Resume Kewiraan

Muhammad Zaky Maulani
Resume Kewiraan
Untuk memenuhi salah satu tugas Resume Matakuliah Kewiraan
Di susun oleh :
0124023
Akademi Keperawatan Bidara Mukti Garut
2013

Daftar Isi Resume Kewiraan
BAB 1. Identitas Nasional ……………………………………………………… Page 1
Hakekat Bangsa
Proses Pembentukan Bangsa
Identitas Bangsa
Loyalitas Ganda
Hakekat Negara Bangsa Indonesia
Identias Nasional Indonesia
Bangsa dan Identitas
BAB 2. Hak dan Kewajiban Warga Negara ………………………………….. Page 5
Pengertian Warga Negara
Penghuni Negara
Pengertian Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia
Kewarganegaraan Indonesia
BAB 3. Negara dan Konstitusi ………………………………………………… Page 9
Konstitusi
Kontitusionalisme
Negara Konstitusional
Konstitusi NKRI
Isi Konstitusi
Isi UUD 1945
Kesepakatan Dasar Mengenai UUD 1945
Perubahan UUD 1945
Ketatanegaraan Indonesia
Apa Yang Perlu dilakukan WNI

Konstitusi Negara, Warga Negara
BAB 4. Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi …………………………….. Page 13
BAB 5. Negara Hukum dan Ham …………………………………………….. Page 19
Negara Hukum
Negara Hukum Formal
Negara Hukum Material
Ciri Negara Hukum
Negara Hukum di Indonesia
Negara Hukum dan Ham
Hakekat Ham
Sejarah Perkembangan HAM
HAM di Indonesia
Penegakan HAM
BAB 6. Wawasan Nusantara ………………………………………………….. Page 25
Pengertian Wawasan Nusantara
Hakekat dan Kedudukan
Paradigma Nasional
Latar Bealakang Wanus
Unsur Dasar Wanus
Perwujudan Wanus
Tujuan dan Manfaat Wanus
Otonomi Daerah
BAB 7. Ketahanan Nasional ………………………………………………….. Page 32
Pengertian Ketahanan Nasional

Tannas Sebagai Kondisi
Skema konsepsional Tannas
Tannas sebagai Metode
Tannas Sebagai Dokrin
Perkembangan Tannas
Unsur - Unsur Tannas
Tannas di ERA Global
Posisi Negara di ERA Global
Kategori Ancaman
Apa yang Harus dilakukan Warga ?

BAB 1
IDENTITAS NASIONAL
HAKEKAT BANGSA
Konsep bangsa (nation) memiliki dua (2) pengertian yaitu bangsa dalam arti sosiologis
antropologis dan bangsa dalam arti politis (Badri Yatim, 1999), Dalam istilah lain cultural
unity dan political unity (AT Soegito, 2004).
Bangsa dalam pengertian arti sosiologis antropologis (cultural unity) adalah
persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota
persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama dan adat istiadat.
Jadi mereka menjadi satu bangsa karena disatukan oleh kesamaan ras, budaya, keyakinan,
bahasa , keturunan dan sebagainya. Contoh ; bangsa Kasmir, bangsa Yahudi, bangsa Kurdi,
bangsa Jawa, bangsa Batak.
Bangsa dalam pengertian politik (political unity) adalah suatu masyarakat dalam suatu
daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu
kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Bangsa dalam arti politik adalah bangsa yang
sudah bernegara. Contoh; bangsa Indonesia, bangsa India, bangsa Jerman.
PROSES PEMBENTUKAN BANGSA
Dikenal adanya dua proses pembentukan bangsa – negara yaitu model ortodoks dan
model mutakhir (R Surbakti 1999):
 Model ortodoks bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian
bangsa itu membentuk satu negara.
 Model mutakhir berawal dari adanya negara terlebih dahulu, yang terbentuk melalui
proses tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku bangsa
dan ras.
Kedua model ini berbeda dalam empat hal yaitu; ada tidaknya perubahan unsur dalam
masyarakat, lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan bangsa-negara,
munculnya kesadaran politik masyarakat dan derajat partisipasi politik dan rezim politik
Model ortodoks menghasilkan bangsa negara yang relatif homogen. Contoh
Israel.
Model mutakhir menghasilkan bangsa negara yang relatif heterogen Contoh
AS
IDENTITAS BANGSA
Bangsa memiliki penanda, jati diri atau identitas yang bisa membedakan atau
dibedakan dengan bangsa lain. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama
suatu bangsa meliputi primordial, sakral, tokoh, bhinneka tunggal ika, sejarah,
perkembangan ekonomi dan kelembagaan (Ramlan Surbakti, 1999).

Cultural unity ditandai oleh adanya kesamaan dalam hal ras, suku, agama, adat dan
budaya, keturunan (darah) dan daerah asal (homeland). Identitas cultural unity dapat disebut
pula identitas kesukubangsaan. Identitas yang dimiliki oleh sebuah cultural unity kurang lebih
bersifat askriptif (sudah ada sejak lahir), bersifat alamiah (bawaan), primer dan etnik.Setiap
anggota cultural unity memiliki kesetiaan atau loyalitas pada identitasnya. Misal setia pada
sukunya, pada agamanya, pada budayanya, pada kerabatnya, pada daerah asal dan pada
bahasanya.Loyalitas pada identitas kelompok (etnik) pada umumnya kuat dan langgeng
(bertahan lama).
Political unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik yaitu bangsa yang telah
bernegara. Negara baru perlu menciptakan identitas yang baru pula untuk bangsanya.
Identitas itu merupakan identitas kebangsaan atau nasional negara yang bersangkutan.
Identitas kebangsaan itu merupakan kesepakatan dari banyak bangsa (suku) didalamnya.
Identitas itu bersifat buatan, sekunder, etis dan nasional. Identitas nasional itu dapat saja
berasal dari identitas sebuah bangsa didalamnya yang selanjutnya disepakati sebagai
identitas nasionalnya. Beberapa bentuk identitas nasional adalah: bahasa nasional, lambang
nasional, semboyan nasional, bendera nasional, dan ideologi nasional.
LOYALITAS GANDA
Seorang warga dalam sebuah negara bangsa pada dasarnya memiliki dua identitas
yaitu identitas kesukubangsaan dan identitas nasional. Ia memiliki identitas kesukubangsaan
oleh karena sebagai warga dari cultural unity. Ia juga memiliki identitas kebangsaan/
nasional karena ia adalah warga dari suatu political unity.
Setiap identitas menuntut loyalitas (kesetiaan). Karena memiliki 2 identitas maka
memiliki pula dua loyalitas (loyalitas ganda). Kesetiaan pada identitas nasional amat penting
karena dapat mempersatukan warga bangsa itu sebagai satu bangsa dalam satu negara.
Karena itu sebuah negara bangsa perlu adanya national caracter building yang terus
menerus dalam diri warga negara.
HAKEKAT NEGARA BANGSA INDONESIA
Bangsa Indonesia adalah seluruh manusia-manusia yang menurut wilayahnya telah
ditentukan untuk tinggal secara bersama di wilayah nusantara dari ujung Barat (Sabang)
sampai ujung Timur (Merauke) yang memiliki "Le desir d'etre ensemble" (kesatuan
kehendak) dan "Charaktergemeinschaft" ( karakter yg sama karena persatuan nasib) yang
telah menjadi satu.
Faktor-faktor penting bagi pembentukan negara bangsa Indonesia adalah : adanya
persamaan nasib yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing yang lebih
kurang selama 350 tahun; adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari
belenggu penjajahan; adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan
sebagai suatu bangsadan adanya kesatuan tempat tinggal yaitu wilayah nusantara yang
membentang dari Sabang sampai Merauke.
NKRI adalah negara kebangsaan modern yaitu negara yang pembentukannya
didasarkan pada semangat kebangsaan -atau nasionalisme- yaitu adanya tekad suatu

masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama
walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya.
Faktor pembentukan identitas kebangsaan Indonesia bukanlah faktor-primordial, tetapi
faktor historis. Kesatuan bangsa Indonesia tidak bersifat alamiah tetapi historis. Persatuan
bangsa Indonesia tidak bersifat etnik melainkan etis. (Frans Magnis Suseno, 1995). Tanggal
17 Agustus 1945 dapat dikatakan sebagai “revolusi integratifnya” bangsa Indonesia.
Dalam kenyataannya Indonesia terbentuk melalui proses perjuangan (revolusi). Yaitu
perjuangan melawan penjajahan dan berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Secara teoritis, proses pembentukan bangsa Indonesia digambarkan secara berurutan
dalam keempat alinea pada Pembukaan UUD 1945.
IDENTITAS NASIONAL INDONESIA
Identitas nasional Indonesia menunjuk pada sejumlah ciri, penanda, jati diri yang
melekat pada diri bangsa Indonesia (pengertian politik), sehingga bisa dibedakan dengan
dengan bangsa lain.
Beberapa wujud dari identitas nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia, ideologi
Pancasila, lambang negara, semboyan negara, kebudayaan yg bisa diterima secara
nasional. Identitas nasional perlu dijaga, dipertahankan dan bila perlu dikembangkan lagi
beberapa bentuk identitas nasional yang baru dan bisa diterima oleh segenap warga
bangsa. Identitas nasional berfungsi membedakan dengan bangsa lain dan juga dapat
menyatukan para warga dari negara bangsa yang bersangkutan.
BANGSA DAN IDENTITAS

BAB 2
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
PENGERTIAN WARGA NEGARA
Warga negara merupakan terjemahan kata citizens (bhs Inggris) yang mempunyai arti
warganegara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang
setanah air, bawahan atau kaula. Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari
suatu organisasi atau perkumpulan. Warga negara artinya warga atau anggota dari
organisasi yg bernama negara.
Ada istilah rakyat, penduduk dan warga negara. Rakyat lebih merupakan konsep
politis. Rakyat menunjuk pada orang-orang yang berada dibawah satu pemerintahan dan
tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa.
Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun
waktu tertentu.
PENGHUNI NEGARA

PENGERTIAN KEWARGANEGARAAN
Kewarganegaraan (citizenship) artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan
atau ikatan antara negara dengan warga negara. Istilah kewarganegaraan dibedakan
menjadi dua yaitu
a. kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis dan
b. kewarganegaraan dalam arti formil dan materiil
Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum
serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Orang yang sudah memiliki
kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara lain
tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga
negaranya.
Setiap negara berdaulat berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga
negara. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal adanya asas berdasar
kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan.
Penentuan kewarganegaraan berdasarkan sisi kelahiran dikenal dua asas
yaitu asas Ius Soli dan asas Ius Sanguinis.
Penentuan kewarganegaraan berdasarkan aspek perkawinan mencakup
asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.
Negara tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan . Negara
lain juga tidak boleh menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu negara.
Problem kewarganegaraan adalah munculnya apatride dan bipatride bahkan
multipatride. Hal ini dikarenakan perbedaan asas kewarganegaraan yg digunakan negara.
WARGA NEGARA INDONESIA

Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah
warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal
mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang- undang (pasal 26 UUD 1945)
Undang-undang yang mengatur tentang warga negara adalah UU No 12 th 2006
tentang Kewarganegaraan Indonesia. Undang-undang ini sebagai pengganti atas UU No 62
th 1958. Sebelumnya, pembagian penduduk Indonesia berdasar Indishe Staatregeling 1927
pasal 163, (warisan Belanda) yaitu:
• Golongan Eropa,
• Golongan Timur Asing,
• Golongan Bumiputra atau Pribumi
KEWARGANEGARAAN INDONESIA
Peraturan yang mengatur perihal kewarganegaraan di Indonesia adalah UU No 12 th
2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal-hal yang diatur dalam undang-
undang ini adalah perihal:
siapa yang menjadi warga negara Indonesia,
syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia,
kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, dan
syarat & tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik
Indonesia.
Asas–asas yang dipakai dalam UU ini adalah asas ius sanguinis, asas ius soli
terbatas, asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas.
Undang undang ini tidak mengatur perihal isi kewarganegaraan (hak dan kewajiban warga
negara).
KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM NEGARA
Dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang memiliki hubungan hukum
dengan negara. Hubungan itu berwujud status, peran, hak, dan kewajiban secara timbal
balik. Sebagai warga negara maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan
negaranya. Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif dan positif.
Peran (role) warga negara juga meliputi peran yang pasif, aktif, negatif dan positif (Cholisin,
2000).
PERAN WARGA NEGARA
• Peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

• Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat (berpartisipasi) serta
ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan
publik.
• Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari
negara untuk memenuhi kebutuhan hidup.
• Peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan
negara dalam persoalan pribadi
HAK DAN KEWAJIBAN WNI
Di Indonesia, hubungan antara warga negara dengan negara (hak dan kewajiban)
digambarkan dalam UUD 1945. Hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia
tersebut digambarkan dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang mencakup
berbagai bidang. Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai
dengan pasal 34 UUD 1945.
Penjabaran lanjut mengenai hak dan kewajiban warga negara dituangkan dalam
berbagai peraturan perundang-undangan. Contoh hak dan kewajiban WNI dalam bidang
pendidikan pada pasal 31 dijabarkan kedalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
Disamping adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negara , dalam UUD
1945 hasil amandemen I telah dicantumkan adanya hak asasi manusia dan kewajiban dasar
manusia yaitu pada pasal 28 I – J UUD 1945. Selain itu ditentukan pula hak dan kewajiban
yang dimiliki negara terhadap warga negara.
Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan
kewajiban dan hak warga terhadap negara. Beberapa contoh kewajiban negara adalah
kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara untuk
menjamin hak asasi warga negara, kewajiban negara untuk mengembangkan sistem
pendidikan nasional untuk rakyat, kewajiban negara memberi jaminan sosial, kewajiban
negara memberi kebebasan beribadah.
Beberapa contoh hak negara adalah hak negara untuk ditaati hukum dan
pemerintahan, hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi air dan kekeyaan
untuk kepentingan rakyat.

BAB 3
NEGARA DAN KONSTITUSI
KONSTITUSI
Konstitusi berasal dari kata constituer (bhs Perancis) yang berarti membentuk.
Dimaksudkan untuk pembentukan suatu negara. Konstitusi sebagai peraturan dasar/awal
mengenai negara. Sebagai dasar pembentukan negara, landasan penyelenggaraan
bernegara. Berarti hukum dasarnya negara, hukum tertinggi negara. Hukum dasar tertulis
maupun tidak tertulis (pengertian luas).
Sebagai undang-undang dasarnya negara (Konstitusi tertulis/ pengertian sempit).
Konstitusi penting bagi negara karena penyelenggaran bernegara diatur dan didasarkan
atas konstitusi negara.
KONSTITUSIONALISME
Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, penyelenggaraan bernegara perlu
diatur dan dituangkan dalam suatu konstitusi. Sebab tanpa aturan, penyelengaraan
bernegara cenderung disalahgunakan. Ingat hukum besi kekuasaan; “power tends corrupt,
absolute power corrupts absolutely”.
Konstitusionalisme adalah suatu gagasan/paham yang menyatakan bahwa suatu
konstitusi /undang –undang dasar harus memiliki fungsi khusus yaitu membatasi kekuasaan
pemerintah dan menjamin hak-hak warga negara. Konstitusi yg berpaham
konstitusionalisme bercirikan bahwa konstitusi itu isinya berisi pembatasan atas kekuasaan
dan jaminan thd hak hak dasar warga negara.
NEGARA KONSITUSIONAL
Adalah negara yang berdasar atas suatu konstitusi/ memiliki konstitusi sebagai
dasarnya bernegara. Disamping itu konstitusi negara tsb haruslah memuat gagasan
mengenai konstitusionalisme. Dengan demikian tidak setiap negara yang berdasar/memiliki
konstitusi dinamakan negara konstitusional. Perlu memiliki syarat bahwa konstitusi di negara
tersebut bersifat konstitusionalisme. Banyak negara yang memiliki konstitusi (UUD) tetapi
belum tentu menganut konstitusionalisme.

