekolah Kab. Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara, dan Indonesia, 2016-2020
3. Angka Partisipasi Kasar
Angka partisipasi kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada
suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu.
APK dapat dugunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk
secara umum pada suatu tingkat pendidikan.
APK SD di Kabupaten Pakpak Bharat periode 2016-2020 cenderung
menurun. Pada tahun 2015 sebesar 118,33 menurun menjadi 111,28
pada tahun 2019. APK SMP berfluktuasi dan cenderung meningkat. Pada
tahun 2015 sebesar 81,10 meningkat menjadi 99,30 pada tahun 2019.
APK SMTA berfluktuasi dan cenderung menurun. Pada tahun 2015
sebesar 107,48 menurun pada tahun 2019 menjadi 95,62. Sedangkan APK
PT meskipun berfluktuasi namun cenderung meningkat. Pada tahun 2015
sebesar 9,30 meningkat pada tahun 2019 menjadi 13,39.

Gambar 2.15.
Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikandi Kabupaten Pakpak Bharat, 2016-2020
4. Angka Partisipasi Murni
Angka partisipasi murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada
kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah
terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM dapat digunakan
untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia
sekolah.
Gambar 2.16.
Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikandi Kab. Pakpak Bharat, 2016-2020
APM SD di Kabupaten Pakpak Bharat periode 2016-2020
berfluktuasi dan cenderung menurun. Pada tahun 2015 sebesar 99,55
menurun menjadi 99,05 pada tahun 2019. APM SMP berfluktuasi dan
cenderung meningkat. Pada tahun 2015 sebesar 74,08 meningkat menjadi
88,02 pada tahun 2019. APM SMTA cenderung meningkat. Pada tahun
2015 sebesar 74,05 meningkat pada tahun 2019 menjadi 80,01.
113.27 109.55 111.52 111.28 109.58
94.12 90.77 92.25 99.3 101.06
84.78 101.25 104.32 95.62 94.97
0
50
100
150
200
250
300
350
2016 2017 2018 2019 2020
SD SMP SMTA
99.46 99.21 99.76 99.05 98.73
93.1 88.46 87.28 88.02 88.99
77.3 78.53 78.82 80.01 80.11
0
50
100
150
200
250
300
2016 2017 2018 2019 2020
SD SMP SMTA

Sedangkan APM PT meskipun berfluktuasi namun cenderung meningkat.
Pada tahun 2015 sebesar 7,50 meningkat pada tahun 2019menjadi 8,27.
5. Persentase Penduduk yang telah Terjamin Pemeliharaan
Kesehatan
Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan
di Kabupaten Pakpak Bharat periode 2017-2020 berfluktuasi dan
cenderung meningkat. Pada tahun 2016 sebesar 70,00 persen meningkat
menjadi 97,00 persen pada tahun 2019.
Gambar 2.17.
Persentase Penduduk yang telah Terjamin Pemeliharaan
Kesehatandi Kabupaten Pakpak Bharat, 2017-2020
Sumber: LPPD 2017-2020 (diolah)
6. Angka Harapan Hidup
Angka harapan hidup pada waktu lahir merupakan rata-rata
perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama
hidup. Angka harapan hidup Kabupaten Pakpak Bharat periode 2016-
2020 cenderung meningkat. Pada tahun 2015 sebesar 64,85 tahun
meningkat menjadi 65,59 tahun pada tahun 2019. Capaian angka
harapan hidup Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2019 masih jauh di
bawah capaian Provinsi Sumatera Utara sebesar 68,95 tahun, bahkan
jauh di bawah capaian Indonesia (Nasional) sebesar 71,34 tahun.

