Dokumen ini berisi pedoman pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) di UPT Puskesmas Pamotan Kabupaten Rembang. Dokumen ini menjelaskan pengertian pengelolaan B3, tujuan dibuatnya SOP ini sebagai acuan pengelolaan B3, kebijakan yang mendasari SOP ini, referensi peraturan terkait, prosedur pengelolaan B3 mulai dari penyimpanan, penggunaan, pembuangan limbah B3, serta unit-
05 4.2.4.3 sop monitoring dan pelaksanaan monitoringriri lamatoa
Dokumen tersebut membahas tentang monitoring dan pelaksanaan monitoring yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian jadwal, target, dan prosedur pelaksanaan kegiatan serta mengukur kemajuan program. Dokumen tersebut menjelaskan tujuan, kebijakan, dan prosedur-prosedur monitoring yang mencakup monitoring jadwal, prosedur, uraian tugas, dan indikator pelayanan klinis.
Dokumen tersebut membahas rekomendasi teknis di bidang sumber daya air di Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian, mencakup tugas dan fungsi Badan Pengelola Wilayah Sungai C3, visi dan misi pengelolaan sumber daya air di wilayah tersebut, gambaran umum perizinan sumber daya air termasuk jenis perizinan dan proses permohonannya, serta rekomendasi terkait pelayanan perizin
57. siap219, edit taufiq, 20 okt jam 15.00 unlockedafzamighilman
Puskesmas wajib merencanakan pelayanannya secara terpadu dan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat, peluang pengembangan, serta risiko pelayanan. Rencana tersebut harus selaras dengan rencana strategis dinas kesehatan dan dapat direvisi sesuai capaian kinerja. Puskesmas juga menetapkan prioritas perbaikan berdasarkan masalah kesehatan wilayah dan melibatkan berbagai pihak dalam penjadwalan pelaksana
Dokumen ini membahas analisis isu-isu terkait kebidanan dan kandungan di RSUD Lakipadada dengan menggunakan alat analisis APKL dan USG. Isu yang mendapat peringkat tertinggi adalah rendahnya pengetahuan dan partisipasi pasien pasca salin terhadap kontrasepsi. Dokumen juga menjelaskan rencana kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan tentang keluarga berencana melalui penyuluhan dan konseling di ruang perawatan nif
Penduan Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk Keadaan Daru...Reza Hendrawan
Berbekal pengalaman dan hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan STBM di kondisi normal, semua pemangku kepentingan STBM bersepakat untuk mengembangkan atau memodifikasi STBM untuk keadaan daraurat bencana. Untuk itu, Direktorat Kesehatan Lingkungan bersama mitranya, melalui pertemuan berseri bersepakat bahwa untuk kondisi darurat bencana diperlukan penyederhanaan
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SanitasiJoy Irman
[Ringkasan]
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi memberikan panduan untuk pelaksanaan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat melalui dana alokasi khusus. Panduan ini mencakup pendekatan, prinsip, tahapan pelaksanaan, dan pengelolaan prasarana air limbah, sampah, dan drainase secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan, serta pengoperasian
Dokumen ini berisi pedoman pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) di UPT Puskesmas Pamotan Kabupaten Rembang. Dokumen ini menjelaskan pengertian pengelolaan B3, tujuan dibuatnya SOP ini sebagai acuan pengelolaan B3, kebijakan yang mendasari SOP ini, referensi peraturan terkait, prosedur pengelolaan B3 mulai dari penyimpanan, penggunaan, pembuangan limbah B3, serta unit-
05 4.2.4.3 sop monitoring dan pelaksanaan monitoringriri lamatoa
Dokumen tersebut membahas tentang monitoring dan pelaksanaan monitoring yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian jadwal, target, dan prosedur pelaksanaan kegiatan serta mengukur kemajuan program. Dokumen tersebut menjelaskan tujuan, kebijakan, dan prosedur-prosedur monitoring yang mencakup monitoring jadwal, prosedur, uraian tugas, dan indikator pelayanan klinis.
Dokumen tersebut membahas rekomendasi teknis di bidang sumber daya air di Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian, mencakup tugas dan fungsi Badan Pengelola Wilayah Sungai C3, visi dan misi pengelolaan sumber daya air di wilayah tersebut, gambaran umum perizinan sumber daya air termasuk jenis perizinan dan proses permohonannya, serta rekomendasi terkait pelayanan perizin
57. siap219, edit taufiq, 20 okt jam 15.00 unlockedafzamighilman
Puskesmas wajib merencanakan pelayanannya secara terpadu dan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat, peluang pengembangan, serta risiko pelayanan. Rencana tersebut harus selaras dengan rencana strategis dinas kesehatan dan dapat direvisi sesuai capaian kinerja. Puskesmas juga menetapkan prioritas perbaikan berdasarkan masalah kesehatan wilayah dan melibatkan berbagai pihak dalam penjadwalan pelaksana
Dokumen ini membahas analisis isu-isu terkait kebidanan dan kandungan di RSUD Lakipadada dengan menggunakan alat analisis APKL dan USG. Isu yang mendapat peringkat tertinggi adalah rendahnya pengetahuan dan partisipasi pasien pasca salin terhadap kontrasepsi. Dokumen juga menjelaskan rencana kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan tentang keluarga berencana melalui penyuluhan dan konseling di ruang perawatan nif
Penduan Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk Keadaan Daru...Reza Hendrawan
Berbekal pengalaman dan hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan STBM di kondisi normal, semua pemangku kepentingan STBM bersepakat untuk mengembangkan atau memodifikasi STBM untuk keadaan daraurat bencana. Untuk itu, Direktorat Kesehatan Lingkungan bersama mitranya, melalui pertemuan berseri bersepakat bahwa untuk kondisi darurat bencana diperlukan penyederhanaan
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SanitasiJoy Irman
[Ringkasan]
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi memberikan panduan untuk pelaksanaan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat melalui dana alokasi khusus. Panduan ini mencakup pendekatan, prinsip, tahapan pelaksanaan, dan pengelolaan prasarana air limbah, sampah, dan drainase secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan, serta pengoperasian
Dokumen tersebut membahas tentang siklus manajemen puskesmas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, puskesmas menganalisis data kinerja, sumber daya, dan status kesehatan masyarakat untuk merumuskan rencana lima tahunan dan tahunan meliputi rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan."
Lokakarya mini bulanan diselenggarakan di Puskesmas Kecamatan Jeumpa untuk memantau pelaksanaan program dan menyusun rencana bulan berikutnya. Lokakarya ini meliputi analisis capaian bulan lalu, perbaikan proses, dan perencanaan ke depan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas.
Dokumen tersebut memberikan definisi operasional dan jenjang pelaksanaan untuk berbagai kegiatan sanitarian, mulai dari persiapan pelaksanaan kegiatan seperti perencanaan, studi kelayakan, hingga pengawasan dan pengamatan lingkungan kesehatan.
Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Memperkuat Koordinasi Menuju...Oswar Mungkasa
dimuat dalam Majalah HUDMagz Edisi 4 Tahun 2013. diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Permukiman dan Perkotaan (LP P3I)/HUD Institute
Modul -pelatihan-fasilitator-stbm-pilar-stop-buang-air-besar-sembarangan-dan-...Sekretariat STBM
Modul ini membahas pelaksanaan pelatihan fasilitator untuk menerapkan pendekatan CLTS dalam upaya meningkatkan perilaku sanitasi dan higienis masyarakat khususnya pada pilar stop BAB sembarangan dan cuci tangan pakai sabun. Pelatihan ini membahas tentang pendekatan, teknik dan tahapan pemicuan CLTS serta praktek lapangan untuk merencanakan perubahan perilaku bersama masyarakat.
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Keputusan bersama menteri kesehatan dan kesos dan kepala bkn nomor 18 tahun 2...Mar'an Hoven
[Ringkasan]
Keputusan Bersama ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional Sanitarian dan angka kreditnya. Dokumen ini menjelaskan tentang ketentuan umum, usul dan penetapan angka kredit, tim penilai, dan ketentuan lainnya terkait pelaksanaan jabatan fungsional Sanitarian.
This document outlines Indonesian tax rates for various types of purchases and expenses. It discusses value added tax (PPN) and income tax (PPh) rates applied to purchases of goods and services, construction services, rentals of land and buildings, and employment of private individuals. The document provides tax rates based on transaction amounts, taxpayer status (having an NPWP tax number or not), and employment status (permanent, temporary, pension).
Laporan ini memberikan ringkasan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program UKM di Puskesmas Suela periode Januari-Maret 2017. Secara umum pelaksanaan program sudah sesuai prosedur kecuali beberapa kekurangan seperti keterlambatan pelaksanaan pemantauan garam, ketidakhadiran register pasien lansia, dan ketidaklengkapan alat pemeriksaan. Rencana tindak lanjut mencakup perbaikan data pasien, perekrutan tenaga kesehatan
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman menjelaskan aspek-aspek peraturan dan perundangan yang mendasari, strategi dan kebijakan pengelolaan air llimbah permukiman, berbagai opsi teknologi penanganan air limbah. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Rusman R. Manik
Dokumen tersebut membahas sistematika dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD menurut Permendagri 86/2017, termasuk perubahan sistematika, pemetaan permasalahan, dan daftar periksa pengendalian dan evaluasi penyusunan Renstra OPD."
Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Ber...Oswar Mungkasa
Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan berbagai kementerian yaitu Bappenas, Kementerian PU, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan. Proses penyusunannya difasilitasi oleh AusAID dan WSP EAP Bank Dunia. Proses penyusunannya berlangsung selama 5 tahun dan disepakati pada tahun 2003.
Dokumen tersebut membahas tentang siklus manajemen puskesmas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, puskesmas menganalisis data kinerja, sumber daya, dan status kesehatan masyarakat untuk merumuskan rencana lima tahunan dan tahunan meliputi rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan."
Lokakarya mini bulanan diselenggarakan di Puskesmas Kecamatan Jeumpa untuk memantau pelaksanaan program dan menyusun rencana bulan berikutnya. Lokakarya ini meliputi analisis capaian bulan lalu, perbaikan proses, dan perencanaan ke depan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas.
Dokumen tersebut memberikan definisi operasional dan jenjang pelaksanaan untuk berbagai kegiatan sanitarian, mulai dari persiapan pelaksanaan kegiatan seperti perencanaan, studi kelayakan, hingga pengawasan dan pengamatan lingkungan kesehatan.
Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Memperkuat Koordinasi Menuju...Oswar Mungkasa
dimuat dalam Majalah HUDMagz Edisi 4 Tahun 2013. diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Permukiman dan Perkotaan (LP P3I)/HUD Institute
Modul -pelatihan-fasilitator-stbm-pilar-stop-buang-air-besar-sembarangan-dan-...Sekretariat STBM
Modul ini membahas pelaksanaan pelatihan fasilitator untuk menerapkan pendekatan CLTS dalam upaya meningkatkan perilaku sanitasi dan higienis masyarakat khususnya pada pilar stop BAB sembarangan dan cuci tangan pakai sabun. Pelatihan ini membahas tentang pendekatan, teknik dan tahapan pemicuan CLTS serta praktek lapangan untuk merencanakan perubahan perilaku bersama masyarakat.
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Keputusan bersama menteri kesehatan dan kesos dan kepala bkn nomor 18 tahun 2...Mar'an Hoven
[Ringkasan]
Keputusan Bersama ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional Sanitarian dan angka kreditnya. Dokumen ini menjelaskan tentang ketentuan umum, usul dan penetapan angka kredit, tim penilai, dan ketentuan lainnya terkait pelaksanaan jabatan fungsional Sanitarian.
This document outlines Indonesian tax rates for various types of purchases and expenses. It discusses value added tax (PPN) and income tax (PPh) rates applied to purchases of goods and services, construction services, rentals of land and buildings, and employment of private individuals. The document provides tax rates based on transaction amounts, taxpayer status (having an NPWP tax number or not), and employment status (permanent, temporary, pension).
Laporan ini memberikan ringkasan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program UKM di Puskesmas Suela periode Januari-Maret 2017. Secara umum pelaksanaan program sudah sesuai prosedur kecuali beberapa kekurangan seperti keterlambatan pelaksanaan pemantauan garam, ketidakhadiran register pasien lansia, dan ketidaklengkapan alat pemeriksaan. Rencana tindak lanjut mencakup perbaikan data pasien, perekrutan tenaga kesehatan
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman menjelaskan aspek-aspek peraturan dan perundangan yang mendasari, strategi dan kebijakan pengelolaan air llimbah permukiman, berbagai opsi teknologi penanganan air limbah. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Rusman R. Manik
Dokumen tersebut membahas sistematika dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD menurut Permendagri 86/2017, termasuk perubahan sistematika, pemetaan permasalahan, dan daftar periksa pengendalian dan evaluasi penyusunan Renstra OPD."
Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Ber...Oswar Mungkasa
Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan berbagai kementerian yaitu Bappenas, Kementerian PU, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan. Proses penyusunannya difasilitasi oleh AusAID dan WSP EAP Bank Dunia. Proses penyusunannya berlangsung selama 5 tahun dan disepakati pada tahun 2003.
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja untuk konsultan yang akan membantu penyusunan rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum di 3 kabupaten/kota di Bali serta mereview rencana teknis pengembangan lokasi prioritas yang akan didanai APBN tahun 2014. Konsultan akan memberikan masukan agar pengembangan air minum di Bali terpadu dan berkelanjutan
Data air minum dan sanitasi hasil susenas februari 2012Sekretariat STBM
Presentasi mengenai data air minum dan sanitasi hasil Susenas, yang dipresentasikan oleh Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat pada Rakor Lintas Sektor Bappenas, bulan Februari 2012
Laporan Kegiatan Sekretariat Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkung...Oswar Mungkasa
Laporan ini merangkum kegiatan Pokja AMPL pada Triwulan 2 tahun 2012. Tercatat beberapa kegiatan besar seperti pameran, pelatihan, workshop, dan pertemuan. Sekretariat Pokja AMPL melaksanakan administrasi, mengelola pusat informasi (perpustakaan fisik dan digital, database), serta menerbitkan produk komunikasi. Perpustakaan fisik menambah koleksi 133 judul menjadi 5.928 judul. Perpustakaan digital terus dibenahi isi
Dokumen tersebut membahas penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh secara terkoordinasi dan berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan berbasis kawasan dan melibatkan masyarakat. Kegiatannya mencakup perencanaan, pembangunan fasilitas, dan pemberdayaan masyarakat.
Laporan Kegiatan Sekretariat Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkung...Oswar Mungkasa
Laporan ini merangkum kegiatan Pokja AMPL pada Triwulan 1 tahun 2012. Terdapat 57 agenda kegiatan yang diikuti, termasuk rapat, pelatihan, workshop, dan kunjungan lapangan. Sekretariat Pokja AMPL melaksanakan administrasi, mengelola pusat informasi (perpustakaan, perpustakaan digital, database), serta menerbitkan produk komunikasi. Perpustakaan Pokja AMPL menambah 168 judul, sehingga total koleksinya menjadi 5.795 judul."
Air Minum Layak, Sanitasi Layak, dan Rumah Tangga Kumuh (Target ke-7 dalam Mi...Muhamad Suharsa
Dokumen tersebut membahas tentang target ke-7 dalam Millenium Development Goals (MDGs) yaitu menjamin akses air minum dan sanitasi yang layak serta mengurangi rumah tangga yang tinggal di permukiman kumuh. Dokumen tersebut menjelaskan pencapaian provinsi Jawa Timur dalam mencapai target-target tersebut pada tahun 2015."
Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Indonesia. Menyusun Visi d...Oswar Mungkasa
Penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Indonesia membutuhkan kerja sama lintas sektor dan kebijakan nasional yang terintegrasi. Dokumen ini membahas upaya pemerintah dalam menyusun kerangka kerja penanganan kumuh melalui workshop SAPOLA dengan merumuskan visi, misi, dan rencana aksi 2013-2014. Diharapkan hasil workshop ini dapat menjadi masukan kebijakan penanganan kumuh di tingkat nasional.
El documento habla sobre diferentes etiquetas HTML para formato de texto como <br> para salto de línea, <pre> para texto preformateado, <hr> para separadores horizontales, <font> para estilo de fuente, <b> para negrita, y <u> para subrayado. Proporciona ejemplos de cómo usar estas etiquetas para aplicar formato a texto dentro de una página web.
The House will consider several bills under suspension of rules on Tuesday, July 17, including bills on levee construction, terrorist designations, foreign aid appropriations, US-Israel security cooperation, and insular areas. On Wednesday and the rest of the week, the House will consider bills on sequestration transparency and Department of Defense appropriations. The Senate will consider the nomination of a federal judge on Monday and is scheduled to discuss protecting the electric grid from cyberattacks on Tuesday.
Este capítulo explica cómo crear y editar páginas web (vistas) en HTML y aplicarles estilos en CSS dentro de una aplicación ASP.NET MVC. Se describen conceptos como la creación de vistas, controladores y puntos de entrada para navegar entre páginas. También se recomienda utilizar la librería Bootstrap para dar formato profesional a las interfaces web.
See how to use notifications, push notifications, and both social and promotional content to both engage and sell to ecommerce shoppers. The Rately Merchant Platform can help you start merchandising smarter in less than 15 minutes.
The document discusses the status of carbon capture and storage (CCS) projects around the world. It provides an overview of large-scale integrated CCS projects currently in operation or under construction. These include both power generation and industrial projects. It also discusses the funding challenges for new CCS projects and the need for supportive policies to encourage further development of CCS as an important technology for reducing carbon emissions.
Citarum Roadmap and Investment Program Coordination Workshop. Laporan Pelaksa...Oswar Mungkasa
Lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan koordinasi pelaksanaan Citarum Roadmap dan Program Investasi Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu di Wilayah Sungai Citarum (ICWRMIP) di antara para pemangku kepentingan. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah, lembaga terkait, dan komunitas di sekitar sungai Citarum. Hasil yang diharapkan adalah meningkatkan komitmen dan keterlibatan para pemang
Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan khusus kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro memberikan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik perdesaan secara berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.
Jejak dan Langkah Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL). Mem...Oswar Mungkasa
Memoar ini merangkum jejak langkah Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) selama periode 2002-2010, mencakup inisiasi berbagai program pembangunan AMPL, kemitraan dengan berbagai lembaga, serta upaya-upaya untuk meningkatkan sinergi kelembagaan dan perencanaan di bidang AMPL. Memoar ini juga membahas pembelajaran selama kiprah Pokja AMPL beserta langkah-langkah untuk melanj
PERCIK merupakan media informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja AMPl (POKJA AMPL) setiap 3 bulan. Diterbitkan pertama kali tahun 2003.
Dokumen tersebut merupakan panduan pemantauan program penanggulangan kemiskinan yang mencakup konsep pemantauan program secara umum beserta acuan-acuan khusus untuk memantau beberapa program penanggulangan kemiskinan utama seperti Program Keluarga Harapan, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Siswa Miskin, Raskin, Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, dan Kredit Usaha Rakyat.
Risalah Rapat Pertemuan Anggota dan Buka Puasa Bersama JEJARING AMPL (Air Min...Oswar Mungkasa
Jejaring AMPL merupakan perkumpulan pemangku kepentingan air minum dan penyehatan lingkungan yang berdiri sejak tahun 2007.
tema pertemuan Bersama Membangun: Regenerasi Pengurus Jejaring AMPL.
pertemuan diadakan pada tanggal 16 Agustus 2011
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang permukiman dan ketahanan pangan di Indonesia, termasuk masalah konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, faktor penyebabnya, dan solusi untuk mengatasinya seperti komitmen pemerintah, pembenahan data, penegakan hukum, insentif, penataan ruang, dan konsep bank tanah dan konsolidasi tanah."
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Oswar Mungkasa
perkotaan mengalami banyak masalah disebabkan demikian intensifnya penggunaan moda kendaraan bermotor. sudah saatnya melirik alternatif lain yang lebih berkelanjutan yaitu moda berjalan kaki dan bersepeda
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Oswar Mungkasa
Tata kelola kolaboratif dalam pengembangan wilayah berkelanjutan memerlukan kepemimpinan bersama yang mampu meningkatkan kesadaran, memobilisasi, membingkai masalah, dan mengkoordinasi pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi bersama. Keterampilan penting pemimpin antara lain menarik perhatian, membangun kepercayaan, dan merumuskan visi bersama.
selama ini skema yang diperkenalkan adalah 3 R (Reuse, Reduce Recycle) kemudian dengan berkembangnya konsep ekonomi sirkuler maka berkembang pula skema lebih baru yang dikenal sebagai upcycling.
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Oswar Mungkasa
The implementation of green infrastructure (GI) in Indonesia accelerated by public awareness of the importance of conservation of natural resources and ecosystems. One of the Indonesian government’s efforts to apply the principles of GI in urban areas in a structured and massive manner is through the Green City Development Program (P2KH) Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). The approach taken is Green Planning and Design, Green Open Space, Green Energy, Green Water, Green Waste, Green Building, Green Transportation, Green Community. The city that is the case study for discussion is Jakarta. Jakarta Smart City, Green Buildings, Urban Agriculture, and Child Friendly Integrated Public Space (RPTRA) are programs that successfully implemented. The implementation GI program easily accepted if based on the community.
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Oswar Mungkasa
Makalah ini membahas tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Tata kelola kolaboratif melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam penyusunan kebijakan. Namun hasil penelitian menunjukkan penerapan tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan TPB di Indonesia belum optimal karena keterlibatan pemangku kepentingan masih
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAOswar Mungkasa
Dokumen ini membahas tentang optimalisasi peran, fungsi, dan pelayanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA) untuk penerima manfaat paska. Dokumen ini menjelaskan beberapa fakta tentang BP-TAPERA, isu-isu yang dihadapi seperti dualisme sumber dana perumahan dan ketersediaan data, serta memberikan saran seperti pengembangan grand design pembiayaan perumahan dan penerapan tata kelola kolaboratif yang
Tata kelola kolaboratif merupakan paradigma baru dalam administrasi publik yang menekankan pada kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola kolaboratif muncul seiring pergeseran dari paradigma Old Public Administration ke New Public Management yang memberikan peran lebih besar kepada pemangku kepentingan non-pemerintah. Prinsip utama tata kelola kolaboratif adalah melibatkan berbagai pem
Kolaborasi multi-pemangku kepentingan membutuhkan katalis untuk berjalan efektif. Dokumen menjelaskan enam katalis utama yaitu strategi bersama, kejelasan tujuan, inklusivitas luas, pertanggungjawaban yang disetujui, penyelenggaraan bersama, dan inovasi mudah diadaptasi. Katalis-katalis ini mencakup aspek-aspek seperti perencanaan bersama, keterlibatan seluruh pemangku
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...Oswar Mungkasa
Skema bekerja dari rumah (WFH) merupakan bagian dari konsep bekerja jarak jauh yang telah dikenal sejak tahun 1970-an. Walaupun demikian, konsep ini biasanya diterapkan dalam kondisi normal dan bukan karena pandemi seperti saat ini. Makalah ini membahas sejarah, konsep, dan perkembangan terkini dari bekerja jarak jauh serta langkah yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak untuk menerapkan ske
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...Oswar Mungkasa
1) Jakarta took several steps to respond to COVID-19 including closing public spaces in March, establishing a task force, and implementing large-scale social restrictions (PSBB) in April including limiting gatherings and transport.
2) Lessons learned include the need for improved metropolitan governance and collaborative partnerships between different levels of government and stakeholders. Effective communication is also key.
3) Looking ahead, Jakarta aims to establish a new normal with an emphasis on social capital, digital shift, healthy lifestyles, improved data systems, and a focus on recovery.
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...Oswar Mungkasa
Dokumen ini membahas tentang latar belakang dan tugas Koordinator Ketahanan Kota Jakarta. Jakarta terpilih bergabung dalam jejaring 100 Resilient Cities pada 2016 untuk mengembangkan strategi ketahanan kota. Koordinator ditunjuk untuk memfasilitasi penyusunan strategi ketahanan dan mengoordinasikan pelaksanaannya hingga 2019.
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaOswar Mungkasa
Collaborative approach in solving issues of Jakarta to build resilience
Oswar Mungkasa (Former Chief Resilient Officer of Jakarta 100 Resilient Cities Program)
Advocacy Forum on Giving Inputs to the Implementation of the New Urban Agenda in Myanmar - CORDAID Yangon, 22nd January 2020
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiOswar Mungkasa
Tulisan ini disiapkan untuk memeriahkan ajang NTU (Nugroho Tri Utomo) Writing Contest for Water and Sanitation 2019 bertema Menuntaskan Akses Sanitasi dan Air Minum Aman Berkelanjutan 2024 yang diselenggarakan oleh Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
PRESENTASI LAPORAN TUGAS AKHIR ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIFratnawulokt
Peningkatan status kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu hal prioritas di Indonesia. Status derajat kesehatan ibu dan anak sendiri dapat dinilai dari jumlah AKI dan AKB. Pemerintah berupaya menerapkan program Sustainable Development Goals (SDGs) dengan harapan dapat menekan AKI dan AKB, tetapi kenyataannya masih tinggi sehingga tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif dari ibu hamil trimester III sampai KB.
Metode penelitian menggunakan Continuity of Care dengan pendokumentasian SOAP Notes. Subjek penelitian Ny. “H” usia 34 tahun masa kehamilan Trimester III hingga KB di PMB E Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
Hasil asuhan selama masa kehamilan trimester III tidak ada komplikasi pada Ny. “E”. Masa persalinan berjalan lancar meskipun terdapat kesenjangan dimana IMD dilakukan kurang dari 1 jam. Kunjungan neonatus hingga nifas normal tidak ada komplikasi, metode kontrasepsi memilih KB implant.
Kesimpulan asuhan pada Ny. “H” ditemukan kesenjangan antara kenyataan dan teori di penatalaksanaan, tetapi dalam pemberian asuhan ini kesenjangan masih dalam batas normal. Asuhan kebidanan ini diberikan untuk membantu mengurangi kemungkinan terjadi komplikasi pada saat masa kehamilan hingga KB.
