Lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan koordinasi pelaksanaan Citarum Roadmap dan Program Investasi Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu di Wilayah Sungai Citarum (ICWRMIP) di antara para pemangku kepentingan. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah, lembaga terkait, dan komunitas di sekitar sungai Citarum. Hasil yang diharapkan adalah meningkatkan komitmen dan keterlibatan para pemang
Pondasi cerucuk adalah jenis pondasi yang digunakan di daerah dengan tanah lunak seperti lumpur atau gambut. Ia terdiri dari tiang-tiang kayu yang ditancapkan ke dalam tanah untuk memperkuat pondasi bangunan. Tiang-tiang ini diikat bersama di bagian atasnya untuk membentuk pondasi. Pondasi cerucuk digunakan ketika tanah dasar lemah atau kedalaman air tanah tinggi, menyulitkan pembangunan pond
Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan SanitasiJoy Irman
Dokumen ini membahas permasalahan dan sasaran pembangunan bidang permukiman sektor air minum, air limbah, persampahan, dan drainase di Indonesia. Beberapa permasalahan yang diuraikan adalah ketersediaan air baku minum, penanganan air limbah, persampahan, dan drainase serta sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan air minum dan sanitasi.
Modul ini membahas tentang gambar bangunan air untuk desain irigasi, meliputi dasar-dasar gambar konstruksi, jenis gambar yang dibutuhkan, ketentuan gambar, contoh gambar bangunan utama dan saluran irigasi. Modul ini merupakan bagian dari seri modul hybrid learning untuk paket keahlian teknologi konstruksi dan properti.
Dokumen tersebut membahas proyeksi kebutuhan air bersih di suatu kota untuk 20 tahun ke depan dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduk, kebutuhan air domestik dan non-domestik, serta metode proyeksi penduduk untuk menentukan kebutuhan air di masa mendatang.
Pondasi cerucuk adalah jenis pondasi yang digunakan di daerah dengan tanah lunak seperti lumpur atau gambut. Ia terdiri dari tiang-tiang kayu yang ditancapkan ke dalam tanah untuk memperkuat pondasi bangunan. Tiang-tiang ini diikat bersama di bagian atasnya untuk membentuk pondasi. Pondasi cerucuk digunakan ketika tanah dasar lemah atau kedalaman air tanah tinggi, menyulitkan pembangunan pond
Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan SanitasiJoy Irman
Dokumen ini membahas permasalahan dan sasaran pembangunan bidang permukiman sektor air minum, air limbah, persampahan, dan drainase di Indonesia. Beberapa permasalahan yang diuraikan adalah ketersediaan air baku minum, penanganan air limbah, persampahan, dan drainase serta sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan air minum dan sanitasi.
Modul ini membahas tentang gambar bangunan air untuk desain irigasi, meliputi dasar-dasar gambar konstruksi, jenis gambar yang dibutuhkan, ketentuan gambar, contoh gambar bangunan utama dan saluran irigasi. Modul ini merupakan bagian dari seri modul hybrid learning untuk paket keahlian teknologi konstruksi dan properti.
Dokumen tersebut membahas proyeksi kebutuhan air bersih di suatu kota untuk 20 tahun ke depan dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduk, kebutuhan air domestik dan non-domestik, serta metode proyeksi penduduk untuk menentukan kebutuhan air di masa mendatang.
Tata Cara Operasional dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan - bagian 1Joy Irman
Dokumen ini membahas tentang operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan. Terdiri dari pengertian drainase perkotaan, fungsi drainase perkotaan, prinsip dasar drainase perkotaan, sarana dan prasarana drainase perkotaan seperti saluran, bangunan persilangan, kolam retensi, dan pompa. Juga membahas tata cara operasi dan pemeliharaan drainase perkotaan.
RENCANA PENANGANAN BANJIR DI KOTA TANGERANGAnton Riyanto
Dokumen tersebut membahas rencana penanganan banjir di Kota Tangerang. Kota ini sering terkena bencana banjir yang mengakibatkan kerugian besar. Dokumen ini memberikan rekomendasi dengan mengidentifikasi penyebab banjir dan kondisi hidrologi daerah, serta menganalisis penataan ruang untuk mengurangi dampak banjir di masa depan.
Dokumen tersebut berisi pedoman tentang teknik analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang. Pedoman ini memberikan panduan mengenai pengumpulan data, analisis kemampuan lahan, dan analisis kesesuaian lahan untuk penyusunan rencana tata ruang.
Pedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
Pedoman ini membahas penyusunan perencanaan teknis pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM), mencakup ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, muatan perencanaan teknis, tenaga ahli penyusunan, tata cara penyusunan per komponen SPAM, keluaran perencanaan teknis, survei-survei yang dibutuhkan, serta tata cara perancangan anggaran biaya.
Studi Bauran Air Sebagai Alternatif Sumber Air Baku SPAMWinces Narko
Teks tersebut membahas pendekatan bauran air domestik sebagai alternatif sumber air baku untuk sistem penyediaan air minum. Pendekatan ini memanfaatkan berbagai sumber air secara optimal, termasuk air hujan, air limbah yang didaur ulang, dan air laut untuk menutup kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Hal ini bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya air alami.
Permen PU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan S...Penataan Ruang
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara yang mencakup tahapan inventarisasi sumber daya air, penyusunan, dan penetapan rencana dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
Pola Penanganan Drainase Perkotaan menjelaskan mengenai aspek hukum dan peraturan yang mendasarinya, strategi dan kebijakan penanganan drainase, paradigma baru dalam penanganan drainase, dan berbagai opsi teknologi drainase. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Buku pedoman ini membahas perencanaan teknis instalasi pengolahan lumpur tinja, mulai dari unit pendahuluan seperti penerima, penyaring, bak ekualisasi hingga unit pemekatan dan stabilisasi lumpur seperti digester anaerobik, tangki Imhoff, dan drying bed. Juga dibahas unit pengolahan cairan seperti kolam anaerobik, aerasi, trickling filter, serta contoh rangkaian pengolahan untuk kapasitas kecil, sedang dan besar.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan. Sistem ini bertujuan mengelola air permukaan di kota dengan cara menahan dan meresapkan air hujan sebanyak-banyaknya ke dalam tanah sebelum dialirkan ke badan air, sehingga dapat mencegah banjir dan menjaga ketersediaan air tanah. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai metode drainase ramah lingkungan seperti kolam konservasi, sum
Dokumen tersebut membahas tentang kriteria perencanaan saluran irigasi. Terdapat penjelasan mengenai data perencanaan seperti topografi, kapasitas rencana, data geoteknik, dan data sedimen. Juga dijelaskan mengenai perencanaan saluran tanah tanpa pasangan, saluran pasangan, terowongan, dan saluran tertutup beserta rumus dan kriteria hidrolis yang terkait.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang definisi dan persyaratan air bersih serta kriteria perencanaan teknis sistem distribusi air bersih.
2) Air bersih didefinisikan sebagai air yang memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan tekanan air.
3) Kriteria perencanaan teknis sistem distribusi mencakup pertimbangan pemilihan jaringan perpipaan, klasifikasi pipa,
Dokumen tersebut membahas tentang permasalahan sumber daya air di Indonesia, termasuk banjir, kelangkaan air, dan penurunan kualitas air. Dokumen tersebut menjelaskan sebab-akibat permasalahan tersebut dan solusi-solusi untuk mengatasinya seperti pengelolaan daerah aliran sungai, konservasi, dan kesadaran masyarakat.
Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik+Lingkungan, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial dan Budaya. Berisi definisi aspek, meliputi apa saja, dan kebutuhan data yang akan dicari dalam rencana tata ruang.
Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan khusus kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro memberikan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik perdesaan secara berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.
Tata Cara Operasional dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan - bagian 1Joy Irman
Dokumen ini membahas tentang operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan. Terdiri dari pengertian drainase perkotaan, fungsi drainase perkotaan, prinsip dasar drainase perkotaan, sarana dan prasarana drainase perkotaan seperti saluran, bangunan persilangan, kolam retensi, dan pompa. Juga membahas tata cara operasi dan pemeliharaan drainase perkotaan.
RENCANA PENANGANAN BANJIR DI KOTA TANGERANGAnton Riyanto
Dokumen tersebut membahas rencana penanganan banjir di Kota Tangerang. Kota ini sering terkena bencana banjir yang mengakibatkan kerugian besar. Dokumen ini memberikan rekomendasi dengan mengidentifikasi penyebab banjir dan kondisi hidrologi daerah, serta menganalisis penataan ruang untuk mengurangi dampak banjir di masa depan.
Dokumen tersebut berisi pedoman tentang teknik analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang. Pedoman ini memberikan panduan mengenai pengumpulan data, analisis kemampuan lahan, dan analisis kesesuaian lahan untuk penyusunan rencana tata ruang.
Pedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
Pedoman ini membahas penyusunan perencanaan teknis pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM), mencakup ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, muatan perencanaan teknis, tenaga ahli penyusunan, tata cara penyusunan per komponen SPAM, keluaran perencanaan teknis, survei-survei yang dibutuhkan, serta tata cara perancangan anggaran biaya.
Studi Bauran Air Sebagai Alternatif Sumber Air Baku SPAMWinces Narko
Teks tersebut membahas pendekatan bauran air domestik sebagai alternatif sumber air baku untuk sistem penyediaan air minum. Pendekatan ini memanfaatkan berbagai sumber air secara optimal, termasuk air hujan, air limbah yang didaur ulang, dan air laut untuk menutup kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Hal ini bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya air alami.
Permen PU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan S...Penataan Ruang
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara yang mencakup tahapan inventarisasi sumber daya air, penyusunan, dan penetapan rencana dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
Pola Penanganan Drainase Perkotaan menjelaskan mengenai aspek hukum dan peraturan yang mendasarinya, strategi dan kebijakan penanganan drainase, paradigma baru dalam penanganan drainase, dan berbagai opsi teknologi drainase. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Buku pedoman ini membahas perencanaan teknis instalasi pengolahan lumpur tinja, mulai dari unit pendahuluan seperti penerima, penyaring, bak ekualisasi hingga unit pemekatan dan stabilisasi lumpur seperti digester anaerobik, tangki Imhoff, dan drying bed. Juga dibahas unit pengolahan cairan seperti kolam anaerobik, aerasi, trickling filter, serta contoh rangkaian pengolahan untuk kapasitas kecil, sedang dan besar.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan. Sistem ini bertujuan mengelola air permukaan di kota dengan cara menahan dan meresapkan air hujan sebanyak-banyaknya ke dalam tanah sebelum dialirkan ke badan air, sehingga dapat mencegah banjir dan menjaga ketersediaan air tanah. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai metode drainase ramah lingkungan seperti kolam konservasi, sum
Dokumen tersebut membahas tentang kriteria perencanaan saluran irigasi. Terdapat penjelasan mengenai data perencanaan seperti topografi, kapasitas rencana, data geoteknik, dan data sedimen. Juga dijelaskan mengenai perencanaan saluran tanah tanpa pasangan, saluran pasangan, terowongan, dan saluran tertutup beserta rumus dan kriteria hidrolis yang terkait.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang definisi dan persyaratan air bersih serta kriteria perencanaan teknis sistem distribusi air bersih.
2) Air bersih didefinisikan sebagai air yang memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan tekanan air.
3) Kriteria perencanaan teknis sistem distribusi mencakup pertimbangan pemilihan jaringan perpipaan, klasifikasi pipa,
Dokumen tersebut membahas tentang permasalahan sumber daya air di Indonesia, termasuk banjir, kelangkaan air, dan penurunan kualitas air. Dokumen tersebut menjelaskan sebab-akibat permasalahan tersebut dan solusi-solusi untuk mengatasinya seperti pengelolaan daerah aliran sungai, konservasi, dan kesadaran masyarakat.
Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik+Lingkungan, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial dan Budaya. Berisi definisi aspek, meliputi apa saja, dan kebutuhan data yang akan dicari dalam rencana tata ruang.
Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan khusus kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro memberikan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik perdesaan secara berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.