Gambar 2.18.
Angka Harapan Hidup Kabupaten Pakpak
Bharat, Provinsi Sumatera Utara, dan Indonesia,
2016-2020
7. Jumlah Kematian Ibu
Jumlah kematian ibu di Kabupaten Pakpak Bharat 2017-2020
cenderung menurun. Pada tahun 2016 sebesar 10 orang menurun
menjadi 7 orang pada tahun 2019.
Gambar 2.19.
Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Pakpak Bharat, 2017-2020
8. Angka Kematian Bayi
Jumlah kematian ibu di Kabupaten Pakpak Bharat 2017-2020
cenderung menurun. Pada tahun 2016 sebesar 10 orang menurun
menjadi 7 orang pada tahun 2019.
8
7 7
3
0
2
4
6
8
10
2017 2018 2019 2020

Gambar 2.20.
Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran
Hidupdi Kabupaten Pakpak Bharat, 2017-
2020
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap
indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga.
1. Kebudayaan
Pembangunan seni dan budaya merupakan hal yang perlu
ditekankan untuk mempertahankan dan melestarikan kearifan serta seni
dan budaya lokal itu sendiri.
Kabupaten Pakpak Bharat merupakan salah satu Kabupaten di
Sumatera Utara yang memiliki obyek-obyek peninggalan sejarah dan
purbakala dengan rentang waktu yang sangat panjang yaitu dari zaman
prasejarah sampai sekarang, serta memiliki sejarah dan nilai tradisional
yang beragam. Kebudayaan merupakan satu kesatuan di dalam
pengembangan kesenian di Kabupaten Pakpak Bharat, yang memberikan
warna tersendiri dengan adanya berbagai tradisi upacara adat dan
kreatifitas para seniman.
Indikator Kebudayaan di Kabupaten Pakpak Bharat adalah Jumlah
sanggar seni dan budaya yang dibina. Untuk periode 2016-2020, dari
tahun 2015 s/d 2018, tidak ada sanggar seni dan budaya yang dibina.
Baru pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) group sanggar seni dan budaya
yang dibina.
8
7 7
10
0
2
4
6
8
10
12
2017 2018 2019 2020

Gambar 2.21.
Indikator Kebudayaan, Jumlah Sanggar Seni dan Budaya yang
Dibinadi Kabupaten Pakpak Bharat, 2016-2020
2. Kepemudaan dan Olahraga
Pembangunan pemuda dan pemudi sebagai salah satu unsur sumber
daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa,
terus disiapkan dan dikembangkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya
Manusia serta kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan,
kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Untuk mewadahi aktivitas
dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, terdapat
berbagai wahana baik yang perlu dikembangkan oleh Pemerintah,
maupun atas inisiasi masyarakat sendiri seperti melalui berbagai
organisasi kepemudaan. Demikian pula dengan pembangunan sektor
Olahraga di Kabupaten Pakpak Bharat belum sesuai dengan yang
diharapkan, hal ini perlu dikaji agar ke depan kegiatan Olahraga dapat
menjadi salah satu ikon penting dalam mengangkat nama daerah.
Tabel 2.17.
Indikator Pemuda dan Olahraga
di Kabupaten Pakpak Bharat, 2016-2020
Indikator 2017 2018 2019 2020
[1] [2] [3] [4] [5]
Persentase Organisasi Pemuda yang
Mandiri (Persen)
75,30 80,00 85,2
0
75,2
0
Jumlah Atlet yang Berprestasi
(Orang)
25 28 32 0
0 0 0
2
1
0
0.5
1
1.5
2
2.5
2016 2017 2018 2019 2020