4. PANDUAN PENGELOLAAN DATA AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN DI DAERAH
Diterbitkan oleh WASPOLA Facility bekerja sama dengan KELOMPOK KERJA AIR
MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN, yang terdiri dari : Badan Perencanaan dan
Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum,
Kementerian Kesehatan, Departemen Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kementerian Perindustrian.
Pengarah
Nugroho Tri Utomo
Gary D Swisher
Editor
Sofyan Iskandar
Tim Penyusun
Udi Maadi
Nur Apriatman
Ardi Adji
Dormaringan H. Saragih
Bambang Pujiatmoko
WASPOLA Facility adalah kelanjutan dari proyek WASPOLA (1998-2003) dan WASPOLA 2 (2004-2009). Proyek ini didanai dari bantuan hibah dari
Pemerintah Australia melalui AusAID, yang dilaksanakan oleh 2 institusi, Bappenas dan Water and Sanitation Program for East Asia and the Pacific
(WSP-EAP) World Bank.
5. DAFTAR SINGKATAN
AMPL : Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
AMPL-BM : Air Minum dan Penyehatah Lingkungan Berbasis Masyarakat
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bapeprov : Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi
BPM : Badan Pemberdayaan Masyarakat
CLTS : Community Led Total Sanitation
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPU : Dinas Pekerjaan Umum
IPA : Instalasi Pemrosesan Air
IPLT : Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu.
ISSDP : Indonesia Sanitation Sector Development Programme
Jaga : Jamban Keluarga
Kabag : Kepala Bagian
Kabid : Kepala Bidang
Lokalatih : Lokakarya dan Pelatihan
PAMSIMAS : Program Nasional Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum
Pemkab : Pemerintah Kabupaten
Pemkot : Pemerintah Kota
Pemprov : Pemerintah Provinsi
PHBS : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
POD : Pendidikan Orang Dewasa
Pokja : Kelompok Kerja
Renstra : Rencana Strategis
Renstra SKPD : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, 5 Tahun.
RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah, 5 Tahun.
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 5 Tahun.
RPJP : Rencana Pembangunan Jangka Panjang, 20 Tahun.
RPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 20 Tahun.
RTL : Rencana Tindak Lanjut
SANIMAS : Sanitasi oleh Masyarakat
SK : Surat Keputusan
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPAL : Saluran Pembuangan Air Limbah
TPA : Tempat Pembuangan Akhir (sampah)
WASPOLA : Water Supply and Sanitation Policy Formulation and Action Planning
WSLIC-II : Water and Sanitation for Low Income Communities – II
6. KATA PENGANTAR
Buku Panduan Pengelolaan Data AMPL ini berisi tentang panduan bagaimana melaku-
kan fasilitasi Pengelolaan Data AMPL dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan
AMPL. Dengan panduan ini, diharapkan diperoleh kejelasan dalam tata cara melakukan
Pengelolaan Data AMPL. Panduan ini khususnya ditujukan bagi pemerintah kabupaten/
kota dalam Pengelolaan Data AMPL di daerahnya. Namun demikian berguna juga bagi
para pelaku pembangunan AMPL yang mendukung kegiatan di tingkat kabupaten/kota.
Buku panduan ini terdiri dari lima bagian. Pertama adalah Penjelasan Umum, kedua
adalah Panduan Pengelolaan Data AMPL, ketiga adalah Panduan Pengumpulan Data
AMPL, keempat adalah Panduan Pemrosesan dan Publikasi Data AMPL, dan kelima
adalah Penutup.
Demikian, tidak ada gading yang tak retak, segala masukan akan kami terima dengan
senang hati.
Selamat membaca dan mempraktekannya.
Tim Penyusun
7. DAFTAR ISI
Daftar Singkatan
Kata Pengantar
Daftar Isi
1.1
Bagian 1 Penjelasan Umum 03
1.2
Latar belakang 03
1.3
Tujuan 05
1.4
Pengguna 05
Sistematika 06
Bagian 2 Panduan Pengelolaan Data AMPL 09
2.1 Latar belakang 09
2.2 Kondisi Data dan Pendataan Data AMPL di Daerah 11
2.3 Tujuan 12
2.4 Organisasi Pengelolaan 13
2.5 Tahapan Kegiatan 15
2.6 Jadwal Pelaksanaan 18
2.7 Jenis Data 18
2.8 Periode Pendataan 18
Bagian 3 Panduan Pengumpulan Data AMPL 21
3.1 Tahapan Pengumpulan Data 21
3.2 Jenis Data 30
3.3 Kuisioner dan Cara Pengisian 30
3.4 Mekanisme Pengumpulan Data 48
Bagian 4 Panduan Pemrosesan, Analisis dan Publikasi Data AMPL 53
4.1 Pemrosesan Data 53
4.2 Analisis Data 62
4.3 Pengertian Indikator 69
4.4 Publikasi Data 71
Bagian 5 Penutup 75
8.
9. 1 Penjelasan
Umum
1.1. Latar Belakang
Studi Pengembangan Pengelolaan Data Pembangunan
Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang
telah dilaksanakan oleh WASPOLA sejak tahun 2006,
menemukan beberapa isu penting tentang pengelolaan
data AMPL yaitu:
1. Rendahnya kesadaran daerah akan pentingnya
pengelolaan data AMPL yang akurat
2. Adanya sistem pengelolaan data AMPL di daerah
yang kurang terintegrasi
3. Belum adanya database AMPL yang disepakati di
daerah
4. Rendahnya kapasitas daerah dalam pengelolaan
data AMPL
Studi yang dilakukan WASPOLA melalui pendekatan
diskusi terfokus dalam format lokakarya data daerah, dan
kajian literatur, merekomendasikan beberapa hal sebagai
berikut:
a. Perlu kesamaan pemahaman para pelaku
pembangunan AMPL tentang pentingnya data
AMPL. Hal ini meliputi pemahaman tentang variabel
03
10. data yang dikumpulkan, untuk apa data dikumpulkan, apa manfaat dari
tersedianya data, apa kerugiannya kalau tidak tersedia data, institusi
yang melakukan pengumpulan data, sumber daya yang diperlukan,
bagaimana data dikumpulkan, dikelola, dan dikomunikasikan, serta
frekuensi pengumpulannya
b. Perlu adanya pemahaman tentang peran dan fungsi instansi pelaku
pembangunan AMPL dalam pengelolaan data. Data apa saja yang
dikumpulkan oleh masing-masing instansi, untuk keperluan apa data itu
dikumpulkan, bagaimana mekanisme pengumpulannya, dan bagaimana
data tersebut dapat diakses oleh para aktor pembangunan AMPL lainnya.
Dalam hal ini secara khusus perlu dipahami peranan BPS di tingkat
kabupaten dalam memperoleh data, apakah melalui pengumpulan data
primer, ataukah mendapatkan data sekunder dari instansi teknis terkait.
Sehingga ada pemahaman dalam menggunakan data sesuai dengan
keperluannya.
c. Perlu adanya penyepakatan tentang data AMPL yang minimum harus
dimiliki oleh daerah untuk kebutuhan perencanaan, serta monitoring dan
evaluasi kinerja pembangunan AMPL, untuk semua tingkatan mulai dari
provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa. Indikator MDGs dapat
dijadikan acuan untuk mengembangkan data AMPL yang minimum
harus tersedia.
d. Perlu adanya penyepakatan tentang mekanisme pengumpulan data
AMPL di daerah. Ada 2 metode yang dapat digunakan, yaitu Registrasi
dan Survei. Kedua metode ini perlu dipertimbangkan sesuai dengan
kebutuhan dan sumber daya yang tersedia.
e. Perlu adanya kesepakatan dalam mekanisme konsolidasi data yang
dikumpulkan oleh masing-masing instansi di daerah
f. Perlu adanya kesepakatan dalam updating (pembaharuan) data, hal ini
menyangkut frekuensi updating, mekanisme updating, instansi yang
melakukan, serta alokasi sumber daya.
g. Perlu dikembangkan media publikasi dan diseminasi data yang mudah
diakses oleh para pelaku pembangunan AMPL di daerah khususnya, dan
pihak yang lebih luas.
04
11. h. Untuk hal-hal di atas, diperlukan peningkatan kapasitas pengelola data
AMPL dalam hal pengelolaan data yang meliputi teknik pengumpulan
dan pemrosesan data.
i. Pihak pemerintah pusat dan provinsi perlu menyediakan insentif bagi
daerah yang telah memiliki sistem pengelolaan data yang baik.
j. Perlu dikembangkan panduan pengelolaan data yang mudah diikuti oleh
para pengelola data AMPL di daerah.
k. Pemerintah pusat dan provinsi perlu mengembangkan advokasi dan
pelatihan pengelolaan data AMPL.
Menindaklanjuti rekomendasi ini, maka disusunlah sebuah buku panduan
pengelolaan data AMPL di daerah.
1.2. Tujuan
Tujuan penyusunan buku panduan ini adalah sebagai berikut:
1. Memberikan panduan fasilitasi kepada Pokja AMPL nasional dan Pokja
AMPL Provinsi dalam kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan data
AMPL Kabupaten/kota.
2. Membantu kelompok kerja AMPL Kabupaten/Kota dalam pengelolaan
data AMPL yang dapat digunakan sebagai alat perencanaan, monitoring
serta evaluasi pembangunan AMPL.
1.3. Pengguna
Pengguna langsung yang dapat memanfaatkan buku Panduan Pengelolaan
Data AMPL ini adalah:
1. Pokja AMPL Provinsi
2. Pokja AMPL Kabupaten/Kota
Selain pengguna langsung tersebut, buku panduan ini juga dapat dimanfaatkan
oleh pemangku kepentingan pembangunan AMPL lain, baik untuk digunakan
langsung ataupun sebagai panduan untuk fasilitasi.
05
12. 1.4. Sistematika
Buku panduan pengelolaan data AMPL ini disusun dalam 5 bagian, yaitu:
BAGIAN 1 : PENJELASAN UMUM
Merupakan pengantar umum buku panduan ini. Menguraikan latar belakang
dan tujuan dari buku panduan pengelolaan data AMPL.
BAGIAN 2: PANDUAN PENGELOLAAN DATA AMPL
Menguraikan tentang organisasi dan tata laksana dalam pengelolaan data
AMPL di tingkat Kabupaten/Kota.
BAGIAN 3: PANDUAN PENGUMPULAN DATA AMPL
Menguraikan tentang proses pengumpulan data AMPL dimulai sejak menyusun
kuesioner hingga entry data.
BAGIAN 4: PANDUAN PEMROSESAN DAN PUBLIKASI DATA AMPL
Menguraikan tentang teknik-teknik pemrosesan data dan bagaimana membuat
publikasi data.
BAGIAN 5: PENUTUP
06
15. 2 Panduan
Pengelolaan
Data Ampl
Daerah
2.1. Latar Belakang
Pembangunan sektor AMPL telah mulai berlangsung
sejak PELITA I. Hanya saja pembangunan tersebut
tidak disertai dengan pengelolaan data secara baik dan
terpadu. Berbagai institusi terkait AMPL memiliki data.
Misalnya Departemen Kesehatan, Departemen Pekerjaan
Umum, atau Departemen Dalam Negeri memiliki data
masing-masing, dimana bisa muncul angka yang berbeda
untuk kategori dan kelompok sasaran sama. Kondisi ini
bisa dimaklumi mengingat setiap institusi akan lebih
fokus terhadap angka pencapaian pembangunan yang
dilaksanakan oleh institusi yang bersangkutan. Perbedaan
data juga bisa disebabkan oleh adanya perbedaan
pada penggunaan definisi, kategorisasi variabel yang
digunakan, metode pengambilan data, dan kehandalan
sumber daya manusia yang mengolah dan mengelolanya.
Berbagai jenis data AMPL yang ada di masing-masing
institusi tentunya tak bisa disatukan begitu saja. Salah
satu data yang ada dan bisa digunakan adalah data
yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai
lembaga pemerintah yang berwenang mengeluarkan
data. Namun ketersediaan data AMPL di BPS saat ini
09
16. masih sangat terbatas. Mengapa? Karena data AMPL belum dipandang sebagai
variabel yang perlu diperlakukan secara khusus dibanding sektor lain, misalnya
survei pertanian atau survei volume penjualan beras. Data AMPL terakhir
yang digunakan diambil berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional
(SUSENAS). Data hasil SUSENAS tersebut digunakan sebagai acuan khususnya
dalam mengevaluasi pencapaian target MDGs.
SUMBER AIR BERSIH TERLINDUNGI SUMBER AIR BERSIH TAK TERLINDUNGI
Laporan MDGs Laporan MDGs
BPS BPS
Indonesia Indonesia
air kemasan
sambungan sambungan
1. 1. 1. gerobak dorong 1. (termasuk isi
pipa pipa
ulang)
sumur tak
2. hidran umum 2. sumur bor 2. air kemasan 2.
terlindungi
sumur air dari truk mata air tak
3. sumur bor 3. 3. 3.
terlindungi tangki terlindungi
sumur mata air sumur tak
4. 4. 4. 4. sungai
terlindungi terlindungi terlindungi
mata air mata air tak lain-lain (danau,
5. 5. air hujan 5. 5.
terlindungi terlindungi waduk, dll)
6. air hujan
Di dalam pendataan, perbedaan pendefinisian akan mengakibatkan hasil
yang berbeda sama sekali. Karena itu, persamaan pendefinisian menjadi hal
yang sangat penting sebelum proses pendataan berlangsung, demikian juga
standarisasi terminologi dan metodologi. Hal ini seperti yang terjadi dalam
penyajian data air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) Indonesia
selama ini. Tabel 1 memberikan contoh definisi yang berbeda pada sektor air
minum untuk membedakan sumber air yang berkategori baik dan tidak baik
antara Laporan Pemantauan MDGs di Indonesia dan BPS (SUSENAS 2002).
Definisi yang digunakan untuk sumber air tersebut juga belum tentu sesuai
dengan definisi sumber air dan sarana sanitasi yang layak (improved) dan tidak
layak (unimproved) yang saat ini digunakan untuk memantau pencapaian
MDGs sektor Permukiman dan Perumahan. Selain perbedaan antar-institusi,
ada perbedaan di masyarakat. Perbedaan itu menyangkut persepsi antara
masyarakat dan pengumpul data. Ini memungkinkan fasilitas yang sama
ditempatkan pada kelompok data yang berbeda-beda
10
17. Kelemahan data AMPL ini secara langsung berakibat pada lemahnya monitoring
dan evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan dan berakibat lanjut pada
lemahnya perencanaan pembangunan AMPL. Keberadaan data yang bersumber
dari BPS saat ini sudah sangat memadai jika untuk mengukur cakupan pelayanan
AMPL pada tingkat nasional hingga provinsi, namun tidak memadai jika
dimaksudkan untuk membuat landasan perencanaan pembangunan di tingkat
kabupaten/kota. Sebagai contoh, untuk perencanaan pembangunan AMPL
di satu kabupaten, maka pemerintah kabupaten bersangkutan memerlukan
data tentang jumlah tiap sarana yang masih berfungsi dan tidak berfungsi
serta jumlah penduduk penggunanya hingga tingkat desa atau bahkan rumah
tangga. Kemudian juga perlu mengetahui kondisi di saat musim penghujan dan
musim kemarau.
Ketersediaan data yang lebih rinci tersebut tentu saja akan sangat tidak efisien
jika dilaksanakan terpusat, misalkan oleh BPS sendiri. Lebih lagi data yang
rinci tersebut juga menjadi tidak memiliki arti penting bagi pemerintah pusat
yang lebih berorientasi pada tingkat perencanaan makro. Pendataan yang rinci
untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi hasil pembangunan akan lebih
efisien jika dilaksanakan terdesentralisasi.
2.2. Kondisi Data dan Pendataan AMPL Di Daerah
Aktor atau para pelaku dalam pengelolaan data AMPL di daerah secara umum
terdiri dari dinas-dinas yang secara langsung berhubungan dengan sektor
AMPL, seperti:
zz Dinas Kesehatan yang memiliki jalur dari tingkat kabupaten, kecamatan,
sampai ke desa. Mekanisme perolehan data dilakukan melalui hasil
proses inspeksi sanitasi ditingkat desa yang dilaksanakan secara berkala
oleh kader kesehatan lingkungan di setiap desa, selanjutnya direkap oleh
petugas sanitarian di tingkat kecamatan, subdin Kesehatan lingkungan di
tingkat kabupaten dan selanjutnya diolah bidang Penyehatan Lingkungan
di tingkat propinsi.
zz Dinas Pekerjaan Umum memiliki jalur mekanisme perolehan data
melalui telaah usulan yang tertuang dalam DASK, meliputi data tentang
jumlah sistem yang terbangun, cakupan penduduk yang mendapatkan
sarana dan prasarana yang dibangun serta investasi biaya yang dibutuhkan
11
18. dalam setiap pembangunan.
zz Badan Pemberdayaan Masyarakat yang melakukan pengumpulan
data dalam mengisi profil desa, dimana mekanisme perolehan data
dilakukan melalui pembentukan Pokmas (Kelompok Masyarakat) yang
berada disetiap dusun, selanjutnya diolah ditingkat desa, Kecamatan,
Kabupaten, dan Propinsi
zz PDAM yang melakukan pengumpulan data pelanggan air minum yang
dilayaninya, dimana Perpamsi melakukan pengelolaan data AMPL
yang meliputi data administratif dan teknis PDAM, termasuk cakupan
pelayanan, yang dipublikasikan dalam Direktori Perpamsi
zz Bappeda yang melakukan konsolidasi data yang dikumpulkan oleh
dinas terkait, mekanisme perolehan data dilakukan melalui permintaan
dari masing-masing instansi terkait menurut bidangnya masing-masing.
Bappeda berperan sebagai koordinator integrasi data antar sektoral
dan mensinergikan pemenuhan data dasar AMPL antar pemangku
kepentingan.
zz BPS melakukan pendataan sektoral berdasarkan permintaan dan
kebutuhan. Adapun prosesnya dapat diperoleh langsung dari instansi yang
bersangkutan dan untuk data umum perolehannya melalui mekanisme
dari tingkat desa melalui profil desa, selanjutnya ke petugas BPS di tingkat
kecamatan (Mantri Statistik), kabupaten/kota dan seterusnya ke propinsi
Dari beragamnya kondisi pendataan diatas, maka dirasakan perlunya kesatuan
konsep, definisi dan metodologi pengelolaan data AMPL di daerah, untuk
mendapatkan indikator AMPL sampai wilayah terkecil agar data dapat
digunakan sebagai perencanaan, monitoring serta evaluasi capaian pelayanan
AMPL.
2.3. Tujuan
Berlandaskan kondisi tersebut di atas, maka buku ini disusun dengan tujuan
untuk dapat memberikan panduan bagi para pengelola data di tingkat kabupaten
dalam pengelolaan data sektor air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL)
yang terpadu secara nasional dan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan
pemerintah kabupaten/kota.
12
19. 2.4. Organisasi Pengelolaan
Sektor AMPL adalah urusan beragam pemangku kepentingan dan telah
diuraikan sebelumnya bahwa pengelolaan datanya juga terjadi pada beberapa
pemangku kepentingan dengan fokus masing-masing sesuai tupoksi. Oleh
karena itu, sangat penting untuk mengintegrasikan dan mensinergikan urusan
sektor AMPL ini yang dimulai dari pengelolaan datanya.
Seiring dengan persoalan kelembagaan yang ada, maka untuk pengelolaan data
AMPL ini sebaiknya dilakukan oleh lembaga yang memiliki fungsi koordinasi
yang baik, misalnya, lembaga yang melakukan koordinasi pengelolaan data
AMPL adalah Kelompok Kerja (Pokja) AMPL. Belajar dari pelaksanaan uji
coba yang telah dilaksanakan di Kab. Bangka dan berbagai kajian di beberapa
daerah dan kajian literatur, maka organisasi pelaksanaannya adalah sebagai
berikut:
PENANGGUNGJAWAB
Ketua Pokja AMPL
KETUA PELAKSANA
Anggota Pokja
TIM PELAKSANA
Anggota Pokja
SUPERVISOR
Anggota Pokja atau yang
Dipandang Mampu
SUPERVISOR LAPANGAN
Bidan Desa/Aparat Desa
SURVEYOR/ENUMERATOR
Kader Posyandu/Karang
Organisasi Pelaksanaan Pengelolaan Data AMPL
Pokja AMPL adalah lembaga adhoc di daerah yang dibentuk melalui SK Bupati/Walikota/Gubernur yang
anggotanya terdiri atas pemangku kepentingan, baik lembaga atau perorangan, baik pemerintah (SKPD) maupun
non pemerintah yang memiliki tupoksi, keterlibatan atau keberpihakan pada sektor AMPL.
13
20. Pembagian Tugas dalam Pelaksanaan Pengelolaan Data AMPL
Posisi Pelaksana Tugas Pekerjaan
Penanggungjawab seluruh pelaksanaan pengelolaan data
Penanggungjawab Ketua Pokja
AMPL, Mengkoordinasikan instansi terkait
Anggota Pokja Ketua pelaksana dan bertanggungjawab terhadap seluruh
Ketua Pelaksana (SKPD atau indi-
vidu) pelaksanaan
Mengikuti TOT pengumpulan data
Melakukan pelatihan kepada supervisor dan enumerator
Menyediakan dan mengatur logistik
Mengatur jadwal kegiatan dan pelaksanaannya
Melakukan batching (pengelompokan), editing (perbaikan), dan
Tim Pelaksana Anggota Pokja
coding (pengkodean)
Mengikuti pelatihan entry (pengisian) dan analisis data
Melakukan entry data
Melakukan analisis data
Menyusun buku publikasi dan pelaksanaan publikasinya
Anggota Pokja
atau yang dipan- Mengikuti TOT pengumpulan data
dang mampu Melakukan supervisi dalam pelaksanaan pengumpulan data
Supervisor
(misal: sanitarian Memeriksa kelengkapan kuesioner untuk wilayah kerjanya
atau aparat keca- sebelum diserahkan ke Tim Pelaksana
matan)
Mengikuti pelatihan pengumpulan data
Melakukan supervisi dan pendampingan kepada enumerator
Supervisor Bidan Desa atau
dalam survei
Lapangan aparat desa
Memeriksa kelengkapan kuesioner dan isiannya sebelum
diserahkan ke Supervisor
Kader Posyandu Mengikuti pelatihan pengumpulan data
Surveyor/
atau Karang Ta-
Enumerator Melakukan survei rumah tangga
runa
Organisasi pelaksanaan dan pelaksana tersebut tidaklah baku, dapat
dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing
daerah. Yang penting dari pelaksanaan ini bahwa setiap pemangku kepentingan
sepakat untuk koordinasi, sinergi dan integrasi dalam pengelolaan data AMPL.
14
21. 2.5. Tahapan Kegiatan Bagaimana melakukan
Tahapan-tahapan pelaksanaan dalam pengumpulan
pengelolaan data AMPL
data AMPL ini secara umum adalah sebagai berikut:
Proses dalam melakukan pendataan AMPL adalah
1. Pertama yang harus dilakukan oleh sebagai berikut
Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pokja
AMPL adalah melakukan serangkaian Pertemuan,
1. Membangun kesepakatan dan
komitmen semua pihak (-SKPD-
koordinasi dan
pertemuan koordinasi/ lokakarya dengan lokakarya
SKPD)
2. Menggalang dukungan pimpinan
seluruh pemangku kepentingan guna
Penetapan tim
(i) mengidentifikasi data dan pendataan pelaksana dan
1. Menetapkan Tim Pelaksana dari
unsur-unsur Pokja AMPL
persiapan
yang telah dilakukan oleh masing-masing 2. Menyiapkan sumberdaya dan
penyepakatan jadwal
pemangku kepentingan, (ii) menggali TOT
kesepakatan bersama untuk melakukan Tim Pelaksana 1. ToT pendataan lapangan kepada Tim
Pelaksana
pengelolaan data yang sinergis dan 2. Perbaikan kuesioner jika diperlukan
Pelatihan
terintegrasi, dan (iii) menggalang dukungan Aparat pendata
Pelatihan Aparat Pencacah (Enumerator)
lapangan
pimpinan daerah, baik Bupati/Walikota dan oleh Tim Pelaksana didampingi Pokja
AMPL Nasional dan WASPOLA
DPRD untuk pelaksanaan pengelolaan data Survei
AMPL yang sinergis dan terintegrasi. Rumah Tangga 1. Survei lapangan oleh Pencacah
2. Supervisi oleh Tim Pelaksana/Pokja
AMPL
2. Kedua adalah menyepakati dan menetapkan Pelatihan
Pelatihan Aparat Pencacah (Enumerator)
Tim Pelaksana dan melakukan kegiatan- Cleaning & Entry
dan Analisis data
oleh Tim Pelaksana didampingi Pokja
AMPL Nasional dan WASPOLA
kegiatan persiapan. Sebagaimana telah
diuraikan sebelumnya bahwa Tim Pelaksana Cleaning &
Entry Data Cleaning dan Entry Data oleh Tim
ini haruslah multistakeholder, tidak hanya Pelaksana
dari satu SKPD saja dan idealnya dipilih dari
Pelatihan
unsur-unsur anggota Pokja AMPL. Setelah Pengolahan /
Pelatihan Pengolahan/Analisis Data
Analisis data
Tim Pelaksana terbentuk, selanjutnya Tim
Pelaksana melakukan kegiatan-kegiatan Pengolahan &
Analisis data
persiapan yang meliputi: Pengolahan/Analisis Data
zz Penyiapan sumberdaya; Penyusunan
Buku Kondisi
AMPL Penyusunan Buku Kondisi AMPL
zz Pembagian tugas;
zz Penyusunan rencana kegiatan dan jadwal
Publikasi Publikasi data, misalnya melalui diskusi
3. Ketiga adalah TOT Tim Pelaksana. Pokja Data publik atau peluncuran buku
AMPL dan WASPOLA Facility akan
memfasilitasi pelaksanaan TOT Tim
15
22. Pelaksana ini. Penjelasan lebih rinci kegiatan ini dapat dicermati pada
buku 4 dari Panduan ini. Selesai TOT, selanjutnya Tim Pelaksana segera
menyusun rencana persiapan pengumpulan data yang meliputi (i) revisi
kuesioner jika diperlukan, (ii) rekrutmen supervisor dan enumerator, (ii)
pengumpulan data sekunder untuk perencanaan survei, (iii) perencanaan
jadwal pelatihan enumerator dan supervisor, dan (iv) perencanaan jadwal
survei.
4. Keempat adalah pelatihan kepada aparat pendata lapangan (surveyor/
enumerator) dan supervisor pengumpulan data. Pelatihan ini sepenuhnya
dilaksanakan oleh Tim Pelaksana, namun akan diberikan pendampingan
dari Pokja AMPL dan WASPOLA Facility. Segala hal yang menyangkut
materi dan modul pelatihan disiapkan secara mandiri oleh Tim Pelaksana,
karena harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik lokal.
5. Kelima adalah melakukan survei rumah tangga. Kegiatan ini dilaksanakan
setelah pelatihan selesai dan idealnya segera tanpa ada jeda waktu lama.
Survei dilaksanakan oleh Enumerator dengan supervisi dari Supervisor
lapangan. Enumerator dan Supervisor yang tidak mengikuti pelatihan
tidak boleh melakukan survei, karena akan mengurangi akurasi dan
validitas data. Tim Pelaksana harus pula melakukan supervisi untuk
menjamin validitas data sekaligus untuk memahami kondisi-kondisi
lapangan berkaitan dengan sektor AMPL.
6. Setelah semua kuesioner terkumpul di Supervisor, selanjutnya diserahkan
ke Tim Pelaksana untuk proses batching dan editing. Diperlukan petugas
khusus untuk proses batching dan editing ini, karena memerlukan
ketelitian dan ketekunan. Pelaksana supervisi di lapangan dianjurkan
terlibat sebagai petugas batching dan editing, karena menguasai
persoalan lapangan. Pada proses ini, umumnya diperlukan juga kegiatan
kunjungan secara sampel acak ke rumah tangga responden untuk
melakukan review dan evaluasi dari pelaksanaan survei melalui Focus
Group Discussion (FGD) bersama responden-enumerator-supervisor.
7. Pelatihan entry data dan cleaning data menjadi kegiatan selanjutnya
setelah batching dan editing selesai. Tim Pelaksana akan dilatih tentang
hal tersebut oleh Pokja AMPL dan WASPOLA Facility. Umumnya
pelatihan dapat dilaksanakan selama 2 hari efektif. Program aplikasi
16
23. untuk entry data dapat disiapkan oleh Pokja AMPL dan WASPOLA
Facility, atau dibuat bersama-sama dengan Tim Pelaksana.
8. Entry data dan proses cleaning data dilaksanakan secara mandiri oleh
Tim Pelaksana. Umumnya proses entry data dapat dilakukan dengan
cepat, karena relatif mudah dan tidak banyak data yang harus diinput
dengan rata-rata waktu 5-10 menit per satu buku kuesioner. Cleaning
data merupakan proses yang memerluka ketelitian dan dilakukan secara
iterasi, mulai dari proses pencermatan sepintas-keseluruhan, identifikasi
kesalahan, koreksi data, dan kemudian kembali proses berulang dengan
menggunakan kriteria dari kesalahan yang teridentifikasi maupun yang
mungkin terjadi.
9. Pelatihan berikutnya adalah tentang analisis data. Tim Pelaksana
akan diberikan pelatihan mengenai analisis data dari Pokja AMPL
dan WASPOLA Facility. Umumnya pelatihan ini bisa digabungkan
pelaksanaannya dengan pelatihan entry dan cleaning data, tergantung
ketersediaan waktu dan materi pelatihan tambahan yang dibutuhkan
oleh Tim Pelaksana.
10. Tim Pelaksana selanjutnya melakukan pemrosesan dan analisis data
secara mandiri. Diperkirakan proses analisis membutuhkan waktu sekitar
1-2 bulan.
11. Penyusunan buku publikasi kondisi AMPL Kabupaten/Kota merupakan
proses yang bisa dilaksanakan seiring dengan proses analisis data. Tim
Pelaksana menyusun buku ini secara mandiri, sementara Pokja AMPL
dan WASPOLA Facility akan membantu mereview buku sebelum
dipublikasikan.
12. Terakhir adalah melakukan publikasi tentang kondisi AMPL melalui
lokakarya atau seminar dan penerbitan buku kondisi AMPL. Seluruh
pemangku kepentingan perlu diundang dalam kegiatan ini, baik internal
dari Kabupaten/Kota, Provinsi bersangkutan maupun daerah lain untuk
berbagi pembelajaran, memperoleh masukan, serta membangun
komitmen untuk perbaikan data secara khusus, dengan perbaikan sektor
secara umum.
17
24. 2.6. Jadwal Pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan, dengan menyesuaikan tahapan-tahapan pelaksanaan
dalam pengelolaan data AMPL secara umum adalah sebagai berikut:
Jadwal Pelaksanaan Pengelolaan Data AMPL
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6
Kegiatan
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Pertemuan Koordinasi dan Lokakarya
Penetapan Tim Pelaksana
Persiapan
TOT Pada Tim Pelaksana
Persiapan Pengumpulan Data
Pelatihan Pencacah
Survey Lapangan
Pelatihan Cleaning & Entry Data
Cleaning & Entry Data
Pelatihan Pengolahan & Analisis
Analisis Data
Penyusunan Buku AMPL
Publikasi Buku
Jadwal tersebut tentu saja dapat berubah menyesuaikan dengan kesiapan dan
ketersediaan sumber daya yang ada di masing-masing daerah.
2.7. Jenis Data
Dalam buku panduan ini, jenis-jenis data yang dikumpulkan adalah data untuk
sektor AMPL yang meliputi:
a. Sumber Air Minum: Akses dan Sarana
b. Pembuangan Tinja/Jamban: Akses dan Sarana
c. Pembuangan Limbah Cair: Akses dan Sarana
d. Pembuangan Sampah: Akses dan Sarana
2.8. Periode Pendataan
Jenis-jenis data di atas, atau data apapun yang telah dikumpulkan, akan sangat
kehilangan arti dan manfaatnya jika tidak dilakukan pembaharuan secara
periodik. Data yang hanya pada satu saat hanya akan sangat bermanfaat saat
18
25. itu pula. Perubahan dan perkembangan kondisi lapangan tidak akan diketahui
jika tidak dilakukan pendataan ulang.
Dianjurkan untuk pendataan ulang dilakukan dengan definisi dan prosedur
yang sama, meskipun seringkali diperlukan perubahan definisi oleh karena
perubahan standar pelayanan AMPL ataupun akibat perubahan kebutuhan
variabel. Pada kondisi diperlukannya perubahan definisi, maka harus diberikan
penjelasan pada data yang baru tentang perubahan-perubahan definisi
yang dilakukan. Demikian pula jika terjadi perubahan sampling frame pada
pengumpulan data yang menggunakan metode survei, maka perubahan-
perubahan tersebut juga harus dijelaskan secara rinci untuk menghindari
kesalahan atau bias pada saat analisis dan penyimpulan.
Tidak ada periode yang baku dalam pendataan ulang. Pertimbangan yang
umum digunakan dalam melakukan pendataan ulang umumnya adalah
persoalan sumberdaya, baik manusia, waktu dan terutama sekali pembiayaan.
Untuk pendataan akses layanan AMPL ini, berlandaskan cepatnya perubahan
yang terjadi di lapangan dan faktor permbiayaan, maka idealnya dilakukan
sebagai berikut:
Tahun Ke Sensus Sampel Data Dihasilkan
0 (nol) Seluruh Rumah Tangga Rumah Tangga Sampel Data dasar
3 (tiga) Rumah Tangga Sampel Rumah Tangga Sampel Data update untuk monitoring
dengan jumlah lebih kecil dan evaluasi
5 (lima) Seluruh Rumah Tangga Rumah Tangga Sampel Data update lengkap
Namun apabila sumberdaya tidak memungkinkan, maka pendataan ulang
dapat dilakukan dengan periode berikut:
Tahun Ke Sensus Sampel Data Dihasilkan
0 (nol) Seluruh Rumah Tangga Rumah Tangga Sampel Data dasar
5 (lima) Rumah Tangga Sampel Rumah Tangga Sampel Data update untuk monitoring
dengan jumlah lebih kecil dan evaluasi
10 (sepuluh) Seluruh Rumah Tangga Rumah Tangga Sampel Data update lengkap
19
26.
27. 3 Panduan
Pengumpulan
Data Ampl
Daerah
3.1. Tahapan Pengumpulan Data
Tahapan-tahapan pelaksanaan dalam pengumpulan
data AMPL ini secara umum adalah sebagai berikut:TOT
pengumpulan data adalah kegiatan pertama yang
dilakukan setelah Tim Pelaksana ditetapkan.
TOT ini dilaksanakan selama minimal 2 hari efektif
dengan pelatih dari Pokja AMPL-WASPOLA Facility.
Materi-materi dalam pelatihan meliputi :
zz Konsep pengelolaan data AMPL
zz Kuesioner dan cara-cara pengisian
zz Mekanisme pengumpulan data
zz Cara-cara wawancara
zz Simulasi survei
zz Simulasi pelatihan
21
28. Panduan pengelolaan data
ToT Tim Pelaksana pengelolaan
data Evaluasi kuesioner
Tidak Perbaikan
Ya
Penyusunan modul pelatihan Supervisor
dan Enumerator Perbaikan kuesioner
Rekrutmen Supervisor dan B
Enumerator
A
22
29. A B
Pelatihan Supervisor dan
Enumerator
Pembagian blok survei dan
jumlah kuesioner
Daftar blok survei dan jumlah Perbanyakan kuesioner
kuesioner
Sosialisasi ke masyarakat
Survei rumah tangga oleh
Enumerator
Penyerahan kuesioner kepada
Supervisor
Pemeriksaan dan editing oleh
Supervisor D
C
23
30. C D
Ya
Lengkap dan benar?
Tidak
Konfirmasi langsung ke Enumerator
Pemeriksaan dan editing oleh Ya
Supervisor Lengkap dan benar?
Tidak
Data valid dan akurat?
Tidak Survey ulang dengan pendampingan
Ya
Data lapangan
(Kuesioner Terisi)
Batching dan Editing
Alur Pelaksanaan Pengelolaan Data AMPL
24
31. No Kegiatan Lokasi Pelaksana Output
TOT Tim Pelaksana Pelatih: Pokja AMPL & WASPOLA
1 Pengelolaan Data Studio Peserta: Pokja AMPL daerah (Tim Draft final panduan survei
AMPL Pelaksana)
Evaluasi & Revisi
2 Studio Tim Pelaksana Final kuesioner
kuesioner
Data nama & luas wilayah, jumlah
Studio &
3 Perencanaan survei Tim Pelaksana rumah tangga & penduduk Jadwal
Lapangan
survei
Penyusunan modul
Modul pelatihan Supervisor &
4 pelatihan Supervisor Studio Tim Pelaksana
Enumerator
& Enumerator
Rekrutmen Supervisor Studio &
5 Tim Pelaksana Daftar Supervisor & Enumerator
& Enumerator Lapangan
Perbanyakan Kuesioner sejumlah yang dibutuhkan
6 Studio Tim Pelaksana
kuesioner untuk survei
Pelatih: Tim Pelaksana
Pelatihan Supervisor & Kelas & Supervisor & Enumerator siap melak-
7 Peserta: Supervisor & Enumera-
Enumerator Lapangan sanakan survei
tor
Blok survei dengan petugas
Pembagian blok
8 Studio Tim Pelaksana Supervisor, Enumerator dan jumlah
survei dan kuesioner
kuesionernya
Sosialisasi kepada
Calon Responden/Masyarakat terin-
9 masyarakat/ calon Lapangan Tim Pelaksana & Supervisor
formasi tentang survei
responden
Survei lapangan
(Rumah Tangga)
10 Lapangan Supervisor & Enumerator Kuesioner terisi lengkap dan akurat
oleh Enumerator &
Supervisor
Pemeriksaan
11 kuesioner oleh Lapangan Supervisor Kuesioner terisi lengkap dan akurat
Supervisor
Pengecekan acak
12 Responden oleh Lapangan Supervisor Kuesioner terisi lengkap dan akurat
Supervisor
Survei ulang
oleh Enumerator
13 didampingi Lapangan Enumerator & Supervisor Kuesioner terisi lengkap dan akurat
Supervisor (jika
dibutuhkan)
Batching & Editing
(selengkapnya Kuesioner terurut dan sudah memiliki
14 Studio Tim Pelaksana
lihat pada tahapan kode rumah tangga
pemrosesan data)
Perencanaan survei adalah kegiatan selanjutnya dari Tim Pelaksana, yaitu
membuat rencana-rencana pelaksanaan survei yang meliputi:
zz Pembagian tugas antar anggota tim pelaksana, diantaranya tugas-tugas
logistik, supervisor dan pelatih.
zz Pengumpulan data sekunder untuk dasar perencanaan survei.