KONSTITUSI NKRI
Konstitusi yang berlaku di NKRI adalah UUD 1945 yang ditetapkan PPKI tanggal 18
Agustus 1945, diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dikukuhkan secara
aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh DPR dan yang telah mengalami 4 kali perubahan
(amandemen) menurut putusan MPR tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Konstitusi lain
yang pernah berlaku adalah KRIS (1949-1950) dan UUDS (1950-1959). Konstitusi yang
berlaku di Indonesia adalah hukum dasar tertulis (undang-undang dasar).
ISI KONSTITUSI
Berisi hal-hal yg mendasar, penting bagi negara. Umumnya bersifat garis-garis besar
yang nanti dituangkan lebih lanjut dalam peraturan perundangan dibawahnya.
Konstitusi negara umumnya berisi tentang identitas /organisasi negara, pola
kekuasaan negara, hubungan antar lembaga negara, hubungan negara dengan warga
negara, aturan tentang perubahan konstitusi. Konstitusi juga mengandung pandangan hidup,
cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa ybs. Dalam jenjang norma,
konstitusi termasuk kelompok Staatgrundgesetz atau aturan dasar/pokok negara.
ISI UUD 1945
Terdiri atas dua bagian : Pembukaan dan Pasal-pasal (Pasal II AT).
Pembukaan terdiri atas 4 alinea sebagai perwujudan pandangan hidup, cita-cita,
dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa. Pembukaan merupakan
pokok kaidah yang fundamental bagi NKRI.
Nomor pasal mulai dari pasal 1 – pasal 37. Jumlah keseluruhan 21 bab, 73 pasal,
170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.
Bagian pasal berisi pengaturan mengenai; identitas negara, lembaga negara,
sistem pemerintahan negara, hubungan warga negara dengan negara, konsepsi
negara, perubahan konstitusi, aturan peralihan dan aturan tambahan.
KESEPAKATAN DASAR MENGENAI UUD 1945
 Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
 Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

 Mempertegas sistem presidensiil
 Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam
pasal-pasal
 Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”
PERUBAHAN UUD 1945
Perubahan atas UUD 1945 dilakukan dengan sistem amendemen (melampirkan
naskah perubahan pada naskah asli). Atau dilakukan dengan cara addendum (menyisipkan
ke naskah konstitusi asli). Bagian yang diamandemen menjadi satu kesatuan dari konstitusi.
Isi dari konstitusi asli yang belum berubah masih tetap eksis. Amandemen konstitusi berbeda
dengan pembaharuan konstitusi. Yang terakhir ini berlaku konstitusi yang sama sekali baru
Konstitusi lama atau asli ditinggalkan.
UUD 1945 terdiri dari lima naskah, yaitu:
1) naskah 1945 yang ditetapkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
2) naskah perubahan pertama ditetapkan 19 Oktober 1999.
3) naskah perubahan kedua ditetapkan 18 Agustus 2000.
4) naskah perubahan ketiga ditetapkan November 2001.
5) naskah perubahan ditetapkan 10 Agustus 2002.
Kelima naskah dijadikan satu, yang masing-masing berlaku mengikat sesuai dengan
tanggal ditetapkannya.
KETATANEGARAAN INDONESIA
 Bentuk negara : kesatuan dengan asas desentralisasi
 Bentuk pemerintahan : republik
 Sistem pemerintahan : presidensiil
 Sistem politik : demokrasi
 Ketentuan – ketentuan demikian dapat ditemukan dalam UUD 1945
Dengan demikian konstitusi negara menggambarkan sistem ketatanegaraan dari negara itu
sendiri.
APA YANG PERLU DILAKUKAN WNI
 Memahami secara utuh dan lengkap mengenai konstitusi negara, bukan
memperdebatkan eksistensi konstitusi (perlu tidaknya konstitusi).
 Bersikap dan berperilaku yang konstitusional dalam hidup bernegara.

 Menghindari perilaku in-konstitusional dalam hidup bernegara. Perilaku in-
konstitusional bisa dilakukan oleh penyelenggara negara maupun oleh rakyat
negara. Perilaku in-konstitusional membahayakan kehidupan kontitusional dan
praktek bernegara pada umumnya.
 Berfikir kritis dan konstruktif terhadap konstitusi untuk kemajuan bangsa dan
negara.
 Perlu pendidikan kesadaran berkonstitusi, sehingga konstitusi benar-benar
berjalan dan ditaati.
KONSTITUSI- NEGARA-WARGANEGARA
BAB 4
DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

Demokrasi
 Secara etimologis (bhs Yunani) , demokrasi berasal dari kata demos dan kratos.
Demos itu rakyat. Kratos itu pemerintahan/kekuasaan. Demokrasi berarti kekuasaan
atau pemerintahan rakyat
 Arti populer : demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk
rakyat (government of the people, by the people and for the people).
 Perkembangan konsep, demokrasi dipahami sebagai bentuk pemerintahan, sebagai
sistem politik dan sebagai sikap atau pandangan hidup
 Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno (Polis Athena) yang dipraktekkan dalam
hidup bernegara antara abad ke 4 SM – abad ke 6 M sebagai suatu bentuk
pemerintahan.
Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan
 Demokrasi pada masa lalu dipahami hanya sebagai bentuk pemerintahan.
Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan
 Bentuk pemerintahan model klasik (Aristoteles, Plato, Pollybius) : Monarki-Tirani-
Aristokrasi- Oligarki- Demokrasi -Mobokrasi
 Didasarkan pada jumlah orang yang memimpin dan untuk siapa kepemimpinannya
(kuantitas dan kualitas)
 Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan
dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak
 Bentuk pemerintahan model modern (Machiavelli) : Republik - Kerajaan (Monarki)
 Didasarkan pada cara atau prosedur menjadi kepala negara /pemimpin negara
 Dengan munculnya klasifikasi bentuk pemerintahan baru/modern maka demokrasi
sebagai bentuk pemerintahan mulai ditinggalkan
Demokrasi sebagai sistem politik
 Dewasa ini demokrasi dipahami tidak sekedar sebagai bentuk pemerintahan tetapi
sebagai sistem politik
 Sistem politik lebih luas pengertiannya dari sistem pemerintahan. Demokrasi adalah
salah satu sistem politik
 Sistem politik secara garis besar dibedakan dua yaitu sistem politik demokrasi dan
otoriter (Arief Budiman). Pembagian lain menjadi sistem politik demokrasi dan non
demokrasi (Samuel Huntington, 2001)
 Termasuk sistem politik non demokrasi : otoritarian, totalitrian, rezim militer, monarki
absolut, kediktatoran, rezim komunis, fasis, sistem satu partai
 Ukuran yang membedakan adalah dari ciri-ciri yang menandakan keduanya. Sistem
politik (pemerintahan) demokrasi adalah sistem pemerintahan dalam suatu negara

yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Sistem politik kediktatoran/otoritarian
adalah sistem pemerintahan dalam suatu negara yang menjalankan prinsip-prinsip
kediktatoran/otoritarian
Sistem politik demokrasi
 Sistem politik demokrasi berisi lembaga-lembaga yang berjalan menurut dan seusai
dengan prinsip dan prosedur demokrasi
 Sistem politik demokrasi menggunakan dan menjalankan prinsip/prosedur demokratis
seperti ; pembagian kekuasaan, pemerintahan konstitusional, pemerintahan
berdasarkan hukum, pemerintahan mayoritas, pemerintahan dengan diskusi,
pemilihan umum yang bebas, partai politik lebih dari satu, management yang terbuka,
pers yang bebas, pengakuan terhadap hak hak minoritas, perlindungan terhadap hak
asasi manusia , peradilan yang bebas dan tidak memihak, pengawasan terhadap
administrasi negara , penyelesaian secara damai, jaminan terhadap kebebasan
individu dalam batas-batas tertentu, konstitusi yang demokratis, prinsip persetujuan
 Negara yang bercirikan demikian dikatakan negara demokrasi dengan ukuran yang
kontinu
Demokrasi sebagai sikap hidup
 Demokrasi sekarang ini bukan hanya dipandang sebagai sistem pemerintahan/politik
tetapi sudah merupakan sikap hidup yaitu sikap hidup yang demokratis
 Negara demokrasi tidak akan tercapai bila hanya dengan membangun
pemerintahaan (sistem) yang demokratis. Negara demokrasi juga membutuhkan
masyarakat yang memiliki sikap hidup demokratis.
 Masyarakat demokratis terdiri dari warga negara –warga negara yang memiliki dan
menjalankan budaya demokrasi.
 Sebagai sikap hidup maka budaya demokrasi berisi nilai-nilai atau norma yang
hendaknya dimiliki dan dijalankan oleh warga yang menginginkan kehidupan
demokrasi.
 Nilai-nilai demokrasi itu antara lain; toleransi; bebas mengemukakan dan
menghormati perbedaan pendapat; memahami keanekaragaman dalam masyarakat;
terbuka dalam berkomunikasi; menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan; percaya
diri atau tidak menggantungkan pada orang lain; saling menghargai; mampu
mengekang diri; kebersamaan; keseimbangan dan anti kekerasan.
Demokratisasi
 Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip prinsip demokrasi pada
setiap kegiatan politik kenegaraan. Demokratisasi merujuk pada proses perubahan
menuju pada sistem politik yang lebih demokratis. Intinya dari non demokrasi -
menuju - demokrasi

 Proses demokratisasi melalui 3 tahapan yaitu; pengakhiran rezim non-demokratis,
pengukuhan rezim demokratis dan pengkonsolidasian sistem yang demokratis.
 Demokratisasi juga berarti proses menegakkan nilai-nilai demokrasi sehingga sistem
politik dan sikap hidup demokratis dapat terbentuk secara bertahap
 Berhasilnya demokratisasi suatu negara terdapat dua hal penting yaitu : tumbuh dan
berkembangnya nilai-nilai demokrasi yang menjadi sikap dan pola hidup berbangsa
dan bernegara (kultur) dan terbentuk dan berjalannya lembaga-lembaga demokrasi
(struktur)
 Dua hal penting itu (kultur dan struktur demokrasi ) saling berkaitan
 Dikatakan negara demokrasi apabila memenuhi dua kriteria yaitu: pemerintahan
demokrasi yang berwujud pada adanya institusi (struktur) demokrasi dan masyarakat
demokratis yang berwujud pada adanya budaya (kultur ) demokrasi
 Demokrasi tidak hanya memerlukan institusi, hukum , aturan ataupun lembaga -
lembaga demokrasi lainya. Demokrasi sejati memerlukan sikap dan perilaku hidup
demokratis masyarakat
 Guna mewujudkan masyarakat demokratis, pendidikan demokrasi mutlak diperlukan.
Pendidikan demokrasi dimuatkan dalam pendidikan kewarganegaraan
 Ciri demokratisasi, sebagai berikut; berlangsung secara evolusioner ; proses
perubahan secara persuasif bukan koersif ; dan sebagai proses yang tidak pernah
selesai
Sistem politik Indonesia
 Sistem politik Indonesia menganut sistem politik demokrasi (Pasal 1 ayat 2 UUD
1945)
 Sistem politik demokrasi di Indonesia berdasar atas nilai-nilai luhur yang terdapat
dalam pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar falsafah negara
 Gambaran mengenai sistem politik demokrasi di Indonesia dengan kelembagaan,
hubungan antar lembaga , prosedur dan prinsip yang dijalankan tertuang dalam dan
menurut pasal-pasal UUD 1945
 Sistem politik Indonesia mengalami dinamika seiring dengan perjalanan hidup
bangsa Indonesia. Perubahan dan perkembangan sistem politik Indonesia
dipengaruhi oleh adanya perubahan dalam konstitusi negara dan juga praktik
penyelenggaraan bernegara
 Sistem politik demokrasi di Indonesia sekarang ini berdasar pada ketentuan -
ketentuan UUD 1945 Amandemen IV
DEMOKRASI DI INDONESIA
 Bangsa Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah mempraktekkan ide tentang
demokrasi meskipun masih sederhana di tingkat lokal (desa) dan bukan dalam

tingkat kenegaraan Indonesia masa lalu, di tingkat bawah demokrasi, tetapi di tingkat
atas feodalisme (Moh. Hatta)
 Demokrasi Indonesia masa lalu disebutnya sebagai demokrasi asli /desa, misalnya
pemilihan kepala desa dan rembug desa.
 Demokrasi desa memiliki 5 unsur atau anasir yaitu;
 rapat
 mufakat
 gotong royong
 hak mengadakan protes bersama
 hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut
 Demokrasi asli / desa tidak bisa dijadikan pola demokrasi untuk Indonesia modern.
Namun kelima unsur demokrasi desa tersebut dapat dikembangkan menjadi konsep
demokrasi Indonesia yang modern
 Demokrasi Indonesia modern menurut Moh Hatta harus meliputi 3 hal yaitu;
 demokrasi di bidang politik
 demokrasi di bidang ekonomi
 demokrasi di bidang sosial
 Demokrasi Indonesia tidak berbeda dengan demokrasi di Barat dalam bidang politik.
Hanya saja demokrasi di Indonesia perlu mencakup demokrasi ekonomi dan sosial
 Negara Indonesia adalah negara demokrasi . Para pendiri negara mencitakan bahwa
Indonesia merdeka haruslah negara yang berkedaulatan rakyat. Cita-cita demokrasi
itu tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV
 Bersumber pada ideologinya, demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah
demokrasi Pancasila
 Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada
nilai-nilai Pancasila yang mencakup demokrasi di bidang politik, ekonomi dan sosial
 Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kerakyatan yang dilaksanakan menurut
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai
perihal pengambilan keputusan
 Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari periodisasi demokrasi yang
pernah dan berlaku dan sejarah Indonesia
 Afan Gaffar (1999) membagi alur periodisasi demokrasi Indonesia terdiri atas:
periode masa revolusi kemerdekaan, masa demokrasi parlementer (representative
democracy), masa demokrasi terpimpin (guided democracy), pemerintahan Orde
Baru (Pancasila democracy), dan selanjutnya demokrasi di masa reformasi
 Sendi –sendi pokok daripada sistem politk demokrasi di Indonesia adalah sebagai
berikut; Ide kedaulatan rakyat, Negara berdasar atas hukum, Bentuk republik ,

Pemerintahan berdasar konstitusi , Pemerintahan yang bertanggungjawab, Sistem
perwakilan, Sistem pemerintahan presidensiil
 Tantangan demokrasi Indonesia masa depan tergantung apakah kultur masyarakat
termasuk pemimpin mendukung penuh tradisi dan nilai nilai demokrasi (kultur)
sebagai syarat bagi berjalannya lembaga politik (struktur) demokrasi.

MASA DEPAN DEMOKRASI
 Masa depan demokrasi bergantung pada persyaratan persyaratan atau demokrasi
perlu syarat hidupnya
 Proses demokrasi terutama pada pemerintahan transisi dapat berubah menjadi
bencana bagi negara tersebut baik transisi dari sistem diktator maupun rezim militer
ke arah sistem politik demokrasi.
 Ada lima (5) kondisi yang diperlukan bagi kelancaran demokratisasi (David Beetham
dan Kevin Boyle, 2000) , yaitu:
 Penguatan struktur ekonomi yang berbasis keadilan
 Tersedianya kebutuhan kebutuhan dasar bagi warga negara
 Kemapanan kesatuan dan identitas nasional sehingga tahan terhadap
pembelahan dan perbedaan sosial politik warganegara.
 Pengetahuan yang luas, pendidikan, kedewasaan, sikap toleransi dan rasa
tanggung jawab kolektif warga negara
 Rezim yang terbuka dan bertanggung jawab dalam menggunakan sumber
sumber publik secara efisien.
 Pengakuan yang berkelanjutan dari negara negara demokratis terhadap
praktik demokrasi yang berjalan.

RUMAH DEMOKRASI

BAB 5
NEGARA HUKUM DAN HAM
NEGARA HUKUM
 Merupakan perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Negara hukum dan
konstitusionalisme merupakan dua hal yang tidak terpisahkan
 Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat (hukum Eropa
Kontinental) atau Rule of Law (hukum Anglosaxon)
 Negara yang penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan atas hukum. Segala
tindakan harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum
 Di negara hukum, hukum sebagai hal yang tertinggi (supreme) sehingga ada istilah
supremasi hukum.
 Tetapi hukum bukan formalitas atau alih-alih sebagai pembenaran atas segala
tindakan. Hukum yang dijalankan harus memenuhi tiga ide dasar hukum; kepastian,
kemanfaatan dan keadilan.
 Di negara hukum, hukum negara berpuncak pada konstitusi sebagai hukum tertinggi
NEGARA HUKUM FORMAL
 Dalam sejarah perkembangannya negara hukum ada dua yaitu negara hukum formal
dan negara hukum material

 Negara hukum formal berkembang pada abad -19 yang bercirikan sifat pemerintahan
pasif
 Negara pasif artinya bertindak bilamana hak-hak warga negara dilanggar atau
ketertiban keamanan terancam
 Negara dan pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan ekonomi sosial
budaya dan kesehteraan rakyat. (The least government is the best government)
 Kepentingan rakyat untuk makmur dan sejahtera diserahkan pada rakyat sendiri.
Rakyat dibiarkan mengurus kebutuhannya sendiri (paham liberalisme)
 Negara hukum formal dikatakan sebagai negara penjaga malam. Disebut pula
negara hukum dalam arti sempit
NEGARA HUKUM MATERIAL
 Muncul pada abad -20
 Gagasan bahwa pemerintah tidak perlu turut campur dalam hal kesejahteraan rakyat
lama kelamaan ditentang karena menciptakan kesenjangan kesejahteraan
 Negara dan pemerintah perlu turut campur (aktif) mensejahterakan rakyatnya melalui
berbagai kebijakan
 Ide baru ini memunculkan istilah Welfare State (negara kesejahteraan). Perumusan
yuridis yang muncul adalah negara hukum material
 Dalam negara hukum material , pemerintah berwenang turut campur akan
pemenuhan kebutuhan warga dan membangun kesejahteraan warganya.
 Pemerintah bersifat aktif, memiliki keleluasaan yang besar dalam urusan publik
warga negara
 Negara hukum material dikenal pula sebagai negara hukum dalam arti luas
CIRI NEGARA HUKUM
 Ciri-ciri dari Rechstsstaat
 Pengakuan HAM
 Pemisahan atau pembagian kekuasaan
 Pemerintahan berdasarkan aturan
 Peradilan administrasi
 Ciri-ciri dari Rule of Law
 Supremasi hukum
 Kedudukan yang sama di depan hukum
 Jaminan HAM
 Ciri-ciri demikian masih dipengaruhi konsep negara hukum formal
 Banyak pendapat yang mengemukakan tentang ciri-ciri dari negara hukum
NEGARA HUKUM INDONESIA

 Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3 UUD 1945). Sebelumnya terdapat
dalam bagian penjelasan UUD 1945
 Perumusan negara hukum Indonesia adalah ; negara yang berdasarkan atas hukum,
bukan berdasar atas kekuasaan belaka dan pemerintah negara berdasarkan ata
suatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintahan terbatas , tidak absolut.
 Konsepsi negara hukum Indonesia termasuk konsep negara hukum materiel atau
negara hukum dalam arti luas
 Hal ini tampak dalam hal 4 tugas pokok negara dan tujuan nasional sebagaiman
dalam pembukaan UUD 1945
 Dalam hal penyelenggaran perekonomian negara dan kesejahteraan sosial , negara
terlibat aktif (pasal 33 dan 34 UUD 1945)
 Perwujudan negara hukum di Indonesia adalah diwujudkannya sistem hukum
nasional yang berpuncak pada konstitusi negara yaitu UUD 1945.
 Sistem hukum nasional berisi peraturan perundang-undangan yang hierarkis, yang
meliputi
 Undang-undang Dasar 1945
 Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
(Perpu)
 Peraturan Pemerintah (PP)
 Peraturan Presiden (Perpres)
 Peraturan Daerah (Perda)
 Selain perundangan (hukum), dibentuk lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman
yaitu MA dengan lembaga peradilan di bawahnya dan MK
NEGARA HUKUM DAN HAM
 Negara yang berdasar hukum memiliki jaminan akan HAM. Jaminan atau pengakuan
akan HAM merupakan ciri negara hukum
 HAM bukan diberikan oleh negara tetapi negara memberi pengakuan akan hak itu
sebagai kodrat manusia
 Negara yang tidak menjamin HAM bukan negara hukum dalam arti sesungguhnya
 Jaminan akan HAM tersebut dituangkan dalam konstitusi negara.
HAKEKAT HAM
 Merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai
anugerah Tuhan Yang Maha Esa
 Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua
manusia sebagai mahkluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama.
 Landasan HAM pertama dan langsung : yakni kodrat manusia. Yaitu bahwa kodrat
manusia adalah sama derajat dan martabatnya. Landasan kedua bahwa semua

manusia adalah mahkluk dari pencipta yang sama yaitu Tuhan Yang Maha Esa.
Karena itu dihadapan Tuhan manusia adalah sama kecuali nanti pada amalnya.
 Contoh hak dasar; hak hidup, hak kemerdekaan dan hak milik
 Setelah manusia bernegara, hak-hak dasar itu tidak lenyap tetapi justru harus dijamin
dalam kehidupan bernegara
SEJARAH PERKEMBANGAN HAM
 Sejarah hak asasi manusia, pada hakekatnya, muncul karena inisiatif manusia
terhadap harga diri dan martabatnya, sebagai akibat tindakan kesewenang-
wenangan dari tirani penjajahan, perbudakan, dan ketidakadilan
 Perkembangan pengakuan hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan dan
beraneka ragam meliputi HAM dalam sejarah masa lalu dan sejarah modern
 Sejarah perjuangan HAM masa lalu , contoh; Perjuangan nabi Musa ( 6000 SM),
Hukum Hammurabi di Babylonia (2000 SM), dan Perjuangan nabi Muhammad SAW
dari bangsa Quraiys (600 M)
 Sejarah HAM modern, contoh; Magna Charta (1215), Revolusi AS (1776), Revolusi
Perancis (1789), Atlantic Charter (1941), DUHAM (10 Desember 1948 oleh PBB)
 Berdasar sejarah perkembangannya, ada 3 generasi hak asasi manusia, yaitu
Pertama adalah Hak Sipil dan Politik yang bermula di dunia Barat (Eropa), Kedua
adalah Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diperjuangkan oleh negara Sosialis di
Eropa Timur, Ketiga adalah Hak Perdamaian dan Pembangunan yang diperjuangkan
oleh negara berkembang
 Perkembangan berikutnya yaitu munculnya generasi keempat hak asasi manusia
(Tim ICCE UIN, 2003). Hak asasi manusia generasi keempat ini mengkritik peranan
negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang berfokus
pembangunan ekonomi sehingga menimbulkan dampak negatif bagi rakyat.
 Sejak dideklarasikan DUHAM (1948) oleh PBB yang diikuti konvensi HAM
internasional lainnya maka HAM menjadi isu global, selain isu demokrasi dan
lingkungan hidup.
HAM DI INDONESIA
 Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam UUD 1945
yang sebenarnya lebih dahulu ada dibanding dengan DUHAM PBB 10 Desember
1948

 Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia adalah sebagai berikut;
Pembukaan UUD 1945 antara lain: I dan IV, Pasal 28 A-J, Tap MPR No XVII/
MPR/1998 , dan UU No 39 / 1999
 HAM yang ada dalam UU No. 39 Tahun 1999 tersebut adalah : Hak untuk hidup, Hak
Untuk Berkeluarga, Hak untuk mengembangkan diri, Hak untuk memperoleh
keadilan, Hak atas kebebasan pribadi, Hak atas rasa aman , Hak atas
Kesejahteraan, Hak turut serta dalam pemerintahan, Hak Wanita, Hak Anak
 Dengan masuknya rumusan HAM dalam UUD 1945 maka semakin kuat jaminan hak
asasi manusia di Indonesia. Tugas negara adalah mengadakan penegakkan hak
asasi manusia dan memberi perlindungan warga dari tindakan pelanggaran HAM
PENEGAKAN HAM
 Jaminan perlindungan terhadap HAM disamping dibentuk aturan-aturan hukum juga
dibentuk kelembagaan yang yang berkaitan dengan penegakkan HAM
 Perangkat hukum dan lembaga tersebut antara lain: Undang-undang No 26 tahun
2000 tentang Pengadilan HAM; KomNas HAM dibentuk berdasar KepPres Nomor 5
tahun 1993 jo UU no 39 tahun 1999; Pengadilan Hak Asasi manusia ; Pengadilan
Hak Asasi manusia Ad Hoc dan KKR
 Masyarakat dapat pula berpartisipasi dalam rangka penegakan dan perlindungan hak
asasi manusia melalui pembentukan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang
bergerak dalam bidang HAM
 Beberapa contoh lembaga swadaya masyarakat (LSM) ; KONTRAS ; YLBHI ;
ELSAM
 Penegakan HAM juga berlaku bagi pelanggaran HAM internasional yaitu suatu
kejahatan internasional
 Kejahatan internasional adalah suatu tindak pidana yang dianggap merugikan bagi
seluruh masyarakat internasional, di mana setiap lembaga peradilan di tiap negara,
bahkan peradilan internasional, mempunyai yurisdiksi untuk mengadili
 Termasuk dalam jenis kejahatan ini, antara lain; kejahatan genocide; kejahatan
terhadap kemanusiaan ; kejahatan melakukan agresi / perang dan ; pembajakan atau
perompakan
 Masyarakat internasional memiliki hak dan kewenangan mencegah manakala terjadi
pelanggaran HAM meskipun pelanggaran itu terjadi di dalam wilayah suatu negara.
 Terhadap kasus HAM internasional diberikan dua pilihan yaitu negara mengadili
kasus tersebut secara tuntas dan adil atau dibentuk pengadilan internasional apabila
negara ybs tidak mampu mengadili kasus tersebut

BAB 6
WAWASAN NUSANTARA
Pengertian Wawasan Nusantara
 Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional (national outlook) nya bangsa
Indonesia, sebagai wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk
mencapai tujuan.
 Wawasan Nusantara berasal dari kata Wawasan dan Nusantara. Wawasan artinya
pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap inderawi. Nusantara artinya kesatuan
kepulauan yang terletak antara 2 benua dan 2 samudera

 Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan
tanah airnya (lingkungan) sebagai negara bangsa dengan semua aspek kehidupan
yang beragam
 Diri yang dimaksud adalah diri bangsa Indonesia sendiri serta nusantara sebagai
lingkungan tempat tinggalnya.
Hakekat dan kedudukan
 Pengertian dimaksud belum menjawab apa itu Wawasan Nusantara dalam
hekakatnya
 Kita memandang diri bangsa Indonesia beserta nusantara sebagai lingkungannya itu
sebagai apa? Jawaban akan hal itu adalah hakekat dari Wawasan Nusantara.
 Kita memandang bangsa Indonesia dengan nusantara-nya merupakan satu
kesatuan. Jadi hakekat Wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa & kesatuan
wilayah nasional.
 Dengan kata lain hakekat Wawasan Nusantara adalah “ persatuan bangsa dan
kesatuan wilayah”
 Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa dalam paradigma nasional.
Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan.
Paradigma nasional

Latar belakang Wanus
 Mengapa Indonesia harus kita pandang sebagai bangsa yang satu dengan wilayah
yang satu pula? Mengapa perlu memiliki cara pandang yang demikian? Jawaban
atas pertanyaan tersebut merupakan latar belakang akan lahirnya konsepsi Wanus.
 Latar belakang atau faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya konsepsi
Wawasan Nusantara adalah ;
 Aspek historis atau sejarah
 Aspek geografis dan sosial budaya
 Aspek geopolitis dan kepentingan nasional
 Dari segi sejarah, bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu
dengan wilayah yang utuh karena dua hal, yaitu ;
 Kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan
terpecah
 Kita pernah mengalami memiliki wilayah yang terpisah.
 Penjajah menciptakan perpecahan dalam diri bangsa Indonesia. Politik pecah belah
penjajah terhadap bangsa Indonesia dikenal dengan politik “Devide et impera”.
 Wilayah Indonesia adalah wilayah eks Hindia Belanda yang tidak merupakan satu
kesatuan karena laut teritorial Hindia Belanda adalah selebar 3 mil, berdasarkan
Ordonansi 1939.
 Untuk keluar dari keadaan terjajah membutuhkan semangat kebangsaan yang
melahirkan visi sebagai bangsa yang bersatu. Perjuangan bangsa Indonesia yang
akhirnya bertitik puncak pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus
1945
 Upaya menjadikan wilayah sebagai satu kesatuan adalah mengganti Ordonansi 1939
dengan Deklarasi Juanda 1957.
 Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 melahirkan konsepsi wawasan
nusantara dimana laut tidak lagi sebagai pemisah tetapi sebagai penghubung.
Wawasan Nusantara dibangun dari konsepsi kewilayahan.
Isi Deklarasi Juanda
 "Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau
yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya

adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan
dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di
bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan
pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan
dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan
batas landas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang
menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia.
Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan Undang-
undang“
 Undang-undang tsb adalah UU No No 4/Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia
yang telah diperbahrui dengan UU No No 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
 Deklarasi Juanda diperjuangan dalam forum internasional. Berdasarkan Kovensi
Hukum Laut 1982 “The United Nation Convention on the Law of the Sea” (UNCLOS)
, Indonesia diakui sebagai Negara Kepulauan (Archipelago State).
Latar belakang Wanus
 Dari segi geografis dan sosial budaya Indonesia merupakan negara bangsa dengan
wilayah dan posisi yang unik serta bangsa /etnik yang heterogen.
 Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa membuka dua peluang . Secara positif
dapat dijadikan modal memperkuat bangsa menuju cita-cita. Secara negatif dapat
mudah menimbulkan perpecahan serta infiltrasi pihak luar
 Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa menjadikan bangsa Indonesia perlu
memiliki visi untuk menjadi bangsa yang bersatu dan utuh.
 Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan konsepsi
Wawasan Nusantara. Berdasar aspek ini maka muncul konsepsi Wawasan nusantara
 Berdasar geopolitik , wilayah Indonesia adalah satu kesatuan wilayah dari Sabang
sampai Merauke yang terletak antara dua samodra dan dua benua. Kesatuan antara
bangsa Indonesia dengan wilayah tanah air membentuk semangat dan wawasan
kebangsaan yaitu sebagai bangsa yang bersatu. Rasa kebangsaan Indonesia
dibentuk oleh adanya kesatuan nasib, jiwa untuk bersatu dan kehendak untuk
bersatu serta adanya kesatuan wilayah yang sebelumnya bernama Nusantara.
 Geopolitik sebagai Ilmu Bumi Politik. Geopolitik mempelajari fenomena politik dari
aspek geografi. Bahwa politik suatu negara dipengaruhi oleh konstelasi geografi
negara ybs.

 Prinsip-prinsip geopolitik suatu negara dapat menjadi dasar bagi perkembangan
wawasan nasional bangsa itu
 Prinsip geopolitik bahwa bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk memperluas
wilayah sebagai ruang hidup (lebensraum). Nasionalisme Indonesia adalah
nasionalisme yang tidak chauvisnisme dan juga bukan kosmopolitanisme
 Penerapan geopolitik bgs Indonesia : Wawasan Nusantara
 Kesepakatan para pendiri negara bahwa wilayah Indonesia merdeka hanyalah
wilayah bekas atau eks Hindia Belanda. Wilayah yang bangsanya memiliki “Le desir
d etre ensemble dan Charakter-gemeinschaft” itulah yang harus kita satukan dan
pertahankan
 Upaya membangun kesadaran untuk bersatunya bangsa dalam satu wilayah adalah
dengan konsepsi Wawasaan Nusantara.
 Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa
dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh
 Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD
1945 alinea II adalah untuk mewujudkan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur
 Upaya untuk terus membina persatuan dan keutuhan wilayah adalah dengan
mengembangkan wawasan nasional bangsa. Wawasan nasional bangsa Indonesia
itu adalah Wawasan Nusantara.
Unsur dasar Wanus
 Konsepsi Wawasan Nusantara mengandung/terdiri dari 3 (tiga) unsur dasar ialah :
Wadah (contour), Isi (content) dan Tata laku (conduct).
 “Wadah”nya adalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi
seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan
alam dan penduduk dengananeka ragam budaya
 "Isi”-nya adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta
tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945
 “Tata laku” batiniah adalah sikap, jiwa dan semangat setiap warga negara untuk
mendukung konsepsi Wanus. Tata laku lahiriah adalah perilaku atau tindakan setiap
warga negara untuk mengimplementasikan terwujudnya konsepsi Wanus.
Perwujudan Wanus
 Wawasan dalam penyelenggaran pembangunan nasional dalam mencapai Tujuan
Pembangunan Nasional adalah Wanus

 Hakekat dari Wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah
Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia tersebut mencakup : Perwujudan
kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya &
Hankam
 Masing-masing cakupan arti dari Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu
Kesatuan POLEKSOSBUDHANKAM tersebut tercantum dalam GBHN
 Untuk masa sekarang perlu interpretasi yang tepat mengenai ajaran itu. Interpretasi
Wawasan Nusantara harus disertai catatan bahwa konsep kesatuan politik, ekonomi,
sosial, budaya, dan hankam memerlukan harmoni antara pusat dan daerah
 Wilayah Indonesia yang berciri nusantara tertuang dalam pasal 25 A UUD 1945
Amandemen IV.
Tujuan dan Manfaat Wanus
 Tujuan Wawasan nusantara terdiri atas dua yaitu:
 Tujuan kedalam adalah menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek
kehidupan nasional,
 Tujuan keluar adalah terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba
berubah, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia
 Manfaat Wawasan Nusantara adalah sebagai berikut; diterima dan diakuinya
konsepsi Nusantara di forum internasional; bertambahnya luas wilayah territorial
Indonesia; bertambahnya luas wilayah sebagai ruang hidup; penerapan Wanus
menghasilkan cara pendang tentang keutuhan wilayah nusantara dan Wawasan
Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional.
Persoalan yang muncul
 Penarikan garis batas dapat menimbulkan konflik dengan negara lain oleh karena
negara akan saling klaim
 Masuknya pihak luar ke dalam wilayah yuridiksi Indonesia yang tidak terkendali dan
terawasi
 Kerawanan - kerawanan di pulau-pulau luar Indonesia : illegal fishing, occupation,
transit kejahatan, dll
 Sentimen kedaerahan yang suatu saat berkembang yang dapat melemahkan
pembangunan berwawasan nusantara .

Otonomi Daerah
 Cara mengelola wilayah negara Indonesia sebagai ruang hidup untuk menjamin
keadilan adalah dengan penerapan otonomi daerah
 Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang menjalankan sistem
desentralisasi
 Daerah-daerah di Indonesia (prop, kab dan kota) diberi wewenang untuk mengelola
sendiri daerahnya
 Di daerah tsb dibentuk pemerintahan daerah yang tetap merupakan bagian dari
pemerintahan Indonesia
 Otonomi daerah didasarkan pada pasal 18 UUD 1945 dan UU No 32 tahun 2004
 Otonomi daerah tidak bertentangan dengan konsep wawasan nusantara
 Otonomi daerah untuk keadilan. Keadilan prasarat dari kesatuan & persatuan bangsa
sebagaimana visi dari Wanus

BAB 7
KETAHANAN NASIONAL
rtian Ketahanan Nasional
 Terdapat 3 sudut pandang tentang ketahanan nasional
 Ketahanan Nasional sebagai kondisi
 Ketahanan Nasional sebagai metode
 Ketahanan Nasional sebagai doktrin
 Masing-masing perspektif memiliki makna sendiri-sendiri
 Rumusan ini bersumber dari GBHN
Tannas sebagai kondisi
 Pengertian populer : sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan
ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional,
didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan
gangguan baik yang datang luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak
langsung yang membahayakan identitas, integritas kelangsungan hidup bangsa &
negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional.
 Rumusan GBHN : Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan
integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakekatnya
ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat
menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara
 Pengertian ini dapat pula diterapkan dalam konsep ketahanan regional, wilayah,
masyarakat, keluarga dan ketahanan diri

Skema konsepsional Tannas
Tannas sebagai metode
 Tannas sebagai sebuah pendekatan , strategi, metode atau cara dalam menjalankan
suatu kegiatan khususnya pembangunan negara. Sebagai suatu pendekatan,
ketahanan nasional menggambarkan pendekatan yang integral. Integral dalam arti
pendekatan yang mencerminkan antara segala aspek /sisi baik pada saat
membangun maupun pemecahan masalah kehidupan.
 Rumusan GBHN : Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional
yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif
dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang timbul baik dari
luar maupun dari dalam maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui
pendekatan Ketahanan Nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala
aspek kehidupan nasional bangsa secara untuk dan menyeluruh
 Ketahanan Nasional merupakan penerapan dari geostrategi bangsa Indonesia.
Geostrategi : suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografi negara dlm
menentukan kebijakan, tujuan, sarana untuk mencapai tujuan nasional
Tannas sebagai Doktrin

 Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi khas Indonesia yang berupa
ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan bernegara
 Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi , ketahanan politik, ketahanan
ekonomi, ketahanan sosial budaya dan ketahanan pertahanan keamanan
 Masing-masing bidang tersebut memiliki pengertian sebagaimana dalam GBHN
 Ketahanan nasional sebagai doktirn dasar nasional menggambarkan kondisi ideal
dari bidang-bidang pembangunan
 Ketahanan nasional merupakan landasan konsepsional Indonesia
Perkembangan Tannas
 Gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an pada
kalangan militer angkatan darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKOAD
 Adanya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Sovyet dan Cina. Pengaruh
komunisme menjalar sampai kawasan Indo Cina sehingga satu persatu kawasan
Indo Cina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam dan Kamboja. Bahkan
infiltrasi komunis mulai masuk ke Thailand, Malasyia dan Singapura
 Akankah pengaruh (baca; ancaman komunis) itu akan masuk ke Indonesia?
 Untuk itu perlu adanya kekuatan nasional yang antara lain; berupa unsur kesatuan
dan persatuan serta kekuatan nasional untuk menghadapi komunisme
 Pada tahun 1968, pemikiran di lingkungan SSKAD tersebut dilanjutkan oleh
Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional).
 Gagasan dan pemikiran perlunya kekuatan nasional guna menghadapi ancaman
dilembagakan dalam bentuk ketahanan nasional
 Pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional yang menjadi pertanda dari
ditinggalkannya konsep kekuatan nasional
 Konsepsi ketahanan nasional waktu itu dirumuskan sebagai keuletan dan daya tahan
suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional
yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman dan kekuatan yang
membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Kata segala
berarti tidak hanya mencakup ancaman komunis, Jadi spektrum ancaman diperluas
 Kesadaran akan spektrum ancaman ini diperluas pada tahun 1972 menjadi segala
ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG)
 Selanjutnya Konsepsi ketahanan nasional untuk pertama kali dimasukkan dalam
GBHN 1973 yaitu keketapan MPR No IV/MPR/1973. Perumusannya sesuai dengan
tahun 1972
 Konsep ketahanan nasional berikut perumusan yang sama berlanjut pada GBHN
1978, GBHN 1983, dan GBHN 1988

 Pada GBHN 1993 terjadi perubahan perumusan mengenai konsep ketahanan
nasional sampai GBHN 1998. Konsepsi ketahanan nasional pada GBHN 1998
adalah rumusan yang terakhir
 Pada GBHN 1999 -sebagai GBHN terakhir sebab sesudahnya tidak menggunakan
GBHN lagi- tidak lagi ditemukan perumusan akan konsepsi ketahanan nasional
 Lalu, bagaimana sekarang ini?
Unsur-unsur Tannas
 Ketahanan nasional sebagai kondisi memerlukan unsur-unsur yang mempengaruhi
sehingga negara memiliki kekuatan nasional
 Unsur/ faktor/ eleman/ gatra apa saja yang dapat mempengaruhi kekuatan nasional
sebuah negara?
 Banyak unsur/ faktor/ eleman/ gatra yang mempengaruhi kekuatan negara dalam
menjalankan kehidupannya
 Para ahli memberikan pendapat-pendapat yang berbeda
 Unsur kekuatan nasional menurut Hans J Morgenthou, terbagi menjadi dua faktor
yaitu
 faktor tetap (stable factors) terdiri atas geografi dan sumber daya alam
 faktor berubah (dinamic factors) terdiri atas kemampuan industri, militer,
demografi, karakter nasional, moral nasional dan kualitas diplomasi
 Unsur kekuatan nasional menurut James Lee Ray, terbagi menjadi dua faktor yaitu ;
 Tangible factors terdiri atas penduduk, kemampuan industri dan militer
 Intagible factors terdiri atas karakter nasional, moral nasional dan kualitas
kepemimpinan
 Unsur kekuatan nasional menurut Palmer & Perkins, terdiri atas ; tanah, sumber
daya, penduduk, teknologi, ideologi , moral dan kepemimpinan
 Unsur kekuatan nasional menurut Parakhas Chandra, terdiri atas tiga yaitu
 Alamiah terdiri atas ; geografi, sumber daya dan penduduk
 Sosial terdiri atas ; perkembangan ekonomi, struktur politik, dan budaya &
moral nasional
 Lain-lain ; ide, intelegensi dan diplomasi, kebijaksanaan kepemimpinan
 Unsur kekuatan nasional menurut Alfred T Mahan, terdiri atas ; letak geografi, wujud
bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional & sifat pemerintahan
 Unsur kekuatan nasional menurut Cline, terdiri atas; sinergi antara potensi
demografi dan geografi, kemampuan ekonomi, militer, strategi nasional dan kemauan
nasional
 Unsur kekuatan nasional model Indonesia , diistilah dengan gatra yang
dikembangkan oleh Lemhanas. Dikenal dengan nama Asta Gatra yang terdiri atas Tri
Gatra dan Panca Gatra.

 Tri gatra adalah aspek alamiah (tangible) yang terdiri atas ; penduduk, sumber
daya alam dan wilayah
 Panca gatra adalah aspek sosial (intagible) yang terdiri atas; ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan
 Unsur-unsur Tannas tersebut dapat dielaborasi lebih lanjut
 Penduduk yang bagaimana yang bisa berpengaruh positif bagi kekuatan sebuh
negara?
 Wilayah yang bagaimana yang mampu memberikan kontribusi bagi kekuatan
nasional suatu negara?
 Sumber daya alam yang bagaimana yang mempengaruhi kekuatan nasional negara?
Dan seterusnya
 Jawaban eksploratif atas pertanyaan di atas sampai pada kesimpulan bahwa pada
hekekatnya ketahanan nasional adalah sebuah kondisi atau keadaan.
 Dalam prakteknya, kondisi ketahanan nasional dapat diketahui melalui pengamatan
atas sejumlah gatra dalm suatu kurun waktu tertentu. Hasil pengamatan yang
mendalam itu akan menggambarkan tingkat ketahanan nasional
Tannas di era global
 Spektrum ancaman dewasa ini semakin kompleks dan luas tidak sekedar fisik dan
politis
 Globalisasi abad XXI diyakini berpengaruh besar terhadap terhadap kehidupan suatu
bangsa
 Globalisasi memberikan peluang yang akan berdampak positif bagi kemajuan suatu
bangsa, namun di sisi lain menimbulkan ancaman yang ditengarai bisa berdampak
negatif bagi bangsa dan negara.
 Kemampuan nasional yang dikembangkan diharapkan harus mampu menghadapi
ancaman global yang dapat membahayakan kelangungan hidup bangsa dan negara
Posisi negara di era global

Kategori Ancaman
 Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar
negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan
segenap bangsa
 Spektrum ancaman bisa diketegorikan dalam dua jenis; ancaman militer dan
ancaman non militer/ nir militer

 Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang
terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan
negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa
 Bentuk-bentuk dari ancaman militer mencakup; agresi, spionase, pelanggaran
wilayah , sabotase , aksi teror bersenjata , pemberontakan bersenjata, gerakan
separatis, perang saudara Ancaman nirmiliter seperti konflik komunal , kejahatan
lintas negara , perusakan lingkungan , bencana alam , penyakit
Apa yang harus dilakukan warga?
 Melakukan upaya bela negara
 Bela negara adalah sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD
1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara
 Konsep bela negara dapat diuraikan secara fisik maupun non-fisik.
 Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, dapat diselenggarakan
melalui:
 pendidikan kewarganegaraan;
 pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
 pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau
secara wajib; dan
 pengabdian sesuai dengan profesi.

Resume Kewiraan

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Resume Kewiraan

Similar to Resume Kewiraan (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Resume Kewiraan