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk
jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik
yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan
kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai
dengan ketentuan perundang- undangan.
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar
1. Bidang Pendidikan
Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2019 memiliki 6 Taman
Kanak- kanak, dan 58 Sekolah Dasar negeri dan swasta. Sekolah
Menengah Pertama (SMP) berjumlah 26 sekolah. Sedangkan sekolah yang
berada dibawah naungan Kementerian Agama pada tahun 2019 terdapat
11 Madrasah Ibtidiyah negeri dan swasta, 3 Madrasah Tsanawiyah dan 1
Madrasah „Aliyah.
Jumlah guru keseluruhan untuk tingkat pendidikan dasar sebanyak
581 guru dan 7800 murid sehingga diperoleh rasio guru dan murid pada
jenjang ini sebesar 1:15 Rasio ini lebih besar dari tahun 2015 yang
mencapai 1:12,51, salah satunya dikarenakan adanya penambahan guru.
Jika dilihat dari standard Nasional rasio diseluruh tingkatan (Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas) yang
sangat kecil sangat baik dalam rangka peningkatan kualitas belajar
mengajar. Kecilnya angka rasio ini mencerminkan waktu yang cukup
banyak bagi seorang guru dalam tatap muka dengan murid secara face to
face.
Pada tahun yang sama jumlah Sekolah Menengah Atas ada sebanyak
6 sekolah yang terdiri dari 5 SMA negeri dan 1 MA swasta dengan jumlah
guru dan murid seluruhnya masing-masing 149 guru dan 1884 murid,
serta rasio guru terhadap murid sebesar 1:13. Rasio jumlah murid
terhadap jumlah sekolah untuk sekolah tingkat dasar sebesar 1:15 orang.
Rata-rata murid per Sekolah pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama sebesar 145 orang. Sedangkan rata- rata murid per sekolah pada

tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas adalah sebesar 364 orang. Dengan
melihat rasio penggunaan sekolah oleh murid dan rata-rata murid per
guru, seharusnya kualitas pendidikan di Kabupaten Pakpak Bharat sudah
jauh di atas rata-rata. Banyaknya jumlah guru seharusnya bisa lebih
meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Untuk Lebih jelasnya lihat
pada tabel berikut.
Tabel 2.18.
Jumlah Murid Menurut Tingkat Pendidikandi Kabupaten Pakpak Bharat, 2020
No Kecamatan TK SD SMP SMA
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
12.15.01 Sitellu Tali Urang Jehe 41 1368 665 454
12.15.02 Kerajaan 81 1.003 665 416
12.15.03 Salak 81 1.601 541 859
12.15.04 Sitellu Tali Urang Julu 63 507 348 252
Sengkut
57 496 172 0
12.15.06 Pagindar 0 229 77 0
12.15.07 Tinada 0 676 186 202
12.15.08 Siempat Rube 61 791 252 0
12.15. Kabupaten Pakpak Bharat 384 6.648 2.906 2.183
Tabel 2.19.
Rasio Kecukupan Murid dan Guru Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2020
Uraia
n
2016 2017 2018 2019 2020
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
Jumlah Guru SD/MI 838 590 575 581 652
Jumlah Murid SD 7.347 7206 7037 7800 7571
RASIO 1:9 1:12 1:12 1:15 1:15
Jumlah Guru SMP/MTs 522 292 316 268 335
Jumlah Murid SMP/MTs 3.249 3235 4091 4101 3480
RASIO 1:6 1:11 1:13 1:15 1:15
Jumlah Guru SMA/MA/SMK 218 130 142 149 250
Jumlah Murid SMA/MA/SMK 2.642 1994 1850 1884 2947
RASIO 1:12 1:15 1:13 1:13 1:13