25
32. zz Menyusun rencana pelaksanaan survei, diantaranya pembagian blok
survei, jumlah surveyor/enumerator, jadwal pelatihan dan jadwal
pelaksanaan survei.
zz Menyusun rencana pelatihan kepada Supervisor Lapangan dan Surveyor/
Enumerator.
Penyusunan modul pelatihan untuk Supervisor dan Enumerator menjadi
kegiatan selanjutnya Tim Pelaksana. Penyusunan modul harus disesuaikan
dengan kondisi dan karakteristik daerah, serta rencana pelatihan yang telah
disusun.
Rekrutmen Supervisor Lapangan dan Surveyor/Enumerator dilakukan setelah
perencanaan survei selesai paralel dengan proses penyusunan modul pelatihan.
Dalam perencanaan survei sudah harus ditetapkan siapa yang akan ditugaskan
sebagai Supervisor Lapangan dan Surveyor/Enumerator. Bidan Desa dan Kader
Posyandu adalah yang paling potensial untuk tugas ini.
Pelatihan kepada Supervisor Lapangan dan Surveyor/Enumerator adalah
langkah selanjutnya. Pelatihan dilaksanakan minimal 2 hari efektif dengan
pelatih seluruhnya dari Tim Pelaksana yang akan didampingi tim pelatih dari
Pokja AMPL-WASPOLA Facility. Materi-materi dalam pelatihan meliputi:
zz Mekanisme pengumpulan data
zz Kuesioner dan cara-cara pengisian
zz Cara-cara wawancara
zz Simulasi survei
zz Praktek lapangan
Pada saat pelatihan, sangat penting untuk menjelaskan tentang tugas dan
kewajiban masing-masing Supervisor dan Enumerator. Tugas-tugas dan
kewajiban tersebut, namun tidak hanya terbatas pada hal-hal berikut:
Supervisor:
zz Wajib mengikuti pelatihan bagi Supervisor baru atau refreshing bagi
Supervisor lama sebelum bertugas
zz Menyiapkan base camp untuk tim sebagai tempat kerja, koordinasi, dan
26
33. pengendalian
zz Menyiapkan peta lokasi survei
zz Membuat pembagian wilayah survei dan surveyornya
zz Membuat daftar buku kuesioner dan surveyor pemegangnya
zz Menyiapkan logistik: kuesioner, peralatan dan perlengkapan survei
zz Bertanggungjawab terhadap administrasi dan keuangan tim dan membuat
laporannya
zz Memeriksa isi kuesioner dan kebenarannya dan mengumpulkannya dari
seluruh enumerator/surveyor anggota timnya.
zz Jika ada kuesioner yang meragukan, supervisor harus menanyakan
kepada enumerator/surveyor dan melakukan pengecekan lapangan jika
diperlukan.
zz Melakukan pengecekan lapangan secara sampel acak.
zz Mengisi pengesahan lembar Supervisor pada setiap kuesioner setelah
pemeriksaan dan pengecekan selesai.
zz Melakukan pendampingan survei jika diperlukan.
zz Menyerahkan seluruh kuesioner hasil survei kepada Tim Pelaksana atau
petugas yang ditunjuk.
Enumerator:
zz Wajib mengikuti pelatihan bagi Enumerator baru atau refreshing bagi
Enumerator lama sebelum bertugas.
zz Melakukan survei/wawancara rumah tangga kepada setiap Rumah
Tangga (RT) untuk wilayah surveinya.
zz Bertanggungjawab terhadap kelengkapan dan kebenaran data/isian
seluruh kuesioner hasil surveinya.
zz Menyerahkan kuesioner hasil surveinya kepada Supervisor.
zz Meminta bantuan kepada Supervisor apabila ada kesulitan melakukan
wawancara dengan Responden.
27
34. Setelah pelatihan, segera dilakukan sosialisasi ke masyarakat tentang akan
dilaksanakannya survei AMPL. Sosialisasi dapat dilakukan sendiri oleh Tim
Pelaksana dengan dibantu oleh Supervisor atau dapat pula dibantu oleh aparat
kecamatan dan desa/ kelurahan. Setelah sosialisasi dan masyarakat mengetahui
tentang adanya survei, maka survei lapangan dengan melakukan wawancara ke
rumah tangga dapat dilakukan. Pada pelaksanaan survei/wawancara, beberapa
hal yang perlu diperhatikan antara lain:
zz Buat suasana santai & kekeluargaan
zz Jelaskan maksud dan tujuan
zz Konsentrasi dan kesiapan responden
zz Lakukan Pengumpulan Informasi
zz Sikap pewawancara:
−− Berpakaian rapi/sesuai
−− Rendah hati dan rasa hormat
−− Ramah dan langsung kepada pertanyaan, tidak bertele-tele atau
berbelit-belit
−− Pendengar yang baik
−− Tidak meremehkan/tidak berprasangka
zz Perhatikan waktu pertemuan (durasi), karena jika terlalu lama akan
membuat responden jengkel dan menjawab dengan asal.
zz Ucapkan terima kasih dan perjanjian kembali bila masih diperlukan
zz Mencatat proses wawancara
−− Lama/durasi
−− Sikap dan penerimaan responden
zz Merapikan kembali hasil wawancara dengan lengkap
zz Melaporkan hasilnya kepada supervisor
zz Mendiskusikan hasil dengan sesama pewawancara
zz Mencari dan mengembangkan cara baru agar lebih efektif
28
35. zz Melaporkan hal-hal yang tidak diharapkan
−− Gangguan keamanan
−− intimidasi
Enumerator harus memeriksa kembali buku kuesioner yang telah selesai dan
mengisi daftar isian tentang survei pada halaman cover, yaitu nama, tanggal
dan jam mulai, dan tanggal dan jam selesai, serta tanda tangan. Apabila telah
selesai, kuesioner selanjutnya diserahkan kepada Supervisor.
Kuesioner yang telah terisi dari hasil survei para Enumerator selanjutnya
dikumpulkan ke Supervisor dan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan
editing jika diperlukan. Supervisor harus memeriksan setiap jawaban pada
setiap kuesioner dan jika ditemukan ketidak wajaran atau isian yang kosong
atau tidak jelas segera melakukan crosscheck kepada Enumerator dan bahkan
seringkali perlu dilakukan pengecekan ulang ke lapangan bersama Enumerator.
Selain melakukan pemeriksaan terhadap seluruh isian jawaban pada setiap
kuesioner, Supervisor juga perlu melakukan pengecekan lapangan secara
sampel acak untuk memeriksa akurasi dan validitas Enumerator. Kadang-
kadang ada Enumerator yang melakukan kesalahan berulang atau bersifat
sistematis, sehingga kontrol Supervisor sangat penting untuk dilakukan.
Supervisor harus mengisi daftar isian tentang pemeriksaan buku kuesioner
pada buku kuesioner yang telah selesai diperiksa pada halaman cover, yaitu
nama, tanggal dan mulai pemeriksaan, tanggal dan mulai selesai, serta tanda
tangan. Apabila dilakukan pengecekan lapangan secara sampel acak, juga
harus melengkapi daftar isian pada bagian pengecekan lapangan dengan item
isian yang sama.
Setelah seluruh buku kuesioner diperiksa, Supervisor selanjutnya
menyerahkannya kepada Tim Pelaksana atau petugas yang ditunjuk. Kegiatan
selanjutnya adalah proses batching dan editing oleh Tim Pelaksana yang
penjelasannya dapat dicermati pada buku 3 Panduan Pemrosesan, Analisis dan
Publikasi Data.
29
36. 3.2. Jenis Data
Dalam buku panduan ini, jenis-jenis data yang dikumpulkan adalah data untuk
sektor AMPL yang meliputi :
a. Sumber Air Minum: Akses dan Sarana
b. Pembuangan Tinja/Jamban: Akses dan Sarana
c. Pembuangan Limbah Cair: Akses dan Sarana
d. Pembuangan Sampah: Akses dan Sarana
3.3. Kuesioner dan Cara Pengisian
3.3.1. Kuesioner
Format kuesioner untuk rumah tangga dapat dilihat pada lampiran.
Format kuesioner disusun berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan bersama
dengan Pokja AMPL Kabupaten Bangka. Dengan format kuesioner tersebut
sudah teruji bahwa survei dan pemrosesan datanya dapat dilakukan dengan
mudah dan cepat. Namun, pada buku ini juga disajikan bentuk/format dan
cara-cara pembuatan kuesioner sebagai bahan pertimbangan.
Bentuk atau format kuesioner bisa berupa:
zz Tabel
zz Checklist
zz Kalimat pertanyaan berurut
Masing-masing penggunaannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan
kemudahan pada saat survei dan pemrosesan nantinya. Juga penggunaannya
dapat berupa kombinasi dari ketiga bentuk tersebut, tidak harus kaku dengan
satu bentuk saja.
Cara-cara pembuatan pertanyaan dalam kuesioner yang perlu diperhatikan
adalah:
zz Relevansi Pertanyaan; pertanyaan dalam kuesioner harus dibatasi pada
yang relevan langsung dengan tujuan studi dan yang relevan dengan
calon responden.
30
37. zz Pertanyaan Sensitif; pertanyaan yang sensitif harus dihindari, kecuali
memang relevan dengan tujuan studi, misalnya tentang perilaku sex,
kelompok minoritas dan lain-lain yang mengundang kemarahan atau
kekesalan responden.
zz Pertanyaan Mengarahkan; pertanyaan yang mengarahkan sehingga
responden akan menjawab tertentu harus dihindarkan. Pertanyaan harus
disusun dengan kalimat yang netral, sehingga responden terbuka dan
bisa menjawab sesuai dengan pendapat atau pengetahuannya. Sebagai
contoh pertanyaan berikut: Presiden pada pidato kenegaraan 16 Agustus
lalu menyampaikan bahwa kita telah berhasil dalam pembangunan,
apakah anda setuju bahwa pembangunan di Indonesia telah berhasil ?
zz Pertanyaan Berganda; pertanyaan yang menanyakan beberapa hal tidak
boleh digunakan, jadi pertanyaan haruslah tunggal tentang suatu masalah.
Misalnya: apakah anda BAB di jamban, sementara jika sedang di kebun
BAB di tanah dengan menggali? Pertanyaan seperti ini akan menyulitkan
responden dalam menjawab dan nantinya juga akan menyulitkan dalam
analisisnya.
zz Pertanyaan Menakut-nakuti; pertanyaan yang sifatnya menakut-nakuti
dan akhirnya menyulitkan responden dalam menjawab tidak boleh
dipergunakan. Misalnya: Di kampung ini ada orang yang suka menghasut
dan mengancam, tolong sebutkan dengan jujur siapa sajakah orang-
orang tersebut?
Bentuk pertanyaan ada tiga, yaitu (i) pertanyaan tertutup, (ii) pertanyaan terbuka
dan (iii) kombinasi pertanyaan tertutup dan terbuka.
Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan dengan jawaban tertutup, yaitu jawaban-
jawabannya sudah tertentu dan disediakan dalam kuesioner, meskipun masih
berupa pilihan-pilihan. Pertanyaan dengan jawaban tertutup ini memiliki
beberapa keuntungan dan kerugian, yaitu:
31
38. Keuntungan dan Kerugian Pertanyaan Tertutup
Keuntungan Kerugian
Jawaban bersifat standar dan bisa Responden memberikan jawaban tebakan, meskipun dia
diperbandingkan antar responden. tidak memahami permasalahan/pertanyaan.
Jawaban mudah dilakukan coding, bahkan Responden frustasi dan asal menjawab atau tidak
sudah dapat dibuatkan coding sejak pembuatan menjawab, karena tidak tersedia jawaban yang sesuai
kuesioner. dengan keinginannya.
Responden bingung karena terlalu banyak tersedia
Jawaban mudah dianalisis dan diformulasikan.
alternatif jawaban.
Ada kemungkinan tidak diketahui perbedaan pendapat
Responden lebih mudah dan yakin dalam
antara responden dan peneliti, karena semua alternatif
memberikan jawaban.
jawaban disusun oleh peneliti.
Jawaban relatif lebih lengkap, karena sudah
dipersiapkan.
Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan dengan jawaban terbuka, yaitu
jawabannya belum disediakan oleh peneliti dalam kuesioner. Responden benar-
benar bebas sepenuhnya untuk memberikan jawaban dan jawabannya ditulis
sesuai dengan apa yang dinyatakan responden pada kuesioner. Keuntungan
dan kerugian dari bentuk pertanyaan terbuka antara lain:
Keuntungan dan Kerugian Pertanyaan Terbuka
Keuntungan Kerugian
Jawaban sesuai dengan aspirasi, pengalaman Jawaban sangat beragam, sehingga akan menyulitkan
dan pengetahuan responden dalam coding
Kemungkinan adanya jawaban baru yang Proses wawancara akan lama dan sulit, sehingga
belum diketahui peneliti sebelumnya memerlukan kualifikasi pewawancara handal
Sangat tepat untuk jenis pertanyaan mengapa
dan bagaimana
3.3.2. Panduan Pengisian Kuesioner
Ketentuan Penting
Berikut ini beberapa ketentuan penting dalam survei ini:
1. Rumah Tangga; setiap satu rumah tangga adalah unik yang akan
diidentifikasi dari ID dan nama kepala rumah tangganya. Oleh karena itu
untuk satu rumah tangga hanya boleh ada di dalam satu buku kuesioner
saja. Misalnya oleh karena suatu alasan ada satu rumah tangga yang
disurvei belum lengkap datanya, maka survei ulang di lain hari terhadap
rumah tangga tersebut tetap harus menggunakan buku kuesioner yang
sama dengan melanjutkan pertanyaan/isian yang belum selesai.