Pemrograman dan Penganggaran Direktorat Jenderal Cipta Karyainfosanitasi
Penyusunan program dan anggaran Cipta Karya terbagi dalam 3 tahap, yaitu penyusunan program melalui identifikasi dan formulasi kegiatan di tingkat kabupaten/kota yang selaras dengan sasaran kinerja Ditjen Cipta Karya, penyusunan anggaran berdasarkan program, dan penganggaran melalui proses penyetujuan anggaran.
Kebijakan pengembangan SPAM membahas strategi peningkatan akses air minum 100% melalui optimalisasi sumber daya yang ada, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan skema pembiayaan baru seperti KPBU dan pinjaman perbankan. Dibutuhkan pendanaan sebesar Rp253 triliun dari berbagai sumber."
Dokumen tersebut membahas peran Unit Pengelola Irigasi (UPI) dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem irigasi nasional secara terpadu dan berkelanjutan. UPI dibentuk untuk membantu pengelolaan satu kesatuan sistem irigasi di tingkat daerah irigasi. [/ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan fasilitasi strategi sanitasi dan pemrograman jangka menengah untuk pejabat pemerintah daerah. Dokumen ini menjelaskan program prioritas sanitasi nasional untuk air limbah, persampahan dan drainase beserta kerangka kerjanya. Juga dijelaskan keterkaitan antara dokumen strategi sanitasi, program dan kegiatan indikatif beserta prioritasnya.
Program IEG Infrastrucutre Enhancement Grant iiinfosanitasi
Program IEG Tahap II merupakan lanjutan dari Program IEG Tahap I yang memberikan hibah kepada pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur sanitasi. Program kali ini mengubah konsep dari performance-based menjadi output-based dan menambah subsektor yang didanai meliputi air limbah, persampahan, dan drainase dengan alokasi dana lebih besar untuk diselesaikan dalam tiga tahun.
Sistem Monitoring Pembangunan Sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di K...Oswar Mungkasa
Dokumen ini membahas sistem monitoring pembangunan sektor air minum dan sanitasi di Kabupaten Bangka. Target cakupan air minum dan sanitasi di Bangka terus meningkat hingga tahun 2015. Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana, dibentuk badan kendali dan evaluasi yang bertugas memantau, mengawasi, dan mengevaluasi program pembangunan termasuk air minum dan sanitasi. Dilakukan berbagai metode monitoring seperti registrasi,
Evaluasi kemiskinan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2012Kamen Ride
Dokumen tersebut membahas evaluasi penanggulangan kemiskinan dan target pencapaian MDGs di Kalimantan Timur tahun 2012. Dokumen menyebutkan angka kemiskinan dan pengangguran di Kalimantan Timur mengalami penurunan, namun masih terdapat disparitas antar kabupaten/kota. Dokumen juga membahas strategi, instrumen, dan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan di provinsi tersebut.
Similar to Citarum Roadmap and Investment Program Coordination Workshop. Laporan Pelaksanaan. (20)
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang permukiman dan ketahanan pangan di Indonesia, termasuk masalah konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, faktor penyebabnya, dan solusi untuk mengatasinya seperti komitmen pemerintah, pembenahan data, penegakan hukum, insentif, penataan ruang, dan konsep bank tanah dan konsolidasi tanah."
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Oswar Mungkasa
perkotaan mengalami banyak masalah disebabkan demikian intensifnya penggunaan moda kendaraan bermotor. sudah saatnya melirik alternatif lain yang lebih berkelanjutan yaitu moda berjalan kaki dan bersepeda
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Oswar Mungkasa
Tata kelola kolaboratif dalam pengembangan wilayah berkelanjutan memerlukan kepemimpinan bersama yang mampu meningkatkan kesadaran, memobilisasi, membingkai masalah, dan mengkoordinasi pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi bersama. Keterampilan penting pemimpin antara lain menarik perhatian, membangun kepercayaan, dan merumuskan visi bersama.
selama ini skema yang diperkenalkan adalah 3 R (Reuse, Reduce Recycle) kemudian dengan berkembangnya konsep ekonomi sirkuler maka berkembang pula skema lebih baru yang dikenal sebagai upcycling.
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Oswar Mungkasa
The implementation of green infrastructure (GI) in Indonesia accelerated by public awareness of the importance of conservation of natural resources and ecosystems. One of the Indonesian government’s efforts to apply the principles of GI in urban areas in a structured and massive manner is through the Green City Development Program (P2KH) Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). The approach taken is Green Planning and Design, Green Open Space, Green Energy, Green Water, Green Waste, Green Building, Green Transportation, Green Community. The city that is the case study for discussion is Jakarta. Jakarta Smart City, Green Buildings, Urban Agriculture, and Child Friendly Integrated Public Space (RPTRA) are programs that successfully implemented. The implementation GI program easily accepted if based on the community.
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Oswar Mungkasa
Makalah ini membahas tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Tata kelola kolaboratif melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam penyusunan kebijakan. Namun hasil penelitian menunjukkan penerapan tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan TPB di Indonesia belum optimal karena keterlibatan pemangku kepentingan masih
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAOswar Mungkasa
Dokumen ini membahas tentang optimalisasi peran, fungsi, dan pelayanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA) untuk penerima manfaat paska. Dokumen ini menjelaskan beberapa fakta tentang BP-TAPERA, isu-isu yang dihadapi seperti dualisme sumber dana perumahan dan ketersediaan data, serta memberikan saran seperti pengembangan grand design pembiayaan perumahan dan penerapan tata kelola kolaboratif yang
Tata kelola kolaboratif merupakan paradigma baru dalam administrasi publik yang menekankan pada kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola kolaboratif muncul seiring pergeseran dari paradigma Old Public Administration ke New Public Management yang memberikan peran lebih besar kepada pemangku kepentingan non-pemerintah. Prinsip utama tata kelola kolaboratif adalah melibatkan berbagai pem
Kolaborasi multi-pemangku kepentingan membutuhkan katalis untuk berjalan efektif. Dokumen menjelaskan enam katalis utama yaitu strategi bersama, kejelasan tujuan, inklusivitas luas, pertanggungjawaban yang disetujui, penyelenggaraan bersama, dan inovasi mudah diadaptasi. Katalis-katalis ini mencakup aspek-aspek seperti perencanaan bersama, keterlibatan seluruh pemangku
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...Oswar Mungkasa
Skema bekerja dari rumah (WFH) merupakan bagian dari konsep bekerja jarak jauh yang telah dikenal sejak tahun 1970-an. Walaupun demikian, konsep ini biasanya diterapkan dalam kondisi normal dan bukan karena pandemi seperti saat ini. Makalah ini membahas sejarah, konsep, dan perkembangan terkini dari bekerja jarak jauh serta langkah yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak untuk menerapkan ske
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...Oswar Mungkasa
1) Jakarta took several steps to respond to COVID-19 including closing public spaces in March, establishing a task force, and implementing large-scale social restrictions (PSBB) in April including limiting gatherings and transport.
2) Lessons learned include the need for improved metropolitan governance and collaborative partnerships between different levels of government and stakeholders. Effective communication is also key.
3) Looking ahead, Jakarta aims to establish a new normal with an emphasis on social capital, digital shift, healthy lifestyles, improved data systems, and a focus on recovery.
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...Oswar Mungkasa
Dokumen ini membahas tentang latar belakang dan tugas Koordinator Ketahanan Kota Jakarta. Jakarta terpilih bergabung dalam jejaring 100 Resilient Cities pada 2016 untuk mengembangkan strategi ketahanan kota. Koordinator ditunjuk untuk memfasilitasi penyusunan strategi ketahanan dan mengoordinasikan pelaksanaannya hingga 2019.
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaOswar Mungkasa
Collaborative approach in solving issues of Jakarta to build resilience
Oswar Mungkasa (Former Chief Resilient Officer of Jakarta 100 Resilient Cities Program)
Advocacy Forum on Giving Inputs to the Implementation of the New Urban Agenda in Myanmar - CORDAID Yangon, 22nd January 2020
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiOswar Mungkasa
Tulisan ini disiapkan untuk memeriahkan ajang NTU (Nugroho Tri Utomo) Writing Contest for Water and Sanitation 2019 bertema Menuntaskan Akses Sanitasi dan Air Minum Aman Berkelanjutan 2024 yang diselenggarakan oleh Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Citarum Roadmap and Investment Program Coordination Workshop. Laporan Pelaksanaan.
1.
2. LAPORAN KEGIATAN
LOKAKARYA
CITARUM ROADMAP & INVESTMENT PROGRAM
COORDINATION WORKSHOP
29-30 OKTOBER 2009 - SARI ATER SUBANG
3. DAFTAR SINGKATAN
Singkatan Bahasa Inggris Bahasa Indonesia
ADB Asia Development Bank Bank Pembangunan Asia
ADF Asian Development Fund Dana Pembangunan Asia
BAPPENAS National Development Planning Badan Perencanaan Pembangunan
Agency Nasional
BAPPEDA Regional Development Planning Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Agency
BBWSC Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
BER Bid Evaluation Report Laporan Evaluasi Penawaran
CRB Citarum River Basin Daerah Aliran Sungai Citarum
CSO Civil Society Organization Lembaga Swadaya Masyarakat
CSR Corporate Social Responsibility Pertanggung jawaban Sosial Perusahaan
CCAM Climate Change Adaptation and Penanganan Dampak Perubahan Iklim
Mitigation
CDD Community Driven Development Pembangunan Berbasis Masyarakat
CSP Country Strategy and Program Program dan Strategi Negara
DGSP Directorate General of Spatial Direktorat Jenderal Penataan Ruang
Planning
DGWR Directorate General of Water Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Resources
DWRI Directorate of Water Resources and Direktorat Pengairan dan Irigasi
Irrigation
DWRM Directorate of Water Resources Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya
Management Air
EARF Environmental Assessment and Kerangka Analisa dan evaluasi lingkungan
Review Framework
EIA Environmental Impact Assessment Analisa Dampak Lingkungan
ELINGAN Elemen Lingkungan (NGO) Elemen Lingkungan (LSM)
EPCM Environmental Pollution Control Pengelolaan Kontrol Polusi Lingkungan
Manager (EPCM)
FFA Framework Financing Agreement Perjanjian Kerangka Pembiayaan
FMS Financial Management System Sistem Pengelolaan Keuangan
GDP Gross Domestic Product Pendapatan domestic bruto
2 | H a l
4. GEF Global Environmental Facility Fasilitas Lingkungan Global
GIS Geographic Information System Sistem Informasi Geografis
GOI Government of Indonesia Pemerintah Republik Indonesia
IA Implementing Agency Badan Pelaksana
IDR Indonesian Rupiah Rupiah
IEE Initial Environmental Examination Pemeriksaan Lingkungan Pendahuluan
IMEU Independent Monitoring and Unit Pemantauan dan EvaluasiIndependen
Evaluation Unit
IP Investment Program Program Investasi
ICWRMIP Integrated Citarum Water Resources Program Investasi Pengelolaan Sumber
Management Investment Program Daya Air Terpadu Wilayah Sungai Citarum
IPPMS Investment Program Performance Sistem Pengelolaan Kinerja Program
Management System Investasi
IWRM Integrated Water Resources Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu
Management
JABODETABEK Jakarta Bogor Depok Tanggerang Bekasi
LMDH Lembaga Masyarakat Desa Hutan
MDG Millennium Development Goal Millennium Development Goal
MFF Multitranche Financing Facility Fasilitas Pembiayaan Multitranche
MPSA Water Resoucers Community Masyarakat Pemberdayaan Sumber Air
MIS Management information system Manajemen sistem Informasi
MOA Ministry of Agriculture Departemen Pertanian
MOE Ministry of Environment Kementerian Negara Lingkungan Hidup
MOF Ministry of Finance Departemen Keuangan
MOFr Ministry of Forestry Departemen Kehutanan
MOH Ministry of Health Departemen Kesehatan
MPW Ministry of Public Works Departemen Pekerjaan Umum
NGO Non Government Organization Lembaga Swadaya Masyarakat
NSCWR National Steering Committee for Tim Pengarah Nasional Program
Water Resources Pembangunan Bidang Sumber Daya Air
PCMU Program Coordination and Unit Pengelolaan dan Koordinasi Program
Management Unit
PJT 2 State owned corporation with a water Perum Jasa Tirta 2
infrastructure management mandate,
3 | H a l
5. operating in the Citarum River Basin
PIU Project Implementation Unit Unit Pelaksana Proyek
PPTA Project Preparation Technical Bantuan Teknik Persiapan Proyek
Assistance
RBO River Basin Organization Organisasi Wilayah Sungai
Roadmap Roadmap Peta Rancangan
RCMU Roadmap Coordination and Unit Pengelolaan dan Koodinasi Roadmap
Management Unit
RP Resettlement Plan Rencana Permukiman Kembali
SEA Strategic Environmental Assessment penilaian lingkungan strategis
SRI System Rice Intensification Sistem Intensifikasi Padi
TA Technical Assistance Bantuan Teknik
WFPF Water Financing Partnership Facility Fasilitas Kemitraan Pembiayaan Air
WRC Water Resources Council Dewan Sumber Daya Air Nasional
WRM Water Resources Management Pengelolaan Sumber Daya Air
WTC West Tarum Canal Saluran Tarum Barat
6 Ci’s River Basin River basin territory comprising three Daerah wilayah sungai yang terdiri dari tiga
Territory river basin organizations Balai Besar Organisasi Wilayah Sungai yaitu Balai Besar
Citarum, Balai Besar Ciliwung- Citarum, Balai Besar Ciliwung-Cisadane,
Cisadane, and Balai Besar Cidanau- and Balai Besar Cidanau-Ciujung-Cidurian,
Ciujung-Cidurian located in West yang berlokasi di Jawa Barat, DKI-Jakarta
Java, DKI-Jakarta, and Banten dan Propinsi Banten.