2. Bidang Kesehatan
Pembangunan kesehatan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan
daerah. Salah satu kebijaksanaan dasar pembangunan kesehatan
diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta mempertinggi
kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Di Kabupaten
Pakpak Bharat terdapat satu Rumah Sakit Umum, yaitu Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) serta 8 buah Puskesmas di 8 Kecamatan, 25 buah
Puskesmas Pembantu, 49 Poskedes dan 89 buah Posyandu.
Tabel 2.20.
Fasilitas Kesehatan
di Kabupaten Pakpak Bharat, 2020
No Kecamatan RS Puskes Pustu Poskesde
s
Posyand
u
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
12.15.01 Sitellu Tali Urang Jehe 0 1 5 11 24
12.15.02 Kerajaan 0 1 6 13 18
12.15.03 Salak 1 1 2 5 12
12.15.04 Sitellu Tali Urang Julu 0 1 2 5 7
12.15.05 Pergetteng Getteng Sengkut 0 1 3 4 6
12.15.06 Pagindar 0 1 1 4 4
12.15.07 Tinada 0 1 5 8 8
12.15.08 Siempat Rube 0 1 1 7 10
12.15. Kabupaten Pakpak Bharat 1 8 25 57 89
Tabel 2.21.
Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat dan
SejenisnyaKabupaten Pakpak Bharat, 2016-2020
No Uraia
n
2016 2017 2018 2019 2020
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
1. Rumah Sakit 1 1 1 1 1
2. Puskesmas 8 8 8 8 8
3. Pustu 25 25 25 25 25
4. Poskesdes 49 49 49 49 57
5. Posyandu 89 89 89 89 89
KabupatenPakpak Bharat 172 172 172 172 180

Untuk tenaga medis, di Kabupaten Pakpak Bharat terdapat 36
orang dokter yang terdiri dari 23 orang dokterumum, 6 orang dokter
gigi, 7 orang dokter spesialis, 141 orang bidan, 126 orang perawat
umum, dan 11 orang perawat gigi. Jumlah dokter di Kabupaten
Pakpak Bharat mengalami dinamika. Jumlah dokter umum
mengalami tren positip, sedangkan dokter gigi mengalmi penurunan.
Sementara dokter spesialis mengalami peningkatan. Dengan demikian
jumlah dokter bertambah dari tahun ke tahun.
Tabel 2.22.
Jumlah Dokter di Kabupaten Pakpak
BharatTahun 2016-2020
No Uraia
n
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
1. Dokter Umum 23 23 18 15 20
2. Dokter Gigi 6 7 4 4 6
3. Dokter Spesialis 7 7 9 13 12
Kabupaten Pakpak Bharat 36 34 37 31 38
Di samping itu, jumlah bidan dan perawat juga mengalami
peningkatan di Kabupaten Pakpak Bharat. Pada tahun 2014 jumlahnya
baru mencapai 249 orang, namun pada tahun 2018 jumlahnya meningkat
menjadi 374 orang dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi
209 orang.
Tabel 2.23.
Jumlah Bidan dan Perawat
di Kabupaten Pakpak Bharat, 2016-2020
No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
1. Bidan 141 130 191 103 133
2. Perawat 126 128 174 97 141
3. Perawat Gigi 11 11 9 9 9
Untuk menciptakan peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan
kesehatan masyarakat, banyak upaya yang telah dilakukan oleh

pemerintah kabupaten Pakpak Bharat. Selain dokter dan perawat atau
bidan maka perlu juga tenaga kesehatan masyarakat.
Tabel 2.24.
Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Sanitasi
Kabupaten Pakpak Bharat, 2016-2020
No Uraia
n
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
1. Sarjana Kesehatan Masyarakat 28 23 21 25 23
2. Tenaga Sanitasi 12 11 9 10 15
Jumlah sarjana kesehatan di Kabupaten Papak Bharat terus
mengalami peningkatan dan demikian pula tenaga sanitasi. Peningkatan
tersebut juga diiringi dengan semakin membaiknya tingkat kesehatan
masyarakat.
Tabel 2.25.
Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat, 2016-2020
No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
1. Cakupan komplikasi kebidanan
yang ditangani
100,00 82,40 100 100
2. Cakupan pertolongan
persalinan olehtenaga
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
100,00 75,04 100 100
3. Cakupan Desa/kelurahan
Universal ChildImmunization (UCI)
100 100 100 100
4. Jumlah Balita Gizi
Buruk
8 0 0 0
5. Cakupan Balita Gizi Buruk
mendapat perawatan
100 100 100 100
6. Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit
TBC BTA
97,73 61,70 77,75 83,67
7. Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit
DBD
100 100 100 100
8. Cakupan pelayanan kesehatan
rujukanpasien masyarakat
86,06 106,32 46,82 123,78