32
39. 2. Buku Kuesioner; setiap satu set buku kuesioner adalah satu kesatuan
yang tidak boleh dipisah-pisahkan halamannya. Hal ini berkaitan dengan
kondisi no 1 di atas, yaitu untuk menjamin bahwa data tiap Rumah
Tangga tidak saling silang dan atau tidak tunggal lagi.
Cara Pengisian Kuesioner dan Definisi-Definisi
Secara umum cara-cara dalam pengisian kuesioner adalah sebagai berikut:
1. Gunakan huruf cetak/kapital/besar untuk jawaban/isian yang
membutuhkan tulisan atau angka.
2. Gunakan tanda silang “X” untuk jawaban/isian yang berbentuk kotak
3. Berikan catatan di ruang yang kosong di halaman kuesioner yang sama
jika ada hal-hal yang perlu diperhatikan, misalnya kesulitan dalam
klasifikasi atau responden ragu-ragu atau lainnya.
Sedangkan cara-cara pengisian untuk tiap pertanyaan dalam kuesioner dan
definisi-definisi yang digunakan dalam survei ini adalah sebagai berikut:
a. Cover
QC--………. : isi dengan angka/nomor urut mulai dari 1, kemudian 2 dan
seterusnya untuk buku kuesioner berikutnya. Penomoran buku kuesioner ini
sebaiknya dilakukan sejak sebelum buku kuesioner dibagikan ke supervisor
lapangan dan enumerator oleh Tim Pelaksana. Hal ini penting untuk menjamin
terdatanya buku kuesioner yang tidak terpakai atau hilang atau salah.
WAKTU PELAKSANAAN SURVEI
MULAI SELESAI
HARI :
TANGGAL :
JAM :
NAMA SURVEYOR :
TANDA TANGAN :
33
40. Hari - Mulai : isi dengan hari saat memulai survei untuk buku kuesioner ini
Tanggal - Mulai : isi dengan tanggal saat memulai survei untuk buku kuesioner ini
Jam - Mulai : isi dengan jam/waktu saat memulai survei untuk buku kuesioner ini
Hari - Selesai : isi dengan hari saat menyelesaikan survei untuk buku kuesioner ini
Tanggal - Selesai : isi dengan tanggal saat menyelesaikan survei untuk buku kuesioner ini.
Jam - Selesai : isi dengan jam/waktu saat menyelesaikan survei untuk buku kuesioner ini
Nama Surveyor : isi dengan nama lengkap surveyor
Tanda Tangan : bubuhkan tanda tangan surveyor
WAKTU PELAKSANAAN SUPERVISI
DIPERIKSA PENGECEKAN LAPANGAN
MULAI SELESAI MULAI SELESAI
HARI
TANGGAL
JAM
NAMA SUPERVISOR :
TANDA TANGAN :
Hari - Mulai : isi dengan hari saat memulai memeriksa buku kuesioner ini
Tanggal - Mulai : isi dengan tanggal saat memulai memeriksa buku kuesioner ini
Jam - Mulai : isi dengan jam saat memulai memeriksa buku kuesioner ini
Hari - Selesai : isi dengan hari saat selesai memeriksa buku kuesioner ini
Tanggal - Selesai : isi dengan tanggal saat selesai memeriksa buku kuesioner ini
Jam - Selesai : isi dengan jam/waktu saat selesai memeriksa buku kuesioner ini
Kolom ‘Pengecekan Lapangan’
Jika tidak dilakukan pengecekan lapangan cukup beri tanda silang untuk
seluruh isian/jawaban. Sedangkan jika dilakukan pengecekan lapangan, maka
cara pengisiannya sebagai berikut:
34
41. Hari - Mulai : isi dengan hari saat memulai melakukan pengecekan lapangan untuk buku
kuesioner ini
Tanggal - Mulai : isi dengan tanggal saat memulai melakukan pengecekan lapangan untuk buku
kuesioner ini
Jam - Mulai : isi dengan jam/waktu saat memulai melakukan pengecekan lapangan untuk buku
kuesioner ini
Hari - Selesai : isi dengan hari saat selesai melakukan pengecekan lapangan untuk buku
kuesioner ini
Tanggal - Selesai : isi dengan hari saat selesai melakukan pengecekan lapangan untuk buku
kuesioner ini
Jam - Selesai : isi dengan jam/waktu saat selesai melakukan pengecekan lapangan untuk buku
kuesioner ini
Nama Supervisor : isi dengan nama lengkap supervisor
Tanda Tangan : bubuhkan tanda tangan supervisor
LOKASI
RUKUN TETANGGA (RT) :
RUKUN WARGA (RW) :
DUSUN/LINGKUNGAN :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
RUKUN TETANGGA (RT) : isi dengan nomor RT
RUKUN WARGA (RW) : isi dengan nomor RW
DUKUH/DUSUN : isi dengan nama Dukuh/Dusun
DESA/KELURAHAN : isi dengan nama Desa/Kelurahan
Kondisi Rumah Tangga dan Permukiman
QRT--…………. : isi angka/nomor urut yang sama dengan QC
DATA RUMAH TANGGA DAN PERMUKIMAN QRT-……………
Jml Anggota
Status Kepemilikan
Rumah Tangga
Nama Kepala Nama Alamat Luas
ID Luas Rumah Milik
Rumah Tangga Responden Lengkap Perem- Pekarangan Milik Menum-
Laki-laki Sewa Pemerin-
puan Sendiri pang
tah
1 .......m2 .......m2
2 .......m2 .......m2
3 .......m2 .......m2
4 .......m2 .......m2
5 .......m2 .......m2
35
42. zz ID : isi dengan nomor urut mulai dari 1 untuk tiap buku kuesioner.
Perhatikan bahwa tiap buku kuesioner selalu mulai dengan nomor urut
1, tidak merupakan kelanjutan buku kuesioner sebelumnya.
zz Nama Kepala Rumah Tangga : isi dengan nama Kepala Rumah Tangga.
zz Definisi Rumah Tangga di sini mengikuti definisi yang digunakan BPS.
Ada 2 jenis Rumah Tangga, yaitu (i) Rumah Tangga Biasa, dan (ii) Rumah
Tangga Khusus. Rumah Tangga Biasa adalah seseorang atau sekelompok
orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/rumah, dan
biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan
dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi
satu.
Rumah Tangga Biasa ada bermacam-macam bentuk, diantaranya:
zz orang yang tinggal bersama istri dan anaknya;
zz orang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan dan mengurus
makannya sendiri;
zz keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan/rumah, tetapi makannya
dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam satu
segmen;
zz Rumah Tangga yang menerima pondokan dengan makan (indekos) yang
pemondoknya kurang dari 10 orang;
zz pengurus asrama, panti asuhan, lembaga permasyarakatan dan sejenisnya
yang tinggal sendiri maupun bersama anak, istri serta art lainnya, makan
dari satu dapur yang terpisah dari lembaga yang diurusnya;
zz masing-masing orang yang bersama-sama menyewa kamar atau sebagian
bangunan sensus tetapi mengurus makannya sendiri-sendiri.
Rumah Tangga Khusus adalah orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti
asuhan, lembaga permasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan
kebutuhan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga, dan
kelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10
orang atau lebih.
36
43. Kepala Rumah Tangga adalah seorang dari sekelompok anggota rumah tangga
yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga tersebut atau
orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala di dalam rumah tangga tersebut.
zz Nama Responden: isi dengan nama orang yang memberikan jawaban
pada saat survei/wawancara dilakukan.
zz Alamat : isi dengan alamat rumah tangga dengan selengkapnya (sebisa
mungkin), baik no rumah, nama jalan, RT, RW, Dusun/Dukuh hingga
Desa/kelurahan.
zz Jumlah Anggota RT : isi dengan jumlah anggota rumah tangga, termasuk
dalam kategori anggota rumah tangga adalah seluruh orang yang
tinggal di rumah tersebut, meskipun merupakan satu kesatuan keluarga
tersendiri. Misalnya anak dengan menantu dan cucunya, kalau tinggal
di rumah tersebut maka seluruhnya termasuk dalam kategori anggota
rumah tangga bersangkutan. Perhatikan: Kepala Rumah Tangga juga
dihitung sebagai anggota rumah tangga.
zz Disebut anggota rumah tangga adalah semua orang yang bertempat
tinggal di suatu rumahtangga, baik yang sedang berada di rumah pada
waktu pencacahan maupun yang sementara tidak berada di rumah.
Tamu yang telah tinggal di rumah tangga 6 bulan atau lebih dan tamu
yang tinggal di rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi akan bertempat
tinggal 6 bulan atau lebih dianggap sebagai anggota rumah tangga.
zz Bukan anggota rumah tangga jika anggota rumah tangga tersebut
bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian
kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah atau akan meninggalkan
rumah 6 bulan atau lebih.
zz Luas Rumah : isi dengan angka luas rumah/bangunan dalam satuan
meter persegi (m2).
zz Luas Pekarangan : isi dengan angka luas pekarangan/lahan (luas
rumah+halaman) dalam satuan meter persegi (m2).
zz Status Kepemilikan : beri tanda silang yang sesuai. Definisi-definisi yang
digunakan adalah:
zz Milik Sendiri: Sertifikat rumah dan pekarangan adalah atas nama kepala
37
44. rumah tangga bersangkutan.
−− Sewa: Rumah Tangga tersebut tinggal di rumah dan pekarangan
tersebut atas perjanjian sewa atau kontrak untuk jangka waktu
tertentu.
−− Menumpang: Rumah Tangga tersebut tinggal di rumah dan
pekarangan yang bukan miliknya sendiri dan tanpa ada perjanjian
sewa atau kontrak dengan pemilik rumah dan pekarangan tersebut.
Pemilik rumah bisa orang tua, saudara, teman, lembaga tempat kerja
atau lainnya.
−− Milik Pemerintah: Rumah Tangga tersebut tinggal di rumah dan
pekarangan yang statusnya milik pemerintah, misalnya rumah dinas.
b. Akses dan Sarana Sumber Air Minum Rumah Tangga Pada Musim Penghujan
Dan Kemarau
QAM_HK--……… : isi angka/nomor urut yang sama dengan QC
Musim Penghujan
MUSIM PENGHUJAN
Status
Pompa Sumur Sumur Mata
Kepemilikan
Penampungan Air Minum
Tangan Gali Bor Air
Kolam/Empang/Kolong
Sarana
ID Nama Kepala Rumah Tangga
Leding/Perpipaan
Punya Tetangga
Tdk Terlindungi
Tdk Terlindungi
Tdk Terlindungi
Tdk Terlindungi
Sarana Umum
Sungai/Irigasi
Air Kemasan
Milik Sendiri
Terlindungi
Terlindungi
Terlindungi
Terlindungi
Danau
1
2
3
4
Penting!
Perhatikan bahwa tabel isian kuesioner ini adalah untuk masa musim
penghujan.
zz ID: perhatikan bahwa isi ID ini harus sama dengan pada lembar Kondisi
Rumah Tangga dan Permukiman.
zz Nama Kepala Rumah Tangga: Perhatikan bahwa Nama Kepala Rumah
Tangga ini harus sama dengan pada lembar Kondisi Rumah Tangga dan
38
45. Permukiman.
zz Air Kemasan: beri tanda silang yang sesuai. Definisi Air Kemasan adalah
air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam
kemasan botol (500 ml, 600 ml, 1 liter, 1 ½ liter, atau 19 liter) dan
kemasan gelas; seperti antara lain air kemasan merk Aqua, Moya, 2 Tang,
dan VIT dan air minum isi ulang.
zz Leding/Perpipaan: beri tanda silang yang sesuai. Definisi Leding/
Perpipaan adalah air minum yang diperoleh dari sistem perpipaan yang
dikelola oleh PAM, PDAM, BPAM, maupun instansi swasta lainnya atau
dari hidran umum atau truk tangki air.
zz Pompa Tangan: beri tanda silang yang sesuai. Definisi sumur Pompa
Tangan yang Terlindungi adalah seperti gambar berikut dan yang dan
jaraknya terhadap bidang resapan jamban terdekat (milik sendiri ataupun
milik tetangga) lebih dari 10 meter.
180 cm
15 cm 180 cm
15 cm
210 cm
zz Sedangkan sumur Pompa Tangan yang Tidak Terlindungi adalah yang
emplasemen/pelataran sekitar pompa tidak disemen/diberi pasangan
yang kedap resapan dan jaraknya terhadap bidang resapan jamban
terdekat (milik sendiri ataupun milik tetangga) kurang dari 10 meter.
zz Sumur Gali: beri tanda silang yang sesuai. Definisi Sumur Gali yang
Terlindungi adalah seperti gambar berikut dan jaraknya terhadap bidang
resapan jamban terdekat (milik sendiri ataupun milik tetangga) lebih dari
10 meter.
39
46. 80 cm
100 cm 300 cm
Sedangkan sumur gali yang Tidak Terlindungi adalah yang emplasemen/
pelataran sekitar bibir sumur tidak disemen/diberi pasangan yang kedap
resapan dan jaraknya terhadap bidang resapan jamban terdekat (milik sendiri
ataupun milik tetangga) kurang dari 10 meter, seperti gambar berikut :
zz Sumur Bor: beri tanda silang yang sesuai. Definisi Sumur Bor yang
Terlindungi adalah sumur bor yang menggunakan pompa listrik untuk
menaikkan airnya, dengan sumber airnya berasal dari air tanah pada
40
47. kedalaman di atas 25 meter. Emplasemen/pelataran di sekitar pipa hisap
disemen/diberi pasangan kedap resapan dan jaraknya terhadap bidang
resapan jamban terdekat (milik sendiri ataupun milik tetangga) lebih dari
10 meter.
zz Sedangkan Sumur Bor yang Tidak Terlindungi adalah Sumur Bor yang
emplasemen/pelataran di sekitar sumur bor tidak disemen/diberi
pasangan yang kedap resapan dan jaraknya terhadap bidang resapan
jamban terdekat (milik sendiri ataupun milik tetangga) kurang dari 10
meter.
zz Mata Air: beri tanda silang yang sesuai. Definisi Mata Air yang Terlindungi
adalah yang memiliki bangunan pelindung/broncaptering seperti gambar
berikut:
Sedangkan Mata Air yang Tidak Terlindungi adalah mata air yang tidak
dilengkapi dengan bangunan pelindung. Misalnya dengan cara menampung
langsung dari keluarnya air atau hanya dengan pancuran bambu/kayu.
zz Penampungan Air Hujan (PAH): beri tanda silang yang sesuai. Definisi
PAH adalah seperti gambar berikut:
41
48. Talang air
Bak Penampung
Air Hujan
Kran Air
zz Status Kepemilikan: beri tanda silang yang sesuai. Definisi-definisi yang
digunakan adalah:
−− Milik Sendiri: Jika sarana yang digunakan adalah milik sendiri.
−− Milik Tetangga: Jika sarana yang digunakan adalah milik tetangga,
baik dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh pemilik atau untuk
bersama dengan tetangganya.
−− Sarana Umum: Jika sarana yang digunakan adalah yang dibangun
oleh pemerintah atau donatur atau bersama-sama dari beberapa
rumah tangga dengan tujuan untuk digunakan bersama.
zz Sungai/Irigasi: beri tanda silang yang sesuai. Definisi jelas.
zz Kolam/Empang/Tebat: beri tanda silang yang sesuai. Definisi jelas.
zz Danau: beri tanda silang yang sesuai. Definisi jelas.
Musim Kemarau
MUSIM KEMARAU
Pompa Status
Sumur Gali Sumur Bor Mata Air
Penampuangan Air Hujan
Tangan Kepemilikan Sarana
Kolam/Empang/Kolong
Leding/Perpipaan
Punya Tetangga
Tdk Terlindungi
Tdk Terlindungi
Tdk Terlindungi
Tdk Terlindungi
Sarana Umum
Sungai/Irigasi
Air Kemasan
Milik Sendiri
Terlindungi
Terlindungi
Terlindungi
Terlindungi
Danau
42
49. Penting:
Perhatikan bahwa pertanyaan-pertanyaan pada lembar kuesioner ini sama
dengan pada lembar kuesioner musim penghujan sebelumnya, namun sekali
lagi mohon diperhatikan bahwa lembar ini untuk kondisi pada musim kemarau.
Cara pengisian maupun definisi-definisinya adalah sama dengan pada lembar
kuesioner musim penghujan sebelumnya.
c. Akses dan Sarana Pembuangan Tinja & Urine, Akses dan Sarana
Pembuangan Limbah Cair (Selain Tinja & Urine), Serta Akses dan Sarana
Pembuangan Sampah Rumah Tangga
QJLCS--……… : isi angka/nomor urut yang sama dengan QC
AKSES DAN SARANA PEMBUANGAN TINJA DAN URINE
Status
Kepemilikan
Sarana
Nama Kepala
Sistem Saluran Limbah
ID
Kebun/Lahan Terbuka
Rumah Tangga
Punya Tetangga
Sarana Umum
Kolam/Sawah
Sungai/Irigasi
Tangki Septik
Milik Sendiri
MCK Umum
Lainnya
Cubluk
1
2
3
4
Definisi: yang dimaksud limbah cair tinja dan urine adalah hanya jenis limbah
rumah tangga yang berupa tinja dan urine, yang merupakan pembuangan
langsung dari jamban/kloset.
zz ID: perhatikan bahwa isi ID ini harus sama dengan pada lembar Kondisi
Rumah Tangga dan Permukiman.
43
50. zz Nama Kepala Rumah Tangga: Perhatikan bahwa Nama Kepala Rumah
Tangga ini harus sama dengan pada lembar Kondisi Rumah Tangga dan
Permukiman.
zz Sistem Saluran Limbah: beri tanda silang yang sesuai. Definisi sistem
saluran limbah adalah sistem saluran limbah (riol) skala kota/kawasan yang
dibangun dan dikelola oleh Pemda (PDAM) untuk sarana pembuangan
tinja dan urine. Rumah Tangga yang menggunakan pelayanan ini tidak
lagi menggunakan tangki septik di halamannya.
zz Tangki Septik: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah tangga
yang menggunakan tangki septik untuk sarana pembuangan tinjanya.
Disebut Tangki Septik jika seluruh permukaan dindingnya (atas-samping-
bawah) merupakan dinding yang kedap resapan seperti gambar berikut :
Pipa
Bak Ventila
Lap.
Pipa
Pasangan
zz Cubluk: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah tangga
yang menggunakan cubluk untuk sarana pembuangan tinja dan urinenya
seperti gambar berikut. Meskipun dinding pembuangannya telah
diberi pasangan bata dan disemen sehingga kedap, namun jika bagian
bawahnya tidak, maka termasuk kategori cubluk.
zz Status Kepemilikan: beri tanda silang yang sesuai. Definisi-definisi yang
digunakan adalah:
zz Milik Sendiri: Jika sarana yang digunakan adalah milik sendiri.
44
51. Pelat
Jongkok
Pipa
Penghubung
Bak
Lubang Jamban Kontrol
dengan Tutup
Lubang
Menara
Cubluk
Lapisan
Tanah
Lubang
Penampung
Kotoran
zz Milik Tetangga: Jika sarana yang digunakan adalah milik tetangga, baik
dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh pemilik atau untuk bersama
dengan tetangganya.
zz Sarana Umum: Jika sarana yang digunakan adalah yang dibangun oleh
pemerintah atau donatur atau bersama-sama dari beberapa rumah tangga
dengan tujuan untuk digunakan bersama.
zz MCK Umum: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah tangga
yang menggunakan MCK umum (komunal) untuk sarana pembuangan
tinja dan urinenya.
zz Kolam/Sawah: beri tanda silang yang sesuai. Definisi jelas.
zz Sungai/Irigasi: beri tanda silang yang sesuai. Definisi jelas.
zz Kebun/Lahan Terbuka: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah
rumah tangga yang menggunakan lahan terbuka seperti halaman atau
pekarangan atau kebun atau tanah kosong untuk sarana pembuangan
tinja dan urinenya, baik dengan digali kemudian ditutup maupun tidak.
zz Lainnya: sebutkan jenisnya. Definisi adalah rumah tangga yang
menggunakan sarana pembuangan tinja dan urinenya tidak termasuk
kategori-kategori tersebut di atas, misalnya danau, pantai, got atau
lainnya.
45
52. Akses dan Sarana Pembuangan Limbah Cair Bukan Tinja dan Urine
AKSES DAN SARANA PEMBUANGAN LIMBAH CAIR BUKAN TINJA & URINE
Sistem Saluran Saluran Terbuka/ Kebun/Lahan
Sungai/Irigasi Kolam/Empang Danau/Kolong Lainnya
Limbah Got Terbuka
Definisi: yang dimaksud limbah cair bukan tinja dan urine adalah seluruh jenis
limbah rumah tangga yang bukan tinja dan urine, termasuk dalam kategori ini
adalah buangan bekas mandi, cuci dan memasak.
zz ID: perhatikan bahwa isi ID ini harus sama dengan pada lembar Kondisi
Rumah Tangga dan Permukiman.
zz Nama Kepala Rumah Tangga: Perhatikan bahwa Nama Kepala Rumah
Tangga ini harus sama dengan pada lembar Kondisi Rumah Tangga dan
Permukiman.
zz Sistem Saluran Limbah: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah
rumah tangga yang menggunakan sistem saluran limbah (riol) skala kota/
kawasan yang dibangun dan dikelola oleh Pemda (PDAM).
zz Saluran Terbuka/Got: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah
rumah tangga yang menggunakan saluran terbuka/got di sekitar rumah
untuk sarana pembuangan limbah cairnya.
zz Sungai/Irigasi: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah
tangga yang menggunakan sungai atau saluran irigasi untuk sarana
pembuangan limbah cairnya.
zz Kolam/empang: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah
tangga yang menggunakan kolam atau empang atau sawah di sekitar
rumah untuk sarana pembuangan limbah cairnya.
zz Kebun/Lahan Terbuka: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah
46
53. rumah tangga yang menggunakan kebun atau halaman atau pekarangan
atau tanah kosong di sekitar rumah untuk sarana pembuangan limbah
cairnya, dan umumnya dibiarkan tergenang.
zz Danau: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah tangga yang
menggunakan danau atau waduk untuk sarana pembuangan limbah
cairnya.
zz Lainnya: sebutkan jenisnya. Definisi adalah rumah tangga yang
menggunakan sarana pembuangan limbah cairnya tidak termasuk
kategori-kategori tersebut di atas, misalnya pantai atau lainnya.
Akses dan Sarana Pembuangan Sampah
AKSES DAN SARANA PEMBUANGAN SAMPAH
TPS Diangkut TPS Tidak Lahan Terbuka Sungai/ Kolam/ Danau/ Lainnya
Petugas Diangkut Saluran Empang Kolong
Petugas Diolah Ditimbun & Ditimbun & Dibakar
Dibiarkan Ditutup Tanah
zz ID: perhatikan bahwa isi ID ini harus sama dengan pada lembar Kondisi
Rumah Tangga dan Permukiman.
zz Nama Kepala Rumah Tangga: Perhatikan bahwa Nama Kepala Rumah
Tangga ini harus sama dengan pada lembar Kondisi Rumah Tangga dan
Permukiman.
zz Diangkut Petugas: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah
tangga yang buangan sampahnya (limbah padat) diambil oleh petugas,
dan juga termasuk yang dilakukan sendiri oleh anggota rumah tangga,
untuk dibuang di tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat
pembuangan akhir (TPA).
zz Tidak Diangkut Petugas: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah
47
54. rumah tangga yang buangan sampahnya (limbah padat) di tempat
penampungan sementara (TPS) dan tidak diambil oleh Petugas.
zz Diolah: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah tangga yang
melakukan pemilahan dan pemrosesan terhadap sampahnya, misalnya
dengan melakukan komposting atau lainnya.
zz Ditimbun& Dibiarkan: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah
rumah tangga yang membuang sampahnya ke dalam lobang dan
kemudian dibiarkan tetap terbuka.
zz Ditimbun & Ditutup Tanah: beri tanda silang yang sesuai. Definisi
adalah rumah tangga yang membuang sampahnya ke dalam lobang dan
kemudian ditimbun dengan tanah (sanitary landfill).
zz Dibakar: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah tangga
yang membuang sampahnya dengan dibakar atau ditimbun dahulu
kemudian dibakar.
zz Sungai/Saluran: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah
tangga yang membuang sampahnya ke sungai atau saluran irigasi atau
saluran terbuka di sekitar rumah.
zz Kolam/Empang: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah
tangga yang membuang sampahnya ke kolam atau empang atau sawah.
zz Danau: beri tanda silang yang sesuai. Definisi adalah rumah tangga yang
membuang sampahnya ke danau atau waduk.
zz Lainnya: sebutkan jenisnya. Definisi adalah rumah tangga yang
membuang sampahnya tidak termasuk kategori-kategori tersebut di atas,
misalnya pantai atau laut atau lainnya.
3.4. Mekanisme Pengumpulan Data
Pada dasarnya mekanisme pengumpulan data dalam buku panduan ini akan
mendorong aktor-aktor di atas untuk tetap meneruskan kegiatan pendataan
yang telah dilakukannya. Tetapi dengan tambahan variabel data yang
diperlukan oleh sektor AMPL dalam rangka monitoring, yang mengacu kepada
Joint Monitoring Program UNICEF-WHO-Pemerintah.
Ada dua cara yang dilakukan dalam pengumpulan data:
48