Provinces, and including the
metropolitan conurbation of
Jabodetabek
4 | H a l
6. DAFTAR ISI
Hal
DAFTAR SINGKATAN 2
DAFTAR ISI 5
CITARUM ROADMAP & INVESTMENT PROGRAM 7
COORDINATION WORKSHOP
1 RINGKASAN KEGIATAN 7
1.a. Latar Belakang 7
1.b. Tujuan 10
1.c. Hasil yang Diharapkan 11
1.d. Waktu, Tempat dan Lingkup Kegiatan 12
1.e. Peserta 13
1.f. Penyelenggara 13
5 | H a l
7. Hal
2 SESI PRESENTASI 14
3 RINGKASAN SESI KELOMPOK DISKUSI 20
3.a Pembagian Kelompok 20
3.b. Tujuan Diskusi Kelompok 21
3.c. Sekilas Permasalahan dan Alternatif Solusi Kegiatan 22
di Masing-masing Segmen
4 PENUTUP 23
5 LAMPIRAN
1. Tujuan dan Alur Kelompok Diskusi
2. Laporan Kelompok Diskusi
3. Daftar Peserta
4. Agenda Acara
5. Peta wilayah 6 segmen sungai Citarum
6. Foto Kegiatan
7. Handout Slide Presentasi
6 | H a l
8. CITARUM ROADMAP & INVESTMENT PROGRAM
COORDINATION WORKSHOP
1. RINGKASAN KEGIATAN
1.a. Latar Belakang
Sumber daya air, dan sistem air tanah di wilayah sungai Citarum merupakan sesuatu yang
vital bagi pembangunan sosial dan ekonomi negeri ini. Kedua hal tersebut sangat penting
bagi pembangunan, baik yang bersifat industrial maupun yang bersifat perkotaan (terutama
di Jabodetabek dan Bandung), termasuk di dalamnya industri ekspor, produksi pertanian
melalui sistem irigasi yang memadai, persediaan air di pedesaan, aliran listrik PLTA, dan
perikanan. Pada saat yang bersamaan sumber daya air di wilayah sungai Citarum relatif
melimpah, namun penggunaannya yang terus meningkat secara signifikan dalam 20 tahun
terakhir ini mengakibatkan semakin menurunnya kondisi sungai Citarum. Pertumbuhan
urbanisasi yang cepat telah memperbesar paparan akan resiko bencana banjir. Degradasi
lingkungan telah mencapai level yang mengkompromikan kesehatan dan penghidupan
publik, khususnya bagi masyarakat miskin di perkotaan dan pedesaan, serta mendatangkan
tambahan biaya keuangan terkait dengan sumber persediaan air baku dan perawatannya.
7 | H a l
9. Untuk memulihkan dan membangun sungai Citarum secara terpadu, Pemerintah Indonesia
bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB), lembaga keuangan dan lembaga
donor lainnya serta berbagai pemangku kepentingan (lembaga swadaya masyarakat,
kalangan usaha, akademisi dan masyarakat) mempersiapkan program pemulihan yang
dinamakan Integrated Citarum Water Resources Management Program (ICWRMP) atau
Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu di Wilayah Sungai Citarum.
Program ini merupakan bagian dari Citarum Roadmap (peta rancangan perencanaan
Citarum) yang telah disiapkan untuk Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu berdasarkan
pada sebuah visi, yaitu pemerintah dan masyarakat bekerjasama untuk merehabilitasi
daerah tangkapan air dan sungai yang bersih, sehat, dan produktif, serta membawa manfaat
yang lestari bagi semua orang khususnya di wilayah sungai Citarum.
Citarum Roadmap telah mengidentifikasi 80 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun
waktu 15 tahun kedepan, dengan pendanaan yang bersumber dari fasilitas pembiayaan
dari berbagai sumber pendanaan, baik anggaran pemerintah, sektor swasta, lembaga
donor serta kontribusi lainnya.
Sebagai pelaksanaan tahap 1 dari Citarum Roadmap, maka Proyek tahap 1 (Project-1
Investment Program) dengan Technical Assistance (TA) dimulai pada 2009. Institusi
pelaksana program investasi ini adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Departemen
Pekerjaan Umum, yang telah mendirikan Project Coordination and Management Unit
(PCMU) di bawah Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC).
Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu di Wilayah Sungai Citarum melibatkan banyak pihak
terkait dan berbagai komponen program. Hal ini menjadi sebuah tantangan dan kesempatan
di dalam pelaksanaannya. Tantangannya adalah menyeimbangkan antara kordinasi dan
komunikasi secara terus menerus di antara para pemangku kepentingan dengan
pelaksanaan program sesuai tenggat waktu. Hal ini akan membutuhkan waktu, upaya dan
komitmen seluruh pihak terkait, dan tidak mudah di dalam pelaksanaannya.
Koordinasi yang kuat diantara para badan pelaksana sangat dibutuhkan, bersamaan
dengan mekanisme pengawasan dan pelaporan yang efektif untuk memungkinkan
Pemerintah Indonesia beserta donor, mengetahui dan memastikan bahwa dana yang
tersedia digunakan sesuai dengan perencanaan dan waktu yang telah di tentukan.
Pertukaran informasi diantara badan pelaksana, dan pemangku kepentingan lainnya,
termasuk komunitas, CSO, dan sektor swasta, akan mempertajam kinerja secara
8 | H a l
10. keseluruhan, dan meminimalkan usaha yang sia-sia akibat dari pekerjaan yang tumpang
tindih.
Tujuannya adalah untuk bersama-sama secara partisipatif mencari solusi efektif dan
berkelanjutan melalui upaya terpadu antara sisi perencanaan, pembangunan fisik dan
penguatan institusi, dengan visi:
“Pemerintah dan masyarakat bekerjasama untuk merehabilitasi daerah tangkapan air
dan sungai yang bersih, sehat dan produktif, serta membawa manfaat yang lestari
bagi semua orang khususnya di wilayah sungai Citarum”
Penyelenggaraan kegiatan Citarum Roadmap & Investment Program Coordination
Workshop ini merupakan bagian dari kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman diantara para pemangku kepentingan yang juga akan melaksanakan
kegiatan program, yang diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan kordinasi di
antara para pemangku kepentingan.
9 | H a l
11. 1.b Tujuan
Tujuan dari kegiatan lokakarya ini digambarkan sebagai berikut:
1. Meningkatkan pemahaman diantara pemerintah dan sektor-sektor terkait pada
tingkat daerah. Pemahaman tersebut yaitu: (1) Visi, Tujuan, dan komponen-
komponen Roadmap (2) Investment Program atau ICWRMIP dan Project 1 (3)
Memperjelas hubungan antara Roadmap dan Investment Program.
2. Mengidentifikasi kegiatan dan pelaku dari Para Pemangku Kepentingan
(Stakeholders) di Wilayah Sungai Citarum.
3. Mendorong dialog antara water stakeholders berkenaan dengan agenda pekerjaan
yang berkaitan dengan lingkungan, sebagaimana yang terdefinisi di dalam ICWRMIP
melalui penyebaran informasi.
10 | H a l
12. 1.c. Hasil yang Diharapkan
Diharapkan kegiatan lokakarya ini dapat membantu pencapaian hasil berikut ini:
1. Meningkatkan pemahaman dan komitmen dari lembaga pelaksana dan para
pemangku kepentingan terkait di wilayah sungai terhadap Citarum Roadmap and
Investment Program
2. Identifikasi kegiatan, hambatan serta alternatif solusi dengan menggunakan
metode kelompok diskusi yang menggunakan pembagian segmen sungai sebagai
pendekatan kesamaan wilayah kerja.
3. Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan
pelaksanaan Roadmap dan kegiatan ICWRMIP
11 | H a l
13. 1. d. Waktu, Tempat dan Lingkup Kegiatan
Lokakarya Citarum Roadmap & Investment Coordination Workshop ini diselenggarakan
pada Hari Kamis-Jumat, 29-30 Oktober 2009 di Hotel Sari Ater, Subang.
Lingkup kegiatan lokakarya dua hari ini terdiri dari:
1. Sesi Presentasi. Rangkaian presentasi mengenai Citarum Roadmap, Kegiatan
dalam Projek-1 (Pengelolaan Sumber Daya Air Citarum), Peran LSM dalam Citarum
Roadmap, Contoh-Contoh dan Praktek yang Baik : Peran Pemerintah Daerah dalam
Citarum Roadmap serta Presentasi foto kondisi dan aktivitas Citarum.
2. Diskusi panel. Menampilkan dialog para ahli dari berbagai latar belakang, baik
institusi pemerintah dan penggiat lingkungan.
3. Diskusi Kelompok. Peserta lokakarya dibagi ke dalam enam kelompok dengan
metode pembagian segmen Sungai Citarum sebagai metode diskusi untuk
mendiskusikan kegiatan, hambatan, solusi/tindak lanjut serta saran dan
12 | H a l
14. rekomendasi. Masing-masing kelompok terdiri dari 15-20 orang peserta yang
dipandu oleh fasilitator, didampingi oleh nara sumber dan notulen.
4. Team Building Exercise dan Penandatangan Komitmen Bersama. Acara ini
dilakukan pada hari ke-2 (Jumat, 30 Oktober 2009). Dipandu oleh fasilitator, peserta
melakukan simulasi kegiatan-kegiatan yang mendorong adanya kerjasama
kelompok. Peserta juga menandatangani spanduk Visi Citarum sebagai tanda
komitmen bersama.
1.e. Peserta
Dari daftar peserta yang hadir, tercatat sekitar 157 peserta yang datang menghadiri kegiatan
lokakarya ini. Peserta lokakarya ini berasal dari berbagai latar belakang, seperti institusi
pemerintah, baik pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten di Jakarta dan Jawa Barat,
Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) di wilayah sungai Citarum, perusahaan swasta, para
pemerhati lingkungan, seniman, akademisi dan konsultan proyek.
1.f. Penyelenggara
Lokakarya ini dilakukan melalui konsultasi dan kordinasi berbagai pihak. Tim penyelenggara
merupakan gabungan dari tim Roadmap Coordination Management Unit (RCMU), Bappenas
Jakarta dan Project Coordination Management Unit (PCMU), Balai Besar Wilayah Sungai
Citarum-BBWSC di Bandung. Kegiatan ini didukung oleh tim fasilitator untuk memfasilitasi
kegiatan kelompok diskusi.
13 | H a l
15. 2. SESI PRESENTASI
Sesi Presentasi ini dilakukan pada hari pertama (29 Oktober 2009). Handout presentasi ini
dapat dilihat pada lampiran 6.
Citarum Roadmap
Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu di
Wilayah Sungai Citarum
Bapak Ir. M. Donny Azdan MA., MS., Ph.D
Direktur Pengairan dan Irigasi Bappenas
Presentasi ini membahas mengenai fakta sungai
Citarum, kondisi permasalahan dari hulu hingga
hilir yang membuat suatu pemikiran bahwa
penanganan permasalahan Citarum tidak dapat
dilakukan dengan menerapkan program tunggal
atau program pembangunan fisik semata.
Kondisi permasalahan Citarum yang kompleks
menjadikan sebuah pemikiran pencetusan
Citarum Roadmap. Yaitu gambaran strategis,
rencana dan pelaksanaan yang berusaha
membuat jalur/rute antara posisi saat ini dengan
visi, hasil dan tujuan yang ingin kita capai di
masa depan berkaitan dengan program
pengelolaan terpadu sungai Citarum ini.
Citarum Roadmap ini menjadi kepentingan dan
milik para pemangku kepentingan, khususnya
yang berada di wilayah sungai Citarum, yang
difasilitasi pemerintah. Komponen program
dalam Citarum Roadmap ini termasuk
kedalamnya adalah penguatan lembaga,
pengembangan dan pengelolaan sumber daya
air, penggunaan dan pembagian air,
perlindungan lingkungan, manajemen bencana,
pemberdayaan masyarakat serta data dan
informasi. Kordinasi Citarum Roadmap ini
dilakukan baik di tingkat pusat,
daerah/kabupaten serta masyarakat. Citarum
Roadmap memberikan ruang baik individu,
perusahaan, organisasi masyarakat, dll untuk
turut berpartisipasi memberikan kontribusi positif
bagi pemulihan sungai Citarum.
14 | H a l
16. Kegiatan Project-1
Pengelolaan Sumber Daya Air Citarum
Bapak Ir. Widagdo, Dipl.HE,
Direktur Sungai, Danau dan Waduk
Presentasi ini menggunakan analogi sebuah
kelompok orkestra untuk menggambarkan
kolaborasi yang menghasilkan musik harmonis.
Kolaborasi ini terdiri dari setiap pemain/pelaku
yang memainkan instrumen, dengan tempo, dan
bagian musik masing-masing, tapi tetap
merupakan bagian dari musik besar yang
dimainkan bersama. Posisi dirijen ini disini lebih
pada membantu untuk sinkronisasi untuk
mencapai nada harmoni. Analogi kolaborasi ini
masih sesuai dalam konteks pelaksanaan
program Citarum. Citarum Roadmap yang
diperkirakan akan dilaksanakan dalam kurun
waktu 15 tahun ini dengan identifikasi sekitar 80
kegiatan, dalam pelaksanaannya akan dilakukan
secara bertahap. Pelaksanaan tahap 1 dari lima
tahapan program (ICWRMIP) dalam kerangka
Roadmap, sedang dalam persiapan. Komponen
Proyek Tahap-1 (Project-1) meliputi
perlindungan keanekaragaman hayati di hulu
sungai, pengelolaan air dan sanitasi berbasis
masyarakat, teknik pertanian ramah lingkungan,
peningkatan kualitas air, penataan ruang,
pengelolaan banjir di kawasan hulu, rehabilitasi
kanal tarum Barat, deain peningkatan
penyediaan air bersih kota Bandung dan strategi
adaptasi untuk perubahan iklim. Seluruh
komponen program ini akan dilakukan
pemerintah (khususnya di daerah) bersama
masyarakat.
15 | H a l
17. Peran LSM dalam Citarum Roadmap
Bapak Asep Kuryana
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pendayagunaan Tata Guna Air Balai Besar
Wilayah Sungai Citarum
Bapak Deni Riswandani, ELINGAN
Bapak Daud Yusup, LMDH Gunung Tilu
Bapak Dian Farid Hafidi, Warga Peduli
Lingkungan Citarum
Bapak Dede, MPSA Gunung Wayang
Sesi ini membahas mengenai peran pemerintah
dalam mensosialisasikan dan
mengkomunikasikan kegiatan pembangunan
dan membuka jalur dialog dan konsultasi
dengan masyarakat setempat. BBWSC memiliki
program pemberdayaan masyarakat yang rutin
mengadakan kegiatan sosialisasi di tingkat desa
di Bandung, Majalaya dan lain-lain. Kegiatan ini
juga dilakukan bersama dengan institusi
pemerintah lain terkait misalnya BPLHD, PJT-2,
PSDA, Dinkes,sehingga dalam satu kegiatan,
masyarakat dan pemerintah dapat berdiskusi
dan mencari alternatif pemecahan masalah
bersama-sama. Selain itu, BBWSC juga
memiliki mitra yang berperan aktif dalam
pelaksanaan kegiatan ini, sesuai dengan bidang
dan daerah kerja masing-masing. Misalnya
lembaga Elemen Lingkungan (ELINGAN), yang
ikut membantu dalam pemberdayaan
masyarakat di daerah hulu (Gunung Wayang),
juga membantu kegiatan sosialisasi tentang
daerah sempadan sungai dan mitigasi bencana.
LMDH Gunung Tilu yang membantu masyarakat
petani kopi di Pengalengan, atau MPSA Gunung
Wayang yang membantu pembangunan
rehabilitasi Situ Cisanti, mata air Citarum serta
Warga Peduli Lingkungan Citarum yang
membantu kegiatan pemberdayaan masyarakat
di sungai Citarum melalui kegiatan-kegiatan
seperti daur ulang, pertanian dan penghijauan.
BBWS berharap agar lebih banyak lagi instansi
pemerintah dan LSM yang dapat turut
berpartisipasi dan berperan bersama-sama
melakukan kegiatan dengan masyarakat.
16 | H a l
18. Contoh dan Praktek yang Baik: Peran
Pemerintah Daerah dalam Citarum Roadmap
Ibu Ir. Prima Mayaningyas, MSi
Kepala Bidang Tata Kelola
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah
(BPLHD) Propinsi Jawa Barat
Presentasi ini menyoroti tentang perubahan dan
menurunnya kondisi lingkungan baik di Wilayah
Sungai Citarum, maupun Bandung dan Jawa
Barat secara umum, baik dari pencemaran
udara, pembangunan permukiman di kawasan
konservasi, pencemaran air tanah, pembuangan
limbah industri langsung tanpa melalui treatment
khusus, dan lain sebagainya. BPLHD Propinsi
Jawa Barat telah melakukan pendataan
perubahan penggunaan lahan dan tata ruang di
daerah hulu Citarum. Selain itu juga BPLHD
aktif dalam kampanye melalui media maupun
kegiatan-kegiatan masyarakat dan publik untuk
meningkatkan kesadaran dan berperan aktif
dalam kegiatan lingkungan. Dalam konteks
strategi pengendalian pencemaran Citarum,
BPLHD mengidentifikasi kegiatan yang perlu
dilakukan antara lain konservasi daerah aliran
sungai, penguatan informasi pengendalian
pencemaran air berbasis GIS di Jawa Barat,
peningkatan kapasitas baik untuk aparat
pemerintah serta pelaku usaha/industri melalui
Environmental Pollution Control Manager
(EPCM), pemberdayaan masyarakat serta
penegakan hukum.
17 | H a l
19. Memperkenalkan Citarum Website
Bapak Candra Samekto
Fungsional Perencana Bapenas
Presentasi ini memperkenalkan website Citarum
() sebagai media komunikasi bersama mengenai
program Citarum, baik untuk para pemangku
kepentingan serta lembaga pelaksana, juga
untuk masyarakat umum. Website ini masih
terus dalam pengembangan, baik dari sisi
teknis, maupun dari sisi informasi dan
pengembangan fitur. Beberapa fitur yang ada
misalnya interactive map, yang dikembangkan
dengan aplikasi google maps. Anda dapat
melihat posisi daerah-daerah di sepanjang aliran
sungai Citarum, yang ada aktivitas peningkatan
sistem pengelolaan dan perbaikan kondisi
Citarum. Juga ada Knowledge Centre dimana
dokumen, data dan informasi yang berhubungan
dengan Citarum dapat diakses dan di-download.
Selain itu fitur-fitur dasar seperti penjelasan
mengenai program, berita kegiatan terbaru,
forum, hingga multimedia seperti foto dan video
Citarum dapat diakses di website ini.
Potret Citarum Dari Masa ke Masa
Bapak Abrar Prasodjo
Wanadri
Presentasi ini menampilkan foto-foto kegiatan
kelompok Pencinta Alam Wanadri di Citarum.
Kegiatan alam bebas di Citarum telah dimulai
sejak tahun 1975. Kondisi Citarum saat itu
masih jauh lebih baik dibanding saat ini, dimana
debit air cukup tinggi hingga di beberapa lokasi
cocok untuk melakukan kegiatan arung jeram.
Sekitar akhir tahun 2009 ini, Wanadri berencana
melakukan ekspedisi sungai Citarum untuk
melakukan pendataan, khususnya dokumentasi
lokasi melalui foto dan GIS dari hulu hingga ke
hilir, dan merekam permasalahan spesifik di
titik-titik lokasi sungai (misalnya sampah di
kawasan tengah atau pembuangan limbah di
hulu, dsb)
18 | H a l
20. Panel Dialog
Bapak Ir. M. Donny Azdan MA., MS., Ph.D
Narasumber:
Bapak Ir. Widagdo, Dipl.HE,
Bapak Erry Riyana Hardjapamekas
Bapak Ir.A.Rifai Natanegara
Ibu Prima Mayaningyas
Panel diskusi ini membahas Citarum dari
berbagai sisi. Baik dari segi lingkungan, maupun
pelaksanaan program dan tantangannya di
masa mendatang. Program yang melibatkan
para pemangku kepentingan dari berbagai
lembaga pemerintah, organisasi masyarakat,
dan lain sebagainya memiliki tantangan yang
cukup kompleks. Masalah kebijakan, ruang
lingkup kegiatan, hingga masalah kordinasi dan
komunikasi di antara para pemangku
kepentingan merupakan sedikit dari prediksi
tantangan yang akan dihadapi. Permasalahan
Citarum yang kompleks membutuhkan
penyelesaian yang juga kompleks. Mulai dari
pembangunan fisik, struktural dan non-
struktural, kebijakan, pengendalian pencemaran,
penggunaan dan pengaturan tata air, keuangan
dan transparansi, peningkatan kepedulian,
keterlibatan masyarakat dan lain sebagainya.
19 | H a l
21. 3. RINGKASAN SESI DISKUSI KELOMPOK
3.a Pembagian Kelompok
Pada sesi diskusi kelompok ini, peserta dibagi ke dalam kelompok yang berdasarkan
wilayah segmen sungai (sebagai metode pembagian kelompok berdasarkan wilayah
kerja/program kegiatan), sebagai berikut:
• Segmen 1 : Hulu sungai di Gunung Wayang – Jembatan Majalaya
• Segmen 2 : Jembatan Majalaya – Jembatan Dayeuh Kolot
• Segmen 3 : Jembatan Dayeuh Kolot – Ujung Saguling
• Segmen 4 : Saguling - Cirata- Jatiluhur
• Segmen 5 : Jatiluhur (Irigasi)
• Segmen 6 : Muara Citarum
20 | H a l
22. 3.b. Tujuan Diskusi Kelompok
Tujuan diskusi kelompok ini adalah sebagai berikut:
1. Peserta dapat mengidentifikasi kegiatan, peluang dan tantangan di masing-masing
wilayah segmen sungai
2. Peserta dapat mengetahui berbagai kegiatan di segmen wilayah sungai yang sama
3. Peserta mulai dapat mengidentifikasi bagaimana agar dapat mengatasi tantangan
secara bersama-sama dalam program Citarum ini
4. Mendiskusikan mekanisme kordinasi yang akan dilakukan di masa mendatang.
Dalam satu kelompok terdiri dari sekitar 15-20 peserta, didampingi oleh Fasilitator,
Narasumber dan Notulen. Proses pengumpulan informasi melalui alat metaplan, dilakukan
oleh semua peserta, kemudian peserta menulis pendapatnya berdasarkan kegiaran
(rencana kegiatan), hambatan, solusi (tindak lanjut), saran dan pihak terkait. Hasil pendapat
peserta ini selanjutnya dikelompokkan, dan dibahas satu per satu.
Diakhir diskusi diharapkan para peserta bersama-sama menghasilkan sebuah pemetaan
dan kategorisasi isu, permasalahan, tantangan, kegiatan dan peluang di masing-masing
segmen, yang pada akhirnya diharapkan dapat menggambarkan kondisi Citarum secara
keseluruhan
21 | H a l
23. 3.c. Sekilas Permasalahan dan Alternatif Solusi Kegiatan di Masing-masing
Segmen
Segmen 1 : Hulu sungai di Gunung Wayang – Jembatan Majalaya
Dari hasil pemetaan informasi kegiatan yang disampaikan oleh peserta, dirumuskan ada tiga
kegiatan utama yang telah dilakukan selama ini di lokasi segmen I yaitu ; kegiatan
Konservasi DAS, Pemberdayaan (sosialisasi dan pelatihan) serta advokasi. Permasalahan
yang umumnya dihadapi di wilayah segmen 1 ini meliputi berkurangnya areal hutan lindung
(berubah menjadi lahan garapan petani), pembangunan permukiman yang berkembang
tanpa perencanaan yang baik, sehingga ikut berkontribusi sebagai salah satu penyebab
banjir, tidak adanya pemetaan kondisi wilayah di sekitar segmen 1, sehingga tidak dapat
diketahui secara jelas wilayah dan lokasi mana yang perlu diatasi untuk mengendalikan
erosi.
Alternatif solusi yang diusulkan meliputi kegiatan restorasi kawasan hulu, termasuk gerakan
penghijauan/reboisasi dengan melibatkan masyarakat, pendampingan masyarakat,
penetrapan peraturan pemerintah yang mengatasi masalah sampah dan lain sebagainya.
22 | H a l
24. Segmen 2 : Jembatan Majalaya – Jembatan Dayeuh Kolot
Permasalahan seputar segmen 2 ini antara lain; masalah erosi, banjir, industri di Majalaya,
masalah tata ruang dan peternakan. Sehingga kegiatan yang diusulkan adalah kegiatan
yang dapat mengatasi permasalahan tersebut, antara lain dengan penataan bangunan pada
sempadan sungai/kawasan lindung,
Pembangunan sarana prasarana pengelolaan lingkungan (pengelolaan sampah dan
pengendalian pencemaran air seperti IPAL terpadu industri, septic tank komunal, IPAL
kotoran sapi/biogas), Rehabilitasi lahan kritis, Pembangunan Agropolitan Terpadu, Mitigasi
penangangan bencana (struktural dan non-struktural) serta penguatan kelembagaan.
23 | H a l
25. Segmen 3 : Jembatan Dayeuh Kolot – Ujung Saguling
Banjir merupakan permasalahan utama di segmen 3. Banjir disebabkan oleh adanya
pertemuan segitiga antara aliran Sungai Citarum, Sungai Cikapundung dan Sungai Citarik.
Pertemuan ini yang menyebabkan terkadang sungai membludak. Berdasarkan kondisi
tersebut peserta melihat, bukan kegiatan yang harus dianalisis, akan tetapi bagaimana cara
mengatasi banjir.
Karena itu, peserta Segmen 3 mengusulkan adanya tindakan sebagai berikut: Segera
dilaksanaknnya konservasi di hulu dengan melibatkan semua komponen/ stakeholder terkait
(masyarakat, pemerintah, swasta dan LSM), Mencegah terjadinya pengalihan fungsi lahan
oleh “oknum atau masyarakat” serta dibebaskannya limbah industri, domestik dan sampah
diwilayah segmen 3 (Segmen Jembatan Dayeuhkolot-Ujung Saguling)
24 | H a l
26. Segmen 4 : Saguling - Cirata- Jatiluhur
Segmen 4 meliputi tiga wilayah waduk Saguling – Cirata – Jatiluhur, beserta seluruh wilayah
di sekitarnya yang berkontribusi terhadap kelangsungan tiga waduk tersebut, sehingga
mencakup wilayah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat.
Isu utama di segmen ini adalah keberadaan jaring apung, pendangkalan waduk,
pencemaran waduk karena sampah rumah tangga, sampah padat, dan pencemaran oleh
industri, serta adanya penambangan pasir.
Karena itu alternatif solusi yang diusulkan meliputi Penegakan hukum, Sinkronisasi
peraturan perundangan, Percepatan pembangunan/pengembangan infrastruktur,
Penyebarluasan informasi dan koordinasi, Penerapan insentif dan disinsentif, keterlibatan
pihak swasta untuk membantu pembangunan wilayah pedesaan, dan lain sebagainya.
25 | H a l
27. Segmen 5 : Jatiluhur (Irigasi)
Gambaran umum dan permasalahan di segmen 5 (lima) meliputi daerah irigasi teknis,
kawasan industri dan pemukiman penduduk disekitar saluran irigasi dan sungai Citarum.
Segmen 5 (lima) ini dimulai dari Bendung Curug, Saluran Tarum Timur (Meliputi wilayah
Kabupaten Karawang, Subang dan Indramayu), Saluran Tarum Utara (meliputi Kabupaten
Karawang, Kabupaten Bekasi), Saluran Tarum Barat (meliputi Kabupaten Karawang,
Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan DKI Jakarta).
Peserta Segmen 5 mengusulkan beberapa alternatif jenis kegiatan yang bisa dilakukan
dalam mengatasi permasalahan. Yaitu berkaitan dengan sosialisasi informasi kegiatan
program, koordinasi, pembangunan fisik (meliputi : normalisasi, rehabilitasi jaringan irigasi,
pompanisasi dan penyediaan sarana air minum dan sanitasi dasar) dan pengembangan
usaha tani (SRI).
26 | H a l
28. Segmen 6 : Muara Citarum
Pada wilayah ini lebih menonjol pada wilayah pesisir dengan berbagai asek menyangkut
lingkungan hidup serta pemberdayan masyarakat pesisir. Kondisi fisik lahan berupa
sedimentasi, tanah mudah terkikis serta lahan kritis merupkan permasalahan yang yang
menyangkut lahan. Kondisi iklim seperti pasang surutnya laut serta banjir besar merupakan
fenomena alam yang mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat sekitar akibat arus
transportasi barang menjadi tidak lancar. Sementara masalah pencemaran saat ini
mengganggu habitat laut yang akan merugikan ekonomi masyarakat.
Kegiatan pemberdayaan ekonomi yang telah dilakukan diantaranya adalah penanaman
bakau di pesisir dan memanfaatkannya untuk pemeliharaan ikan air payau seperti belanak,
udang, kepiting maupun bandeng yang telah dilaksanakan di pesisir daerah Eretan.
Alternatif solusi kegiatan yang diusulkan meliputi pendampingan masyarakat yang meliputi
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, penyuluhan kebersihan di sekolah-sekolah (PHBS).
Pembangunan fisik di wilayah hilir ini yang diusulkan antara lain adalah pembangunan
breakwater untuk menjaga pesisir pantai agar tidak terjadi abrasi.
Untuk informasi lebih lengkap mengenai hasil diskusi masing-masing kelompok segmen,
silahkan mengacu pada Lampiran 2: Laporan Kelompok Diskusi.
27 | H a l
29. 4. PENUTUP
Kegiatan lokakarya Citarum Roadmap & Investment Program ini masih jauh dari
sempurna baik dalam perancangan konsep dan pelaksanaan. Saran, kritik
membangun dan umpan balik dari para peserta lokakarya ini akan menjadi catatan
bagi pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang.
Lokakarya ini menjadi sebuah peristiwa dimana para pemangku kepentingan kunci
dengan latar belakang yang beragam. Baik dari pemerintah pusat, pemerintah
propinsi dan kabupaten, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, para
konsultan proyek, pelaku usaha/perusahaan, akademisi, para pemerhati lingkungan
termasuk seniman yang juga turut hadir dalam acara ini telah memperkaya proses
lokakarya ini.
Dalam proses ini, menjadi sebuah langkah yang cukup berharga bagi semua pihak
untuk saling berbagi informasi dan belajar dari proses kegiatan serta permasalahan
dan tantangan yang dihadapi serta berbagi pendapat melalui pengalaman, keahlian
dan sudut pandang masing-masing.
Meskipun dalam proses ini belum mencapai tahapan perumusan dan kesepakatan
mengenai “apa langkah berikutnya?” bagi semua pihak untuk mulai melakukan
tindakan, semoga melalui kegiatan ini menjadi langkah bagi seluruh pihak terkait
untuk memulai sebuah proses perjalanan bersama untuk memulihkan kondisi sungai
Citarum menjadi sungai yang bersih dan sehat melalui kerjasama dan kontribusi
berbagai pihak, sebuah visi dan cita-cita yang ingin kita capai bersama:
Cita-Citarum.
28 | H a l
31. TUJUAN KELOMPOK DISKUSI
Maksud
Meningkatkan pemahaman dan kebersamaan antar stakeholder terkait yang memiliki
kepedulian yang sama terhadap proyek investasi dan ICWRMIP.
Tujuan
1. Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dan sektor tekait di semua tingkatan
dalam memahami: a) Visi, tujuan dan komponen roadmap; b) meningkatkan
pemahaman program invetasi dan proyek ICWRMIP; c) Penjelasan hubungan
antara roadmap dan proyek investasi ICWRMIP.
2. Mengidentifikasi stakeholders terkait dan aktivitas program/kegiatan telah dilakukan
di wilayah Sungai Citarum (yang terbagi menjadi 6 wilayah segmen sungai)
3. Mengidentifikasi kegiatan, peluang dan tantangan di masing-masing wilayah segmen
sungai
4. Menyebarluaskan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya air secara
terintegrasi/terpadu kepada stakeholder terkait, tenaga ahli dan pengambil
kebijakan/keputusan dalam rangka menyusun kebijakan dan pelaksanaan program
5. Menjalin dialog antara stakeholder yang terkait dengan masalah-masalah lingkungan
6. Menyamakan visi dan persepsi segenap stakeholder terkait
7. Bersama-sama menghasilkan sebuah pemetaan dan kategori isu, permasalahan,
tantangan, kegaiatan dan peluang dimasing-masing segmen Sungai Citarum, yang
pada akhirnya diharapkan dapat menggambarkan kondisi Citarum secara
keseluruhan
Diakhir diskusi diharapkan para peserta bersama-sama menghasilkan sebuah pemetaan
dan kategorisasi isu, permasalahan, tantangan, kegiatan dan peluang di masing-masing
segmen, yang pada akhirnya diharapkan dapat menggambarkan kondisi Citarum secara
keseluruhan
2|Hal
32. 1. ALUR KERJA FASILITATOR FGD
1.1. PERSIAPAN
a) Mengecek kelengkapan alat dan bahan FGD
b) Menyakinkan peta besar telah ada dan terpasang di area registrasi pada saat
registrasi peserta
c) Menyakinkan daftar hadir setiap masing-masing segmen pada data yang
telah disiapkan oleh panitia
d) Memahami materi diskusi yang akan disampaikan oleh narasumber
1.2. SAAT REGISTRASI
a) Semua fasilitator FGD telah siap menyambut kedatangan peserta sesuai
wilayah segmen
b) Menanyakan kepada peserta asal/instansi /lembaga dan wilayah (segmen)
dari masing-masing peserta yang akan melakukan registrasi
c) Memandu peserta untuk melihat peta besar wilayah segmen yang
bersangkutan masuk wilayah mana
d) Memberikan petunjuk kepada peserta untuk mengisi daftar hadir sesuai
instansi dan segmen
Catatan: Daftar hadir yang telah diisi, dicek kembali berdasarkan
segmen dan jumlah anggota kelompok. Jika susunan
anggota ada yang tidak berimbang, maka ditambahkan
dari peserta tim pusat.
1.3. SAAT PENYAMPAIAN MATERI
a) Menyimak materi yang diberikan narasumber
b) Menyimak pertanyaan peserta
c) Menyimak atas pertanyaan peserta (jawaban narasumber)
d) Mengamati aktivitas peserta potensial
3|Hal
33. Catatan: Beberapa fasilitator LPM Equator mem-back up
Notulensi lengkap
1.4. SAAT BREAK MAKAN SIANG (tentatif)
Seluruh fasilitator membrefing perwakilan peserta persegmen tentang maksud,
tujuan dan alat-alat bantu FGD
1.5. SAAT PROSES BERDISKUSI (FGD)
a) Memperkenalkan diri kepada peserta
b) Memfasilitasi perkenalan antar peserta
c) Menjelaskan maksud dan tujuan FGD
d) Menjelaskan proses diskusi dengan menggunakan metaplan
e) Memfasilitasi pemilihan ketua, sekertaris dan juru bicara. Ketua bertugas
untuk membantu fasilitator dalam proses diskusi serta mengkoordinasikan
kegiatan diskusi. Sekertaris bertugas untuk mencatat permasalahan selama
diskusi dan merapikan hasil diskusi serta menulis hasil presentasi. Jubir
bertugas untuk menjadi juru bicara pada saat presentasi hasil.
f) Mempersilahkan ketua kelompok memimpin diskusi sesuai dengan tatacara
yang telah disiapkan
g) Mendampingi ketua kelompok dalam memimpin proses diskusi
h) Membantu memecahkan, jika terjadi kemacetan diskusi
i) Memotivasi peserta agar terlibat secara aktif selama diskusi
j) Memfasilitasi narasumber ketika ingin memberikan pendapat atau dimintai
pendapat oleh peserta
k) Memfasilitasi dalam membuat kesimpulan hasil diskusi
l) Memfasilitasi pembuatan bahan presentasi pleno
4|Hal
34. 1.6. SAAT PRESENTASI PLENO HASIL FGD
Catatan: Hasil diskusi kelompok akan dipresentasikan pada saat
diskusi pleno
a) Fasilitator mendampingi/mengontrol masing-masing kelompok untuk
menyampaikan presentasi
b) Menyampaikan bahan presentasi kelompok (tulisan bisa berupa kertas plano
atau Power Point)
Catatan: Mengingat jumlah peserta yang banyak, maka panitia
sebaiknya menyiapkan LCD
1.7. MENYUSUN KESIMPULAN HASIL FGD
a) Seluruh fasilitator berkumpul untuk membuat/menyusun kesimpulan diskusi
pleno sesuai dinamikan proses diskusi/pleno
b) Menanyangkan draft kesimpulan diskusi pleno
c) Memperbaiki draft kesimpulan berdasarkan masukan
d) Membacakan kesimpulan final
2. PEMBAGIAN SEGMEN
Peserta dibagi menjadi 6 kelompok berbasis segmen:
• Segmen 1 : Hulu sungai di Gunung Wayang – Jembatan Majalaya
• Segmen 2 : Jembatan Majalaya – Jembatan Dayeuh Kolot
• Segmen 3 : Jembatan Dayeuh Kolot – Ujung Saguling
• Segmen 4 : Saguling - Cirata- Jatiluhur
• Segmen 5 : Jatiluhur (Irigasi)
• Segmen 6 : Muara Citarum
5|Hal
35. Peserta dibagi menjadi 6 kelompok berbasis segmen sungai (untuk metode diskusi). Setiap
kelompok akan dipandu oleh seorang Fasilitator dan Nara Sumber sebagai berikut:
SEGMEN NARASUMBER FASILITATOR
Segmen-1 Hulu sungai di Gunung Wayang – Candra S. Alimin Jahya
Jembatan Majalaya
Segmen-2 Jembatan Majalaya – Jembatan Eric Q Yatrin
Dayeuh Kolot
Segmen-3 Jembatan Dayeuh Kolot – Ujung Palgunadi Eni Kardiwiyati
Saguling
Segmen-4 Saguling - Cirata- Jatiluhur Maksum Hidayat Siti Rosyidah
Segmen-5 Jatiluhur (saluran irigasi) Ratih W Suramin
Segmen-6 Muara Citarum Kiswaya Zulkifli
Peserta telah dibagi dalam segmen masing-masing, daftar peserta per segmen (terlampir
dalam Laporan Kelompok Diskusi) Namun karena ada beberapa peserta yang datang
terlambat sehingga namanya belum tercantum dalam daftar peserta, atau karena
penempatan kurang sesuai, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat beberapa
perubahan. Daftar peserta sesuai kehadiran dalam FGD per segmen disajikan pada bagian
selanjutnya, sebagai laporan hasil diskusi per segmen.
3. LAYOUT RUANGAN
6|Hal
36. 4. ALAT DAN BAHAN UNTUK MASING-MASING KELOMPOK
No Jenis Jumlah Satuan
1 Flip Chart (Papan Tulis) 1 Buah
2 Spidol (warna hitam dan biru) 3 Box
3 Plano besar @ 25 25 Lembar
4 Metaplan ukuran 20x10 cm @1700x5 = 8500 Lembar
(merah,kuning, hijau, biru dan putih)
5 Isolatif 10 Buah
6 Note book 1 Unit
7 Daftar Hadir per segmen/kelompok 1 Expl
8 Peta Besar 1 Unit
9 Tabel peserta, fasilitator dan Expl
narasumber
5. TATA CARA MENULISKAN METAPLAN
1. Tulisan berbentuk frase (Contohnya “DANA KURANG”
bukan hanya ditulis “DANA”
2. Maksimal terdiri dari 3 baris
3. Menggunakan huruf capital (huruf besar)
4. Tulisan memenuhi metaplan (terbaca)
CONTOH PENULISAN PADA KERTAS METAPLAN
DANA KURANG
7|Hal
39. HASIL DISKUSI KELOMPOK I
SEGMEN 1 : Hulu sungai di Gunung Wayang – Jembatan Majalaya
KEGIATAN HAMBATAN SOLUSI / TINDAK SARAN PIHAK TERKAIT
LANJUT
I. KONSERVASI 1. Agar dilakukan 1. Segera terlibat 1. Perum Perhutani
restorasi dalam menangani
1. Sanitasi pengolahan 1. Penegakan hukum kawasan hulu SDA kawasan 2. Dep. PU
tidak tuntas. secara
sampah. komprehensif 3. PDAM
2.Gerakan
2. kurang respon dari
PEMDA setempat. 2. Kegiatan penyuluhan yang
2.Penetapan sepadan 4. PEMDA
penyuluhan melibatkan
3. Kerusakan konservasi masyarakat dalam
3. Pembuatan biopori 5. Pemerintah pusat
catchment area terus dilakukan secara melakukan reboisasi
bertambah, sulit terencana
4. Wisata arung jeram 6. Perguruan tinggi
dikendalikan. 3. Segera dibuat peta
3. Gerakan
5. Penyediaan air- utk restorasi kawasan 7. Penegak hokum
4. Rendahnya Reboisasi
dengan hulu. (polisi/jaksa)
pemahaman
bersih masyarakat tentang melibatkan
konservasi SDA. masyarakat 4. Agar para 8. KLH, BPLH
6. Pengelolaan SRI segera pemanfaat DAS
5. Kurang kesadaran digalakkan. memberikan 9. TNI
masyarakat disekitar kontribusi dalam
sempadan kegiatan 10. Kelompok Pecinta
penyelamatan daerah alam
hulu.
2.PEMBERDAYAAN
1. Pembuatan 1. Akses pasar sulit 1. Fasilitasi jejaring 1. Penyediaan 1. PEMDA
percontohan (hasil usaha agribis usaha terutama kredit usaha kecil
Pembangunan petani binaan masih untuk kebutuhan prosedur dan 2. PLN
biogas sulit dipasarkan) modal dan prosesnya
pemasaran hasil. dipermudah. 3. Masyarakat lokal
2. Pendampingan 2. Teknologi tepat guna (petani,
masyarakat oleh belum ditemukan. 2. Pendampingan 2. Sosialisasi SRI masyarakat hutan)
LSM. oleh LSM pada ke masyarakat
3. akses modal / saat secara 4. Perguruan tinggi
3. Fasilitas dukungan modal musrenbang, terencana.
pengembangan sangat terbatas. agar kebutuhan 5. DIKNAS (Dep,
agribisnis. masyarakat DINAS)
4. kurang kesempatan dapat ditampung.
4. Pembuatan bagi masyarakat 6. LSM
percontohan dan miskin 3. Gerakan dan
fasilitasi alih kampanye 7. Perbaikan
komoditi 5. pembinaan budaya lingkungan
digalakkan 8. Dinas sosial
5. Pelatihan ansos kembali.
DAS Citarum 9. Dep. Pertanian
4. Pelatihan Usaha
6. Sosialisasi tani konservasi 10. BAPPENAS
Peningkatan dan pendamping
kesadaran lingkungan 11. koperasi (Dep,
konservasi SDA DINAS)
pada masyarakat
3|H a l
40. KEGIATAN HAMBATAN SOLUSI / TINDAK SARAN PIHAK TERKAIT
LANJUT
3. ADVOKASI
1. Perumusan 1. Penyusunan draft 1. Segera di 1. Sosialisasi 1. DPRD Kab, DPRD
PERDA PEMDA tentang selesaikan dan kepada Propinsi
pengelolaan pengolahan sampah sosialisasi stakeholder
sampah tidak melibatkan PERDA sampah. 2. LSM
kabupaten masyarakat. 2. Koordinasi
Bandung. 2. Koordinasi instansi 3. PEND A (DINAS
2. Kurang koordinasi pengelolaan SDA pemerintah dan BDLH)
2. Advokasi instansi terkait 3. Koordinasi lintas masyarakat
pencemaran sektor segera 4. pemerintah pusat
limbah industri 3. Tidak ada diwujudkan. 3. Pengumpulan (DEPHUT), KLH)
implementasi trust fund dari
3. Penegakan hukum regulasi tentang 4. Perlu bantuan swasta 5. Kemasyarakat /
bagi pelanggar lingkungan dana dari kelembagaan
lingkungan pemerintah 4. Peraturan
4. Penegakan hukum untukkegiatan tentang
4. Penataan lemah advokasi. partisipasi
bangunan di masyarakat dan
sempadan 5. Saling tuding antar 5. Legitimasi pengelolaan
instansi / lempar pengolahan SRI sampah
5. Wadah koordinasi tanggung jawab
tingkat wilayah 5. Penegak hukum
sungai lingkungan
secara tegas
agar
menimbulkan
efek jera
6. Respon terhadap
kegiatan
masyarakat
dalam
pengelolaan
lingkungan
DAFTAR PESERTA
SEGMEN 1: GUNUNG WAYANG – JEMBATAN MAJALAYA
NO NAMA INSTANSI
1. A. Rifai Natanegara Wanadri
2. Asep Kuryana BBWS Citarum
3. Daud DHBM
4. Ario Pratyakso Bappeda Kab. Bandung
5. Krisna Feryka Bappenas
6. Deni Riswandani Elingan
7. Rifal Z. Cakram Bandung
8. Dede Juhary MPSA
9. Jajang KD WPL
10. M. Syafei BLH Kab. Bandung
11. Arifin Halim Dishut Prop Jabar
12. Tisna U. Ditanbunhut Kab. Bandung
13. Adeng S. WPL
14. Firman Napitupulu Dit. Tata Ruang PU
15 Hans Nico Sinaga Dit KK, PHKA-Dephut
4|H a l
42. HASIL DISKUSI KELOMPOK 2
SEGMEN 2: Hulu sungai di Jembatan Majalaya – Jembatan Dayeuh Kolot
KEGIATAN HAMBATAN SOLUSI / TINDAK SARAN PIHAK TERKAIT
LANJUT
1. Teknis dan atau 1. Keterbatasan 1. Mekanisme 1. Konservasi 1. Pemerintah
Lingkungan anggaran insentif & dilakukan secara
disinsentif periodik 2. Swasta
2. Keterpaduan
2. Normalisasi
program 2. Mobilisasi
Sungai lintas sektor sumber 2. Peningkatan 3. Masyarakat
pendanaan dari teknologi tepat
3. Inventarisasi 3. Komitmen berbagai tingkat guna 4. Akademisi
bangunan di anggaran pemerintahan
sempadan sungai 3. Mekanisme
3. CSR insentif dan
4. Konservasi lahan disinsentif
4. KPS
(reboisasi, dll)
4. Kompensasi jasa
5. Pembangunan lingkungan
Agropolitan
Terpadu
6. Pembangunan
IPAL dan sarana
pengendalian
pencemaran air
(industri,
domestik)
7. Pembangunan
sarana dan
prasarana
pengelolaan
sampah
8. Mitigasi bencana
banjir (struktur)
9. Sosial
1. Public campaign 1. Protes dari 1. Peningkatan 1. Pengembangan 1. Pemerintah
penduduk intensitas teknologi 2. Swasta
2. Sosialisasi komunikasi informasi 3. Masyarakat
2. Masih rendahnya
Pengelolaan LH 2. Kampanye di 4. Akademisi
kesadaran 2. Penguatan
masyarakat kelembagaan media elektronik
3. Mitigasi Bencana pada 3. Penguatan
Banjiir (non- 3. Rendahnya masyarakat kapasitas
Struktur) partisipasi masyarakat
3. Sosialisasi
4. Kelembagaan 4. masyarakat
4. Pendampingan
STBM (Sanitasi Total 1. Egosektoral 1. Peningkatan 1. Pengembangan 1. Pemerintah
Berbasis Masyarakat) koordinasi teknologi
2. Lemahnya informasi 2. Swasta
koordinasi 2. Kerjasama
2. Inhouse training 3. Masyarakat
3. Kewenangan 3. Peningkatan
6|H a l
43. KEGIATAN HAMBATAN SOLUSI / TINDAK SARAN PIHAK TERKAIT
LANJUT
tidak jelas atau sinergitas 3. Penyusunan 4. Akademisi
overlapping perda
4. Membangun
4. Lemahnya networking 4. Perda yang
sistem informasi berkaitan
dengan SDA
5. Sulit
mendapatkan
data sekunder
PHBM (alih komoditas, Pemberdayaan 1. Peningkatan 1. Mekanisme 1. Pemerintah
contoh kopi) Masyarakat akses insentif dan
(kewirausahaan) terhadap pasar disinsentif 2. Swasta
3. Masyarakat
2. Peningkatan 2. Kompensasi jasa
akses lingkungan 4. Akademisi
terhadap
sumber
informasi
3. Akses terhadap
skill, modal
Program yang direkomendasikan pada segmen 2:
1. Normalisasi Sungai
2. Penataan bangunan pada sempadan sungai/kawasan lindung
3. Pembangunan sarana prasarana pengelolaan lingkungan (pengelolaan sampah dan
pengendalian pencemaran air seperti IPAL terpadu industri, septic tank komunal,
IPAL kotoran sapi/biogas)
4. Rehabilitasi lahan kritis
5. Pembangunan Agropolitan Terpadu
6. Mitigasi penangangan bencana (struktural dan non-struktural)
7. Penguatan kelembagaan (STBM, PHBM, dan monev partisipatif/swapantau)
8. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan skill (wira-usaha)
9. Peningkatan koordinasi dan sinergitas program
10. Sosialisasi (pengelolaan lingkungan industri, pengelolaan sampah dan sanitasi)
11. Perwujudan mekanisme insentif dan disinsetif/jasa lingkungan
12. Pembangunan Citarum Center
7|H a l
44. ISU SPESIFIK
1. Pembangunan trash rake;
2. Penyusunan rencana induk sungai Cikapundung;
3. Pengendalian banjir melalui pemangkasan Curug Jompong:
4. Konservasi sub-DAS Cikapundung;
5. Rehabilitasi lahan tangkapan air sub-DAS Cisangkuy/DAS Citarum dengan
penanaman model hutan bambu rakyat
6. Pendataan publikasi;
7. Reboisasi dengan cara wali pohon.
DAFTAR PESERTA
SEGMEN 2 : JEMBATAN MAJALAYA – JEMBATAN DAYEUH KOLOT
NO NAMA INSTANSI
1. drg. Agus SR Dinkes Sumedang
2. Isdiyana Litbang SDA
3. Soenaryo S Distan Sumedang
4. Hendra Setiawan KLH
5. Arung S Dit. BPSDA
6. Suhara BLH Sumedang
7. Windya BPLH Kab. Bandung
8. Andy Heru Bappeda Kota Bandung
9. Yully MD WPL
10. Sarwono SDA Pusat
11. Cakra A. LMDH
12. Rudi BBKSDA Jabar
13. Thova Magnolia BBWS Citarum
8|H a l
46. HASIL DISKUSI KELOMPOK 3
SEGMEN 3 : Jembatan Dayeuh Kolot-Saguling
Catatan: Peserta yang mengikuti diskusi kelompok, menyatakan tidak ada kegiatan yang secara langsung
berkaitan dengan wilayah/segmen 3. Sebagai solusinya adalah dengan memulai identifikasi masalah diwilayah
segmen 3 dan selanjutnya untuk kategori “kegiatan” dilakukan dengan bentuk “rencana kegiatan”.
No Kegiatan Hambatan Solusi/ Saran Pihak
Tindak Lanjut Terkait
I PERATURAN
A Monitoring dan evaluasi Pemda tidak Harus ada tim Ketegasan akan Pemda,
pelaksanaan peraturan alih tegas/pelaku industri yang peraturan harus di pelaku
fungsi lahan tidak disiplin dan menertibkan mulai “segera” industri,
masyarakat belum peraturan & masyarakat
sadar sosialisasi
B Masterplan drainase Terpakunya pada Segera Agar dapat Pemkot,
anggaran 2010 direalisasikan diimplementasikan Bappeda
anggaran 2010
C Izin Belum dilaksanakan Law inforcement Dilaksanakan Kepala
pembuangan/pengolahan secara 1 pintu secepatnya daerah,
limbah optimal/masih ada kepolisian,
pelanggaran kejaksaan,
kehakiman
II LIMBAH
A Pembangunan IPAL Operasional tidak direvitalisasi Dilaksanakan DPU cipta
CISIRUNG optimal (teknologi & secepatnya karya, dan
kondisi IPAL sudah Depkes
tidak berfungsi
optimal)
B Pelaksanaan konsep Pemda tidak tegas Sosialisasi Melibatkan lebih Pemda,
pengelolaan limbah tentang limbah konsep 3R dan banyak pihak masyarakat,
industry domestic konsep IPAL ketiga dan LSM, lintas
dan tidak ada terintegrasi partisipasi sektoral
program ang masyrakat PEMDA
terintegrasi dan
berkesinambungan
III PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
A Gerakan Cikapundung Perilaku masy. Sosialisasi K3 Mengajak masy. Pemkot.
Bersih Membuang sampah Berpartisipasi LSM,
di sungai masyarakat
B CLTS-MPA PHAST Kurang dukungan Advokasi lintas Ketersinambungan Masyarakat,I
(Community Led Total dari instansi terkait terkait, Pemda program depkes nstansi
Sanitation – Methodology dan OPD pemerintah,
Partisipatory Hygienie and swasta, LSM
sanitation transformation)
C Sosialisasi Sosialisasi hanya Sosialisasi dan Pelibatan penuh Masyarakat,I
bersifat “formalitas” pembinaan masyarakat dalam nstansi
sosialisasi pemerintah,
swasta, LSM
IV KONSERVASI
A GRLK dan GERHAN Kepemilikan lahan, Sosialisasi dan Sosialisasi intensif Swasta,
ekonomi masyarakat pembinaan kepada pihak pemda,
swasta (jenis masyarakat
tanaman sesuai
dengan keinginan
masyarakat)
V PENGENDALIAN BANJIR
A Normalisasi Sungai Pembebasan lahan, Normalisasi Segera Dinas PSDA
Citarum banjir / genangan sungai induk dan dilaksanakan, Prop Jabar
berpindah, tidak ada 9 anak sungai, meninggikan
pemanfaatan relokasi warga elevasi rumah
10 | H a l
47. No Kegiatan Hambatan Solusi/ Saran Pihak
Tindak Lanjut Terkait
terhadap sungai mati cieunteung dan penduduk, dan
andir, sosialisasi dilakukannya
dan musyawarah konservasi di hulu
dengan pemilik
tanah,
pemanfaatan
sungai-sungai
mati.
B Pembersihan sungai Tidak suistanable Perlu dana Segera Satpol PP,
Citarum (sungai kembali pemeliharaan dilaksanakan PSDA
kotor) sungai,
konservasi DAS
C Penataan sempadan Banyaknya Penertiban Segera Masyarakat,
sungai bangunan permanen sempadan dilaksanakan LSM dan
dan semi permanen sungai, pemerintah
di daerah sempadan pembuatan kota
(kios rumah, desain
pangkalan ojek pemanfaatan
sempadan
VI KAJIAN
A Study komperatif dan Perhatian dari Review hasil Ditindaklanjuti Perguruan
inventarisasi hasil studi instansi terkait studi yang sudah dengan tinggi, LSM,
dilakukan pelaksanaan media massa
sesuai
rekomendasi hasil
studi
Adapun 9 (Sembilan) identifikasi permasalahan adalah sebagai berikut:
1. Terjadinya banjir tahunan yang mengenangi wilayah disekitar segmen 3
2. Adanya limbah baik yang dihasilkan oleh rumah tangga ataupun industry (sampah,
pencemaran air oleh industri)
3. Adanya alih fungsi lahan baik yang diperuntukan untuk pertanian, rumah tinggal
ataupun tempat usaha
4. Adanya krisis air terutama masyarakat sekitar segmen 3
5. Perlunya penengasan pelaksanaan peraturan pemerintah
6. Permukaan air tanah yang menurun, sehingga daratan lebih rendah
7. Banyaknya masyarakat yang bertempat tinggal diwilayah segmen 3, sehingga
wilayah daerah aliran sungai padat penduduk
8. Menurunnya kesehatan masyarakat sekitar daerah aliran sungai, sehingga
kondisinya sangat memprihatinkan
9. Solid liquid waste
11 | H a l
48. Berdasarkan hasil pengelompokkan tersebut, selanjutnya dirumuskan kesepatakan bersama
untuk alternatif penyelesaian permasalahan yang ada dengan membuat kesimpulan.
sebagai berikut;
1. Pelaksanaan normalisasi sungai Citarum dan 9 anak sungainya
2. Segera dlaksanaknnya konservasi di hulu dengan melibatkan semua komponen/
stakeholder terkait (masyarakat, pemerintah, swasta dan LSM)
3. Mencegah terjadinya pengalihan fungsi lahan oleh “oknum atau masyarakat”
4. Dibebaskannya limbah industri, domestik dan sampah diwilayah segmen 3
(Segmen Jembatan Dayeuhkolot-Ujung Saguling)
DAFTAR PESERTA
SEGMEN 3 : JEMBATAN DAYEUH KOLOT - SAGULING
NO NAMA INSTANSI
1. Nungky Irman Wanadri
2. Sopala KBB
3. Dedi Ridwan Distan Kab.Bandung Barat
4. Yuntina Erdani Dinkes Provinsi
5. Nuriansyah Bappeda Kota Bandung
6. Titi Novita KLH
7. Anhar H. Dinkes Kota Bandung
8. Akhmad Kota Cimahi
9. Bambang Aris S. LPM Unpad
10. Herman H. WPL
11. Windy Bappeda Kota Cimahi
12. Kunia P. Bappenas
13 Ita Purwanti Dinas SDAPE Kabupaten Bandung
14 Petrus Puslitbang SDA
15 Andi Setyo Pambudi Bappenas
16 AW Palgunadi PCMU
12 | H a l
50. HASIL DISKUSI KELOMPOK 4
SEGMEN 4 : Saguling-Cirata-Jatiluhur
KEGIATAN HAMBATAN SOLUSI/TINDAK SARAN PIHAK TERKAIT
LANJUT
Hambatan Umum:
1. Konservasi 1. Anggaran terbatas 1. Peningkatan 1. Penegakan hukum 1. Pemerintah
lingkungan komitmen seluruh • Pusat
stakeholder • Provinsi
• Kabupaten
2. Pengembangan 2. Keterlambatan 2. Peningkatan 2. Sinkronisasi /Kota
dan pengelolaan anggaran koordinasi/ peraturan
infrastruktur sosialisasi dan perundangan 2. Swasta/pengu
penyebarluasan saha
informasi
3. Masyarakat
3. Pemberdayaan 3. Sumber daya 3. Penerapan 3. Percepatan
masyarakat manusia teknologi pembangunan/ 4. LSM
pengembangan
infrastruktur
4. Pengelolaan data 4. Monitoring dan 4. Konservasi 4. Penyebarluasan
dan sistem evaluasi informasi dan
informasi koordinasi
5. Biodiversity 5. Perilaku 5. Pengelolaan 5. Penerapan insentif
management masyarakat anggaran tepat dan disinsentif
waktu dan memadai
6. Pemberdayaan 6. Koordinasi 6. Swasta turun ke
kelembagaan perdesaan – modal,
management,
7. Peraturan teknologi, pasar
perundangan
7. Payment for
environmental
8. Kurangnya services – PES
teknologi mudah &
murah 8. Konservasi sda –
flora dan fauna
9. Kemiskinan
perdesaan
9. Pemanfaatan energi
10. Komitmen tinggi, terbarukan –
penerapan rendah minihidro, solar cell,
biogas, dll
Hambatan Khusus:
1. Sedimentasi tinggi
2. Status
tanah/kepemilikan
individu
3. Penurunan kualitas
air
4. Permukiman di
daerah sempadan
sungai
14 | H a l
51. Kesimpulan diskusi:
Isu utama di segmen ini adalah keberadaan jaring apung, pendangkalan waduk,
pencemaran waduk karena sampah rumah tangga, sampah padat, dan pencemaran oleh
industri, serta adanya penambangan pasir.
1. Tiga waduk memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, perlu dijaga
keberlangsungan ketiga waduk tsb perlu dijaga
2. Untuk tersebut di atas teridentifikasi kegiatan kegiatan yang diperlukan yang ternyata
merupakan program di dalam roadmap citarum
3. Dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut diperlukan pelibatan dan komitmen
semua pemangku kepentingan untuk melaksanakan kegiatan secara terpadu.
DAFTAR PESERTA
SEGMEN 4 : SAGULING – CIRATA-JATILUHUR
NO NAMA INSTANSI
1. dr. Hj. Ratu Tri Yulia Dinkes Cianjur
2. Sumarto BBTNGGP
3. Shinta Hita Bappenas
4. Hadiyat Din BM dan Pengairan Kab. Purwakarta
5. Musthofa Dishut Prop Jabar
6. Agus Kurniawan BLH Kab. Purwakarta
7. Prima Maryaningtyas BPLHD Jabar
8. Hermono Sigit KLH
9. Imanudin PMPL
10. Ita Purwanti Dinas SDA Pertambangan dan Energi
Kab.Bandung
11. Irwan AS Wanadri
12. Putri Wanadri
13. Dian Farid H. WPL
14. Yadi WPL
15. Pandi MS.Hutabarat Dit. Bina Program PU
16 Nita Kartika Bappenas
17 E Laksana Distan Cianjur
18 Saryadi Mintaraga Distanhutbun
19 Bagus Adi R BBWS Citarum
20 Arum Bappeda Kab Bandung Barat
15 | H a l
53. HASIL DISKUSI KELOMPOK 5
SEGMEN 5 : Jatiluhur (Irigasi)
KEGIATAN HAMBATAN SOLUSI / TINDAK LANJUT/ PIHAK TERKAIT
SARAN
Sosialisasi Dana Arsitektur pendanaan Bappenas
Integrasi kegiatan &
pendanaan Depkeu
Koordinasi SDM yang rendah 1. Capacity building semua Bappeda
SDM
Peran masyarkt rendah Deptan
2. Advokasi stakeholder
Koordinasi antar Bappenas
stakeholder & birokrasi 3. Sosialisasio kebijakan
NGO/LSM
4. Law enforcement
DepHut
5. Pendidikan lingkungan
Perhutani
6. Public privat patnership
dalam Comdev dan CSR Dinas Kesehatan
Dep PU
1. Pembangunan 1. Kualitas lahan 1. Prioritas kesehatan PDAM
Fisik,
Normalisasi 2. Penertiban lahan 2. Informasi publik PAM Jaya
sempadan
2. Rehabilitasi 3. Koordinasi antar stakeholder BPLHD
jaringan 3. Law enforcement
irigasi 4. Peningkatan kesadaran Pemda DKI
masyarakat
3. Pompanisasi PJT 2
4. Sarana Air Kab/Kota Terkait
minum dan
sanitasi P3A
Aetra
1. Pengembangan BMG
usaha tani
(SRI) BPSPAM
2. Penanggu- BWWSC
langan lahan
kritis Dep. ESDM
Dinas PU
TNI
Industri
Lembaga donor
17 | H a l
54. Adapun 7 (tujuh) identifikasi permasalahan adalah sebagai berikut:
1. Adanya masalah sarana/fasilitas dan infrastruktur irigasi
2. Adanya sedimentasi pada saluran
3. Adanya limbah baik yang dihasilkan oleh rumah tangga ataupun industry (sampah,
pencemaran air oleh industry)
4. Adanya alih fungsi lahan milik pemerintah baik yang diperuntukan untuk pertanian,
rumah tinggal ataupun tempat usaha disekitar saluran
5. Banyaknya masyarakat yang bertempat tinggal diwilayah segmen 5 (lima), sehingga
wilayah daerah aliran sungai padat penduduk
6. Adanya masalah ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi dasar penduduk sekitar
saluran irigasi
7. Perlunya ketegasan pelaksanaan peraturan pemerintah
Berdasarkan hasil pengelompokkan tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan
kesepatakan bersama untuk alternatif penyelesaian permasalahan yang ada dengan
membuat kesimpulan. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut
1. Koordinasi, advokasi dan sosialisasi yang terintegrasi
2. Program besarnya (ICWRMIP)
3. Action plan
4. Pendanaan
5. Law enforcement
6. Pemberdayaan masyarakat (Empowerment)
18 | H a l
55. DAFTAR PESERTA
SEGMEN 5 : JATILUHUR (IRIGASI)
NO NAMA INSTANSI
1. H. Takmid S. Distanak Kab. Indramayu
2. Awananto PT. PALYJA
3. Nendi DEPTAN
4. Eddy S. Pengairan Subang
5. Jubaedi BPLH Kota BEkasi
6. Wahanudin Depkes
7. Ahmad Nurfallah Depkes Kab. Bekasi
8. Fabian P Dept PU
9. Unang Saefudin BPLH Karawang
10. Jajat Nugraha Dinkes Karawang
11. Adriyanto PJT-2
12. Deden H. BBKSDA
13. Dyah S. Bappenas
14. Unayah Dishutbun Subang
15. Suryadi Mintaharja Dishutbun Purwakarta
16. Yayan Nugraha Dinkes Kerawang
17 Anne HK Dinkes Purwakarta
19 | H a l
57. HASIL DISKUSI KELOMPOK 6
SEGMEN 5 : Citarum Pesisir
SOLUSI/
KEGIATAN HAMBATAN SARAN PIHAK TERKAIT
TINDAK LANJUT
Dokumentasi Dana Pengalokasian Perencanaan terpadu Bapenas
dana dan CSR dan kajian mendalam
KLH
Konservasi Tumpang tindih Perlunya koordinasi Optimalisasi sumber- BLHD/
kewenangan instansi terkait sumber dana diluar
APBD BPLHD
BLH
Pemberdayaan Kelembagaan Penguatan Peningkatan BAPPEDA
masyarakat klelmbagaan pemberdayaan DISHUT
masyarakat pesisir Distan
dengan silvo fishery DKP
PU
BBWS
PSDA
Pembangunan fisik Perilaku Peningkatan Komitmen bersama PJT II
masyarakat pemberdayaan dalam perencanaan, LSM
masyarakat pelaksanaan,dan MEDIA
pengawasan PERGURUAN
TINGGI
Kondisi fisik lahan Pembangunan dan
dan iklim Penanganan fisik
Kondisi fisik lahan Pembangunan dan
dan iklim Penanganan fisik
Berbagai solusi/tindak lanjut dari hambatan yang ada meliputi:
1. Pengalokasian dana dan CSR
Pengalokasian dana yang optimal serta meningkatkan peran swasta melalui optimalisasi
CSR.
2. Perlunya koordinasi instansi terkait
Koordinasi yang dimaksud adalah koordinasi antar sektor, lembaga, pusat – daerah,
maupun kebijakan dan perencana hulu – hilir Citarum. Selain itu peran masing-masing perlu
lebih diperjelas dan rinci. Selanjutnya perencanaan dan pelaksanaan perlu dilakukan
secara terintegrasi.
21 | H a l
58. 3. Penguatan kelembagaan
Perkuatan kelembagaan dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan berbagai kegiatan yang
dilakukan.
4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat
Peningkatan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam menangani Citarum. Selanjutnya adalah peningkatan STBM, penyuluhan
PHBS yang konsisten serta penanganan sampah mengembangkan sekolah lapang yang
berkaitan dengan upaya konservasi Citarum baik secara langsung maupun tidak langsung.
Selain itu membuat demplot-demplot sebagai percontohan.
5. Pembangunan dan Penanganan Fisik
Pembangunan fisik diantaranya adalah pembangunan breakwater untuk menjaga pesisir
pantai agar tidak terjadi abrasi. Perlu dilakukan perbaikan menyeluruh sesuai dengan
morfologi sungai agar pembangunan lebih efektif dan efisien, yang diikuti dengan
penanganan garis sempadan sungai. Pembangunan fisik dilakukan pula dengan
memperkuat tanggul penahan yang diikuti pengaturan debit air agar lebih optimal.
Penanganan fisik berupaka penegerukan yang tepat waktu, pengaturan debit air serta
melakukan normalisasi dan rehabilitasi tanggul-tanggul kritis.
6. Penyediaan sarana penunjang/infrastruktur
Sarana-sarana penunjang berupa penyediaan kapal-kapal keruk yang lebih banyak lagi,
penyediaan alat transportasi serta perbaikan sarana jalan dan lain-lain.
Saran
Beberapa saran untuk seabagai masukan untuk kegiatan selanjutnya:
1. Perencanaan terpadu dan kajian mendalam
2. Optimalisasi sumber-sumber dana di luar APBD
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir dengan silvo fishery
4. Komitmen bersama dalam perencanaan, pelaksanaan,dan pengawasan
22 | H a l
59. Kesimpulan
1. Perlu adanya perencanaan terpadu dan menyeluruh DAS Citarum
2. Harus ada Kerjasama antar instansi pusat dan daerah dalam penanganan DAS
Citarum
3. Optimalisasi peran serta masyarakat dan LSM dalam penanganan DAS Citarum
4. Optimalisasi sumber dana
5. Komitmen bersama dalam perencanaan, pelaksanaan,dan pengawasan
(pengendalian)
DAFTAR PESERTA
SEGMEN 6 : CITARUM PESISIR
NO NAMA INSTANSI
1. Abrar Prasodjo Wanadri
2. Y. Fuad Wanadri
3. Ismail Din. Bina Marga & Pengairan Subang
4. Kiswaya BBWS Citarum
5. Deni W. Dinkes Subang
6. Agus Hermawan Bappeda Karawang
7. Kamal M. BLH. Subang
8. Sustyo I BBKSDA Jabar
9. Yanti Kurnisa BBWS Citarum
10. Taufik Bappeda Kab. Bekasi
11. Indratmo S. LPM ITB
12. Dine Andriyani K3A (LSM)
13. Wewep Syaifudin Dintan Kerawang
14 R Nurdin
15 Suharti KLH Indramayu
23 | H a l