miskin
9. Cakupan kunjungan
bayi
100 100 100 100
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pelayanan urusan pekerjaan umum difokuskan pada pelayanan
urusan Jalan dan Jembatan, Sumber Daya Air, Perkotaan dan Perdesaan,
Air Minum dan Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung
dan Lingkungan, dan Jasa Konstruksi. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,
jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan
Umum Daerah Kabupaten adalah:
1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
Panjang jalan di Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2019 adalah
733,68 km. berdasarkan kewenangannya, terdiri dari 41 km Jalan Negara,
69,5 km Jalan Provinsi dan 623,18 km Jalan Kabupaten.
Tabel 2.26.
Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Wewenang Kab. Pakpak Bharat, 2020
No Kecamatan Jalan Negara Jalan
Prov.
Jalan
Kab.
1 2 3 4 5
1. Salak - 10,00 128,114
2. Sitellu Tali Urang Jehe 23,00 - 93,780
3. Pagindar - - 75,123
4. Sitellu Tali Urang Julu - 15,00 39,740
5. Pergetteng-getteng Sengkut - - 66,670
6. Kerajaan 18,00 23,00 89,500
7. Tinada - 6,00 69,923
8. Siempat Rube - 15,500 60,320
Kabupaten Pakpak Bharat 41,00 69,50 623,179
Tabel 2.27.
Panjang Jalan Menurut Kondisi Kabupaten Pakpak Bharat, 2020
No Kecamatan Baik Sedang Rusak Rusak Berat Total
1 2 3 4 5 6 7

1. Jalan Negara 14 4 6 17 41.00
2. Jalan Provinsi 37 15,60 11,70 5,20 69,50
3. Jalan Kabupaten 366,186 169,455 112,788 85,250 733,67
9
Kabupaten Pakpak Bharat 435,81 90.061 115,273 92,535 733.679
Dari 623,179 Km jalan kabupaten, 339,522 km diantaranya sudah
beraspal, 147,881 km masih jalan tanah dan 147,881 km jalan Batu. Dari
jalan tersebut, 435,81 km dalam kondisi baik, 890,061 Km dalam kondisi
sedang, 64,47 km dan 207,808 km diantaranya dalam keadaan rusak dan
rusak berat.
Tabel 2.28.
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Lapisan
Kabupaten Pakpak Bharat, 2020
Jenis Permukaan Jalan
2018 2019 2020
Aspal 450,02 466,94 491,71
Kerikil 135,776 135,926 144,007
Tanah 147,881 130,816 97,958
Jumlah 733,679 733,679 733,679
Tabel 2.29.
Capaian Kinerja Pekerjaan Umum Kabupaten Pakpak Bharat, 2016-2020
No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 4 5 6 7 8
1. Panjang Jalan 623,179 623,179 623,179 623,179 623,179
2. Panjang Jalan dalam kondisi baik 542,608 456,264 465,325 455,271 455,271
3. Proporsi Panjang Jalan dalam
kondisibaik
97,071 73,21 74,66 73,05 73,92
4. Luasan irigasi 7.424 7.749 7.749 7.749 7.749
5. Luasan irigasi dalam kondisi baik 1.924 3.944,85 4.079 122,233 122,233
6. Proporsi Luasan irigasi dalamn
kondisibaik
25,91 50,90 52.63 34,22 32,19
7. Rumah Tangga bersanitasi 250 2.276 12.334 13.468 13.468
8. Proporsi Rumah Tangga bersanitasi 2,09 18,65 86,70 90,20 90,20
9. Rumah Tangga pengguna air bersih 6.691 1.208 1.320 1.370 1.370
10. Proporsi Rumah Tangga pengguna
airbersih
54,84 55,08 72,99 77,14 77,14
Sumber: LPPD dan LKPj Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 (diolah)

RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf

RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf

Similar to RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (14)

RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf